No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan...
Transcript of No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan...
![Page 1: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/1.jpg)
No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasibirokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensipelaksanaan tugas dan fungsi Badan KepegawaianNegara, perlu melakukan penyempurnaan organisasidan tata kerja Badan Kepegawaian Negara;
b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi danTata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimanatelah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 masihterdapat kekurangan dan belum dapat menampungperkembangan kebutuhan organisasi sehingga perludiganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanKepegawaian Negara;
![Page 2: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/2.jpg)
2014, No.998 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 128);
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/2034/M.PANRB/05/2014 tanggal 16 Mei 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARATENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADANKEPEGAWAIAN NEGARA.
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara ini disingkat BKN adalah lembagapemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusanpemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) BKN dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2
BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidangmanajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKNmenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemenkepegawaian;
![Page 3: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/3.jpg)
2014, No.9983
b. penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun,serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
c. penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantanPejabat Negara;
d. penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaanmanajemen kepegawaian;
f. penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi PegawaiNegeri Sipil;
g. penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen PegawaiNegeri Sipil;
h. penelitian dan pengembangan dibidang manajemen kepegawaian;
i. pelaksanaan bantuan hukum;
j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemenkepegawaian;
k. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepadaseluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
l. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
BKN terdiri atas:
a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Sekretariat Utama;
d. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
e. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
f. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
g. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
h. Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi;
i. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
j. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara;
k. Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
l. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
![Page 4: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/4.jpg)
2014, No.998 4
m. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian;
n. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan
o. Inspektorat.
BAB III
KEPALA DAN WAKIL KEPALA
Pasal 5
Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas danfungsinya.
Pasal6
Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakantugas dan fungsinya.
BAB IV
SEKRETARIAT UTAMA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 7
(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 8
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasipelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasikepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan dilingkungan BKN;
b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkunganBKN;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputiketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip,dan dokumentasi dilingkungan BKN;
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana,kerjasama, dan hubungan masyarakat;
![Page 5: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/5.jpg)
2014, No.9985
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10
Sekretariat Utama terdiri atas:
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Keuangan;
c. Biro Kepegawaian;
d. Biro Umum; dan
e. Biro Hubungan Masyarakat.
Bagian Ketiga
Biro Perencanaan
Pasal 11
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencanaprogram dan anggaran, koordinasi perumusan kebijakan kegiatan BKN,dan bantuan program, serta evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaanprogram dan anggaran serta bantuan program.
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BiroPerencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan akuntabilitas BKN;dan
c. pelaksanaan penyusunan kerjasama program dan anggaran.
Pasal 13
Biro Perencanaan terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
b. Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran;
c. Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
![Page 6: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/6.jpg)
2014, No.998 6
Pasal14
Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkunganBKN.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengumpulan dan penyusunan bahan rencanaprogram dan anggaran;
b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaanprogram dan anggaran; dan
c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada BiroPerencanaan.
Pasal 16
Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 17
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan penyusunan bahan rencana programdan anggaran di lingkungan BKN.
(2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan monitoring pelaksanaan program dan evaluasiperencanaan program dan anggaran di lingkungan BKN.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secaramanual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaankinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Perencanaan.
Pasal18
Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan akuntabilitas pelaksanaan program dananggaran, dan penyusunan laporan di lingkungan BKN.
Pasal19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
![Page 7: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/7.jpg)
2014, No.9987
a. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data program dananggaran; dan
b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunanakuntabilitas berkala dan tahunan BKN.
Pasal20
Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Pengolahan Data; dan
b. Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan.
Pasal21
(1) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukanpengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan informasi, serta integrasidata program dan anggaran di lingkungan BKN.
(2) Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan mempunyai tugas melakukankoordinasi penyiapan dan penyusunan akuntabilitas berkala dantahunan BKN, serta penyusunan laporan perencanaan danpelaksanaan program dan anggaran di lingkungan BKN.
Pasal 22
Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran mempunyai tugasmelaksanakan kerja sama antar lembaga dan pengelolaan sistem informasikerja sama antar lembaga.
Pasal23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembagadalam negeri;
b. penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembagaluar negeri; dan
c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri.
Pasal24
Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;
b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.
![Page 8: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/8.jpg)
2014, No.998 8
Pasal25
(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembagadalam negeri.
(2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembagaluar negeri.
(3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan kerja sama danevaluasi perencanaan kerja sama di lingkungan BKN.
Pasal 26
Kelompok jabatan fungsional pada Biro Perencanaan mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masingsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Biro Perencanaan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan berdasarkan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
Bagian Keempat
Biro Keuangan
Pasal 28
Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuanganBKN Pusat dan pembinaan keuangan pada BKN Pusat serta KantorRegional BKN.
Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BiroKeuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajianpegawai;
b. pelaksanaan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
![Page 9: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/9.jpg)
2014, No.9989
c. pelaksanaan verifikasi akuntansi dan pelaporan, sertapertanggungjawaban keuangan BKN;
d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembukuanperbendaharaan; dan
e. penyiapan dan pengusulan pejabat pengelola keuangan BKN danKantor Regional BKN.
Pasal30
Biro Keuangan terdiri atas:
a. Bagian Perbendaharaan;
b. Bagian Verifikasi;
c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal31
Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaanbelanja pegawai dan belanja non pegawai serta pengendalian pengawasanpembukuan perbendaharaan.
Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai;
b. penyiapan bahan pembinaan teknis pembayaran belanja lainnya; dan
c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada BiroKeuangan.
Pasal 33
Bagian Perbendaharaan terdiri atas:
a. Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai;
b. Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 34
(1) Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukanpenyiapan, pengolahan penggajian dan tunjangan, melakukanpembayaran gaji dan tunjangan, serta pengendalian tata naskah gajipegawai BKN Pusat.
![Page 10: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/10.jpg)
2014, No.998 10
(2) Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukanpenyiapan, pengelolaan, dan pembayaran keuangan dan belanjalainnya pada BKN Pusat.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secaramanual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaankinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Keuangan.
Pasal 35
Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian dokumenkeuangan BKN Pusat.
Pasal36
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,Bagian Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengolahan data keuangan BKN Pusat;
b. penyiapan bahan pengujian dan penyiapan Surat PermintaanPembayaran/Surat Perintah Membayar BKN Pusat; dan
c. penyiapan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan danpemeriksaan pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkunganBKN.
Pasal 37
Bagian Verifikasi terdiri atas:
a. Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai; dan
b. Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya.
Pasal 38
(1) Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat PermintaanPembayaran/Surat Perintah Membayar, penyiapan Surat PerintahMembayar, verfikasi realisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatandan anggaran yang terkait dengan belanja pegawai di lingkunganBKN.
(2) Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat PermintaanPembayaran/Surat Perintah Membayar, pengujian kontrak kerjadengan pihak ketiga, penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasirealisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yangterkait dengan belanja lainnya di lingkungan BKN.
![Page 11: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/11.jpg)
2014, No.99811
Pasal 39
Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakanakuntansi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasikeuangan.
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan akuntansi keuangan BKN Pusat; dan
b. penyiapan bahan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasikeuangan.
Pasal 41
Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbagian Pengolahan Data Keuangan;
b. Subbagian Akuntansi; dan
c. Subbagian Pelaporan.
Pasal 42
(1) Subbagian Pengolahan Data Keuangan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pengolahan data Surat PermintaanPembayaran/Surat Perintah Membayar di lingkungan BKN Pusat,perencanaan metode pengolahan dan penyajian informasi datakeuangan, pelaksanaan analisis, pengolahan, dan pengintegrasiandata keuangan.
(2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanakuntansi keuangan di lingkungan BKN Pusat.
(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaanpertanggungjawaban realisasi keuangan serta pembuatan laporanpertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN.
Pasal 43
Kelompok jabatan fungsional pada Biro Keuanganmempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masingsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
![Page 12: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/12.jpg)
2014, No.998 12
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Biro Keuangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Biro Kepegawaian
Pasal45
Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraanorganisasi dan tata laksana, melaksanakan administrasi kepegawaian,serta pembinaan pegawai di lingkungan BKN dan Kantor Regional BKN.
Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BiroKepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi, ketatalaksanaan,percepatan reformasi birokrasi, penerapan danpendokumentasianperaturan perundang-undangan di bidangkepegawaian,dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan BKN;
b. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasikepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun;
c. pelaksanaan pengembangan karier pegawai, pembinaan jabatanfungsional, serta pengelolaan data dan arsip kepegawaian dilingkungan BKN; dan
d. pelaksanaan pengelolaan kinerja, konseling pegawai, dan pembinaankesejahteraan pegawai di lingkungan BKN, serta pengelolaan kegiatan,ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Kepegawaian.
Pasal 47
Biro Kepegawaian terdiri atas:
a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
b. Bagian Mutasi Kepegawaian;
c. Bagian Pengembangan Pegawai;
d. Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
![Page 13: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/13.jpg)
2014, No.99813
Pasal 48
Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakanpenyelenggaraan organisasi, ketatalaksanaan, percepatan reformasibirokrasi, penerapan dan pendokumentasianperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,dan penegakan disiplin pegawai dilingkungan BKN.
Pasal 49
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, standarkompetensi jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, penyusunanvisi dan misi, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan budayaorganisasi;
b. penyiapan bahan pembakuan sarana kerja, sistem dan prosedurkerja, pengukuran efisiensi dan efektivitas organisasi, serta fasilitasidan penyiapan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi BKN; dan
c. penyiapan bahan untuk penerapan dan pendokumentasianperaturanperundang-undangan di bidang kepegawaian,dan penegakan disiplinpegawai di lingkungan BKN.
Pasal50
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
a. Subbagian Organisasi;
b. Subbagian Tata Laksana; dan
c. Subbagian Hukum dan Disiplin.
Pasal51
(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahananalisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan,evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, penyusunan visi dan misi, tugas,fungsi, struktur organisasi, dan budaya organisasi.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pembakuan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja,pengukuran efisiensi dan efektivitas organisasi, serta fasilitasi danpenyiapan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi BKN.
(3) Subbagian Hukum dan Disiplin mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan untuk penerapan dan pendokumentasianperaturanperundang-undangan di bidang kepegawaian,dan penegakan disiplinpegawai di lingkungan BKN.
![Page 14: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/14.jpg)
2014, No.998 14
Pasal 52
Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanperencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, sertapemberhentian dan pensiun.
Pasal53
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksidan pengangkatan, penempatan Calon Aparatur Sipil Negara danAparatur Sipil Negara, pemindahan pegawaiAparatur Sipil Negara,serta pemrosesan pemberian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami;
b. penyiapan bahan usul dan keputusan kenaikan pangkat,pengangkatan dan penurunan dalam dan dari jabatan, pemberitahuankenaikan gaji berkala; dan
c. penyiapan bahan keputusan pemberhentian dan/atau pemberianpensiun Aparatur Sipil Negara dan janda/dudanya, usulan kartuTabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), dan mutasi keluarga,serta mutasi kepegawaian lainnya.
Pasal54
Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Penempatan Pegawai;
b. Subbagian Kepangkatan; dan
c. Subbagian Pensiun.
Pasal55
(1) Subbagian Perencanaan dan Penempatan Pegawai mempunyai tugasmelakukan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, seleksi danpengangkatan, penempatan Calon Aparatur Sipil Negara danAparatur Sipil Negara, pemindahan pegawaiAparatur Sipil Negara,serta pemrosesan pemberian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami.
(2) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapanusul dan keputusan kenaikan pangkat, pengangkatan danpenurunan dalam dan dari jabatan, serta pemberitahuan kenaikangaji berkala.
(3) Subbagian Pensiun mempunyai tugas penyiapan bahan keputusanpemberhentian dan/atau pemberian pensiun Aparatur Sipil Negaradan janda/dudanya, usulan kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun(TASPEN), dan mutasi keluarga, serta mutasi kepegawaian lainnya.
![Page 15: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/15.jpg)
2014, No.99815
Pasal56
Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakanpengembangan karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional, sertapengelolaan data dan arsip kepegawaian di lingkungan BKN.
Pasal 57
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan diklat, penyusunansistem karier pegawai, penyusunan sistem dan materi orientasi kerja,memfasilitasi pengembangan kompetensi kerja pegawai, pemberianijin dan tugas belajar, pelaksanaan ujian dinas, peningkatanpendidikan dan penyesuaian ijazah, perencanaan suksesi danpenyelenggaraan pengembangan pegawai lainnya;
b. penyiapan bahan penilaian angka kredit dan pembinaan jabatanfungsional, serta penyusunan model pengembangan jabatanfungsional; dan
c. penyiapan bahan pengelolaan sistem kehadiran dan cuti pegawai, datakepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tata naskah kepegawaianserta penyiapan bahan pemberian uang makan dan tunjangan kinerjapegawai.
Pasal 58
Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:
a. Subbagian Pengembangan Karier Pegawai;
b. Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional; dan
c. Subbagian Pengelolaan Data.
Pasal 59
(1) Subbagian Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan diklat,penyusunan sistem dan materi orientasi kerja, memfasilitasipengembangan kompetensi kerja pegawai, pemberian ijin dan tugasbelajar, pelaksanaan ujian dinas, peningkatan pendidikan danpenyesuaian ijazah, perencanaan suksesi dan penyelenggaraanpengembangan pegawai lainnya.
(2) Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penilaian angka kredit dan pembinaanjabatan fungsional, serta penyusunan model pengembangan jabatanfungsional.
(3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem kehadiran dan cuti
![Page 16: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/16.jpg)
2014, No.998 16
pegawai, data kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tatanaskah kepegawaian serta penyiapan bahan pemberian uang makandan tunjangan kinerja pegawai.
Pasal 60
Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan kinerja, konseling pegawai, dan pembinaankesejahteraan pegawai di lingkungan BKN, serta pengelolaan kegiatan,ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Kepegawaian.
Pasal 61
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penilaian kinerja dan konseling karier pegawai;
b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kesejahteraan, pemberianpelayanan kesehatan, pemberian penghargaan, serta kesejahteraanlainnya;
c. penyiapan bahan dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan PejabatNegara (LHKPN), pelayanan ketatausahaan, serta evaluasi danpelaporan; dan
d. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada BiroKepegawaian.
Pasal 62
Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas:
a. Subbagian Kinerja dan Konseling Pegawai;
b. Subbagian Kesejahteraan; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 63
(1) Subbagian Kinerja dan Konseling Pegawai mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penilaian kinerja dan konseling karierPegawai.
(2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pelaksanaan analisis kesejahteraan pegawai, pelayanan danaTunjangan Hari Tua (THT), Kartu Identitas Pensiun (KARIP), perincianpensiun pertama, administrasi Tabungan Perumahan (TAPERUM),pemberian penghargaan/ tanda jasa, pelayanan pemeliharaankesehatan pegawai, administrasi Jaminan Kesehatan Pegawai dankeluarga, serta pembinaan jasmani dan mental pegawai.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara
![Page 17: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/17.jpg)
2014, No.99817
manual maupun elektronik,pengelolaan kegiatan, melakukan tatausaha, dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN) di Lingkungan BKN, pengelolaan kinerja, serta evaluasi danpelaporan pada Biro Kepegawaian.
Pasal 64
Kelompok jabatan fungsional pada Biro Kepegawaian mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masingsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 65
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Biro Kepegawaian.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Biro Umum
Pasal 66
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, rumahtangga, pengadaan, dan pengelolaan barang inventaris BKN.
Pasal 67
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, BiroUmum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
c. pelaksanaan pengadaan barang jasa; dan
d. pelaksanaan pengelolaan barang inventaris.
Pasal68
Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Persuratan;
b. Bagian Rumah Tangga;
c. Bagian Layanan Pengadaan;
![Page 18: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/18.jpg)
2014, No.998 18
d. Bagian Pengelolaan Barang Inventaris; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 69
Bagian Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan.
Pasal70
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,Bagian Persuratan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusiansurat;
b. penyiapan bahan penggandaan dan/atau penjilidan naskah ataubuku;
c. penyiapan bahan pengiriman surat, pengklasifikasian, penyimpanandan pemeliharaan arsip surat secara sistematis dan terus menerus,penyiapan berita acara penghapusan serta penghapusan arsipkepegawaian; dan
d. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada BiroUmum.
Pasal 71
Bagian Persuratan terdiri atas:
a. Subbagian Arsip dan Ekspedisi;
b. Subbagian Penggandaan; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 72
(1) Subbagian Arsip dan Ekspedisi mempunyai tugas mempunyai tugasmelakukan pengiriman surat yang telah selesai diproses,mengklasifikasikan, menyimpan dan memelihara arsip surat secarasistematis dan terus menerus, menyiapkan berita acara penghapusanserta penghapusan arsip kepegawaian.
(2) Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melakukan penggandaandan desain penjilidan naskah/buku.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secaramanual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaankinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Umum.
Pasal 73
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumahtangga di lingkungan BKN.
![Page 19: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/19.jpg)
2014, No.99819
Pasal 74
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73,Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengaturan tata letak perlengkapan kantor,membuka dan menutup ruangan gedung, penyiapan sarana untukupacara, rapat, jamuan rapat, serta penyiapan lainnya;
b. penyiapan bahan pengaturan penggunaan dan pemeliharaankendaraan dinas, pembelian bahan bakar, perawatan, mengurus danmenyimpan dokumen kendaraan; dan
c. penyiapan bahan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor BKN.
Pasal75
Bagian Rumah Tangga terdiri atas:
a. Subbagian Urusan Dalam;
b. Subbagian Angkutan; dan
c. Subbagian Keamanan dan Ketertiban.
Pasal76
(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pengaturan tata letak perlengkapan kantor, membuka danmenutup ruangan gedung, penyiapan sarana untuk upacara, rapat,jamuan rapat, serta penyiapan lainnya.
(2) Subbagian Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpengaturan penggunaan kendaraan dinas, pembelian bahan bakar,perawatan, pengurusan dan penyimpanan dokumen kendaraan.
(3) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pengamanan dan penertiban di lingkungan kantorBKN.
Pasal 77
Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas:
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit LayananPengadaan;
b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa UnitLayanan Pengadaan;
c. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan;
d. mengawasi seluruh kegiatan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaandan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasipenyimpangan;
![Page 20: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/20.jpg)
2014, No.998 20
e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusiaUnit Layanan Pengadaan;
g. menugaskan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerjamasing-masing;
h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggotakelompok kerja Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala BadanKepegawaian Negara; dan
i. mengusulkan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan sesuai dengankebutuhan.
Pasal 78
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengadaanbarang/jasa sesuai kebutuhan dan melakukan monitoring, evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. penyiapan bahan penyusunan dokumen dan pelaksanaan pengadaan/pembelian belanja barang inventaris kantor dan jasa lainnya; dan
c. penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha pada Biro Umum.
Pasal79
Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi dan Pelaporan; dan
b. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Pasal80
(1) Subbagian Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyiapandokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerjaUnit Layanan Pengadaan, pengelolaan dokumen pengadaanbarang/jasa, mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yangdisampaikan oleh penyedia barang/jasa, serta evaluasi dan pelaporankegiatan pengadaan barang/jasa.
(2) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasidata manajemen pengadaan, menginventarisasikan paket-paket yangakan dilelang/diseleksi, penyiapan dan mengoordinasikan tim teknisdan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan dalam prosespengadaan barang/jasa, serta memfasilitasi pelaksanaan pemilihan
![Page 21: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/21.jpg)
2014, No.99821
penyedia barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh kelompok kerjaUnit Layanan Pengadaan.
Pasal81
Bagian Pengelolaan Barang Inventaris mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan barang inventaris.
Pasal 82
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81,Bagian Pengelolaan Barang Inventaris menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan,penyiapan, penyimpanan,dan pendistribusian perlengkapan/barang;
b. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, standardisasi,identifikasi dan klasifikasi, pencatatan, pemberian kode, penelitiandan penyiapan penghapusan perlengkapan/barang; dan
c. penyiapan bahan pemeliharaan barang inventaris serta penyiapanlaporan.
Pasal 83
Bagian Pengelolaan Barang Inventaris terdiri atas:
a. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
b. Subbagian Inventaris dan Penghapusan; dan
c. Subbagian Pemeliharaan.
Pasal 84
(1) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penyiapan,penyimpanan, pendistribusian perlengkapan/barang;
(2) Subbagian Inventaris dan Penghapusan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, standardisasi,identifikasi dan klasifikasi, mencatat, memberikan kode,meneliti danmenyiapkan penghapusan perlengkapan/barang; dan
(3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pemeliharaan barang inventaris serta menyiapkan laporan.
Pasal 85
Kelompok jabatan fungsional pada Biro Umum mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masingsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 86
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
![Page 22: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/22.jpg)
2014, No.998 22
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Biro Umum.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Biro Hubungan Masyarakat
Pasal 87
Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubunganmasyarakat, protokol, tata usaha Kepala dan Wakil Kepala.
Pasal88
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, BiroHubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengolahan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatanyang dilaksanakan oleh BKN;
b. pelaksanaan tata usaha pimpinan dan protokol; dan
c. pelaksanaan pelayanan dan pengaduan masyarakat.
Pasal89
Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
b. Bagian Keprotokolan;
c. Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 90
Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakanpemberitaan, mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahankebijakan pimpinan, serta melakukan perekaman dan penyajian data.
Pasal 91
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,Bagian Publikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan informasi dan publikasikegiatan yang dilakukan oleh BKN serta pengelolaan website BKN;dan
![Page 23: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/23.jpg)
2014, No.99823
b. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaanperpustakaan kepegawaian.
Pasal92
Bagian Publikasi dan Dokumentasi terdiri atas:
a. Subbagian Pengolahan Informasi dan Publikasi; dan
b. Subbagian Dokumentasi Kepegawaian.
Pasal 93
(1) Subbagian Pengolahan Informasi dan Publikasi mempunyai tugaspenyiapan bahan pengolahan informasi dan publikasi kegiatan yangdilakukan oleh BKN baik melalui media cetak maupun mediaelektronik serta pengelolaan website BKN; dan
(2) Subbagian Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukandokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKN danpengelolaan perpustakaan kepegawaian.
Pasal 94
Bagian Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan tata usahapimpinan dan protokol.
Pasal 95
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94,Bagian Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan keprotokoleran dan menyiapkan perjalanan dinaspimpinan; dan
b. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada BiroHubungan Masyarakat.
Pasal 96
Bagian Keprotokolan terdiri atas:
a. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan
b. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 97
(1) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan pengaturan persiapan rapat, penyiapanupacara dan pengaturan keprotokolan, kerja sama dengan unit dibidang keprotokolan persiapan pelantikan serta penyiapan perjalanandinas pimpinan.
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secaramanual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan
![Page 24: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/24.jpg)
2014, No.998 24
kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro HubunganMasyarakat.
Pasal 98
Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugasmelaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat.
Pasal 99
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98,Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan peliputan dan hubungan pers media serta pelayananpenerimaan tamu lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengaduan dan pengelolaanindeks kepuasan masyarakat.
Pasal 100
Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga; dan
b. Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat.
Pasal 101
(1) Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga mempunyai tugasmelakukan peliputan dan hubungan pers dengan media terkaitdengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKN sertapelayanan penerimaan tamu lembaga pemerintah maupunnonpemerintah.
(2) Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan dalam memberikan tanggapan ataupenjelasan terhadap surat-surat pembaca di media massa maupunsurat-surat dari masyarakat dan pengelolaan indeks kepuasanmasyarakat terhadap kinerja pelayanan BKN.
Pasal 102
Kelompok jabatan fungsional pada Biro Hubungan Masyarakatmempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalmasing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 103
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
![Page 25: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/25.jpg)
2014, No.99825
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Biro Hubungan Masyarakat.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 104
(1) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian adalah unsurpelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaanmanajemen kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dipimpin olehDeputi.
Pasal105
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknisdi bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai NegeriSipil, dan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN.
Pasal 106
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105,Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakanfungsi:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pembinaankinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatanfungsional yang menjadi kewenangan BKN;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatankarier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yangmenjadi kewenangan BKN;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaankinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatanfungsional yang menjadi kewenangan BKN;
![Page 26: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/26.jpg)
2014, No.998 26
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidangnya; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal107
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas:
a. Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara;
b. Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara;
c. Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara; dan
d. Direktorat Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara
Pasal 108
Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakanpengembangan kinerja, standardisasi kinerja jabatan, dan pengembangansistem informasi kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara.
Pasal 109
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108,Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan penyusunan sistem penilaian kinerja danstandar kinerja jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara;
b. pelaksanaan pengelolaan database, analisis penilaian kinerja, danpengelolaan dukungan teknis kinerja serta pelaksanaan sosialisasidan bimbingan teknis aplikasi penilaian kinerja PegawaiAparatur SipilNegara;
c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penilaiankinerja dan standar kinerja jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara; dan
d. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal110
Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan StandarKinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem InformasiKinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
![Page 27: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/27.jpg)
2014, No.99827
c. Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja danStandar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan fungsional.
Pasal 111
Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar KinerjaJabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukanpenyusunan sistem penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara.
Pasal 112
Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar KinerjaJabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan sistem penilaian kinerja dan pemberianasistensi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. penyiapan bahan penyusunan standar kinerja jabatan dan asistensistandar kinerja jabatan; dan
c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan program sistempenilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 113
Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar KinerjaJabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Seksi Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur SipilNegara;
b. Seksi Penyusunan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur SipilNegara; dan
c. Seksi Penyusunan Program Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur SipilNegara.
Pasal 114
(1) Seksi Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur SipilNegara mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan sistempenilaian dan menyiapkan bahan pemberian asistensi penilaiankinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Seksi Penyusunan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur SipilNegara mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan standarkinerja jabatan dan menyiapkan bahan asistensi standar kinerjajabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
![Page 28: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/28.jpg)
2014, No.998 28
(3) Seksi Penyusunan Program Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur SipilNegara mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan danpelaksanaan program penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 115
Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi KinerjaPegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaandatabase, pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan sisteminformasi kinerja, dan pengelolaan dukungan teknis kinerja, sertapelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi penilaian kinerjaPegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 116
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi KinerjaPegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengelolaan database penilaian kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara;
b. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, danpengembangan sistem informasi kinerja Pegawai Aparatur SipilNegara; dan
c. penyiapan bahan pengelolaan dan pemberian dukungan teknispenilaian kinerja serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknisaplikasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 117
Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi KinerjaPegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Database Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur SipilNegara;
b. Seksi Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;dan
c. Seksi Pengelolaan Dukungan Teknis Penilaian Kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara.
Pasal 118
(1) Seksi Pengelolaan Database Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur SipilNegara mempunyai tugas melakukan pengelolaan database penilaiankinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Seksi Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, perumusan,pembangunan, dan pengembangan sistem informasi kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara.
![Page 29: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/29.jpg)
2014, No.99829
(3) Seksi Pengelolaan Dukungan Teknis Penilaian Kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan danpemberian dukungan teknis kinerjaserta pelaksanaan sosialisasi danbimbingan teknis aplikasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur SipilNegara.
Pasal 119
Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan StandarKinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugasmelakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penilaiankinerja dan standar kinerja jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 120
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119,Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan StandarKinerja Jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara melaksanakan fungsi:
a. penyiapan bahan evaluasi dan analisissistem penilaian kinerja sertapendokumentasian terhadap hasil pelaksanaan evaluasi danpemantauan sistem penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;dan
b. penyiapan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan sertapembuatan usulan bahan rekomendasi pedoman hasil evaluasi dananalisis standar kinerja jabatanPegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 121
Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan StandarKinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Sistem Penilaian KinerjaPegawaiAparatur Sipil Negara; dan
b. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Standar Kinerja Jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara.
Pasal 122
(1) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Sistem Penilaian KinerjaPegawaiAparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahanevaluasi dan analisissistem penilaian kinerja pegawai sertapendokumentasian terhadap hasil pelaksanaan evaluasi danpemantauan sistem penilaian kinerja pegawai.
(2) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Standar Kinerja Jabatan PegawaiAparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasidan pemantauan pelaksanaan standar dan pembuatan usulan bahanrekomendasi pedoman hasil evaluasi dan analisis.
![Page 30: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/30.jpg)
2014, No.998 30
Pasal 123
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara.
Pasal 124
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Kinerja Aparatur SipilNegara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatanfungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal125
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara
Pasal 126
Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakanperumusan kebijakan teknis jabatan Aparatur Sipil Negara.
Pasal127
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional,dan jabatan pimpinan tinggi;
b. perumusan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
d. pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi; dan
![Page 31: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/31.jpg)
2014, No.99831
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatanfungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
Pasal 128
Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang KesejahteraanRakyat;
b. Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian;
c. Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum,dan Keamanan;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 129
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyatmempunyai tugas melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknisjabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pemberian bimbinganteknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatanpimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatanfungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan monitoring danevaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinantinggi, untuk instansi di bawah koordinasi Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat.
Pasal 130
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyatmenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
b. pelaksanaan analisis rumusan bahan pertimbangan teknis penetapanjabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi; dan
e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
![Page 32: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/32.jpg)
2014, No.998 32
Pasal 131
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyatterdiri atas:
a. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Kesehatan; dan
b. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Pendidikan danSosial Budaya.
Pasal 132
(1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Kesehatanmempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahankebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknispenetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatanpimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasijabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasijabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggiuntuk instansi sektor kesehatan.
(2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Pendidikan danSosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulanrumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatanfungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahanpertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatanfungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbinganteknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaanmonitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi untuk instansi sektor pendidikan dan sosialbudaya.
Pasal 133
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomianmempunyai tugas melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknisjabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pemberian bimbinganteknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatanpimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatanfungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, serta pelaksanaan monitoringdan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan
![Page 33: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/33.jpg)
2014, No.99833
pimpinan tinggi, untuk instansi di bawah koordinasi Menteri KoordinatorBidang Perekonomian.
Pasal 134
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133,Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomianmenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
b. pelaksanaan analisis rumusan bahan pertimbangan teknis penetapanjabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi; dan
e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
Pasal 135
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian terdiriatas:
a. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keuangan danPekerjaan Umum; dan
b. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Sumber DayaAlam.
Pasal 136
(1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keuangan danPekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulanrumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatanfungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahanpertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatanfungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbinganteknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaanmonitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, untuk instansi sektor keuangan danpekerjaan umum.
(2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Sumber DayaAlam mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahankebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan
![Page 34: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/34.jpg)
2014, No.998 34
jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknispenetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatanpimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasijabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasijabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,untuk instansi sektor sumber daya alam.
Pasal 137
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, danKeamanan mempunyai tugas melaksanakan analisis rumusan bahankebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatanpimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pemberianbimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional,dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan monitoringdan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatanpimpinan tinggi, untuk instansi di bawah koordinasi Menteri KoordinatorBidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pasal138
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137,Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, danKeamanan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
b. pelaksanaan analisis rumusan bahan pertimbangan teknis penetapanjabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi,jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi; dan
e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatanadministrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
Pasal 139
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, danKeamanan terdiri atas:
a. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Politik danHukum; dan
b. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keamanan.
![Page 35: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/35.jpg)
2014, No.99835
Pasal 140
(1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Politik danHukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusanbahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknispenetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatanpimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasijabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasijabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,untuk instansi sektor politik dan hukum.
(2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keamananmempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahankebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknispenetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatanpimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasijabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, danjabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasijabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,untuk instansi sektor keamanan.
Pasal 141
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan, pendistribusian, penomoran surat secara manual maupunelektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta evaluasi danpelaporan pada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Pasal142
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Jabatan Aparatur SipilNegara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatanfungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 143
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Jabatan Aparatur SipilNegara.
![Page 36: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/36.jpg)
2014, No.998 36
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara
Pasal144
Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugasmelaksanakan perumusan kebijakan teknis penggajian, tunjangan,fasilitas, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminanperlindungan, serta evaluasi dan klasifikasi jabatan Pegawai Aparatur SipilNegara.
Pasal145
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144,Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan penggajian danpensiun, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja;
b. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan jaminan perlindungandan fasilitas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan tunjangan PegawaiNegeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja, serta evaluasi dan klasifikasi jabatan Aparatur SipilNegara;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kompensasiAparatur Sipil Negara;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan kompensasiAparatur Sipil Negara; dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal146
Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Subdirektorat Gaji dan Fasilitas;
b. Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan;
c. Subdirektorat Tunjangan;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
![Page 37: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/37.jpg)
2014, No.99837
Pasal 147
Subdirektorat Gaji dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan bahan perumusan dan pengembangan kebijakan teknispenggajian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja, serta FasilitasPegawai Negeri Sipil dan PejabatNegara.
Pasal 148
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 147,Subdirektorat Gaji dan Fasilitasmenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknispenggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
b. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknisFasilitasPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
c. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknispenggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penggajian dan fasilitas; dan
e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanbidang pegajian dan fasilitas.
Pasal 149
Subdirektorat Gaji dan Fasilitasterdiri atas:
a. Seksi Gaji Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Gaji Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja; dan
c. Seksi Fasilitas.
Pasal 150
(1) Seksi Gaji Pegawai Negeri Sipilmempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangankebijakanteknis penggajianPegawai Negeri Sipil.
(2) Seksi Gaji Pejabat Negaradan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunanrumusan dan pengembangan kebijakanteknis penggajian PejabatNegara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
(3) Seksi Fasilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpenyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis fasilitasPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
![Page 38: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/38.jpg)
2014, No.998 38
Pasal 151
Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaanmempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan danpengembangan kebijakan teknis bidang Jaminan Pensiun, Perlindungan,dan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Pasal 152
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151,Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaanmenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknispensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
b. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknisperlindungan dan penghargaan Aparatur Sipil Negara;
c. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang jaminan pensiun, perlindungan, dan penghargaan; dan
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanjaminan pensiun, perlindungan, dan penghargaan.
Pasal 153
Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan terdiriatas:
a. Seksi Jaminan Pensiun dan Hari Tua;
b. Seksi Jaminan Perlindungan; dan
c. Seksi Penghargaan.
Pasal154
(1) Seksi Jaminan Pensiun dan Hari Tua mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rumusandan pengembangan kebijakanpensiunPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
(2) Seksi Jaminan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan jaminankesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagiPegawai Aparatur Sipil Negara.
(3) Seksi Penghargaanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpenyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan penghargaanbagiPegawai Aparatur Sipil Negara.
![Page 39: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/39.jpg)
2014, No.99839
Pasal 155
Subdirektorat Tunjangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan kebijakan teknis dan pengembangan kebijakanpemberian tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta evaluasi dan klasifikasi jabatan.
Pasal 156
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 155,Subdirektorat Tunjangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan tunjanganPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
b. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan tunjanganPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknisevaluasi dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara;
d. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang tunjangan, evaluasi,dan klasifikasi jabatan Aparatur SipilNegara; dan
e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan tunjanganAparatur Sipil Negara.
Pasal 157
Subdirektorat Tunjangan terdiri atas:
a. Seksi Tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Tunjangan Pejabat Negaradan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja; dan
c. Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan.
Pasal 158
(1) Seksi Tunjangan Pegawai Negeri Sipilmempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakanteknis tunjangan Pegawai Negeri Sipil.
(2) Seksi Tunjangan Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpenyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis tunjanganPejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
(3) Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan danpengembangan kebijakan evaluasi dan klasifikasi jabatan AparaturSipil Negara.
![Page 40: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/40.jpg)
2014, No.998 40
Pasal 159
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan, pendistribusian, penomoran surat secara manual maupunelektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta melakukanpenyiapan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan padaDirektorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara.
Pasal 160
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Kompensasi Aparatur SipilNegara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatanfungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal161
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Kompensasi Aparatur SipilNegara.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Direktorat PeraturanPerundang-undangan
Pasal162
Direktorat Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugasmelaksanakan perancangan peraturan perundang-undangan di bidangkepegawaian, melaksanakan dokumentasi, publikasi dan informasiperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, melaksanakansosialisasi, dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi peraturanperundang-undangan di bidang kepegawaian.
Pasal163
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162,Direktorat Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangandi bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengadaan, danpenilaian kinerjaPegawaiAparatur Sipil Negara;
![Page 41: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/41.jpg)
2014, No.99841
b. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangandi bidang kepegawaian mengenai pembinaan karierdandisiplinPegawaiAparatur Sipil Negara;
c. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangandi bidang kepegawaian mengenai hak dan pemberhentianPegawaiAparatur Sipil Negara;
d. pelaksanaan penyusunan dokumentasi, publikasi, dan pelayananinformasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
e. pelaksanaan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaansosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangandi bidang kepegawaian;
g. pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dengan unit dan instansi terkait;dan
h. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal164
Direktorat Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangPerencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja PegawaiAparatur SipilNegara;
b. Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangPembinaan Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
c. Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangHak dan Pemberhentian PegawaiAparatur Sipil Negara;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 165
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidangPerencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai AparaturSipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancanganperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenaiperencanaan, pengadaan, penilaian kinerja, dokumentasi, publikasi, danpelayanan informasi peraturan perundang-undangan di bidangkepegawaian.
![Page 42: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/42.jpg)
2014, No.998 42
Pasal 166
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165,Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidangPerencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai AparaturSipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturanperundang-undangan di bidang perencanaan dan pengadaanPegawaiAparatur Sipil Negara; dan
b. penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturanperundang-undangan di bidang penilaian kinerja Pegawai AparaturSipil Negara serta dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasiperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Pasal 167
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangPerencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja PegawaiAparatur SipilNegara terdiri atas:
a. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Perencanaan dan Pengadaan PegawaiAparatur Sipil Negara;dan
b. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Penilaian Kinerja PegawaiAparatur Sipil Negara.
Pasal168
(1) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Perencanaan dan Pengadaan PegawaiAparatur Sipil Negaramempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahanpenyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan dan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyaitugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunanrumusan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian kinerjaPegawai Aparatur Sipil Negara serta dokumentasi, publikasi, danpelayanan informasi peraturan perundang-undangan di bidangkepegawaian.
Pasal 169
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangPembinaan Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyaitugas melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangandi bidang kepegawaian mengenai pembinaan karier, disiplin, serta
![Page 43: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/43.jpg)
2014, No.99843
koordinasi sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Pasal 170
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169,Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangPembinaan Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negaramenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturanperundang-undangan di bidang pembinaan karier; dan
b. penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturanperundang-undangan di bidang disiplin, serta koordinasi pelaksanaansosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
Pasal171
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangPembinaan Karier danDisiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Pembinaan Karier; dan
b. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Disiplin.
Pasal 172
(1) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Pembinaan Karier mempunyai tugas melakukan pengumpulandan pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturanperundang-undangan di bidang pembinaan karier.
(2) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Disiplin mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturanperundang-undangan di bidang disiplin,serta melaksanakansosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
Pasal 173
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangHakdan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugasmelakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian mengenai hak dan pemberhentian Pegawai AparaturSipil Negara, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturanperundang-undangan di bidang kepegawaian.
![Page 44: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/44.jpg)
2014, No.998 44
Pasal 174
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173,Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangHakdan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai hak Pegawai AparaturSipil Negara; dan
b. penyiapan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai pemberhentian PegawaiAparatur Sipil Negara.
Pasal 175
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan BidangHakdan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
b. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal176
(1) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunanrumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hakPegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undanganBidang PemberhentianPegawai Aparatur Sipil Negara mempunyaitugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunanrumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidangpemberhentianpegawai Aparatur Sipil Negara, serta pelaksanaanmonitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidangkepegawaian.
Pasal 177
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Peraturan Perundang-undangan.
Pasal178
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
![Page 45: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/45.jpg)
2014, No.99845
fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 179
(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompokjabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Peraturan Perundang-undangan.
(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 180
(1) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagiantugas dan fungsi BKN di bidang mutasi kepegawaian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.
Pasal 181
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidangpengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dankedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun PejabatNegara dan mantan Pejabat Negara.
Pasal182
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181,Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan,kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dankedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, kepangkatan,mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukanhukum Pegawai Negeri Sipil;
![Page 46: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/46.jpg)
2014, No.998 46
c. perumusan pertimbangan teknis perencanaan di bidang pengadaan,kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dankedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
d. pelaksanaan administrasi pensiun Pejabat Negara dan Mantan PejabatNegara;
e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengadaan,kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dankedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal183
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri atas:
a. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan;
b. Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; dan
c. Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan
Pasal 184
Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakanpemberian Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, menetapkan Kartu Pegawai danKartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil, penyiapan pertimbangan tekniskenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pertimbangan teknis pengangkatanjabatan fungsional jenjang utama, pengalihan anggota TNI/POLRImenjadiPegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI,pemberian persetujuan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, danmutasi lainnya, serta pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 185
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 184, DirektoratPengadaan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemberian Nomor Induk Pegawai untuk Calon PegawaiNegeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat;
b. pelaksanaan penyiapan penetapan Kartu Pegawai dan KartuIsteri/Suami Pegawai Negeri Sipil kementerian dan non kementerian;
![Page 47: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/47.jpg)
2014, No.99847
c. pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan teknispengangkatan jabatan fungsional jenjang utama yang penetapannyamenjadi wewenang Presiden, serta pengalihan anggotaTNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipilmenjadi anggota TNI/POLRI;
d. pelaksanaan penyiapan pemberian persetujuan kenaikan pangkat,pemindahan antar instansi, dan mutasi lainnya yang penetapannyamenjadi wewenang pimpinan instansi/pejabat pembina kepegawaian;
e. pelaksanaan penyiapan penetapan surat keputusan dan pelaksanaanpengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanyapenyederhanaan satuan organisasi Negara;
f. pelaksanaan pemberian dan penetapan nomor pertimbangan dannomor persetujuan serta mencatat/mengendalikan dalam bukuregister/komputer; dan
g. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal 186
Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan terdiri atas:
a. Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan AparaturSipil Negara;
b. Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
c. Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan TinggiUtama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama;
d. Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama;
e. Subbagian Tata Usaha; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 187
Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur SipilNegara mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan,pengendalian, pendistribusian surat dan permintaanNomor Induk Pegawaiuntuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, danpermintaan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, kepangkatan danmutasi, penyampaian Nomor Induk Pegawai, berkas pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil,Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, Kepangkatandan mutasi yang telah diselesaikan ke instansi terkait serta perekamandan pemeliharaan data.
![Page 48: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/48.jpg)
2014, No.998 48
Pasal 188
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187,Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur SipilNegara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pengagendaan,pendistribusian usul surat dan permintaan Nomor Induk Pegawaiuntuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil,dan permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, kenaikanpangkat, peninjauan masa kerja, mutasi lainnya;
b. penyiapan bahan penetapan Nomor Induk Pegawai, pemberian nomorpersetujuan /pertimbangan teknis kenaikan pangkat, peninjauanmasa kerja dan mutasi lainnya, dan cuti diluar tanggungan negara,serta pengangkatan dalam jabatan peneliti;
c. penyiapan bahan penyampaian pertimbangan teknis Kepala BKNkepada Presiden;
d. penyiapan bahan penyampaian Nomor Induk Pegawai, berkaspengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, danpermintaan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami ke instansi terkait;
e. penyiapan bahan penyampaian nota persetujuan ke instansi terkaitdan kantor pembayaran;
f. penyiapan bahan penyampaian surat keputusan pengalihan PegawaiNegeri Sipil; dan
g. penyiapan bahan pelaksanaan perekaman dan pemeliharaan data.
Pasal 189
Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur SipilNegara terdiri atas:
a. Seksi Administrasi Pengadaan;
b. Seksi Administrasi Kepangkatan; dan
c. Seksi Perekaman Data Pengadaan dan Kepangkatan.
Pasal 190
(1) Seksi Administrasi Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahanpelaksanaan penerimaan, pengagendaan, pendistribusian surat danberkas permintaan Nomor Induk Pegawai, permintaan Kartu Pegawaidan Kartu Isteri/Suami, melakukan penetapan Nomor Induk Pegawai,mencatat, mengumpulkan dan memelihara register data, menyusunperangkaan permintaan/penyelesaian pengangkatan Pegawai NegeriSipil, Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami serta menyiapkan danmenyampaikan kembali surat dan berkas yang telah diselesaikankepada instansi terkait.
![Page 49: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/49.jpg)
2014, No.99849
(2) Seksi Administrasi Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahanpelaksanaan penerimaan, dan pendistribusian tentang surat/usulkenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya sertapengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil, menyampaikanpertimbangan teknis, dan nota persetujuan serta surat keputusanyang telah ditetapkan oleh Kepala BKN, Instansi terkait, KantorPembayaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Deputi BidangInformasi Kepegawaian.
(3) Seksi Perekaman Data Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data dan laporantentang surat/usul kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, danmutasi lainnya, pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil,Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil,Penetapan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, koordinasi danpemantauan perekaman data, serta menyiapkan sarana pemeliharaanjaringan komunikasi data dan memperbaiki jaringan.
Pasal 191
Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugasmelakukan penyiapan surat dan menyelesaikan permintaan Nomor IndukPegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai NegeriSipil, serta penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami.
Pasal 192
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191,Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penerimaan, penelitian dan pengendalianpermintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaianKartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami;
b. penyiapan bahan penyelesaian permintaan Nomor Induk PegawaiNegeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil, serta penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami;dan
c. penyiapan bahan penyampaian kembali berkas permintaan NomorInduk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil/Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian Kartu Pegawai dan KartuIsteri/Suami.
Pasal 193
Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Seksi Pengadaan Kementerian; dan
b. Seksi Pengadaan Nonkementerian.
![Page 50: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/50.jpg)
2014, No.998 50
Pasal 194
(1) Seksi Pengadaan Kementerian mempunyai tugas menyiapkan bahanpelaksanaan penerimaan, penghitungan, dan pengendalian sertapenyelesaian berkas permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipiluntuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil,Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, untuk instansi pemerintahKementerian.
(2) Seksi Pengadaan Nonkementerian mempunyai tugas menyiapkanbahan pelaksanaan penerimaan, penghitungan, dan pengendalianserta penyelesaian berkas permintaan Nomor Induk Pegawai NegeriSipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai NegeriSipil, Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami untuk instansipemerintah Nonkementerian serta instansi daerah di lingkunganwilayah kerja seluruh Kantor Regional BKN.
Pasal 195
Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan TinggiUtama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utamamempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian serta menyelesaikansurat-surat keputusan dan usul kenaikan pangkat, kenaikan jabatan,peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya untuk instansi pemerintahkementerian/nonkementerian dan instansi daerah yang ditetapkan olehDeputi Bidang Mutasi Kepegawaian.
Pasal196
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195,Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan TinggiUtama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utamamenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaiansurat, usul kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, peninjauan masakerja, dan mutasi lainnya serta menyelesaikan usulpengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil;
b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, danpenyelesaian surat keputusan pemindahan antar instansi; dan
c. penyiapan bahan pelaksanaan penyampaian kembali usuljawaban/nota persetujuan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan,peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya.
Pasal 197
Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan TinggiUtama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama terdiriatas:
![Page 51: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/51.jpg)
2014, No.99851
a. Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian;
b. Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional UtamaNonkementerian; dan
c. Seksi Mutasi Lain-lain.
Pasal198
(1) Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerianmempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan,penelitian dan penyelesaian surat, surat keputusan dan notapersetujuan kenaikan pangkat dan jabatan untuk instansi pemerintahkementerian.
(2) Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional UtamaNonkementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaanpenerimaan, penelitian dan penyelesaian surat, surat keputusan dannota persetujuan kenaikan pangkat dan jabatan untuk instansipemerintah nonkementerian.
(3) Seksi Mutasi Lain-lain mempunyai tugas menyiapkan bahanpelaksanaan penerimaan, penelitian dan penyelesaian surat, suratkeputusan dan nota persetujuan peninjauan masa kerja, dan mutasilainnya untuk instansi pemerintah kementerian/nonkementerian daninstansi pemerintah daerah.
Pasal199
Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama mempunyai tugasmelakukan penerimaan, penelitian, pengendalian dan penyiapanpertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang kenaikanpangkat Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dalam jabatan fungsionaljenjang utama, pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI.
Pasal200
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utamamenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengendalian dan menyiapan pertimbangan teknisKepala BKN kepada Presiden tentang kenaikan pangkat PegawaiNegeri Sipil;
![Page 52: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/52.jpg)
2014, No.998 52
b. penyiapan bahan pengendalian dan penyiapan pertimbangan teknisKepala BKN kepada Presiden tentang pengangkatan, kenaikan jabatandan pembebasan sementara dalam jabatan fungsional jenjang utama;
c. penyiapan bahan pengendalian dan penyiapan pertimbangan teknisKepala BKN tentang pengalihan anggota TNI/POLRImenjadi PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI; dan
d. penyiapan bahan penyampaian kembali usul/pertimbangan teknis,kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan dan pembebasansementara dalam jabatan fungsional jenjang utama sertapertimbangan teknis Kepala BKN tentang pengalihan anggotaTNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipilmenjadi anggota TNI/POLRI.
Pasal 201
Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utamaterdiri atas:
a. Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian;dan
b. Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional UtamaNonkementerian.
Pasal202
(1) Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerianmempunyai tugas menyiapkanbahan pelaksanaan penerimaan,penelitian dan penyelesaian pertimbangan teknis Kepala BKN kepadaPresiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil,pengangkatan dan kenaikan serta pembebasan sementara untukjabatan fungsional jenjang utama,pengalihan anggotaTNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipilmenjadi anggota TNI/POLRI untuk instansi pemerintah Kementerian.
(2) Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional UtamaNonkementerian mempunyai tugas menyiapkanbahan pelaksanaanpenerimaan, penelitian dan penyelesaian pertimbangan teknis KepalaBKN kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil,pengangkatan dan kenaikan serta pembebasan sementara untukjabatan fungsional jenjang utama, pengalihan anggotaTNI/POLRImenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipilmenjadi anggota TNI/POLRI untuk instansi pemerintahnonkementerian dan instansi pemerintah daerah.
![Page 53: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/53.jpg)
2014, No.99853
Pasal 203
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan.
Pasal204
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatanmempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalmasing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal205
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara
Pasal 206
Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara mempunyaitugas melaksanakan penyiapan pertimbangan, menetapkan pensiunPegawai Negeri Sipil/janda/duda/bagian pensiun janda, melaksanakanpengawasan dan tata usaha pensiun serta menyiapkan penetapanpensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya.
Pasal 207
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206,Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negaramenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yangberpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke bawah yangmencapai Batas Usia Pensiun dengan hak pensiun danjanda/dudanya, penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yangtewas atau cacat karena dinas dan pensiun janda/duda/bagianpensiun janda dan tunjangan;
![Page 54: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/54.jpg)
2014, No.998 54
b. pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepadaPresiden tentang pemberian pensiun PNS Pusat dan Daerah yangberpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c sampaidengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e dan Janda/Dudanyayang penetapan pensiunnya menjadi wewenang Presiden;
c. pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepadaPresiden tentang pemberian pensiun Duta Besar Luar Biasa BerkuasaPenuh;
d. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pemberianpensiun Pegawai Negeri Sipil/Janda/Duda/Bagian pensiun jandayang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
e. pelaksanaan penyiapan penetapan pensiun janda/duda/anak PejabatNegara;
f. pelaksanaan pemberian Nomor Pokok Pensiun Pejabat Negara;
g. pelaksanaan pemberian Nomor Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
h. pelaksanaan pengesahan pendaftaran mutasi keluarga;
i. pelaksanaan penetapan penerbitan petikan II SK Pensiun; dan
j. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal 208
Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terdiri atas:
a. Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipildan PejabatNegara;
b. Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
c. Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai NegeriSipil;
d. Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya;
e. Subbagian Tata Usaha; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal209
Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipildan PejabatNegara mempunyai tugas melakukan administrasi pensiun Pegawai NegeriSipil dan Pejabat Negara, dan perekaman serta pemeliharaan data.
Pasal 210
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209,Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan PejabatNegara menyelenggarakan fungsi:
![Page 55: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/55.jpg)
2014, No.99855
a. penyiapan bahan pengiriman Data Perorangan Calon PenerimaPensiun, penerimaan, pengendalian dan pendistribusian surat, datapensiun, dan usul pensiun pejabat negara dan janda/duda/bagianpensiun janda dan janda/duda/anak Pejabat Negara;
b. penyiapan bahan pencatatan dalam buku agenda;
c. penyiapan bahan pengiriman surat dan surat keputusan kepada yangbersangkutan;
d. penyiapan bahan pengiriman tembusan surat, penetapanpertimbangan ke instansi terkait;
e. penyiapan bahan perekaman dan pemeliharaan data; dan
f. penyiapan bahan penyusunan laporan dan perangkaan pensiun.
Pasal211
Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan PejabatNegara terdiri atas:
a. Seksi Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Administrasi Pensiun Pejabat Negara; dan
c. Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data Pensiun.
Pasal212
(1) Seksi Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pengendalian danpendistribusian surat, Data Perorangan Calon Penerima Pensiun, datausul pensiun janda/duda bagian pensiun janda, tunjangan danpensiun janda/duda pejabat negara, dan mengelola surat/suratkeputusan pensiun, serta penyusunan laporan dan perangkaan datapensiun di lingkungan instansi pemerintah.
(2) Seksi Administrasi Pensiun Pejabat Negara mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pengendalian danpendistribusian surat, data usul pensiun pejabat negara danjanda/duda bagian pensiun janda, tunjangan dan pensiunjanda/duda pejabat negara, dan mengelola surat/surat keputusanpensiun, serta penyusunan laporan dan perangkaan data pensiun dilingkungan instansi pemerintah.
(3) Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data Pensiun mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemantauanperekaman data serta menyiapkan sarana pemeliharaan jaringankomunikasi data dan memperbaiki jaringan.
![Page 56: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/56.jpg)
2014, No.998 56
Pasal213
Subdirektorat Penetapan PensiunPegawai Negeri Sipilmempunyai tugasmelakukan penerimaan, pemeriksaan, dan penetapan pemberian pensiunPegawai Negeri Sipil, pensiun janda/duda/bagian pensiun janda,penetapan kenaikan pangkat pengabdian, penyiapan konsep surat,pengawasan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiunjanda/dudanya yang diterbitkan oleh kementerian dan nonkementerian,penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatanpendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II Surat KeputusanPensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta pemeriksaan tembusansurat keputusan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiunjanda/duda Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh instansiKementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerjaKantor Regional BKN.
Pasal214
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213,Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipilmenyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, danpenetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiunjanda/duda/bagian pensiun janda IV/c ke bawah;
b. penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat pengabdian PegawaiNegeri Sipil;
c. penyiapan bahan penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun;
d. penyiapan bahan pengesahan dan pencatatan pendaftaran mutasikeluarga;
e. penyiapan bahan penerbitan Petikan II Surat Keputusan Pensiun yangditetapkan oleh Kepala BKN; dan
f. penyiapan bahan pemeriksaan tembusan surat keputusan pemberianpensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai NegeriSipil yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansipemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN.
Pasal 215
Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:
a. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian; dan
b. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian.
Pasal 216
(1) Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan,
![Page 57: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/57.jpg)
2014, No.99857
penyelesaian surat, penetapan keputusan pensiun, kenaikan pangkatpengabdian, menyusun dan memelihara tata naskah pensiun,penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatanpendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II Surat Keputusanpensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta memeriksa tembusansurat keputusan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiunjanda/duda Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh instansiKementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayahkerja Kantor Regional BKN.
(2) Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan,penyelesaian surat, penetapan keputusan pensiun, kenaikan pangkatpengabdian, menyusun dan memelihara tata naskah pensiun,penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatanpendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II Surat Keputusanpensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta memeriksa tembusansurat keputusan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiunjanda/duda Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh instansiKementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayahkerja Kantor Regional BKN.
Pasal 217
Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai NegeriSipil mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian, penyelesaiansurat, penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presidententang pemberian pensiun berpangkat Pembina Utama Muda gologanruang IV/c ke atas dan janda/dudanya/bagian pensiun janda/duda,Pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian danpensiun PNS dan janda/dudanya/bagian pensiun janda/duda kepadaPresiden sesuai kewenangannya, menyiapkan konsep surat, melaksanakantata usaha pensiun, mengelola dan memelihara tata naskah pensiun, danmengesahkan/mencatat pendaftaran mutasi keluarga.
Pasal 218
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217,Subdirektorat Penetapan Pertimbangan TeknisPensiun Pegawai Negeri Sipilmelaksanakan fungsi:
a. penyiapan bahan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat,penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentangpemberian pensiun berpangkat Pembina Utama Muda gologan ruangIV/c ke atas dan janda/dudanya/ bagian pensiun janda/duda;
b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkatpengabdian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan
![Page 58: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/58.jpg)
2014, No.998 58
janda/dudanya/bagian pensiun janda/duda kepada Presiden sesuaikewenangannya;
c. penyiapan bahan konsep surat;
d. pelaksanaan tata usaha pensiun;
e. pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun; dan
f. pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga.
Pasal219
Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai NegeriSipil terdiri atas:
a. Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian;dan
b. Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri SipilNonkementerian.
Pasal220
(1) Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerianmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaanpenerimaan, pemeriksaan, penyelesaian surat, penetapan keputusanpertimbangan teknis pensiun, kenaikan pangkat pengabdian danjanda/dudanya/bagian janda/duda kementerian, menyusun danmemelihara tata naskah pensiun, dan pengesahan/pencatatanpendaftaran mutasi keluarga.
(2) Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri SipilNonkementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian surat,penetapan keputusan pertimbangan teknis pensiun, kenaikanpangkat pengabdian dan janda/dudanya/bagian janda/ dudanonkementerian dan pemerintah daerah, menyusun dan memeliharatata naskah pensiun, dan pengesahan/pencatatan pendaftaranmutasi keluarga.
Pasal221
Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya mempunyaitugas melakukan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penetapanpensiun Pejabat Negara eksekutif/noneksekutif danjanda/dudanya/bagian pensiun janda/duda, menyiapkan konsep surat,melaksanakan tata usaha pensiun, mengelola dan memelihara datapensiun pejabat Negara, mengelola dan memelihara tata naskah pensiun,dan mengesahkan/mencatat pendaftaran mutasi keluarga.
![Page 59: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/59.jpg)
2014, No.99859
Pasal222
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221,Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanyamenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaiansurat, penyiapan penetapan pensiun Pejabat Negaraeksekutif/noneksekutif dan janda/dudanya/bagian pensiunjanda/duda;
b. penyiapan konsep surat;
c. penyiapan bahan pengelolaan dan pemeliharaan data pensiun pejabatnegara;
d. penyiapan bahan pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun;dan
e. penyiapan bahan pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasikeluarga.
Pasal223
Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya terdiri atas:
a. Seksi Penyiapan Pensiun Pejabat Negara; dan
b. Seksi Penyiapan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara.
Pasal224
(1) Seksi Penyiapan Pensiun Pejabat Negara mempunyai tugasmenyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaiansurat, penyiapan penetapan pensiun Pejabat Negaraeksekutif/noneksekutif dan janda/dudanya, penyiapan konsep surat,pelaksanaan tata usaha pensiun, pengelolaan dan pemeliharaan datapensiun pejabat negara, pengelolaan dan pemeliharaan tata naskahpensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga.
(2) Seksi Penyiapan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara mempunyaitugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian,penyelesaian surat, penyiapan penetapan pensiun Pejabat Negaraeksekutif/noneksekutif bagian pensiun janda/duda, penyiapankonsep surat, pelaksanaan tata usaha pensiun, pengelolaan danpemeliharaan data pensiun pejabat negara, pengelolaan danpemeliharaan tata naskah pensiun, pengesahan/pencatatanpendaftaran mutasi keluarga.
Pasal225
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta
![Page 60: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/60.jpg)
2014, No.998 60
evaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil danPejabat Negara.
Pasal226
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal227
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipildan Pejabat Negara.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian
Pasal228
Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan statuskepegawaian, penyiapan pertimbangan tewas dan cacat karena dinas,penetapan persetujuan uang duka tewas dan tunjangan cacat karenadinas, penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaianPegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik dan menjadianggota/pengurus partai politik, pemberian persetujuan cuti di luartanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungannegara dan persetujuan mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, penyiapanpertimbangan perubahan penetapan nama dan tanggal lahir, penyiapandan atau penetapan penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai,penetapan persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yangmenjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai NegeriSipil, penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaianbagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Pasal229
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228,Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
![Page 61: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/61.jpg)
2014, No.99861
a. pelaksanaan penyiapan dan atau penetapan pertimbangan statuskepegawaian;
b. pelaksanaan penyiapan pertimbangan tewas dan cacat karena dinas;
c. pelaksanaan penyiapan persetujuan pemberian uang duka tewas dantunjangan cacat karena dinas;
d. pelaksanaan penyiapan dan atau penetapan pertimbangan statuskepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik, danmenjadi anggota/pengurus partai politik;
e. pelaksanaan penyiapan persetujuan pemberian cuti di luartanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di luartanggungan negara, dan persetujuan mempekerjakan kembali bagiPegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luartanggungan negara;
f. pelaksanaan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir;
g. pelaksanaan penyiapan penyelesaian permasalahan Nomor IndukPegawai;
h. pelaksanaan penyiapan persetujuan pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahunmenjadi Pegawai Negeri Sipil;
i. pelaksanaan penyiapan dan atau penetapan pertimbangan statuskepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; dan
j. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal230
Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian;
b. Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal231
Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian mempunyai tugasmenyiapkan bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipilyang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus partai politik,persetujuan pemberian dan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara,persetujuan mempekerjaan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telahselesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, penyiapanpertimbangan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambatlapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
![Page 62: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/62.jpg)
2014, No.998 62
penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai, penyiapan statuskepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Pasal 232
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231,Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian menyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian;
b. penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai NegeriSipil yang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus partaipolitik;
c. penyiapan bahan pemberian persetujuan cuti di luar tanggungannegara, persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara danpersetujuan mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yangtelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
d. penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai NegeriSipil yang terlambat lapor setelah selesai menjalankan cuti di luartanggungan negara;
e. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai;dan
f. penyiapan bahan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja.
Pasal233
Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian terdiri atas:
a. Seksi Analisis Status Kepegawaian; dan
b. Seksi Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian.
Pasal234
(1) Seksi Analisis Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkanbahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapan persetujuan pemberiancuti di luar tanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di luartanggungan negara dan persetujuan mempekerjakan kembali bagiPegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luartanggungan negara, pertimbangan penyelesaian Nomor Induk Pegawaidan permasalahan kepegawaian lainnya serta, pertimbangan statusPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk InstansiPemerintah Kementerian/Nonkementerian dan Instansi PemerintahDaerah.
(2) Seksi Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian mempunyaitugas menyiapkan bahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapanpertimbangan status kepegawaian, pertimbangan penetapan status
![Page 63: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/63.jpg)
2014, No.99863
kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik danmenjadi anggota/pengurus partai politik, dan pertimbangan statuskepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlambat lapor setelah selesaimenjalankan cuti di luar tanggungan negara, serta pertimbanganstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk InstansiPemerintah Kementerian/Nonkementerian dan Instansi PemerintahDaerah.
Pasal235
Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugasmenyiapkan pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan cacatkarena dinas, persetujuan pemberian uang duka tewas dan tunjangancacat karena dinas, dan penyiapan penetapan pertimbangan perubahannama dan tanggal lahir, serta persetujuan pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahunmenjadi Pegawai Negeri Sipil.
Pasal236
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235,Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewasdan cacat karena dinas;
b. penyiapan bahan pemberian persetujuan pemberian uang duka tewasdan tunjangan cacat karena dinas;
c. penyiapan bahan pertimbangan perubahan nama dan tanggal lahir;dan
d. penyiapan bahan pemberian persetujuan pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2(dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Pasal237
Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian terdiri atas:
a. Seksi Analisis Kedudukan Kepegawaian; dan
b. Seksi Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian;
Pasal238
(1) Seksi Analisis Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugasmenyiapkan bahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapan naskahpertimbangan tewas dan cacat karena dinas bagi Pegawai Negeri Sipil,dan persetujuan uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinasuntuk Instansi Pemerintah Kementerian/Nonkementerian danInstansi Pemerintah Daerah.
![Page 64: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/64.jpg)
2014, No.998 64
(2) Seksi Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaianmempunyai tugas menyiapkan bahan penerimaan, pemeriksaan,penyiapan naskah penetapan perubahan nama dan tanggal lahirPegawai Negeri Sipil, dan naskah persetujuan pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil yangmenjalani masa percobaan lebih 2 (dua)tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Instansi PemerintahKementerian/Nonkementerian dan Instansi Pemerintah Daerah.
Pasal239
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Status dan KedudukanKepegawaian.
Pasal 240
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Status dan KedudukanKepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 241
(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompokjabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Status dan KedudukanKepegawaian.
(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 242
(1) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksanasebagian tugas dan fungsi BKN di bidang sistem informasikepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala.
(2) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.
![Page 65: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/65.jpg)
2014, No.99865
Pasal243
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakanteknis di bidang sistem informasi manajemen Kepegawaian.
Pasal 244
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243,Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sisteminformasi manajemen kepegawaian;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemenkepegawaian;
c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem informasimanajemen kepegawaian;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal245
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian terdiri atas:
a. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian;
b. Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
c. Direktorat Arsip Kepegawaian I; dan
d. Direktorat Arsip Kepegawaian II.
Bagian Ketiga
Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
Pasal 246
Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan pelaksanaan perumusan dan perancangan sistem informasiberbasis teknologi informasi, pelaksanaan penerapan standardisasi sistemaplikasi pelayanan kepegawaian nasional berbasis teknologi informasi, danpelaksanaan pengolahan data kepegawaian, serta pelaksanaan diseminasipenerapan office automation.
Pasal 247
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246,Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaianmenyelenggarakan fungsi:
![Page 66: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/66.jpg)
2014, No.998 66
a. perekaman dan penyelesaian permasalahan data kepegawaian;
b. pengolahan data dan informasi kepegawaian;
c. pelaksanaan pelayanan, pertukaran data dan informasi kepegawaian;
d. pelaksanaan perumusan dan analisis pengolahan data;
e. penyusunan sistem pengolahan data dan pengelolaan teknologiinformasi;
f. pelaksanaan rancangan dan analisis pembuatan sistem informasikepegawaian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
g. pelaksanaan analisis dan perancangan kebutuhan akan sisteminformasi dan kapasitas sumber daya teknologi informasi;
h. pelaksanaan koordinasi teknis dan perancangan dalampenyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian;
i. pelaksanaan koordinasi dan integerasi pembuatan dan perancanganprogram aplikasi pengolahan data termasuk data pendukung;
j. perancangan strategi pengelolaan basis data tabel referensi;
k. penyusunan rancangan kebutuhan perlengkapan dan pelaksanaanpemeliharaan peralatan teknologi informasi serta perangkatpendukung;
l. pelaksanaan standardisasi sistem dan program aplikasi pengolahandata serta memberi dukungan pelaksanaannya; dan
m. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal 248
Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengolahan Data;
b. Subdirektorat Informasi Kepegawaian;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 249
Subdirektorat Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan program kerja tahunan, pengolahan database kepegawaian,penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengumpulandata, perekaman data, melaksanakan rekonsiliasi data, analisiskebutuhan sistem informasi dan aplikasi, kapasitas sumber daya teknologiinformasi, penyiapan bahan, evaluasi, pembuatan sistem informasikepegawaian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian secaraberkelanjutan, pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasiberdasarkan hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji
![Page 67: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/67.jpg)
2014, No.99867
program serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak danpenyelesaian permasalahan data.
Pasal 250
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249,Subdirektorat Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengolahan database kepegawaian;
b. pelaksanaan analisis kebutuhan sistem informasi dan aplikasi,analisis kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan bahan,evaluasi, pembuatan sistem informasi kepegawaian danpengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasiberdasarkan hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukanuji program serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak;
d. pelaksanaan pengelolaan dan koordinasi serta pemantauanperekaman data kepegawaian; dan
e. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan koreksi serta koordinasidata kepegawaian.
Pasal 251
Subdirektorat Pengolahan Data terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Database Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Pegawai NegeriSipil; dan
c. Seksi Pengelolaan Database dan Penyelesaian Permasalahan DataKepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil.
Pasal252
(1) Seksi Pengelolaan Database Kepegawaian Pegawai Negeri Sipilmempunyai tugas melakukan pengolahan database kepegawaian,perekaman data, melakukan koordinasi dan pemantauan perekamandata kepegawaian, analisis kebutuhan sistem informasi dan aplikasi,kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan bahan,evaluasi, pembuatan sistem informasi kepegawaian danpengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan,pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi berdasarkan hasilanalisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji program sertapemberian bantuan konsultasi perangkat lunak.
(2) Seksi Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Pegawai NegeriSipil mempunyai tugas melakukan penyelesaian permasalahan dankoreksi serta koordinasi data kepegawaian.
![Page 68: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/68.jpg)
2014, No.998 68
(3) Seksi Pengelolaan Database dan Penyelesaian Permasalahan DataKepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukanpengolahan database kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, perekamandata kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil, koordinasi, pemantauanperekaman data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, analisis kebutuhanakan sistem informasi dan aplikasi, kapasitas sumber daya teknologiinformasi, penyiapan bahan, evaluasi, pembuatan sistem informasikepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil, pengembangan sisteminformasi kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil secara berkelanjutan,pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi berdasarkan hasilanalisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji program sertapemberian bantuan konsultasi perangkat lunak, penyelesaianpermasalahan dan koreksi serta koordinasi data kepegawaian NonPegawai Negeri Sipil.
Pasal 253
Subdirektorat Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanpelayanan, dan pertukaran data dan informasi kepegawaian,pengumpulan, pengembangan dan melaksanakan pemeliharaan data tabelreferensi, serta penyusunan strategi, analisis, pemeliharaan, mengolah danpemberian bantuan konsultasi pengelolaan basis data tabel referensi.
Pasal254
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253,Subdirektorat Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan data dan informasi kepegawaian, diseminasi, danpertukaran informasi kepegawaian antar instansi;
b. pelaksanaan verifikasi data, pencetakan dan pendistribusian KartuPegawai Elektronik;
c. pelaksanaan pengumpulan, pengembangan dan pemeliharaan datatabel referensi; dan
d. pelaksanaan penyusunan strategi, analisis, pemeliharaan, mengolahdan pemberian bantuan konsultasi pengelolaan basis data tabelreferensi.
Pasal 255
Subdirektorat Informasi Kepegawaian terdiri atas:
a. Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel ReferensiKepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel ReferensiKepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil; dan
c. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik.
![Page 69: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/69.jpg)
2014, No.99869
Pasal 256
(1) Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel ReferensiKepegawaian Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyiapkan danmelaksanakan pelayanan permintaan data dan informasi kepegawaianPegawai Negeri Sipil, diseminasi, dan pertukaran informasikepegawaian Pegawai Negeri Sipil antar instansi, pelaksanaanpengumpulan pengembangan dan pemeliharaan data tabel referensi.
(2) Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel ReferensiKepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyiapkandan melaksanakan pelayanan permintaan data dan informasikepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil, diseminasi, dan pertukaraninformasi kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil antar instansi,pelaksanaan pengumpulan pengembangan dan pemeliharaan datatabel referensi.
(3) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronikmempunyai tugas melaksanakan verifikasi data, pengembangansistem, pencetakan, pendistribusian, dan pemanfaatan Kartu PegawaiElektronik.
Pasal257
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengolahan Data dan InformasiKepegawaian.
Pasal 258
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengolahan Data danInformasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuaidengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal259
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengolahan Data danInformasi Kepegawaian.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
![Page 70: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/70.jpg)
2014, No.998 70
Bagian Keempat
Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Pasal 260
Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaianmempunyai tugasmelaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perangkat dan sistemkomputer induk, jaringan komputer, serta sistem informasi.
Pasal 261
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260,Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaianmenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan perangkat dan sistem komputer induk;
b. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer;
c. pelaksanaan pengembangan sistem informasi; dan
d. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal262
Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi;
b. Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi;
c. Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 263
Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugasmelaksanakan pengembangan perangkat dan sistem komputer induk,penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaanpembangunan, pengujian, dan pengembangan sistem aplikasi berdasarkanhasil analisis, dan melakukan uji program serta standardisasi pelayananteknologi kepegawaian.
Pasal 264
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263,Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi menyelenggarakanfungsi:
a. pelaksanaan pengembangan perangkat komputer induk;
b. pelaksanaan pengembangan sistem komputer induk;
![Page 71: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/71.jpg)
2014, No.99871
c. pelaksanaan pengaturan pengguna komputer induk, kewenanganpengguna basis data;
d. pelaksanaan koordinasi teknik dengan unit pengelola aplikasimanajemen kepegawaian dan jaringan komputer; dan
e. pelaksanaan penyusunan standardisasi pelayanan teknologikepegawaian.
Pasal265
Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Perangkat Komputer Induk;
b. Seksi Pengelolaan Sistem dan Jaringan; dan
c. Seksi Pengembangan dan Standardisasi Teknologi Kepegawaian.
Pasal 266
(1) Seksi Pengelolaan Perangkat Komputer Induk mempunyai tugasmelakukan pengembangan perangkat komputer induk.
(2) Seksi Pengelolaan Sistem dan Jaringan mempunyai tugas melakukanpengembangan sistem komputer induk, pengaturan penggunakomputer induk, kewenangan pengguna basis data, pengembanganjaringan komputer, pemeliharaan sistem dan jaringan komputer, sertapengelolaan akses jaringan dan administrasi Internet Protokol.
(3) Seksi Pengembangan dan Standardisasi Teknologi Kepegawaianmempunyai tugas melakukan penyusunan pengembangan danstandardisasi teknologi kepegawaian.
Pasal 267
Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai tugasmelaksanakan pengembangan jaringan komputer dan pemeliharaansistem dan jaringan komputer.
Pasal 268
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267,Subdirektorat Jaringan Komputer menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan jaringan komputer; dan
b. pelaksanaan pemeliharaan sistem dan jaringan komputer.
Pasal 269
Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri atas :
a. Seksi Pemanfaatan Media Informasi; dan
b. Seksi Integrasi Sistem Informasi.
![Page 72: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/72.jpg)
2014, No.998 72
Pasal 270
(1) Seksi Pemanfaatan Media Informasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan rumusan pengembangan dan analisis aplikasikepegawaian dan media informasi.
(2) Seksi Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukanintegrasi sistem kepegawaian internal dan eksternal.
Pasal 271
Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi mempunyai tugasmelaksanakan pengembangan layanan sistem informasi manajemenkepegawaian.
Pasal 272
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271,Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayananteknis informasi; dan
b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan,pelayanan teknologi kepegawaian dan sistem jaringan.
Pasal 273
Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi terdiri atas:
a. Seksi Layanan Teknis Informasi; dan
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
Pasal 274
(1) Seksi Layanan Teknis Informasi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan sistem layanan teknis informasi.
(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukanmonitoring pelaksanaan pengembangan, pelayanan teknologikepegawaian dan sistem jaringan di lingkungan BKN.
Pasal275
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengembangan Sistem InformasiKepegawaian.
Pasal276
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengembangan SistemInformasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuaidengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
![Page 73: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/73.jpg)
2014, No.99873
Pasal 277
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengembangan SistemInformasi Kepegawaian.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Direktorat Arsip Kepegawaian I
Pasal278
Direktorat Arsip Kepegawaian I mempunyai tugas melaksanakanpengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian, melaksanakanperekaman, penyimpanan dan pemeliharaan serta pelayanan informasiarsip kepegawaian.
Pasal279
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278,Direktorat Arsip Kepegawaian I menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;
b. pelaksanaan perekaman arsip kepegawaian;
c. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;
d. pemberian pelayanan fasilitasi informasi pengelolaan arsipkepegawaian;
e. pemberian pelayanan informasi arsip kepegawaian ;dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal 280
Direktorat Arsip Kepegawaian I terdiri atas:
a. Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik;
b. Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A;
c. Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
![Page 74: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/74.jpg)
2014, No.998 74
Pasal 281
Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi, pengendalian, penerimaan arsip kepegawaian,verifikasi, pendistribusian arsip kepegawaian dan pengelolaan arsipkepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsip kepegawaianelektronik.
Pasal282
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281,Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaanpenerimaan serta pendistribusian arsip kepegawaian;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian verifikasi sertapengelolaan arsip kepegawaian elektronik; dan
c. penyiapan bahan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.
Pasal 283
Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik terdiri atas:
a. Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian; dan
b. Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik.
Pasal 284
(1) Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian mempunyaitugas melakukan penerimaan, pengelompokkan, pengendalian,verifikasi arsip kepegawaian dan mendistribusikan arsipkepegawaian.
(2) Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugasmenyiapkan formulir kendali scanning, melaksanakan scanning arsipkepegawaian, melaksanakan validasi image arsip, dan pemutakhiranarsip kepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsipkepegawaian elektronik.
Pasal285
Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A mempunyai tugas melaksanakan,mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan,perekaman arsip kepegawaian , mengkoordinasikan pemeliharaan arsipkepegawaian dan sarana pendukung, mengkoordinasikan penyelesaianpermasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaanarsip kepegawaian serta melaksanakan pelayanan informasi arsipkepegawaian.
![Page 75: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/75.jpg)
2014, No.99875
Pasal286
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285,Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawaian;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan arsipkepegawaian;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsipkepegawaian sarana pendukung;
d. penyiapan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;
e. mempasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
f. penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.
Pasal287
Subdirektorat Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A terdiri atas:
a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/1; dan
b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/2;
Pasal288
Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A/1 dan Seksi Perekaman danArsip Kepegawaian I.A/2, mempunyai tugas melakukan penerimaan danperekaman arsip kepegawaian, melakukan pencatatan arsip kepegawaiankedalam kartu induk dan daftar isi, melakukan penyelesaianpermasalahan arsip kepegawaian, menyimpan dan memelihara arsipkepegawaian ke dalam tata naskah, dan melakukan pelayanan informasiarsip kepegawaian.
Pasal289
Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B, mempunyai tugas melaksanakan,mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan,perekaman arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pemeliharaan arsipkepegawaian dan sarana pendukung, mengkoordinasikan penyelesaianpermasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaanarsip kepegawaian serta melaksanakan pelayanan informasi arsipkepegawaian.
Pasal290
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289,Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawaian;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan arsipkepegawaian;
![Page 76: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/76.jpg)
2014, No.998 76
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsipkepegawian sarana pendukung;
d. penyiapan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;
e. memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
f. penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.
Pasal291
Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B terdiri atas:
a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.B/1; dan
b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.B/2.
Pasal292
Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.B/1 dan Seksi Perekaman danArsip Kepegawaian I.B/2, mempunyai tugas melakukan penerimaan danperekaman arsip kepegawaian , melakukan pencatatan arsip kepegawaiankedalam kartu induk dan daftar isi, melakukan penyelesaianpermasalahan arsip kepegawaian, menyimpan dan memelihara arsipkepegawaian ke dalam tata naskah, dan melakukan pelayanan informasiarsip kepegawaian.
Pasal 293
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Arsip Kepegawaian I.
Pasal 294
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Arsip Kepegawaian Imempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalmasing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 295
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Arsip Kepegawaian I.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
![Page 77: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/77.jpg)
2014, No.99877
Bagian Keenam
Direktorat Arsip Kepegawaian II
Pasal 296
Direktorat Arsip Kepegawaian II mempunyai tugas melaksanakanpengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian,melaksanakanperekaman, penyimpanan dan pemeliharaan serta pelayanan informasiarsip kepegawaian.
Pasal 297
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296,Direktorat Arsip Kepegawaian II menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;
b. pelaksanaan perekaman arsip kepegawaian;
c. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;
d. pemberian pelayanan fasilitasi informasi pengelolaan arsipkepegawaian;
e. pemberian pelayanan informasi arsip kepegawaian ; dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal 298
Direktorat Arsip Kepegawaian II terdiri atas:
a. Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik;
b. Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A;
c. Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 299
Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugasmelaksanakan koordinasi, pengendalian,penerimaan arsip kepegawaian,verifikasi, pendistribusian arsip kepegawaian dan pengelolaan arsipkepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsip kepegawaianelektronik.
Pasal 300
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299,Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaanpenerimaan serta pendistribusian arsip kepegawaian;
![Page 78: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/78.jpg)
2014, No.998 78
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian verifikasi sertapengelolaan arsip kepegawaian elektronik; dan
c. penyiapan bahan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.
Pasal 301
Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik terdiri atas:
a. Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian; dan
b. Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik.
Pasal 302
(1) Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian mempunyaitugas melakukan penerimaan, pengelompokkan, pengendalian,verifikasi arsip kepegawaian dan mendistribusikan arsipkepegawaian.
(2) Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugasmenyiapkan formulir kendali scanning, melaksanakan scanning arsipkepegawaian, melaksanakan validasi image arsip, dan pemuktakhiranarsip kepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsipkepegawaian elektronik.
Pasal 303
Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A mempunyai tugas melaksanakanmengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan,perekaman arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pemeliharaan arsipkepegawaian dan sarana pendukung, mengkoordinasikan penyelesaianpermasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaanarsip kepegawaian serta melaksanakan pelayanan informasi arsipkepegawaian.
Pasal 304
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303,Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawaian;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan arsipkepegawaian;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsipkepegawaian sarana pendukung;
d. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;
e. memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian ; dan
f. penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.
![Page 79: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/79.jpg)
2014, No.99879
Pasal 305
Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A terdiri atas:
a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.A/1; dan
b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.A/2.
Pasal 306
Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.A/1 dan Seksi Perekaman danArsip Kepegawaian II.A/2, mempunyai tugas melakukan penerimaan danperekaman arsip kepegawaian , melakukan pencatatan arsip kepegawaiankedalam kartu induk dan daftar isi, melakukan penyelesaianpermasalahan arsip kepegawaian, menyimpan dan memelihara arsipkepegawaian ke dalam tata naskah, dan melakukan pelayanan informasiarsip kepegawian.
Pasal 307
Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B mempunyai tugas melaksanakanmengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan,perekaman arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pemeliharaan arsipkepegawaian dan permasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasiinformasi pengelolaan arsip kepegawaian serta melaksanakan pelayananinformasi arsip kepegawaian.
Pasal 308
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307,Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawian;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan arsipkepegawaian;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsipkepegawaian sarana pendukung;
d. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;
e. memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
f. penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.
Pasal 309
Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B terdiri atas:
a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B/1; dan
b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B/2.
![Page 80: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/80.jpg)
2014, No.998 80
Pasal 310
Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B/1 dan Seksi Perekaman danArsip Kepegawaian II.B/2 mempunyai tugas melakukan penerimaan danperekaman arsip kepegawaian, melakukan pencatatan arsip kepegawaiankedalam kartu induk dan daftar isi,melakukan penyelesaian permasalahanarsip kepegawaian, menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian kedalam tata naskah, dan melakukan pelayanan informasi arsipkepegawaian.
Pasal 311
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian II.
Pasal 312
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengelolaan ArsipKepegawaian II mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 313
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengelolaan ArsipKepegawaian II.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 314
(1) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksanasebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pengawasan danpengendalian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala.
![Page 81: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/81.jpg)
2014, No.99881
(2) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Deputi.
Pasal315
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknispengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etikdan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil,serta jabatan fungsional.
Pasal 316
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315,Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan danpengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin,formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, sertajabatan fungsional;
b. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian dibidangmutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi,kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatanfungsional;
c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan danpengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin,formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, sertajabatan fungsional
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 317
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas:
a. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan,dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan;
b. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
c. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan,Kesejahteraan, dan Kinerja; dan
d. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
![Page 82: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/82.jpg)
2014, No.998 82
Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi,Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan
Pasal318
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, danPasca Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengawasandan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangformasi, pengadaan, pasca pendidikan dan pelatihan, melakukanmonitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan, danmembuat rekomendasi serta membuat laporan dan evaluasi.
Pasal 319
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318,Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, danPasca Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan dibidang formasi;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan dibidang pengadaan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan dibidang pasca pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasantahunan;
e. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal 320
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, danPasca Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi,Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I;
b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi,Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 321
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaandan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I dan SubdirektoratPengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca
![Page 83: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/83.jpg)
2014, No.99883
Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakanpengawasan, bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahankepegawaian serta memantau tindak lanjut penyelesaian permasalahankepegawaian di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaanpendidikan dan pelatihan.
Pasal 322
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321,Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaandan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I dan SubdirektoratPengawasan Dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan PascaPendidikan dan Pelatihan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaanperaturan perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan danpasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang formasi, pengadaan dan pascapelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan danpelatihan;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaianpermasalahan kepegawaian di bidang formasi, pengadaan dan pascapelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian danbimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangformasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Pasal 323
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengawasan dan PengendalianBidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan.
Pasal 324
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan danPengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan danPelatihan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatanfungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
![Page 84: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/84.jpg)
2014, No.998 84
Pasal 325
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengawasan danPengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan danPelatihan;
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
Pasal 326
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan danPengangkatan, Pemberhentian Dalam Jabatan mempunyai tugasmelakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kepangkatan, penangkatan, danpemberhentian dalam jabatan, melakukan monitoring dan evaluasiprogram kegiatan pengawasan tahunan, dan membuat rekomendasi sertamembuat laporan dan evaluasi.
Pasal 327
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326,Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Kepangkatan dan Pengangkatan,Pemberhentian Dalam Jabatan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kepangkatan dan pengangkatan;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang pemberhentian dalam jabatan;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasantahunan;
d. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
e. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal 328
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan terdiri atas:
![Page 85: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/85.jpg)
2014, No.99885
a. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I;
b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah II;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal329
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I danSubdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah II mempunyaitugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi sertamemantau tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kepangkatan dan, pengangkatan, dan pemberhentian dalamjabatan.
Pasal 330
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329,Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I danSubdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah IImenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaanperaturan perundang-undangan di bidang kepangkatan,pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kepangkatan, pengangkatan danpemberhentian dalam jabatan;
c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalamjabatan;
d. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaianpermasalahan kepegawaian bidang kepangkatan, pengangkatan danpemberhentian dalam jabatan; dan
e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian danbimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangkepangkatan dan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan.
![Page 86: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/86.jpg)
2014, No.998 86
Pasal 331
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengawasan dan PengendalianBidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan.
Pasal332
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan danPengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan PemberhentianDalam Jabatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal333
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengawasan danPengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan danPemberhentian Dalam Jabatan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan,Kesejahteraan, dan Kinerja
Pasal 334
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan,Kesejahteraan, dan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengawasan danpengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang gaji,tunjangan, dan kesejahteraan, serta kinerja, melakukan monitoring danevaluasi program kegiatan pengawasan tahunan, dan membuatrekomendasi serta membuat laporan dan evaluasi.
Pasal 335
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334,Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan,Kesejahteraan, dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
![Page 87: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/87.jpg)
2014, No.99887
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang gaji;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang tunjangan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan dibidang kesejahteraan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kinerja;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasantahunan;
f. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
g. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal336
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan,Kesejahteraan dan Kinerja terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji danTunjangan;
b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraandan Kinerja;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 337
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji dan Tunjanganmempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasidalam penyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau tindaklanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang gaji dantunjangan.
Pasal 338
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337,Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji dan Tunjanganmenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaanperaturan perundang-undangan di bidang gaji dan tunjangan;
b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang gaji dan tunjangan;
c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang gaji dan tunjangan;
![Page 88: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/88.jpg)
2014, No.998 88
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaianpermasalahan kepegawaian bidang gaji dan tunjangan; dan
e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian danbimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidanggaji dan tunjangan.
Pasal 339
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan danKinerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dankoordinasi dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian sertamemantau tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian dikesejahteraan dan kinerja.
Pasal 340
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339,Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan danKinerja menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaanperaturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan dan kinerja;
b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kesejahteraan dan kinerja;
c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kesejahteraan dan kinerja;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaianpermasalahan kepegawaian bidang kesejahteraan dan kinerja; dan
e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian danbimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangkesejahteraan dan kinerja.
Pasal 341
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengawasan dan PengendalianBidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja.
Pasal 342
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan danPengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerjamempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalmasing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
![Page 89: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/89.jpg)
2014, No.99889
Pasal 343
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengawasan danPengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Pasal 344
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugasmelakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kode etik, dan disiplin, sertapemberhentian dan pensiun, melakukan monitoring dan evaluasi programkegiatan pengawasan tahunan, dan membuat rekomendasi serta membuatlaporan dan evaluasi.
Pasal 345
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344,Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan,Kesejahteraan, dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kode etik;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang disiplin;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan dibidang pemberhentian dan pensiun;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kinerja;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasantahunan;
f. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
![Page 90: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/90.jpg)
2014, No.998 90
g. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.
Pasal346
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik,Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I;
b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik,Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah II;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 347
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I danSubdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah II mempunyaitugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi dalampenyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau tindak lanjutpenyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin,pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 348
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347,Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I danSubdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah IImenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaanperaturan perundang-undangan di bidang kode etik, disiplin,pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian danpensiun Pegawai Negeri Sipil;
c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian dibidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai NegeriSipil;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaianpermasalahan kepegawaian bidang kode etik, disiplin, pemberhentiandan pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
![Page 91: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/91.jpg)
2014, No.99891
e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian danbimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangkode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 349
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Direktorat Pengawasan dan PengendalianBidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai NegeriSipil.
Pasal 350
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan danPengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan PensiunPegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 351
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Direktorat Pengawasan danPengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan PensiunPegawai Negeri Sipil;
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PUSAT PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 352
(1) Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi adalah unsurpendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.
(2) Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi dipimpin oleh KepalaPusat.
![Page 92: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/92.jpg)
2014, No.998 92
Pasal 353
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, danpertimbangan formasi pegawai, serta standardisasi dan kompetensijabatan.
Pasal 354
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353,Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis dan pengolahan data kebutuhan pegawaiAparatur Sipil Negara;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pertimbangan formasi pegawaiAparatur Sipil Negara;
c. pelaksanaan analisis jabatan serta penyiapan bahan perumusanstandardisasi dan kompetensi jabatan;
d. memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, penyusunanformasi, analisis jabatan, penyusunan standardisasi dan kompetensijabatan;
e. pemantauan dan evaluasi kebijakan analisis kebutuhan pegawai,penyusunan formasi, analisis jabatan, penyusunan standardisasi dankompetensi jabatan; dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal355
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi terdiri atas:
a. Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
b. Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara;
c. Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 356
Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugasmelaksanakan analisis dan mengolah data kebutuhan aparatur sipilnegara, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan analisiskebutuhan aparatur sipil negara.
![Page 93: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/93.jpg)
2014, No.99893
Pasal 357
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356,Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakanfungsi:
a. pelaksanaan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
b. pengumpulan dan pengelolaan data kebutuhan aparatur sipil negara;dan
c. pemantauan, evaluasi dan memberikan fasilitas pelaksanaan analisiskebutuhan aparatur sipil negara.
Pasal 358
Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
b. Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja; dan
c. Subbidang Pengolahan Data Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.
Pasal 359
(1) Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugasmelakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan pegawai sertamemfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
(2) Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisiskebutuhan serta memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhanPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
(3) Subbidang Pengolahan Data Kebutuhan Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan datakebutuhan aparatur sipil negara.
Pasal 360
Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan teknis penetapanformasi Aparatur Sipil Negara dan ikatan dinas serta memfasilitasi,memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pegawai AparaturSipil Negara.
Pasal 361
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360,Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negaramenyelenggarakan fungsi:
![Page 94: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/94.jpg)
2014, No.998 94
a. penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi AparaturSipil Negara dan ikatan dinas instansi pusat;
b. penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi AparaturSipil Negara instansi daerah; dan
c. pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan formasipegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 362
Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara terdiriatas:
a. Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi AparaturSipil Negara Instansi Pusat; dan
b. Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan FormasiAparaturSipil Negara Instansi Daerah.
Pasal 363
(1) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi InstansiAparatur Sipil Negara Pusat mempunyai tugas melakukanpengumpulan dan penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapanformasi, pemantauan, dan evaluasi serta fasilitasi pelaksanaanperencanaan formasi pegawai Aparatur Sipil Negaradan ikatan dinasinstansi pusat;
(2) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi AparaturSipil Negara Instansi Daerah mempunyai tugas melakukanpengumpulan dan penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapanformasi, pemantauan, dan evaluasi serta fasilitasi pelaksanaanperencanaan formasi pegawai Aparatur Sipil Negara instansi daerah.
Pasal 364
Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan mempunyai tugas melakukananalisis jabatan, penyusunan standardisasi dan kompetensi jabatan.
Pasal 365
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364,Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan;
b. penyiapan bahan perumusan standardisasi dan kompetensi jabatan;
c. memfasilitasi pelaksanaan analisis, standardisasi dan kompetensijabatan; dan
d. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil analisis, standardisasidan kompetensi jabatan.
![Page 95: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/95.jpg)
2014, No.99895
Pasal 366
Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan terdiri atas:
a. Subbidang Penyusunan Standardisasi Informasi Jabatan;
b. Subbidang Penyusunan Standardisasi Kompetensi Jabatan; dan
c. Subbidang Penyusunan Standardisasi Klasifikasi Jabatan.
Pasal 367
(1) Subbidang Penyusunan Standardisasi Informasi Jabatan mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan analisisjabatan, dan memfasilitasi, serta pemantauan dan evaluasipemanfaatan hasil analisis jabatan.
(2) Subbidang Penyusunan Standardisasi Kompetensi Jabatanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusanstandardisasi dan kompetensi jabatan, dan memfasilitasi, sertapemantauan dan evaluasi pemanfaatan standardisasi dan kompetensijabatan.
(3) Subbidang Penyusunan Standardisasi Klasifikasi Jabatan mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan perumusan klasifikasi jabatan,dan memfasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatanklasifikasi jabatan.
Pasal368
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan padaPusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi.
Pasal 369
Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Perencanaan Kepegawaian danFormasi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatanfungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 370
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Pusat Perencanaan Kepegawaian danFormasi;
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
![Page 96: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/96.jpg)
2014, No.998 96
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal371
(1) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian adalahmelaksanakan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.
(2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dipimpin olehKepala Pusat.
Pasal 372
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidangpembinaan jabatan fungsional kepegawaian.
Pasal 373
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372,Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pertimbanganpengangkatan jabatan fungsional kepegawaian;
b. pelaksanaan sertifikasi, akreditasi dan pemberdayaan jabatanfungsional kepegawaian;
c. pelaksanaan penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit jabatanfungsional kepegawaian yang menjadi kewenangan Instansi Pembina;dan
d. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian; dan
e. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 374
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
b. Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian;
![Page 97: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/97.jpg)
2014, No.99897
c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan FungsionalKepegawaian;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 375
Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit,penyiapan bahan rumusan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dansertifikasi, serta penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatanjabatan fungsional kepegawaian.
Pasal 376
Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 375,Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian menyelenggarakanfungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian serta penetapan angka kreditjabatan fungsional kepegawaian;
b. pelaksanaan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan standardisasi,akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional kepegawaian; dan
c. pelaksanaan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan dalamjabatan fungsional kepegawaian.
Pasal 377
Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi JabatanFungsional Kepegawaian;
b. Subbidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian;dan
c. Subbidang Pertimbangan Pengangkatan Jabatan FungsionalKepegawaian.
Pasal 378
(1) Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi JabatanFungsional Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan rumusan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasijabatan fungsional kepegawaian.
(2) Subbidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaianmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian danpenetapan angka kredit jabatan fungsional kepegawaian.
![Page 98: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/98.jpg)
2014, No.998 98
(3) Subbidang Pertimbangan Pengangkatan Jabatan FungsionalKepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanrumusan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsionalkepegawaian.
Pasal 379
Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaianmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaanbimbingan serta pengembangan jabatan fungsional kepegawaian.
Pasal 380
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379,Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaianmelaksanakan fungsi:
a. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan sertabimbingan jabatan Analis Kepegawaian;
b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan sertabimbingan jabatan Auditor Kepegawaian; dan
c. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan sertabimbingan jabatan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.
Pasal 381
Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiriatas:
a. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Analis Kepegawaian;
b. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Auditor Kepegawaian; dan
c. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Assessor Sumber DayaManusia Aparatur.
Pasal 382
(1) Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Analis Kepegawaianmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan danpelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan AnalisKepegawaian.
(2) Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Auditor Kepegawaianmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan danpelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan AuditorKepegawaian.
(3) Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Assessor Sumber DayaManusia Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanrumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatanAssessor Sumber Daya Manusia Aparatur.
![Page 99: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/99.jpg)
2014, No.99899
Pasal 383
Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaianmempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemetaan, pengelolaan danpengembangan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian sertamonitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatanfungsional kepegawaian.
Pasal 384
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383,Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaianmenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan jabatan fungsionalkepegawaian;
b. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsionalkepegawaian; dan
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi sertapenyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian.
Pasal385
Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaianterdiri atas:
a. Subbidang Pengolahan Data Jabatan Fungsional Kepegawaian; dan
b. Subbidang Informasi dan Laporan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
Pasal 386
(1) Subbidang Pengolahan Data Jabatan Fungsional Kepegawaianmempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan sisteminformasi jabatan fungsional kepegawaian.
(2) Subbidang Informasi dan Laporan Jabatan Fungsional Kepegawaianmempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemetaan jabatanfungsional kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan monitoring,evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsionalkepegawaian.
Pasal387
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Pusat Pembinaan Jabatan FungsionalKepegawaian.
![Page 100: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/100.jpg)
2014, No.998 100
Pasal 388
Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pembinaan Jabatan FungsionalKepegawaian masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 389
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Pusat Pembinaan Jabatan FungsionalKepegawaian;
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN APARATUR SIPILNEGARA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal390
(1) Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara adalahunsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKN melalui SekretarisUtama.
(2) Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negaradipimpin oleh Kepala Pusat.
Pasal391
Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara mempunyaitugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem rekrutmen danpengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan fasilitasipenyelenggaraan seleksi.
Pasal392
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391,Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negaramelaksanakan fungsi:
![Page 101: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/101.jpg)
2014, No.998101
a. penyusunan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan seleksi pegawai;
b. pembangunan dan pengembangan teknologi informasi sistem seleksi;
c. memfasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasardan kompetensi kepegawaian;
d. pemantauan dan evaluasi materi kompetensi, teknologi informasi, danpenyelenggaran seleksi; dan
e. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal393
Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen;
b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi;
c. Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal394
Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen mempunyai tugas menyusunsistem standardisasi, prosedur rekrutmen dan seleksi, menyusun kisi-kisi,serta mengelola soal ujian.
Pasal 395
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394,Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis standardisasi dan prosedurrekrutmen dan seleksi pegawai;
b. pelaksanaan penyiapan kisi-kisi dan materi kompetensi dasar dankompetensi kepegawaian;
c. pelaksanaan penyiapan validasi materi kompetensi dasar dankompetensi kepegawaian;
d. pelaksanaan penyiapan evaluasi materi kompetensi dasar dankompetensi kepegawaian; dan
e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tes kompetensi dasar dankompetensi kepegawaian.
Pasal 396
Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen terdiri atas:
![Page 102: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/102.jpg)
2014, No.998 102
a. Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen; dan
b. Subbidang Materi Kompetensi.
Pasal 397
(1) Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen mempunyai tugasmenyiapkan bahan kebijakan teknis standar dan prosedur sistemrekrutmen dan seleksi pegawai.
(2) Subbidang Materi Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan kisi-kisidan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian,melakukan validasi dan finalisasi materi soal kompetensi dasar dankompetensi kepegawaian, dan melaksanakan entri soal, evaluasi, dananalisis kelayakan materi kompetensi.
Pasal 398
Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi mempunyai tugasmelakukan pengelolaan aplikasi sistem seleksi serta pengelolaan danpemeliharaan database soal ujian kompetensi.
Pasal399
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398,Bidang Pengelolaan teknologi Informasi Seleksi melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis terhadap program aplikasi seleksi, database,perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware), sertasistem dan jaringan yang digunakan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan aplikasi seleksi,database, perangkat keras (hardware), serta sistem dan jaringanberdasarkan hasil analisis;
c. pelaksanaan pengelolaan akses jaringan dan administrasi IdentityPersonal Address;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan teknologi informasi seleksi;
e. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujiankompetensi;
f. memfasilitasi aplikasi dan jaringan komputer; dan
g. pemantauan dan evaluasi penggunaan teknologi informasi seleksi.
Pasal 400
Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi terdiri atas:
a. Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi; dan
b. Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database.
![Page 103: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/103.jpg)
2014, No.998103
Pasal 401
(1) Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi mempunyai tugasmelakukan pengelolaan, analisis, dan evaluasi, serta menyiapkanbahan pengembangan sistem informasi dan program aplikasi sistemseleksi.
(2) Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database mempunyai tugasmelakukan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian,perangkat keras (hardware), sistem operasi komputer, dan jaringankomputer.
Pasal 402
Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi mempunyai tugasmelaksanakan pelayanan dan administrasi seleksi, memfasilitasi dan/ataupenyelenggaraan dan pengolahan seleksi, serta sertifikasi dan pelaporanseleksi.
Pasal 403
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402,Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan pelayanan teknis dan administrasi seleksikompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
b. penyediaan informasi, memfasilitasi dan/atau penyelenggaraan seleksikompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
c. penyiapan memfasilitasi dan/atau penyelenggaraan dan pengolahanseleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
d. pelaksanaan penyiapan sertifikat kelulusan kompetensi dasar dankompetensi kepegawaian; dan
e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan seleksi kompetensi dasardan kompetensi kepegawaian.
Pasal 404
Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi terdiri atas:
a. Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi;
b. Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi; dan
c. Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi.
Pasal 405
(1) Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi mempunyai tugasmelaksanakan pelayanan teknis dan administrasi seleksi danmenyediakan informasi dan fasilitasi dan/atau penyelenggaraanseleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
![Page 104: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/104.jpg)
2014, No.998 104
(2) Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi mempunyaitugas melaksanakan registrasi, pemberian kode data peserta,penyusunan skema, dan pengawasan pelaksanaan seleksi;
(3) Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan, sertapengelolaan laporan dan evaluasi seleksi kompetensi dasar dankompetensi kepegawaian.
Pasal 406
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen.
Pasal407
Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengembangan SistemRekrutmen Aparatur Sipil Negara masing-masing sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal 408
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Pusat Pengembangan Sistem RekrutmenAparatur Sipil Negara.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 409
(1) Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara adalah unsurpendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.
(2) Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara dipimpin olehKepala Pusat.
![Page 105: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/105.jpg)
2014, No.998105
Pasal 410
Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugasmelaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi danpotensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan standarpenilaian kompetensi, akreditasi lembaga penilaian
kompetensi,melakukan monitoring dan evaluasi hasil penilaiankompetensi dan potensiAparatur Sipil Negara.
Pasal 411
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410,Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakanfungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensiAparatur Sipil Negara;
b. pelaksanaan perumusan kompetensiAparatur Sipil Negara;
c. perencanaan program kegiatan penilaian kompetensi;
d. pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi;
e. pengembangan metode penilaian kompetensi;
f. pelaksanaan akreditasi lembaga penilai kompetensi;
g. pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur SipilNegara;
h. pemantauan pemanfaatan penilaian kompetensi dan potensi AparaturSipil Negara; dan
i. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 412
Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negaraterdiri atas:
a. Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;
b. Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi;
c. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal413
Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensimempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan program kegiatan
![Page 106: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/106.jpg)
2014, No.998 106
penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, pengelolaan hasilpenilaian, penyusunan laporan serta pengembangan perubahan perilakuberbasis kompetensi.
Pasal 414
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413,Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan PenilaianKompetensimenyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan penilaiankompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;
b. pengembangan perubahan perilaku berbasis kompetensi;
c. pengelolaan hasil penilaian; dan
d. penyusunan laporan.
Pasal 415
Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensiterdiriatas:
a. Subbidang Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kompetensi; dan
b. Subbidang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.
Pasal 416
(1) Subbidang Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kompetensimempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan programkegiatan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara danpengembangan perubahan perilaku berbasis kompetensi.
(2) Subbidang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi mempunyai tugasmenyelenggarakan program kegiatan penilaian kompetensi danpotensi Aparatur Sipil Negara, pengelolaan hasil penilaian,danpenyusunan laporan kegiatan penilaian kompetensi.
Pasal 417
Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi mempunyai tugasmenyiapkan bahan kebijakan metode penilaian kompetensi dan potensiAparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan metode penilaiankompetensi, kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi AparaturSipil Negara, melaksanakan akreditasi lembaga penilaian kompetensi danpotensi Aparatur Sipil Negara,dan merumuskan kompetensi Aparatur SipilNegara, serta.
Pasal418
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417,Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi menyelenggarakanfungsi:
![Page 107: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/107.jpg)
2014, No.998107
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensidan potensi Aparatur Sipil Negara;
b. pengembangan metode penilaian kompetensi dan potensi AparaturSipil Negara;
c. penyelenggaraan akreditasi lembaga penilai kompetensi; dan
d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian kompetensidan potensi Aparatur Sipil Negara.
Pasal419
Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi terdiri atas:
a. Subbidang Pengembangan Metode Penilaian; dan
b. Subbidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi.
Pasal420
(1) Subbidang Pengembangan Metode Penilaian mempunyai tugasmenyiapkan bahan dan melakukan analisis pengembangan metodepenilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara.
(2) Subbidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi mempunyaitugas melakukan analisis dan menyelenggarakan akreditasi terhadaplembaga penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara.
Pasal 421
Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensimempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi,pemantauan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan potensiAparatur Sipil Negara.
Pasal 422
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421,Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensimenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan monitoring dan evaluasi; dan
b. pemantauan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi.
Pasal 423
Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi terdiriatas:
a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan
b. Subbidang Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian.
![Page 108: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/108.jpg)
2014, No.998 108
Pasal424
(1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi danpotensi Aparatur Sipil Negara.
(2) Subbidang Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian mempunyaitugas mengumpulkan, menyusun dan mengelola hasil penilaiankompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, serta memantau danmenganalisis pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan potensiAparatur Sipil Negara.
Pasal 425
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur SipilNegara.
Pasal 426
Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penilaian Kompetensi AparaturSipil Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal427
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Pusat Penilaian Kompetensi AparaturSipil Negara.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 428
(1) Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukungpelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.
![Page 109: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/109.jpg)
2014, No.998109
(2) Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh KepalaPusat.
Pasal 429
Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negaramempunyai tugasmerencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasiprogram pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan danpelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan danpelatihan fungsional kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan ilmukepegawaian,serta menetapkan kerja sama, fasilitasi, dan sertifikasipenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen Aparatur SipilNegara.
Pasal 430
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429,Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihankepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen AparaturSipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidangkepegawaian pada instansi pusat dan instansi daerah;
b. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN, sertapendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional lain bagiAparatur Sipil Negara;
c. Penyusunan rencana dan program pengembangan kurikulum, silabus,modul, bahan ajar, dan metode pendidikan dan pelatihan teknismanajemen Aparatur Sipil Negara,serta pendidikan dan pelatihanfungsional bidang kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikandan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikandan pelatihan fungsional bidang kepegawaian/fungsional lain bagiAparatur Sipil Negara pada instansi pusat dan instansi daerah;
e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PegawaiNegeri Sipil di lingkungan BKN, serta pendidikan dan pelatihan teknismaupun fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara pada instansipusat dan instansi daerah;
f. Pemberian fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan pendidikan danpelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemenAparatur Sipil Negara,serta pendidikan dan pelatihan fungsionalbidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi pusat daninstansi daerah;
![Page 110: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/110.jpg)
2014, No.998 110
g. Pemberian akreditasi dan/atau sertifikasi pelaksanaan pendidikandan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara danpendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yangdiselenggarakan oleh instansi pusat dan instansi daerah;
h. Pemberian akreditasi dan/atau sertifikasi pelaksanaan pendidikandan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, sertapendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yangdiselenggarakan oleh instansi pusat dan instansi daerah;
i. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan/atau evaluasi pelaksanaanpendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihankepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen AparaturSipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidangkepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsionallain di lingkungan BKN;
j. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan/atau evaluasi pelaksanaanpendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara,serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yangdiselenggarakan instansi pusat dan instansi daerah;
k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikanilmu kepegawaian;
l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan tugasdan fungsi Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara ; dan
m. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.
Pasal 431
Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negaraterdiri atas:
a. Bagian Umum;
b. Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
c. Bidang Pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 432
Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan tata usaha,administrasi keuangan dan kerumahtanggaan pada Pusat PengembanganAparatur Sipil Negara .
Pasal 433
Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432,Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
![Page 111: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/111.jpg)
2014, No.998111
a. pengelolaan tata usaha;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; dan
d. pengelolaan perpustakaan pendidikan dan pelatihan.
Pasal 434
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Rumah Tangga.
Pasal 435
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secaramanual maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaankinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Pusat PengembanganAparatur Sipil Negara .
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaanadministrasi keuangan Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara .
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusanperlengkapan, rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan padaPusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara .
Pasal 436
Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas menyusun konsep perencanaan dan penyelenggaraan,program kerjasama dan fasilitasi, evaluasi dan sertifikasi, serta menyusunkonsep kurikulum, silabi, modul, bahan ajar, metode dan sistem, sertamelakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihankepegawaian Aparatur Sipil Negara.
Pasal 437
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436,Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Aparatur SipilNegara, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan dan programpenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikandan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknismanajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihanfungsional bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknisdan fungsional lain yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara;
![Page 112: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/112.jpg)
2014, No.998 112
b. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pelaksanaanpendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihankepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen AparaturSipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidangkepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsionallain dengan instansi pusat dan instansi daerah;
c. Penyiapan program monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihankepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen AparaturSipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidangkepegawaian, maupun pendidikan dan pelatihan teknis danfungsional lain dengan instansi pusat dan instansi daerah;
d. Penyiapan program akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negaraserta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian bagiinstansi pusat dan instansi daerah;
e. Penyusunan kurikulum, silabus, garis-garis besar programpengajaran, modul, bahan ajar, metode dan sistem penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihankepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen AparaturSipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidangkepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsionallain; dan
f. Penyiapan peserta dan koordinasi tenaga pengajar dan tenagakediklatan lain dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yangdiselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negaraserta fasilitasi dengan instansi pusat dan instansi daerah.
Pasal 438
Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Aparatur SipilNegara, terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Aparatur Sipil Negara;
b. Subbidang Kerjasama dan Fasilitasi Pendidikan dan PelatihanAparatur Sipil Negara; dan
c. Subbidang Evaluasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan AparaturSipil Negara.
Pasal 439
(1) Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan analisiskebutuhan pendidikan dan pelatihan, mempersiapkan
![Page 113: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/113.jpg)
2014, No.998113
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikandan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsionalbidang kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis manajemenASN, serta pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis lain yangdiperlukan oleh Aparatur Sipil Negara.
(2) Subbidang Kerjasama dan Fasilitasi Pendidikan dan PelatihanAparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi danmempersiapkan rencana fasilitasi serta kerjasama programpenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan olehAparatur Sipil Negara instansi pusat dan instansi daerah.
(3) Subbidang Evaluasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan AparaturSipil Negara mempunyai tugas mempersiapkan program evaluasi,penyusunan laporan dan sertifikasi pelaksanaan pendidikan danpelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian sertapendidikan dan pelatihan teknis manajemen ASN.
Pasal 440
Bidang Pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian mempunyai tugasmenyiapkan rencana dan program, bahan kurikulum, garis-garis besarprogram pengajaran, sistem dan metode, bahan ajar, peserta,dosen/tenaga pengajar, pembinan kesamaptaan, kode etik, mental danrohani, olahraga dan kesenian, serta alumni Pendidikan IlmuKepegawaian.
Pasal 441
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440,Bidang Pengelolaan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaianmenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan rencana program dan fasilitasi pelaksanaan programPendidikan Ilmu Kepegawaian;
b. penyiapan peserta, dosen, dan tenaga pengajar;
c. penyusunan sistem, metode, kurikulum, dan bahan ajar programPendidikan Ilmu Kepegawaian;
d. koordinasi dan kerjasama pelaksanaan program Pendidikan IlmuKepegawaian;
e. pengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran;
f. pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani;
g. pembinaan olahraga dan kesenian; dan
h. pembinaan alumni.
![Page 114: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/114.jpg)
2014, No.998 114
Pasal442
Bidang Pengelolaan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian terdiri atas :
a. Subbidang Akademik; dan
b. Subbidang Kemahasiswaan.
Pasal443
(1) Subbidang Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahankurikulum, garis-garis besar program pengajaran, bahan ajar,pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olahraga dankesenian.
(2) Subbidang Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapanpeserta, dosen/tenaga pengajar, alumni dan urusan kemahasiswaanlainnya.
Pasal444
Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengembangan Aparatur SipilNegara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatanfungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal445
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Pusat Pengembangan Aparatur SipilNegara.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV
PUSAT PENGKAJIAN DAN PENELITIAN KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 446
(1) Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian adalah unsurpendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.
![Page 115: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/115.jpg)
2014, No.998115
(2) Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian dipimpin oleh KepalaPusat.
Pasal 447
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidangkepegawaian.
Pasal 448
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447,Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian melaksanakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program pengkajian dan penelitian dibidang kepegawaian meliputi pengembangan sumber daya manusia,penggajian, kesejahteraan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, prosedur dan tata kerja administrasikepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, serta penelitianperbandingan teknis dan strategi pembinaan sumber daya manusiaPegawai Negeri Sipil;
b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang kepegawaiansebagai bahan dalam menetapkan kebijakan pembinaan kepegawaian;
c. pelaksanaan pengkajian dan penelitian terhadap implementasikebijakan pembinaan kepegawaian;
d. evaluasi pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidangkepegawaian;
e. penyiapan saran kebijakan pembinaan kepegawaian; dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.
Pasal 449
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 450
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Pusat Pengkajian dan PenelitianKepegawaian.
Pasal451
Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengkajian dan PenelitianKepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
![Page 116: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/116.jpg)
2014, No.998 116
jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal452
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Pusat Pengkajian dan PenelitianKepegawaian.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV
PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal453
(1) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian adalah unsurpendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.
(2) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dipimpin olehKepala Pusat.
Pasal454
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugasmelaksanakan analisis/telaahan, konsultasi,fasilitasi,koordinasi danbimbingan serta melaksanakan pemantauan,evaluasi dan inventarisasiimplementasi kebijakan kepegawaian serta memberikan bantuan hukum.
Pasal 455
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454,Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian menyelenggarakanfungsi:
a. pelaksanaan analisis/telaahan kebijakan kepegawaian;
b. pelaksanaan konsultasi,fasilitasi, koordinasi dan bimbinganpenyelesaian permasalahan kepegawaian ;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakankepegawaian;
![Page 117: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/117.jpg)
2014, No.998117
d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian;
e. pemberian pertimbangan dan nasehat hukum;
f. pelaksanaan dan pemberian fasilitasi serta koordinasi bantuanhukum;
g. pendampingan beracara di pengadilan dan pemberian bantuanhukum;
h. pelaksanaan pendokumentasian perkara hukum; dan
i. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.
Bagian Kesebelas
Susunan Organisasi
Pasal456
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian terdiri atas:
a. Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian;
b. Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 457
Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakananalisis/telaahan, konsultasi,fasilitasi, koordinasi dan bimbingan sertamelakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakankepegawaian.
Pasal 458
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457,Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Pemberian konsultasi,fasilitasi dan bimbingan penyelesaianpermasalahan kebijakan;
b. penyiapan dan mengelola bahan analisis/telaahan kepegawaian;
c. penyiapan bahan dan inventarisasi permasalahan kepegawaian; dan
d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakankepegawaian.
Pasal 459
Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbidang Konsultasi; dan
b. Subbidang Pemantauan dan Inventarisasi Permasalahan Kebijakan.
![Page 118: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/118.jpg)
2014, No.998 118
Pasal 460
(1) Subbidang Konsultasi mempunyai tugas menyiapakan dan mengelolabahan analisis/telaahan,pemberian konsultasi, fasilitasi, danbimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian.
(2) Subbidang Pemantauan dan Inventarisasi Permasalahan Kebijakanmempunyai tugas melakukan penyiapan,pengelolaanbahan,pelaksanaan,penyusunan laporan, dan evaluasi pemantauanimplementasi kebijakan serta melakukan inventarisasi permasalahankepegawaian.
Pasal 461
Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas pemberianpertimbangan dan nasehat hukum kepegawaian, pelaksanaan fasilitasidan koordinasi bantuan hukum kepegawaian, pendampingan beracara dipengadilan dan memberikan bantuan hukum kepegawaian sertamelakukan dokumentasi perkara hukum kepegawaian.
Pasal 462
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461,Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penyiapan dan pengolahan bahan bantuan hukum kepegawaian;
b. pemberian nasehat hukum kepegawaian;
c. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan koordinasi bantuan hukumkepegawaian;
d. pelaksanaan pendampingan beracara di pengadilan dan bantuanhukum kepegawaian.
e. Pemberian pertimbangan hukum kepegawaian;dan
f. Pelaksanaan pemeliharaan dokumen perkara hukum.
Pasal 463
Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbidang Pendampingan Bantuan Hukum; dan
b. Subbidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara Hukum.
Pasal464
(1) Subbidang Pendampingan Bantuan Hukum mempunyai tugasmelakukan penelusuran, penyiapan dan pengolahan bahanpermasalahan perkara hukum,fasilitasi,koordinasi, dan beracara dipengadilan.
(2) Subbidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara Hukummempunyai tugas fasilitasi, koordinasi, dan beracara di pengadilan.
![Page 119: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/119.jpg)
2014, No.998119
Pasal 465
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan pada Pusat Konsultasi dan Bantuan HukumKepegawaian.
Pasal466
Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Konsultasi dan Bantuan HukumKepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 467
(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompokjabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Pusat Konsultasi dan Bantuan HukumKepegawaian.
(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI
INSPEKTORAT
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 468
Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada dibawahdan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrastifdikoordinasikan oleh Sekretariat Utama.
Pasal469
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan BKN.
Pasal470
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469,Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
![Page 120: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/120.jpg)
2014, No.998 120
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasanKepala;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 471
Inspektorat terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 472
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manualmaupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, sertaevaluasi dan pelaporan padaInspektorat.
Pasal 473
Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masingsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 474
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai KelompokJabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yangjenjangnya paling tinggi pada Inspektorat.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII
TATA KERJA
Pasal 475
Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro,Direktur, Kepala Pusat, Inspektorat, Kepala Subdirektorat/Bagian/Bidang,dan Kepala Seksi/Subbagian/Subbidang, wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
![Page 121: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/121.jpg)
2014, No.998121
masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BKN sertadengan instansi di luar BKN sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
Pasal 476
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKN wajib bertanggungjawab:
a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkahyang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;
b. memimpin dan mengkoordinasikanbawahan masing-masing sertamemberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;dan
c. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepadaatasan masing-masing dan memberikan laporan berkala tepat padawaktunya.
Pasal 477
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi daribawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunanlaporan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 478
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajibdisampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyai hubungan kerja.
Pasal 479
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantuoleh kepala satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka memberikanbimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapatberkala.
BAB XVIII
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 480
(1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama (sebelumnya dikenalsebagai jabatan struktural eselon Ia)
(2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan pimpinantinggi madya (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselonIa)
(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatanpimpinan tinggi pratama (sebelumnya dikenal sebagai jabatanstruktural eselon II)
![Page 122: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/122.jpg)
2014, No.998 122
(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalahjabatan administrator (sebelumnya dikenal sebagai jabatan strukturaleselon III)
(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalahjabatan pengawas (sebelumnya dikenal sebagai jabatan strukturaleselon IV)
Pasal 481
Kepala BKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteriyang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaanaparatur Negara.
Pasal 482
(1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dandiberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang membidangiurusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negaraberdasarkan usulan Kepala BKN.
(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama ke bawah diangkat dandiberhentikan oleh Kepala BKN.
(3) Pejabat administrator ke bawah diangkat dan diberhentikan olehpejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala BKN.
BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 483
Di lingkungan BKN dibentuk Sekretariat Badan PertimbanganKepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteriyang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 484
Di lingkungan BKN dapat dibentuk Kantor Regional Badan KepegawaianNegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkandengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah mendapatpersetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara.
Pasal 485
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatanadministrator, dan jabatan pengawas berdasarkan Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara ini harus sudah dilaksanakan paling lambat 1(satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara ini.
![Page 123: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/123.jpg)
2014, No.998123
Pasal 486
Perubahan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara ini ditetapkan oleh Kepala BKN setelah terlebihdahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal487
Bagan Struktur BKN dan satuan organisasi di bawahnyaadalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 488
Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yangadabeserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BKNsebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanKepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir denganPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013,dinyatakan tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas danfungsinya sampai diangkat dalam jabatan yang baru berdasarkanPeraturan Kepala ini.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 489
Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan TataKerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubahterakhir denganPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 490
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
![Page 124: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/124.jpg)
2014, No.998 124
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Juli 2014
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
EKO SUTRISNO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 17 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
![Page 125: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/125.jpg)
125125125 201420142014, No., No.998998998
![Page 126: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/126.jpg)
201420142014, No., No., No.998998 126126126
![Page 127: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/127.jpg)
127127127 201420142014, No., No.998998998
![Page 128: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/128.jpg)
201420142014, No., No., No.998998 128128128
![Page 129: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/129.jpg)
129129129 201420142014, No., No.998998998
![Page 130: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/130.jpg)
201420142014, No., No., No.998998 130130130
![Page 131: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/131.jpg)
131131131 201420142014, No., No.998998998
![Page 132: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/132.jpg)
201420142014, No., No., No.998998 132132132
![Page 133: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/133.jpg)
133133133 201420142014, No., No.998998998
![Page 134: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/134.jpg)
201420142014, No., No., No.998998 134134134
![Page 135: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/135.jpg)
135135135 201420142014, No., No.998998998
![Page 136: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/136.jpg)
201420142014, No., No., No.998998 136136136
![Page 137: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/137.jpg)
137137137 201420142014, No., No.998998998
![Page 138: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/138.jpg)
201420142014, No., No., No.998998 138138138
![Page 139: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/139.jpg)
![Page 140: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/140.jpg)
2014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 1402014, No.998 140
![Page 141: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/141.jpg)
2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141 2014, No.998141
![Page 142: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/142.jpg)
2014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 1422014, No.998 142
![Page 143: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/143.jpg)
2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143 2014, No.998143
![Page 144: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/144.jpg)
2014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 1442014, No.998 144
![Page 145: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/145.jpg)
2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145 2014, No.998145
![Page 146: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/146.jpg)
2014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 1462014, No.998 146
![Page 147: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/147.jpg)
2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147 2014, No.998147
![Page 148: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/148.jpg)
2014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 1482014, No.998 148
![Page 149: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/149.jpg)
2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149 2014, No.998149
![Page 150: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/150.jpg)
2014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 1502014, No.998 150
![Page 151: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/151.jpg)
2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151 2014, No.998151
![Page 152: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/152.jpg)
2014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 1522014, No.998 152
![Page 153: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/153.jpg)
2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153 2014, No.998153
![Page 154: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/154.jpg)
2014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 1542014, No.998 154
![Page 155: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/155.jpg)
2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155 2014, No.998155
![Page 156: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/156.jpg)
2014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 1562014, No.998 156
![Page 157: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/157.jpg)
2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157 2014, No.998157
![Page 158: No.998, 2014 BKN. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn998-2014.pdf · birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022052320/5cc64bcb88c99384138c4fa8/html5/thumbnails/158.jpg)
2014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 1582014, No.998 158