New OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH YG BERASAL DARI...
Transcript of New OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH YG BERASAL DARI...
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAHYG BERASAL DARI
PDRD
OlehEvarini Uswatun Khasanah, SE, M.Si
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
“Otonomi diberikan kepada Daerah untukmempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatanpelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat”
“Otonomi dilaksanakan dengan Konsep Money Follow Function, dimana Salah satu indicator kesuksesan Otonomi adalah
kemandirian Fiskal”
LATAR BELAKANG
PAJAK DAERAH
1. KONDISI PERBANDINGAN PAD SANGAT RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN APBD
REALITA OTONOMI DAERAH VS KAPASITAS FISKAL DAERAH
83 % masih tergantunganggaran pusat
67 % Daerah otonomimemiliki rapor tidakmemuaskan
Penguatan KapasitasFiskal Daerah masihmenjadi PekerjaanRumah yang sulit bagimayoritas PemerintahDaerah.
Hasil Survey tahun 2019 rata rata perbandingan PAD dengan APBD sebesar 15 %
2. KONDISI DATA YANG TIDAK VALID
3. SUMBER DAYA MANUSIA KURANG KOMPETEN
4. SARANA PRASARANA YANG TIDAK MEMADAI
5. PROSES PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (WAJIB PAJAK) DALAM PROSES PERPAJAKAN MASIH DIBAWAH STANDAR
PELAYANAN
6. TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SANGAT RENDAH
PROSES PERUBAHAN
1. Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia, Baik Mental MaupunSkill
CONTOH :• DIKLAT• FGD• SEKOLAH• BIMTEK,DLL
2. PENDATAAN SEMUA CALON WAJIB PAJAK DAN WAJIB PAJAK SAMPAI DATA TERSEBUT MUTAKHIR DAN VALID
3. PENGUATAN KELEMBAGAAN (RESTRUKTURISASI ORGANISASI)
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN
SUB BIDANG PELAYANAN DAN
KONSULTASI
SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB P2
BPHTB
SUB BIDANG PENDATAAN PAJAK DAERAH LAINNYA
BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN
DATA
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA
SUB BIDANG PENETAPAN DAN
VERIFIKASI
SUB BIDANG ANALISA DAN
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN
BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN
SUB BIDANG PENAGIHAN DAN
PENINDAKAN
SUB BIDANG PENYULUHAN DAN
KEBERATAN
STRUKTUR ORGANISASI
4. PEMBAGIAN TUPOKSI YANG JELAS, SIAPA BERBUAT APA DAN SALING SUPPORT ANTAR LINI, SEHINGGA PEKERJAAN MENGALIR
BERKESINAMBUNGAN DARI HULU SAMPAI HILIR
5. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SECARA BERTAHAP
6. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH MULAI DARI PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN,
PENGAWASAN DAN PENAGIHAN
•Pendaftaranhanya dapatdilakukanpada LoketBapenda
•JumlahWajib Pajakyang terdaftarmasih belumsesuaiPotensidilapangan
•Jumlahpetugaspendatatidakmemadai
•Pelaporanhanya dapatdilakukanpada LoketBapenda
•Wajib Pajakharusmengantriberjam-jam untukmelaporkanSPTPD
•BanyaknyaSPTPD yang tidakdilaporkantepat waktu
•Pembayaranmasihdilakukansecaramanual
•Pembayaranhanya dapatdilakukanpada LoketBapenda
•Wajib Pajakharusmengantriberjam jam untukmelakukanpembayaran
•Pengawasanbarudilakukanmelalui ujipotensi yang dilakukanmanual olehfiscus 1 hari24 jam selama satubulan penuh
•PemeriksaPajak sangatterbatas
•Belumadanya jurusita
•Upayapenagihanbaru sebatasteguran
•Adanya WP tutupmemilikiutang
•TerbatasnyaSDM Penagih
7. MEMBUAT RENCANA KERJA (TIME SCHEDULE) YANG JELAS DAN BERKESINAMBUNGAN
8. RENCANA INOVASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH BAIK SECARA MANUAL ATAUPUN BERBASIS TEKNOLOGI
9. BAGI DAERAH YANG SARANANYA MENDUKUNG UNTUK PENGELOLAAN PAJAK BERBASIS IT, MAKA SEGERA MEMBUAT MASTERPLAN IT GUNA PENGELOLAAN PAJAK YANG LEBIH BAIK DAN MUTAKHIR
SOLUSI DALAM PENYELESAIAN MASALAH
1. PEMBUATAN TIM KECIL TERKAIT PENGUMPULAN BAHAN, GAGASAN, IDE,SOLUSI DAN RENCANA KERJA KEDEPAN
Jangansampai yang
mau laporSPTPD dan
Bayar harusmengantri
terus
Semua yang berkaitandengan
pelayananharus mudah
dan cepatGimana kalaukita libatkan
Kejaksaandalam
OptimalisasiPenagihanPiutang?
Banyak urusan kita
yang berkaitandengan
Perizinan
Kalau mau yang daftar WP
banyak, Pendaftaranharus sangat
mudah
2. PEMBUATAN PAYUNG HUKUM MULAI DARI PERDA SAMPAI PERKADA
• Optimalisasi setiap proses pemungutan mulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hinggapemeriksaan
• Peningkatan wawasan SDM melaluipenyertaan aparat dalam setiapDiklat, Workshop, FGD dan forum forum lainnya
PENGUATAN MEKANISME
PEMUNGUTAN
•Melakukan pendekatan TeknologiInformasi dalam Pengelolaan PajakDaerah
• Melakukan kerjasama denganInstansi maupun organisasi terkaitdalam optimalisasi pemungutanpajak daerah
PERUBAHAN PENDEKATAN
PEMUNGUTAN
PENDEKATAN PEMUNGUTAN PAJAK
4. PEMBUATAN S.O.P
DARI SELURUH PROSES BISNIS PENGELOLAAN
PAJAK DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5. PEMBUATAN APLIKASI DALAM MENDUKUNG PROSES PENGELOLAAN PAJAK YANG MODERN
6. KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT BAIK LINGKUP DAERAH MAUPUN LINGKUP PROPINSI DAN PUSAT
• Sinergitas Perizinandengan PengelolaanPajak Daerah
• Integrasi Sistem Informasi
• Sinergitas Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB
• Integrasi Sistem Informasi
• Upaya Advokasi berupapendampingan dalampenagihan Pajak Daerah
KPP PRATAMA BPN &
IPPAT
Kejari
DPMPTSP
• Tukar menukar data Pajakguna OptimalisasiPenerimaan
• Pendampingan dalampengelolaan Pajak Daerah khususnya PBB P2 dan BPHTB
KERJASAMA
7. PETUGAS LAPANGAN AKTIF BERGERAK DILAPANGAN MULAI DARI TIM PENDATA, TIM SURVEY, TIM PENAGIH SAMPAI KE TIM PEMERIKSA DAN TIM
PENINDAKAN
TIM PENDATA
TIM PEMERIKSA TIM PENINDAKAN
TIM PENAGIH TIM SURVEY
8. TIM ADMINISTRASI DIKANTOR MENSUPPORT DATA AWAL UNTUK BAHAN KE LAPANGAN DAN MENERIMA DATA DARI LAPANGAN
UNTUK DIBUKUKAN DAN DILAPORKAN DENGAN BAIK
9. MEMBUAT APLIKASI UNTUK PARA WAJIB PAJAK;MULAI DARI PROSES PENDAFTARAN, PELAPORAN SPTPD DAN MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK SERTA MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN PAJAK
10. PROSES PEMBAYARAN PAJAK LANGSUNG KE BANK KAS DAERAH
Mbak, emangnya bisa yabayar pajak disini?
Boss saya telpon dariParis suruh bayar pajak
kesini
Tentu saja pa.. Sekarang semua
pembayaran pajak di Bank BJB
Kerjasama dengan seluruh bank yang menggunakan ATM Prima dan ATM Bersama
11. MENGEMBANGKAN PROSES
PEMBAYARAN PAJAK MELALUI BANK KAS DAERAH
DENGAN MEMBUKA LAYANAN KERJASAMA DENGAN KONTEN
KONTEN LAIN UNTUK MEMUDAHKAN MASYARAKAT /
WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK
12.PENINGKATAN PROSES INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
2. KLARIFIKASIPELAPORAN
PAJAK
1. KEGIATANRUTIN
UJIPOTENSI
3. PEMERIKSAAN
SEDERHANA
4. PEMERIKSAAN
LENGKAP
KEGIATAN UJI POTENSI
UJI POTENSI TIKET DAN PENGUNJUNG KONSER MUSIK
CONTOH KEGIATAN KLARIFIKASI
CONTOH KEGIATAN PEMERIKSAAN
13. PENINDAKAN BAGI PENUNGGAK PAJAK
A. PENYAMPAIAN SURAT TEGURAN 1 DAN 2
B. PEMASANGAN STICKER SEGEL
C. PEMASANGAN PLANG BESI DIDEPAN OBJEK PAJAK
D. PENYERAHAN DATA WAJIB PAJAK YANG MENUNGGAK KEPADA KEJAKSAAN
E. PENYITAAN
Contoh Pemasangan Sticker Pengawasan danPemasangan Plang
14. PROSES PENAGIHAN AKTIF KE LAPANGAN
15. SOSIALISASI YANG KUAT MELALUI SELURUH MEDIA BAIK SECARA MANUAL MAUPUN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DAN ELEKTRONIK
SOSIALISASI DI RADIO MEGASWARA BOGOR
SOSIALISASI DI WEBSITE BAPENDA.KOTABOGOR.GO.ID
16. PENYULUHAN YANG MASSIVE DAN BERKELANJUTAN KEPADA SELURUH WAJIB PAJAK (PERTEMUAN RUTIN)
I. Pajak Daerah Lainnya: a. Penagihan aktif mulai dari surat teguran s/d proses penagihan selesaib. Eksekusi di lapangan mulai dari pemasangan sticker tidak lunas,
pemasangan plang s/d penagihan melalui kejaksaan.
II.Pajak Bumi dan Bangunan :lakukan survey lapangan per NOP dan dimasukan ke dalam 6 kategori :
1. Subjek dan Objeknya tidak ada2. Double Amslag atau lebih3. Salah satu (objek/subjek) tidak ada4. Objek dan Subjeknya jelas5. Fasos Fasum6. Objek sedang bermasalah dan dikuasai oleh PPA
17. PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH
Contoh Pemasangan Plang UNTUK OBJEK PAJAK YANG TIDAK JELAS KEPEMILIKANNYA
RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN RETRIBUSI
• 1. Rekonsiliasi 1 bulan sekali untukmemantau pendapatan danpelaporan nya, serta mencari solusidalam penyelesaian masalah yang dihadapi OPD, Dipimpin oleh KepalaBapenda.
• 2. Rapat Evaluasi pendapatanretribusi per OPD setiap TriWulandipimpin oleh Sekertaris Daerah.
• 3. Rapat evaluasi per Semester dipimpin oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
FOKUS
PERHATIAN
INTERNAL
1. KOMITMEN PIMPINAN YANG KUAT DAN PASTI2. PENEGAKAN DISIPLIN DAN ATURAN MAIN3. PARA PEJABAT MEMBERI CONTOH YANG BAIK BAGI STAFNYA4. MEMFASILITASI SEMUA KEBUTUHAN KERJA
DAN BIAYA OPERASIONAL5. MEMBUAT REWARD DAN PUNISHMENT
BAGI KARYAWAN
EKSTERNAL
RUTIN MEMBERIKAN PENYULUHAN DAN SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
JELASKAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
TEGAKKAN ATURAN
REWARD DAN PUNISHMENT
BANTU DALAM PROSES PROMOSI DAN PENINGKATAN USAHA MELALUI STAKE HOLDER YANG TERKAIT
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pendapatan Daerah 1,141,638 1,356,530 1,574,372 1,757,697 1,917,634 2,152,370 2,212,959 2,334,692 2,618,108
Pendapatan Asli Daerah 230,450 300,932 464,696 544,836 632,015 783,874 901,797 912,198 827,331
Rencana Target 972.607.
Dalam jutaan Rupiah
*2019 : sampai dengan Oktober 2019
No Nama Aplikasi Fungsi
1 Pengembangan Sismiop Aplikasi pengelolaan PBB P2
2 POS PBB Aplikasi penerimaan pajak kegiatan jemput bola (Mobil keliling)
3 E-SSPD BPHTB Aplikasi pengelolaan BPHTB
4 Sipdeh / e-SPTPD Aplikasi pengelolaan Pajak Daerah Non PBB BPHTB
5 Sistem Monitoring Pajak Daerah Non PBB BPHTB / Tapping Box
Kendali transaksi yang terjadi pada WP (Cash Register)
6 Archloc => Tracking Berkas Kendali berkas Layanan PBB P2
7 Simtaka Kendali tata naskah kedinasan
8 Aplikasi Pendistribusian SPPT Kendali progres penyampaian SPPT PBB
PENGEMBANGAN KONTEN PENDUKUNG INOVASI PAJAK DAERAH ON-LINE 2014 - 2016
No Nama Aplikasi Fungsi
9 Aplikasi Kepuasan Pelanggan Monitoring tingkat kualitas petugas pelayanan
10 SIALIT Layanan pengaduan seputar masalah hardware, software, database dan jaringan
11 SMS Gateway / Whatsapp Blast Transparansi dan percepatan penyampaian informasi
12 Executive Summary Ringkasan data Pajak Daerah untuk Pimpinan
13 Aplikasi PBB P2 untuk Kecamatandan Kelurahan
Informasi realisasi PBB P2 secara realtime
E-SPPT
E-RETRIBUSI
VIRTUAL ACCOUNT
SINGLE IDENTITY NUMBER
Inovasi TahapSelanjutnya
Data Transaksi
WAJIB PAJAK
SiManTaP
(Sistem InformasiManajemen Data Transaksi
Wajib Pajak)
MenggunakanSoftware
Mengirimkansemua aktifitas
Bill terstandarisasidengan barcode/
token
Pengawasan dilakukanoleh Fiskus dan
Konsumen
Biaya Relatif murahdan satu kali
Konsumen menuliskanIdentitas
dan Nomor Kontak
Konsumen memperoleh hadiah sebagai wujudpengharagaan Pemkot atas partisipasi turut mengawasi WP
SiManTaP
Dilakukanpengundian
secara berkala
Bill Terstandarisasi
(terdapatBarcode / Token)