NII Sebagai Organisasi Negara

NII sebagai Organisasi Negara

NEGARA ISLAM INDONESIASEBAGAI ORGANISASI NEGARA

Sebuah organisasi terdiri dari sekumpulan orang yang

bekerjasama. Dalam interaksi kerjasamanya sekumpulan manusia

pasti ada konflik. Konflik sendiri merupakan bagian yang tak

terpisahkan dalam dinamika sebuah kelompok. Adapun yang bisa

membuatnya bertahan sebagai sebuah kelompok yang bekerjasama

adalah Tujuan Bersama yang ingin dicapai.

Begitupula Organisasi yang bernama Negara. Yang jadi

pertanyaannya adalah, apa Tujuan Bersama yang ingin dicapai oleh

orang-orang bekerjasama di wadah yang bernama Negara Islam

Indonesia?

Tujuan NII

Mukaddimah Qanun Azasi NII menjelaskan pada kita perjalanan

sejarah perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia. Dipermaklumkan

bahwa Tujuan perjuangan Ummat Islam Bangsa Indonesia adalah

mencari dan mendapatkan Mardhotillah. Dalam pada itu dijelaskan

pula bahwa mendapatkan Mardhotillah itu adalah hidup di dalam

suatu ikatan dunia baru, yakni Negara Islam Indonesia yang

merdeka.

Negara Islam Indonesia sendiri adalah Negara yang berdasarkan

Hukum Islam. Hal itu berarti mendapatkan Mardhotillah adalah hidup

dalam sebuah masyarakat yang berhukum pada hukum Islam.

Pertanyaannya, apa manfaat dari hidup dalam sebuah masyarakat

yang berhukum pada hukum Islam?

NII sebagai Estafeta Misi Kenabian

Awal dari peradaban Islam yang dibangun Nabi SAW. adalah

peristiwa hijrah Nabi SAW..

Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -94-


Peristiwa hijrah juga menjadi titik awal dari kalendar Islam itu

sendiri, dengan bulan pertamanya adalah Muharram, ini juga

memberi arti betapa pentingnya peristiwa ini bagi umat Islam.

Bagaimana Nabi SAW. mengawali peradaban Islam itu? Dan

bagaimana kita dapat membangun suatu masyarakat di masa modern

dengan merujuk pada sejarah Islam ini? Dua masalah inilah yang akan

dibahas dalam tulisan ini.

Secara konvensional, perkataan “madinah” memang diartikan

sebagai “kota”. Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu

mengandung makna “peradaban”. Dalam bahasa Arab, “peradaban”

memang dinyatakan dalam kata-kata “Madaniyah” atau “tamaddun”,

selain dalam kata-kata “hadharah”. Karena itu, menurut Nurcholish

Madjid tindakan Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah,

pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi,

bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum

Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan dan membangun

masyarakat beradab.

Mirip dengan pendapat Nurcholish, Dawam Rahardjo melihat

bahwa yang disebut masyarakat Madani itu sama dengan civil society.

Hanya saja, menurut Dawam dalam perspektif Islam, civil society

lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata al din, — yang

umumnya diterjemahkan sebagai agama — berkaitan dengan makna

al tamaddun, atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam

pengertian al madinah yang arti harfiahnya adalah kota. Dengan

demikian menurut Dawam masyarakat Madani mengandung tiga hal,

yakni agama, peradaban, dan perkotaan. Di sini, agama merupakan

sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah

hasilnya.

Bagaimana proses pembentukan masyarakat Madani pada masa

Rosulullah SAW.? Persoalan ini dapat dilihat dengan analisis sosial

politik dan tidak hanya melulu persoalan normatif misi risalah. Secara

analisis sosial politik, adalah menarik untuk memahami situasi sosial

politik dan kondisi geografi antara kota Mekkah dan Madinah. Dua

kota ini menjadi penting karena Mekkah adalah kota kelahiran Islam

dan Madinah adalah awal peradaban Islam.

Kiranya menjadi penting secara sekilas memahami struktur dan

karakter sosial-politik di dua kota tersebut. Pada saat itu, struktur dan



karakter sosial-politik di dua kota itu sangat dipengaruhi unsur

kesukuan, serta sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang suatu

negara atau organisasi pemerintahan. Meskipun demikian, Mekkah,

saat kelahiran Nabi SAW., merupakan pusat perdagangan yang kuat,

yang telah mempunyai semacam konstitusi perdagangan dan dewan

sesepuh, yang disebut Mala’. Dewan ini bertugas menyelesaikan

perselisihan dan mengawasi serta melindungi kepentingan dagang

dari setiap suku. Mekkah menikmati kedamaian karena hanya dihuni

dan dikontrol oleh satu suku yang kuat; Quraisy. Selain itu, Quraisy

mempunyai posisi yang kuat karena mendiami tempat suci yang

sangat prestisius di seluruh semenanjung: Kabah, tempat yang hanya

merekalah penjaganya. Akan tetapi, kota itu belumlah memiliki

otoritas kenegaraan atau sebuah kekuatan yang memaksa setiap

keputusan dilaksanakan. Even by violent force.

Sedangkan situasi di Madinah sebelum Islam sama sekali berbeda

dari Mekkah. Di kota ini terdapat lima suku yang saling berperang.

Tiga suku merupakan Yahudi yakni Banu Nadir, Banu Qaynuqa dan

Banu Qurayza. Dan dua lagi suku Arab yakni suku Aws dan Khazraj.

Suku-suku Yahudi menguasai wilayah yang luas dari perkebunan

kurma dan juga menguasai beberapa kerajinan tangan, sementara

suku-suku Arab mengandalkan tanah pertanian mereka sebagai

sumber utama. Suku Aws dan Khazraj saling berperang dalam waktu

yang sangat panjang, dan suku-suku Yahudi juga bermusuhan satu

sama lain, meskipun mereka saling mendukung ketika berhadapan

dengan suku-suku Arab.

Dengan demikian, Madinah adalah kota yang paling tidak stabil,

penuh dengan gangguan, dan tidak aman di semenanjung Arab. Tidak

seperti Mekkah, ia tidak mempunyai institusi Mala’ atau dewan

sesepuh sebagai lembaga arbitrase bagi peperangan antar-suku atau

pertentangan antar-etnik. Kondisi yang demikian ini menjadikan

penduduk Madinah ingin mencari seseorang yang mampu secara adil

mengatasi suku-suku yang berperang dan menjaga kedamaian dan

keharmonisan di dalam kota serta menyelamatkan masyarakat dari

pertumpahan darah yang tidak berkesudahan.

Faktor sosial-politik inilah, yang membuat penduduk Madinah

tertarik kepada ajaran Islam dan Nabi SAW., seorang yang mereka

lihat sebagai hakim yang tidak memihak, hakim yang memang



memiliki kebijaksanaan yang luar biasa untuk menyelesaikan

perselisihan-perselisihan mereka. Mereka tahu bagaimana Nabi SAW.

menyelesaikan perbaikan Kabah secara adil. Ketika Kabah diperbaiki,

maka masyarakat kota Mekkah meminta Nabi SAW. untuk

memutuskan secara adil tentang bagaimana meletakkan batu hitam

ke Kabah. Nabi SAW. kemudian melepas sorbannya dan menaruh batu

tersebut di atasnya, kemudian dimintanya perwakilan dari setiap suku

untuk mengangkat batu itu dengan cara memegang sorbannya. Inilah

salah satu peristiwa yang membuat Muhammad SAW. yang belum

menjadi nabi terkenal kecerdasan dan keadilannya.

Kebutuhan akan pemimpin yang adil ini, membuat masyarakat

Madinah ingin mengundang Nabi SAW. ke kotanya. Mereka tahu

bahwa Nabi SAW. banyak mendapat ancaman di Mekkah. Selama dua

tahun lamanya dilakukan perundingan secara seksama, dengan

masuknya sebagian besar -tidak semua- penduduk dari dua suku Arab

kepada Islam, dan mereka bersumpah untuk melindungi Nabi, Nabi

SAW. akhirnya menerima undangan mereka untuk berimigrasi ke kota

tersebut. Mereka (penduduk Madinah) harus melindungi Nabi SAW.

dari musuh-musuhnya, suku Quraisy, dan demikian pula Nabi SAW.

mesti memberi mereka kedamaian dan kesatuan melalui persatuan

spiritual.

Segera setelah sumpah-setia pertama di al-Aqaba tahun 620 M,

Nabi SAW. mulai mengirim pengikut-pengikut setianya dari Mekkah

ke Madinah. Sebelum dia sendiri melakukan hijrah pada tahun 622 M,

Nabi SAW. memastikan seluruh kaum Muslim Mekkah harus sudah

berpindah dan menetap di sana. Ini merupakan strategi yang hati-hati

dan sangat cerdas. Karena Nabi SAW. tidak ingin dianggap hijrah ke

Madinah sebagai pelarian, melainkan sebagai pemimpin para

pengikut setianya sendiri dari suku Quraisy yang berjumlah lebih dari

dua ratus orang. Dengan demikian, ketika tiba di Madinah, secara

antusias Nabi SAW. diterima, tidak hanya oleh tuan rumah Madinah,

mulai saat ini disebut Anshar atau penolong, tetapi juga oleh pengikut

setianya sendiri dari Mekkah, yang kemudian dikenal sebagai

Muhajirin atau orang-orang yang berpindah.

Setelah tiga belas tahun perjuangan tanpa akhir, Nabi SAW.

akhirnya berhasil menciptakan masyarakat Muslim terlatih yang

secara bebas dan terbuka berkehendak melaksanakan ajaran



agamanya, yaitu kaum Muhajirrin. Di Mekkah, orang-orang Islam

hanyalah dianggap sekelompok pemberontak dan minoritas tertindas

yang meyakini agama baru, serta secara sosial, politik, dan ekonomi

di bawah dominasi dari mayoritas non-Muslim, Quraisy. Di Madinah,

justru sebaliknya, mereka membangun komunitas yang sesuai dengan

keinginan mereka sendiri dalam arti yang sebenarnya. Sebuah

komunitas yang kelak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan

institusi-institusi termasuk organisasi pemerintahan. Membangun

sebuah tempat yang diridloi Alloh Azza wa Jalla.

Bagaimana Nabi SAW. membangun prinsip-prinsip masyarakat

Madinah itu? Jadi, komunitas Muslim yang baru terbentuk tersusun

dari tiga suku yang berbeda dari Madinah dan Mekkah, dibagi dalam

beberapa klan, yang harus mengembangkan diri dan beradaptasi

terhadap bentuk politik dan organisasi pemerintahan baru, yang

semua kelompok konstituen dapat hidup secara harmonis. Di samping

itu, terdapat tiga suku Yahudi yang hidup di Madinah yang

mempunyai peranan penting dalam kehidupan sipil yang harus terus

diakomodasi bersama kaum Muslim. Pada kenyataannya, kota

Madinah didiami oleh dua komunitas agama penting dan sederajat,

Muslim dan Yahudi. Kelompok ketiga, yakni kaum pagan (penyembah

berhala) dapat juga ditambahkan sebagai pendukung salah satu dari

dua komunitas yang telah disebutkan di atas.

Nabi SAW. selanjutnya memformulasikan sebuah perjanjian

(Mitsaq), yang secara umum dikenal dengan konstitusi Madinah, yang

pada satu sisi merekatkan ketiga suku Muslim serta klan-klan mereka

dalam kerjasama satu sama lain, dan di sisi lain antara suku-suku

Yahudi dengan suku-suku Muslim. Perjanjian itu berisi 52 pasal, yang

pasal keduanya diulang 20 kali, baik secara penuh ataupun dalam

bentuk yang singkat dengan perubahan nama klan atau kelompok

yang dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut pada tanggal yang

berbeda.

Hal yang secara khusus mesti diperhatikan adalah perjanjian itu

ditandatangani secara terpisah dan independen oleh klan-klan yang

berbeda dari suku-suku tersebut dan tidak ditandatangani oleh suku-

suku secara keseluruhan. Kemudian, 32 pasal sisanya dapat dibagi

dalam dua bagian, satu bagian berkenaan dengan urusan-urusan

umat Muslim saja, sedangkan bagian yang lain berhubungan dengan



tanggung jawab bersama, baik Muslim maupun Yahudi sebagai warga

negara sederajat. Perjanjian tersebut juga mencakup komunitas

pagan yang hidup di dalam dan sekitar kota Madinah, atau yang telah

bersekutu dengan salah satu klan Muslim atau klan Yahudi.

Konstitusi yang di sepakati oleh Nabi SAW. dengan suku-suku di

Madinah bukanlah sebuah Konstitusi yang jauh dari realitas

masyarakat. Konstitusi itu mencerminkan realitas geografis, sosial,

budaya, dan ekonomi dari suatu wilayah masyarakat. Dengan

Konstitusi ini, Nabi SAW. telah berhasil memperkenalkan perubahan

yang revolusioner dalam konsep kehidupan sipil masyarakat Arab.

Jauh sebelumnya, keseluruhan konsep kehidupan kesukuan

didasarkan pada pertalian darah, dan sekarang penekanannya telah

dialihkan kepada komunitas yang dibentuk lewat seperangkat

kesepakatan yang diterima secara bebas.

Nicholson dengan rasa kagum berkomentar tentang konstitusi

tersebut dengan berkata, “Tidak ada seorang pun yang mampu

mempelajarinya (piagam Madinah) tanpa pernah terkesan oleh

langkah politik yang jenius dari pembuatnya. Muhammad tidak

menyerang secara terbuka independensi dari suku-suku, tetapi dia

menghancurkannya secara perlahan, dengan mengalihkan pusat

kekuasaan dari suku kepada komunitas; dan walaupun komunitas

tersebut terdiri dari kaum Yahudi dan pagan, di samping tentunya

kaum Muslim, dia secara penuh mengakui, apa yang gagal

diperkirakan rival-rivalnya, bahwa umat Muslim adalah partner aktif,

dan segera akan memegang peran utama, dalam negara baru yang

didirikan.”

Isi kontitusi itu memperlihatkan bahwa: (1) munculnya bangsa

yang pluralistik secara politik tanpa memandang agama, etnik, atau

afiliasi suku; (2) konstitusi tersebut menjamin secara penuh terhadap

kebebasan beragama dan kemudian dia liberal dalam fungsinya; (3)

dia secara total memberikan kebebasan internal kepada setiap

konstituen klan dan sukunya, dan oleh sebab itu dia berkarakter

federalistik, dan yang terakhir; (4) komitmen dan loyalitas kepada

komunitas mengatasi segala loyalitas lainnya.

Dengan karakteristik konstitusi dasar seperti tersebut di atas,

negara Muslim pertama terwujud pada tahun 622 M. Nabi SAW.

adalah, -secara pasti dengan tidak dipersoalkan lagi- kepala negara,



dan secara bersamaan dia juga seorang Nabi. Dia telah menjadi

pemimpin dari pengikutnya, para imigran Quraisy, seperti halnya para

pemimpin dari klan-klan dan suku-suku Madinah.

Pembentukan masyarakat oleh Nabi SAW. mengindikasikan

bahwa tidak ada antagonisme antara keagamaan dan sekuler,

spiritual dan temporal, yang suci dan yang profan. Tetapi,

kenyataannya, ruang dari aktivitas keduanya, meskipun saling

melengkapi adalah berbeda Manusia merupakan makhluk Tuhan dan

konsekuensinya sisi ilahiah dan primordial ada dalam fitrahnya

sebagaimana Dia berfirman, “Dan Aku telah tiupkan kepadanya ruh-

Ku” (QS. 15:29), sementara itu, negara adalah buatan manusia dan

secara prinsip mesti memperhatikan hikmah-hikmah Islam serta

secara temporal mesti memperhatikan subyek dari pengalaman

manusia dengan perubahan dari ‘ruang-waktu’, dan dalam konteks

‘zaman’ dan ‘generasi’.

Prinsip-prinsip Konstitusi Madinah ini rujukan wajib bagi

pembentukan tatanan negara modern yang pluralis (agama, ras, suku

dan golongan) namun menjadikan hikmah Islam sebagai bagian

penting kehidupan bernegara. Mantan Deputi PM. Malaysia Anwar

Ibrahim ketika menyampaikan pidato kebudayaannya pada Festival

Istiqlal 1995 di Jakarta, berjudul “Islam dan Pembentukan Masyarakat

Madani” berkata, “Justru itu Islamlah yang pertama kali

memperkenalkan kepada kita di rantau ini kepada cita-cita keadilan

sosial dan pembentukan masyarakat Madani, yaitu civil society yang

bersifat demokratis.” Menurut Anwar, “Kedatangan Islam bukan

sekedar membentuk pandangan hidup baru yang mengutamakan

peranan akal dan pemikiran rasional, namun juga mencakup revolusi

ruhaniah dan aqliyah yang juga kemudian menggerakkan

transformasi sosial, yaitu secara berangsur-angsur meletakkan asas

susunan baru kemasyarakatan dan urusan kenegaraan yang

mementingkan kemuliaan derajat insan.”

Masyarakat yang dibangun pada zaman Rosul tersebut identik

dengan civil society dalam bahasa modern, karena secara sosio-

kultural mengandung substansi keadaban (civility). Karena itu model

masyarakat ini sering dijadikan model sebuah masyarakat modern,

sebagaimana yang juga diakui oleh seorang sosiolog kenamaan,

Robert N Bellah dalam bukunya Beyond Belief (1976). Bellah



mengakui, dalam buku hasil penelitiannya ini terhadap agama-agama

besar di dunia itu, bahwa masyarakat yang dipimpin Rosulullah SAW.

itu merupakan masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan

tempatnya. Masyarakat ini telah melakukan lompatan jauh ke depan

dalam kecanggihan tata sosial dan pembangunan sistem politiknya.

Dokumen Madinah membuktikan betapa sangat majunya

masyarakat yang dibangun kala itu, di samping juga memberikan

penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah

masyarakat. Bahkan, menurut Hamidullah, Piagam Madinah ini

adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi

ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang

ributkan tentang hak-hak sipil (civil rights) atau lebih dikenal dengan

hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi Kemerdekaan

Amerika (American Declaration of Independence, 1776), Revolusi

Perancis (1789) dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM (1948)

dikumandangkan.

Secara formal Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antar

komponen masyarakat. Pertama, antar sesama muslim, bahwa sesama

muslim adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. Kedua,

hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan

pada prinsp bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi

musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati

dan menghormati kebebasan beragama.

Akan tetapi secara umum, sebagaimana terbaca dalam teks,

piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah

secara lebih luas. Ada dua nilai dasar yang tertuang dalam piagam

Madinah, yang menjadi dasar bagi pendirian sebuah negara Madinah

kala itu. Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan (al-musawwah

wal-’adalah) Kedua, keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu dijabarkan

dalam dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai universal, seperti

konsistensi (i’tidal), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasut) dan

toleran (tasamuh).

Menurut Nurcholish dalam dokumen Madinah itu pula umat

manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada

wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan politik,

khususnya pertahanan, secara bersama-sama. Dan di Madinah itu

pula, sebagai pembelaan terhadap masyarakat Madani, Nabi dan



kaum beriman diizinkan mengangkat senjata, perang membela diri

dan menghadapi musuh-musuh peradaban. Membangun masyarakat

peradaban itulah yang dilakukan Nabi selama sepuluh tahun di

Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan

demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada

ajaran-Nya.

Oleh sebab itu, dalam negeri Madinah saat itu, walaupun

penduduknya heterogen kedudukannya sama, masing-masing

memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan

aktivitas dalam bidang sosial ekonomi. Setiap pihak mempunyai

kebebasan yang sama untuk membela Madinah tempat tinggal

mereka.

Masyarakat Madinah yang bernilai peradaban itu dapat dibangun

hanya setelah Rosulullah melakukan reformasi dan transformasi ke

dalam (inner reformation and transformation) pada individu yang

berdimensi aqidah, ibadah dan akhlak. Karena iman dan moralitas

menjadi landasan dasar Piagam Madinah. Semua prinsip dan nilai di

atas menjadi dasar semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi dan

hukum masa itu, sehingga masyarakat Madani yang diidealkan itu

secara empiris pernah terwujud di muka bumi ini, bukan Baru Bisa

Mimpi.

Kiranya uraian di atas lah yang menjadi Misi dari Negara Islam

Indonesia, membangun tempat yang diridloi Alloh Azza wa Jalla.

Itulah yang membuat ratusan ribu Mujahid Nusantara rela

mengucurkan keringat dan menumpahkan darahnya. Meneruskan

Estafeta Misi Kenabian.


NII Sebagai Organisasi Negara

Documents

Transcript of NII Sebagai Organisasi Negara