NIP. Tata Pemerintahan SETDA/LAKIIP.pdf · menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, atas limpahan Rahmat dan Penyertaan-Nya semata, sehingga

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

dapat diselesaikan dengan baik.

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju

terwujudnya Good Governance and Clean Government menuntut

diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan secara transparan,

akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Kondisi krisis multidimensi mengakibatkan adanya tuntutan kuat

dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk mempercepat

diadakan refromasi birokrasi. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan

yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah

dirumuskan sebelumnya.

Mengacu pada ke-tiga aturan tersebut, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 disusun sebagai media untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan


PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 ii

dalam dokumen penetapan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017.

Penyajian LAKIP Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di

dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta

program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis kinerja yang

menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung

tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian

Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun

2017 ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan

meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan,

sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi

Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-

2021: “ Boven Digoel yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing”

dengan tetap mengedepankan Good Governanceand and Clean

Government di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Boven Digoel.

TANAH MERAH , FEBRUARI 2018 KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

LUSIUS APAYMAN, SH

PEMBINA NIP. 19720603 200112 1 005

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………… iii

IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………… 1

A. LATAR BELAKANG……………………………………………………………………………

B. STRUKTUR ORGSNISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI……………………………………………………………….

2

C. POTENSI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL………………………………………………......

6

D ASPEK STRATEGIS ORGANISASI…………………………………………………………. 9

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN………………………………………………………………….. 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………………………………………… 13

A. RENCANA STRATEGIS……………………………………………………………………… 13

I VISI…………………………………………………………………………………………. 14

II MISI………………………………………………………………………………………… 14

B. KEBIJAKAN STRATEGIS…………………………………………………………………….. 17

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017…………………………………………………………. 18

D. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017………………………………………………... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………………………….. 20

A. CAPAIAN KINERJA…………………………………………………………………………… 20

B. PENGUKURAN KINERJA……………………………………………………………………. 21

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA…………………………………………... 24

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………………………. 25

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA

KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel berupaya

menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang

baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (resultoriented

government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen

pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran

yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan

strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk

sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan. Tahun 2017 merupakan

tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021,

secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran

menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan Kabupaten Boven

Digoel Tahun 2016-2021, LAKIP Tahun 2017 yang merupakan bagian dari

informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel

dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran

strategis. Visi jangka menengah Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021

adalah:

“ BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Sedangkan Misi Kabupaten Boven Digoel yaitu:

1. Mengembangkan daya saing Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;

2. Membangun infrastruktur dasar dan penataan ruang serta wilayah

perbatasan;


KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 v

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boven Digoel terpilih periode 2016-2021, Bagian Tata Pemerintahan

Setda Kabupaten Boven Digoel mempunyai peranan penting dalam

mewujudkanya. Keterkaitan khusus internal Tugas Pokok dan Fungsi Bagian

Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel terletak pada

Misi Pertama dan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun

2016-2021. Namun disamping itu juga keterkaitan umum/eksternal pengemban

amanat bidang koordinasi perencanaan yang melekat kepada seluruh

Perangkat Daerah (PD),

Pelayanan public adalah identik dengan representasi dari eksistensi

birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi

pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas

pelayanan public merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah.

Di mana Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven

Digoel dalam melaksanakan pelayanan Koordinasi dan Administrasi

Pemerintahan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima

layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah dan Aparatur Pemerintah Distrik

dan Kampung yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Boven Digoel

begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu

kepada masyarakat.

Oleh karena Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Boven Digoel berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang akuntabel dan

akan dipakai sebagai acuan dari OPD lain yang ada maka dalam rangka

Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi

Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Boven Digoel melaksanakan pelayanan intern sebagai berikut :

a. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel;


KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 vi

b. Penyampaian informasi data dan administrasi Pemerintah Daerah bagi

Pemerintah Distrik dan Kampung serta instansi Pemerintah lain yang berada

dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;

c. Penyampaian publikasi hasil-hasil Dokumen Administrasi Pemerintahan.

Dalam Tahun Anggaran 2017, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan dan melaksanakan 5 (Lima)

Program dan 14 (Empat Belas) kegiatan dengan biaya yang dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Boven Digoel Tahun Anggaran 2017,

yang sudah dilaksanakan dengan pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp

4.288.680.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 4.001.199.250,00 dengan

capaian 93,2%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja

kegiatan memperoleh nilai antara 85 s/d 100 atau sangat berhasil.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran

2017 ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat penilai

kinerja secara kualitatif, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas

keberhasilan/kegagalan Visi dan Misi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017.

TANAH MERAH, FEBRUARI 2018

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


LUSIUS APAYMAN, SH

PEMBINA

NIP. 19720603 200112 1 005


SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini

diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum

Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib

Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan,

Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, danAzas Akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota

menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan

menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri

Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap

akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan

sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk



mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan

dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau

target kinerja yang telah ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good

Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

B. STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

1. Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

KabupatenBoven Digoel terdiri dari:

a. Kepala Bagian.

b. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Distrik.

c. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kampung.

d. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Boven Digoel

No. 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok

Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, BAB I Paragraf Ketiga Pasal 5

Ayat 2 disebutkan bahwa Bagian Tata Pemerintahan adalah unsur penunjang

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang membantu Asisten bidang

Pemerintahan merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan

koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan

pengkoordinasian melalui pembinaan pemerintahan distrik dan kampung

serta pengembangan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten sesuai dengan ruang lingkup

tugasnya.

Dalam Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 3

Pasal 5 tercantum bahwa:



(1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;

(2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Asisten Bidang Pemerintahan dalam

merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi

teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan

pengkoordinasian melalui pembinaan pemerintahan distrik dan kampung

serta pengembangan otonomi daerah;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan

otonomidaerah, pembinaan pemerintahan distrik dan kampung ;

c. Menyelenggarakan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal;

d. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah(LPPD);

e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan distrik

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan kampung;

g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesua ibidang tugasnya;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh

atasan.

(4) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :

a. Sub Bagian Bina Pemerintahan Distrik;

b. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kampung;

c. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.

Dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 6, 7 dan 8 juga tercantum bahwa :



a. Sub Bagian Bina Pemerintahan Distrik.

(1) Sub Bagian Bina Pemerintahan Distrik dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Distrik, mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian di bidang fasilitasi

dan pembinaan pemerintahan distrik ;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Distrik

menyelenggarakan fungsi:


b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi

permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan

tugas pembinaan administrasi pemerintahan distrik;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan

pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan distrik;

d. Menyiapkan bahan kebijakan serta pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan lembaga swadaya dan social kemasyarakatan

ditingkat distrik;

e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya;

f. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.

b. Sub Bina Pemerintahan Kampung.

(1) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian;



(2) Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kampung, mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian di bidang fasilitasi

dan pembinaan pemerintahan kampung;


(2) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kampung,

menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusunren cana dan program kerja;


permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan

tugas pembinaan dan fasilitasi pemerintahan kampung;

c. Pelaksanaan penyiapan bahan masukan dalam rangka

pelaksanaan pemilihan kepala kampung;

d. Pelaksanan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan

pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan kampung;

e. Pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintahan kampung;




tugas.


c. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.

(1) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian;

(2) Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian dalam

pengembangan otonomi daerah;


(2) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah,

menyelenggarakan fungsi :





permasalahan dan pemecahan yang berkaitan dengan tugas

penyelenggaraan pemerintahan umum;

c. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

umum;

d. Melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda

batas termasuk jika terjadi perubahan batas wilayah;

e. Melaksanakan kebijakan pemekaran distrik, kelurahan dan

kampung;




tugas;


C. POTENSI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bagian

Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel memiliki 27

PNS, berikut merupakan rincian Sumber Daya Manusia pada Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel.



TABEL I

DAFTAR NAMA PEGAWAI, NIP, JABATAN, GOLONGAN DAN PENDIDIKAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MASA JANUARI – DESEMBER 2017

NO NAMA / NIP/ PANGKAT / GOL JABATAN PENDIDIKAN

1

Lusius Apayman, SH

NIP .197206032001121005

Pembina (IV/a)

Kepala Bagian Tata Pemerintahan S1

2

E r m a, S. IP

NIP. 19850608 200701 1 001

Penata (III/c)

Kasubbag. Bina Pemerintahan Distrik S1

3

Yohana Kuan, S. STP

NIP. 198502202004122001

Penata (III/c)

Kasubbag. Bina Pemerintahan Kampung D4

4

Beata Kewet Atiron, S. IP

NIP. 198001152011122001

Penata Muda Tk. I (III/b)

Kasubbag. Pengembangan Otonomi

Daerah S1

5

Marthinus Andap

NIP. 197505272003121011

Pengatur Tk. I (II/d)

Pelaksana SMA

6

Carolus Kamilus Ngarbingan

NIP. 198203172003121004

Penata Muda (III/a)

Pelaksana S1

7

Wilhelmus Manggayop

NIP. 197305132006051001

Pengatur (II/c)

Pelaksana SMA

8

Yulius Konowok Wambray

NIP. 197408122006051001

Pengatur (II/c)

Pelaksana SMA

9

Johanes Tanikonda

NIP. 196809012006051001

Pengatur (II/c)

Pelaksana SMA

10

Petrus Guiti

NIP. 198302132011121001

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Pelaksana ( Bendahara Pengeluaran ) SMA

11

Kain Bamblu

NIP. 198409072006051001

Pengatur Muda (II/a)

Pelaksana SMP

12

Karolus Tuwok

NIP. 197610012005021007

Pengatur (II/c)

Pelaksana SMA



TABEL II

JUMLAH PEGAWAI DAN KEPANGKATAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

1 PEMBINA TINGKAT I IV/B -

2 PEMBINA IV/A 1

3 PENATA TINGKAT I III/D -

4 PENATA III/C 2

5 PENATA MUDA TINGKAT I III/B 1

6 PENATA MUDA III/A 1

7 PENGATUR TINGKAT I II/D 1

8 PENGATUR II/C 4

9 PENGATUR MUDA TINGKAT I II/B 1

10 PENGATUR MUDA II/A 1

JUMLAH 12 Orang

TABEL III

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PENDIDIKAN

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE

1 SMP 1 8, 33 %

2 SMA 6 50 %

3 D4 1 8, 33 %

4 S1 4 33, 33%

JUMLAH TOTAL 12 ORANG 100 %



TABEL IV

ESELONISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NO JABATAN GOLONGAN ESELON NON

ESELON JUMLAH

1 Kepala Bagian Tata Pemerintahan IV/ a III / A - 1

2 Kasubbag. Bina Pemerintahan Distrik III / c IV / A - 1

3 Kasubbag. Bina Pemerintahan

Kampung III / c IV / A - 1

4 Kasubbag. Pengembangan Otonomi

Daerah III/ b IV / A - 1

JUMLAH TOTAL 4

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan,

keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan

pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan

mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan

pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu

dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang

mendasar (outline respon) organisasi terhadap tantangan-tantangan

mendasar yang dihadapi.

Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan

tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan

misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-

tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor

lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi

tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu

selesai disusun. Faktor implementasi/pelaksanaan dari suatu strategi itulah

yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik

apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila buruk dalam



mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-

biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat

berhasil strategi tersebut.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku (rigid) bagi implementasi

karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi

dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu

fleksibillitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi,

strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat

memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya.

Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak

dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk

dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal

dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi

merupakan alat untuk meraih tujuan. Organisasi pemerintah yang tidak

memiliki visi dan misi yang jelas, akan kehilangan proyeksi terhadap keadaan

organisasi dimasa depan, dan tidak memiliki pedoman bagi peningkatan

kinerja organisasi. Demikian pula misi yang telah diterjemahkan dalam

kegiatan konkrit tidak akan memiliki arti tanpa adanya implementasi yang

baik, belum lagi ditambah perubahan yang cepat dari keadaan suatu

organisasi dalam pemerintahan seperti penambahan/adanya suatu organisasi

baru atau pengurangan/ hilangnya suatu organisasi lama tergabung ke dalam

organisasi lainnya. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan adalah

penguasaan tugas dan fungsinya dengan optimal sehingga proses-proses

perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaian masalah dan

memenuhi harapan masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah seperti

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah harus selalu berkaitan dengan

bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu

seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang

benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.



Di samping adanya kejelasan visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan

kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah adalah strategi yang

relevan. Dengan berpedoman pada strategi organisasi, maka garis

wewenang, saluran komunikasi dan arus informasi serta mekanisme

perencanaan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan baik

dan optimal.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan-pilihan alternatif yang berkaitan

dengan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu

strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan

tantangan mendasar yang dihadapi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah dalam peningkatan kinerjanya.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda

dapat terjadi karena adanya perubahan lingungan eksternal dan internal.

Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan visi

Bagian Tata Pemerintahan Setda.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka

konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi Bagian Tata Pemerintahan

Setda yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja

pegawai Bagian Tata Pemerintahan Setda dalam penyelenggaraan kegiatan.

Berdasarkan fungsi yang menjadi misinya, yang dapat dinilai dari ukuran

responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Bagian Tata

Pemerintahan Setdaitu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang

berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor

internal: pertama, aspek input/sumber daya berupa SDM, ekonomi

(anggaran/keuangan), sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi, serta

budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen melalui unsur

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan.



Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor

dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi

peningkatan maupun penurunan.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung

dapat mempengaruhi kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda, seperti

perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi,

kondisi alam dan kelompok – kelompok yang berkaitan dengan penyediaan

input, proses pelaksanaan dan pemanfaat output.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LAKIP Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten

Boven Digoel Tahun 2017 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, kedudukan

Bagian Tata Pemerintahan Setda, tugas pokok Bagian Tata

Pemerintahan Setda dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Setda,

aspek strategis yang berisi prioritas Bagian Tata Pemerintahan

Setda serta struktur organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas

RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021, Rencana kinerja dan

program kegiatan

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan matriks target dan realisasi

kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Bab IV Penutup, menjelaskan secara ringkas kesimpulan dan saran untuk

perbaikan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Boven Digoel dimasa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan strategi untuk

memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah

pada tahun 2016-2021 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam menyelenggarakan sebagian tugas

Asisten Bidang Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional,

merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan

rumusan kebijakan dan pengkoordinasian melalui pembinaan pemerintahan

distrik dan kampung serta pengembangan otonomi daerah. Dokumen ini

berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan, di setiap Sub

Bagian pelaksana di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk secara konsekuen dan konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban masing-

masing Sub Bagian.

Sifat strategis dari suatu perencanaan terletak pada kondisi atau

lingkungan, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi

penetapan suatu kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut termuat tujuan dan

sasaran. Tujuan pelaksanaan suatu kegiatan dimaksudkan untuk memberikan

jawaban tentang mengapa kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan.

Dokumen ini berisi pernyataan mengenai rumusan visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

satu sampai lima tahun, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Boven

Digoel 2016-2021, terkait visi, misi, tujuan dan sasaran kemudian akan ditarik

perencanaan strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai

berikut:



I. VISI

Visi pembangunan memiliki makna penting untuk menyatukan cita dan

cipta seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai

dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh

Kabupaten Boven Digoel. Sesuai dengan analisis isu strategis

pembangunan Kabupaten Boven Digoel, rencana pembangunan tidak

hanya dititik beratkan pada pengelolaan sumber daya tetapi juga pada

transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan

tersebut, pembangunan Kabupaten Boven Digoel diarahkan pada

kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh dalam berbagai

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber

Daya Manusia yang berkualitas serta peningkatan kemampuan ilmu dan

teknologi.

Berdasarkan Visi RPJPD Kabupaten Boven Digoel tahun 2005-2025

yaitu “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Boven Digoel. Dengan Tetap

Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya”, maka untuk

memajukan Kabupaten Boven Digoel ke depan ditetapkan visi RPJMD

Kabupaten Boven Digoel 2016-2021 adalah “ Boven Digoel yang Bersatu,

Sejahtera dan Berdaya Saing”

II. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan

misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya

Alam;

2. Membangun Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah

Perbatasan

Sehubungan dengan itu maka diperlukan penjelasan masing-masing misi

sebagai berikut :



Visi: Boven Digoel yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing

Misi Tujuan Sasaran

Misi 1: Mengembangkan daya

saing sumber daya manusia dan sumber

daya alam

1 Meningkatkan derajat dan pelayanan pendidikan

1 Meningkatnya kualitas pendidikan

2 Meningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan

2 Meningkatnya kualitas kesehatan

3 Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial

3 Menurunnya tingkat kemiskinan

4 Menurunnya kerawanan social

4 Meningkatkan prestasi olah raga

5 Meningkatnya prestasi olah raga

5 Meningkatkan potensi energi dan sumber daya alam

6 Tercukupinya kebutuhan energi

7 Terjaganya kualitas lingkungan

6 Mengembangkan potensi pertanian dan pemberdayaan petani

8 Meningkatnya kesejahteraan petani

9 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian

7 Melestarikan budaya dan potensi wisata

10 Terjaganya aset budaya local

11 Meningkatnya kualitas pariwisata daerah

8 Meningkatkan potensi penerimaan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi

12 Meningkatnya penerimaan asli daerah

13 Tercapainya target WDP atas Lapkeuda

14 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Misi 2: Membangun infrastruktur dasar dan penataan ruang serta wilayah perbatasan

9 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan khusus serta penataan ruang

15 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar

16 Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus

10 Meningkatkan stabilitas kawasan perbatasan

17 Tersedianya penataan kawasan khusus perbatasan

18 Tertatanya administrasi data informasi

19 Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban umum



Dengan mengacu pada uraian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 di atas, maka dapat dilihat

keterkaitan tugas pokok dan fungsi untuk kemudian dijadikan Rencana

Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Boven Digoel sebagai berikut.

MISI 1: Mengembangkan daya saing Sumber Daya Manusia

MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Misi 1 Fasilitasi kegiatan pembinaan aparat pemerintah Distrik dan

Kampung untuk Penyenggaraan Pemerintahan Distrik dan Kampung

seperti: Manajemen Pemerintahan Distrik dan Kampung,

Administrasi, Batas Wilayah Distrik dan Kampung, Aparatur Distrik

dan Kampung.

Tujuan 1 Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan Distrik dan Kampung dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan, dan pelayanan publik.

Sasaran1.1 Meningkatnya efektivitas dan kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Distrik dan Kampung.

MISI 2: Membangun wilayah perbatasan

MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Misi 1 Fasilitasi percepatan tapal batas dengan melaksanakan penelitian,

pendataan dan pemasangan tanda batas termasuk jika terjadi

perubahan batas wilayah, baik itu pemekaran distrik maupun

kampung.

Tujuan 1 Mewujudkan percepatan tapal batas pada wilayah perbatasan luar

kabupaten maupun dalam wilayah kabupaten dengan melaksanakan

penelitian, pendataan dan pemasangan tanda batas.

Sasaran2.1 Terwujudnya percepatan tapal batas pada wilayah perbatasan

dengan melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda

batas.



B. KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi

yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Boven

Digoel Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran lanjutan dari Agenda

Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boven

Digoel 2016-2021, maka strategi yang dilaksanakan oleh Bagian Tata

Pemerintahan Setda Kabupaten Boven Digoel lebih ditekankan pada

percepatan pengembangan wawasan aparat pemerintah Distrik dan

Kampung serta penyelesaian tapal batas. Artinya, dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Boven Digoel

berkomitmen mengarahkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki

untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta memberikan

dukungan dan pembinaan atas penyelenggaraan tugas pada Sub Bagian

Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Boven Digoel.

Kebijakan strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang

ditetapkan dalam upaya mewujudakan visi-misi, tujuan dan sasaran adalah

sebagai berikut:

1. Pemantapan tata kelola Pemerintahan Distrik dan Kampung yang optimal

dengan memprioritaskan peningkatan wawasan aparat pemerintah Distrik

dan Kampung.

2. Menyiapkan bahan kebijakan untuk bimbingan dan pembinaan serta

petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan Distrik dan Kampung.

3. Melaksanakan penelitian dan pendataan batas wilayah Kabupaten Boven

Digoel yang belum memiliki tanda batas dan melaksanakan

pengadministrasian bagi tapal batas yang sudah diselesaikan.

4. Mempercepat penyelesaian tapal batas dengan mempertemukan pihak-

pihak dalam area batas wilayah, untuk mencapai suatu keputusan yang

final.

5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, antara Kepala Bagian, Ka.

Subbag serta Staf Bagian Tapem Setda Kabupaten Boven Digoel maupun

dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana kinerja merupakan rencana kerja tahunan Bagian Tata

Pemerintahan Setda Kabupaten Boven Digoel berisikan program dan

kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2017.

Rencana kinerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai

program dan kegiatan serta sasaran yang dilaksanakan selama Tahun 2017.

Diharapkan dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik,

diharapkan kinerja organisasi dapat lebih meningkat dan lebih fokus dan

terarah serta dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja

tahun periode tertentu.

Pengukuran kegiatan dapat dilihat dari Rencana Kinerja dimana di

dalamnya terdapat tujuan, sasaran, program dengan mencantumkan target

kinerja, untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun

anggaran 2017, rencana kinerja yang akan dicapai dan disesuaikan dengan

anggaran yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017

No. Tujuan Sasaran Strategis Program kegiatan Target

1 Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Distrik dan Kampung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dan

pelayanan publik.

Meningkatnya efektivitas dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Distrik dan Kampung.

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100%

program penyelenggaraan pemerintahan distrik dan kampung

100%

2 Mewujudkan percepatan tapal batas pada wilayah perbatasan luar kabupaten maupun dalam wilayah kabupaten dengan melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda batas.

Terwujudnya percepatan tapal batas pada wilayah perbatasan dengan melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda batas.

program penataan daerah otonomi baru

100%



D. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01. Penyediaan jasa surat menyurat

10. Penyediaan alat tulis kantor

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

16. Penyediaan bahan logistik kantor

18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

03. Bimbingan teknis implementasi peraturan Jakarta, Jayapura

perundang-undangan

08. Peningkatan Wawasan Aparat Pemerintahan Distrik

14. Sosialisasi laporan penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

05. Fasilitas Percepatan Pennyelesaian Tapal Batas Wilayah

Administrasi Antar Daerah

28. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik dan Kampung

01. Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah

(LPPD)

02. Pembinaan Aparat Pemerintahan Kampung

04. Raker Kepala Distrik

06. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Kampung Serentak



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk

terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasiln/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat

yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan

penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara

periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan

merupakan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta wujud pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven

Digoel.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan, Bagian Tata

Pemerintahan juga melaksanakan tugas pembinaan Aparatur Pemerintah

Distrik dan Kampung serta pengembangan Otonomi Daerah, sebagai upaya

mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan cara:



1. Pencapaian realisasi kinerja.,

2. Pencapaian sasaran organisasi berdasarkan realisasi program dan

kegiatan.,

3. Pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.,

4. Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja.,

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan cara untuk mengetahui tercapainya

tujuan dan sasaran dengan mengacu pada presentasi realisasi program dan

kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjukan secara langsung kaitan

sasaran dengan realisasi capaian program dan kegiatan, sehingga dapat

diambil kesimpulan terkait capaian tiap-tiap sasaran. Adapun hubungan antara

realisasi dan kinerja yakni. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan

semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan

semakin rendahnya kinerja.

Pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Boven

Digoel tahun 2017 dapat dilihat pada pengukuran kinerja yang digunakan

untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja mencakup penilaian tingkat pencapaian target dari

rencana kegiatan dan dari masing-masing program kegiatan dan penilaian

tingkat pencapaian target.

Pengukuran kinerja indikator kegiatan disalurkan dengan menggunakan

formulir pengukuran kinerja kegiatan (PRPKK) sedangkan pengukuran kinerja

indikator sasaran menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran

(PPS). Untuk predikat nilai capaian indikator kinerja sasaran yang diukur

dengan mengelompokkan sebagai berikut:



NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1 X >85 % Sangat Berhasil

2 70 %< X < 85 % Berhasil

3 55 % < X <70 % Cukup Berhasil

4 X < 55 % Belem Berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan realisasi program kegiatan

yang dirumuskan berdasarkan intermediates Outcomes dari masing-masing

kegiatan kemudian, dihubungkan dengan kebijakkan, program dan kegiatan

untuk pencapaian sasaran. Untuk mengetahui pencapaian sasaran maka

diperlukan perhitungan presentasi realisasi program kegiatan sebagai berikut.

Tabel Capaian Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2017

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

REALISASI SISA

KEUANGAN %

1 2 3 4 5 6

I PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

409.490.000,00

404.290.000,00

98,7%

5.200.000,00

1. Penyediaan jasa surat

menyurat

21.000.000,00 21.000.000,00 100% 0,00

2. Penyediaan alat tulis

kantor

9.623.000,00 9.623.000,00 100% 0,00

3. Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

12.007.000,00 12.007.000,00 100% 0,00

4. Penyediaan bahan

logistik kantor

74.160.000,00 74.160.000,00 100% 0,00

5. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi

292.700.000,00 287.500.000,00 98,2% 5.200.000,00

II. PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

553.100.000,00

544.936.500,00

98,5%

8.163.500,00



PRASARANA

APARATUR

1. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

50.000.000,00 50.000.000,00 100% 0,00

2. Rehabilitasi

sedang/berat rumah

dinas

503.100.000,00 494.936.500,00 98,3% 8.163.500,00

III. PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

1.255.835.500,00

1.209.235.500

96,2%

46.600.000,00

1. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

485.516.500,00 462.016.500,00 95,1% 23.500.000,00

2. Bimbingan teknis

implementasi

peraturan perundang-

undangan

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Peningkatan wawasan

aparat pemerintah

Distrik

599.076.000,00 597.276.000,00 99,6% 1.800.000,00

4. Sosialisasi laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

(LPPD)

171.243.000,00 149.943.000,00 87,5% 21.300.000,00

IV. PROGRAM PENATAAN

DAERAH OTONOMI

BARU

285.700.000,00

279.100.000,00

97,6%

6.600.000,00

1. Fasilitasi percepatan

penyelesaian tapal

batas wilayah

administrasi

antar daerah

285.700.000,00 279.100.000,00 97,6% 6.600.000,00



V PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

DISTRIK DAN

KAMPUNG

1.784.555.000,00

1.563.637.250,00

87,6%

220.917.750,00

1. Penyusunan laporan

penyelenggaraan

pemerintah daerah

(LPPD)

335.700.000,00 325.408.250,00 96,9% 10.291.750,00

2. Pembinaan Aparat

pemerintah kampong

473.255.000,00 449.255.000,00 94,9% 24.000.000,00

3. Raker kepala Distrik 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pemilihan dan

pelantikan kepala

kampung serentak

975.600.000,00 788.974.000,00 80,8% 186.626.000,00

JUMLAH

4.288.680.500,00

4.001.199.250,00

93,2%

287.481.250,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi kinerja Bagian Tata

Pemerintahan berdasarkan rincian program dan kegiatan tahun 2017, yaitu

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.288.680.500 yang dibagi pada 5 (lima)

program dan 14 (empat belas) kegiatan, berdasarkan presentasi realisasi

program dan kegiatan. Bagian Tata Pemerintahan tergolong Sangat Berhasil

(rata-rata: 93,2%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.001.199.250

dan dana sisa sebesar Rp. 287.481.250

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan

berdasarkan keterkaitan program, kegiataan, sasaran dan kategori kinerja,

sebagai berikut

Tujuan 1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan Distrik dan Kampung dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik.



Sasaran 1.1 Meningkatnya efektivitas dan kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Distrik dan Kampung.

Sasaran 1.1 mencakup tentang pengembangan daya saing Sumber Daya

Manusia searah dengan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun

2016-2021.

Berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, dapat disimpulkan bahwa

Pencapaian sasaran 1.1 sangat berhasil, hal ini dapat dilihat pada capaian

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut rincian program dan

kegiatan Bagian Tata Pemerintahan. Program penigkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur dengan Pagu Anggaran Rp. 1.255.835.500,

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.209.235.500 dengan presentasi 96,2%,

yang dibagi habis pada tiap-tiap kegiatan yaitu. Kegiatan Sosialisasi

peraturan perundang-undangan Pagu Anggaran Rp. 485.516.500 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 462.016.500 atau 95,1%., Kegiatan

Peningkatan wawasan aparat pemerintah Distrik Pagu Anggaran Rp.

599.076.000 dengan realisasi anggaran Rp. 597.276.000 atau 99,6%.,

Kegiatan Sosialisasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

(LPPD), Pagu Anggaran Rp. 171.243.000 dengan realisasi anggaran Rp.

149.943.000 atau 87,5%.,

Program paenyelenggaraan pemerintahan Distrik dan Kampung

Pagu Anggaran Rp. 1.784.555.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.

1.563.637.250 dengan presentasi 87,6%, kemudian dibagi pada tiap

kegiatan yaitu. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

(LPPD), Pagu Anggaran Rp. 335.700.000, dengan realisasi anggaran Rp.

325.408.250 atau 96,9%., Kegiatan Pembinaan Aparat pemerintah

kampong, Pagu Anggaran Rp. 473.255.000 dengan realisasi anggaran Rp.

449.255.000 atau 94,9%., Kegiatan Pemilihan dan pelantikan kepala

kampung serentak,Pagu Anggaran Rp. 975.600.000 dengan realisasi

anggaran Rp. 788.974.000 atau 80,8%



Dari capaian realisasi program di atas maka pencapaian sasaran 1.1

termasuk pada kategori sangat behasil, namun belum mencapai target

100%, terlebih lagi pada kegiatan pemilihan dan pelantikan Kepala

Kampung dengan presentasi 80,8% yang berada pada kategori berhasil,

untuk itu Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven

Digoel akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui strategi dan

kebijakan dalam upaya melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Tujuan 2. Mewujudkan percepatan tapal batas pada wilayah perbatasan

Luar kabupaten aupun dalam wilayah kabupaten dengan

melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda

batas.

Sasaran 2.1 Terwujudnya percepatan tapal batas pada wilayah perbatasan

dengan melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan

tanda batas.

Sasaran 2.1 mencakup tentang pembangunan wilayah perbatasan, searah

dengan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021.

Pencapaian Sasaran 2.1 diimplementasikan pada program Penataan

Daerah Otonomi Baru dengan Kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian

Tapal Batas Wilayah Administrasi antar daerah, dengan Pagu Anggaran

Rp. 285.700.000, realisasi keuangan sebesar Rp. 279.100.000 dengan

presentasi realisasi 87,6%, berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel,

dapat disimpulkan bahwa Pencapaian sasaran 2.1 sangat berhasil dan

perlu ditingkatkan untuk mencapai target 100% untuk mengoptimalkan

pembangunan wilayah perbatasan.

Evaluasi kinerja juga dilakukan pada pelaksanaan Tugas pokok dan

fungsi Bagian Tata Pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintahan umum

yang dapat dicermati pada reaalisasi program dan kegiatan dalam kaitannya

dengan pemerintahan umum seperti: Program pelayanan administrasi



perkantoran dengan pagu anggaran Rp. 409.490.000 dan realisasi sebesar

Rp. 404.290.000 atau 98,7%, dengan kegiatan sebagai berikut: Kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp.

21.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 21.000.000 atau 100%., Kegiatan

Penyediaan alat tulis kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.623.000

dan realisasi sebesar Rp. 9.623.000 atau 100%., Kegiatan Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.007.000

dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.007.000 atau 100%., Kegiatan Rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.

292.700.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 287.500.000 atau 98,2%.

Program berikutnya adalah. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 553.100.000 dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 544.936.500 atau 98,5% yang dibagi pada dua kegiatan yaitu.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

50.000.000 atau 100%., Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 503.100.000 dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 494.936.500 atau 98,3%.

Dalam pelaksanaan pemerintahan umum yang terealisasi pada program

dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi sebesar

98,6% yang berarti kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Boven Digoel termasuk kategori sangat berhasil.


PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 25

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas suatu instansi berawal saat kegiatan administrasi

diciptakan pada suatu organisasi dan dibuktikan melalui pelaporan yang dibuat

secara sistematis. Pertanggungjawaban akan menjadi acuan bagi perencanan

selanjutnya dan menjadi bahan tercapainya proses implementasi yang lebih

baik serta terbentuknya manajemen waktu yang terarah serta mendukung.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Boven Digoel berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel dapat disimpulkan

bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Sangat

Berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai

komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian

kinerja dari pengukuran Program dan Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan Distrik dan Kampung dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik. Tergolong

Sangat Berhasil (Rata-rata : 91,9 %) untuk target kinerja tahun

2017.


PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 26

Tujuan 2 : Mewujudkan percepatan tapal batas pada wilayah perbatasan

Luar kabupaten maupun dalam wilayah kabupaten dengan

melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda

batas. Tergolong Sangat Berhasil (Rata-rata : 97,6 %) untuk

target kinerja tahun 2017.

Dengan kondisi capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 ini tentunya masih perlu untuk

terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi program dan kegiatan pembinaan

aparatur Distrik dan Kampung serta pengembangan Daerah Otonomi Baru,

terutama dalam mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran sesuai dengan

indikator-indikator pencapaian yang ditetapkan dalam Renstra Bagian Tata

Pemerintahan 2016-2021.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun

Anggaran 2017 ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

atas perhatian dan kepeduliannya kami ucapkan terima kasih.

TANAH MERAH, FEBRUARI 2018

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


LUSIUS APAYMAN, SH

PEMBINA

NIP. 19720603 200112 1 005

NIP. Tata Pemerintahan SETDA/LAKIIP.pdf · menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada...

Documents

Transcript of NIP. Tata Pemerintahan SETDA/LAKIIP.pdf · menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada...