No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
-
Upload
kabupatenpakpakbharat -
Category
Government & Nonprofit
-
view
82 -
download
4
Transcript of No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARATNOMOR .5 TAHUN 2011
TENTANGPEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa untuk memenuhi nraksud Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan MenteriDalar-ri i'.liijei-i I'icrt.i,-ri .lli l-ailLrrt 2006 lentang Pedoman Perrgelolaan KeuanganDacran pf ,'1,,t SrDri&t pengatulan pecloilan umLtm clana bantuan sostal kabupatenPakpak Bharat ;
bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a'diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten NiasSelatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan diProvinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003Nomor 29, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272),Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik lndonesra Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 42BO),Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan[-embaran Negara Reoublik lndonesra Nomor 4355)Lini'ji:rrci-i.lrrd.lr-tc i1i;iit.;i' 1lj Tanirrr 2C04 te ntang penreriksaan pengelol;:an dani artgguilg Javvau Keuangan Negara (Len-roarari Negara Republik lndonesra Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lnclonesia Nomor 44OO),Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerrntahan Daerah(Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2004 Nomor l2s, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagarmana telalr drubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ao4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesra -Iahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik,lndonesia Nomor 4844),Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4438),Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntarrsrPemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Norn or 49Tambahan Lembaran Neqara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503) :
f '€ri-i:jlir ai'r l'i;ilr;:rrrri.:ir Nc,rlr-;i"-i'i "l'anrrn 2005 tentancl Hibah Kepaila Daerah(Lemoararl irlegara RepuOlrx incionesra "ianun 2005 Nomor 139. TanibahanLembaran Negara Republrk lndonesia Nomor 4577) ,
Peraturan Pernerintah Nomor 58 Talrun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2005 Nomor .140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1gg7 tentang l-untutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan darr Barang Daerah :
ll.Peraturart . /2
1
,' ,ii
,!
Menimbang a.
Mengingat .1
b
2
A
6
o
10
J.
4.
7.
B
tt.
12
13.
16
17
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja lnstansj Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614) ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan ProdukHukum Daerah ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang PedomanProsedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang TeknisPengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedornanPengelolaan Keuangan Daerdh;Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentangOrganrsasi dan Tata Kerla Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (LembaranDaerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan LembaranD i: e i :r ir ii a l-l it p ;,r le ir ir :l x 1,,;-r k [:] lt a r at N o ni o r 5 9 )
Peraturan Daeran Kaoupaten Paxpak Bharat Nomor .11 Tahun 2008 tentangPokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11 TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64),
14
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANBANTUAN SOSIAL
UMUM PENYALURAN DANA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindaksebagar bendaharawan umum daerah.
5. Perangkat Daerah adalah organisasr/lembaga pada pemerintah daerah yang beftanggurtg1awabkepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari SekretariatDaerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6 Bantuan Sosial adalah selLrrrlah Lrang yang Crberikan pemerintah daerah kepada lembaga pemerintah.organisasi ncn perrelrnta:i-r ienrl,raga so:;ial dan rriasy:lrakai yarrg drharapkan menrrrgkatkan kualrtaskehidupan sosral dan ekonomi masyarakat serta dapat mendorong penrngkatan parlrsipasimasyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
BAB II
PENGGANGGARAN
Pasal 2
(1) Penganggaran bantuan sosial kabupaten Pakpak Bharat dibebankan kepadaDinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(2) Bantuan Sosial yang tercantum dalam APBD diuraikan menurut kelompok/jenis bantuan per koderekening.
APBD dalarn DPA
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) merupakan pagu maksimal yang dapatdiberikan kepada SKPD/ Penerima bantuan dengan jenis kegiatan sebagai berikuta. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Keagamaanb. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Kesenianc. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Olah Ragad Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Pendidikan r '
e. Bantuan Sosiai Orqairisersi Kerr-i.isyarakatan - Veteranf Bantuan Sosial Organrsasr Kemasyarakatan - Penyutuhang Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Badan Ker.lasama Kabupaten Seluruh lndonesiah Bantuan Sosial Organisasr Kemasyarakatan - Kelembagaan Adat -i. Bantuan Sosial Organisasr Kemasyarakatan - Kepemudaanj. Bantuan Sosial Crganisasr Kemasyarakatan - Petanik. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Masyarakatl. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Lainnyam. Bantuan Kepada Partai Politikn Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa - Bantuan ADD
Pasal 4
(1) Bantuan sosial sehagaimana dimaksud Pasal 3 diatas pada prinsipnya adalah diperuntukkanuntuk kebutuhana. braya operasronal ;
b. biaya pembinaan ;
c. biaya kesejahteraan ;
d peningkatan kesejahteraan ,
e, bantuan pendidikan ;
f bantuan kerjasama :
g bantuan stimulus.(2) Pemberian bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dilakukan secara selektif dan didasarkan
pada pertimbangan tingkat kegunaan dan keadaan/ kondisi penerima bantuan bagi kepentingandaerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
BAB IIIPROSEDUR PENYALURAN DANA
Pasal 5
(1) Penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan darr Bupati(2) Masing-masing komponen penerima bantuan sosial wajib mengalukan rencana
kebutuhan/kegiatan dengan tidak melampauijumlah dana yang ditetapkan dalam DPA.(3) Rencana kebutuhan dana yang diajukan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi darr
masing-masing SKPD/lnstansi yang menangani
Pasal 6
Penyaluran dana bagi lembaga pemerintah, lenrbaga swasta yang peruntukannya merupakan bantuanoperasional dan pemhinaan Cilaklrkan secara lertahap sesuai derrgan .langka waktu pelaksanaankegiatan (pertrll,,r-rlal.) ltr-rtr.:l< ii:-ii-la i-rileral,,l-.i'r;ri tji:--rlul;::h;-r;'tl;tra laina) TK Mitokona Salakb) TK Pembina Kerajaanc) TK Mipandena STU Julud) TK Sibande
3
i .ir il:i,i
Pasal 3
e) TK PGGSf) SDLBg) SMP Swasta Sekata Tinadah) SMP Swasta Itham At- Kahfii) MAS Sibande
Pasal 7
Khusus bantuan keagamaan, jumrah yang diberikan bersifat stimulusdengan mempe,timbangkan azas pemerataan yang disesuaikan dengan
dan dilakukan secarakemampuan dana.
Bantuan kepada Partal politikperaturan perundang-undangan.
Pasal 8
yang mempunyai wakil di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan
Bantuan Keuangan kepadadesa menetapkan Anggaran
Pasa! 9
P_emerintah Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD)Belanja dan Pendapatan Desa sesuai peraturan
dapat disalurkan setelahyang berlaku.
BAB IVKEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN
Penerima bantuan sosial, bantuan parlaimenyampaikan laporan pertanggungjawabanundangan yang berlaku.
Pasal 10
politik dan bantuan alokasi dana desa diwajibkanpenggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang_
Pasal 11
Penerimaan bantuan keagamaan diwajibkan menandatangani Berita Acara serah terima danadiatas materai Rp.6.000,-
bantuan
(1)
Pasal 12
P-enerima dana operasional, bantuan pembinaan oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasiadiwajibkan menyampatkan laporan pertanggungjawaban untuk dapat mengajukan realisasi danaselanjutnya.Penerima dana bantuan diwajibkan membuka nomor rekening pada pT Bank Sumut CabangPembantu Salak sebagai tuluan transfer dana.
(2)
4
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupatr ini mirlai berlaku sejak tanggal drundangkanAgar setiap orang dapat i-nengetahliinya, nremerrntahkan pengundanganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Peraturan Bupatr
201 1
Ditetapkan di Salakpada tanggal f $wetBUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salakpada tanggal L M trA-Y 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDI WARTHA MANIKPEMBINA UTAMA MADYANIP. 1 95446221 976031 005
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR
'
5
ini dengan