No Slide Title · PDF fileBea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi,...
Transcript of No Slide Title · PDF fileBea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi,...
Aspek Perpajakan Dalam Penggunaan
Dana APBN/APBD
Bagi Bendahara
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, 2014
AGENDA SOSIALISASI
PPh Pasal 23/26
PAJAK
PENGHASILAN
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 4 Ayat (2)
PPh Pasal 22
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI
Objek Penjelasan
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &
sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak
atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan
pembelian barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
BENDAHARA PEMERINTAH
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD
WAJIB
5
PPh Pasal 22
DASAR HUKUM
• Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008;
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012.
DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22
Impor Barang
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.
Dan lain-lain ditentukan dengan UU.
Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan
kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak
tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.
Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
Pembayaran untuk pembelian barang atas penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS).
Pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah yang jumlahnya
paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
Pembayaran oleh BUMN yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000 atas
pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan
benda pos.
Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan
emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.
Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.
Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, pengerjaan dan
pengujian.
• Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
• Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pusat maupun daerah, berkenaan
dengan pembayaran atas pembelian barang;
• Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan
dengan mekanisme uang persediaan (UP);
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi
delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
• PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.,
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya
(Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); Bank-bank Badan Usaha
Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk
keperluan kegiatan usahanya.
• Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja,
industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam
negeri;
• Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum
kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
• Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan
bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
• Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya
atau ekspornya.
PEMUNGUT PPh PASAL 22
TARIF PPh PASAL 22 • Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%
– PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor
• Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%
– PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor
• Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang
– PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang
• Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5%
– PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri
• Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3%
– PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
• Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25%
– PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan
• Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%
– PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
BUMN tertentu atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan
PPh pasal 22 = 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN;
Industri farmasi, atas penjualan semua jenis obat kepada distributor di dalam negeri
PPh pasal 22 = 0,3% dari DPP PPN;
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM),
dan importir umum kendaraan bermotor
PPh pasal 22 = 0,45% dari DPP PPN.
11
SAAT PEMUNGUTAN
TARIF 1,5%
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
12
BUKTI PEMUNGUTAN
WAJIB PAJAK REKANAN
KPP MELALUI KPPN
KPP SBG LAMPIRAN SPT
MASA BENDAHARA
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
PEMUNGUT PPh PSL 22
LEMBAR KE-1
SSP
LEMBAR KE-2
LEMBAR KE-3
LEMBAR KE-4
LEMBAR KE-5
13
TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
PPh PASAL 22
SSP
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA
14
TATA CARA PELAPORAN
PELAPORAN
PPh PASAL 22
SPT MASA F.1.1.32.02
KE KPP/KP2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBUR
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
15
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp
11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
16
PPh Pasal 23
PEMOTONG PPh PASAL 23
Badan Pemerintah.
Subjek Pajak Dalam Negeri.
Penyelenggara Kegiatan.
Badan Usaha Tetap (BUT)
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri
Lainnya.
Orang Pribadi sebagai WP yang
ditunjuk oleh Kepala KPP.
PEMOTONG PPh PASAL 23/26
18
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23
Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008
PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
19
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
• ROYALTI
TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
20
ORANG PRIBADI /
BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAK
YG MELAKSANAKAN
PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAU
PINJAMAN LN
21
TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI;
C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL
DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS,
BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG
MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG
DISETOR;
D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN
KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA
ANGGOTANYA;
G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA
ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN
DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN.
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
22
PPh PASAL 23
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
TARIF 15 %
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF 2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
JUMLAH BRUTO
JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23
23
JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.
TIDAK TERMASUK
1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB);
2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA
Jasa Catering
& Jasa
Yg telah dikenakan
PPh bersifat
final (konstruksi)
kecuali
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
1 jasa teknik, jasa manajemen, jasa
Konstruksi, jasa konsultan
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Imbalan Jasa Lain
1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
24
*tidak termasuk PPN
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
25
*tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26 *tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
27
*tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
28
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN
F.1.1.33.06 atau
F.1.1.33.07
1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh
PASAL 23/26
ARSIP
BENDAHARA/BADAN
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23
29
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23
30
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/
KP2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA
20 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
31
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 23
Contoh 1
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan
komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-
Contoh 2
Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan
di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg
tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-
32
PPh Pasal 4 ayat (2)
OBJEK PPh PASAL 4 (2)
Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).
Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek
(0.1%xBruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto)
Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau
bangunan (5% x Bruto).
Penghasilan tertentu lainnya.
Diatur dengan Peraturan Pemerintah.
LAIN-LAIN TARIF FINAL Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan
saham atau sekuritas lain di bursa efek: – Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto.
– Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto.
Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto.
Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto.
Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto.
Penghasilan penyewaan tanah/bangunan = 10% x Bruto
Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto.
Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto.
Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)
Pengadaan Jasa Konstruksi
Kegiatan Jasa Kontruksi meliputi kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
konstruksi diantaranya pembangunan gedung,
jalan, jembatan, dll.
Dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) Final dengan tarif
sebagai berikut :
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR
JASA
PELAKSANAAN
2% 4% 3% 4% 6%
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA KECIL
JASA
PERENCANAAN
& PENGAWASAN
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
Tarif PPh Final Jasa
Konstruksi JASA
PELAKSANAAN
JASA
PERENCANAAN
& PENGAWASAN
BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2)
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.
Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) :
Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2011. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah : Nilai Kontrak Rp 500.000.000 PPN Rp 50.000.000 Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong : Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000 PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000 Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp 60.000.000 Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh dipungut/dipotong) : Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 490.000.000
Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepada Pulan (NPWP : 07.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan harga sewa sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 07 Juli 2013. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebut adalah : PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa = 10% X 4.000.000 = Rp 400.000 Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPh dipotong) : Rp 4.000.000 - Rp 400.000 = Rp 3.600.000.
40
PPN
PENGERTIAN
41
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)
PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI
BARANG DAN JASA
PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
(PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN KMK
TERGOLONG BRG MEWAH
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
DI DALAM
DAERAH PABEAN
SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
• ADANYA PENYERAHAN DI DALAM
DAERAH PABEAN;
• YANG DISERAHKAN BARANG KENA
PAJAK / JASA KENA PAJAK;
• YANG MENYERAHKAN ADALAH
PENGUSAHA KENA PAJAK.
42
43
BARANG KENA PAJAK
(BKP)
BARANG
BERWUJUD BARANG
TIDAK BERWUJUD
SIFAT/HUKUMNYA
YANG DIKENAKAN
PPN
BARANG
BERGERAK
BARANG
TIDAK BERGERAK
44
JASA KENA PAJAK
(JKP)
JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN
DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKAN
BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
TERSEDIA UTK DIPAKAI
TERMASUK
DIKENAKAN PPN
45
PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP)
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU
- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
ORANG PRIBADI/
BADAN DALAM BENTUK APAPUN
DALAM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA
TIDAK TERMASUK
PENGUSAHA KECIL
PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH
UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP. KECUALI
PERHATIAN !!! Untuk memudahkan pengadministrasian penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP setiap melakukan transaksi pembelian barang. Rekanan Non PKP tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak.
Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan, bukan oleh bendaharawan. Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat Faktur
Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, diancam
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6
(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
(Pasal 39A huruf b UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).
48
PENGUSAHA KECIL PMK No. 197/PMK.03/2013
Berlaku Mulai 1 Januari 2014
PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN
PEREDARAN BRUTO
TDK LEBIH DARI
Rp 4,8 MILYAR SETAHUN
PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP
Catatan :
Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
49
DASAR PENGENAAN PAJAK
HARGA JUAL
HARGA
PENGGANTI
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN
YG DITETAPKAN
MENKEU
SEBAGAI
DASAR
PENGHITUNGAN
PPN
YANG
TERUTANG
50
PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARA
PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
BENDAHARA
KPPN
OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
51
PENYERAHAN
BKP YANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH
PABRIKAN
OLEH
TARIF PPN DAN PPn BM
52
PPN PPn BM
10 % 10, 20 30, 40 50, 200
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH
5%
TARIF
10%
15% 200%
SERENDAH-
RENDAHNYA
SETINGGI-
TINGINYA
EKSPOR
PPN 0 %
SAAT DAN DASAR
PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
53
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA
KEPADA PKP REKANAN
PEMUNGUTAN
PPN DAN PPn BM
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DASAR PEMUNGUTAN
CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20%
PPN YG DIPUNGUT
10/110
YG DIPUNGUT
• PPN 10/130
• PPn BM 20/130
DASAR PEMUNGUTAN
TATA CARA PEMUNGUTAN
REKANAN MENYAMPAIKAN
TAGIHAN KEPADA BENDAHARA
SSP FAKTUR PAJAK
1
2
3
BENDAHARA
ARSIP PKP REKANAN
KPP
DIISI OLEH DAN
ATAS NAMA
REKANAN
DITANDATANGI
OLEH
BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARA
DISETOR TGL ..... DAN
DITANDATANGANI BENDAHARA
TATA CARA PENYETORAN
55
SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 7 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
DLM HAL TGL 7
BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN
PD HARI KERJA BERIKUTNYA
BANK PERSEPSI/
KANTOR POS DAN GIRO
DISETOR
SSP 1
2
3
4
5
PKP REKANAN
KPP MELALUI BANK/POS
LAMPIRAN SPT MASA PPN
BANK PERSEPSI/POS & GIRO
ARSIP BENDAHARA
TATA CARA PELAPORAN
56
PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
OLEH BENDAHARA
LAPORAN
PEMUNGUTAN
PPN/PPn BM
1
2
3
KPP DGN DILAMPIRI
FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARA)*
ARSIP BENDAHARA*)
*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH
PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH
ARSIP BENDAHARA
SELAMBAT-LAMBATNYA
AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH
PADA HARI LIBUR PELAPORAN
DILAKUKAN PADA HARI KERJA
BERIKUTNYA
DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR”
DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN
SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT
DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
57
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH
PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN
PENERBANGAN
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK
DIPUNGUT
DALAM HAL
PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
58
HARGA JUAL Rp 800.000,00
PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00
HARGA JUAL Rp 800.000,00
PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00
CONTOH
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUT
PPN/PPn BM
Rp 960.000,- Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUT
PPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANG
DISETOR SENDIRI
OLEH PKP
DIPUNGUT PPN/PPn BM :
- PENYERAHAN OLEH BKN PKP
- DENGAN PO/SPK
B
A
Cintailah Negeri dengan Membayar Pajak .....
www.pajak.go.id