Noda Hitam Hukum Indonesia

8/9/2019 Noda Hitam Hukum Indonesia

http://slidepdf.com/reader/full/noda-hitam-hukum-indonesia 1/148



noda hitamhukum indonesia

Muhammad Awan



ANDA DAPAT MENGUNDUH EBOOK BERMUTU LAINNYA



noda hitam hukum indonesia

Penulis :Muhammad Awan

Pewajah Sampul :Zaeni Yusuf

Pewajah Isi :F. Ulya. Himawan

Tebal : viii + 140 halamanCetakan : I - 2010

ISBN : 978-979-3065-35-9

Penerbit :NAVILA IDEA

Jl. Pakelmulyo UH. V/411 Golo Umbulharjo, YogyakartaTelp./Fax: (+62274) 377034

email : [email protected]: www.navilabook.com

Distributor Tunggal:Niaga Swadaya. Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta 10610.

Telp. (+6221) 4204402, 4255354, Fax.: (+6221) 4214821



DAFTAR ISI

NODA HITAM DI RUANG HUKUM YANG GELAP ~1

SOGOKAN LEWAT PP DAN INSTRUKSI PRESIDEN ~5

Sekali Menabur BLT, 19 Juta Pemilih Terperoleh ~5

Lobi Gaji Ketigabelas ~8

KASUS LUMPUR LAPINDO: LANJUTKAN BAKRIE,

BUBARKAN RAKYAT ~13

Ketika Alam Mengamuk? ~13

Ketika Opini Dipaksakan untuk Menjadi Fakta ~17

Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo? ~20 Aku Mendanai Maka Aku Ada ~21

Hiburan Semu Keppres ~26

APBN Menalangi Bakrie ~29

Titah Mahkamah Agung ~35



Muhammad Awan

vi

WANTIMPRES: CITRA DI ATAS SEGALANYA ~41

Kemelut Anak-anak Soekarno ~42

Popularitas Emil Adalah Kunci ~44

Wantimpres 2010—2014: Situasi Tidak Berubah ~47

Gaji Besar ~50

UNDANG-UNDANG MEMATAHKAN TARING

PENGAWASPEMILU ~51

Dimulai Sejak Seleksi Calon Bawaslu! ~51

Waktu Terbatas, Jumlah Lebih Terbatas ~58

Pengawas Yang Terjajah ~67Penggiringan Opini Publik ~73

MARI BERMAIN DPT ~77

Intrik Menjelang Pemilu ~77

Dari DP4 Menuju DPSHP Akhir ~81

Kemunafikan Penetapan DPT ~87



Noda Hitam Hukum Indonesia

vii

Kesalahan NIK ~93

Pola-Pola Kejahatan ~96

Keajaiban DPT ~100

Menara Babel ~102

PENGUCURAN DANA ILEGAL LEWAT PERPPU ~111

Dana APBN untuk KPU ~111

Tarik Ulur Jumlah Uang ~113

Pelambatan Waktu ~115

Ada Apa di dalam Perppu Nomor 4 Tahun 2008? ~121

Mengakali Waktu ~124Mencurangi Undang-Undang ~129

Meraba Cara Mengakali UU Nomor 2 Tahun 2008 ~130

Raja Yang Menyodorkan Benteng untuk Tumbal? ~134

HUKUM SEBAGAI PANGLIMA PERANG? ~137



NODA HITAM DI RUANG HUKUM

YANG GELAP

SBY dikenal sebagai sosok yang patuh pada

hukum. Kita dapat melihatnya dalam penyelesaian isu

pernikahannya sebelum masuk Akademi Militer. Isu

ini digulirkan Zaenal Maarif, anggota Fraksi Bintang

Reformasi, yang gerah karena jabatannya dicopot oleh

Keppres Nomor 60 Tahun 2007. Tidak hanya menebar

isu, Zaenal juga memberikan dokumen rahasia yang berisi

video kesaksian Ibu Cica, kerabat besan SBY kepada Ketua

MPR dan ketua DPR. Merasa dicemarkan nama baiknya,

SBY melaporkan Zaenal pada Mapolda Metro Jaya. Akan

tetapi, demi mematuhi hukum, SBY tidak menyertakan

gelar kepala negara dalam mengadu ke polisi1. Sang

1 Diambil dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/

tahun/2007/bulan/07/tgl/29/-time/163650/idnews/810731/idkanal/10



Muhammad Awan

2

jenderal datang sendiri dalam kapasitasnya sebagai warga

negara. Dalam kasus ini, yang tercitra dalam pikiran

umum publik adalah sosok SBY yang melek hukum dan

tidak mau melakukan intervensi kepada Jaksa Agung dan

Kapolri untuk menghakimi Zaenal Maarif tanpa prosedur

hukum yang benar.

Kasus di atas hanyalah contoh ringan tentang

kepedulian tinggi SBY atas hukum. Akan tetapi, ketika

menjabat sebagai presiden, benarkah orang-orang dalam

pemerintahan SBY taat sepenuhnya pada hukum?

Jawabannya cenderung pada kata “tidak”. Bahkan, jika

kita melihat fakta yang disembunyikan dari publik, kita

akan tercengang. Tercatat banyak UU, Perppu (Peraturan

Presiden Pengganti Undang-undang), Perpres (Peraturan

Presiden), Keppres (Keputusan Presiden), Inpres (Instruksi

Presiden), PP (Peraturan Pemerintah), dan peraturan-

peraturan lain yang ada di bawah keenam produk hukum

tersebut ternyata memiliki celah-celah yang bisa disusupi

oleh kepentingan pihak tertentu.

Dari sekian permainan hukum sepanjang 2004-

2010, dalam buku ini akan dibahas beberapa kasus. Yang

pertama adalah kasus BLT dan Gaji ketigabelas yang

dibahas dalam BAB “Sogokan Lewat PP dan Instruksi

Presiden”. Dari pembahasan ini, kita akan menyadari

bahwa kedua program itu tidak lebih dari pedang bermata

dua.




3

Kasus hukum berikutnya adalah kasus Lumpur

Lapindo. Dalam kasus tersebut, kita akan melihat

bagaimana pemerintah menciptakan Perpres dan Keppres

yang mampu memutarbalikkan fakta di lapangan. Bakrie

Group yang pernah berjasa menolong SBY-JK dalam

masalah dana Pemilu 2004, ditolong sehingga lolos dari

pengadilan rakyat.

Selanjutnya, kita akan membahas masalah

penunjukan Wantimpres. Mengenai dewan pertimbangan

ini, SBY tidak melanggar hukum. Akan tetapi, kita dapat

melihat bahwa Pemerintah menggunakan APBN untuk

menggaji para penasehatnya. Sementara itu, fungsi

Wantimpres ternyata dapat diasumsikan digunakan demi

menjaga citra.

Pada bagian berikutnya, kita akan mengupas

rangkaian kecurangan dalam Pemilu 2009. Di sini, UU,

Perppu, dan beberapa peraturan KPU serta Bawaslu

dipermainkan demi kemenangan Demokrat. Pertama,

kita juga akan menyentuh masalah penggembosan

dan pembatasan kerja Bawaslu dan Panwaslu demi

menutupi jejak kesalahan KPU. Selanjutnya, kita akan

mengupas samarnya penggelembungan DPT demi

raihan suara Demokrat. Langkah-langkahnya sistematis

karena melibatkan KPUD hingga tingkat Kabupaten.

Selanjutnya, bagaimana kecurigaan kita akan adanya



Muhammad Awan

4

kemungkinan Demokrat menikmati kucuran uang ilegal

juga dikupas. Kita akan melihat adanya pola-pola untuk

mengakali hukum dengan Perppu Nomor 4 Tahun 2008

yang berkaitan dengan kebijakan terhadap Bank Century.

Seiring banyaknya permasalahan, pembahasan tentang

Pemilu dipisahkan dalam tiga BAB.

Permainan hukum di atas dapatlah membuat kita

berasumsi bahwa telah tercipta sekian banyak noda hitam

dalam pemerintahan SBY. Noda-noda hitam ini entah

sengaja atau tidak, ternyata mampu mempengaruhi opini

rakyat pada 2005 hingga 2009.



SOGOKAN LEWAT PP DAN

INSTRUKSI PRESIDEN

Kucuran dana lewat DPT ibarat setitik air di musim kemarau

panjang. Sesuai namanya, rakyat menerima uang secara

tunai. Inilah yang dimanfaatkan untuk memberikan sogokan

kepada rakyat agar memilih calon in cumben. Tak hanya

itu. Gaji pegawai negeri pun ditambah. Ada gaji ke—13.

Bagaimana tips dan trik memberikan sogokan tersebut?

Sekali Menabur BLT, 19 Juta Pemilih Terperoleh

Sudah bukan barang rahasia lagi bahwa salah satu

keberhasilan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I adalah

BLT. Bantuan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah

untuk menaikkan harga BBM dalam negeri pada

Oktober 2005. Menurut pemerintah, kenaikan harga ini



Muhammad Awan

6

berpengaruh langsung pada penurunan daya beli sebagian

besar masyarakat, terutama rumah tangga miskin.

Untuk mengurangi beban tersebut, dikeluarkanlah BLT

berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2005. Hampir tiga

tahun setelahnya, pemerintah kembali mengucurkan

BLT dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2008. Baik dalam

Inpres Nomor 12 Tahun 2005 maupun Inpres Nomor 3

Tahun 2008, tercantum penjelasan bahwa “segala biaya

yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pengawasan program pemberian

bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran

dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara”.

Dengan pembebanan BLT kepada APBN, SBY

memperoleh dua kali keuntungan. Ia tidak perlu repot-

repot dalam kampanye terselubungnya karena rakyat

dijamin jatuh hati pada BLT. SBY juga tidak perlu

mengucurkan dana dari kas partai untuk kampanye ini.

Ia juga tidak membutuhkan bantuan perusahaan asing

atau pengusaha lokal Indonesia yang kelak akan meminta

kompensasi perolehan lahan atau kemudahan bisnis

selama lima tahun.

Sasaran BLT pun tidak tanggung-tanggung.

Jumlahnya mencapai 19,1 juta orang miskin pada 2005




7

dan 18,1 juta pada 2008. Angka tersebut setara dengan

10% pemilih dalam Pemilu 2009. Jumlah sebesar itu

dihasilkan oleh data daru BPS dan DIPA Depsos. Jelaslah di

sini bahwa SBY sengaja memanfaatkan Departemen Sosial

untuk mengetahui orang-orang yang bisa disuap dengan

uang. Di sinilah permainan psikologi massa berperan.

Merasa berhutang budi, orang-orang yang dikategorikan

miskin tersebut kemungkinan akan mencontreng SBY

tanpa perlu dipaksa-paksa. Kucuran uang tunai, meskipun

tidak seberapa, akan membuat rakyat berkesimpulan

bahwa uang inilah bukti konkret bantuan pemerintah.

Pada Tahun 2008 Pemerintah melanjutkanskema program PKPS BBM dari bulan Juni

s.d Desember 2008 dalam bentuk BantuanLangsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah

Tangga Sasaran (unconditional cash transfer )sebesar Rp.100.000,- per bulan selama 7

bulan, dengan rincian diberikan Rp.300.000.-/ 3 bln (Juni-Agustus) dan Rp.400.000.- / 4 bln(September-Desember). Sasarannya RumahTangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai

hasil pendataan yang dilaksanakan oleh BadanPusat Statistik dan DIPA Departemen Sosialyang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

(Sumber: Petunjuk Teknis Penyaluran BLT untuk Rumah

Tangga Sasaran dalam rangka Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM))



Muhammad Awan

8

Lalu, kita dapat berandai-andai dengan angka

19,1 juta. Logikanya, jika sasaran BLT semakin banyak,

pemilih SBY akan semakin banyak pula. Jadi, untuk apa

pemerintah Indonesia takut jika kabarnya jumlah orang

miskin meningkat drastis pasca naiknya harga BBM?

Justru semakin banyak orang miskin, semakin banyak

pula calon pemilih SBY. Jika pemilih SBY semakin banyak,

peluang Demokrat, partai yang mengusungnya, untuk

dipilih rakyat, jelas lebih besar daripada partai lain.

Lobi Gaji Ketigabelas

Pengadaan gaji ke tiga belas tidak lebih buruk dari

BLT. Program ini sebenarnya tidak lebih dari pemaksaan

halus atas PNS untuk memilih SBY. Kita tentu ingat

bahwa pada masa Orde Baru semua PNS diwajibkan untuk

memilih Golkar. Pada masa reformasi, hal tersebut tidak

bisa dilakukan. Akan tetapi, SBY tidak hilang akal. Ia

menerbitkan secara berturut-turut PP Nomor 25 Tahun

2005, PP Nomor 25 Tahun 2006, PP Nomor 34 Tahun

2007, PP Nomor 35 Tahun 2008, dan PP Nomor 42 Tahun

2009 yang memberikan insentif tambahan kepada PNS.

Memang gaji ketigabelas bukan hal baru dalam

pemerintahan RI. Megawati melakukannya pada 2002

hingga 2004. Tujuan Megawati sama seperti SBY,

mencuri suara dari PNS yang tidak bisa dipaksa-paksa




9

seperti dahulu. Alasan resminya tentu saja berbeda dari

kenyataan. Gaji ketigabelas adalah upaya pemerintah

untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan

biaya hidup pegawai negeri sipil, termasuk calon pegawai

negeri, pejabat negara dan penerima pensiun atau

tunjangan.

Pola berhutang budi adalah strategi dalam

pemberian gaji ketigabelas, sama seperti BLT. Dengan

menganggarkan hadiah bagi PNS ini selama lima tahun

berturut-turut, SBY sukses merebut hati mereka.

Bagaimanapun, PNS merasa butuh membayar “hutang

uang” yang kebetulan cocok keluar pada pertengahan

tahun yang biasanya digunakan untuk biaya pendidikan

anak mereka, mengikuti pola tahun anggaran. Dengan

penggunaan PP-PP di atas, SBY tidak perlu susah-payah

memaksa orang seperti yang dilakukan Soeharto ketika

memaksa semua PNS memilih Golkar.

Akan tetapi, ternyata tidak semua orang mau

disuap dengan gaji ketigabelas. KPK menolak gaji tersebut.

Sebenarnya, dalam PP Nomor 25 Tahun 2006 disebutkan

bahwa Pimpinan KPK termasuk pejabat negara yang

berhak menerima gaji bulan ke-13. Ketetapan yang sama

juga diberlakukan kepada para pegawai dan penasehat

KPK. Seperti melawan arus, KPK menetapkan bahwa

mereka tidak akan menyentuh gaji ke-13.



Muhammad Awan

10

Ada beberapa alasan dikeluarkannya ketetapan

tersebut. Pertama, dalam sistem manejemen SDM KPK,

gaji ke-13 bukan merupakan komponen penghasilan yang

harus dibayarkan. PP No. 63 tahun 2005 Tentang Sistem

Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan

Korupsi bukan merupakan acuan PP No. 25 Tahun 2006.

Alasan lain yang menjadi pertimbangan Pimpinan KPK

untuk tidak menerima gaji bulan ke-13 adalah mengingat

situasi dan kondisi bangsa saat ini serta untuk menciptakan

suasana yang kondusif di lingkungan KPK 2.

Berkenaan dengan hal itu, Ketua KPK mengirimkan

surat pemberitahuan kepada Menteri Keuangan. Surat

yang dikirimkan pada tanggal 7 Juli 2006 tersebut intinya

berisi tentang kesepakatan Pimpinan KPK untuk tidak

menerima gaji bulan ke-13. Dasar rujukan surat yang

ditandatangani oleh Ketua KPK, Taufiequrachman Surat

tersebut juga dtembuskan kepada Presiden Republik

Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan alasan “menciptakan suasana yang kondusif

di lingkungan KPK” yang dapat diasumsikan sebagai

ketakutan KPK untuk berpihak pada pemerintah, para

pimpinan lembaga anti korupsi ini berseberangan dengan

2 Diambil dari http://jkt1.kpk.go.id/modules/news/article.

php?story-id=429




11

pemerintah. Ketidakpatuhan KPK ini kelak akan berkaitan

dengan hal-hal lain. Misalnya, strategi pelemahan KPK

yang melibatkan kepolisian pada pertengahan 2008

hingga memuncak pada penangkapan beberapa ketua KPK

pada 2009.



Muhammad Awan

14

tersebutlah sebuah perusahaan yang sering disebut

Lapindo. PT. Lapindo Brantas, salah satu perusahaan

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk

BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak

dan gas bumi , adalah perusahaan yang dimiliki Bakrie

Group. Lebih tepatnya, sahamnya dimiliki oleh Nirwan

D. Bakrie. Segalanya seperti berjalan dengan lancar bagi

Lapindo sebelum sebuah peristiwa terjadi pada akhir

Mei 2009, peristiwa yang kemudian dipolitisasi dengan

berbagai macam dalih dan melibatkan berbagai macam

penegak hukum.

Pada 26 Mei 2006, gempa bumi berkekuatan 5,9

skala richter mengguncang Yogyakarta dan Klaten. Ketika

hampirsemua mata berpaling untuk meringankan beban

para korban gempa, selang satu hingga tiga hari, lumpur

panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 milik PT.

Lapindo Brantas di desa Renokenongo, kecamatan Porong,

Sidoarjo, Jawa Timur. Apakah yang sebenarnya terjadi di

sana? Benarkah gempa bumi mampu menciptakan luberan

lumpur di Renokenongo yang hingga kini meluas dan tak

bisa dihentikan lagi?

Banyak versi mengenai asal semburan. Versi

Lapindo, mereka memulai pengeboran pada 27 Mei dari

kedalaman 9.277 kaki ke 9.283 kaki di bawah permukaan




15

tanah3. Pukul 07.00 hingga 13.00 pengeboran dilanjutkan

ke kedalaman 9.297 kaki. Pada kedalaman ini, lumpur berat

masuk ke dalam lapisan tanah. Peristiwa ini disebut loss.

Biasanya, setelah loss, terjadi kick atau munculnya tekanan

tinggi dari dalam sumur ke atas. Untuk mengantisipasi

hal ini pipa ditarik ke atas untuk memasukkan casing

sebagai pengamanan sumur. Saat proses penarikan pipa

hingga 4.241 kaki pada 28 Mei 2006 pukul 08.00-12.00,

terjadilah kick berkekuatan 350 Psi. Selanjutnya, ketika

bor hendak ditarik lebih ke atas, pada kedalaman 3.580

kaki, bor tersebut macet. Upaya menggerakkan pipa

ke atas, ke bawah, atau merotasikannya gagal. Bahkan,

pipa tetap tak berkutik saat dilakukan penarikan sampai

dengan kekuatan 200 ton. Karena macet, Lapindo

memutuskan agar bor diputus dari rangkaian pipa dengan

cara diledakkan. Pada 29 Mei pukul 05.00, terjadilah

semburan gas berikut lumpur ke permukaan.

Sebelum lumpur meluap, seorang pekerja Lapindo

sudah menginformasikan jika pengeboran gas tersebut

dilanjutkan, pengeboran tersebut akan membahayakan

karena terdapat tanda-tanda akan terjadi kebocoran. Akan

tetapi, pimpinannya meminta agar pekerjaan diteruskan.

Para pekerja diminta untuk menyuntikkan semen di

area macetnya bor untuk mengamankan sumur. Karena

3 Diambil dari http://community.kompas.com/read/artikel/261



Muhammad Awan

16

tindakan inilah lumpur akhirnya menyembur.

Korban pertama yang merasakan akibat

pemaksaan pengeboran tersebut jelas bukan penambang,

melainka rakyat. Bagaimana tidak? Kita dapat melihat

bahwa semburan tersebut tidak pernah berhenti. Volume

semburan juga tetap stabil dengan perkiraan antara 100

hingga 150 ribu m3 perhari. Sementara, tidak ada satupun

ahli yang bisa menduga kapan lumpur Lapindo berakhir.

Pada pertengahan 2007, BPLS dan Lapindo mengeluarkan

data tabel perkiraan volume semburan dan luas area

yang terkena semburan lumpur Lapindo hingga 3 tahun.

Data tersebut memperkirakan bahwa luas area tersebut

akan semakin meningkat seiring dengan terus keluarnya

semburan. Kita dapat melihatnya dalam tabel berikut4.

Perkiraan volume dan luas area terdampak *)Lama Waktu Area

(ha)

Volume

(m3)

Rate

(m3/

hari)1 bulan Juni 2006 111 1,117,282 50,7852 bulan Juli 2006 179 2,457,422 44,6711 tahun Mei 2007 628 37,324,748 111,042

1,5

tahun

Desember

2007

832 57,756,556

2 tahun Juni 2008 960 78,077,3232,5

tahun

Desember

2008

1252 98,398,098

3 tahun Juni 2009 1393 118,607,813

4 Diambil dari http://korbanlapindo.multiply.com/journal/

item/3




17

*) Keterangan : Perhitungan bulan pertama, kedua dan1 tahun didasarkan pada survey lapangan sedangkan

perhitungan berikutnya didasarkan pada simulasi dengan

menggunakan model komputer dengan asumsi tingkat

semburan pada level perkiraan ini dibuat, yaitu Juni 2007

Dengan luasan yang mencapai 628 hektar pada

Mei 2007 saja, kita dapat menghitung berapa rakyat biasa

yang mesti mengungsi demi tidak terkontaminasi bahaya

lumpur Lapindo. Bayangkan yang terjadi pada Mei 2010

mendatang. Ini baru masalah luasan lumpur. Bagaimanadengan rakyat yang kehilangan mata pencaharian dan

tempat tinggal mereka? Bisakah hidup mereka bisa

disambung hanya dengan janji Grup Bakrie? S ejak ledakan

pada akhir Mei 2006 itulah bencana lumpur Lapindo mulai

dipolitisasi. Perang o pini publik pun mulai dimainkan.

Ketika Opini Dipaksakan untuk Menjadi Fakta

Pada 5 Juni 2006, sebuah pernyataan bernada

pemaksaan opini terlontar dari mulut Pangdam V/

Brawijaya, Mayjen TNI Syamsul Mappareppa5. Sang

Pangdam meminta masyarakat tidak serta merta

menyalahkan pihak Lapindo karena perusahaanpertambangan ini telah melakukan penelitian sebelum

eksplorasi. Logika sang Pangdam, tidak mungkin sebuah

5 Diambil dari http://community.kompas.com/read/artikel/261



Muhammad Awan

18

perusahaan sekelas Lapindo, yang dimiliki keluarga

Bakrie, akan bertindak ceroboh dengan mengesampingkan

keamanan. Syamsul Mappareppa juga menganggap

terjadinya semburan Lumpur sebagai musibah. Bahkan,

Pangdam juga mengatakan luberan Lumpur bukan akibat

kesalahan pengeboran, melainkan murni karena bencana

alam. Pernyataan ini tentu saja sangat kontradiktif dengan

kenyataan di lapangan. Seandainya pimpinan proyek tidak

kesetanan, bencana tersebut tidak akan ada.

Selang empat hari, Rachmat Witoelar, Menteri

Negara Lingkungan Hidup, menyatakan hal yang

berlawanan dari pernyataan Pangdam Brawijaya.

Menurutnya, Lapindo bertanggung jawab atas tragedi

tersebut. Selanjutnya, pada 18 Juni 2006, Purnomo

Yusgiantoro, Menteri ESDM, menegaskan hal yang sama6.

Purnomo menegaskan, PT Lapindo Brantas sebagai

pemegang hak konsesi sumur Banjar Panji-1 berkewajiban

memberi ganti kepada warga desa di Kabupaten Sidoarjo

korban semburan lumpur panas. Besar dan jenis ganti rugi

akan ditetapkan bersama antara warga dengan Satuan

Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dipimpin

Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso . Ternyata, pukulan yang

dilancarkan pemerintah pusat berlanjut dan semakin

telak.

6 Diambi dari http://www.infoanda.com/linksfollow.

php?lh=DgdeBgZWUlYF




19

Dua hari kemudian, giliran JK yang saat itu

menjadi Wapres meminta Nirwan Bakrie agar berada di

posisi paling depan untuk bertanggungjawab7. PT Lapindo

Brantas dalam hal ini saudara Nirwan Bakrie sebagai

salah satu pemilik dan keluarga Bakrie harus berada di

depan untuk mengambil alih semua tanggungjawab sosial

terhadap masyarakat. Tanggungjawab sosial yang harus

dipenuhi adalah tanggungjawab terhadap kehidupan

masyarakat sehari-hari. Tidak boleh terjadi ketiadaan

makanan, pengobatan, dan tempat tinggal sementara

bagi warga. Meskipun demikian, patutlah kita mencurigai

keberpihakan JK kepada warga yang terkena dampak

langsung kebocoran lumpur. Maklum, pernyataan tadi

disampaikannya di hadapan ribuan pengungsi korban

lumpur panas yang menempati Pasar Porong.

Akhirnya, keluarga Bakrie menyerah. Akan tetapi,

kemenyerahan mereka dibuat sepolitis mungkin demi nama

baik dan masa depan. Pada 21 Juni 2006, setelah ditekan

RI2, Aburizal Bakrie menegaskan penyelesaian dampak

lumpur panas di Desa Reno Kenongo, Sidoarjo, Jawa

Timur, merupakan tanggung jawab PT Lapindo Brantas

Inc yang dipimpin adiknya, Nirwan Bakrie8. Aburizal

juga menampilkan diri sebagai orang yang tersudut.

7 Diambil dari http://eddysatriya.blogsome.com/2006/06/21/8 Diambil dari http://www.kapanlagi.com/h/0000121341.html



Muhammad Awan

20

Menurutnya, serangan media yang seolah-olah ditujukan

hanya kepadanya karena ia adalah satu-satunya Bakrie

yang menjadi bagian pemerintah, pudar seketika berkat

pernyataan tersebut. Kedudukan sekarang berbalik. Bakrie

Group berani menerima risiko. Masalah penyelesaiannya

bagaimana, tunggu nanti. Setidaknya, mereka dapat

menghirup nafas lega seperti halnya warga Sidoarjo yang

terbuai janji. Selanjutnya, Bakrie tinggal mencari strategi

aman untuk lepas dari tuntutan rakyat. Caranya, tentu saja

meminta bantuan RI1. Berhenti di titik ini saja, kita akan

melihat bahwa bencana Lapindo bukan bencana alam.

Akan tetapi, bencana yang disebabkan kelalaian sebuah

perusahaan yang ingin meraup keuntungan secepatnya,

tidak mengindahkan kepentingan yang lebih besar, dan

yang paling penting, tidak mau merugi.

Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo?

Sebelum terlalu jauh melangkah, tampaknya

penamaan menjadi titik penting bagi Grup Bakrie dan

pihak lawan, rakyat yang mesti terkena imbas kebrutalan

mereka. Melalui media massa yang dibayar, Bakrie

menyebut lumpur Lapindo sebagai Lumpur Sidoarjo

yang disingkat seperti nama perempuan, Lusi. Apa efek

penamaan ini? Dengan istilah lumpur Sidoarjo, terjadi

penggiringan opini publik bahwa tempat terjadinya

bencana lumpur lebih penting daripada penyebab




21

terjadinya bencana tersebut. Dengan kata lain, penulisan

tersebut telah menomorduakan penyebab bencana

yaitu PT Lapindo Brantas9. Bandingkan jika namanya

adalah Lumpur Lapindo Penulisan lumpur Lapindo lebih

mengutamakan penyebab terjadinya bencana tersebut,

Lapindo.

Tak tanggung-tanggung, nama Lumpur Sidoarjo

itu tercantum di halaman berita kementerian ESDM pada

Rabu, 24 September 2008, dengan judul “Perkembangan

Penanganan Lumpur Sidoarjo”10. Patutlah kita curiga

bahwa pemerintah juga terlibat dalam penamaan Lusi ini.

Kelak, ketika SBY menamai tim nasional penanggulangan

bencana Lapindo menjadi BPLS (Badan Penanganan

Lumpur Sidoarjo), campur tangan Presiden untuk menutup

kebusukan Grup Bakrie jelas sangat kental terasa.

Aku Mendanai Maka Aku Ada

“Harus dong, pemerintah melindungi semua

rakyat termasuk pengusaha.” (Pernyataan

Jusuf Kalla pada Selasa 18 November 2008

terkait dengan curhat Aburizal Bakrie kepada

Dewan Pers tentang TEMPO)

9 Diambil dari Mulyadi, R Muhammad, “Lumpur Lapindo:

Melihat Bencana Alam dalam Bingkai Budaya?”10 Diambil dari http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-

umum/2020-perkembangan-penanganan-lumpur-sidoarjo.html.



Muhammad Awan

22

Rene Descartes, salah satu bapak pemikir

modern, terkenal dengan jargonnya, cogito ergo sum, aku

berpikir maka aku ada. Dalam frasa terkenal tersebut,

kita menyadari bahwa untuk menentukan eksistensi

seseorang, dibutuhkan sesuatu. Dalam konteks pemikiran

modern, sesuatu itu adalah kemampuan berpikir. Dalam

kasus Lapindo, eksistensi Grup Bakrie tidak semata-mata

didasarkan pada pikiran mereka untuk menyelamatkan

diri, tetapi juga dikaitkan dengan keberadaan mereka

sebagai pemilik modal. Bagaimana bisa demikian? Kita

mesti berjalan mundur pada saat-saat menjelang Pemilu

2004.

Menjelang naik tahtanya yang pertama kali, SBY,

yang saat itu masih berduet dengan JK membutuhkan

banyak dana. Oleh karena itu, Bakrie Grup tidak mau

melepas peluangnya. Dengan mendukung capres yang kira-

kira berpeluang menang, kelak mereka akan mendapatkan

keuntungan dalam operasi bisnis setidaknya dalam

lima tahun pemerintahan capres tersebut. Simbiosis

mutualisme SBY-JK dengan Bakrie Group pun terjalin

dengan erat. Akan tetapi, karena pada dasarnya menyalahi

aturan Pemilu, tersepakatilah perjanjian kedua pihak

bahwa tidak ada yang boleh mengetahui persekongkolan

ini.

Kita dapat melihat bagaimana Bakrie Group




23

membantah tuduhan menjadi penyokong dana terbesar

Demokrat. Kali ini, agar terlihat sangat bersih, Bakrie

memanfaatkan keberadaan Aburizal atau Ical sebagai

Menko Kesra. Dalam situs resmi Kementerian Koordinator

Kesejahteraan Rakyat, lembaga yang dipimpin Ical,

terpampang sebuah artikel berjudul “Bakrie Bantah

Penyumbang Terbesar Kampanye SBY-JK”11. Dalam

artikel tersebut, Ical diberitakan bertemu dengan Dewan

Pers di Jakarta, pada Jumat, 28 November 2008. Di

sana, Ical mengadu bahwa pemberitaan majalah TEMPO

yang bertajuk “Siapa Peduli Bakrie” dan artikel berjudul

“Panas Digoyang Gempa Bumi” telah mencemarkan nama

baiknya. Dalam kedua artikel tersebut, ada sentilan bahwa

Bakrie adalah penyumbang dana kampanye terbesar bagi

SBY-JK. Sebagai kompensasi, Icaldiberikan jatah menjadi

Menko Perekonomian. Kutipan dari manapun artikel

tersebut, tidak akan menjadi masalah. Yang jelas, dengan

menaruh artikel yang mendukung Ical di situsnya sebagai

orang pemerintah, Ical seperti ingin menunjukkan bahwa

dialah yang berkuasa. Pihak yang ingin menyerangnya

perlu mengkerut karena menyerangnya berarti menyerang

pemerintah, lembaga yang melindungi rakyat.

Menanggapi laporan Ical, JK yang menjabat wakil

11 Diambil dari http://www.menkokesra.go.id/content/

view/9924/39/



Muhammad Awan

24

presiden berniat membela anak buahnya. Jusuf Kalla

menilai pengusaha memiliki hak untuk menyumbang

dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil

presiden12. Syaratnya, jumlah sumbangan tidak melanggar

ketentuan dalam UU Pemilu. Menurut Kalla, sumbangan

itu sah-sah saja karena semua pemilu di negara manapun

menerima sumbangan dari masyarakat. Sebagai anggota

Dewan Pertimbangan Partai Golkar, wajar bila Aburizal

Bakrie memberikan sumbangan dana kampanye kepada

Partai Golkar dan SBY-JK. Selain Bakrie, sumbangan

diberikan pengusaha-pengusaha yang menjadi kader

Partai Golkar maupun simpatisan SBY-JK. Sayangnya, JK

kelapasan dengan berkata sebagai berikut, “Setahu saya,

(Bakrie) bukan yang terbesar. Semua ada di laporan (dana

kampanye) kami. Saya tidak tahu detailnya karena banyak

juga yang menyumbang satu-dua juta rupiah”.

Pernyataan JK bahwa nama Bakrie ada dalam

laporan dana kampanyenya bertolak belakang dengan

fakta di lapangan. Dalam data laporan dana kampanye SBY-

JK yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum

(KPU) tahun 2004 lalu, menurut penelitian Indonesian

Corruption Watch (ICW), baik nama Ical maupun nama

salah satu perusahaannya tidak pernah tercatat sebagai

12 Diambil dari http://www.jpnn.com/?mib=berita.

detail&id=10051




25

penyumbang dana kampanye untuk pasangan Susilo

Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla13. Jelas-jelas tidak

dicantumkannya nama Bakrie sebagai penyandang

dana, entah terbesar atau terbesar nomor kesekian,

menunjukkan bahwa ada fakta yang disembunyikan.

Persekongkolan untuk menaruh Ical di kursi Menko

Kesra yang akhirnya mampu membuat Ical mengatur

bisnis di negeri kita demi kepentingan grupnya memang

benar-benar ada. Bahkan, pengaturan Ical yang lebih mirip

dengan sejenis “monopoli” inilah yang kelak membuatnya

berseteru dengan Sri Mulyani, seorang perempuan bersih

yang hanya ingin menjalankan tugas sebaik-baiknya, tapi

dikerjai oleh SBY dengan menyusupkan “agen rahasia” ke

BI agar Sri Mulyani mengira bahwa Bank Century benar-

benar berdarah dan memberikan uang Negara, yang

digelembungkan entah sepengetahuannya atau tidak.

Kemunafikan JK dan Ical jelas menunjukkan bahwa

Bakrie dilindungi pemerintah. Barangkali, semboyan

Ical adalah “aku mendanai maka aku ada”. Selama ia

mengungkit bahwa telah berjasa mengerek SBY dengan

gelontoran uang yang fantastis, ia akan aman. Berkaitan

dengan kasus Lapindo, SBY-JK jelas tidak akan melupakan

budi baik Ical dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu,

13 Diambil dari http://pemilu.okezone.com/

read/2008/11/20/267/166207/icw-pengakuan-jk-data-kpu-soal-ical-

tak-sinkron



Muhammad Awan

26

kita tidak heran jika kemudian terbit Keppres Nomor

13 Tahun 2006 yang mirip dengan penayangan sinetron

dengan sang tokoh jahat sebagai pelaku utama yang hobi

menangis dan meratapi kehidupannya.

Hiburan Semu Keppres

Akibat permasalahan yang timbul dari lumpur

Sidoarjo, Pemerintah memandang perlu untuk mengambil

langkah penanggulangan dengan membentuk Tim

Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

(TimNas PSLS). Untuk memperkuat pembentukan timnas

tersebut, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8

September 2006. Masa tugas timnas PSLS adalah selama

enam bulan. Penamaan timnas menjadi timnas PSLS

jelas mengecewakan. Sejak awal, SBY memang sengaja

mengalihkan masalah Lumpur Lapindo menjadi Lumpur

Sidoarjo! Dengan menetapkan nama dalam Keppres,

strategi SBY berikutnya adalah membiarkan media massa

untuk menyebut timnas penanganan lumpur tersebut

dengan nama timnas Lapindo. Jika media massa tidak

menyebut Lumpur Lapindo, rakyat di luar sana, yang

bukan berasal dari Sidoarjo, akan membentuk konstruksi

bahwa lumpur Lapindo identik dengan bencana alam

yang ditakdirkan Tuhan, bukan bencana yang diciptakan



Muhammad Awan

28

KETIGA: Tim Nasional mempunyai

tugas untuk mengambillangkah-langkah operasional

secara terpadu dalam rangkapenanggulangan semburan

lumpur di Sidoarjo yang meliputi:a. penutupan semburan lumpur; b. penanganan luapan lumpur;c. penanganan masalah sosial.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam

Diktum Ketiga, Tim Nasionaldapat mengundang dan atau

meminta pendapat serta bantuanteknis dari instansi terkait danmasyarakat.

KELIMA : Dengan terbentuknya Tim Nasional

dengan tugas sebagaimanadimaksud pada Diktum Ketigatidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk

melakukan penanggulangan danpemulihan kerusakan lingkunganhidup dan masalah sosial yangditimbulkannya.

KEENAM: Biaya yang diperlukan bagi

pelaksanaan tugas Tim Nasionaldibebankan pada anggaran PT.Lapindo Brantas.

Dalam Keppres ini, untuk sementara biaya yang




29

diperlukan bagi timnas PSLS dibebankan pada anggaran

PT. Lapindo Brantas. Selanjutnya, Lapindo juga tetap

wajib melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan

hidup dan dampak semburan pada masyarakat.

Jika diibaratkan dengan hiburan, Keppres ini

tak lebih dari hiburan sekejap sebelum pembantaian.

Bagaimana pun, dalam pikiran masyarakat, terkonstruksi

pikiran bahwa jika Presiden sudah bertitah, maka titahnya

mutlak adanya. Sayang, pikiran tersebut ibarat jauh

panggang dari api. SBY cuma mengalihkan perhatian.

Dengan menunjuk batang hidung Lapindo sementara

waktu, rakyat akan tenang. Sementara waktu, biarkanlah

Lapindo atau Bakrie Group sedikit repot dengan “tanggung

jawab” memberikan uang kepada rakyat. Akan tetapi, kelak

pemberian uang ganti rugi itu juga ditarik-ulur sehingga

membuat rakyat bosan.

APBN Menalangi Bakrie

Selepas keluar dari masalah dengan menciptakan

Perpres yang menyejukkan hati, SBY melihat rakyat tidak

puas. Bakrie Group mulai mengingkari janji untuk memberi

ganti rugi. Mereka berbicara kepada media bahwa mereka

akan membayar warga, tetapi kenyataannya tidak.

Demi menyelamatkan popularitas SBY, terbitlah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5



Muhammad Awan

30

Tahun 2007. Masa tugas Tim Nasional Penanggulangan

Semburan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk dengan

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 diperpanjang

untuk jangka waktu 1 bulan, terhitung mulai tanggal 8

Maret 2007 sampai dengan tanggal 8 April 2007. Rakyat

kembali diberi janji manis yang mau tidak mau diamini

mereka. Sementara itu, setelah hampir dua tahun,

kerugian akibat lumpur Lapindo meningkat. Totalnya,

angkanya bisa mencapai Rp 33,2 triliun karena sampai

hari ini menenggelamkan wilayah seluas 894 hektar.

Luasan tersebut meliputi 10 desa dari 3 kecamatan di

Kabupaten Sidoarjo. Lebih parah lagi, 1,5 kilometer ruas

jalan tol Porong-Sidoarjodan berbagai fasilitas umum

seperti listrik, pipa gas, telepon dan PDAM, serta berbagai

fasilitas umum dan sosial lainnya, ikut terbenam14.

Akan tetapi, di luar kekacauan itu, SBY melakukan

terobosan besar yang tidak dipedulikan rakyat selain

yang terkena bencana. Terobosan itu tidak lain tidak

bukan adalah penerbitan Perpres Nomor 14 Tahun

2007. Dalam perpres tersebut, nama timnas PSLS tidak

dipakai lagi. Namanya diganti menjadi BPLS (Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Jelas sudah akan

ada apa dengan penggantian nama ini. Bakrie dibiarkan

14 Diambil dari http://www.facebook.com/topic.php?uid=16943

6894320&topic=10527




31

tidak bertanggungjawab! Lebih jelas lagi jika kita lihat

isinya. SBY membagi BPLS menjadi tiga deputi. Pertama

Deputi Bidang Operasi. Kedua, Deputi Bidang Sosial. Yang

terakhir, Deputi Bidang Infrastruktur. Masing-masing

memiliki bidang tersendiri. Misalnya Deputi Bidang Sosial,

yang kiranya cocok dengan harapan penduduk Porong yang

menderita. Berdasarkan pasal 10 Perpres tersebut, deputi

ini berkewajiban untuk “menyelenggarakan koordinasi

penanganan masalah sosial kemasyarakatan, menyusun

rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial

kemasyarakatan, melaksanakan bantuan dan perlindungan

serta pemulihan sosial kemasyarakatan, melakukan

pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan

yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas, dan

mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah

sosial kemasyarakatan akibat luapan lumpur”. Jelaslah di

sini SBY hanya akan mengalihkan tanggung-jawab yang

semestinya ada dalam pundak Lapindo. Hebatnya , yang

akan menerima tanggung-jawab tersebut, tidak main-

main, negara! Simaklah Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun

2007 berikut.

Pasal 141) Biaya administrasi Badan

Penanggulangan didanai dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Muhammad Awan

32

2) Remunerasi pegawai Badan Pelaksana

ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksanasetelah mendapat persetujuan Menteri

Keuangan.

Berdasarkan pasal 14 tersebut, sekitar 3 triliun dana

APBN dikucurkan untuk membantu dampak kelalaian

pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya, pada

2007 negara menyetor 450 miliar, pada 2008 sejumlah

1,57 triliun, dan pada 2009 sekitar 1,147 triliun.

Kita dapat melihat bahwa SBY memainkan pola

pelan-pelan untuk meredam amarah warga dan membuat

televisi tidak terus-terusan menayangkan masalah

ini. Ketikarakyat mulai lengah karena televisi sudah

membahas topik lain yang lebih hangat , SBY langsung

memberikan keuntungan bagi Bakrie Group. Mereka

terbebas dari pembayaran atas BPLS. Dengan demikian,

hutang pembayaran mereka tinggal kepada warga Porong.

Hutang Bakrie kepada warga Porong tinggal

dikerjai saja oleh SBY dengan mencantumkan Pasal 15

dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tersebut. Lapindo

diminta membeli seluruh tanah warga yang ditelan lumpur

berdasarkan peta yang dibuat pada 22 Maret 2007.

Pasal 151) Dalam rangka penanganan masalah sosial

kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas




33

membeli tanah dan bangunan masyarakat

yang terkena luapan lumpur Sidoarjodengan pembayaran secara bertahap,

sesuai dengan peta area terdampaktanggal 22 Maret 2007 dengan akta

jual-beli bukti kepemilikan tanah yangmencantumkan luas tanah dan lokasiyang disahkan oleh Pemerintah.

2) Pembayaran bertahap yang dimaksud,

seperti yang telah disetujui dandilaksanakan pada daerah yang

termasuk dalam peta area terdampak4 Desember 2006, 20% (dua puluh

perseratus) dibayarkan di muka dansisanya dibayarkan paling lambat sebulansebelum masa kontrak rumah 2 (dua)tahun habis.

3) Biaya masalah sosial kemasyarakatandi luar peta area terdampak tanggal 22Maret 2007, setelah ditandatanganinyaPeraturan Presiden ini, dibebankan pada

APBN.4) Peta area terdampak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Presiden ini.

5) Biaya upaya penanggulangan semburanlumpur termasuk di dalamnyapenanganan tanggul utama sampai

ke Kali Porong dibebankan kepada PTLapindo Brantas.



Muhammad Awan

34

6) Biaya untuk upaya penanganan masalah

infrastruktur termasuk infrastrukturuntuk penanganan luapan lumpur di

Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dansumber dana lainnya yang sah.

Untuk apa Lapindo membeli tanah warga yang

sudah tercemar lumpur? Kita harus melihat fakta di

lapangan. Dengan berpatokan pada peta yang dibuat pada

22 Maret 2007, sesuai dengan pasal 15 ayat 1, Lapindo

menguasai tanah seluas hampir 700 hektar secara utuh

dalam satu blok. Tanah seluas itu ternyata sangat kaya akan

kandungan hidrokarbon. Dengan adanya pengembang

besar PT Bakrieland Development Tbk, bukan tidak

mungkin bekas wilayah yang sekarang terendam lumpur

ini, entah berapa tahun lagi akan disulap jadi kawasan

industri atau hunian yang mahal. Jadi, pembelian tanah

warga Porong itu dapat dikatakan sebagai investasi lahan

properti masa depan. Siapakah yang untung? Jawabannya

jelas, Bakrie Group.

Selanjutnya, bagaimana penerapan pembelian

tanah warga sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 di lapangan?

Pembayaran dilakukan secara bertahap. 20% uang

kompensasi akan dibayarkan di muka. Sisanya dibayarkan

paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2

tahun habis. Benarkah demikian praktiknya? Ternyata



Muhammad Awan

36

Menyimak penderitaan korban Lumpur Lapindo,

YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)

membela mereka untuk melawan Bakrie Group di meja

hijau. Menghadapi kenyataan seperti ini, muncullah

konspirasi Bakrie Group, SBY, dan Mahkamah Agung

untuk menamatkan kasus ini. Caranya mudah. Biarkan

saja proses pengadilan berlanjut hingga tiba di Mahkamah

Agung. Selanjutnya, seperti biasa, MA dipaksa secara halus

untuk mematahkan hati para penggugat.

Benar saja, setelah mendaftarkan gugatan di PN

Jakarta Pusat dengan nomor perkara 384/Pdt.G/2006/

PN.Jkt.Pst, YLBHI terpaksa gigit jari ketika mendengar

keputusan hakim. Menurut majelis hakim PN Jakarta

Pusat yang diketuai oleh Moefri dan anggota hakim

Martini Marja dan Murdiono, pemerintah dan Lapindo

Brantas Inc telah melakukan kewajibannya terkait

semburan lumpur secara optimal. YLBHI tidak mau

menyerah. Mereka terus melakukan banding hingga

akhirnya tinggal menunggu kasasi MA, harapan terakhir

mereka. Akan tetapi, kenyataan jauh berbeda dari harapan.

Pada Kamis, 28 Mei 2009, MA memenangkan Lapindo16.

Intinya, bencana Lapindo adalah bencana alam. Bagi MA,

mungkin lebih masuk akal jika Gempa Yogya yang terjadi

16 Diambil dari http://www.detiknews.com/read/2009/05/28/123

452/1138619/10/ma-kasasi-ylbhi-ditolak-lapindo-menang




37

pada 26 Mei 2006 mampu membuat lumpur keluar dari

perut bumi. Sementara, pemaksaan pengeboran tanah

oleh Lapindo hanyalah kecelakaan semata. Berakhirlah

perjuangan YLBHI. Bahkan seandainya mereka memohon

PK (Peninjauan Kembali), keputusan tidak akan berubah

kecuali jika SBY sudah tidak sejalan dengan Bakrie Group.

Menanggapi kasasi MA, Polda Jawa Timur

langsung menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan

Perkara (SP3) atas perkara Lumpur Lapindo. Ironisnya,

terlihatlah bahwa polisi telah terlibat dalam kebusukan

sistem pemerintahan SBY. Kabid Humas Polda Jatim,

Komisaris Besar Polisi Pudji Astuti, menyatakan kasus

tersebut tidak bisa dilan jutkan karena tidak ada bukti.

Pudji menambahkan bahwa menurut MA tidak terjadi

perbuatan melawan hukum atas kegiatan pengeboran di

Sumur Banjar Panji I oleh PT Lapindo Brantas.

Gelar opini publik berlanjut. Kali ini, Sutan

Bhatoegana, anggota Komisi VII DPR dari kubu Demokrat

menciptakan citra yang ironis. Menyoal SP3 Polda Jatim,

Sutan menyatakan bahwa SP3 tersebut benar adanya.

Jika rakyat mempercayai MA sebagai panglima hukum,

rakyat harus menghormati keputusan itu. Tidak ada lagi

peradilan tertinggi selain MA. Sebagai pemanis, yang akan

membuat warga Porong muak, Sutan menambahkan bahwa

PT Lapindo Brantas sangat bertanggung jawab terhadap



Muhammad Awan

38

masyarakat di sekitar Lapindo pasca terjadinya semburan

lumpur. Sutan menunjuk “kenyataan” bahwa dalam proses

pengadilan yang belum diketahui siapa yang menang dan

siapa yang kalah, PT Lapindo Brantas berani, sukarela,

dan terbuka membayar ganti rugi tanah dan rumah warga

di Porong, Sidoarjo. Sutan berusaha membandingkan

Lapindo dengan cara kerja perusahaan asing. Menurutnya,

jika Lapindo adalah perusahaan asing, pemiliknya pasti

sudah kabur. Sutan terus membual dengan menyebut

bahwa Lapindo adalah salah satu perusahaan nasional

yang sangat bertangung jawab terhadap warga masyarakat

yang terkena bencana. Tambahnya, tanggung jawab PT

Lapindo Brantas tersebut layak dicontoh oleh perusahaan

lain17.

Lucunya, semua ucapan Sutan tersebut adalah

kebohongan besar. Pada 20 September 2006, PT Energi

Mega Persada Tbk (PT EMP), anak perusahaan Bakrie Group

yang menguasai saham mayoritas Lapindo, berencana

menjual Lapindo Brantas Inc ke Lyte Limited, perusahaan

yang berafiliasi ke Kelompok Usaha Bakrie. Akan tetapi,

penjualan ini tidak disetujui oleh Bapepam-LK dengan

alasan manajemen EMP belum bisa memberi penjelasan

tentang penyebab insiden lumpur panas dan pihak mana

17 Diambil dari http://matanews.com/2009/08/29/kasus-lapindo-

berakhir-di-ma/




39

yang harus bertanggungjawab. Oleh karena itu, PT EMP

mengalihkan rencana penjualan Lapindo Brantas ke pihak

ketiga yang tidak berafiliasi dengan grup Bakrie sehingga

tidak perlu meminta persetujuan rapat umum pemegang

saham. Pada 14 November 2006, kepemilikan saham

EMP di Lapindo akhirnya dijual kepada Freehold Group

Limited, sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan

di Kepulauan Virgin Britania Raya. Namun, penjualan ini

dibatalkan Freehold pada 28 November 2006.

Adakah yang mengetahui mengapa EMP ingin

menjual sahamnya? Alasannya mudah, agar mereka tidak

terkena tanggung-jawab. Ingatlah pada September 2006

Perpres Nomor 17 Tahun 2007 yang mengalihkan masalah

mereka belum muncul. Lapindo ingin lari dari tanggung

jawab, tetapi gagal! Beruntunglah, mereka memiliki SBY

yang suka membantu penyumbang dananya. Dari sudut

pandang ini, mana mungkin Lapindo adalah perusahaan

baik yang patut dicontoh perusahaan lainnya? Apakah

Sutan bermaksud agar semua perusahaan selicik Lapindo

dan Bakrie Group?

Demikianlah. Tragedi Lumpur Lapindo yang

menyengsarakan rakyat sudah dibuat sedemikian rupa

oleh SBY agar tidak merugikan mitranya. Caranya,

dengan kekuasaan perintahnya melalui Perpres dan

Keppres. Mungkin, menurut SBY, tidak masalah rakyat



Muhammad Awan

40

menderita asal dia tidak menderita karena kehilangan

Bakrie. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana SBY

memanfaatkan hukum demi menampilkan citra sebagai

pimpinan negara yang mumpuni. Hal itu terlihat jelas

dalam pembentukan Wantimpres, Dewan Pertimbangan

Presiden yang gajinya dibebankan pada APBN.



WANTIMPRES: CITRA DI ATAS

SEGALANYA

Wantimpres merupakan kelanjutan dari

Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah

Perubahan Keempat UUD 1945. Landasan konstitusional

Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945. Selanjutnya,

pengaturan Wantimpres dibuat dalam UU Nomor 19

Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Anggotanya berjumlah 9 orang. Salah satu di antaranya

merangkap sebagai ketua. Jabatan ketua dapat dijabat

secara bergantian oleh para anggota. Anggota Wantimpres

diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan presiden.

Masa jabatan mereka berakhir bersamaan dengan masa

jabatan presiden atau karena diberhentikan oleh presiden.

Jika sepanjang 2006 dan 2007 SBY menerbitkan



Muhammad Awan

42

Keppres dan Perpres tentang Lapindo demi menyelamatkan

rekannya, pada 2007 pula, SBY memanfaatkan hukum

untuk menaikkan popularitasnya. Adalah cetusan tentang

Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang akan

membuat lingkaran dalam SBY bertambah kuat. Maklum,

orang-orang yang populerlah yang ditunjuknya untuk

menjadi para penasehat presiden. Kita akan melihat

bagaimana orang-orang pilihan presiden tersebut hanyalah

menjadi benteng pemanis dalam pemerintahan SBY.

Kemelut Anak-anak Soekarno

Pada 10 April 2007, di sela hiruk-pikuk rakyat

Porong yang khawatir tentang kemungkinan mangkirnya

Lapindo Brantas membayar ganti rugi, SBY melantik

sembilan ajudannya dengan Keputusan Presiden Nomor

28/M Tahun 2007. Wantimpres untuk periode 2007—

2009 adalah sebagai berikut.

Bidang N a m a

Hubungan Internasional Ali Alatas

Lingkungan dan PembangunanBerkelanjutan

Emil Salim

Politik RachmawatiSoekarnoputri

Ekonomi Syahrir

Kehidupan Beragama Maruf Amin

Pertahanan Keamanan TB Silalahi




43

Hukum Adnan BuyungNasution

Sosial Budaya Subur Budhi Santoso

Pertanian Radi A Gani

Pertanyaan paling mudah dari daftar nama di atas

adalah keberadaan Rachmawati Soekarno Putri sebagai

penasehat SBY di bidang politik. Apa istimewanya

Rachmawati yang merupakan ketua Partai Pelopor ini?

Patutlah kita berpendapat bahwa penempatan Rachmawatiini hanya merupakan tekanan tidak langsung Megawati.

Dengan berkawan dengan Rachmawati, entah dengan

dalih apapun, SBY ingin menunjukkan kepada Megawati

bahwa SBY tidak bisa digoyang oleh sang pesaing melalui

DPR. Mengapa demikian? Di samping sang jenderal sudah

ada anak Soekarno yang lain.Tampaknya SBY mengintip adanya bibit perpecahan

dalam dinasti Soekarno. Rachmawati, Megawati, dan

Sukmawati masing-masing memiliki partai politik yang

terpisah. Ketiganya juga selalu menggunakan embel-

embel sang ayah demi menarik perhatian massa. Dari

ketiganya, yang paling bersinggungan adalah Megawatidan Rachmawati. Mega beberapa kali dikritik oleh sang

adik tentang kapasitasnya dalam memimpin. Bukan tidak

mungkin SBY semakin menginginkan gesekan kedua

kakak-beradik tersebut dengan memosisikan Rachmawati



Muhammad Awan

44

dalam kubu yang dioposisi oleh Megawati, meskipun

status Rachma hanya sebagai dewan pertimbangan.

Selain mengintip perpecahan antarsaudara agar

dinasti Soekarno tidak berjaya kembali, ada hal lain yang

dibidik SBY. Ia ingin menarik simpati orang-orang yang

loyal kepada Proklamator RI. Dengan adanya Rachmawati

di sebelahnya, SBY mengirimkan sinyal bahwa ia memiliki

pikiran yang sama dengan pikiran-pikiran Soekarno.

Mengapa mencuri suara dari pendukung Soekarno

penting? Seperti yang kita ketahui, setelah Orde Baru

tumbang, banyak orang yang dengan gagap tertarik

kembali dengan ide-ide Soekarno, entah Nasakomnya

atau entah nasionalismenya yang sering dijadikan cir-ciri

Soekarno. Dengan adanya Rachma, pendukung Soekarno

yang belakangan mulai banyak kembali, ada kemungkinan

untuk merapati SBY sebagai pelabuhan suara mereka.

Popularitas Emil Adalah Kunci

Mengapa Emil Salim ditunjuk SBY sebagai

penasehat di bidang lingkungan hukum? Emil Salim adalah

salah satu Menteri Lingkungan Hidup pada era Orde Baru.

Kredibilitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain

itu, penunjukan Emil Salim tidak dapat dilepaskan dari

Lapindo. Mengapa demikian?

Sudah bukan barang rahasia lagi bahwa pada




45

2002 pernah terjadi perdebatan hangat antara Aburizal

Bakrie dengan Emil Salim. Saat itu, Ical menempati posisi

Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam sebuah pertemuan

dengan Pengurus Kadin tentang hasil keputusan

“Pertemuan Kepala Pemerintahan tentang Pembangunan

Berkelanjutan” di Johannesburg, Afrika Selatan, Juni

2002, Ical mengusulkan agar di masa krisis ekonomi

sekarang ini pembangunan ekonomi diutamakan terlebih

dulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup.

Pemikiran Ical yang lebih mirip seperti orang

mata duitan itu langsung ditanggapi Emil Salim. Tidak

tanggung-tanggung, Emil Salim menyodorkan kritik

kepada Aburizal melalui artikel “Ekonomi dalam

Lingkungan” di Kompas pada Selasa, 26 November 200218.

Emil menyodorkan fakta bahwa pembangunan yang

dilaksanakan di kebanyakan negara berkembang sudah

membahayakan daya dukung alam untuk menopang

kehidupan. Dikhawatirkan lima tahun lagi hutan dataran

rendah Pulau Sumatera akan gundul. Sepuluh tahun lagi

nasib sama akan berlaku untuk Pulau Kalimantan. Emil

menambahkan bahwa wajar sekali ide Ical sebagai Ketua

Bakin akan ditentang oleh lembaga swadaya masyarakat.

Mereka akan memilih untuk mengatakan “selamatkan

18 Diambil dari http://berantaslapindo.wordpress.

com/2008/10/08/emil-salim-vs-aburizal-bakrieaburizal-bakrie/




47

beragama. Wajar jika SBY langsung menunjuk ketua

majelis yang dianggap merepresentasikan muslim

Indonesia. Tampaknya, SBY ingin terlihat religius juga

seperti slogan partainya, “nasionalis-religius”. Kita juga

tidak perlu bertanya bagaimana Subur Budhisantoso yang

pernah menjadi pejabat tinggi Demokrat dimasukkan

sebagai penasehat sosial dan budaya. Terlepas dari

kemampuannya di bidang antropologi politik yang sangat

mumpuni, pengangkatan Subur adalah hadiah atas

kebijakannya mempertahankan SBY sebagai satu-satunya

calon presiden dari Demokrat. Selanjutnya, kita akan

melihat bagaimana untuk kedua kalinya SBY menarik

perhatian publik dengan mengangkat orang-orang populer

untuk menjadi Wantimpres periode berikutnya.

Wantimpres 2010—2014: Situasi Tidak Berubah

Sesuai dengan peraturan, tiga bulan setelah

menjabat presiden, SBY mengangkat Wantimpres.

Pada Senin, 25 Januari 2010, SBY melantik sembilan

Wantimpres tersebut di Istana Negara, Jakarta.

Kesembilan orang itu diangkat berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 13/P Tahun 2010. Nama seperti Emil

Salim dan Ma’ruf Amin dipertahankan demi kepentingan

ambivalen SBY yaitu meminta nasehat dan menjaring

kepedulian publik kepadanya. Selengkapnya, Wantimpres



Muhammad Awan

48

untuk 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. Emil Salim

2. KH Ma’ruf Amin

3. Meutia Farida Hatta Swasono (mantan Menneg

Pemberdayaan Perempuan)

4. Ginandjar Kartasasmita (mantan Ketua Dewan

Perwakilan Daerah),

5. Widodo AS (mantan Menko Politik Hukum dan

Keamanan Kabinet Indonesia Bersatu)

6. Siti Fadilah Supari (mantan Menteri Kesehatan),

7. Ryaas Rasyid (mantan Menneg Otonomi Daerah di

era Presiden Abdurrahman Wahid),

8. Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua Mahkamah

Konstitusi), dan

9. Hassan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri).

Kita jelas mengetahui bahwa terdapat kontroversi

mengenai Siti Fadilah Supari. Mantan menteri yang pernah

ditegur SBY karena mengobrol sendiri ini pernah menolak

perpanjangan keberadaan Namru di Indonesia. Siti

Fadilah juga pernah menerbitkan buku yang membongkar

kejahatan perusahaan-perusahaan besar dari negara

maju, negara kaya, yang tak terkena flu burung. Mereka

mengambil sampel virus flu burung dari negara korban,

membuat vaksinnya, kemudian menjualnya ke seluruh




49

dunia tanpa izin dan tanpa kompensasi19. Cara perusahaan-

perusahaan yang diprakarsai WHO ini mengingatkan

kita pada sistem monopoli yang dilakukan Inggris pada

Calcutta, India, ketika mereka bersaing menjual tekstil

beberapa abad lalu.

Siti Fadilah dicopot dari jabatan Menkes ketika

masa jabatannya berakhir. Ia diganti oleh Endang

Rahayu, yang pernah menjadi peneliti di Namru 2. Akan

tetapi, ketika media kemudian menyorot jasa Siti Fadilah

selama masa pemerintahan SBY, terutama tentang

perlawanannya terhadap WHO dan Amerika Serikat, SBY

tampaknya membutuhkan kepopulerannya. Jadilah Siti

Fadilah sebagai penasehatnya. Dengan demikian, publik

yang selama ini hanya disetir oleh berita-berita di televisi

langsung menyebut bahwa SBY sangat tepat memilih

penasehatnya di bidang kesehatan dengan menunjuk

mantan menterinya.

Kasus yang sama juga terjadi pada Jimly Asshiddiqie,

mantan ketua MK. Banyak pihak yang menjagokannya

sebagai calon presiden alternatif menjelang Pemilu 2009.

Maklum, Jimly yang berada di MK tercitra sebagai sosok

yang bersih dan berani menegakkan hukum. Lagi-lagi SBY

menariknya lebih karena opini publik. Dengan adanya

Jimly, kejahatan-kejahatan SBY mengutak-atik peraturan

19 http://blog.imanbrotoseno.com/?p=203



Muhammad Awan

50

hukum tidak akan terlalu banyak diendus masyarakat.

Ingatlah, orang bersih sudah menjadi penasehat di bidang

hukum. Bagaimana mungkin presiden bisa salah? Jangan

heran jika hal ini juga berlaku pada anggota wantimpres

yang lain seperti Meutia Hatta dan Ryaas Rasyid.

Gaji Besar

Berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 Pasal 22,

“segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas

dan fungsi Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres

dibebankan kepada APBN yang ditempatkan pada anggaran

Sekretariat Negara”. Selanjutnya, pengaturan gaji dan

tunjangan anggota dewan diatur dengan Perpres Nomor

15 tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain

Ketua dan Anggota Wantimpres. Totalnya, gaji perbulan

Wantimpres berkisar antara Rp. 17.500.000 sampai dengan

Rp. 18.500.000. Dengan gaji perbulan seperti itu, posisi

Wantimpres jelas akan menyenangkan bagi anggotanya.

Sementara itu, bagi SBY jelas menyenangkan jika ia

menggunakan uang negara untuk mempertahankan atau

menaikkan popularitasnya. Demikianlah. Untuk kasus

Wantimpres, SBY tidak mencurangi hukum. Tampaknya,

ia hanya memanfaatkannya demi kepentingan pribadi.



UNDANG-UNDANG MEMATAHKAN

TARING PENGAWASPEMILU

Peran pengawas Pemilu ibarat wasit. Akan tetapi wasit ini

ternyata telah diikat oleh elit politik yang berkuasa agar

menguntungkan kepentingan politik mereka. Bagaima cara

mengikat kerja Panwas Pemilu?

Dimulai Sejak Seleksi Calon Bawaslu!

Proses pembentuan dan pengangkatan Bawaslu

direcoki oleh DPR; yang tentu saja bisa menyelipkan

agenda politiknya. Agenda tersebut adalah menaruh

orang-orang “kepercayaan partai” untuk duduk sebagai

Pengawas yang gunanya memuluskan kecurangan parpol

tersebut; dan menindak berlebihan parpol lain yang sama-

sama curang. Bagaimana hal ini bisa terjadi?



Muhammad Awan

52

Pasal 86 poin I UU Nomor 22 Tahun 2007 mencatat

bahwa syarat calon anggota Bawaslu adalah “tidak pernah

menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara

tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-

kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi

menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari pengurus partai politik yang

bersangkutan”. Artinya, dengan adanya batas minimal

waktu, bisa saja seorang aktivis parpol mundur (sementara)

dalam jangka waktu lima tahun dari parpol dan mendaftar

Bawaslu. Ketika orang semacam ini lolos, yakinlah dugaan

manipulasi pengawasan mudah terjadi.

Ancaman tidak datang semata-mata dari parpol.

Pemerintah; yang berkuasa atas nama parpol pemenang

pemilu sebelumnya; bisa saja memasukkan orang ke

dalam Bawaslu untuk mengerjai Pasal 86 poin k, “tidak

sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan

jabatan fungsional dalam jabatan negeri”. Pun bisa juga

pemerintah mengakali poin m, “bersedia tidak menduduki

jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara

(BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa

keanggotaan”. Meskipun calon anggota Bawaslu bukan

dari partai politik, jika dia adalah “agen” pemerintah, jelas

ada kemungkinan besar calon anggota tersebut sudah

mendapat “titipan khusus”.




53

Selanjutnya, calon-calon anggota Bawaslu diseleksi

oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh KPU; komisi yang kelak

akan diawasi oleh para terseleksi. Hal ini dapat dilihat

dalam Pasal 87 UU Nomor 22 Tahun 2007.

Pasal 871) KPU membentuk Tim Seleksi calon

anggota Bawaslu.2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) membantu KPU untuk

menetapkan calon anggota Bawaslu yangakan diajukan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat.

Mudah saja kita menduga bahwa KPU tidak akan mau

menempatkan orang yang mempersulit kinerja mereka.

Bisa jadi KPU memilih orang-orang yang bisa menjamin

bahwa Bawaslu hasil seleksi mereka sesuai dengan pesanan

KPU. Pun, lagi-lagi, dalam pasal yang sama, tetapi ayat

yang berbeda (ayat 3) kita bisa melihat adanya peluang

bagi partai politik untuk bermain.

Pasal 873) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yangberasal dari unsur akademisi, profesional,

dan masyarakat yang memiliki integritasdan tidak menjadi anggota partai politikdalam kurun waktu 5 (lima) tahunterakhir.




55

KPU. Bukan tidak mungkin bahwa kelak dalam pemilihan

apapun, termasuk Pilkada, Panwaslu yang mestinya

mengawasi KPU setempat, malah bekerjasama dengan

KPU setempat untuk menutupi “aib” masing-masing.

Lihatlah pasal 93, 94, dan 95 UU Nomor 22 Tahun 2007.

Pasal 93Calon anggota Panwaslu Provinsi

diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslusebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya

ditetapkan dengan keputusan Bawaslusebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota

Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui ujikelayakan dan kepatutan.

Pasal 941) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota

untuk Pemilu Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, serta PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak

6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih

sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggotaPanwaslu Kabupaten/Kota setelahmelalui uji kelayakan dan kepatutan dan

ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.



Muhammad Awan

56

2) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/

Kota untuk Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kotakepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang

untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3(tiga) orang sebagai anggota PanwasluKabupaten/Kota setelah melalui ujikelayakan dan kepatutan dan ditetapkan

dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 95Calon anggota Panwaslu Kecamatan

diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kotakepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilihsebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota

Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengankeputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dari sekian perlakuan menyedihkan bagi

Bawaslu dan Panwaslu, ada bagian yang paling sensitif.

Bagian tersebut adalah pemberhentian Bawaslu. Bisa saja

Presiden memecat Bawaslu sesuai dengan Pasal 99 ayat 3,

“Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

dengan ketentuan: (a) anggota Bawaslu oleh Presiden; (b)

anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan




57

Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.”

Sangat mungkin jika Bawaslu tidak kooperatif

dengan Presiden, maksudnya tida berpihak, mereka

bisa dikriminalisasikan. Alasannya, salah satu syarat

pemberhentian Bawaslu sesuai Pasal 99 ayar 2 poin d

adalah “dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Selain itu,

masih ada tambahan poin e, “dijatuhi pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu”.

Caranya, Presiden tinggal mencari konflik pribadi salah

satu anggota Bawaslu, lalu menciptakan sesuatu dari

konflik tersebut sehingga sang anggota bisa menjadi

tahanan. Di Indonesia, hal ini sudah bukan barang baru.

Bagaimana bisa disebut barang baru? Kita

mengenal bagaimana SBY dengan menggunakan tangan

Polri dan Kejagung mempreteli KPK. Dengan melihat

bibit konflik antara Antasari Azhar dan Nasrudin

Zulkarnain, polisi dengan preman tinggal membunuh

Nasrudin. Kebanyakan orang, termasuk jaksa, yang hanya

mengetahui bahwa Nasrudin tidak mempunyai musuh

lain selain Antasari digiring untuk beropini “siapa sih

yang mau membunuh jika bukan orang yang bermasalah



Muhammad Awan

58

dengan sang terbunuh?” Terjebaklah Antasari meskipun ia

juga bersalah. Strategi semacam ini mungkin saja berulang

bagi siapapun, termasuk Bawaslu. Untungnya, sepanjang

Pemilu 2009 hal ini tidak terjadi.

Selain sudah diakali bahkan sejak masih berstatus

calon hingga ada kemungkinan diberhentikan dengan

semena-mena, Bawaslu dan Panwaslu masih pula dikebiri

dengan cara-cara lain. Misalnya, waktu kerja dan jumlah

anggota.

Waktu Terbatas, Jumlah Lebih Terbatas

Berbeda dengan Bawaslu yang usianya lima tahun,

Panwaslu hanya berusia sangat singkat. Sesuai pasal 71

UU Nomor 22 Tahun 2007, panitia ini hanya memiliki

waktu sebulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan

Pemilu dimulai. Seperti biasa, sebulan dalam sebuah

organisasi tidak akan berarti. Istilahnya, bulan pertama

digunakan untuk adaptasi dan koordinasi internal, bukan

langsung bekerja mengawasi hal-hal di luar Panwaslu.

Pasal 71Panwaslu Provinsi, Panwaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas

Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat1 (satu) bulan sebelum tahapan pertamapenyelenggaraan Pemilu dimulai dan




59

berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah

seluruh tahapan penyelenggaraan Pemiluselesai.

Dapat dipastikan akan ada banyak agenda pemilu

yang tidak terawasi. Misalnya, kampanye dini para bakal

kandidat yang biasanya lebih provokatif mumpung

pengawasnya belum ada. Bisa jadi pula sosialisasi Pemilu

yang dilakukan KPUD hingga PPS tidak dapat terkontrol.

Pada kenyataannya, sosialisasi tersebut dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pemilu ketika pengawas baru

melakukan pemanasan dan koordinasi internal. Kita

patut memahami pula bahwa masa kerja para pengawas

dibatasi hingga paling maksimal dua bulan setelah Pemilu

berakhir. Artinya, jika ada laporan pelanggaran, Panwaslu

mesti bekerja ekstra-keras selama waktu tersebut untuk

mengurusnya pada kepolisian.

Selain bermasalah dengan waktu, pasca berlakunya

UU 22 tahun 2007, jumlah Bawaslu dan Panwaslu

bermasalah pula dengan jumlah. Berdasarkan Pasal 73,

Bawaslu berjumlah 5 orang dan Panwaslu di daerah

berjumlah 3 orang. Jumlah ini jelas sangat memberatkan,

khususnya di tingkat daerah.

Pasal 731) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas

kalangan profesional yang mempunyai



Muhammad Awan

60

kemampuan dalam melakukan

pengawasan dan tidak menjadi anggotapartai politik;

2) Jumlah anggota:a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;

b. Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga)orang;

c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3(tiga) orang;

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga)orang.

3) Jumlah anggota Pengawas PemiluLapangan di setiap desa/kelurahan

sebanyak 1 (satu) orang.

Bayangkan saja jika dalam sehari, Panwascam; yang

cakupannya hanya setingkat Kecamatan; mesti mengontrol

seluruh wilayah pengawasan anak-buahnya, PPL. Pada

hari pencontrengan, Panwascam harus mengelilingi satu

kecamatan dalam waktu yang sangat sempit, dari pukul

08.00 hingga 14.00. Seandainya ada pelanggaran yang lolos

dari pengamatan PPL, kita akan dengan mudah meyakini

bahwa pelanggaran yang sama akan tidak terdeteksi oleh

Panwascam.

Lebih menyedihkan lagi jika kita melihat nasib

PPL seperti yang disyarat-kan oleh Pasal 73 ayat 3.

Jumlah 1 orang untuk 1 desa jelas merupakan hal yang

keterlaluan. Kita bisa memprediksi seandainya dalam




61

setiap desa terdapat minimal 5 TPS; dengan ketentuan

bahwa dalam satu TPS terdapat 300 pemilih (untuk Pileg

2009) dan 500 pemilih (untuk Pilpres 2009). Dari jumlah

minimal tersebut, PPL hanya bisa bekerja maksimal 2 jam

pada saat pencontrengan di sebuah TPS. Dengan asumsi

pencontrengan berlangsung selama 6 jam (08.00—12.00),

ada rentang waktu kosong tanpa pengawasan selama

minimal 4 jam. Ketika PPL pergi, siapa yang bisa menjamin

bahwa PPS (Panitia Pemungutan Suara) tidak akan berbuat

curang? Lagipula, dengan jelajah desa yang luas, PPL akan

kehabisan tenaga dalam sehari. Lihatlah hal-hal yang

mesti dilakukan oleh PPL selama penyelenggaraan Pemilu

sesuai dengan Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2007.

Pengawas Pemilu LapanganPasal 82

Tugas dan wewenang Pengawas PemiluLapangan adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraanPemilu di tingkat desa/kelurahan yangmeliputi:1. pelaksanaan pemutakhiran

data pemilih berdasarkan data

kependudukan dan penetapan daftarpemilih sementara, daftar pemilihhasil perbaikan, dan daftar pemilih

tetap;2. pelaksanaan kampanye;



Muhammad Awan

62

3. perlengkapan Pemilu dan

pendistribusiannya;4. pelaksanaan pemungutan suara dan

proses penghitungan suara di setiapTPS;5. pengumuman hasil penghitungan

suara di setiap TPS;6. pengumuman hasil penghitungan

suara dari TPS yang ditempelkan di

sekretariat PPS;7. pergerakan surat suara dari TPS

sampai ke PPK; dan8. pelaksanaan penghitungan dan

pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan.

b. menerima laporan dugaan pelanggaranterhadap tahapan penyelenggaraan

Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggaraPemilu sebagaimana dimaksud padahuruf a;

c. meneruskan temuan dan laporan

dugaan pelanggaran terhadap tahapanpenyelenggaraan Pemilu sebagaimanadimaksud pada huruf b kepada instansiyang berwenang;

d. menyampaikan temuan dan laporan

kepada PPS dan KPPS untukditindaklanjuti;

e. memberikan rekomendasi kepada

yang berwenang atas temuan danlaporan tentang adanya tindakan yang




63

mengandung unsur tindak pidana Pemilu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. mengawasi pelaksanaan sosialisasipenyelenggaraan Pemilu; dang. melaksanakan tugas dan wewenang lain

yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Untuk tugas “mengawasi pengumuman hasil

penghitungan suara di setiap TPS”, PPL jelas tidak bisa

bekerja sendirian dengan hadir di minimal kelima TPSsecara serentak. Oleh karena itu, pada akhirnya ia mesti

bekerjasama dengan petugas TPS untuk mencatat hasil

penghitungan suara. Ia tidak bisa berdiri sendiri; dan

kemungkinan PPL dikerjai cukup besar. Lebih jauh lagi,

jika kita melihat list tugas PPL khusus untuk penghitungan

suara saja, jelas akan banyak terjadi kebocoran. Kita bisamelihatnya dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2009.

Pengawasan Persiapan Pemungutan danPenghitungan Suara

Pasal 7Pengawasan kegiatan persiapan pemungutandan penghitungan suara dilakukan terhadap:a. kesiapan sarana pemungutan dan

penghitungan suara; b. kesiapan perlengkapan dan dukungan

perlengkapan pemungutan danpenghitungan suara; dan



Muhammad Awan

64

c. kesiapan KPPS/KPPSLN dalam

melaksanakan pemungutan danpenghitungan suara.

Pasal 8Pengawasan kegiatan persiapanpemungutan suara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 difokuskan pada:a. memastikan bahwa tidak ada alat peraga

kampanye peserta Pemilu di sekitar TPS/TPSLN;

b. kelayakan TPS/TPSLN untuk menjaminpemilih dapat menggunakan hak pilihnya

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

c. kelengkapan dan ketepatan jumlahmasing-masing jenis perlengkapan

pemungutan suara di TPS/TPSLN; dand. kepatuhan dalam melaksanakan prosedur

persiapan kegiatan oleh KPPS/KPPSLN.

Pengawasan Pelaksanaan PemungutanSuara

Pasal 9Pengawasan kegiatan pelaksanaan

pemungutan suara difokuskan pada upaya

untuk:a. memastikan kepatuhan KPPS/KPPSLN

dalam melaksanakan seluruh prosedur

pemungutan dan penghitungan suara; b. memastikan setiap orang yang

memberikan suara di TPS/TPSLN adalah




65

orang yang terdaftar dalam daftar pemilih

tetap atau daftar pemilih tambahan;c. memastikan setiap orang yang terdaftar

dalam daftar pemilih tetap atau daftarpemilih tambahan memberikan suara

tidak lebih dari satu kali;d. memastikan waktu pemberian suara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Pasal 10

Selain melakukan pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9, Pengawas Pemilu

melakukan pengawasan untuk:a. memastikan kelengkapan personel KPPS/

KPPSLN, petugas keamanan, saksi, danPemantau Pemilu;

a. memastikan tidak ada intimidasi,ancaman kekerasan, politik uang,kampanye secara terbuka maupunterselubung pada saat pemungutan

suara;b. memastikan kotak suara masih dalam

keadaan tersegel dengan baik sebelumdimulainya pemungutan suara;

c. memastikan Ketua KPPS/KPPSLN

menandatangani setiap surat suarayang diberikan kepada pemilih sebelumpemilih memberikan suara;

d. memastikan KPPS/KPPSLN memberikanpengganti surat suara yang rusak kepadapemilih hanya 1 (satu) kali;



Muhammad Awan

66

e. memastikan KPPS/KPPSLN melakukan

penghitungan jumlah surat suara yangterdapat di kotak suara;

f. memastikan KPPS/KPPSLN memeriksaapakah surat suara yang digunakan

tersebut ditandatangani oleh KetuaKPPS/KPPSLN;

g. memastikan pemilih yang mempunyaihalangan fisik dapat menggunakan

haknya untuk memberikan suara secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil;

Pertanyaannya, apakah PPL mampu melakukan

amanat Pasal 9 ayat c? Bagaimana ia bisa memastikan

“setiap orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap

atau daftar pemilih tambahan memberikan suara tidak

lebih dari satu kali” sementara ia harus memantaubeberapa TPS berbeda? Bukankah mungkin saja, ketika

PPL pergi, ada upaya pemaksaan dari KPPS? Jangan

ditanyakan fungsi saksi dan pengamat independen.

Kadang, saksi dan pengamat independen hanyalah orang-

orang sok tahu yang belum membaca peraturan tentang

pelaksanaan pencontrengan. Ketika saksi sedang bercandadengan sesama saksi, bukan tidak mungkin aksi penipuan

dimulai.

Lalu, bagaimana dengan Pasal 10 ayat c,

“memastikan kotak suara masih dalam keadaan tersegel



Muhammad Awan

68

2. pasal 76 ayat 1 poin d untuk Panwaslu Provinsi;

3. pasal 78 ayat 1 poin e untuk Panwaslu Kabupaten/

Kota;

4. pasal 80 ayat 1 poin d untuk Panwaslu Kecamatan;

dan

5. pasal 82 ayat 1 poin d untuk PPL.

Kelima poin tersebut sering dijadikan dalih ketika muncul

pelanggaran dalam pemilu. Bagi panwaslu, urusan mereka

sudah selesai ketika laporan pelanggaran sudah mereka

serahkan kepada kepolisian atau KPU. Hal ini ditambah

lagi dengan kurangnya koordinasi antara Panwaslu

dengan instansi-instansi yang terkait dalam penyelesaian

pelanggaran.

Lebih jauh, impotennya Bawaslu juga terlihat pada

pasal 73 berikut.

Pasal 73 b. menerima laporan dugaan pelanggaran

terhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan mengenai Pemilu;

c. menyampaikan temuan dan laporankepada KPU untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan yangbukan menjadi kewenangannya kepadainstansi yang berwenang;

Pasal ini menujukkan bahwa pekerjaan Bawaslu tak

lebih dari sekadar mengumpulkan laporan pelanggaran




69

yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Setelah itu,

Bawaslu mesti melambaikan tangan tinggi-tinggi atas

penyelesaian laporannya karena penindaklanjutan

laporan tersebut masih bergantung dengan keinginan

pihak lain. Lebih jelas lagi jika kita membaca Peraturan

Bawaslu Nomor 7 Tahun 2009; yang membuat Bawaslu

hanya sebagai media penerima informasi pelanggaran dan

penyalur informasi yang sama kepada KPU dan Polisi.

TATA CARA PELAPORANPELANGGARAN PEMILIHAN UMUMPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 2Bawaslu, Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Pengawas Pemilu Lapangan, dan PengawasPemilu Luar Negeri menerima laporan

pelanggaran Pemilu pada setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu.

Pasal 31) Laporan dapat disampaikan oleh:

a. warga negara Indonesia yang

mempunyai hak pilih;

b. pemantau pemilu; dan/atauc. peserta pemilu.2) Laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat:a. nama dan alamat pelapor; b. waktu dan tempat kejadian perkara;



Muhammad Awan

70

c. nama dan alamat pelanggar;d. nama dan alamat saksi-saksi; dane. uraian kejadian.

Pasal 41) Laporan disampaikan kepada Pengawas

Pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejakterjadinya pelanggaran Pemilu.

2) Pengawas Pemilu memberikan tanda

terima atas laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

3) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporanyang diterima.

4) Dalam hal Pengawas Pemilu tidakmemerlukan keterangan tambahandari pelapor untuk melengkapi laporan,Pengawas Pemilu memutuskan

untuk menindaklanjuti atau tidakmenindaklanjuti paling lama 3 (tiga) harisetelah laporan diterima.

5) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan

keterangan tambahan dari pelapor untukmelengkapi laporan, Pengawas Pemilumemutuskan untuk menindaklanjutiatau tidak menindaklanjuti paling lama 5

(lima) hari setelah laporan diterima.

6) Pengawas Pemilu dapat mengundangpihak pelapor dan terlapor maupunpihak terkait lainnya untuk memberikan

klarifikasi atas laporan yang diterima.




71

Pasal 51) Hasil kajian terhadap laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) dikategorikan sebagai:a. pelanggaran pemilu; atau b. bukan pelanggaran pemilu.

(2) Pelanggaran Pemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dapatberupa:

a. pelanggaran administrasi pemilu;atau

b. pelanggaran pidana pemilu.

Pasal 61) Pelanggaran administrasi pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) huruf a diteruskan kepada KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasesuai tingkatannya paling lama 1 (satu)hari setelah diputuskan oleh PengawasPemilu.

2) Penerusan laporan pelanggaranadministrasi sebagaimana dimasudpada ayat (1) dilampiri dengan salinanlaporan pelapor dan hasil kajian terhadap

laporan.

3) Penerusan laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 71) Pelanggaran pidana pemilu sebagaimana



Muhammad Awan

72

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b

diteruskan kepada penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia paling lama

1 (satu) hari setelah diputuskan olehPengawas Pemilu.2) Penerusan laporan pelanggaran pidana

sebagaimana dimasud pada ayat (1)dilampiri dengan salinan laporan pelapordan hasil kajian terhadap laporan.

3) Penerusan laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 81) Keputusan Pengawas Pemilu atas

penanganan laporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 diinformasikankepada pelapor.

2) Keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diumumkan di SekretariatPengawas Pemilu.

Bawaslu dan Panwaslu selalu diposisikan sebagai

tempat mengadu yang mesti bergerak cepat. Mereka

mesti menindaklanjuti laporan dengan batas maksimal

3 hari kerja. Selain itu, laporan harus diserahkan kepada

Bawaslu atau Panwaslu maksimal 3 hari setelah kejadian

pelanggaran. Sekilas, hal ini menunjukkan iktikad baik

Panwaslu dalam meminimalisasi pelanggaran. Akan

tetapi, hasilnya jelas lebih mirip lawakan. Bagaimana




73

seandainya ada partai politik yang melakukan tindakan

penyuapan kepada warga dan warga baru berani melapor

selang seminggu setelah penyuapan tersebut? Laporan

jelas akan disebut kadaluwarsa; dan Bawaslu atau

Panwaslu tidak perlu repot-repot untuk mengurus laporan

tersebut. Lagipula, apa sih yang bisa dilakukan Bawaslu

dan Panwaslu?

Jika ada pihak yang melakukan pelanggaran

administrasi pemilu, sesuai Pasal 6, Panwaslu cuma akan

meneruskan laporannya kepada KPU, KPU Provinsi,

atau KPU Kabupaten/Kota. Lebih ironis lagi, Bawaslu

dan Panwaslu hanya memiliki waktu setengah hari

untuk mengkaji ulang keputusannya tentang adanya

pelanggaran administrasi; karena laporan tersebut mesti

sampai ke tangan badan pencipta Pemilu itu paling lama

sehari setelah ada ketetapan Pengawas Pemilu. Sekilas,

memang kegiatan Pengawas Pemilu ini, jika dilihat dari

segi kecepatannya, harus dilakukan dengan super cepat.

Akan tetapi, nasib Pengawas akan sama seperti JK-Win.

Pihak yang bersemboyan “Lebih Cepat, Lebih Baik” akan

kalah dengan strategi pihak lain yang cuma memiliki misi

“Lanjutkan!”

Penggiringan Opini Publik

Sebagai wasit yang tidak mempunyai peluit,



Muhammad Awan

74

posisi Panwaslu serbasalah. Masyarakat berharap

bahwa Panwaslu mampu bekerja tidak hanya saat

terjadi pelanggaran. Panwaslu seharusnya juga mampu

mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Hal

ini tertuang misalnya dalam opini dan demonstrasi

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumsel pada

Selasa, 2 April 2009. BEM se-Sumsel mengecam kinerja

Panwaslu. Mereka menilai Panwaslu mandul selaku

pengawas penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan survey

BEM se-Sumsel, Panwaslu dinilai menutup mata terhadap

pelanggaran pemilu yang terjadi. Banyak caleg yang

memasang atribut kampanye di tempat-tempat terlarang,

mencuri start kampanye, melibatkan anak-anak, atau

menggunakan politik uang didiamkan saja oleh Panwaslu20.

Terlihatlah keterjebakan mereka pada penggiringan

opini publik. B ahkan, mahasiswa yang mengaku peduli

dengan demokrasi, tidak mau melihat bahwa yang mesti

dipersalahkan terlebih dahulu adalah pembuat UU dan

Peraturan Bawaslu/Panwaslu, bukan kinerja Bawaslu dan

Panwaslu dalam mematuhi peraturan yangberlaku.

Pengawas Pemilu semakin terancam dengan

adanya Perpres Nomor 49 Tahun 2008 tentang Sekretariat

Bawaslu. Badan ini adalah aparatur pemerintah yang

20 Diambil dari http://www.okukab.go.id/index.

php?pilih=news&mod=-yes&aksi=lihat&id=171




75

dalam bahasa resminya mempunyai tugas memberikan

dukungan teknis dan administrative kepada Bawaslu.

Akan tetapi, sekretariat Panwaslu yang diisi oleh pegawai

negeri sipil bukan tidak mungkin akan berfungsi seperti

kuda Troya, menyusup untuk memenangkan Demokrat.

Apalagi keadaan ini ditambah dengan kenyataan bahwa

anggaran Pengawas berasal dari Pemerintah. Tentu

perasaan sungkan akan menggelayuti kinerja Pengawas

sepanjang waktu.

Pasal 3Sekretariat Panwaslu Provinsi/

Kabupaten/Kota/Kecamatan masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariatyang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yangmemenuhi persyaratan.

Pasal 19Seluruh pembiayaan yang diperlukan

bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu

dan Panwaslu termasuk SekretariatBawaslu dan Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan dibebankanpada anggaran pendapatan dan belanja

negara melalui Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum.

Pada kenyatannya, Panwaslu hanyalah agen yang

ditempatkan untuk seolah-olah mampu mengatasi

masalah, tetapi sebenarnya susah untuk bergerak. Lagi-



Muhammad Awan

76

lagi, UU yang dibuat oleh DPR dan Presiden mampu

mengerjai sebuah badan. Dapatlah dikatakan bahwa

pengawas telah dibuat mati kutu. Akan tetapi, dari sekian

orang yang memperoleh keuntungan, partai pemerintah,

dalam hal ini Demokrat, adalah yang paling senang. Maka

bergemalah lagu jingle salah satu produk mie instan

terkenal, “SBY, Presidenku!” sementara publik merutuki

kinerja Pengawas Pemilu.



MARI BERMAIN DPT

Siapa yang menguasai Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka

ia akan menang Pemilu. Karena, bisa menentukan siapa

yang harus memilih dan siapa yang harus dijegal agar tidak

memilih. Bagaimana cara memainkan DPT?

Intrik Menjelang Pemilu

“Jika pemungutan suara bisa

mengubah segalanya, pemungutan itu pasti

ilegal” (Ray Cunningham)

Perubahan paling penting dari sistem Pemilu

2009 jika dibandingkan dengan pemilu pada masa Orde

Baru bukanlah masalah mencontreng atau mencoblos,

melainkan keberadaan DPT atau Daftar Pemilih Tetap.



Muhammad Awan

78

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2008

yang berkorelasi penuh dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan

KPU Nomor 10 Tahun 2008, yang disebut pemilih adalah

WNI yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/

pernah kawin pada hari pemilihan umum. Akan tetapi,

tidak semua WNI yang termasuk dalam kategori pemilih

tersebut berhak mencontreng. Hanya pemilih yang

terdaftar dalam DPT-lah yang boleh melakukannya. Dari

sinilah awal penelikungan data dimulai.

Pasal 20Untuk dapat menggunakan hak memilih,Warga Negara Indonesia harus terdaftarsebagai pemilih.

(UU Nomor 10 Tahun 2008)

Pasal 4Untuk dapat menggunakan hak memilih,Warga Negara Indonesia harus terdaftar

sebagai pemilih.(Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008)

Sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008,

tahapan penyelenggaraan Pemilu diawali dengan

pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar

pemilih yang hasil akhirnya DPT. Awalnya, sesuai dengan

Pasal 32 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 Ayat 1 UU Nomor

10 Tahun 2008, Pemerintah melalui Departemen Dalam




79

Negeri yang membawahi daerah-daerah, menyodorkan

DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) kepada

KPU. Dari DP4 inilah KPU menciptakan DPS (Daftar

Pemilih Sementara), DPTb, dan akhirnya DPT.

Pasal 321) Pemerintah dan pemerintah daerah

menyediakan data kependudukan.

2) Data kependudukan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus sudah

tersedia dan diserahkan kepada KPUpaling lambat 12 (dua belas) bulan

sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 331) KPU kabupaten/kota menggunakan

data kependudukan sebagai bahanpenyusunan daftar pemilih.

Kita seharusnya perlu mencurigai mengapa dalam UU

tersebut pihak yang diberi wewenang untuk menyodorkan

data penduduk kepada KPU adalah Depdagri. Jelas

bahwa data BPS jauh lebih lengkap daripada data

Depdagri, termasuk data tentang NIK (Nomor Induk

Kependudukan). Dengan mendapatkan “hadiah” DP4

dari pihak yang datanya lebih lengkap daripada BPS, KPU

mestinya menyadari bahwa sejak awal data mereka sudah

b ermasalah. Pada kenyataannya, DP4 sodoran Depdagri



Muhammad Awan

80

sebenarnya tidak memenuhi syarat pasal 33 ayat 2 UU

Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 332) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sekurang-kurangnyamemuat nomor induk kependudukan,nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan

alamat Warga Negara Indonesia yangmempunyai hak memilih.

Dalam pasal 33 ayat 2 inilah letak kecerdasan

pemaksaan keberadaan DP4. Depdagri diwajibkan

menyodorkan data kependudukan. Akan tetapi, mereka

tidak perlu menyusun data tersebut selengkap data BPS.

Yang dikenai kewajiban atas Pasal 33 tersebut adalah KPU.

Jadi, semacam ada kesengajaan penyimpangan sejak awal

UU ini terbit. Tentang ketidaklengkapan DP4, sebaiknya

kita menengok KPUD Sumut pada April 2008.

Turunan B. Gulo, salah satu anggota KPUD Sumut

yang terlibat dalam urus-mengurus DP4 mengakui bahwa

sodoran Depdagri masih mencantumkan sejumlah data

yang tidak valid. Data tidak valid tersebut di antaranya

adalah pencantuman penduduk yang meninggal dunia.

Selain itu, DP4 memiliki akurasi data yang lemah21.

21 Diambil dari http://www.waspada.co.id/index.

php?option=com_content&view=article&id=24377:pemutakhiran-

dp4-pemilu-2009-ba-kal-molor&catid=14&Itemid=27




81

Akibat hal ini, pemutakhiran DP4 memakan waktu yang

lama. Seharusnya pemutakhiran sudah dilakukan sejak

diserahkannya DP4 pada 5 April 2008. Keterlambatan

pemutakhiran DP4 tersebut dapat kita baca sebagai

pelambatan. Dengan jadwal padat di depan mata,

kemungkinan besar KPUD lebih memilih untuk membuat

DPS asal-asalan saja. Maksudnya, KPUD mengambil

data dari DP4 dengan verifikasi yang sangat terbatas.

Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana perjalanan

DP4 menuju DPT.

Dari DP4 Menuju DPSHPAkhir

Ketentuan untuk pemutakhiran DP4 lebih

memungkinkan adanya konspirasi terselubung KPU untuk

memaksakan DP4 menjadi DPT. Dalam peraturannya, DP4

diverifikasi oleh KPU. Bukan KPU Pusat yang menerima

beban kerja ini. Beban kerja diberikan pada PPK (KPU

tingkat Kecamatan) dan PPS (KPU tingkat desa) sesuai

dengan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal ini berkorelasi penuh dengan Pasal 34 ayat 1 hingga

4 UU Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 111) KPU Kabupaten/Kota melakukan

pemutakhiran data pemilih berdasarkandata kependudukan dari Pemerintah danPemerintah Daerah.



Muhammad Awan

82

2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan

paling lama 3 (tiga) bulan setelah datakependudukan diterima.

3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPUKabupaten/Kota dibantu oleh PPS dan

PPK.4) Hasil pemutakhiran data pemilih

digunakan sebagai bahan penyusunandaftar pemilih sementara.

(Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008)

Pasal 341) KPU kabupaten/kota melakukan

pemutakhiran data pemilih berdasarkandata kependudukan dari Pemerintah danpemerintah daerah.

2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan

paling lama 3 (tiga) bulan setelahditerimanya data kependudukan.

3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPUkabupaten/kota dibantu oleh PPS dan

PPK.4) Hasil pemutakhiran data pemilih

digunakan sebagai bahan penyusunandaftar pemilih sementara.


Kita tidak perlu bertanya mengapa PPK dan PPS

yang ditugaskan. Tujuan pemutakhiran DP4 oleh PPK dan

PPS adalah agar kelak DPT hasil verifikasi, benar-benar




83

terjaga mutu kebenarannya. Akan tetapi, benarkah KPU

akan benar-benar memproses hasil kerja PPK dan PPS?

Sebelum membahasnya, kita akan melihat

bagaimana DP4 diproses. Masih terdapat sederetan

pasal lain yang mengatur perkembangan janin DP4.

Bahkan, kesan pembuatannya sangat rumit dan tidak

memungkinkan adanya kecurangan. PPS dan PPK mesti

menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPSHP

(DPS Hasil Perbaikan), dan DPSHPAkhir. DPS harus

diberikan oleh PPS kepada pihak yang mewakili Peserta

Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan. Kesemuanya ini

terangkum dengan sistematis dalam Pasal 21 hingga 27

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 yang nyaris sama

persis dengan Pasal 36 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 361) Daftar pemilih sementara disusun

oleh PPS berbasis rukun tetangga atausebutan lain.

2) Daftar pemilih sementara disusun paling

lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnyapemutakhiran data pemilih.

3) Daftar pemilih sementara diumumkanselama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk

mendapatkan masukan dan tanggapandari masyarakat.

4) Daftar pemilih sementara sebagaimana



Muhammad Awan

84

dimaksud pada ayat (3) berupa salinannya

harus diberikan oleh PPS kepada yangmewakili Peserta Pemilu di tingkat

desa/kelurahan sebagai bahan untukmendapatkan masukan dan tanggapan.5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat

dan Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)diterima PPS paling lama 14 (empat

belas) hari sejak hari pertama daftarpemilih sementara diumumkan.

6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilihsementara berdasarkan masukan dan

tanggapan dari masyarakat dan PesertaPemilu.


Masalahnya, biasanya sosialisasi DPS tidak terjadi

atau tidak diminati masyarakat. Lagipula, jika diadakan,proses verifikasi (tanggapan dan masukan) dari masyarakat

yang dipilih oleh PPS hanya berlangsung paling lama 14

hari sejak DPS diumumkan. Waktu tersebut kurang lama

bagi orang-orang yang paling mampir ke Balai Desa hanya

ketika ingin melegalisasi KTP. Selanjutnya, DPS yang

diperbaiki ini disebut DPSHP (DPS Hasil Perbaikan). Akantetapi, DPSHP hanya diumumkan oleh PPS selama tiga

hari kepada masyarakat dan lagi-lagi hal ini tidak populer.

Masyarakat yang tidak mau ambil pusing biasanya




85

hanya memilih untuk menunggu surat undangan untuk

memilih. Selain itu, PPS yang diberi kewajiban untuk

memperbaiki DPSHP tiga hari setelah pengumuman

biasanya malas untuk melakukannya dan memilih untuk

tidak mengumumkan DPSHP tesebut. Dengan segala

macam permasalahan ini, terciptalah DPSHPAkhir dengan

sosialisasi yang sangat minim. Bandingkan kenyataan

di lapangan ini dengan rincian pergerakan DPS ke

DPSHPAkhir versi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008

yang sangat rumit di bawah ini.

Pasal 251) PPS melakukan perbaikan terhadap

DPSHP sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (5) berdasarkan masukan

dan tanggapan dari masyarakat dan

Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) harisetelah berakhirnya pengumuman;

2) PPS menerima masukan dan tanggapan

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara tertulis maupun lisan yangdibukukan dalam satu catatan yangditandatangani oleh PPS dan pemberi

masukan dengan mencantumkan nama

masing-masing;3) Perbaikan DPSHP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam

DPSHAkhir( ModeAl 2.2);4) DPSHPAkhir sebagaimana dimaksud



Muhammad Awan

86

pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua

PPS;5) PPS harus memberikan salinan

DPSHPAkhir sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepada Peserta Pemilu, baik

yang mewakili partai politik maupunperseorangan (Calon Anggota DPD) ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutanlainnya;

6) PPS menyerahkan salinan DPSHPAkhirsebagaimana dimaksud ayat (5) kepada

Peserta Pemilu atau yang mewakilipeserta pemilu setelah mendapat mandat

secara tertulis dari Peserta Pemilu;7) Salinan DPSHP Akhir yang diberikan

kepada peserta pemilu baik yang mewakiliPartai Politik maupun perseorangan

(DPD) sebagaimana dimaksud pada ayat(5) oleh PPS diberikan tanda terimapenyerahan.

Pasal 271) PPS mengirim DPS (Model A1),

DPSHP(Model A2.1) dan DPSHPAkhir(Model A2.2) sebanyak 1 (satu) rangkap

kepada KPU Kabupaten/Kota melalui

PPK digunakan sebagai bahan penyusunDPT.

2) PPS menyimpan DPS(Model A1), DPSHP

(Model A 2.1), dan DPSHPAkhir (Model A2.2) sebagai dokumen/arsip.




87

Kemunafikan Penetapan DPT

Dengan melihat banyaknya kemungkinan

masalah yang menghadang pemutakhiran DP4 menjadi

DPSHPAkhir, mau tidak mau harus kita akui bahwa sulit

sekali memperoleh kepuasan dari DPSHPAkhir. Selain ada

kemungkinan bahwa PPS dan PPK malas berbuat banyak

karena dikejar waktu, tingkat kepedulian warga sangat

rendah. Biasanya rakyat baru protes ketika masalah

ada di depan mata. Akan tetapi, ketika DP4 diproses,

rakyat yang hobi menonton televisi tidak tahu menahu.

Maklum, sosialisasi Pemilu 2009 di televisi bukan masalah

jenjang pemutakhiran DP4. Paling maksimal, KPU hanya

menyarankan agar warga mengecek namanya. Hal tersebut

baru terjadi beberapa bulan menjelang Pemilu, bukan saat

pemutakhiran data.

Di luar masalah kultural di atas, DPSHPAkhir yang

bermasalah ini tinggal diloloskan ke meja KPU Kabupaten

untuk dimainkan. Ya, sebenarnya, bukan PPS atau PPK

yang membuat DPT. Akan tetapi, KPU Kabupatenlah yang

mengutak-atik DPT. Kita dapat melihatnya dalam Pasal 37

UU Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 373) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan

akhir sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh PPS kepada KPU



Muhammad Awan

88

kabupaten/kota melalui PPK untuk

menyusun daftar pemilih tetap.(UU Nomor 10 Tahun 2008)

Selanjutnya, bahkan berdasarkan UU Nomor

10 Tahun 2008, sangat mungkin terjadi kecurangan

terselubung pada tingkat KPU Kabupaten. Jadi, setelah

PPS dan PPK menyetorkan daftar pemilih (DPS, DPSHP,

DPSHPAkhir) kepada KPU Kabupaten, permainan yang

sesungguhnya baru dimulai.

Daftar Pemilih TetapPasal 28

1) KPU Kabupaten/Kota menyusun danmenetapkan DPT dengan menggunakan

formulir (Model A3) berdasarkanDPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir yang

disampaikan oleh PPS melalui PPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1).2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun dalam satuan TPS.3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat

Pleno KPU dan ditandatangani olehKetua KPU.4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh)hari sejak diterimanya DPS, DPSHP, danDPSHAkhir dari PPS.




89

Sistem kecurangan permainan DPT tersebut dapat

dilihat sebagai berikut. Tidak ada kata dalam pasal 28

di atas bahwa KPU Kabupaten mesti memiliki hasil DPT

yang sama dengan DPS, DPSHP, dan DPSHPAkhir. Yang

ada hanya kata “berdasarkan”. Dengan demikian, DPS,

DPSHP, dan DPSHP Akhir yang mungkin dikerjakan PPS

dan PPK dengan susah payah, dapat saja diganti kembali

dengan DP4 awal oleh KPU Kabupaten.

Dengan mengacu pada permainan kata

“berdasarkan” ini, kita dapat melihat bahwa kerja

KPU dibagi dalam dua tingkat. Tingkat pertama atau

tingkat atas dilakukan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten. Kerja tingkat kedua atau tingkat

bawah dilakukan oleh PPS dan PPK. Mereka melakukan

aksi “penipuan” yang menunjukkan bahwa KPU sudah

menjalankan tugas sesuai dengan UU yang berlaku. Pada

kenyataannya, PPS dan PPK memang turun langsung ke

lapangan. Mereka benar-benar melakukan koreksi atas

DP4 yang carut-marut. Mereka menempelnya di papan

balai desa untuk (seharusnya) dipantau oleh masyarakat.

Selanjutnya, jika ada koreksi, meski kebanyakan tidak, PPS

dan PPK mengoreksinya menjadi DPSHP dan DPSHPAkhir.

Ketika DPSHPAkhir disetorkan kepada KPU Kabupaten,

berakhirlah nasib daftar pemilih tersebut. Hasil koreksi

PPS dan PPK tersebut dipotong di tengah-tengah arus oleh



Muhammad Awan

90

KPU Kabupaten. Selanjutnya, KPU Kabupaten mengambil

lagi DP4 untuk ditetapkan sebagai DPT. Setelah tahap

pembuangan tersebut, DPT yang berasal dari DP4 itu

diteruskan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi hingga

KPU Pusat untuk ditetapkan.

Jadi, jika dikatakan apakah KPU bekerja dalam

pemutakhiran DP4 untuk menjadi DPT, jawabannya KPU

memang bekerja. Akan tetapi, kerjanya setengah jalan.

Selanjutnya, seandainya ada pihak yang ingin membongkar

kesalahan DPT, KPU sudah menyiapkan PPK dan PPS

yang benar-benar bekerja untuk menjadi tumbal tumpuan

kesalahan mereka. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat

bagan berikut.




91

Mengapa KPU Kabupaten bisa menghentikan atau

memotong alur DPSHPAkhir? Kita dapat melihat Pasal 35

Peraturan KPU yang kebetulan selaras dengan pasal 47 UU

Nomor 10 Tahun 2008. Rekapitulasi DPT hanya dilakukan

KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi,dan puncaknya KPU.

Pasal ini jelas menggunakan asas efisiensi. Barangkali

alasan pengeluaran pasal ini adalah demi ketersediaan

anggaran. Akan tetapi, dari ketentuan ini terlihat bahwa

pola penyunatan kinerja PPS dan PPK di atas semakin

terlihat. Hanya hingga KPU Kabupaten-lah data pemilih

di KPU Pusat berhenti. Dengan demikian, jika ada partai

politik yang melacak DPT dari pintu ke pintu, partai politik

tersebut hanya akan menemukan bahwa semua warga

terdaftar. Betapa rapinya strategi penggelembungan DPT

ini.

Rekapitulasi Daftar Pemilih TetapPasal 35

1) KPU Kabupaten/Kota melakukanrekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota.

2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasiDPT di Provlnsi

3) KPU melakukan rekapitulasi DPT secaraNasional

(Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008)

Pasal 471) KPU kabupaten/kota melakukan

rekapitulasi daftar pemilih tetap di



Muhammad Awan

92

kabupaten/kota.

2) KPU provinsi melakukan rekapitulasidaftar pemilih tetap di provinsi.

3) KPU melakukan rekapitulasi daftarpemilih tetap secara nasional.


Meskipun pada akhirnya kelak terbit Perppu

Nomor 1 Tahun 2009, yang secara tersirat menunjukkan

bahwa kuasa Presiden perseorangan mampu mengalahkan

DPR (Perppu hanya dibuat oleh Presiden sedangkan UU

dibuat oleh Presiden dan DPR), Perppu tersebut tersebut

tidak mengubah banyak hal. Bahkan Perppu Nomor 1

Tahun 2009 justru melegitimasikan pola kecurangan ini.

Perppu ini menambahkan satu ayat dalam Pasal 47 UU

Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 471) Dalam hal masih terdapat pemilih

yang sudah terdaftar dalam daftarpemilih tetap tetapi belum tercantumdalam rekapitulasi daftar pemilih

tetap secara nasional dan/atauterdapat kelebihan jumlah pemilihdalam rekapitulasi daftar pemilihtetap secara nasional, KPU melakukan

perbaikan rekapitulasi daftar pemilihtetap secara nasional sebanyak 1(satu) kali.(Perppu Nomor 1 Tahun 2009)




93

Sesaat, Perppu Nomor 1 Tahun 2009 jelas

menguntungkan orang yang ada dalam DPT tetapi tidak

ada dalam rekapitulasi DPT nasional. Akan tetapi, dengan

Perppu ini, KPU mendapat legitimasi bahwa mereka hanya

perlu melakukan rekapitulasi sebanyak satu kali. Entah

bagaimana bentuk rekapitulasi tersebut, tidak ada yang

tahu selain orang-orang internal KPU. Perppu Nomor 1

Tahun 2009 justru melegalkan “kecerobohan” KPU yang

sistemik; yang sebenarnya semakin bertentangan dengan

Pasal 28 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara

untuk berpendapat. Lebih jauh, jika dalam UU Nomor 2

tahun 2008 hanya warga yang masuk dalam DPT saja yang

berhak memilih, dengan Perppu ini “orang-orang yang

tidak ada” tetapi terdaftar dalam DPT berhak memilih.

Kesalahan NIK

Kita sudah melihat adanya pemotongan alur

DPT oleh KPU Kabupaten demi mempertahankan DP4.

Akan tetapi, ada yang lebih berbahaya dari sistem KPU

sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008. Dengan semata-mata

menggantungkan data pemilih sesuai dengan NIK,

kenyataannya KPU sering menemui masalah dengan

nomor induk kependudukan tersebut.

Secara umum, masalah NIK dapat dilihat dalam

kasus di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser22. Di

22 Diambil dari http://www.paserkab.go.id/publikasi/1079




95

yang sama23. Total DPT di Kepahyang tersebut mencapai

99.987 orang. Menanggapi hal ini, KPU mengatakan

bahwa memang masih banyak warga yang tidak memiliki

NIK di Provinsi Bengkulu. Alasannya sederhana. Di

provinsi tersebut, terdapat banyak daerah pemekaran.

Akibatnya, warga yang berada di daerah pemekaran

otomatis tidak memiliki NIK karena kode wilayahnya

belum ada. Kabupaten Kepahyang termasuk sebagai

salah satu wilayah pemekaran sehingga hamper seluruh

warganya tidak memiliki NIK. Mengenai 1% pemilih yang

NIKnya sama, menurut keterangan salah seorang anggota

KPU Provinsi Bengkulu, nomor tersebut bukanlah NIK,

melainkan kode wilayah. Oleh karena itu, tidak heran jika

angkanya sama. Akan tetapi, patutlah kita mencurigai

bahwa 1% penduduk yang memiliki NIK sama tersebut

memang benar-benar hasil kecurangan KPUD Bengkulu,

atau setidaknya Kabupaten Kepahyang. Rasanya aneh jika

ada orang yang tidak bisa membedakan kode wilayah dan

tanggal lahir dalam sebuah NIK. Lagipula, mengapa tidak

sekalian saja seluruh warga dalam data tersebut 100%

tidak ada yang memiliki NIK karena toh seluruh warga

berada dalam wilayah yang sama

23 Diambil dari http://www.detiknews.com/

read/2009/08/06/171025/11-78761/700/99-persen-dpt-di-kepahyang-

bengkulu-tanpa-nik



Muhammad Awan

96

Pola-Pola Kejahatan

Kesalahan NIK hanyalah masalah pertama.

Selanjutnya, kita akan melihat keajaiban DPT, yaitu

penggelembungan suara. Penggelembungan suara ini

dapat dilihat dalam kasus-kasus berikut.

1. Dalam DPT, ada dua nama yang sama, dengan

tempat/tanggal lahir sama, tetapi memiliki

alamat berbeda.

Biasanya, untuk kasus pertama, dua nama

sama tersebut diletakkan dalam RT yang berbeda untuk

mengelabui pelacakan dari Bawaslu dan Panwaslu atau

partai politik. Kita dapat melihatnya dalam temuan

Panwaslu di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Grogot.

Terdapat dua nama Abdul Karim dengan

tempat dan tanggal lahir yang sama. Bedanya, yang satu

berdomisili di RT 03. Yang lainnya, berdomisili di RT 02.

Lucunya, kedua Abdul Karim tersebut sama-sama tinggal

di Jalan Sultan Hasanuddin dan sama-sama pula memberi

suara di TPS 77. Bukan hanya Abdul Karim yang diduakan.

Kasus yang sama terjadi juga pada nama pemilih Abdul

Manan di TPS 7724.

24 Diambil dari http://www.paserkab.go.id/publikasi/1079




97

2. Dalam DPT, terdapat NIK sama dengan pemilik

NIK yang berbeda.

Untuk kasus kedua, kita dapat melihat gambar di

atas. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa ada 15 orang,dari urutan 8 hingga 22 memiliki NIK yang sama. Pertama,

pemilik NIK 7371130101020769, yang artinya orang yang

lahir pada 1 Januari 2002 berjumlah 3 orang. Selain mustahil

ada 3 orang berulang tahun di hari yang sama; ketiganya

belum berhak memilih pada Pemilu kali ini karena baru

berusia 7 tahun. Lucunya, bagaimana mungkin dua orang

berusia 7 tahun memiliki gelar insinyur. Bahkan, salah

satu di antaranya sudah menambah gelar MSi. Kelucuan

berlanjut pada pemilik NIK 7371130101980725, artinya

yang lahir pada 1 Januari 1998. Pemilik NIK ini berjumlah



Muhammad Awan

98

5 orang; dan baru berusia 11 tahun. Dan yang lebih parah,

7371130101981389, orang yang lahir pada 1 Januari

1998 ada 7 orang.

Yang menarik dan perlu dicurigai adalah kenyataan

bahwa ada pola urutan 1 Januari. Biasanya, urutan 1

Januari atau 31 Desember digunakan ketika seseorang

lupa tanggal lahirnya, dan orang tersebut biasanya sudah

lanjut usia. Bagaimana mungkin di zaman seperti ini,

orang tua lupa mendaftarkan anak berusia 11 tahunnya

dalam akta kelahiran?

3. DPT sengaja dibuat per-TPS sesuai dengan Pasal

28 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008.

Untuk menganalisis kasus ketiga, kita perlu

mencermati Pasal 28 Peraturan KPU yang dimaksud

sebagai berikut.Pasal 28

1) KPU Kabupaten/Kota menyusun danmenetapkan DPT dengan menggunakanformulir (Model A3) berdasarkanDPS, DPSHP, dan DPSHPAkhir yang

disampaikan oleh PPS melalui PPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (1).2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun dalam satuan TPS.3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat



Muhammad Awan

100

suara di TPS 79. Lalu, pantasnya kita bertanya tentang

keistimewaan DPT.

Keajaiban DPT

Perlu diketahui bahwa distribusi surat suara ke

setiap wilayah bergantung pada DPT-nya. Bahkan,

terdapat bonus surat suara sebanyak 2% dari jumlah DPT

yang fungsinya sebagai cadangan kalau-kalau ada yang

rusak. Sekilas, angka 2% ini sangat sedikit. Jika dalam

sebuah TPS terdapat 300 orang pemilih, hanya ada 6 surat

suara yang bisa dikerjai jika ada anggota TPS yang curang.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 145 ayat 2 UU Nomor 10

Tahun 2008.

Pasal 145

2) Jumlah surat suara yang dicetak samadengan jumlah pemilih tetap ditambahdengan 2% (dua perseratus) dari jumlah

pemilih tetap sebagai cadangan, yangditetapkan dengan keputusan KPU.

Akan tetapi, lihatlah dari sudut pandang lain. Sejak

awal, DP4 sudah tidak beres. Pemutakhiran data yangdilakukan oleh KPU melalui tingkatan yang paling rendah

seperti PPS juga tidak maksimal. Jadi, ketika DPT sudah

jadi, dan dalam DPT tersebut masih ada permasalahan, bisa

saja surat suara yang dikirimkan pada TPS-TPS berjumlah




101

jauh lebih banyak. Contohnya, TPS yang memiliki 300

pemilih, 5%-nya adalah pemilih fiktif Dengan demikian,

surat suara yang terpakai hanya 285 saja. Selebihnya,

terdapat 15 surat suara asli dan 6 surat suara cadangan

yang bisa dimainkan KPPS.

Jika hal yang demikian yang terjadi, permainan tidak

akan terjadi di tingkat bawah. Seperti halnya yang terjadi

dalam penyusunan DPT, “penggelembungan” bisa jadi

terjadi di KPU Kabupaten, tempat yang lebih aman dan

sistematis untuk kegiatan merekayasa. Dengan demikian,

sekali lagi orang-orang bawahlah yang dijadikan tumbal.

Bayangkan jika dalam satu sebuah Kabupaten terdapat 5

kecamatan, setiap kecamatan membawahi 5 desa, setiap

desa membawahi 5 dusun, dan setiap dusun membawahi 5

TPS saja. Dengan asumsi satu TPS memiliki 21 surat suara

kosong, dalam satu kabupaten ada 13.125 surat yang bisa

dimanipulasi. Tentu kita mengetahui bahwa kenyataan

di lapangan jauh lebih mengerikan. Biasanya sebuah

kabupaten mempunyai 10 kecamatan atau lebih.

Sebagai perbandingan, kita dapat menyimak temuan

Pemuda Pancasila (PP) Jatim tentang adanya NIK ganda

sebanyak 2,2 juta pemilih. Jika Indonesia memiliki 32

provinsi, angka DPT yang digelembungkan bisa mencapai

60 juta lebih25. Menanggapi temuan PP Jawa Timur,

25 Diambil dari http://radarjogja.co.id/nusantara/21-

nusantara/4415-temuan-data-nik-ganda-dipertanyakan.html



Muhammad Awan

102

KPU berkilah. Menurut mereka, setidaknya ada empat

indikator yang menandakan identitas pemilih. Di dalam

DPT, data pemilih terdiri dari NIK, nama lengkap, tanggal

lahir pemilih, dan alamat yang bersangkutan. Jika hanya

satu atau tiga saja data pemilih yang bersangkutan sama,

tidak bisa disebut bahwa data tersebut adalah data pemilih

ganda.

Demikianlah, satu-satunya cara untuk mengoreksi

kepalsuan DPT hanyalah turun langsung ke lapangan.

Akan tetapi, sangat sulit menemukan relawan yang mau

bersusah-payah melakukan pengecekan DPT dengan

mengetuk satu demi satu pintu warga. Belum lagi jika

kebetulan warga yang dimaksud tengah tidak ada di

rumah.

Menara Babel

Sejenak kita berputar pada Pengumuman DPT. Pada

Sabtu, 25 Oktober 2008, KPU akhirnya mengumumkan

rekapitulasi DPT 33 provinsi yang berjumlah 170.022.239

pemilih. Akan tetapi, data pemilih dari Papua Barat masih

menggunakan data prakiraan DPS sesuai dengan SK

Keputusan KPU Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 yaitu

475.716 orang.

Genap satu bulan, Ketua KPU kembali

mengumumkan DPT pemilu legislatif yakni 171.068.667




103

pemilih dengan rincian DPT dalam negeri 169.558.775

orang dan DPT luar negeri 1.509.892 orang. Dari jumlah

ini, terjadi penurunan jumlah pemilih dibanding daftar

pemilih yang ditetapkan pada 24 Oktober. Tidak tanggung-

tanggung, jumlahnya 463.464 orang. Keputusan KPU

mengubah rekapitulasi ini mengundang kontroversi.

Bagaimana mungkin DPT yang sudah merupakan data

resmi bisa diubah “seenak hati” dalam sebulan? Kontan

saja muncul asumsi bahwa KPU sengaja mempermainkan

DPT demi menguntungkan pihak tertentu. Yang dituding

tentu saja SBY dan Demokrat. Bagaimana hal ini bisa

terjadi?

Dalam sudut pandang tertentu, DPT adalah sebuah

ironi. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Jika melihat

kronologi singkatnya, DPT diibaratkan seperti menara

Babel yang dibangun susah payah dan dihempas dalam

sekejap mata. Kita lihat saja dalam dua pemilu berbeda

pada tahun yang sama: Pemilihan Legislatif pada tanggal 9

April dan Pemilihan Presiden pada 8 Juli. Entah mengapa,

KPU mempertahankan mati-matian DPT buatannya

hingga pemilu legislatif hanya didasarkan pada daftar

pemilih tersebut. Secara ajaib pula “permainan” DPT ini

akhirnya membuahkan posisi pertama bagi Demokrat.

Tidak ada yang berhak menuntut keadilan atas

hal ini. Dalam TEMPO, 12 April 2009, selang empat hari




105

dari jumlah suara sah nasional. Tidak perlu berlelah-lelah,

Demokrat sudah memenuhi syarat yang pertama.

Sementara itu, posisi Demokrat semakin tinggi.

Partai-partai yang kalah dalam pemilu (tidak termasuk

dalam tiga besar) tidak berani berbuat banyak. Mereka

harus berkiblat pada salah satu kubu, entah Demokrat

atau PDI-P. SBY jelas bertepuk tangan. Toh, kenyataannya,

berdasarkan hasil beberapa lembaga survey, SBY sudah

pasti menang. Oleh karena itu, ketika kekacauan DPT

dibawa ke meja MK, Demokrat sudah duduk dengan

manis. Mereka membiarkan KPU berjuang sendirian

menghadapi buah malapetaka UU yang mestinya menjadi

tanggungjawab bersama DPR dan Presiden. Sementara

itu, melalui trik terpeleset lidah ala Ahmad Mubarok,

Demokrat memecah JK dari barisan pengiringnya.

Muncullah tiga kubu, SBY-Boediono, Mega-Prabowo,

dan JK-Wiranto. Keberadaan JK-Wiranto yang hanya

merupakan bukti kemarahan Golkar atas pengkhianatan

Demokrat malah menjadi bumerang bagi kubu Megawati.

Bagaimanapun, kemungkinan JK mencuri suara dari suara

yang memilih Megawati lebih pasti daripada kemungkinan

JK bisa mengambil hati pemilih SBY. Selanjutnya, DPT

tinggal dibersihkan. Kali ini, SBY menggunakan tangan

Mahkamah Konstitusi yang tugasnya menegakkan hukum

yang dibuat abu-abu.



Muhammad Awan

106

Drama menegangkan pun berlangsung pada hari-

hari terakhir menjelang pencontrengan 8 Juli. Pada 5

Juli, dua pasangan yang “bukan” berasal dari pemerintah,

Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto sepakat memberi

waktu 1 x 24 jam kepada KPU untuk membenahi DPT. Jika

dalam tenggat tersebut perbaikan tak dilakukan, mereka

meminta Pemilu ditunda. Selain meminta pembenahan

daftar pemilih tetap, mereka meminta agar pemilih yang

tak terdaftar bisa memakai kartu tanda penduduk sebagai

syarat memilih di tempat pemungutan suara. Penggunaan

KTP tersebut tidak harus dilakukan dengan menerbitkan

peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetapi

bisa melalui keputusan KPU. Masalahnya, kalaupun

Perppu terbit, berarti Mega dan JK akan tunduk pada

perintah musuh mereka, SBY.

Sehari berselang, 6 Juli 2009, MK membuka

sidang panel uji materi pasal DPT pukul 10.00 WIB.

Adalah Refly Harun dan Mahendra Prabandono dari Cetro

yang keberatan dengan DPT. Mereka meminta Pasal 27

dan Pasal 111 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibatalkan karena

dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 271) Warga Negara Indonesia yang pada hari

pemungutan suara telah genap berumur




107

17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau

sudah/pernah kawin mempunyai hakmemilih.

2) Warga Negara Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didaftar oleh

penyelenggara Pemilu Presiden dan WakilPresiden dalam daftar Pemilih.

Pasal 28Untuk dapat menggunakan hak memilih,Warga Negara Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftarsebagai Pemilih.

Pasal 1111) Pemilih yang berhak mengikuti

pemungutan suara di TPS meliputi:a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar

Pemilih Tetap pada TPS yangbersangkutan; dan

b. Pemilih yang terdaftar pada DaftarPemilih Tambahan.

2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dapat menggunakan haknyauntuk memilih di TPS lain/TPSLN denganmenunjukkan surat pemberitahuan dari

PPS untuk memberikan suara di TPS

lain/TPSLN.

Akhirnya, dalam putusannya, MK menyatakan

bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan



Muhammad Awan

108

Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diartikan

mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Dengan demikian, menurut MK, warga negara yang tidak

ada dalam DPT dapat memilih dalam Pilpres. Akan tetapi,

warga negara tersebut harus memenuhi syarat dan cara

sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam

DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar

dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan

menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang

masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi

Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP

harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau

nama sejenisnya;

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia

yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya

dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai

dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan

dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak

pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada

KPPS setempat;

5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan




109

hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan

pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan

suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Terlepas dari hasil akhirnya, uji materi MK yang

diputus dalam satu hari ini tergolong luar biasa. Biasanya,

permohonan uji materi diputus dalam waktu beberapa

bulan. Agenda sidang panel pertama digunakan untuk

mendengarkan permohonan. Selanjutnya, MK memberi

waktu dua minggu kepada pemohon untuk memperbaiki

permohonannya. MK akan meminta keterangan

pemerintah, DPR, pihak terkait, ahli, dan saksi. Setelah

mendengar berbagai pendapat itu, mahkamah baru akan

membuat keputusan. Jadi, putusan MK yang cuma sehari,

dan hanya dua hari sebelum hari pencontrengan jelas

dipenuhi kepentingan politis, sengaja atau tidak disengaja.

Pada akhirnya, DPT adalah senjata yang dipakai

Demokrat untuk menjadikan diri sebagai nomor satu.

Ketika senjata itu tidak perlu dipakai lagi, dengan dalih

demi keadilan, Demokrat tidak mau bertanggung-jawab

atas perbuatannya. Jadilah DPT seperti Menara Babel yang

dihancurkan Tuhan karena manusia tidak boleh memiliki

satu bahasa saja. Dalam hal ini, kita bisa menduga sendiri

siapa yang berperan sebagai Tuhan penghancur DPT

melalui penciptaan keriuhan konflik.



PENGUCURAN DANA ILEGAL

LEWAT PERPPU

Agar menang Pemilu butuh dana yang besar. Maka

harus dicari cara agar dana mengalir deras ke kas partai.

Bagaimana caranya?

Dana APBN untuk KPU

Secara umum, dana untuk KPU diatur oleh Pasal

114 ayat 1 hingga 3 UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam

pasal tersebut, sumber dana KPU adalah APBN.

Pasal 1141) Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, Bawaslu, SekretariatJenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi,dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota



Muhammad Awan

112

serta Sekretariat Bawaslu bersumber dari

APBN.2) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta PemiluPresiden dan Wakil Presiden wajibdianggarkan dalam APBN.

3) Sekretaris Jenderal KPU

mengoordinasikan pendanaanpenyelenggaraan Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yangdilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN.

Sekilas, tidak ada yang salah dari hal ini. Bukankah

pemerintah wajib membantu terciptanya Pemilu yang

langsung, umum, bebas, rahasia, sekaligus jujur dan adil?

Lagipula, KPU tidak mungkin menerima dana utama yang

berasal dari pihak swasta atau pihak asing. Mereka jelas

lebih besar memiliki kepentingan terhadap hasil akhir

pemilu. Akan tetapi, benarkah ada jaminan bahwa negara

tidak akan bermain dalam hal ini? Kita tahu bahwa partai

yang memiliki presiden adalah partai yang berkuasa. Lalu,

kita juga memagami bvahwa dalam sejarah sudah terbukti

bahwa semua partai berkuasa akan memanfaatkan

posisinya sebagai “pelaksana hokum”. Jika hukum adalah

kitab suci yang multiinterpretasi, maka pemerintah




113

adalah interpretator utama yang memiliki otoritas untuk

membuat interpretasinya itu menjadi wacana umum.

Kita dapat melihat bagaimana SBY menginterpretasikan

tentang “sumber dana KPU berasal dari APBN” tersebut.

Tarik Ulur Jumlah Uang

Pada Rabu, 31 Oktober 2007, KPU mengusulkan

dana Rp 47,9 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2009

kepada pemerintah27. Rinciannya, untuk tahun 2008,

demi merekapitulasi daftar pemilih, KPU membutuhkan

dana sebesar Rp 18,6 triliun. Untuk operasional Pemilu

pada tahun berikutnya, 2009, KPU harus mendapatkan

dana yang lebih besar lagi, yaitu Rp 29,3 triliun.

Terdapat sembilan komponen yang menyebabkan

anggaran pemilu naik. Pertama, dan Pemilu 2009 tidak

lagi berasal dari APBD, tetapi sepenuhnya bersumber

pada APBN. Kedua, sosialisasi tentang tata cara Pemilu

tidak hanya dilakukan oleh KPU saja, tetapi juga PPK dan

PPS. Dengan demikian, dengan dalih demi rendahnya

angka golput (dan memang demikianlah tujuan semua

Pemilu), KPU membutuhkan suntikan dana segar untuk

seluruh kekuatannya. Apalagi, untuk Pemilu kali ini

terjadi perubahan cara memilih dari mencoblos menjadi

27 Diambil dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.

read/tahun/2007/bulan/10/tgl/31/time/-165038/idnews/847024/id-

kanal/10



Muhammad Awan

114

mencontreng. Ketiga, PPS harus mengangkat petugas

pemutakhiran data pemilih. Keempat, Panwaslu akan

diganti dengan Bawaslu dengan masa kerja lima tahun.

Kelima, di lapangan, kenyataannya terjadi banyaknya

pemekaran daerah. Hal ini mau tidak mau akan berkaitan

dengan jumlah TPS. Apalagi, satu TPS akan memuat 500

pemilih. Keenam, semua orang mengetahui bahwa jumlah

penduduk Indonesia jauh lebih besar. Otomatis jumlah

pemilih akan bertambah. Ketujuh, bertambahnya jumlah

anggota DPR dan DPRD. Kedelapan, Tender harga barang

dan jasa yang meningkat. Kesembilan, bertambahnya

tugas KPPS menyerahkan DPT. Lalu, bagaimana reaksi

pemerintah menghadapi hal ini?

Selang beberapa saat, Menteri Dalam Negeri,

Mardiyanto, menyatakan bahwa usulan anggaran tersebut

terlalu besar. Bahkan, sang menteri sempat menyatakan

bahwa efisiensi dana pemilu bisa dilakukan melalui

UU Pemilu yang saat itu masih sedang dalam tahap

pembahasan oleh DPR. Usulan Mendagri di antaranya,

kalau jumlah pemilih dalam TPS ditingkatkan, jumlah

TPS berkurang. Dengan demikian, biaya operasional juga

bisa berkurang28. Selang setengah tahun kemudian, dana

untuk KPU baru cair dengan strategi pelambatan waktu.

28 Diambil dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.

read/tahun/2007/bulan/11/tgl/02/time/-161200/idnews/847976/id-

kanal/10




115

Pelambatan Waktu

Kita harus menyadari bahwa berdasarkan UU No

10 Tahun 2008, Pemutakhiran DP4 oleh KPU harus

dilakukan 12 bulan sebelum tanggal pelaksanaan Pemilu,

yaitu 9 April 2009. Dengan asumsi bahwa penetapan

tanggal pelaksanaan Pemilu baru berlangsung menjelang

akhir tahun 2008, seharusnya Pemerintah mengetahui

bahwa paling lambat dana APBN harus keluar pada akhir

April 2008. Mengapa demikian? Pasal 115 UU Nomor 27

Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggaran tersebut wajib

dicairkan sesuai dengan tahapan Pemilu.

Pasal 115 Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presidenyang telah ditetapkan dalam Undang-

undang tentang APBN, serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yang telahditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan

penyelenggaraan Pemilu.

Logikanya, interpretasi frasa “sesuai dengan

tahapan penyelenggaraan Pemilu” adalah “pada masa

sebelum tahap pertama KPU bekerja untuk Pemilu”

atau sebelum KPU melakukan pemutakhiran DP4. Akan



Muhammad Awan

116

tetapi, Pemerintah seolah-olah sengaja memperlambat

cairnya DIPA APBN yang baru terlaksana di KPU pada 25

Juni 2008. Lalu, apa alasan pelambatan ini? Tidak salah

jika kita berhak berasumsi bahwa pemerintah memiliki

rencana terselubung dengan DP4.

Jika kita menggunakan asumsi bahwa pembuatan

DP4 hanyalah akal-akalan SBY dan Demokrat, kita

dapat menemukan asumsi baru bahwa penguluran

waktu keluarnya APBN ini digunakan untuk membuat

pengerjaan verifikasi DP4 (DPS, DPSHP, DPSHPAkhir

hingga DPT) dikerjakan dengan terburu-buru dan tidak

maksimal. Setidaknya, KPU tingkat bawah seperti PPS

dan PPK membutuhkan dana terlebih dahulu sebelum

memverifikasi. Ketika dana tiba, waktupun mepet.

Tidak ada jalan lain selain menggunakan DP4 ciptaan

Departemen Dalam Negeri bagi daerah-daerah yang

bukan kantong Demokrat. Untuk daerah yang merupakan

kantong Demokrat, saatnya mereka menggunakan strategi

pemotongan DPSHP Akhir seperti yang sudah dibahas

pada bab V.

Sementara itu, menjelang Pemilu 2009, Presiden

menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang

bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam

Penyelenggaraan Pemilu 2009 dan Perpres Nomor 4 tahun

2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan




117

Pemilihan Umum 2009. Alasan penerbitan kedua Perpres

ini adalah desakan dari KPUD dan beberapa pihak yang

berkepentingan dengan Pemilu. Maklum, berdasarkan

Pasal 114 UU Nomor 22 Tahun 2007 di atas, tidak ada

dasar bahwa Pemerintah Daerah “wajib” atau “berhak”

mendanai KPUD. Semua uang hanya bersumber pada

APBN.

SBY mengambil jalan tengah. Dalam Perpres

Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah Daerah wajib

membantu KPU di tingkat Kecamatan dan kelurahan (PPK

dan PPS). Bantuan tersebut termaktub dalam empat hal

dalam Pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut.

Pasal 21) Pemerintah dan Pemerintah Daerah

memberikan dukungan kelancaran

penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun 2009 berkaitan dengan:a. pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan yang berkaitandengan Pemilu;

a. kelancaran transportasi pengiriman

logistik Pemilu;

c. monitoring kelancaranpenyelenggaraan Pemilu;d. kegiatan lain sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan Pemilu.2) Pemberian dukungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud



Muhammad Awan

118

kerja sama antara Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umumprovinsi dan Komisi Pemilihan Umum

kabupaten/kota dengan Pemerintah danatau Pemerintah Daerah sesuai Pasal 121

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

3) Dukungan kelancaran penyelenggaraanPemilihan Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkanpermintaan dari Komisi Pemilihan

Umum dan atau Komisi PemilihanUmum provinsi dan atau Komisi

Pemilihan Umum kabupaten/kotakepada Pemerintah dan atau PemerintahDaerah.

Sementara itu, berkaitan dengan keuangan, kita bisa

melihat Pasal 12 hingga 13 Perpres Nomor 2 Tahun 2009.

Pasal 12(1) Honorarium staf sekretariat PPK,

sekretaris PPS, staf sekretariat PPS, danstaf secretariat PPL didanai dari dan atas

beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara c.q. Anggaran Komisi PemilihanUmum.

(2) Besarnya honorarium untuk staf

sekretariat PPK, sekretaris PPS, dan stafsekretariat PPS ditetapkan oleh KomisiPemilihan Umum setelah mendapatkan




119

persetujuan Menteri Keuangan.(3) Besarnya honorarium untuk staf

sekretariat PPL ditetapkan oleh Badan

Pengawas Pemilihan Umum setelahmendapatkan persetujuan Menteri

Keuangan.

Pasal 13Belanja operasional sekretariat PPK,

PPS, dan PPL didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

c.q. Anggaran Komisi Pemilihan Umum.

Akan tetapi, pada kenyataannya, dana yang

didapat setiap KPUD sangat kecil. Jumlahnya hanya Rp

100.000.000,00 untuk setiap KPU tingkat Provinsi29.

Jumlah dana ini jelas jauh dari kemungkinan “layak”

untuk digunakan. Menanggapi hal itu, KPUD Jawa Baratmenyatakan bahwa dana tersebut tidak akan mencukupi

pembiayaan seluruh pelaksanaan Pemilu. Ketuanya, Ferry

Kurnia Rizkyansyah, mendesak pemerintah pusat dan

KPU segera merevisi Perpres Nomor 2 Tahun 2009 di atas.

Peraturan tersebut akan berdampak pada menurunnya

kualitas penyelenggaraan pemilu.Dengan dana yang datang terlambat dan serba

terbatas, kita bisa membandingkan keadaan ini dengan

29 Diambil dari http://politik.vivanews.com/news/

read/27236kpud__dana_apbn_tak_-cukup_untuk_pemilu_2009




121

DPR, yang di dalamnya ada musuh bebuyutan SBY,

FPDI-P. Selanjutnya, kita juga akan melihat bagaimana

SBY mengerjai hukum yang dibuat pada masa Megawati

Soekarno Putri, berkuasa.

Ada Apa di dalam Perppu Nomor 4 Tahun 2008?

Sejak SBY menjadi Presiden RI untuk masa

jabatan yang kedua, banyak yang mengangkat masalah

Bank Century. DPR yang katanya memihak pada

para konstituen mereka pun berniat menyelidikinya.

Akibatnya, kita seperti melihat acara reality show di TV.

Sidang Panitia Khusus (Pansus) DPR ditayangkan secara

live. Adegan- pembantaian Boediono dan Raden Pardede

ditampilkan secara detail. Kita terkagum oleh kehebatan

Marsillam Simanjuntak sendirian melawan keroyokan

anggota Pansus. Akhirnya, kita tercengang melihat Ruhut

Sitompul yang tampil sebagai “penegak hokum” di rapat

Panitia Khusus tersebut.

Apa sih permasalahan utama dari Bank Century?

Apakah hanya masalah seorang pemilik bank yang “tega”

merampok banknya sendiri? Apakah hanya masalah bank

tersebut adalah tempat pencucianuang? Sebelum kita

melihat lebih jauh tentang bank tersebut, kita akan melihat

Perppu Nomor 4 Tahun 2008. Perppu ini ditetapkan dan

diundangkan pada 15 Oktober 2008.



Muhammad Awan

122

Sepanjang akhir tahun 2008, terjadi “keributan

kecil” di DPR. Puncaknya, pada pertengahan Desember.

Saat itu, DPR tengah dibuat berpikir keras dengan tiga

sodoran Perppu Pemerintah yang ditujukan dalam

rangka mencegah dan menangani kemungkinan adanya

dampak krisis global. Pada 3 Desember 2008, pemerintah

menggajukan tiga RUU tersebut kepada DPR. Ketiga RUU

itu adalah sebagai berikut.

1. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun

2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23

tahun 1999 tentang BI;

2. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 3 Tahun

2008 tentang Perubahan atas UU Nomo 3 tahun

2008 tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun

2004 tentang LPS;

3. RUU Penetapan Perppu Nomor 4 tahun 2008

tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

(JPSK).

Tidak ada yang mempermasalahkan penetapan Perppu

Nomor 2 dan No mor 3 Tahun 2008 menjadi Undang-

Undang. Akan tetapi, Perppu Nomor 4 menjadi polemik.

Alasannya, Perppu tersebut membuat otoritas Menkeu

dan Gubernur RI tidak dapat disentuh hukum.

Awalnya, fraksi yang terang-terangan menolak

Perppu Nomor 4 adalah FPDI-P, FPAN, dan Fraksi Bintang




123

Pelopor Demokrasi30. Barangkali wajar jika FPDI-P menolak

semua hal yang diajukan pemerintah sesuai dengan

semangat mereka sebagai oposisi. Akan tetapi, mengapa

FPAN juga ikut-ikutan menolak? Bukankah kader mereka,

Hatta Rajasa, tengah menikmati masa bulan madu di istana

sebagai Mensesneg? Dari hal ini saja, kita dapat melihat

bahwa mulai ada riak-riak kecil di tubuh PAN. Setidaknya,

dari penolakan FPAN atas Perppu Nomor 4 Tahun 2008,

ada dua matahari di partai berlambang matahari tersebut.

Matahari pertama adalah Amien Rais, sang pendiri yang

tidak mau tunduk kepada SBY. Matahari kedua, matahari

yang lebih dominan, adalah Hatta Rajasa, yang akhirnya

menjadi ketua PAN selang setahun kemudian.

Terlepas dari konflik di tubuh FPAN tersebut, ada

dua fraksi yang menyetujui Perppu Nomor 4 tahun 2008.

Salah satu dari dua fraksi tersebut adalah Fraksi Partai

Demokrat. Yang menarik, fraksi berikutnya adalah Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera. Barangkali saat itu PKS tengah

melakukan lobby kepada Demokrat untuk pemerintahan

2009—2014. Kedua fraksi tersebut dapat menerima dan

menyetujui Perppu tentang JPSK ini untuk ditetapkan

menjadi UU.

Di luar kedua pihak yang setuju dan tidak, terdapat

30 Diambil dari http://www.detiknance.com/

read/2008/12/18/18084-5/1056084/4/perpu-jpsk-masih-tetap-berlaku



Muhammad Awan

124

pihak antara yang sepertinya sengaja mengambangkan

suara demi mengintip peluang. Dua fraksi, Fraksi Partai

Golkar dan FPKB, belum dapat menyetujui penetapan

Perppu Nomor 4 2008 menjadi UU. Sementara itu, FPPP

dan FPDS menyatakan masih memerlukan pembahasan

lebih mendalam.

Akan tetapi, lupakan kubu-kubu tersebut. Peta

politik fraksi-fraksi di DPR menjadi berimbang pada titik

akhir. Tiga kubu di atas menjadi sebagai berikut.

1. Kubu yang menyetujui Perppu JPSK: FPDemokrat,

FPPP, FPDS, dan FPKS;

2. Kubu yang menolak Perppu JPSK: FPDI-P, FPAN,

FPBR, dan FKB;

3. Kubu yang belum menyetujui Perppu JPSK: FPG

dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

Dengan demikian, DPR yang menerima sodoran Perppu

Nomor 4 Tahun 2008 belum menolak sekaligus belum

menerima pemberlakuan Perppu ini. Keadaannya bukan

100% menolak, tetapi abu-abu. Selanjutnya, keadaan

“hukum” semacam ini telah dirincikan dalam UU Nomor

10 Tahun 2004 yang dibuat pada masa pemerintahan

Megawati Soekarno Putri.

Mengakali Waktu

Definisi Perppu menurut UU Nomor 10 Tahun 2004

adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan




125

oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dengan patokan UU ini, SBY menginterpretasikan bahwa

pada akhir 2008 terjadi kegentingan yang memaksa, yaitu

krisis keuangan global. Dengan demikian, secara formal ia

berhak menerbitkan Perppu. Selanjutnya, menurut pasal

25 UU Nomor 10 Tahun 2004, Perppu usulan presiden

tersebut dialirkan ke dalam pertempuran di DPR.Pasal 25

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang harus diajukan ke Dewan PerwakilanRakyat dalam persidangan yang berikut.2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam bentukpengajuan rancangan undang-undang

tentang penetapan peraturan pemerintahpengganti undang-undang menjadi undang-

undang.3) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang ditolak Dewan PerwakilanRakyat, maka Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang tersebut tidakberlaku.

4) Dalam hal Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang ditolak Dewan PerwakilanRakyat, maka Presiden mengajukanrancangan undang-undang tentang

pencabutan peraturan pemerintah penggantiundang-undang tersebut yang dapatmengatur pula segala akibat dari penolakantersebut.



Muhammad Awan

126

Kesalahan DPR pada saat menerima sodoran

Perppu Nomor 4 Tahun 2008 adalah tidak dengan bulat

memutuskan menerima atau menolak Perppu buatan

SBY tersebut. Dengan demikian, pada masa penerbitan

Perppu Nomor 4 Tahun 2008, dasar hukum yang berlaku

adalah Perppu tersebut. Oleh karena itu, meskipun kelak

diungkapkan bahwa Perppu ini bertentangan dengan

UU Nomor 31 Tahun 1999, tidak ada yang salah dengan

pelaksanaan Perppu tersebut. Gampangnya, saat itu,

ketika persetujuan masih mengambang, Pemerintah

tidak salah melakukan tindakan apapun berkaitan dengan

Perppu.

Lalu, sebenarnya ada apa dengan Perppu Nomor

4 Tahun 2008? Mengapa beberapa fraksi menolaknya?

Permasalahan mendasarnya adalah kewenangan KSSK

atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pada pasal 5

Perppu tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam

anggota KSSK hanyalah Menteri Keuangan (jabatannya

adalah Ketua merangkap anggota) dan Gubernur Bank

Indonesia (jabatannya hanya anggota). Keanggotaan KSSK

yang hanya terdiri dari dua orang ini jelas memungkinkan

adanya keputusan sepihak atau keputusan pesanan

presiden yang tinggal dirapatkan secara internal oleh

Menkeu dan Gubernur BI beserta orang-orang yang

ditunjuk untuk membantu mereka.




127

Pasal 5Untuk mencapai tujuan Jaring

Pengaman Sistem Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk KomiteStabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya

disebut KSSK yang keanggotaannya terdiridari Menteri Keuangan sebagai Ketuamerangkap Anggota dan Gubernur BankIndonesia sebagai Anggota.

Kewenangan KSSK yang paling penting berkaitan

dengan bank-bank di Indonesia adalah kewenangan yang

tertuang dalam Pasal 11 Perppu yang sama. KSSK berhak

menentukan bank mana yang berkondisi berdampak

sistemik atau tidak. Tolak ukurnya adalah bank tersebut

mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 11(1) Dalam hal terdapat bank yang mengalami

kesulitan likuiditas yang ditengaraiBerdampak Sistemik oleh BankIndonesia, KSSK memutuskan kondisibank tersebut Berdampak Sistemik atau

tidak Berdampak Sistemik.

Selanjutnya, KSSK atau badan berkait yang

melaksanakan tugas berkaitan dengan jaring pengaman

sistem keuangan dijamin tidak akan tersentuh hukum.

Hal tersebut dijamin dalam Pasal 29 Perppu yang sama.



Muhammad Awan

128

Pasal 29Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia,dan/atau pihak yang melaksanakan tugas

sesuai Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang ini tidak dapat dihukum

karena telah mengambil keputusan ataukebijakan yang sejalan dengan tugas danwewenangnya sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini.

Dengan aturan yang membebaskan KSSK di atas,

mudahnya, apapun tindakan KSSK, tindakan tersebut

selamanya akan benar. Entah tindakan tersebut melanggar

hukum lain atau tidak, selama Perppu JPSK tersebut

belum ditolak DPR atau belum kadaluwarsa, tindakan

mereka legal dan benar. Mengapa demikian?

Ingatlah bahwa Perppu Nomor 4 Tahun 2008

diusulkan pada 15 Oktober 2008. Batas waktu penolakan

dan penerimaan sebuah Perppu adalah tiga bulan. Jika

dalam kurun waktu tiga bulan Perppu Nomor 4 Tahun

2008 tidak disahkan menjadi UU, Perppu tersebut

otomatis akan gugur. Artinya, batas akhir pengesahan

atau penolakan Perppu adalah 15 Januari 2009.

Lalu, coba kita memperhatikan keputusan KSSK

tentang Bank Century yang berdampak sistemik. Putusan

tersebut dilangsungkan pada Oktober hingga Desember




129

2008. Jadi, Menkeu dan Gubernur BI saat itu berada

dalam status kebal hukum.

Mencurangi Undang-Undang

Ketentuan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 yang

membebaskan KSSK dari hukum ini sebenarnya

bertentangan dengan Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001

yang berbunyi, “setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah)”.

Dari titik ini, tentu saja kita perlu curiga pada satu

hal. Mengapa KSSK yang keputusannya bisa jadi merugikan

atau menguntungkan negara, bisa mendapat hak untuk

kebal hukum? Padahal, aturan sebenarnya berdasarkan

UU 31 Tahun 1999, jika KSSK terbukti bersalah, mereka

bisa dijebloskan ke penjara bahkan hingga 20 tahun.

Dari kacamata penuh kecurigaan, patutlah kita berkata



Muhammad Awan

130

bahwa “ada apa-apa yang sangat penting” yang sedang

diselamatkan KSSK saat itu. Dengan melihat kenyataan

di lapangan, kita patut curiga bahwa “apa-apa yang

sangat penting” itu berkaitan dengan Bank Century yang

dianggap gagal dan berdampak sistemik. Pertanyaannya,

apakah “apa-apa yang sangat penting” itu?

Meraba Cara Mengakali UU Nomor 2 Tahun 2008

Sejenak kita akan beralih pada larangan-larangan

terhadap Partai politik yang termaktub dalam Pasal 40

ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2008. Dalam ayat tersebut,

semua partai dilarang untuk menerima dana dari pihak

asing, sumbangan dari perseorangan atau perusahaan

yang jumlah uang sumbangannya melebihi batas, dan

dana dari BUMN atau BUMD.

Pasal 40

3) Partai Politik dilarang:a. menerima dari atau memberikan

kepada pihak asing sumbangan dalam

bentuk apa pun yang bertentangandengan peraturan perundang-undangan;

b. menerima sumbangan berupa uang,

barang, ataupun jasa dari pihakmanapun tanpa mencantumkanidentitas yang jelas;




131

c. menerima sumbangan dari

perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang

ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan;d. meminta atau menerima dana dari

badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, dan badan usahamilik desa atau dengan sebutan

lainnya; ataue. menggunakan fraksi di Majelis

Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkabupaten/kota sebagai sumberpendanaan Partai Politik.

4) Partai Politik dilarang mendirikanbadan usaha dan/atau memilikisaham suatu badan usaha.

Lalu, bagaimana cara mengakali ketentuan-

ketentuan di atas? Mudah saja. Pertama, dana dari pihak

asing tidak perlu diberikan secara langsung kepada sebuah

partai politik. Pihak asing cukup menyetor dana kepada

seseorang yang memangku salah satu jabatan di partai

tersebut; sekecil apapun jabatan tersebut. Toh, transfer

uang ke rekening pribadi boleh-boleh saja. Selanjutnya,

agar tidak dicurigai, jika dana tersebut terlalu besar, pihak



Muhammad Awan

132

asing tinggal mengirim “potongan-potongan” uangnya ke

rekening pribadi si A, si B, dan si C yang terlibat dalam

partai politik yang dituju pihak asing tersebut. Kalau perlu

lebih aman, pihak asing itu tinggal membuat rekening

baru yang tidak mencantumkan nama perusahaan (jika

pihak asing tersebut adalah perusahaan), dan sebagainya.

Pola yang sama bisa berlaku pada seorang

pengusaha yang membutuhkan keamanan dalam lima

tahun ke depan. Ia bisa saja menyumbangkan uangnya

sekaligus kepada partai-partai yang kira-kira akan

menang di Pemilu 2009. Caranya mudah. Ia memiliki

banyak anak perusahaan dan tinggal memanfaatkan anak-

anak perusahaannya itu untuk mengirimkan uang yang

sumbernya hanya satu pengusaha kaya saja. Tentu trik

ini bisa ditambah dengan trik-trik lain dengan memilih

orang-orang tertentu yang menduduki jabatan di sebuah

partai politik akan lebih memuluskan keadaan.

Trik berikutnya adalah trik menghadapi larangan

bahwa partai politik dilarang untuk mendirikan badan

usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

Adakah larangan untuk para petinggi partai tersebut

untuk memiliki badan usaha yang diusahakan secara

pribadi? Jika tidak demikian adakah larangan untuk istri

para petinggi partai tersebut untuk memiliki sebuah

badan pengajian yang mempunyai perputaran kotak amal




133

dengan jumlah uang yang besar? Tentu semua berhak

memberikan sumbangan bagi sesuatu yang disukainya.

Untuk semua ini, pelaku trik membutuhkan

sebuah bank yang kira-kira mampu dan mau menjadi

bunker penyembunyian uang illegal sebuah partai politik.

Bank ini harus dijaga agar tidak sampai bangkrut apapun

yang terjadi. Caranya mudah. Jika bank tersebut memiliki

kemungkinan bangkrut, pendukung partai yang duduk

di Bank Indonesia tinggal menyetorkan data bahwa bank

tersebut bisa jadi gagal dan berdampak sistemik. Petinggi

BI bisa saja tahu atau tidak tahu tentang trik ini. Akan

tetapi, seandainya tidak tahu sekalipun, Gubernur BI

perlu segera melakukan rapat dengan Menteri Keuangan

demi menghadapi masalah ini. Intinya, sebuah bank perlu

diselamatkan.

Demikianlah. Kita pasti mengetahui bank yang

mana yang bisa dikategorikan sebagai bank tempat

penyimpanan semua “kegiatan kotor” sebuah partai

tersebut. Kita juga sudah tahu bahwa yang mungkin

memanfaatkan UU Nomor 10 Tahun 2004 dan Perppu

Nomor 4 Tahun 2008 sepanjang 2008 hingga 2009

hanyalah partai yang berkuasa, partai yang memerintah.

Kita tahu siapa partai tersebut dan kita pasti juga tahu

seperti apakah aslinya Bank Century yang kini berganti

nama menjadi Bank Mutiara tersebut.



Muhammad Awan

134

Raja Yang Menyodorkan Benteng untuk Tumbal?

Saat ini, kasus Bank Century yang awalnya hanya

berkaitan dengan tempat persembunyian uang bagi

Demokrat telah dipolitisasi oleh beberapa kalangan yang

berkepentingan dengan SBY. Kita bahkan dapat melihat

bagaimana Pansus (Panitia Khusus) yang dibentuk DPR

untuk menyelidiki hal ini begitu giat untuk menjatuhkan

lawan politik atau malah merayu Demokrat.

Akan tetapi, yang perlu dicatat, susah melihat

kemungkinan SBY akan bertanggungjawab dengan

penerbitan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 nya.

Entah mengapa, tidak ada fraksi di DPR yang mau

mempertanyakan hak SBY membuat keputusan agar

orang-orang KSSK menjadi kebal hukum. Yang terjadi

adalah sebaliknya. Menteri Keuangan dan Gubernur

BI seperti diincar untuk dijatuhkan. SBY tentu saja bisa

menyodorkan mereka sebagai tumbal. Akan tetapi,

apakah SBY akan sejahat itu untuk menutupi kecurangan

Demokrat?

Kecenderungannya, Fraksi Demokrat lebih suka

menimpakan kesalahan pada pihak yang mungkin bisa

sekalian dihitamkan. Achsanul Qosasi, anggota Panitia

Khusus Angket Kasus Bank Century dari Partai Demokrat,

menyatakan Bank Century mengandung masalah sejak




135

awal pembentukannya31. Izin merger tiga bank yakni CIC,

Danpac dan Pikko menjadi Bank Century seharusnya tidak

pernah keluar.

Secara keseluruhan, setelah menjatuhkan vonis

bersalah kepada Bank Century, Demokrat menambahkan

bahwa BI bertindak lalai karena mengizinkan bank

tersebut berdiri. Strategi ini tampaknya hanya upaya

mengalihkan perhatian agar aliran dana kampanye

mereka tidak tersentuh. Demikianlah. Untuk sebuah

kesalahan yang dibuat bersama, ada pihak yang tidak mau

menanggungnya. Mereka lebih suka untuk berdiri di atas

penderitaan pihak lain.

31 Diambil dari http://blogbarengus.blogspot.com/2010/02/de-

mokrat-century-bermasalah-sejak.html



HUKUM SEBAGAI PANGLIMA

PERANG?

“Dalam penegakan hukum. SBY tidak

pernah sekalipun mengintervensi. Marilah,

kita jadikan hukum sebagai panglima.” (Ruhut

Sitompul)

Ruhut Sitompul, anggota DPR periode 2009 hingga

2014 Fraksi Demokrat, berkata bahwa politik memang

kejam. Contohnya adalah si Poltak sendiri. Dengan segala

kontroversinya, entah bagaimana Ruhut sukses mengubah

investigasi Pansus Century menjadi pengadilan etika.

Rakyat gerah dengan aksi anggota Pansus yang gemar

mengadili orang-orang yang sudah dicurigai lebih dahulu

sebagai orang bersalah. Akibatnya, gerakan Pansus tidak



Muhammad Awan

138

akan lebih dari sekadar memberi rekomendasi kepada

pemerintah.

Contoh cara kerja Ruhut Sitompul di Pansus

tersebut berkorelasi penuh dengan hal-hal yang kita

bicarakan sepanjang buku ini. Hukum ternyata tidak

dapat ditegakkan sepenuhnya. Meskipun pemerintah

selalu menganjurkan lawan-lawan politiknya agar

menjadikan hukum sebagai panglima, kenyataannya

banyak ketimpangan yang terjadi. Dengan slogan yang

selalu digembar-gemborkan, yaitu tampil santun, SBY

justru memiliki pekerjaan rumah yang sedemikian berat

untuk menuntaskan permasalahan hukum di Negara yang

dipimpinnya. Rakyat masih dikerjai demi kepentingan

pebisnis, Pengawas Pemilu dibuat tidak berkutik, DPT bisa

diakali demi perolehan suara, dan ada saja cara mengakali

agar Perppu bisa mengatasi Undang-Undang dalam kurun

waktu tertentu.

Dapatlah dikatakan sebagai kesimpulan bahwa

Republik Indonesia yang sering dilabeli sebagai negara

hukum terus terjepit oleh para pencipta hukumnya.

Mereka adalah para pilihan rakyat yang menjadikan

hukum menjadi panglima perang untuk menghadapi lawan

politik mereka. Lalu, adakah yang mampu mengembalikan

hukum sebagai panglima perang melawan ketidakadilan

dan korupnya pengendali hukum? Hanya kitalah yang

mengetahui jawabannya.



ANTASARIHero to Zero

Membongkar Konspirasi HitamMenghancurkan KPK

Penulis :E. Anang P.

Tebal : xii + 168 halaman

Cetakan :I - 2010

ISBN :978-979-3065-33-5

Penerbit :NAVILA IDEA

Gebrakan Antasari Asharbersama KPK membuat gerah

banyak kalangan. Mulai dari

pejabat, anggota DPR, penegakhukum sampai konglomerathitam kelimpungan. Para

koruptor seperti tikus yang sulitlagi melarikan diri. Jerat yang

dipasang KPK terbukti ampuh.Tikus-tikus pemakan uang

rakyat pun sudah banyak yang

masuk penjara.

Sampai akhirnya terbunulahNasrudin Zulkarnaen. Tanpa

bukti-bukti yang jelas Antasarilangsung dijadikan otak di balikpembunuhan. Aroma konspirasi

pun segera menyeruak. Parakoruptor bersatu menjegal

Antasari. Persidangan yangdigelar menunjukkan konspirasi

itu. Namun sampai Antasaridivonis, siapa di belakang semua

skenario itu tak terungkap.Siapa saja yang terlibat dalam

konspirasi? Apakah ada diantara mereka berasal dari

kejaksaan dan kepolisan? Siapasaja konglomerat hitam yangterlibat? Buku ini memberikan

jawabannya.



Kematian Kartini mengejut-

kan. Dua hari setelah melahir-kan anak pertamanya, ia me-ninggal. Usianya masih muda.Secepat itu ia meninggalkancita-citanya untuk selaman-

ya. Kecurigaanpun menyeruak.Benarkah ia diracun sehinggaajal menjemput?

Buku ini membuka kotakPandora kematian Kartini.Fakta-fakta diungkap untukmengetahui penyebab kema-tian Kartini yang sebanarnya.Kebenaran baru pun diungkap

Noda Hitam Hukum Indonesia

Documents

Transcript of Noda Hitam Hukum Indonesia