New Persepsi dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Kemiskinan...

Persepsi dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Terhadap Program Pengentasan

Kemiskinan yang Dilaksanakan Kementerian Sosial:Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), DanBeras Sejahtera (Rastra)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIALBADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL RITAHUN 2019

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak buku sebagian atau selu-ruhnya tanpa izin dari Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI.

Konsultan:Rafif Pamenang Imawan, S.IP., M.Pol.Sc.

Penulis:Dwi Heru SukocoBadrun Susantyo

Togiaratua NainggolanEnkeu Agiati

SusilawatiRahmat Andriansyah

Lendi AnditaHendi Andita

Yusuf Budi Prasetyo

Cetakan I, 2019

ISBN : 978-623-7806-03-5

Diterbitkan oleh:

PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI.

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta- Timur. Telp. (021) 8017126E-mail: [email protected]; Website: puslit.kemsos.go.id

Persepsi dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan Kementerian Sosial: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra). Jakarta,- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2019. vi + 66 hlm. 14,8 cm x 21 cm.

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan kuasanya laporan penelitian dengan judul Persepsi dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan Kementerian Sosial: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra) dapat diselesaikan.

Dalam upaya pengentasan kemiskina di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan program-program pengentasan kemiskinan. PKH, BPNT, Rastra merupakan beberapa contoh program yang dijalankan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan akses masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Program-program Kemensos terbukti berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas program Kemensos, maka perlu ada upaya lanjutan untuk menilai program yang telah dijalankan berdasarkan persepsi penerima manfaat program.

Melalui studi persepsi KPM terhadap program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh kemensos, diharapkan dapat terdeskripsikan persepsi KPM secara umum terhadap program pengentasan kemiskinan (khususnya program PKH dan BPNT). Selain itu teridentifikasinya faktor yang mempengaruhi persepsi KPM menjadi temuan yang diharapkan dapat menjadi basis data untuk meningkatkan kualitas program, dan yang terakhir tingkat kepuasan KPM menjadi hal yang penting untuk menilai sejauh mana tingkat kepuasan KPM terhadap bantuan yang telah diterima. Lokasi penelitian tersebar di 16 titik provinsi dengan rincian 90 Kabupaten, 9 Kota, dan 126 desa di Indonesia.

iv

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas program bantuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Kami menyadari buku ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan saran yang bersifat konstruktif. Untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini hingga laporan peneltian ini terbit kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2019Pusat Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan SosialKepala,

Eva Rahmi Kasim

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................... iiiDAFTAR ISI ...................................................................................... vBab 1 PENDAHULUAN ................................................................ 1 A. Latar Belakang .............................................................. 1 B. Permasalahan dan Pertanyaan .................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat ...................................................... 6Bab 2 KAJIAN PUSTAKA ............................................................... 8 A. Persepsi .......................................................................... 8 B. Kepuasan ....................................................................... 9 C. Gambaran Program Pengentasan Kemiskinan Kementerian Sosial ....................................................... 11 D. Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ........................................................ 13 E. Transformasi Rastra ke BPNT ...................................... 14Bab 3 METODOlOGI PENELITIAN ............................................. 16 A. Pendekatan ..................................................................... 16 B. Lokasi .............................................................................. 16 C. Teknik Pengumpulan Data ........................................... 17 D. Responden dan Informan ............................................. 18Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................... 21 A. Gambaran Lokasi Penelitian ........................................ 21 B. Gambaran Responden .................................................. 44 C. Persepsi Keluarga Penerima Manfaat .......................... 46 D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi ............... 52Bab 5 PENUTUP ............................................................................ 62 A. Kesimpulan ................................................................... 62 B. Rekomendasi ................................................................. 63DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 64

1

Persepsi dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan Kementerian Sosial: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra)

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan, bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebagai salah satu kementerian/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanganan kemiskinan diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat. Salah satu wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan adalah dengan penambahan satu Direktorat Jenderal (Dirjen) baru di lingkungan Kemensos RI, yakni Dirjen Penanganan Fakir Miskin melalui Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, setelah sebelumnya dibentuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2013

1 PENDAHULUANBab

2

tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap program bantuan sosial, pemerintah (khususnya Kemensos RI) meluncurkan berbagai program dan stimulus. Beberapa program yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia di antaranya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan untuk keluarga miskin (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra)) dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Hal ini sejalan dengan statement Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan, bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82%, turun 0,3% dibandingkan September 2017 sebesar 10,12%. BPS juga mencatat adanya perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2018 yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Gini Perkotaan dan Perdesaan dari bulan Maret 2015 sebesar 0,408 menjadi 0,389 pada bulan Maret 2018. Kemensos RI berperan menurunkan angka kemiskinan melalui beragam program Bansos dan subsidi. Sejumlah program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial RI menunjukkan kinerja positif, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Kompas.com, 2018).

Senada dengan pernyataan BPS, hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan yang dilaksanakan Tim Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta tahun 2018, juga mengungkapkan, bahwa tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

3

penyelenggaraan Program BPNT di 34 kota/kabupaten tergolong sangat efektif dengan nilai rerata sebesar 89,78%. Tingkat kemanfaatan program BPNT bagi KPM juga sangat tinggi dengan nilai rerata dari segi ekonomi sebesar 96,26% dan dari segi sosial sebesar 96,34%. Kontribusi program BPNT untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 30%, sedang kebutuhan telur (protein) tercukupi sebesar 4,46%. KPM merasa puas terhadap penyelenggaraan program BPNT dengan tingkat kepuasan sebesar 80,12% (B2P3KS Yogyakarta, 2018).

Penelitian evaluasi tersebut juga mengungkapkan, bahwa tingkat ketercapaian IKU pelaksanaan program Rastra di 16 kota/kabupaten relatif efektif dengan nilai rerata sebesar 84,42%. Tingkat kemanfaatan program Rastra bagi KPM juga sangat tinggi dengan nilai rerata dari segi ekonomi sebesar 94,46% dan dari segi sosial sebesar 96,34%. Kontribusi program Rastra untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 34,00% dari total kebutuhan pangan setiap bulan. KPM merasa puas terhadap penyelenggaraan program Rastra dengan tingkat kepuasan sebesar 80,01% (B2P3KS Yogyakarta, 2018). Hasil penelitian evaluasi ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan Program Bansos Pangan, baik BPNT maupun Rastra sudah sangat efektif seperti yang diharapkan, yaitu: tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat manfaat.

Temuan B2P3KS Yogyakarta tahun 2013 tersebut penting untuk diteliti lebih lanjut. Persentase kepuasan KPM terhadap program (khususnya Bansos Pangan) sangat tinggi. Tercatat kepuasan KPM terhadap Program Rastra sebesar 80,01% dan kepuasan terhadap Program BPNT sebesar 80,12%. Tingginya tingkat kepuasan ini dapat terlihat seiring dengan tingginya persentase ketercapaian IKU kedua program tersebut, dengan tingkat kemanfaatan masing-masing di segi ekonomi dan sosial yang tidak kalah tinggi (>80%).

4

Seiring telah berjalannya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, akan lebih komprehensif upaya mengatasi masalah kemiskinan apabila dalam proses penyusunannya disadarkan pada bukti ilmiah dan dapat dipertangung jawabkan. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Sosial RI bahwa dalam merancang program kesejahteraan sosial dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah.

Sehubungan dengan program pengentasan kemiskinan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kemensos melaksanakan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan serta mengukur tingkat kepuasan masyarakat pada program kesejahteraan sosial yang telah terlaksana. Selain itu upaya ini dilakukan untuk mengembangkan jenis penelitian yang dapat merespon dengan cepat serta memperhatikan kebutuhan program dan kegiatan sesuai pada hasil temuan selama di lapangan secara deskriptif.

Menurut Sugihartono (2007), persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Selain mencari tahu tentang persepsi masyarakat penerima manfaat terhadap program pengentasan kemiskinan, juga dilakukan upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap program yang telah dijalankan. Kepuasan ialah suatu keadaan yang dirasakan konsumen setelah dia mengalami suatu kinerja (atau hasil) yang telah memenuhi berbagai harapannya.

Kotler dan Keller (2007:177) menyatakan bahwa “Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul

5

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan” . Menurut Oliver, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang (penerima manfaat) setelah membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan (pelayanan yang diterima dan dirasakan) dengan diharapkannya (Irine, 2009:61). Seorang pelanggan (penerima manfaat) merasa puas apabila pelayanan yang dirasakan atau didapatkan berbanding lurus dengan yang diharapkan .

Definisi kepuasaan penerima manfaat hingga kini masih diperdebatkan. Di satu sisi kepuasan pelanggan dipandang sebagai outcome atau hasil yang didapatkan berdasarkan pengalaman (outcome-oriented approach). Di sisi lain, kepuasan dipandang sebagai proses (process-oriented approach) yang menekankan kepada perseptual, evaluatif, dan psikologis, yang berkontribusi terhadap terwujudnya kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan, sehingga masing-masing komponen signifikan dapat ditelaah secara lebih spesifik (Dadang, 2010:38).

Oleh karena itu dirasa penting untuk mendalami lebih lanjut persepsi kepuasan KPM terhadap program-program Kemensos RI yang memiliki kontribusi terhadap penurunan kemiskinan (PKH, Rastra, dan BPNT), sebagai bagian dari pengembangan dan perbaikan program pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang.

B. PERMASALAHAN DAN PERTANYAAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, setidaknya terdapat tiga permasalahan yang penting untuk diketahui jawabannya, yaitu:

1. Bentuk persepsi KPM terhadap program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Kemensos RI, khususnya PKH, Rastra dan BPNT,

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi KPM terhadap

6

tiga program tersebut, dan

3. Tingkat kepuasan KPM terhadap tiga program tersebut.

Dari ketiga permasalahan tersebut, dapat dimunculkan pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah persepsi KPM terhadap program pengentasan kemiskinan, khususnya PKH dan Bansos Pangan (BPNT dan Rastra) yang diselenggarakan oleh Kemensos RI?

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi KPM terhadap program pengentasan kemiskinan khususnya PKH dan Bansos Pangan (BPNT dan Rastra) yang diselenggarakan oleh Kemensos RI?

3. Bagaimanakah tingkat kepuasan KPM terhadap program pengentasan kemiskinan, khususnya PKH dan Bansos Pangan (BPNT dan Rastra) yang diselenggarakan oleh Kemensos RI?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan KPM terhadap program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Kemensos RI melalui penelitian ini, dengan beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Terdeskripsikannya persepsi KPM terhadap program pengentasan kemiskinan, khususnya PKH dan Bansos Pangan (BPNT dan Rastra) yang diselenggarakan oleh Kemensos RI.

2. Teridentifikasikannya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi KPM terhadap khususnya PKH dan Bansos Pangan (BPNT dan Rastra) yang diselenggarakan oleh Kemensos RI.

3. Diketahuinya tingkat kepuasan KPM terhadap program pengentasan kemiskinan, khususnya PKH dan Bansos

7

Pangan (BPNT dan Rastra) yang diselenggarakan oleh Kemensos RI.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang persepsi dan tingkat kepuasan KPM terhadap program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kemensos RI.

8

2 KAJIAN PUSTAKABab

A. PERSEPSI

Persepsi menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1999), merupakan pandangan atau tanggapan tentang suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dan penafsiran pesan. Bimo Walgito (2007) mengartikan persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasi terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Selanjutnya menurut Desiderato (Rakhmat, 2009), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuly).

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus dengan indera penglihatan, pendengaran dan penghayatan yang diterima oleh individu-individu yang nantinya akan memberikan makna atau pemahanan kepada lingkungannya. Menurut Alex Sobur (2003), persepsi memiliki tiga komponen utama, yaitu:

1. Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar;

2. Pengorganisasian, yaitu proses pengaturan informasi agar mempunyai makna; dan

9

3. Interpretasi yang seringkali diidentikkan dengan reaksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Stephen P. Robbins (2003) antara lain pelaku persepsi, objek atau target yang dipersepsikan dan kondisi. Selanjutnya Miftah Thoha (2007) mengemukakan, bahwa proses persepsi sosial hanya akan melibatkan orang yang melihat atau menilai (perciever) dan orang yang dinilai atau dilihat (percieved). Kedua pihak ini mempunyai karakteristik masing-masing, karakteristik inilah yang mempengaruhi warna persepsi sosial.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dimaknai, bahwa persepsi masyarakat (dalam konteks penelitian ini adalah KPM) merupakan pemahaman dan sikap KPM terhadap obyek tertentu, dalam hal ini kebijakan pemerintah c.q Kementerian Sosial RI melalui program pengentasan kemiskinan yang melibatkan mereka sebagai sasaran program (penerima manfaat). Program pengentasan kemiskinan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah PKH, Rastra, dan BPNT.

B. KEPUASAN

Tingkat kepuasan KPM terhadap program pengentasan kemiskinan dapat diukur dari kualitas pelayanan yang diterima. Menurut Parasuraman (Metayunika, 2013), terdapat lima indikator utama dalam mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu:

1. Tangibles (bukti langsung), adalah kualitas layanan yang merupakan bentuk aktualisasi secara fisik dapat terlihat atau digunakam oleh pegawai (dalam konteks ini pendamping sosial) sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang diberikan;

10

2. Reliability (kehandalan) adalah setiap pegawai memiliki kemampuan memiliki kemampuan yang handal mengetahui tentang seluk beluk prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan, mengarahkan dan memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum dimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan tersebut. Menurut Sunyoto (2004) Kehandalan dapat dilihat antara lain :

a. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat pengetahuan yang sesuai dengan uraian kerjanya;

b. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang terampil yang sesuai dengan tingkat keterampilan kerja yang dimiliki dalam menjalankan aktivitas pelayanan yang efisien dan efektif,

c. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan pengalaman kerja yang dimilikinya, sehingga penguasaan tentang uraian kerja dapat dilakukan secara cepat, tepat, mudah dan berkualitas sesuai pengalamannya;

d. Kehandalan dalam mengaplikasikan penguasaan teknologi untuk memperoleh pelayanan yang akurat dan memuaskan sesuai hasil output penggunaan teknologi yang ditunjukkan;

3. Resposiveness (Daya Tanggap), adalah kegiatan melayani konsumen (KPM) dengan sebaik-baiknya dalam organisasi/perusahaan dan bagaimana cara perusahaan menanggapi konsumen dalam bentuk apapun (Metayunika, 2013), kualitas layanan daya tanggap adalah suatu bentuk pelayanan dalam memberikan penjelasan agar orang yang diberi layanan tanggap dan menanggapi pelayanan yang diterima;

4. Assurance (Jaminan), meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara cepat, kualitas,

11

keramahtamahan, perhatian dan kesopanan memberi pelayanan, keterampilan dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan;

5. Emphaty (Empati) adalah perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan dalam menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan kebutuhan pelanggan.

C. GAMBARAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KEMENTERIAN SOSIAL

Dimulai tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program conditional cash transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia, terutama anak-anak dari rumah tangga sangat miskin. Tujuan khusus dari PKH adalah untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi penerima bantuan; mempertinggi tingkat pendidikan; memperbaiki status kesehatan dan gizi ibu hamil, nifas dan balita; serta memperbaiki akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Di Indonesia, keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan bersyarat berdasarkan status pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. PKH memberikan bantuan kepada rumah tangga sangat miskin berdasarkan tingkat partisipasi mereka dalam program perbaikan gizi dan kesehatan, serta tingkat kehadiran di sekolah. Bantuan tunai akan diperoleh rumah tangga yang memenuhi kewajiban mereka di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan ini diberikan kepada kelompok perempuan di dalam keluarga karena dipercaya bahwa perempuan lebih cenderung menggunakan uang yang mereka miliki untuk digunakan membeli barang atau jasa yang bermanfaat bagi anak-anak mereka. Tidak terdapat

12

larangan mengenai penggunaan dana, namun dalam rangka memperbaiki kondisi penghidupan penerima bantuan, disarankan agar bantuan yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan keluarga. Bantuan inipun dibayarkan kepada ibu atau perempuan dewasa lainnya di dalam rumah tangga, seperti bibi atau nenek.

Pada Tahun 2007, PKH mencakup 387.928 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 480,000/bulan (USD 53/bulan). Penerima bantuan PKH meningkat hingga 816,000 RTSM di tahun 2010 dan kembali bertambah menjadi 1,51 juta rumah tangga di tahun 2012. Ini berarti, PKH mencakup 43% dari total RTSM di Indonesia (3.5 juta), 5.02% dari penduduk miskin (30.02 juta, 2010) dan 0.58% dari total penduduk negara ini (259 juta, 2010). Angka ini akan terus menerus ditingkatkan hingga tahun 2014, hingga mencapai 3 juta penerima manfaat di 33 provinsi, 497 kabupaten dan 3.342 kecamatan di Indonesia (web PKH, 2012).

Pada tahun 2018 Kementrian Sosial RI mengeluarkan kebijakan baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos 1/2018). Peraturan menteri tersebut kemudian menjadi payung hukum bagi program PKH. Permensos mengenai program PKH ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawangsa pada 8 Januari 2018, serta didiundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomo 187, pada tanggal 29 Januari 2018.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 diterbitkan dengan mempertimbangkan antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesbilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu adanya program perlindungan yang terencana, terarah dan berkelanjutan.

13

2. Perlu adanya penyempurnaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 belum mengakomodasi kebutuhan PKH.

D. BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah membuat beberapa program bantuan. Salah satunya adalah Program Beras Sejahtera (Rastra, yang sebelumnya disebut Raskin). Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif, yaitu dengan membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 Program Raskin berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Perubahan tersebut berdampak kepada sasaran program ini, yang tidak hanya menyasar kepada Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.

Pada 2013 Kemensos mendapat penugasan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Pangan/Raskin, dan pada 2016 istilah Raskin dirubah menjadi Rastra atau Beras untuk Keluarga Sejahtera yang diberikan kepada 15,6 juta keluarga (antaranews.com). Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakan hanya pada sebutan untuk program tersebut. Menurut DPR-RI (2015) menjelaskan bahwa istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar, maka diubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi pengubahan istilah tersebut tetap

14

memiliki tujuan yang sama. Menurut DPR-RI (2015), Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV dalam rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog (17/09/2015) menjelaskan bahwa “Beras sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskriditkan orang, agar bahasa penyebutannya lebih sopan didengar, namun yang paling penting bukan namanya tetapi adalah kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berkutu, berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin.” Menurut Pedoman umum (Pedum) Raskin 2015, Raskin (dalam hal ini telah berubah nama menjadi Rastra) merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional.

Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional. Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) 2012, bahwa Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin).

E. Transformasi Rastra ke BPNT

Pada 2017 pemerintah mulai mensosialisasikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini tidak dapat dikatakan program baru melainkan perkembangan dari program Rastra (Beras Sejahtera) yang telah dijalankan sebelumnya. Langkah pemerintah yang mulai mentrasformasikan bantuan Rastra menjadi BPNT dianggap dapat memanusiakan Keluarga Penerima Manfaat (KMP). BPNT dianggap lebih memberikan KPM kebebasan untuk memilih kebutuhan yang diberikan (telur atau beras), tidak seperti Rastra yang hanya memberikan beras saja.

15

Semula program BPNT ditargetkan akan dirasakan oleh 10 juta KPM hingga akhir 2018. Bantuan BPNT akan disalurkan melalui bank-bank BUMN milik pemerintah yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Bantuan akan langsung di transfer ke rekening KPM sebesar Rp.110.000,- dan hanya bisa dibelanjakan di agen mitra pemerintah atau e-warong.

Bansos Rastra dan BPNT memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Di dalam Bansos Rastra, KPM setiap bulan menerima 10kg beras. Sementara dalam program BPNT, setiap KPM mendapat subsidi Rp. 110.000,- untuk dibelanjakan dalam bentuk pangan berupa beras dan telur. Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap mulai dari 2017 dengan target 1,28 juta keluarga, kemudian 2018 untuk 10 juta keluarga dan ditargetkan pada 2019 bisa menarget 15,6 juta keluarga.

Dapat dikatakan bahwa program BPNT merupakan transformasi dari program Rastra. Perubahan ini tidak terlepas dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial yang sejak 2013 mendapat penugasan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sebagaimana juga arahan dari Presiden agar bantuan sosial disalurkan secara non-tunai, yang telah dilaksanakan sejak 2017. Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 sebanyak 1,2 juta KPM mulai menerima BPNT, sementara sisanya sebanyak 14,4 juta KPM masih menerima Rastra. Direncanakan 2019 sekitar 15,6 juta penerima Bansos Rastra akan beralih BPNT (sumber Antaranews.com)

16

3 METODOlOGI PENELITIANBab

A. PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan data dari gejala-gejala yang telah berlangsung di masyarakat (expost facto) terkait program PKH, Rastra, dan BPNT. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui keterkaitan antar-variabel yang diteliti. Pendekatan utama yang digunakan pada penelitian ini ada pendekatan kuantitatif yang ditunjang oleh kualitatif sebagai pelengkap informasi. Metode dari kedua pendekatan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian (mixed methods).

B. LOKASI

Penelitian ini dilakukan di wilayah penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) Kemensos RI, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Keseluruhan ada tujuh lokasi yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data penelitian ini, antara lain Kota Banda Aceh (Provinsi Aceh), Kota Medan (Provinsi Sumatera Utara), Kabupaten Rokan Hilir (Provinsi Riau), Kabupaten Padang Pariaman (Provinsi Sumatera Barat), Kota Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), Kabupaten Lampung Tengah (Provinsi Lampung), dan Kabupaten Garut (Provinsi Jawa Barat).

Penentuan ke-tujuh lokasi penelitian tersebut dilakukan berdasarkan pada program yang sedang berjalan di lokasi

17

tersebut. Dalam kaitan penelitian ini, terdapat tiga program yang sedang berjalan, yaitu PKH, Program Rastra, dan Program BPNT. Sangat dimungkinkan dalam satu lokasi tidak hanya terdapat satu program yang berjalan, di mana bantuan Rastra dan BPNT sangat dimungkinkan didapat bersamaan dengan PKH. Perbedaan ini menimbulkan variasi antar lokasi penelitian.

Dengan mempertimbangkan proses pemilihan lokasi penelitian, tujuh provinsi tersebut dapat dikelompokan berdasarkan kategori program. Empat kategori program yang memungkinkan terjadi, antara lain Program Rastra, Program BPNT, Program PKH dan Rastra (PKH – Rastra), serta Program PKH dan BPNT (PKH – BPNT).

No. Kategori Program Provinsi Kota/Kabupaten

1. PKH – Rastra Riau Kab. Rokan Hilir

2. PKH – BPNT

Aceh Kota Banda Aceh

Sumatera Utara Kota Medan

Sumatera Selatan Kota Palembang

Jawa Barat Kab. Garut

3. Rastra Sumatera BaratKab. Padang Pariaman

4. BPNT LampungKab. Lampung Tengah

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dari dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

1. Survei

Survei dilakukan kepada sampel KPM di tujuh wilayah penelitian yang ditentukan dengan teknik proportional quota sampling. Pertanyaan ditanyakan berdasarkan kuesioner yang telah dikembangkan sebelumnya. Varibel

18

yang dikumpulkan adalah persepsi dan kepuasan terhadap program.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada KPM berdasarkan kesempatan untuk mengambil data (purposive sampling). Data yang diambil menggali persepsi dari KPM terhadap program. Pedoman wawancara digunakan sebagai alat bantu menyampaikan pertanyaan.

3. Focus Group Discussion

FGD dilakukan kepada KPM dengan memilih peserta yang mampu menyatakan pendapatnya dalam diskusi (purposive sampling). Data yang diambil merupakan konfirmasi dan penambahan dari temuan-temuan sebelumnya. Pedoman diskusi digunakan sebagai pedoman persiapan diskusi.

D. RESPONDEN DAN INFORMAN

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tim peneliti menjangkau responden yang tersebar di lokasi-lokasi penelitian. Biaya dan waktu yang dibutuhkan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil datanya. Dengan pertimbangan tersebut, ditentukan sampel yang akan diambil sejumlah 490 responden dari tujuh provinsi di atas.

Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain dari penarikan sampel adalah proporsi penerima manfaat yang berbeda antar kategori program. Tabel di atas menunjukkan penerima manfaat PKH-BPNT pada level nasional adalah yang terbesar dari penerima manfaat program lain. Tentu saja hal ini berdampak pada proporsi sampel survei yang lebih besar dibandingkan sampel penerima manfaat program lainnya. Begitupun penentuan jumlah sampel penerima manfaat program lainnya yang dilakukan sesuai proporsi.

19

No Kategori Program

Jumlah KPM Nasional Proporsi Jumlah

Sampel

1. PKH – Rastra 1,960,533 14.95% 73.2

2. PKH – BPNT 4,680,249 35.70% 175

3. Rastra 2,067,033 15.77% 77.3

4. BPNT 4,402,756 33.58% 164.5

13,110,571 100% 490

Berikut kerangka responden survei untuk pengumpulan data lapangan:

No Provinsi

Jumlah Sampel PKH – BPNT

Jumlah Sampel BPNT

Jumlah Sampel PKH - Rastra

Jumlah Sampel Rastra

Total Sampel

1. Aceh 40 0 20 10 40

2. Jawa Barat 120 100 10 10 240

3. Lampung 10 10 20 20 60

4. Riau 0 0 10 10 20

5. Sumatera Barat

0 0 10 10 20

6. Sumatera Selatan

10 10 20 10 50

7. Sumatera Utara

20 20 10 10 60

169 140 100 80 490

Terkait pengumpulan data kualitatif, penentuan sampel dilakukan sesuai dengan kapasitas informan. Informan dipilih berdasarkan kapasitasnya untuk menyatakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya terdapat dua teknik pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, wawancara dan FGD. Jumlah informan dalam penelitian ini dibagi berdasarkan teknik pengumpulan datanya.

20

KPM yang dijadikan informan wawancara adalah lima orang pada masing-masing provinsi. Penentuan informan ini disesuaikan dengan sampel yang telah ditentukan dalam kerangka sampel survey. Sehingga informan wawancara juga merupakan responden survey dalam penelitian ini.

Kemudian untuk FGD, peserta ditentukan sesuai dengan kriteria seperti berikut: Tim Pelaksana PKH Prov & Kab/Kota (alokasi dua orang peserta); Tim Koordinasi BPNT Provinsi dan Kab/Kota (dua peserta); Koordinator Kota/Kabupaten PKH (satu peserta); Koordinator Teknis BPNT (satu peserta); Pendamping PKH (dua peserta); Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (dua peserta); KPM PKH (dua peserta); KPM BPNT /Rastra (dua peserta); Narasumber/Moderator (satu peserta). Sehingga untuk teknik pengumpulan data FGD dialokasikan lima belas peserta untuk setiap provinsi.

21

4 HASIL DAN PEMBAHASANBab

A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Gambaran lokasi penelitian menguraikan tentang gambaran umum tujuh kota. Hal ini dimaksudkan untuk mengaitkan data dan keterangan yang telah diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian.

1. Banda AcehGambaran Umum

Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61,36 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 259.913 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,96% dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sebesar 4.236 jiwa per 1 km2. Letak geografis Kota Banda Aceh berada di ujung utara Pulau Sumatera dan menjadikannya sebagai wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Rata-rata permukaan tanah di Kota Banda Aceh berada di ketinggian 0,80 meter diatas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Sebelah barat Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Aceh Besar (Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2018).

Secara administratif Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh dan juga sebagai pusat pemerintahannya. Kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan terdiri dari 17

22

kemukiman serta 90 gampong. Bencana alam yang paling banyak terjadi di Kota Banda Aceh adalah gempa bumi. Menurut BPS (2017) sepanjang tahun 2017 setidaknya terjadi 1.223 kali gempa bumi lokal yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Banda Aceh sekitar 250.303 jiwa, di tahun 2016 berjumlah sekitar 254.904 jiwa dan pada tahun 2017 berjumlah sekitar 259.913 jiwa. Rata-rata jumlah pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh sekitar 1,88% setiap tahunnya. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 51.614 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Baiturrahman berjumlah 36.721 jiwa. Meskipun Kecamatan Baiturrahman memiliki jumlah penduduk paling sedikit, namun memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 8.088 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kuta Raja yaitu sebanyak 2.565 jiwa/km2.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

No Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017

1. Meuraxa 18.962 18.979 19.040 19.388 19.770

2. Jaya Baru 24.460 24.481 24.561 25.012 25.503

3. Banda Raya 22.941 22.961 23.034 23.459 23.919

4. Baiturrahman 35.218 35.249 35.363 36.013 36.721

5. Lueng Bata 24.560 24.581 24.660 25.114 25.607

6. Kuta Alam 49.503 49.545 49.706 50.618 51.614

7. Kuta Raja 12.819 12.831 12.872 13.107 13.365

8. Syiah Kuala 35.671 35.702 35.817 36.477 37.193

9. Ulee Kareng 25.147 25.170 25.250 25.716 26.221

Jumlah 249.282 249.499 250.303 254.904 259.913Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2018

23

Jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Banda Aceh dapat dikatakan mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari tahun 2014 hingga 2017. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh berjumlah 18.800 jiwa, turun dari tahun sebelumnya di 2015 yaitu sebanyak 19.300 jiwa. Namun jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 19.230 jiwa. Garis kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 572.295. Jumlah tersebut naik dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 541.732, Berikut ini merupakan tabel kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh Periode 2014-2017

No Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Garis Kemiskinan (Rp)

Persentase (%)

1. 2014 19.420 500.768 7,78

2. 2015 19.300 523.444 7,72

3. 2016 18.800 541.732 7,41

4. 2017 19.230 572.295 7,44.Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2018

Keluarga Penerima Manfaat

Pada saat ini, PKH yang ada di Kota Banda Aceh telah tersebar di 9 kecamatan dan 90 desa atau gampong yang ada di seluruh Kota Banda Aceh dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 4.914 KPM (http://pkhkotabandaaceh.co.id/halaman/detail/sejarah). Sedangkan untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk program beras sejahtera (Rastra) yang ada di Kota Banda Aceh, pada tahun 2018 sekitar 6.580 KPM (https://bandaacehkota.go.id/berita/html). Kemudian untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Banda Aceh telah dijalankan semenjak bulan April 2015, dengan jumlah e-warong yang tersebar di

24

sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program BPNT ini berjumlah sekitar 6.421 KPM (https://bandaacehkota.go.id/berita/9581/html).

2. Kota MedanGambaran Umum

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah sebesar 265,10 km2. Kota Medan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, baik di sebelah utara, selatan, barat dan timur. Wilayah Kota Medan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan wilayah dataran rendah dan terdapat dua sungai yang melintasinya yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli (Kota Medan Dalam Angka, 2018).

Secara administratif Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dengan 151 kelurahan dan terbagi ke dalam 2.001 lingkungan. Kota Medan dipimpin oleh Walikota dan merupakan Ibukota dari Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan dengan luas wilayah paling besar di Kota Medan adalah Kecamatan Medan Labuhan yaitu mencapai 36,67 km2 atau 13,83% dari total luas keseluruhan Kota Medan. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Medan Maimun yaitu hanya mencapai 2,98 km2 atau 1,13% dari total luas keseluruhan Kota Medan (Kota Medan Dalam Angka, 2018).

Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2017 berjumlah sekitar 2.247.425 jiwa. Jumlah tersebut mengalami pertambahan sebesar 18.017 jiwa atau 0,81% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Untuk kepadatan penduduk yang ada di

25

Kota Medan mencapai 8.478 jiwa/km2. Kecamatan Medan Perjuangan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Medan yaitu mencapai 23.456 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Medan adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan kepadatan penduduk sekitar 3.233 jiwa/km2. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk di Kota Medan dari tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2013-2017

No Tahun Jumlah Penduduk Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

1. 2013 2.135.516 8.055,51

2. 2014 2.191.140 8.265,33

3. 2015 2.210.624 8.339

4. 2016 2.229.408 8.409

5. 2017 2.247.425 8.478

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2018.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Medan memiliki beberapa permasalahan sosial yang ada di wilayahnya, salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Di tahun 2017 jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Medan berjumlah sekitar 204.220 jiwa dengan garis kemiskinan sekitar Rp. 491.496. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Medan cenderung fluktuatif, di mana pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 7.180 jiwa atau 3,58% dan kemudian jumlah tersebut turun di tahun 2016 sebesar 630 jiwa atau 0,30% (Kota Medan Dalam Angka, 2018). Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Medan dari tahun 2013 hingga 2017.

26

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Medan Tahun 2013-2017


Garis Kemiskinan (Rp)

1. 2013 209.690 396.112

2. 2014 200.320 401.417

3. 2015 207.500 420.208

4. 2016 206.870 460.685

5. 2017 204.220 491.496 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2018


Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kota Medan pada tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 52.461 KPM dengan total bantuan yang diberikan sebesar Rp. 92.706.741.350 (https://hariansib.com/Medan-Sekitarnya/Bantuan-PKH-2018-dari-Pusat-Telah-Tersalur-kepada-447-791-Warga-di-Sumut). Sedangkan untuk program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) semenjak bulan Februari 2017 sudah mulai dialihkan ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jumlah penerima BPNT di Kota Medan kurang lebih berjumlah 80.421 Kepala Keluarga (KK) dan diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 110.000 berupa bantuan beras dan gula (https://makobar.com/bansos-rastra-2018-distribusikan-ke-632-ribu-kpm-secara-gratis/).

3. Kota PalembangGambaran Umum

Kota Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki luas wilayah 358,55 km2 yang dihuni 1.573.898 jiwa. Kota Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun

27

1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km2/40.061 Ha. Kota Palembang memiliki 18 (delapan belas) Kecamatan dengan 107 (seratus tujuh) kelurahan. Kecamatan Gandus memiliki wilayah terluas, 68,78 km2/17.,17%, dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas tersempit, dengan 6,22 km2/1,55%).

Secara geografis, Kota Palembang terletak pada 2o59’27.99”LS 104o45’24.24”BT. Kota ini memiliki ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut, tanahnya relatif datar dan rendah. Kota ini dialiri Sungai Musi sepanjang 750 Km, yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatra. Sungai Musi membelah Kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Kota Palembang memiliki batas-batas: Utara, Barat dan Timur – Kabupaten Banyuasin; Selatan – Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim.

Peta Administrasi Kota Palembang

28

Kependudukan

Secara administrasi tercatat jumlah penduduk Kota palembang berjumlah 1.573.8898 jiwa, yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan, (2018) dengan kepadatan penduduk 4.800 per km2. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53 persen, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kota Palembang tiap tahun mengalami pertambahan sekitar 1,61%, yang disebabkan tingginya urbanisasi penduduk dan kelahiran (palembangkota.bps.go.id, 2016).

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2017.

No KecamatanJenis Kelamin Rasio

Jenis KelaminLaki-Laki Perempuan Jumlah

1 Ilir Barat II 35.728 35.539 71.267 100,53

2 Gandus 32.095 31.925 64.020 100,53

3 Seberang Ulu I 46.143 45.475 91.619 101.47

4 Kertapati 44.918 44.679 89.597 100,52

5 Jakabaring 45.304 45.487 90.791 99,60

6 Seberang Ulu II 52.243 51.966 104.209 100,53

7 Plaju 44.250 44.015 88.265 100,53

8 Ilir Barat I 69.115 68.748 137.863 100,53

9 Bukit Kecil 24.502 24.372 48.874 100,53

10 Ilir Timur I 38.654 38.448 772.102 100,54

11 Kemuning 45.831 45.588 91.419 100,53

12 Ilir Timur II 46.539 46.813 93.352 99,41

13 Kalidoni 55.663 55.367 111.031 10,53

14 Ilir Timur III 42.193 41.447 83.640 101,80

15 Sako 45.999 45.755 91.754 100,53

29

16 Sematang Borang

17.958 17.863 35.821 100,53

17 Sukarami 78.002 77.588 155.590 100,53

18 Alang-Alang Lebar

48.572 48.314 96.886 100,53

Palembang 813.709 809.390 1.623.099 100,53

2016 802.990 799.081 1.602.071 100,49

2017 791.943 788.574 1.580.517 100,43Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2018

Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 749.821 orang. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, 91,80 persen di antaranya merupakan penduduk yang bekerja. Sementara tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2017 sebesar 8,20 persen. Penduduk Palembang mayoritas merupakan etnis Melayu dan menggunakan Bahasa Melayu, dengan dialek Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk Kota Palembang mayoritas merupakan penganut agama Islam yaitu sekitar 91,93% dari total seluruh penduduk Kota Palembang.


Jumlah penduduk Kota Palembang yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2011 sebanyak 210,01 ribu orang (14,13%) dan terus menurun hingga 184,41 ribu orang (11,40%) pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2015 pernah mengalami peningkatan hingga mencapai 203,12 ribu orang (12,85%). Akan tetapi, di tahun 2016 hingga tahun 2017, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin dari Tahun 2011 sampai 2017 mengalami penurunan hingga mencapai 11,40 persen.

30

Tabel 6. Jumlah Penduduk, Kemiskinan, dan Penerima Bantuan Sosial di Kota Palembang Tahun 2017.

No Kecamtan Penduduk Miskin PKH Rastra Jumlah

1 Alang-Alang Lebar

105.168 3.392 812 1.082 1.894

2 Bukit Kecil 43.967 2.840 980 875 1.765

3 Gandus 62.146 6.493 1.767 3.734 5.501

4 Ilir Timur I 71.418 4.553 1.232 1.433 2.665

5 Ilir Timur II 165.238 9.549 1.591 3.960 5.551

6 Ilir Barat I 135.385 7.350 1.809 2.480 4.289

7 Ilir Barat II 65.991 5.616 1.283 2.888 4.171

8 Kemuning 85.002 5.253 1.114 1.795 2.909

9 Kertapati 84.698 13.239 3.412 6.447 9.859

10 Kolidoni 110.982 6.219 1.847 2.381 4.228

11 Seberang Ulu I 176.749 17.916 7.118 6.472 13.590

12 Seberang Ulu II 99.222 9.764 1.551 5.567 7.108

13 Plaju 81.891 8.454 1.360 4.886 6.246

14 Sako 91.087 5.624 1.057 1.885 2.943

15 Sematang Borang

37.434 3.063 693 1.049 1.742

16 Sukarami 164.139 7.187 2.330 2.606 4.936

Kota Palembang 1.580.517 116.512 29.856 49.540 79.396Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kota Palembang sampai pada tahun 2017 jumlah mencapai sekitar 29.856 KPM. Sedangkan untuk penerima bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) yang ada di Kota Palembang sampai pada tahun 2017 jumlah mencapai 49.540 KK. Untuk penerima bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Kota Palembang pada tahun

31

2018 kurang lebih berjumlah 79.396 KPM, dengan rincian 29.856 merupakan KPM PKH sedangkan 49.540 KPM lainnya merupakan penerima BPNT murni (http://lamanqu.com/2018/02/15/sekda-palembang-instruksikan-verifikasi-ulang-keluarga-miskin/).

4. Kabupaten Padang PariamanGambaran Umum

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah terluas, yakni 228,7km2, sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas wilayah terkecil, yakni 25,56km2. Secara astronomis, Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 00 11’ – 00 49’ Lintang Selatan dan antara 980 36’ – 1000 28’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Padang Pariman memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Agam; Selatan – Kota Padang; Barat – Samudra Indonesia; Timur – Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah sebesar 1.328,79 km2. Luas daratan kabupaten ini setera dengan 3,25 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan luas terkecil yang berada di Sumatera Barat. Padahal dahulu kabupaten ini memiliki luas wilayah terluas di Sumatera barat, sebelum diperluasnya Kota Padang pada tahun 1980 dengan memasukannya sebagian dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Menyempitnya luas kabupaten ini juga dikarenakan pemekaran Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 1999 dan Kota Pariaman pada tahun 2002.

32

Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman

Kependudukan

Secara administrasi tercatat jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariman tahun 2017 sebanyak 411.003 jiwa, yang terdiri dari 202.400 laki-laki dan 208.603 perempuan. Jumlah penduduk kabupaten ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 408.612 jiwa, yang terdiri dari 201.130 laki-laki dan 207.482 perempuan. Berdasarkan data tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk terhitung sebanyak 309 jiwa/km2. Tingkat kepadatan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai, yakni berjumlah 46.883 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Padang Sago, yakni sebanyak 8.373 jiwa.

Jika dilihat secara keseluruhan, penduduk kabupaten ini didominasi oleh etnis Minangkabau. Etnis Minangkabau merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem

33

matrilineal, dan identitas agama Islam. A.A. Navis mengatakan, bahwa Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki. Thomas Stamford Raffles menyatakan bahwa Minangkabau merupakan sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu.

Masyarakat Kabupaten Padang Pariman, diketahui mayoritas merupakan pemeluk agama Islam, yang diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, meskipun ada pula yang mengatakan dari pesisir barat, yaitu kawasan Pariaman. Pada tahun 2017 terdapat 344 mesjid, 2.571 mushala, 1 gereja Protestan dan 1 gereja Katolik di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

No KecamatanJenis Kelamin Rasio

Jenis KelaminLaki-Laki Perempuan Jumlah

1 Batang Anai 23.688 23.195 46.883 102

2 Lubuk Alung 22.751 22.463 45.214 101

3 Sintuk Toboh Gadang

9.320 9.431 18.751 99

4 Ulakan Tapakis 9.419 10.262 19.681 92

5 Nan Sabaris 13.606 14.517 28.123 94

6 2 x 11 Enam Lingkung

9.403 9.662 19.065 97

7 Enam Lingkung 9.912 10.061 19.973 99

8 2 x 11 Kayu Tanam

13.280 13.515 26.795 98

9 VII Koto 16.828 18.303 35.131 92

10 Petamuan 8.193 4.380 8.373 91

11 Padang Sago 3.993 4.380 8.373 91

12 V Koto Kampung Dalam

11.752 11.719 23.471 100

34

13 V Koto Timur 7.241 7.589 14.830 95

14 Sungai Limau 14.173 14.630 28.803 97

15 Batang Gasan 5.345 5.566 10.911 96

16 Sungai Geringging

13.510 14.535 28.045 93

17 IV Koto Aur Malintang

9.986 10.405 20.391 96

Padang Pariaman 202.400 208.603 411.003 97Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2018

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sebesar 34.700 jiwa atau 8,46% dari jumlah penduduk. Angka menurun 0,45% dari tahun sebelumnya, sebanyak 36.340 jiwa atau 8,91 persen dari jumlah penduduk. Sementara data Nasional tahun 2017 sebesar 20,12%. Berarti angka kemiskinan Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan angka Nasional. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 8. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013-2017

Tahun Garis KemiskinanPenduduk Miskin

Jumlah (ribu jiwa) Presentase

2013 309.999 36,84 9,17

2014 320.367 34,02 8,43

2015 331.676 35,87 8,86

2016 374.636 36,34 8,91

2017 385.736 34,70 8,46Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2018

Untuk data pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman pada tahun 2017 adalah 5,59%, yang sedikit lebih tinggi dara rata-rata nasional sebesar 5,07%. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman ditunjang oleh meningkatnya

35

sektor agraria. Pada tahun 2018 hanpir semua sektor agraria, mulai dari produksi pertanian, komoditi holtikultura, peternakan dan perikanan meningkat.


Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 tercatat setidaknya mencapai 1.341 KPM (https://www.sumbarprov.go.id/details/news/13780). Sedangkan jumlah penerima bantuan sosial lainnya seperti Beras Sejahtera (Rastra) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Padang Pariaman juga telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten selama tahun 2018. Tercatat setidaknya untuk pendistribusian Rastra di tahun 2018 dilakukan kepada 19.615 KK yang tergolong miskin di seluruh Kabupaten Padang Pariaman (https://padangpariamankab.go.id/2018/). Sedangkan untuk penerima bantuan sosial BPNT yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan pada data tahun 2018 berjumlah sekitar 19.300 keluarga (https://sumbar.antaranews.com/berita/).

5. Kabupaten Rokan HilirGambaran Umum

Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dan memiliki luas wilayah sekitar 8.881,59 km2. Kabupaten Rokan Hilir memiiliki 16 sungai dengan sungai yang paling penting bagi perekonomian penduduk adalah Sungai Rokan dengan Panjang mencapai 350 kilometer (Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2018).

Secara administratif, Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 Kecamatan dan 172 desa, dengan kecamatan yang paling terluas adalah Kecamatan Tanah Putih

36

dengan luas wilayah mencapai 1.915,23 km2 dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yaitu hanya sebesar 198,39 km2 (Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2018).

Kependudukan

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Rokan Hiliir pada tahun 2017 berjumlah sekitar 679.663 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka terdapat penambahan jumlah penduduk sebesar 17.421 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bangko yaitu sebanyak 83.679 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Rantau Kopar yaitu sebanyak 6.902 jiwa. Kecamatan Bangko juga menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebanyak 176 jiwa/km2 sedangkan untuk kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Rantau Kopar yaitu sebesar 30 jiwa/km2 (Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2018). Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2017.

No Tahun Jumlah PendudukTingkat Kepadatan Penduduk

(jiwa/km2)

1. 2013 609.779 69

2. 2014 627.233 71

3. 2015 644.054 73

4. 2016 662.242 75

5. 2017 679.663 77Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2018

Untuk kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan masih cukup tinggi yaitu sebesar 7,67% di tahun 2018. Menurut keterangan dari Kepala Badan Pusat

37

Statistik Kabupaten Rokan Hilir, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan tradisional dan petani (http://riaupotenza.com/berita/21926).


Untuk Kabupaten Rokan Hilir jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2018 telah mengalami peningkatan dari tahun 2017. Jika pada tahun 2017 jumlah KPM PKH di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 7.803 KPM, maka pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 16.453 KPM (https://rohilkab.go.id/view/). Sedangkan untuk penerima bantuan program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Kepmensos No. 339 Tahun 2016 tentang Penetapan Penerima Rastra dan BPNT Tahun 2017, maka jumlah penerima bantuan berjumlah 25.409 KPM.

6. Kabupaten Lampung TengahGambaran Umum

Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah sebesar 4.789,82 km2. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, dan di sebelah barat Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Wilayah Kabupaten Lampung Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 46 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian (Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka, 2018).

38

Secara administratif Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati. Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 wilayah Kecamatan dan 314 desa dengan Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Bandar Mataram yaitu sebesar 1.055,28 km2 atau mencapai 22,03% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban yang memiliki luas wilayah sebesar 65,14 km2 atau hanya 1,36% dari total luas Kabupaten Lampung Tengah (Lampung Tengah Dalam Angka, 2018).

Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017 sebanyak 1.261.498 jiwa, dengan komposisi penduduknya 641.985 orang atau 50,92% berjenis kelamin laki-laki dan 619.513 orang atau 49,07% berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,88% atau sebanyak 11.012 jiwa dari tahun 2016. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017 mencapai 263 jiwa/km2. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kecamatan Trimurjo yang mencapai 751 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kecamatan Bandar Mataram yaitu sebanyak 74 jiwa/km2 (Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka, 2018). Berikut ini tabel jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2017.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2017.

No Tahun Jumlah PendudukTingkat Kepadatan Penduduk

(jiwa/km2)

1. 2016 1.250.486 261

2. 2017 1.261.498 263Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2018

39

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah hingga bulan September 2018 mengalami penambahan jumlah dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah sekitar 1.083.740 jiwa, maka di tahun 2018 mengalami penambahan jumlah 7.860 jiwa, sehingga total keseluruhan menjadi 1.091.600 jiwa. Persentase penduduk miskin yang ada di wilayah perkotaan pada tahun 2018 sekitar 9,06% sedangkan untuk wilayah pedesaan juga sekitar 14,73% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019).

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2018


Persentase (%)

1. 2014 1.143.930 14,21

2. 2015 1.100.680 13,53

3. 2016 1.139.780 13,86

4. 2017 1.083.740 13,04

5. 2018 1.091.600 13,01 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019


Di Kabupaten Lampung Tengah, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) hingga tahun 2018 sekitar 77.807 KPM. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 80.321 KPM. Menurut keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, penurunan jumlah KPM PKH dikarenakan beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya graduasi alami di mana KPM sudah hilang komponen PKH-nya, kemudian graduasi paksa karena adanya KPM yang tidak layak menerima sehingga dipaksa mundur serta graduasi mandiri karena KPM mundur dengan kesadarannya sendiri (https://radarlampung.co.id/2019/03/12/).

40

Sedangkan untuk bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra), tercatat setidaknya sejak Januari 2018 sebanyak 95.981 KK di Kabupaten Lampung Tengah telah menerima Rastra dari pemerintah, di mana setiap KK mendapatkan 10 kg beras setiap bulannya (https://www.kupastuntas.co/2018/02/11). Kemudian untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lampung Tengah telah dijalankan sejak tahun 2018. Menurut keterangan dari Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, jumlah masyarakat yang telah menerima bantuan BPNT di tahun 2018 sekitar 115.810 KPM. Dari jumlah tersebut terdiri dari 80.321 KPM yang merupakan peserta PKH dan 35.489 KPM yang merupakan peserta BPNT murni (https://www.medianusantaranews.com/2018/12/12/).

7. Kabupaten GarutGambaran Umum

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Tenggara, yang secara geografis terletak diantara 6o57’24” – 7o44’57” Lintang Selatan dan 107o25’8 – 108o7’30 Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif seluas 3.065,19 km2/306.519 Ha., dengan batas-batas: Utara – Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang; Timur – Kabupaten Tasikmalaya; Selatan – Samudra Indonesia; Barat – Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 424 desa. Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah pegunungan, dan sebagian kecilnya adalah pantai selatan berupa daratan rendah yang sempit.

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok

41

kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam pengendalian keseimbangan lingkungan.

Kependudukan

Secara administrasi tercatat jumlah penduduk Kabupaten Garut berjumlah 2.588.839 jiwa, yang terdiri atas 1.303.638 jiwa penduduk laki-laki dan 1.285.201 jiwa penduduk perempuan (2017) dengan kepadatan penduduk 6.644,55 per km2. Kecamatan Tarogong Kidul menjadi kecamatan terpadat di Kabupaten Garut. Jumlah penduduk Kabupaten Garut selama periode 2010-2017 mengalami pertumbuhan sekitar 0,95%.

Tabel 11. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2017.

No KecamatanJenis Kelamin Rasio Jenis

KelaminLaki-Laki Perempuan Jumlah

1 Cisewu 16.952 16.773 33.725 101,07

2 Caringin 16.235 15.783 32.018 102,86

3 Talegong 15.754 15.882 31.636 99,19

4 Bungbulang 31.385 31.319 62.704 100,21

5 Mekarmukti 8.452 8.510 16.962 99,32

6 Pamulihan 9.127 9.203 18.330 99,17

7 Pakenjeng 35.724 35.326 71.050 101,13

8 Cikelet 22.734 22.710 45.444 100,11

9 Pameungpeuk 20.752 21.126 41.878 98,23

10 Cibalong 21.962 21.869 43.831 100,43

11 Cisompet 25.497 25.530 51.027 99,87

12 Peundeuy 11.652 11.330 22.982 102,84

13 Singajaya 23.988 24.243 48.231 98,95

14 Cihurip 9.521 9.302 18.823 102,35

15 Cisurupan 52.757 51.406 104.163 102,63

16 Sukaresmi 20.787 20.533 41.320 101,84

17 Samarang 38.451 38.146 76.597 100,80

42

18 Pasirwangi 33.739 32.753 66.492 103,01

19 Cikajang 43.909 43.341 87.250 101,31

20 Banjarwangi 30.038 29.488 59.526 101,87

21 Cilawu 53.540 53.138 106.678 100,76

22 Bayongbong 51.545 50.614 102.159 101,84

23 Cigedug 21.152 20.434 41.586 103,51

24 Tarogong Kidul 64.984 64.319 129.303 101,03

25 Tarogong Kaler 48.260 47.448 95.708 101,71

26 Garut Kota 65.508 65.161 130.669 100,53

27 Karangpawitan 65.268 64.369 129.637 101,40

28 Wanaraja 23.456 23.848 47.304 98,36

29 Sucinaraja 13.639 13.161 26.800 103,63

30 Pangatikan 20.860 20.483 41.343 101,84

31 Sukawening 25.483 26.074 51.556 97,73

32 Karangtengah 8.162 8.362 16.524 97,61

33 Banyuresmi 46.585 45.123 91.708 103,24

34 Leles 41.266 40.670 81.936 101,47

35 Leuwigoong 21.000 20.731 41.731 101,30

36 Cibatu 35.647 35.029 70.676 101,76

37 Kersamanah 19.016 18.356 37.372 103,60

38 Cibiuk 16.310 15.635 31.945 104,32

39 Kadungora 46.842 45.568 92.410 102,80

40 Blubur Limbangan

40.553 39.482 80.035 102,71

41 Selaawi 19.392 19.048 38.440 101,81

42. Malangbong 65.755 63.575 129.330 103,43

Garut 1.303.638 1.285.201 2.588.839 101,43Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut

Jumlah penduduk Kabupaten Garut yang berada di bawah garis kemiskinan pada 2017 sebanyak 11,27 persen dari jumlah penduduk, sebesar 291.200 orang. Penduduk yang berada

43

di bawah garis kemiskinan memiliki pendapatan sebesar Rp. 267.252,- per kapita per bulan. Akan tetapi, jika dilihat dari tabel garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Garut, periode 2010-2017 jumlah penduduk miskin yang ada terus mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penduduk miskin sempat terjadi pada 2013 (12,79%) dan 2015 (12,81%), namun kembali terjadi penurunan di tahun 2016 (11,64%) dan 2017 (11,27%). Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Garut

Tabel 12. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Garut Tahun 2013-2017

Tahun Garis KemiskinanPenduduk Miskin

Jumlah (ribu) Presentasi

2013 226.308 320,90 12,79

2014 234.661 315,58 12,47

2015 241.068 325,67 12,81

2016 256.770 298,50 11,64

2017 267.252 291,20 11,27Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut


Menurut keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Garut, pada tahun 2017 jumlah Keluarga Penerima Manafaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut berjumlah sekitar 83.911 KPM yang tersebar ke 42 kecamatan di seluruh Kabupaten Garut. Sedangkan untuk program beras sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan di Kabupaten Garut telah berakhir semenjak tahun 2017 dan digantikan oleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak awal tahun 2018. Untuk jumlah KPM BPNT sendiri telah ditetapkan sebesar 171.870 KPM. Jumlah penerima bantuan BPNT tersebut sama dengan jumlah penerima bantuan Rastra pada tahun 2017 (https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/).

44

B. GAMBARAN RESPONDEN

Hasil pengumpulan data lapangan, jumlah sampel kembali mendapat penyesuaian dengan beberapa faktor saat pengambilan data menjadi latar belakangnya.

Kategori KPM berdasarkan program * Provinsi Crosstabulation

Count

Provinsi

Total

Aceh

Jawa

Barat

Lam

pu

ng

Riau

Sum

atera B

arat

Sum

atera Selatan

Sum

atera U

tara

Kategori KPM berdasarkan program

Tidak terkategori

24 2 1 0 0 0 1 28

PKH - Rastra

11 66 22 4 7 1 28 139

Rastra 1 101 16 0 0 2 20 140

BPNT 1 14 19 16 11 28 10 99

PKH 0 5 1 0 0 3 0 9

Rastra - BPNT

0 15 0 0 1 0 1 17

PKH - Rastra - BPNT

2 37 1 0 1 16 0 57

Total 39* 240 60 20 20 50 60 489*Catatan: Satu sampel dari Provinsi Aceh yang ditarik berdasarkan kerangka

populasi program tidak dapat ditemukan. Sehingga jumlah sampel yang direncanakan (n = 40) harus mengalami penyesuaian (n = 39).

45

1. Usia Responden Penelitian

Sebaran usia responden berdasar rentang usia

Frequency PercentValid

PercentCumulative

Percent

Valid 19 - 25 tahun 9 1.8 1.8 1.8

26 - 35 tahun 82 16.8 16.8 18.6

36 - 45 tahun 176 36.0 36.0 54.6

46 - 55 tahun 119 24.3 24.3 78.9

56 tahun lebih 103 21.1 21.1 100.0

Total 489 100.0 100.0

Responden di rentang usia 36 sampai 45 tahun berada di peringkat pertama yang menjadi responden penelitian ini (n = 489). Kemudian diikuti oleh responden di rentang usia 46 – 55 tahun, dan di atas 56 tahun. Indikasi sebaran usia responden ini memprediksi bahwa responden tersebut adalah penanggungjawab/perwakilan dalam keluarga tersebut. Sehingga informasi yang dikumpulkan dapat merupakan representasi dari persepsi KPM yang menjadi subyek penelitian ini.

46

2. Pendidikan Responden Penelitian

Sebaran tingkat pendidikan responden

Frequency PercentValid

PercentCumulative

Percent

Valid Tidak pernah sekolah

24 4.9 4.9 4.9

Tidak tamat SD 48 9.8 9.8 14.8

Tamat SD 271 55.4 55.5 70.3

Tamat SLTP 92 18.8 18.9 89.1

Tamat SLTA 50 10.2 10.2 99.4

Tamat Akademi/diploma

1 .2 .2 99.6

Tamat S1 atau lebih tinggi

2 .4 .4 100.0

Total 488 99.8 100.0

Missing System 1 .2

Total 489 100.0

Responden (n = 488) dalam penelitian ini mayoritas hanya tamatan Sekolah Dasar (55,5%). Hanya sedikit yang lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (10,2%), apalagi tingkat Diploma (0,2%) dan Sarjana (0,4%). Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam memaknai data yang didapatkan. Perlu dipastikan maksud item pertanyaan telah dipahami oleh responden penelitian.

C. PERSEPSI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

1. Persepsi KPM terhadap PKH

Kebanyakan KPM merasa sangat terbantu dengan adanya program bantuan PKH yang telah mereka dapatkan. KPM menyatakan bahwa dengan adanya PKH telah meringankan beban biaya mereka dalam menyekolahkan anak mereka. Pada umumnya KPM mengatakan bahwa dengan uang PKH mereka

47

dapat membeli peralatan sekolah bagi anaknya seperti tas, sepatu, buku, dan lain-lainnya. Selain di bidang pendidikan, KPM juga merasa sangat terbantu di bidang kesehatan karena mereka dapat memeriksakan secara gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bagi diri mereka maupun anak mereka.

Namun ditemukan beberapa KPM memanfaatkan bantuan PKH untuk dibelikan barang konsumtif seperti televisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan KPM mengenai komponen yang ada dalam PKH belum dipahami dengan baik oleh beberapa orang KPM. Akan tetapi ada hal menarik lain, ketika Beberapa KPM ada yang mencoba untuk menginvestasikan bantuan PKH yang diberikan dalam bentuk pembelian emas. Hal tersebut dilakukan agar uang yang telah mereka dapatkan tidak habis dan jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan uang mereka dapat menjual emas yang telah mereka beli sebelumnya.

Dampak dari PKH dapat terlihat ketika telah ada beberapa KPM yang membentuk kelompok usaha bersama dengan dibantu oleh pendamping PKH yang ada di wilayahnya. Hal ini menunjukkan adanya usaha pemberdayaan dengan inisiatif langsung dari para KPM dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka.

2. Persepsi KPM terhadap Rastra – BPNT

Hampir seluruh KPM merasa terbantu dengan pemberian bantuan beras sejahtera (Rastra) sebanyak 10 kg tiap bulannya. Dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, seperti membuat menu makanan yang bergizi bagi keluarga mereka.

Selain itu, mayoritas KPM juga merasa sangat puas dengan kinerja dari pendamping PKH dan Rastra yang ada di

48

wilayahnya. Hal tersebut dikarenakan pendamping PKH cukup responsif serta banyak membantu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPM.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, KPM merasa sangat terbantu dengan adanya program Rastra ini. Meskipun beras yang mereka terima sebesar 10kg masih jauh dari kata cukup, akan tetapi KPM bersyukur dengan adanya bantuan ini berarti pemerintah masih memperhatikan mereka. KPM juga berharap pemerintah mau menambah sedikit jumlah beras yang diberikan. KPM menyayangkan apabila program ini akan dihentikan atau digantikan. Menurut KPM pemberian bantuan berupa beras lebih bernilai daripada uang tunai (BPNT).

3. Persepsi SosialisasiProgram Keluarga Harapan (PKH)

Sembilan puluh delapan persen (98,8%) responden KPM PKH (n=249) menyatakan pernah mendapatkan sosialisasi informasi tentang PKH. Item informasi yang mereka dalam proses penjelasan itu antara lain, penjelasan tentang PKH itu sendiri (yang diingat oleh 96,8% responden), tentang Kesehatan dan Gizi (88,4%), Pendidikan dan Pengasuhan Anak (93,2%), Ekonomi dan Perencanaan Keuangan (93,6%), Perlindungan Anak (90,8%), Kesejahteraan Sosial (91,2%), dan tata cara pengambilan bantuannya (95,2%).

Pemanfaatan rumah warga dan balai pertemuan desa/kelurahan menjadi pilihan utama proses sosialisasi program PKH kepada KPM. Pendamping PKH menjadi pihak yang pailing berperan dalam proses penjelasan ini. Kebanyakan responden mendapatkan sosialisasi ini satu kali dalam satu bulan (47,8%). Namun persentase yang tidak jauh berbeda dinyatakan oleh responden yang mendapatkan sosialisasi satu kali dalam tiga bulan (41,3%).

49

Berdasarkan proses sosilisasi program PKH tersebut, 5,2% responden menyatakan sangat paham, 83,9% paham, 10% tidak paham, serta 0,8% sangat tidak paham.

Beras Sejahtera (Rastra)

Untuk Program Rastra, 66,7% responden KPM (n=156) menyatakan pernah mendapatkan sosialisasi tentang Program Bantuan Sosial Rastra. Dari kegiatan sosialisasi tersebut, item materi yang telah mereka dapatkan adalah materi tentang program tersebut (dinyatakan oleh 54,7% responden), dan tata cara pengambilan bantuan (60%).

Pendamping Rastra menjadi pihak yang berperan dalam pemberian sosialisasi ini (36,2%) di samping Kepala Desa/Lurah (31,2%). Sekiranya ada pihak-pihak lain yang tidak teridentifikasi yang cukup signifikan dalam kegiatan ini namun tidak teridentifikasi (26,8%). Balai Desa/Kelurahan menjadi tempat utama kegiatan sosialisasi Program Rastra (37,3%) di samping rumah warga (23,9%).

Melalui kegiatan sosialisasi Program PKH yang telah dilakukan selama ini, berdampak pada pemahaman KPM responden (n=144) antara lain 2,8% responden sangat paham, 66% paham, 30,6% tidak paham, dan 0,7% sangat tidak paham.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Pada Program BPNT, 85,7% reponden (n=287) menyatakan pernah mendapatkan sosialisasi tentang program tersebut. Delapan puluh tiga persen responden (83,6%) menyatakan menerima penjelasan tentang program BPNT, kemudian 89,5% menerima materi tentang tata cara pengambilan BPNT, dan 91,6% menerima materi tentang tempat pengambilan bantuan BPNT.

Pendamping Bantuan Sosial BPNT sangat dominan dalam kegiatan sosialisasi ini, di mana 61,7% responden menyatakan bahwa pendamping menjadi pihak yang pertama kali

50

menyampaikan penjelasan tentang BPNT. Selain itu Kepala Desa/Lurah dan Aparat Dinas Sosial juga dingat menjadi pihak yang pertama kali menyampaikan penjelasan tentang BPNT (10,8% dan 8,6% responden (n=269)). Masih terdapat pihak lain (17,8%) yang menjadi pihak pertama kali menyampaikan penjelasan tentang BPNT tetapi tidak teridentifikasi.

Balai Desa/Kelurahan menjadi tempat utama warga ketika mendapatkan penjelasan tentang BPNT (39%). Selain itu penjelasan juga dilakukan di rumah warga (36,5%). Dari proses sosialisasi ini, 1,7% responden KPM menyatakan sangat paham terkait sosialisasi yang disampaikan petugas, 76,9% menyatakan paham, 19,9% tidak paham, dan 1,4% sangat tidak paham.

Pemahaman Keluarga Penerima Manfaat

Jika kita coba bandingkan pemahaman dari kegiatan sosialisasi ketiga program di atas (PKH, Rastra, dan BPNT) dapat terlihat persentase pemahaman pada responden KPM program PKH cenderung lebih besar. Setidaknya 89,1% responden paham terkait materi kegiatan sosialisasi yang diberikan. Persentase tersebut lebih besar dibandingkan persentase pemahaman responden BPNT (78,6%) dan Rastra (68,8%).

PKH Rastra BPNT

Sangat Paham 5,2% 2,8% 1,7%

Paham 83,9% 66% 76,9%

Tidak Paham 10% 30,6% 19,9%

Sangat Tidak Paham 0,8% 0,7% 1,4%

Pada kasus responden Program PKH, materi-materi yang diberikan pada proses sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman penerima manfaat terhadap program

51

(F(7,258)=22,667, p<0.05). Dalam kasus ini, materi tentang Kesehatan dan Gizi (t(266)=3,005, p<0,05), serta Ekonomi dan Perencanaan Keuangan (t(266)=3.545, p<0.05) menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman penerima Program PKH. Model sosialisasi ini mampu mempengaruhi pemahaman responden sebesar 36,4%.

Kemudian pada kasus responden Program Rastra, item materi yang diberikan pada sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman KPM terhadap program (F(2,165)=43,192, p<0,05). Materi tentang tata cara pengambilan bantuan menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman KPM Program Rastra (t(167)=3,773, p<0,05). Model sosialisasi ini mempengaruhi pemahaman penerima manfaat sebesar 33,8%.

Sedangkan pada responden BPNT, materi yang diberikan pada sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman KPM (F(3,297)=43,549, p<0,05) terhadap program. Materi tentang program (t(301)=3,59, p<0,05), dan tata cara pengambilan bantuan (t(301)=3,537, p<0,05) menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman penerima BPNT. Model sosialisasi ini mempengaruhi pemahaman KPM sebesar 29,8%.

4. Persepsi Kinerja

Kinerja ketiga program (PKH, Rastra, dan BPNT) dalam penelitian cepat ini, dilihat melalui lima dimensi utama antara lain, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Secara keseluruhan kinerja program dianggap baik oleh responden KPM. Rerata masing-masing dimensi pada setiap program, berada di atas rentang median skor. Berikut gambaran

52

skor persepsi pada tiap dimensi program:

Program dan Dimensi Skor Minimum

Skor Maksimum x

PKH (Kinerja Sasaran) 6.00 10.00 9.5919

Rastra (Kinerja Sasaran) 3.00 6.00 5.0394

BPNT (Kinerja Sasaran) 4.00 8.00 7.4248

PKH (Kinerja Jumlah) 11.00 20.00 18.7901

Rastra (Kinerja Jumlah) 2.00 4.00 3.1812

BPNT (Kinerja Jumlah) 3.00 6.00 5.6071

PKH (Kinerja Manfaat) 4.00 8.00 7.9134

Rastra (Kinerja Manfaat) 2.00 4.00 3.6923

BPNT (Kinerja Manfaat) 3.00 6.00 5.8000

PKH (Kinerja Waktu) 5.00 8.00 7.7247

Rastra (Kinerja Waktu) 3.00 6.00 5.1690

BPNT (Kinerja Waktu) 3.00 6.00 5.7283

PKH (Kinerja Kualitas) 4.00 28.00 7.8548

Rastra (Kinerja Kualitas) 6.00 12.00 11.2345

BPNT (Kinerja Kualitas) 4.00 8.00 7.8436

PKH (Kinerja Administrasi) 7.00 10.00 9.3278

Rastra (Kinerja Administrasi) 7.00 12.00 10.4771

BPNT (Kinerja Administrasi) 5.00 10.00 9.0645

Rastra (Kinerja Harga) 1.00 2.00 1.6272

BPNT (Kinerja Harga) 4.00 8.00 7.4409

PKH (Skor Kinerja) 49.00 72.00 61.4720

Rastra (Skor Kinerja) 32.00 46.00 41.5316

BPNT (Skor Kinerja 27.00 52.00 49.2596

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI

Kemudian setelah mengatahui gambaran persepsi KPM terhadap masing-masing program, ditelusuri faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap persepsi. Persepsi dalam hal ini terbagi menjadi dua sub-variabel, persepsi terhadap kegiatan

53

sosialisasi yang dilihat dari penilaian pemahaman responden dari hasil sosialisasi, dan persepsi terhadap kinerja program yang merupakan skor persepsi kinerja dari tujuh dimensi kinerja. Faktor-faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terbagi menjadi empat besaran utama, yaitu jenis dan bentuk bantuan, mekanisme pelaksanaan, informasi yang diperoleh, serta kualitas pendampingan.

1. Program Keluarga Harapan

Terkait persepsi sosialisasi, jenis dan bentuk bantuan memiliki pengaruh terhadap penilaian responden terhadap pemahamannya (F(6,249)=2,752, p<0,05). Model ini dapat memprediksi 4% persepsi responden terkait proses sosialisasi. Faktor kemungkinan jumlah bantuan dapat ditambah menjadi satu faktor yang mempengaruhi persepsi pemahamannya (t(255)=2,731, p<0,05).

Sedangkan mekanisme pelaksanaan (F(14,240)=1,336, p>0,05), informasi yang diperoleh (F(5,251)=0,566, p>0,05), dan kualitas pendampingan (F(11,245)=1,368, p>0,05) ditemukan tidak mempengaruhi penilaian responden terhadap pemahamannya.

Pada persepsi kinerja, jenis dan bentuk bantuan (F(6,154)=2,647, p<0,05) memiliki pengaruh terhadap persepsinya terhadap kinerja program. Model ini dapat memprediksi 5,8% persepsi responden terkait kinerja program. Faktor jumlah bantuan dapat dikurangi dipandang negatif oleh KPM (t(160)=-2,314, p<0,05) yang berpengaruh pada persepsi mereka terhadap kinerja program.

Sedangkan mekanisme pelaksanaan (F(14,144)=1,01,p>0,05), informasi yang diperoleh (F(15,155)=0,548, p>0,05), dan kualitas pendampingan (F(11,149)=0,974, p>0,05) tidak berpengaruh pada persepsi penerima manfaat terhadap kinerja program.

54

2. Program Beras Sejahtera

Pada persepsi sosialisasi terdapat tiga faktor yang memiliki pengaruh, antara lain:

a. Mekanisme pelaksanaan (F(13,152)=4,065, p<0,05), dengan pengaruh sebesar 19,5%. Beberapa item faktor yang berpengaruh pada pemahaman sosialisasi, antara lain:

1) Ada kejelasan kriteria menjadi KPM Program Rastra (t(165)=2,024, p<0,05)

2) Program Rastra meningkatkan gizi anggota keluarga (t(165)=3,004, p<0,05)

3) Penyaluran tepat waktu (t(165)=3,221, p<0,05)4) Pengaduan, saran, dan masukan mendapat respons

dan tindak-lanjut (t(165)= 2,816, p<0,05)b. Informasi yang diperoleh (F(5,161)=3,661, p<0,05), dengan

pengaruh 7,4%. Faktor spesifik yang berpengaruh pada persepsi pemahaman sosialisasi adalah KPM diwajibkan mengikuti sosialisasi tentang Program Rastra (t(166))=2,422, p<0,05)

c. Kualitas pendampingan (F(12,154)=1,889, p<0,05), dengan pengaruh 6%. Tidak ada faktor spesifik yang berpengaruh.

Sedangkan jenis dan bentuk bantuan ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi penerima manfaat terhadap pemahamannya dari kegiatan sosialisasi (F(6,160)=1,653, p>0,05).

Begitupun pada persepsi kinerja, semua faktor yang diuji yaitu jenis dan bentuk bantuan (F(6,72)=0,65i, p>0,05), mekanisme pelaksanaan (F(13,65)=1,073, p>0,05), informasi yang diperoleh (F(5,73)=1,746, p>0,05), dan kualitas pelaksanaan (F(12,66)=1,080, p>0,05) tidak dapat mempengaruhi persepsi responden penerima manfaat terhadap kinerja program.

55

3. Bantuan Pangan Non Tunai

Terhadap persepsi sosialisasi, jenis dan jumlah Bantuan diketahui berpengaruh (F(8,293)=2,399, p<0,05), dengan pengaruh 3,6%. Faktor jumlah bantuan dapat dikurangi menjadi temuan pada dimensi faktor ini (t(301)=-3,093, p<0,05).

Sedangkan dimensi-dimensi lain tidak memiliki pengaruh, antara lain: mekanisme pelaksanaan (F(12,289)=1,504, p>0,05), info yang diperoleh (F(5,297)=2,048, p>0,05), dan kualitas pendampingan (F(22,290)=0,940, p>0,05.

Kemudian pada persepsi kinerja, jenis dan jumlah bantuan berpengaruh pada persepsi penerima manfaat terhadap kinerja program (F(8,198)=2,249, p<0,05). Pengaruh ini diketahui sebesar 4,6%. Faktor jika bantuan disalurkan dalam bentuk barang mempengaruhi persepsi ini.

Sedangkan faktor-faktor lain, seperti mekanisme pelaksanaan (F(12,194)=0,735, p>0,05), informasi yang diperoleh (F(5,202)=0,429, p>0,05), dan kualitas pendampingan (F(11,195)=1,172, p>0,05, ditemukan tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi KPM terhadap kinerja program.

4. Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat

Pada program PKH, 99,6% responden (n=254) menyatakan puas terhadap Program Keluarga Harapan. Sedangkan pada Program Rastra, kepuasan ditunjukkan oleh 94,4% responden (n=179). Lalu pada Program BPNT, kepuasan diwakili oleh 97,2% responden (n=286).

5. Tingkat kepuasan KPM terhadap PKH, Rastra, dan BPNT

Ditemukan persepsi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) mengenai program PKH maupun Bansos Pangan (Rastra dan BPNT) adalah bahwa bantuan sosial tersebut berasal dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikarenakan pada

56

saat proses sosialisasi kepada masyarakat dijelaskan bahwa bantuan ini berasal dari pemerintah untuk membantu rakyat miskin. Hal tersebut menyebabkan persepsi yang terbentuk di KPM adalah bantuan tersebut berasal langsung dari Presiden karena beliau adalah kepala pemerintahan.

KPM juga merasa puas dengan kualitas beras Rastra yang mereka terima sekarang. Berbeda dengan beras yang diberikan pada saat program ini masih bernama “Raskin”, beras Rastra kualitasnya jauh lebih baik. KPM juga merasa puas dengan kesigapan TKSK dan Korteks dalam menangani permasalahan di lapangan, seperti rusaknya karung beras, buruknya mutu beras, dan kurangnya jumlah beras, serta permasalahan lainnya. Akan tetapi KPM berharap ke depannya lokasi titik bagi/pendistribusian beras Rastra tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Jauhnya titik bagi membuat KPM harus mengeluarkan ongkos lagi dan bagi mereka itu cukup memberatkan, terlebih bagi KPM yang sudah lanjut usia.

Di sisi lain, KPM mengharapkan mereka akan tetap mendapatkan bantuan baik PKH maupun Bansos Pangan (Rastra dan BPNT) dalam jangka waktu yang lama karena mereka menganggap bahwa diri mereka masih miskin dan masih layak diberikan bantuan. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa ketergantungan yang tinggi dari masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Teori Dependensi

Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah hampir semua responden memberikan respons positif ketika diminta untuk menilai program. Kita ambil satu contoh item, kepuasan atas program. Temuan menunjukan tingkat kepuasan pada PKH sebesar 99,6%, Program Rastra 94,4% dan Program BPNT 97,2%. Salah satu teori yang melihat permasalahan dalam temuan ini adalah terori dependensi (ketergantungan).

57

Dalam konsep pembangunan makro, ketergantungan merupakan keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertantu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, negara-negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja (Dos Santos, 1970). Hubungan saling ketergantungan antara dua sistem ekonomi atau lebih terjadi bila ekonomi beberapa negara (yang dominan) bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi di negara lainnya (yang bergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik yang positif maupun negatif.

Dalam konteks masyarakat dan komunitas. Penerima manfaat, baik individu mapun keluarga) hanya akan mengalami perubahan sebagai akibat dari bantuan (ekspansi) dari negara sebagai pihak yang dominan. Sehingga butuh visi mengubah dari negara saat memberikan bantuan.

Pendekatan Pembangunan

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat sampai saat ini masih adanya dominasi peran pemerintah pusat dalam implementasinya. Mulai dari regulasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Di samping itu apabila ditelaah lebih dalam lagi bahwasannya pemerintah sendiri masih memiliki keterbatasan khususnya pada pembiayaan serta kualitas SDM. Jika menilai idealnya mekanisme penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial maka upaya-upaya preventif dapat diutamakan. Namun dalam realisasinya saat ini pemerintah masih lebih menggunakan pelayanan residual dengan basis institusi/panti. Skema penyelenggaraan pelayanan sosial semacam ini jelas memerlukan anggaran yang jauh lebih besar. Sehingga dalam banyak kasus masih ditemukan inefisiensi, efektifitas pelayanan yang belum optimal bahkan adanya penyimpangan dalam hal penganggaran.

58

Selain itu, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam memberdayakan kehidupan sosial adalah peluang dan menjadi penting dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan. Khususnya fakir miskin yang memerlukan bantuan sosial dan pemberdayaan sosial. Sebenarnya peluang disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga fakir miskin, sehingga fakir miskin layak dibantu dalam kurun waktu tertentu atau berjangka yang memungkinkan mereka akan mandiri. Bantuan sosial sebagai aspek penting penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan bagi penanganan kemiskinan. Bantuan berupa dana untuk perorangan dan kelompok yang sudah memiliki usaha yang dijalankan sejak lama. Jika mereka berhasil, maka akan dilanjutkan dengan program lainnya. Bantuan berupa sarana untuk mendukung kegiatan yang dilakukan dalam bidang yang menghasilkan bagi kehidupan diri sendiri dan keluarga.

Walaupun demikian, konsep pembangunan juga banyak menuai kritik terutama karena pembangunan ternyata hanya mampu mensejahterakan sebagian orang (umumnya negara maju). Sebagian besar penduduk dunia tetap dalam kemiskinan terutama di negara berkembang. Istilah empowerment, yang diindonesiakan menjadi “pemberdayaan”, berasal dari kata dasar empower yang berarti: to invest with power, especially legal power or officily authority, atau to equip or supply with an ability (Syahyuti, 2007). Jadi empower adalah tentang hal menguasakan, memberi kuasa, atau memberi wewenang sehingga si objek menjadi kuasa. Dari konsep aslinya, empower adalah proses di mana orang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keinginan (wilingness) untuk mengkritisi dan menganalisis situasi yang mereka hadapi, lalu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengubah kondisi tersebut. Dengan demikian, terjadi proses di mana orang-orang didorong dan diyakinkan untuk memperoleh penuh keterampilan, kemampuan, dan kreatifitas.

59

Dalam konteks penelitian ini, Penerima manfaat dan KPM seharusnya dibekali pengetahuan yang memadai terkait program. Dengan demikian, mereka mengetahui tujuan program, dan apa respons terbaik mereka setelah mendapatkan bantuan. Proses sosialisasi berperan penting untuk itu, sehingga harus diperhatikan semua penerima manfaat mengikutinya.

Selain kepada individu, pemberdayaan juga dapat dilakukan terhadap komunitas. Pada langkah awal dalam pemberdayaan, perlu dibangun visi personal komunitas terhadap kejayaan dan kebesaran (greatness), namun harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kemandirian (authonomy) dengan ketergantungan (dependence). Kemandirian merupakan komponen pokok yang harus ditingkatkan pada diri setiap individu. Di sisi lain, dengan memahami dependency, orang menjadi paham tentang struktur, membantu untuk merasa terkoneksi dengan orang lain, serta membantu untuk belajar dari orang lain.

“Kontrol” merupakan inti dalam pemberdayaan. Ada tiga tahap untuk membangkitkan pemberdayaan dari sisi ini, yaitu (Sarman, 1998): (1) kontrol dan pengaruh yang dibatasi dari pihak luar, berupa pembuatan keputusan-keputusan minor, pemecahan masalah, dan konsultasi terhadap berbagai keputusan yang akan dibuat; (2) kontrol yang signifikan; serta (3) peningkatan peberian otoritas kepada komunitas, dengan semakin sedikitnya kontrol dan adanya dukungan untuk membuat keputusan sendiri.

Menurut Payne (1997), pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunikasi berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan agar masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Intinya adalah “kemandirian”. Pemberdayaan pada prinsipnya mengarah kepada seluruh upaya “…to increasing the political, social or economic strength of individuals or group” (World Bank,

60

2005). Namun, empowerment dimaknai oleh berbagai pihak dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari sisi ilmu sosiologi, empowerment memberi perhatian kepada upaya mengurangi diskriminasi sosial yang dialami sekelompok orang karena perbedaan ras, etnik, religi, dan gender. Dari sisi pembangunan ekonomi, pendekatan empowerment memfokuskan kepada upaya untuk memobilisasi kemampuan sendiri golongan miskin, dibandingkan dengan menyediakan program kesejahteraan sosial untuk mereka. Sementara dalam bidang politik, pemberdayaan adalah perjuangan untuk penegakan hak-hak sipil serta kesetaraan gender.

Berbeda dengan pembangunan, pemberdayaan mengacu kepada pentingnya proses sosial selama program berlangsung. Dengan kata lain, pemberdayaan lebih berorientasi pada proses, bukan kepada hasil. Untuk itu, partisipasi harus berlangsung misalnya dengan mengadakan diskusi terbuka terhadap seluruh tahapan proses. Tujuan filosofisnya adalah untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat dan individu agar menggali potensi yang ada pada dirinya untuk ditingkatkan kualitasnya, sehingga akhirnya mampu mandiri (Taylor dan McKenzie, 1992). Proses pembelajaran dan penciptaan perubahan merupakan kunci utama dalam pemberdayaan ini.

Asumsi-asumsi dasar yang melandasi aksi pemberdayaan adalah: (1) suatu tindakan individu harus dipandang sebagai upaya untuk memberdayakan dirinya sendiri, dengan cara mengubah struktur, atau mencari peluang dari struktur yang ada; (2) partisipasi diposisikan sebagai tindakan sukarela, di mana partisipasi merupakan kunci untuk mewujudkan kemandirian dan kemampuan dalam mengambil keputsan serta bersedia menanggung risiko; (3) partisipasi sukarela akan mengarah kepada tindakan yang rasional; (4) program atau proyek dukungan dari luar harus dipandang sumber daya yang

61

langka; dan (5) kelompok mesti dimaknai sebagai tindakan individu yang membentuk konsensus. Kelompok diharapkan akan menimbulkan sinergi yang lebih besar, karena ia bersifat inklusif, tanpa hierarki, dan menjaga keharmonisan dengan alam.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri. Satu hal yang esensial dalam pemberdayaan adalah ketika individu atau masyarakat diberikan kesempatan untuk membicarakan apa yang penting untuk perubahan yang mereka butuhkan. Ini akan berimplikasi kepada sisi supply dan demand tentang pembangunan, perubahan lingkungan di mana masyarakat miskin hidup, dan membantu mereka membangun dan mengembangkan karakter mereka sendiri. Pemberdayaan bergerak mulai dari masalah pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada persoalan politik serta kebijakan ekonomi. Pemberdayaan berupa meningkatkan kesempatan-kesempatan pembangunan, mendorong hasil-hasil pembangunan, dan memperbaiki kualitas hidup manusia.

62

5 PENUTUPBab

A. KESIMPULAN

Berikut beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari data:

1. Jumlah dan Jenis Bantuan

Jumlah dan jenis bantuan muncul sebagai faktor yang berpengaruh pada persepsi di dua program, PKH dan BPNT. Persepsi ini muncul karena terdapat pengharapan dari KPM supaya kuantitas bantuan ditambah dan jangan dikurangi. Selain itu ketepatan bantuan akan membuat penerima manfaat menilai baik kinerja program.

2. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme Pelaksanaan muncul sebagai faktor yang berpengaruh pada kasus Program Rastra. Penerima manfaat memgharapkan peningkatan gizi keluarga melalui program ini. Kejelasan kriteria penerima manfaat, penyaluran tepat waktu, serta respons dan tindak lanjut dari pengaduan/saran/masukan yang mereka sampaikan berpengaruh terhadap persepsi mereka terhadap program.

3. Informasi yang diperoleh

Seperti mekanisme kerja, informasi yang diperoleh juga menjadi faktor yang berpengaruh di Program Rastra. Namun informasi baru akan muncul setelah KPM menerima kewajiban untuk mengikuti sosialisasi.

4. Kualitas Pendampinag

Seperti juga mekanisme pelayanan dan informasi yang diperoleh, kualitas pendamping pun menjadi faktor yang berpengaruh.

63

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan telah diperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat khususnya KPM terkait program bantuan pemerintah. Kementerian sosial RI sebagai salah satu kementerian yang bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan melalui program-program terkait pengentasan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat. Adapun hasil yang diproleh melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyesuaian jumlah dan jenis bantuan penting dilakukan dengan pertimbangan sifatnya seperti reward dalam proses pembentukan perilaku baru.

2. Jaminan informasi mekanisme pelaksanaan untuk kejelasan mekanisme program menjadi penting sebagai dasar pembentukan partisipasi. Apabila partisipasi sudah berjalan maka proses pemberdayaan pun sudah dimulai.

3. Kewajiban bagi penerima manfaat ikut sosialisasi dengan tujuan mendapatkan informasi yang komprehensif terkait program.

64

DAFTAR PUSTAKA

Alex Sobur. (2003). Psikologi Umum, Bandung: Pustaka Setia.

Bappenas. (2009). Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral. Jakarta: Bappenas RI

Bimo Walgito. (2003). Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Andi Offset

Fandy Tjiptono. (1997). Prinsip-prinsip Total Quality (TQS)Yogyakarta: Penerbit ANDI

Fandy Tjiptono. (2002). Manajemen Jasa, Cetakan ketiga, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Gesperz, Vincent. (1997). Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnely JR., James H. (1996). Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Kedelapan, Jakarta: Binarupa Aksara,

Goetsch, D.L & Davis, S.( 1994). Introduction to Total Quality, Quality, Productivity, Competitiveness, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall International Inc

Irine. (2009). Gambaran Tingkat Kepuasan Ibu Bersalin Tentang Pelayanan Persalinan Program Jampersal di BPM Yulia Kota Semarang. Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Semarang.

Jalaluddin Rakhmat. (2009). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Kompas.com. (2018, July 18). Peran Kementerian Sosial Pada Capaian Penurunan Kemiskinan. Retrieved from Kompas Website: https://kilaskementerian.kompas.com/kemensos/read/2018/07/18/194201928/peran-

65

k e m e n t e r i a n -s o s i a l -p a d a - c a p a i a n -p e n u r u n a n -kemiskinan#

Kotler, Philip Dan Kevin Lane Keller. (2009). Manajemen Pemasaran. Edisi 13 Jilid satu. Erlangga : Jakarta

Metayunika, Vedya. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan (Tangible, Reliability, Responsiveness, Assuranse dan Emphaty) Terhadap Kepuasan Konsumen. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Skripsi

Milles, M.B & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An Expanded sourcebook. Newyork: SAGE Publication.

Parasuraman. (1990). Delivering Quality Service. New york: The Free Press

Parasuraman A, Valarie A Zeithaml & Leonard L. Berry. (1994).” Reassesment of Expectation As A Comparison Standart In Measuring Servive Quality: Implications For Futher Research”, Journal Of Marketing, Vol 58, pp 111-124

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

66

2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor86)

Rhodes, RAW. (1996). The New Governance: Governing without Government, Political Studies, XLIV,652-667 dalam Intam Kurnia, Perkembangan Diacronis Administrasi Publik, dari New Public Management ke Good Governance, https://media.neliti.com/media/ publications/28548-ID

Robbins.P, Stephen. (2003). Perilaku Organisasi. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.

Sarlito Wirawan Sarwono. (1999). Psikologi Social Individu dan Tiori-tiori Psikologi Sosial, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Peneliti B2P3KS, 2018, Hasil Evaluasi Efektivitas Program Bansos Rastra dan BPNT pada 50 Kota/Kabupaten Di Indonesia, Yogyakarta: B2P3KS Yogyakarta bekerjasama dengan Setditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI.

Thoha, Miftah. (2007). Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta: RajaGrafindo

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.24 -2- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)

New Persepsi dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Kemiskinan...

Documents

Transcript of New Persepsi dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Kemiskinan...