NISASI DAN TATA LAKSANA - ppid.ppatk.go.id
Transcript of NISASI DAN TATA LAKSANA - ppid.ppatk.go.id
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGJ\NISASI DAN TATA LAKSANA
NOTA DINAS
NOMOR: T/,,'7IDL.02.05NII/2020
Yth. Direktur Hukum
Dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
Hal Penyampaian Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
Tanggal , Juli 2020
Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan yang mensyaratkan surat usulan
penetapan tunjangan jabatan fungsional disertai naskah akademis, bersama ini terlampir
disampaikan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan untuk dapat dilakukan riviu secara
legal drafting sesuai dengan tugas dan kewenangan Saudara.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan teirma kasih.
Kepala Biro, f \~
/ Albert Huppy wounde
01 .3.2
NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
Disusun Oleh:
Biro SDM dan Ortala
Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Republik Indonesia
Tahun 2019
RATA PENGANTAR
arah kebijakan pemerintah terkait bidang
aparatur serta untuk menjaga amanah tindak
uang, PPATK berkomitmen untuk ASN yang yang
transparan, dan berkinerja
PPATK memerlukan struktur pola karir yang un_, .....,,,,,,<....
tugas pokok di dan
pidana pencucian uang satu sarana percepatannya
jabatan fungsional di PPATK.
analis transaksi keuangan (JF ATK) jabatan fungsional
diPPATK dengan Peraturan Menteri Negara
Nomor 02 Tahun 2018 Analis
JF ATK melaksanakan analis transaksi keuangan
dalam dan pemberantasan tindak uang. JF ATK
danhanya PNS di PPATK.
tugasnya, tunjangan yang memadai perlu
fungsional analis fungsional
yang 1H\.,U.."-'-'(;U diharapkan mampu meningkatkan pengabdian, dan
pegawai negeri sipil yang ~~F,~",.~~a secara penuh
tunjangan jabatan yang memadai juga diharapkan
dan output PPATK upaya pencegahan dan
tindak pidana pencucian uang yang akan mendukung
"'","'VHVHU<:O<.H serta penegakkan hukum.
hal-hal tersebut di pentingnya pemberian
pejabat fungsional yang telah
maka jabatan
analis transaksi keuangan. Naskah akademis ini diharapkan dapat
Peraturan Presiden Tunjangan Jabatan
Keuangan.
Maret 2019
Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi
ii
DAFTAR lSI
Kata Pengantar.........."........ ........ .................................................................... ..... ii
Daftar iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar ~v.~,,~u. 1
B. 3
C. Tujuan 3
D. 3
BAB II DASAR PEMIKlRAN PERLUNYA RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN.. •••• •••.. ..... .... ........... ............ ................. 6
A. Dasar 6
B. Dasar 8
C. Dasar 9
BAB IIIMATERI MUATAN RANCANGAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN
RUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEUANGAN.......................................................................................... 11
A. Definisi .................................................................... ..... 11
B. Pemberian Tunjangan..... .............................. ................... ..... ....... ..... 11
C. Besaran 11
D. 12
E. •.J~.r,~...................................................................... . 12
F. Ketentuan 12
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
TRANSAKSI KEUANGAN....................................................................... 13
BAB V PENUTUP"" .. """" .. "........ "" .. """" ....... "...... " ............. " ..... " .... ".".""." ...."........"....".... "".. ......... 17
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara
tercantum
Bahwadalam
Dasar
Republik Tahun dibangun yang
profesional,memili ki
praktik kolusi, dan sertamampu
publik masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur
Pancasila Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia 1945. 1
Dalam pembinaan peningkatan mutu profesionalisme, ASN
persatuan
dapat
dengan
jabatan dan
fungsional yang berdasarkan pada "",-,,:<,uJ,J.(;U
tertentu. 2 yang menduduki fungsional
yang dalam Peraturan Presiden. Besaran jabatan
3
Sejalan berkembangnya tipologi dalam « ......"'.L pidana dan peran serta
PPATK yang semakin aktif secara domestik maupun intemasional
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, oleh diperlukan sumber
daya PPATK yang pola dan
Glu.:;ua.u yang fleksibel dalam
tersebut. PPATK membentuk struktur
fungsional .n.LJ:GUJ.'" Transaksi disamping struktural yang telah
berjalan saat inL 4
Nomor 05 Tahun 2014
2lbid. Pasal1 (1).
3Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8.
4Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2016. hal.3.
1
dalam Peraturan Menteri Aparatur danJFATK
Birokrasi Nomor 2 2018 Jabatan Fungsional Analis
Keuangan RB No. 02 Tahun 2018 tentang JF ATK). JF ATK
mempunyai ruang lingkup, tugas, jawab, wewenang, dan hak untuk
Transaksi analisa ..CUi.:)• .;:)
(PNS) yang diberi tugas, tanggung
jawab, U'PU1P'rl
dalam
yang
analis transaksi
riset, sarna, pengawasan serta
uang dananti
analis transaksi keuangan diharapkanditetapkannya
memenuhi tuntutan perkembangan profesionalisme
dan untuk Daya yang
kompetensi sesuai
JF ATK keahlian yang bersifat tertutup,
PNS yang Pusat
dan Analisis yang
Transaksi Keuangan ahH utama, Analis Transaksi
ahH Analis Analis
ahH pertama. 7
Dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme JF ATK,
PNS yang duduk dalam JF ATK diberikan gSlon'3J yang berbeda
masing-masingjenjangnya yang diatur dalam Peraturan Presiden.8
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, diperlukan pengaturan
hpln"'1"1 tunjangan PNS yang menduduki JF ATK dalam Peraturan
Presiden.
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 Jabatan Fungsional Analis Transaksi Pasal1 6.
6lbid, Pasal 1 7 dan 8.
Pasal3 dan 4.
8Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan tn""'"'''r~''' Pegawai Pasal8.
2
B. PERMASALAHAN
latar sebagaimana tersebut di
pemberian UHi"uu JF ATK dirumuskan berikut:
1. Dasar fJ"',CAU"U. perlunya Rancangan Peraturan Presiden
UHt;UHJF ATK.
2. lingkup Peraturan Presiden Pemberian JF
ATK.
3. Analisis besaran tunjangan JF ATK.
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN
Naskah ini dibuat dalam memetakan permasalahan dalam
jabatan PNS yang menduduki JF ATK ditinjau
yuridis. pokoknya e<U.'::UQ,H gagasan konkrit dan ..... p,u"...,.....,.
ruang materi muatan yang akan
Peraturan Presiden Pemberian Tunjangan JF ATK. Naskah e<n,aUI;;H ini
diharapkan
1. Bahan dasar pemikiran Rancangan Peraturan Presiden
JF ATK.
2. Bahan dasar ruang Peraturan Presiden tentang Pemberian
JF ATK.
3. Bahan analisis besaran tunjangan JF ATK.
D. METODE PENDEKATAN
Naskah Peraturan Pemberian
Tunjangan JF ATK ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian
yang data yang oleh data 1"\1""'T'n'>1'"
Data yang dalam ini,
""""'VA.. fJ',jn..r.UH dalam 3 yaitu:
1. hukum primer, bahan yang
antara
a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
b. Nomor 08 2010 Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pencucian (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2010 Nomor Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5
3
c. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
(Lembaran Republik 2014 Nomor
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
d. Peraturan Nomor 7 Peraturan
Negeri Negara Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Negara Republik Nomor 3098)
telah diubah n""""'~'''' kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri
Negara Tahun 2015 Nomor
e. Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Negeri (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
f. Keputusan Nomor 87 1999 tentang Jabatan
Negeri telah diubah kali
terakhir Peraturan Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Atas 1999 tentang
Rumpun Fungsional Sipil Negara
Republik Tahun 2014 Nomor
g. Peraturan Presiden Nomor 26 2007 tentang Jabatan
2. Bahan yaitu yang digunakan untuk memberikan
informasi atau hal-hal yang isi bahan dan
Bahan hukum diperoleh melalui
artikel, para pakar tentang fungsional.
3. Bahan yaitu bahan yang memberikan maupun
penjelasan bahan hukum sekunder. hukum tersier
diperoleh Kamus Bahasa dan Ensiklopedia.
Sedangkan didapat wawancara narasumber yang
merupakan bidang PAN
dan RB, juga bagian pembinaan fungsional
(K/L) lain.
et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: 8adan Penerbit Fakultas nrl,..n",cl~,n 2005, hal. 28.
4
analitis lOTipe yaitu L;;~;UJLLCln..a.u sistemisasi,
analisis dan pemberian JF
ATK. Penelitian dilakukan hukum terkait besaran
atas data dan sekunder yang
disusun secara '-\"-Lua.CJ.0 dan di analisis secara guna solusi
pemberian I<UJ'E><A.U JF ATK.
Dengan
1°Penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, akurat dan detail mengenai suatu keadaan dan/atau gejala-gejala tertentu di masyarakat Soekanto,
Penelitian Hukum, Get. 3, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia), 1996., hal. 50.
5
BAB
DASAR PEMIKIRAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
A. DASAR
Dasar filosofis adalah pandangan hidup ....U ••F."'CA Indonesia dalam
Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam
mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang UH.H5JCHn,a.H
oleh
Rumusan "'''''''''H.<A yang terdapat dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945
terdiri dari <AH,LtC;';o.. Alinea memuat rumusan tujuan negara dan
dasar Dasar negara adalah
pikiran di ~«."'.u Pembukaan UUD 1945 pada untuk cita
hukum yang menguasai dasar negara baik yang
maupun tidak 11
Batang tubuh UUD 1945 mengatur pokok-pokok pikiran tersebut dalam ....o.,'c;u
pasalnya, lain batang atau pasal-pasal dalam UUD
merupakan
negara dan
dari eita hukum. Pancasila sebagai
sumber
norma filosofis
terumuskan lebih
dalam tata atau hierarki yang
sekaligus r.<AClua.H dasar 12
Pada butir Paneasila adalah sosial bagi seluruh
Indonesia, r..",aUHCl.U yang dimaksud semata menjelaskan
l1Pasai 1 ayat 8ab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah HUkum'. Artinya, bahwa Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), dan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan kekuasaan yang tidak terbatas (absolutisme), konsekuensinya 3 (tiga) prinsip yang harus dijunjung oleh warga negara Indonesia yaitu: (i) supremasi kesetaraan di hadapan hukum; dan (iii) penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan hukum itu sendiri.
12Naskah Akademik Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2006, hal. 3,
6
serta
keadilan dalam peraturan atau hukum,
tetapi lebih dari itu sosial berbicara lebih luas hak warga
negara dalam negara. Keadilan sosial ini adalah kondisi
uuuuuu rakyat distribusi yang adil atas dan sumberdaya
negara. Hal ini teori negara hukum (welfare
dimana negara mempunyai kewajiban untuk melayani dan
mensejahterakan arti demikian,
apabila pemerintah menyelenggaraan tersebut, dapat
dikatakan bahwa telah berbuat 13
Keadilan sosial keadilan yang berlaku untuk seluruh rakyat
seutuhnya, baik maupun spiritual. Keadilan UCl.'Cl.l.ll hal ini tidak hanya
milik orang kaya, namun juga bagi orang hanya bagi para
tetapi untuk biasa pula, dengan seluruh rakyat
Indonesia yang di dalam negeri maupun luar negeri.l4
Dalam konsepsi H."''''YUCAH Sosial dalam Negara Hukum I Cl.U"Cl.i:),llCl., keadilan tidak
dibatasi tetapi mencakup semua secara holistik,
ideologi, politik, budaya,
dengan meaknisme dan implementasi akan dapat
terwujud cita mewujudkan dan makmur. Adil
dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.15
Diyakini,
Keadilan sosial UCllCl1H Hukum Pancasila ""<A.'~<A.a konsep keadilan
utuh dan segala sektor berbangsa dan
bernegara yang oleh semua warga bangsa terutama
pemerintah, dalam
kehidupan jasmani rohaninya, meliputi "'''I<.':;;Uo.
mendapatkan sumber-sumber kekayaan dan negara secara
berdasarkan Pancasila UUD 1945. 16
13Erna Mastiningrum. Makalah pada mata kuliah Filsafat Hukum pada Prodi Doktor IImu Hukum F akultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dosen pengampu: Prof. Dr. Prasetyo. S.H.• M.Si. di tahun 2016.
14lbid.
15lbid.
16lbid.
7
bagian U","'C<.J.).L mewujudnya .>....,'",,,,"HAJ. negara
keadilan secara merata untuk setiap warga negara, secara
dan secara
ini adalah fungsional yang
lAUfi.<AH
","'''UJ.';:'
dalam
pencegahan dan pemberantasan "H-...",a pidana uang.
B. DASAR SOSIOLOGIS
Secara sosiologis sudut pandang masyarakat, analis
risiko. potensi yang
akibat mencegah memberantas pencucian uang diantaranya
a. PPATK mempunyai kewajiban Database yang besar
Tindak Pidana uang. Risiko yang dapat
dimana database terdapat informasi yang
individu dana yang besar serta dana yang umumnya
individu yang mempunyai"power dan berpengaruh" dan
tinggi bila kebocoran walau sekecil apapun.
b. Proses bisnis dalam melakukan dan
J.UC,"L'AO-H integritas dan profesionalisme yang tinggi dari para analis
atau Risiko ancaman kepada
yang sedang di atau bila tidak sesuai
proses bisnis yang ketat berdampak institusi, maupun analis serta
negara secara lebih luas.
c. Interaksi antara PPATK dan hukum maupunH...,fi.UJ.>.
PJK serta PBJ) salah satu pemanfaatan informasi
d. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan besar
meningkat secara signifikan waktu ke waktu (catatan: bulan rata
rata menerima LTKM sebanyak laporan dan hams di analisis, belum
permintaan informasi pihak penyidik). Risiko yang
muncul adalah beban analis yang berat, serta dihadapkan
kekhawatiran ancaman dari yang UJ.CUUAU<H0.
8
sebagaimana tersebut di terdapat juga yang lebih
makro berdampak senus perekonomian dan hilangnya
pajak nsiko hilangnya kepercayaan internasional
uang Indonesia oleh Internasional tidak patuh
atau belum "complY' dan TPPU dan
pelaksanaan analis transaksi keuangan tidak
dengan dan
uang, jabatan fungsional analis transaksi perluuu.H5'CAH
sesuai beban dan jawab Diharapkan
pemberian fungsional transaksi
maka akan meningkatkan dan pejabat
analis
akhirnya
stabilitas
dalam turut serta meningkatkan
tantangan ~uu~.~a depan penting berat,
kineIja yang telah ditunjukkan PPATK tunjangan
Hal ini agar lebih motivasi
analis transaksi dalam membantu dalam
penerimaan keuangan negara melalui dan
pemberantasan tindak pencucian
C. DASAR YURIDIS
rancangan tentang JF ATK adalah
dalam pembinaan dan mutu profesionalisme JF ATK.
PNS yang duduk dalam JF ATK perlu tunjangan dengan
tunjangan Beberapa
yang dasar
••J....."''-'H fungsional tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
2. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Negara
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Indonesia Nomor
9
3. Peraturan Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia 1977 Nomor 11,
UClUQU U ....VU'-"'ClClLembaran Negara Nomor
telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 15 tentang Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Pegawai Sipil (Lembaran
Republik Indonesia 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Nomor 11 Tahun 2017
Negeri (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Negeri beberapa
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Fungsional Pegawai Sipil (Lembaran
Republik Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 2007 Jabatan
Struktural.
10
III
MUATAN RANCANGAN PRESIDEN TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
A. DEFINISI TUNJANGAN
Dalam ..,<;;..U..... ';;.Uj',<AH Peraturan Presiden tentang Pemberian <AHf,<AH Jabatan
Fungsional Transaksi yang dimaksud Tunjangan
Jabatan Analis Keuangan, yang disebu t
dengan Analis Keuangan adalah tunjangan
fungsional yang diberikan negeri yang diangkat dan
secara penuh Jabatan Analis Transaksi
Keuangan sesuai dengan ketentuan
B. PEMBERIAN TUNJANGAN
Pegawai yang U.>';;ULI<,.n..<;;. dan ditugaskan secara dalam
Fungsional Analis Anggaran dan Negara diberikan
Analis dan Belanja bulan.
C. BESARAN TUNJANGAN
'.I<ou.~",.. Analis
Transaksi
2. Transaksi
~<Ai",,,,,•.LUU'UU tabel berikut:
BESARAN TUNJANGAN
Ahli Rp2.400,OOO,OO
Ahli Rpl
3. U<""'5""" Ahli Muda Rpl.OOO.OOO,OO
4. Transaksi Ahli Rp700.000,OO
Pertama
11
D. ANGGARANPEMBE~
Pemberian Pendapatan
dibebankan pada dan Belanja
E. PENGHENTIAN TUNJANGAN
1. Pemberian Analis Transaksi
Pegawai Negeri ""'UAU!,,'~L<> UCUCUH jabatan
lain, atau lain yang
dihentikan sesuai ketentuan peraturan
2. Tata cara
Transaksi Keuangan sesuai dengan
perundang-undangan.
F. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Presiden pada tanggal
Negara
apabila
fungsional
tunjangan
Analis
peraturan
12
BABIV
ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
Dalam rangka t-!'-"'uu'.iU<:>.cu dan peningkatan mutu .l<:>'''';:)UIC; ASN, PNS
yang duduk dalam perlu diberikan
berbeda masing-masing 17 Tunjangan
tunjangan yang diberikan ___ ..-___ PNS yang diangkat
dalam jabatan fungsional. 18
Cu.f;a..:>n.nu secara penuh
Sesuai Peraturan Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Pegawai
yang
yaitu
Sipil, disamping
juga
IJV.n.vn. kepada Pegawai Negeri tunjangan
kepada Pegawai
Sipil yang tertentu. Macam-macam jabatan beserta
Presiden. 19
JF ATK ditetapkan Peraturan Menteri Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Fungsional Analis
Keuangan RB No. 02 Tahun 2018 JF ATK). JF ATK
j a batan1J",n.<AU jenjang
Analis Transaksi
keahlian yang bersifat ___ .,....~..
ahE utama, Analis
Keuangan ahli Analis Transaksi muda, dan Analis
Keuangan ahli 20
demikian, seorang analis
transaksi keuangan mendapat tunjangan
yang ~~'~AU Peraturan
17Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai PasalS.
18Peraturan Kepala Badan Negara Nemor 3.9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian, dan Jabatan FungsionaL
19Peraturan Pemerintah Nemer 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Negeri Sipi!. Pasal 15 dan 17.
dengan
berbeda
20Peraturan Menteri dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsienal Analis Transaksi Keuangan. Ibid, Pasal 3 dan 4.
13
jabatan fungsional Keputusan
Nornor 87 tentang Rurnpun Fungsional
besaran
2.
3.
4.
Ahli Madya
Ahli Madya
Ahli Pertama
struktural eselon
sarna dengan
struktural eselon
sarna dengan
struktural eselon
IVa
Penentuan besaran Keputusan 1999
Rumpun Jabatan Pegawai Negeri ketentuan
besaran struktural yang Peraturan
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Struktural. Dengan
besaran fungsional pada Peraturan
Pemerintah Nomor 26
3. Ahli Madya
Ahli Madya
4. Ahli Pertama
adalah sebagai berikut: 22
Struktural Eselon IIa
Struktural Eselon IlIa
Struktural Eselon Ia
Rp3.250.000,00
.260.000,00
Rp540.000,00
21Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tAn,t<>",f'l Jabatan Fungsionai Pegawai SipiL Pasal 8.
22Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Jabatan StrukturaL Pasal 8.
14
I
Dalam penentuan besaran tunjangan jabatan fungsional, selain merujuk kepada
peraturan terkait pemberian tunjangan fungsional, PPATK juga melihat kepada
evaluasi jabatan dari JF ATK sebagaimana tabel berikut:
Nisi Fsti:f Jabat~ ~ss
J!lbel8n Fit\:)( 1 FanOf2 FaltOf 3 FS\IJf 4 Fao:lJf 5 Fan !)" 6 lFakt:r 7 Faol;tOf g F-':1Jf 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Anals Tr~90:si g 1270 5 7~ 2 125 2 125 2 75 2 7C 3 00 2 :.0 1 ~. 1 51'.f:uang8n Pertame Anals Tr~silsi
10 Ie:;!) e 9~ 2 125 2 125 3 150 3 1:() 3 00 2 50 1 ~ 1 5KeL8'Q8n Mula Ansls Tr~3Gi
12 2170 e 9~r.euanga n lI.I!idya 4 4~ 3 2-"t ~, 4 225 3 100 3 00 2 50 1 5 1 ~
Anals Tr~!lcsi 1'.f:L8'Q8n Utwns
14 ~:;!) 7 1250 5 e~ 4 4~ 4 225 .; 255 3 00 3 1:;!) 1 5 1 5
Perhitungan besaran tunjangan juga melihat pada besaran praktik tunjangan
jabatan fungsional di kementerian lain:
BESARAN TUNJANGAN JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL TINGKAT JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
ANALIS PENILAI ANALIS ANGGARAN
PEMERINTAH
Ahli Utama RP2 .025.000,OO Rp1.522.000,OOl.
Rp.1380.000,OO2. Ahli Madya Rpl.290.000,OO
Ahli Muda Rp.l.lOO.OOO,OO Rpl.OO3.000,OO3.
Rp540.000,OO Rp540.000,OO4. Ahli Pertama
Sejalan dengan berkembangnya tipologi dalam tindak pidana dan peran serta
PPATK yang semakin aktif baik secara domestik maupun internasional dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, oleh karenanya diperlukan sumber
daya manusia PPATK yang berkompeten.23 Di lain sisi kegiatan analis transaksi
keuangan mengandung potensi risiko yang cukup besar. Dengan pertimbangan
tersebut, maka pemberian tunjangan jabatan fungsional khususnya ahli pertama
diusulkan lebih besar dari yang diatur dalam peraturan.
23Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2016. hal .3.
15
di 7 (tujuh)ATK ahli harus memiliki analis
transaksi sarna,
dan hukum
terorisme. ATK
pengawasan
memiliki n''''F'~<A,.<AU sebanyak 125 dua
puluh lima) yang harus sesuai standar yang ada.
Dengan demikian, pekerjaan seorang ATK pertama
membutuhkan yang baik
itu, seorang dituntut berkoordinasi
... ".U!",'<'<U
pihak
internal serta eksternal PPATK dalam pencegahan dan
pidana Pihak eksternal pihak
pengawas dan asosiasi, ,"",""'L'U>,,"'" lain,
Financial Intelligence Unit negara lain,
Lembaga
negara lain, serta
internasionaljlembaga terkait di luar
Dengan sebagaimana di atas maka jabatan
dan
fungsional cu,:cu,:",
peraturan
ATK ahli
fungsional
dari
lain menjadi
sebagaimana
2.
3. Transaksi Keuangan Ahli
4. Analis Keuangan Pertama
1.500.000,00
1.000.000,00
Rp700.000,00
16
BABV
Naskah Akademis ini sebagai bahan
tunjangan JF ATK. dengan
mendukung ",,,,",.,a,cuJ. penerapan
ASN U.J.HHE"r1>.LUJ.E,"',H PPATK.
dalam penyusunan
ini
kualitas
17