New BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT … · 2019. 12. 23. · 1. Baju lengan panjang...

1

BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung

jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa pengaturan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan Berdasarkan

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2011, pada perkembangannya perlu dilakukan penataan dan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang

Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1636);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis

Pakaian Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran

Departemen Dalam Negeri;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk

Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan

Satuan Polisi Pamong Praja;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007

tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);


tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;


tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamongpraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil

Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 824);

3

18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19

Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Penanggulangan Bencana;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, Dan Bendera Jabatan Bupati;

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015

tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung Barat.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Barat.

6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.

8. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan

dengan angka kredit.

9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk

kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

4

10. Pakaian Dinas adalah pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang

dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.

11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang

dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas.

12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan pegawai, serta petugas protokol dan humas, dalam

menjalankan tugas tertentu untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya

yang bersifat operasional.

16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap pegawai untuk bekerja pada hari-hari tertentu

maupun untuk keperluan lainnya.

17. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDHK yaitu pakaian

dinas yang dipakai oleh pegawai pada SKPD tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat

Pakaian Seragam Linmas.

19. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam KORPRI.

20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.

21. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinasnya termasuk topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

22. Papan nama adalah atribut yang menunjukan nama seseorang.

23. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukan wilayah kerja.

24. Logo daerah adalah logo Kabupaten Bandung Barat, merupakan atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.

25. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.

26. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status

jabatan.

27. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui

identitas Pejabat dan Pegawai.

28. Acara tertentu adalah menghadiri rapat dan/atau undangan menghadiri acara resmi diluar hari dan jam kerja atau pada saat melaksanakan perjalanan

dinas.

5

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung Barat.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib disiplin dan

keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Jenis Pakaian Dinas;

b. Atribut Pakaian Dinas;

c. Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas; dan

d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

terdiri dari :

a. PDH;

b. PSH;

c. PSR;

d. PSL;

e. PDL;

f. PDU Camat.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Negeri Sipil;

b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;

c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai;

d. menunjukan identitas pegawai.

6

Pasal 5

Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pegawai menggunakan jenis pakaian seragam KORPRI dan pakaian seragam Linmas dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meliputi :

a. PDH Warna Khaki;

b. PDH Camat;

c. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam;

d. PDH Batik;

e. PDHK;

f. Pakaian Dinas lainnya.

Paragraf 1

PDH Warna Khaki

Pasal 7

(1) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Senin dan Selasa.

(2) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. celana panjang warna khaki;

3. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian; dan

4. ikat pinggang nilon bergambar lambang negara, kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna hitam.

b. PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. rok 10 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;

3. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, mutz, tanda

jabatan, tanda pangkat harian; dan

4. sepatu kulit tertutup (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak

sepatu maksimal 5 (lima) cm.

c. PDH Pria :

7

1. Kemeja lengan pendek, kerah kemeja biasa dengan dua saku di

depan dengan memakai lidah saku dan kancing terlihat dari luar;

2. Celana panjang warna khaki; dan

3. Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

d. PDH Wanita :

1. Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di

bawah pinggul;

2. Rok atau celana panjang warna khaki;

3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan

tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter); dan

4. PDH bagi Wanita yang berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan, dan kerudung berwarna kuning muda dengan model polos.

Paragraf 2

PDH Camat

Pasal 8

(1) PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari Camat.

(2) PDH Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PDH Camat Pria:



2. Celana panjang warna khaki; dan

3. Atribut dan kelengkapan ikat pinggang nilon/kulit warna hitam

berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam

b. PDH Camat Wanita:

1. Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;

2. Rok atau celana panjang warna khaki dan tidak ketat;

3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan

tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter); dan,

4. PDH Camat bagi Wanita yang berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan, dan kerudung berwarna kuning muda dengan model

polos.

Paragraf 3

PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam

Pasal 9

(1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Rabu.

(2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

8

a. PDH Kemeja Putih untuk Bupati dan Wakil Bupati pria, menggunakan

atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;

2. Celana panjang warna hitam;

3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan

4. Lencana Korpri Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. PDH Kemeja Putih untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:


2. Rok 10 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;

3. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan



c. PDH Kemeja Putih Pria :

1. Kemeja lengan pendek/panjang, kerah biasa dengan satu saku di

depan kiri atas dan kancing terlihat dari luar;

2. Celana Panjang warna hitam;

3. Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

d. PDH Kemeja Putih Wanita :


2. Rok 10 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;

3. Sepatu tertutup atau pantovel warna hitam; dan



e. PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan, dan kerudung menyesuaikan dengan model polos.

Paragraf 3

PDH Batik

Pasal 10

(1) PDH Batik Khas Bandung Barat dipakai pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap Kamis dan Jumat.

(2) PDH Batik Bandung Barat dipakai pegawai apabila melaksanakan kegiatan

pertemuan/rapat di luar kantor.

(3) PDH Batik Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. PDH Batik Bandung Barat Pria :

1. Model Kemeja lengan pendek dengan motif khas batik Bandung Barat;

2. Celana panjang warna hitam atau gelap;

9

3. Atribut dan kelengkapan ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna

hitam.

b. PDH Batik Bandung Barat Wanita :

1. Model Kemeja lengan panjang dengan motif khas batik Bandung Barat;

2. Rok atau Celana panjang warna hitam atau gelap;

3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter);

4. PDH Batik bagi Wanita berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan dengan kerudung berwarna menyesuaikan dengan model polos.

(4) Bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, Pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk

menjalankan tugas tertentu dapat memakai PDH Batik Bandung Barat.

(5) Model PDH Batik Bandung Barat memakai Batik Khas Bandung Barat disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja,

budaya daerah dan tata nilai yang berlaku.

Paragraf 4

PDHK

Pasal 11

(1) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, digunakan oleh Pegawai

pada SKPD yang mempunyai fungsi teknis operasional dan bersifat khusus dalam menjalankan tugas sehari-hari.

(2) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. PDHK pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi;

b. PDHK pada UPTD Pemadam kebakaran;

c. PDHK pada Satuan Polisi Pamong Praja;

d. PDHK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

e. PDHK pada Inspektorat;

f. PDHK pada BPMPPT;

g. PDHK pada Pegawai Front Office Penyelenggara Pelayanan;

h. PDHK pada Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;

i. PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor.

(3) PDHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf h, yang tidak

sedang melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan serta kepengacaraan, maka kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati ini.

Pasal 12

(1) PDHK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi pria sebagai berikut:

a. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;

b. Celana panjang berwarna biru tua (dark blue).

(2) PDHK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi wanita sebagai berikut:

10

a. Kemeja lengan pendek atau panjang berwarna putih dengan atribut

lengkap;

b. Celana/rok berwarna biru tua (dark blue).

c. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (dark blue).

d. Bagi Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan, dengan kerudung

warna biru tua model polos.

(3) Model PDHK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan


Pasal 13

(1) PDHK UPTD Pemadam kebakaran pria sebagai berikut:

a. Baju lengan pendek warna biru dengan atribut lengkap

b. Celana panjang warna biru

(2) PDHK UPTD Pemadam kebakaran wanita sebagai berikut:

a. Baju lengan pendek wama biru dengan atribut lengkap

b. Celana panjang warna biru

c. Bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan kerudung

menyesuaikan model polos.

(3) Model UPTD Pemadam kebakaran dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) PDHK Satuan Polisi Pamong Praja pria sebagai berikut:

a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan atribut lengkap

b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan

(2) PDHK Satuan Polisi Pamong Praja wanita sebagai berikut:

a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan atribut lengkap.

b. Rok/celana warna khaki tua kehijau-hijauan.

c. Bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Model Satuan Polisi Pamong Praja dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) PDHK Badan Penanggulangan Bencana Daerah pria sebagai berikut:

a. Kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dengan atribut lengkap;

b. Celana panjang berwarna hijau tua.

(2) PDHK Badan Penanggulangan Bencana Daerah wanita sebagai berikut:

a. Kemeja lengan pendek atau panjang berwarna abu-abu dengan atribut lengkap;

b. Celana/rok berwarna hijau tua.

11

c. Bagi Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan kerudung

warna hijau tua model polos.

(3) Model PDHK Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tata cara

pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) PDHK Inspektorat digunakan oleh Auditor dan P2UPD pada saat

melaksanakan tugas audit.

(2) PDHK Inspektorat pria sebagai berikut:

a. celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta

berdasi secara utuh dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;

b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam

berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.

(3) PDHK Inspektorat wanita sebagai berikut:

a. celana panjang atau rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek, syal serta blazer yang

secara utuh berada dalam kesatuan warna dan berpenampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;

b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.

(4) PDHK Inspektorat untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(5) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Pasal 17

(1) PDHK BPMPPT pria sebagai berikut:

a. Kemeja polos lengan panjang berdasi berwarna terang, dengan atribut lengkap;

b. Celana panjang berwarna bawah gelap

(2) PDHK BPMPPT wanita sebagai berikut:

a. Kemeja polos lengan panjang berdasi berwarna terang, dengan atribut lengkap;

b. Celana panjang/rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut berwarna bawah

gelap, serta balzer berwarna gelap

(3) PDHK BPMPPT untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan

warna pakaian dinas.

Pasal 18

(1) PDHK pada Pegawai Front Office Penyelenggara Pelayanan pria sebagai berikut:

a. Kemeja polos lengan panjang berdasi berwarna terang, dengan atribut

lengkap;

b. Celana panjang berwarna bawah gelap

12

(2) PDHK pada Pegawai Front Office Penyelenggara Pelayanan wanita sebagai

berikut:

a. Kemeja polos lengan panjang berdasi berwarna terang, dengan atribut

lengkap;

b. Celana panjang/rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut berwarna bawah

gelap, serta balzer berwarna gelap

(3) PDHK pada Pegawai Front Office Penyelenggara Pelayanan untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.


Pasal 19

(1) PDHK Kuasa Hukum Pemerintah Daerah digunakan oleh Kuasa Hukum

Pemerintah Daerah pada saat melaksanakan tugas kepengacaraan

(2) PDHK Kuasa Hukum Pemerintah Daerah pria sebagai berikut:

a. celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta jas

berdasi secara utuh dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;

b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.

(3) PDHK Kuasa Hukum Pemerintah Daerah wanita sebagai berikut:

a. celana panjang atau rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek, syal serta blazer yang

secara utuh berada dalam kesatuan warna dan berpenampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;

b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.

(4) PDHK Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.


Pasal 20

(1) PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Petugas Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

(2) Model PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor dan tata cara pemakaian atribut beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 21

(1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri dari Pakaian Olahraga:

13

(2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pria dan

Wanita adalah sebagai berikut :

a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang bagi Pria;

b. Kaos lengan panjang bagi Wanita;

c. Calana olahraga dan jaket atau training;

d. Sepatu dan kaos kaki olahraga;

e. Bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung warna menyesuaikan dan model polos.

(3) Pakaian Olahraga dalam melaksanakan tugas sehari-hari digunakan pada setiap hari Jum’at pagi.

(4) Apabila pada pagi hari selain hari Jum’at ada kegiatan olahraga, maka setelah

selesai olahraga menggunakan pakaian yang berlaku pada hari tersebut.

(5) Pemakaian pakaian dinas lainnya dipakai dalam acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

(6) Pemakaian pakaian dinas lainnya harus disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan dengan memperhatikan tata nilai.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 22

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu.

(2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PSH Pria :

1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama:

2. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah

kanan dan kiri dengan kancing lima buah;

3. Atribut dan kelengkapan Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam

berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. PSH Wanita :

1. Jas lengan panjang dan rok warna sama dan tidak ketat;

2. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;

3. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam model pantovel dengan tinggi hak maksimal 3 cm (tiga centimeter).

4. Dalam hal pemakaian PSH bagi Wanita berjilbab dan/atau Wanita

Hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna menyesuaikan model polos.

(3) Bagi Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Struktural, petugas protokol dan

humas serta pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

(4) Tugas tertentu sebaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan keperluan lainnya yang bersifat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14

Bagian Keempat

PSR

Pasal 23

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan hari-hari tertentu.

(2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PSR Pria:

1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama:

2. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah kanan dan kiri dengan kancing lima buah;

3. Atribut dan kelengkapan Ikat Pinggang nilon/kulit warna hitam berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. PSR Wanita:

1. Jas lengan panjang dan rok warna sama dan tidak ketat;

2. Leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu di kiri atas, dua di bawah

kanan dan kiri dengan kancing lima buah;


4. PSR bagi Wanita berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna menyesuaikan model polos.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 24

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai dalam

melaksanakan upacara kenegaraan atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PSL Pria :

1. Jas warna gelap lengan panjang;

2. Celana panjang warna sama dengan jas;

3. Kemeja dengan dasi warna menyesuaikan;

4. Kaos kaki warna gelap; dan

5. Sepatu pantovel warna hitam.

b. PSL Wanita :

1. Jas warna gelap lengan panjang;

2. Rok panjang warna sama dengan jas;

3. Kemeja dengan dasi warna menyesuaikan;

4. Leher berdiri dan terbuka;

5. Kaos kaki warna gelap;

6. Sepatu pantovel warna hitam;

15

7. Kerudung menyesuaikan dengan warna kemeja;

8. Untuk Wanita berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 25

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipakai dalam

menjalankan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan dan dapat menggunakan topi lapangan.

(2) Ketentuan mengenai penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

PDU

Pasal 26

(1) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, sebagai berikut:

a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan

kancing berlambang garuda warna kuning emas;

b. celana panjang warna putih;

c. topi warna hitam berlambang garuda warna kuning emas;

d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan

e. kaos kaki dan sepatu berwarna putih.

(2) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, sebagai berikut:

a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan

kancing berlambang garuda warna kuning emas;

b. rok warna putih 10 (sepuluh) cm di bawah lutut;

c. topi warna hitam berlambang garuda warna kuning emas;

d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan

e. sepatu pantovel warna putih, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

(3) PDU Camat pria, sebagai berikut:

a. Kemeja warna putih;

b. Dasi warna hitam polos;

c. Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

d. Celana panjang warna putih;

e. Atribut dan kelengkapan sepatu warna hitam dan kaos kaki berwarna hitam; dan

f. Topi Upacara.

(4) PDU Camat wanita, sebagai berikut:

16

a. Kemeja warna putih;

b. Dasi warna hitam polos;

c. Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

d. Rok warna putih tidak ketat;

e. Atribut dan kelengkapan sepatu pantovel warna hitam;

f. Topi Upacara.

(5) Dalam hal pemakaian PDU untuk Wanita yang berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna putih model polos.

Bagian Kedelapan

Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 27

(1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

a. Seragam KORPRI Pria :

1. Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;

2. Celana panjang warna biru tua (dongker) tanpa lipat balik di ujung bawah; dan

3. Atribut dan kelengkapan kaos kaki warna hitam dan sepatu tertutup

warna hitam.

b. Seragam KORPRI Wanita :

1. Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;

2. Rok atau Celana panjang warna biru tua (dongker) tanpa lipat balik di ujung bawah;

3. Untuk Wanita yang berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan, dengan menggunakan kerudung polos berwarna biru tua (dongker).

(2) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipakai pada :

a. Upacara Hari Besar Nasional;

b. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;

c. Tanggal 17 setiap bulan;

d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh

KORPRI; dan

e. Hari tertentu sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kesembilan

Pakaian Seragam Linmas

Pasal 28

(1) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipakai pada :

a. Upacara Hari Jadi Satpol PP;

b. Upacara Hari Jadi Linmas;

17

c. Hari-hari tertentu sesuai dengan amanat ketentuan perundang-

undangan.

(2) Pakaian Seragam Linmas Upacara dipakai oleh Pembina Upacara pada

Perayaan Ulang Tahun Linmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pakaian Seragam Linmas Pria :



2. Celana panjang warna seragam linmas;

3. Atribut dan kelengkapan Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam

berlogo lambang daerah, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. Pakaian Seragam Linmas Wanita :

1. Baju lengan panjang berlidah bahu, kerah rebah, satu saku di atas

sebelah kiri, dua saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;

2. Rok atau celana panjang warna seragam linmas;


4. Pakaian Seragam Linmas bagi Wanita yang berjilbab dan wanita Hamil menyesuaikan, dengan kerudung warna putih polos.

Pasal 29

Model Jenis Pakaian Dinas, Pakaian Seragam KORPRI dan Pakaian Seragam

Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 30

(1) Atribut Pakaian Dinas meliputi :

a. Tutup Kepala;

b. Tanda Pangkat;

c. Tanda Jabatan;

d. Lencana KORPRI;

e. Tanda Jasa;

f. Papan Nama;

g. Nama/Badge Pemerintah Daerah;

h. Lambang Pemerintah Daerah;

18

i. Tanda Pengenal; dan

j. Pin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

(2) Selain atribut yang disebutkan pada ayat (1), pegawai dapat menggunakan

atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1

Tutup Kepala

Pasal 31

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;

b. Mutz;

c. Peci; dan

d. Topi Lapangan.

Paragraf 2

Tanda Pangkat

Pasal 32

(1) Tanda Pangkat Pegawai pada PDH warna khaki dengan warna dasar warna khaki.

(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Tanda Pangkat Pegawai Struktural dan Fungsional yang didasarkan pada Golongan;

b. Tanda Pangkat Camat.

(3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haruf b, meliputi :

a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam,

warna kuning emas; dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

c. Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3

Tanda Jabatan

Pasal 33

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi Pejabat Struktural.

(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

(3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan di bawah papan nama.

19

Paragraf 4

Lencana KORPRI

Pasal 34

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.

(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir

warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 5

Tanda Jasa

Pasal 37

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e,

merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pita Tanda Jasa;

b. Bintang Tanda Jasa.

(3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 6

Papan Nama

Pasal 35

(1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f,

menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.

(2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari :

a. Bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.

b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Paragraf 7

Nama atau Bagde

Pasal 36

(1) Nama atau Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1) huruf g, menunjukkan tempat kerja.

20

(2) Nama atau Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan

sebelah kanan 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu, Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “PEMPROV JAWA BARAT”.

(3) Nama atau Badge Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter), dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “PEMKAB. BANDUNG BARAT”.

Paragraf 8

Lambang Daerah

Pasal 37

(1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.

(2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah Nama atau Badge Pemerintah Daerah.

(3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tanda Pengenal

Pasal 38

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

(2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

(3) Tanda Pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

(4) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :

a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) dan lebar 5,5 cm (lima

koma lima centimeter); dan

b. Plastik laminating ukuran disesuaikan dengan tanda pengenal.

(5) Tanda Pengenal meliputi :

a. Bagian Depan :

1. Lambang Pemerintah Daerah;

2. Nama Pemerintah Daerah:

3. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki;

4. Nama dan NIP pegawai; dan

5. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;

2. Nomor Induk Pegawai (NIP);

3. Nama Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;

21

4. Golongan Darah;

5. Alamat Kantor;

6. Tanggal dikeluarkan:

7. Pejabat yang mengeluarkan;

8. Tanda Tangan pejabat yang mengeluarkan/Kepala SKPD; dan

9. Nama jelas, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan/ Kepala

SKPD.

(6) Warna dasar Foto didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.

(7) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:

a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;

b. Warna Biru untuk Pejabat Eselon III;

c. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon IV;

d. Warna Kuning untuk Pejabat Eselon V;

e. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon; dan

f. Warna abu-abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional.

Paragraf 10

Pin PPPK

Pasal 39

(1) Pin PPPK berupa logo daerah digunakan sebagai atribut pada pakaian dinas

yang dikenakan pada dada sebelah kiri dan digunakan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

(2) Pin logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan

logam bergambar logo daerah.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut

Pasal 40

(1) Atribut PDH warna Khaki terdiri atas :

a. Tutup Kepala (Muzt)

b. Nama/Badge Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

c. Nama/ Badge Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

d. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

e. Tanda Pangkat;

f. Tanda Jabatan (bagi Pejabat Struktural);

g. Lencana KORPRI;

h. Papan Nama; dan

i. Tanda Pengenal.

(2) Atribut PDH Warna Khaki Camat terdiri atas :

a. Tutup Kepala (Mutz);

22




e. Lencana KORPRI;

f. Papan Nama;

g. Tanda Pengenal.

h. Peci atau Mutz;

i. Tanda Jabatan;

j. Tanda Pangkat Harian; dan

k. Pita Tanda Jasa.

(3) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas :

a. Tutup Kepala (Peci Nasional);

b. Papan Nama;

c. Lencana KORPRI; dan

d. Tanda Pengenal.

(4) Atribut Seragam Linmas terdiri atas :

a. Nama/Badge Linmas;

b. Lambang Linmas;

c. Nama/Badge Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

d. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

e. Papan Nama;

f. Lencana KORPRI;

g. Nama Bordir Linmas; dan

h. Tanda Pengenal.

(5) Atribut Batik Bandung Barat terdiri atas :

a. Papan Nama;

b. Lencana KORPRI; dan

c. Tanda Pengenal.

(6) Atribut PSH terdiri atas :


b. Papan Nama;


d. Tanda Pengenal.

(7) Atribut PSR terdiri atas :


b. Papan Nama;


d. Tanda Pengenal.

(8) Atribut PSL terdiri atas :

a. Tutup Kepala (Peci Nasional); dan

b. Tanda Jasa;

23

(9) Atribut PDL terdiri atas :

a. Tutup Kepala (Topi Lapangan);




e. Lencana KORPRI;

f. Papan Nama; dan

g. Tanda Pengenal.

(10) Atribut PDU Camat terdiri atas :

a. Tutup Kepala (Topi Upacara);

b. Lencana KORPRI;

c. Papan Nama;

d. Topi Upacara;

e. Tanda Jabatan;

f. Tanda Pangkat Upacara; dan

g. Tanda Jasa.

Pasal 41

Contoh dan bentuk atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 42

Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Barat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dibantu oleh Badan

Kepegawaian Daerah dan Inspektorat.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas untuk setiap SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

24

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini

paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal 9 Februari 2016


ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat

pada tanggal 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI E

25

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

BANDUNG BARAT

MODEL JENIS PAKAIAN DINAS, PAKAIAN SERAGAM KORPRI DAN PAKAIAN SERAGAM LINMAS

A. PDH WARNA KHAKI

1. PDH WARNA KHAKI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA DENGAN ATRIBUT

DAN KELENGKAPNNYA

Keterangan :

a. Peci/mutz warna khaki g. Lengan pendek m. Lencana Korpri b. Krah berdiri h. Kancing baju 5

buah n. Tanda jasa

c. Tanda Pangkat Harian i. Ikat pinggang o. Nama Pemkab. Bandung Barat

d. Papan nama j. Saku celana depan

p. Lambang Daerah

e. Saku tertutup k. Celana panjang q. Sambungan bahu

f. Tanda Jabatan l. Sepatu hitam r. Saku celana belakang

26

2. PDH WARNA KHAKI BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA DENGAN

ATRIBUT DAN KELENGKAPNNYA

Keterangan : a. Peci/mutz warna

khaki

f. Lengan pendek k. Sepatu hitam

b. Krah rebah g. Kupnet depan l. Lencana Korpri c. Tanda Pangkat

Harian

h. Kancing baju 5

buah

m. Tanda jasa

d. Papan nama i. Saku tertutup n. Nama Pemerintah

Kabupaten e. Tanda Jabatan j. Rok 10cm dibawah

lutut o. Lambang Daerah

Kabupaten

27

3. PDH WARNA KHAKI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN

KELENGKAPNNYA

Keterangan : a. Krah Berdiri f. Kancing baju 5 buah l. Nama Pemkab Bandung Barat

b. Tanda Pangkat g.Sabuk celana m. Lambang Daerah Bandung Barat

c. Papan Nama h. Saku celana depan n. Tanda pengenal

d. Saku depan baju i. Celana panjang o. Sambungan bahu

e. Lengan pendek j. Sepatu Hitam p. Saku celana belakang k. Lencana Korpri q. Nama Pemprov Jawa Barat

q

28

4. PDH WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN

KELENGKAPNNYA

Keterangan : a. Krah rebah e. Kancing baju 5 buah j.Tanda pengenal

b. Papan Nama f. Saku baju k.Nama Pemerintah Kabupaten

c. Lengan pendek g. Rok 15 cm dibawah lutut l.Lambang Daerah Kabupaten

d. Kupnet baju depan h. Sepatu warna hitam m.Tanda Pangkat

e. Kancing baju i. Lencana Korpri n. Nama PemprovJawa Barat

n

29

PDH CAMAT

1. PDH CAMATPRIA

Keterangan :

a. Krah Berdiri f. Kancing baju 5 buah l. Nama Pemkab Bandung Barat

b. Tanda Pangkat g. Sabuk celana m. Lambang Daerah Bandung Barat



e. Lengan pendek j. Sepatu Hitam p. Saku celana belakang k. Lencana Korpri q. Nama Pemprov Jawa Barat

r. Tanda Jabatan

r

q

30

2. PDH CAMAT WANITA

Keterangan : a. Krah rebah e. Kancing baju 5 buah j.Tanda pengenal

b. Papan Nama f. Saku baju k.Nama Pemerintah Kabupaten

c. Lengan pendek g. Rok 15 cm dibawah lutut l.Lambang Daerah

Kabupaten

d. Kupnet baju depan h. Sepatu warna hitam m.Tanda Pangkat

e. Kancing baju i. Lencana Korpri n. Nama Pemprov Jawa

Barat o. Tanda Jabatan

n

o

31

B. PAKAIAN KEMEJA PUTIH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

Keterangan :

a. KrahBerdiri

b. Lencana KORPRI

c. SakuBaju

d. LenganPanjang/Pendek

e. PapanNama

f. Tanda Jabatan

g. Kancing

g

32

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI

WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

Keterangan :

a. KrahBerdiri

b. Lencana KORPRI

c. SakuBaju

d. Papan Nama

e. Tanda Jabatan

f. Kancing

f

33

3. PAKAIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI PRIA

Keterangan :

a. KrahBerdiri

b. Lencana KORPRI

c. SakuBaju

d. LenganPanjang/Pendek

e. PapanNama

f. Tanda Pengenal

g. Kancing

g

34

4. PAKAIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI WANITA

Keterangan :

a. KrahBerdiri

b. Lencana KORPRI

c. SakuBaju

d. Papan nama

e. TandaPengenal

f. Kancing

f

35

C. PAKAIAN BATIK

1. PAKAIAN BATIK PRIA

Keterangan :

a. Krah berdiri. e. Tanda pengenal b. Kancing baju. f. Lengan pendek/panjang

c. Lencana Korpri. g. Papan Nama d. Saku tempel h. Baju motif batik khas Bandung Barat

i. Celana panjang warna gelap

36

2. PAKAIAN BATIK WANITA

Keterangan :

a. Krah berdiri. e. Lengan pendek /panjang

b. Kancing baju. f. Papan Nama c. Lencana Korpri. g. Baju motif batik khas Bandung Barat

d. Tanda pengenal h. Rok/celana warna gelap

37

D. PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS (PDHK)

1. PDHK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PDHK PEGAWAI PRIA

38

2. PDHK PEGAWAI WANITA

39

3. PDHK PADA DISHUBKOMINFO

PDHK DISHUBKOMINFO PRIA

Keterangan :

a. Krah Berdiri f. Kancing baju 5 buah l. Nama Pemkab Bandung Barat

b. Tanda Pangkat g. Sabuk celana m. Lambang Daerah Bandung Barat



e. Lengan pendek j. Lencana Korpri p. Saku celana belakang k. Nama Kemeterian q. Lambang Perhubungan

Perhubungan

a b

c

d

e

f

g

h

i

j l

m

n

o

p

k

q

40

PDHK DISHUBKOMINFO WANITA

Keterangan : a. Krah Berdiri f. Kancing baju 5 buah k. Nama Kemeterian Perhubungan

b. Tanda Pangkat g. Celana/rok panjang l. Nama Pemkab Bandung Barat

c. Papan Nama h. Lencana Korpri m. Lambang Daerah Bandung Barat

d. Saku depan baju i. Tanda pengenal

e. Lengan pendek j. Lambang Perhubungan

a b

c

d

e

f

g

h

i

k

j l m

41

4. PDHK PADA PEGAWAI FRONT OFFICE PENYELENGGARA

PELAYANAN

PDHK PRIA

42

PDHK WANITA

43

5. PDHK PADA BPMPPT

PDHK BPMPPT PEGAWAI PRIA

44

PDHK BPMPPT PEGAWAI WANITA

45

6. PDHK AUDITOR, P2UPD DAN PENGACARA DAERAH

PDHK AUDITOR, P2UPD DAN PENGACARA DAERAH PRIA

46

PDHK AUDITOR, P2UPD DAN PENGACARA DAERAH PRIA

47

E. PSH

1. PSH BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT PRIA

Keterangan :

a. Krah e. Saku Bawah

b. Lencana Korpri f. Papan Nama c. Saku atas g. Tanda Jabatan

d. kancing

48

2. PSH BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT WANITA

Keterangan :

a. Krah e. Saku Bawah

b. Lencana Korpri f. Kancing c. Saku atas g. Papan Nama d. Lengan Pendek h. Tanda Jabatan

49

3. PSH PRIA

50

4. PSH WANITA

51

E. PSR

1. PSR PRIA

52

2. PSR WANITA

53

E. PSL

55

F. PDU.

1. PDU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA

Keterangan : a. Garuda/beringin g. Tanda Jabatan m. Kemeja putih b. Topi warna Hitam h. Jas warna putih n. Lencana Korpri

c. Tanda pangkat upacara

i. Kancing garuda emas o. Tanda jasa

d. Dasi hitam j. Saku bawah tertutup p. Belahan jahitan e. Papan nama k. Celana panjang putih q. Belahan jas

belakang

f. Saku atas tertutup l. Sepatu putih

56

2. PDU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA

Keterangan : a. Garuda/beringin g. Kancing garuda emas m. Lencana Korpri

b. Topi warna Hitam h. Saku depan tertutup n. Tanda jasa c. Tanda pangkat upacara i. Flui satu rempel o. Saku atas tertutup

d. Dasi hitam j. Rok 15cm dibawah lutut

p. Jas warna putih

e. Papan nama k. Sepatu putih

f. Tanda Jabatan l. Kemeja putih

57

5. PDU CAMAT PRIA

Keterangan : a. Logo Daerah g. Tanda Jabatan m. Kemeja putih

b. Topi warna Hitam h. Jas warna putih n. Lencana Korpri c. Tanda pangkat

upacara i. Kancing garuda emas o. Tanda jasa

d. Dasi hitam j. Saku bawah tertutup p. Belahan jahitan e. Papan nama k. Celana panjang putih q. Belahan jas

belakang f. Saku atas tertutup l. Sepatu putih

58

6. PDU CAMAT WANITA

Keterangan : a. Logo Daerah g. Kancing garuda emas m. Lencana Korpri b. Topi warna Hitam h. Saku depan tertutup n. Tanda jasa

c. Tanda pangkat upacara i. Flui satu rempel o. Saku atas tertutup d. Dasi hitam j. Rok 15cm dibawah

lutut p. Jas warna putih

e. Papan nama k. Sepatu putih f. Tanda Jabatan l. Kemeja putih

59

H. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

1. SERAGAM KORPRI PRIA

Keterangan : a. Krah berdiri. d. Saku tempel. g. Papan Nama. b. Kancing baju. e. Tanda pengenal

c. Lencana Korpri. f. Manset kancing satu.

60

2. SERAGAM KORPRI WANITA

Keterangan :

a. Krah rebah. d. Saku dalam. g. Papan Nama. b. Kancing baju. e. Tanda pengenal. h. Rok belahan flui dibelakang. c. Lencana Korpri. f. Saku tutup.

61

I.PAKAIAN SERAGAM LINMAS

1. SERAGAM LINMAS PRIA

Keterangan : a. Krah berdiri h. Tulisan LINMAS

b. Lidah bahu i. Papan Nama c. Tanda Pengenal j. Lengan pendek

d. Lambang KORPRI k. Ikat pinggang e. Nama Daerah l. Saku celana depan f. Nama Kesatuan Linmas m. Sambungan bahu

g. Lambang Linmas ka-ki n. Saku Belakang

62

2. SERAGAM LINMAS WANITA

Keterangan :

a. Krah berdiri. f. Nama Kesatuan Linmas

j. Lengan pendek

b. Lidah bahu g. Lambang Linmas ka-ki

k.

Saku baju tertutup

c. Tanda pengenal di krah

baju

h

.

Tulisan LINMAS pada ka-ki baju

bagian d. Lambang KORPRI i. Papan Nama bawah e. Nama Daerah

63

J. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PDL PRIA

Keterangan : a. Tanda pangkat e. Ikat pinggang. i. Kartu Tanda

Pengenal.

b. Papan nama f. Saku celana depan. j. Manset kancing satu. c. Kancing baju. g. Krah berdiri. k. Sambungan bahu

d. Saku baju. h. Lencana Korpri. l. Saku celanabelakang

64

2. PDL WANITA

Keterangan :

a. Tanda pangkat. e. Krah berdiri. g. Tanda pengenal. b. Kancing baju. f. Lencana Korpri. h. Lengan Panjang.

c. Papan nama. d. Saku baju.

65

3. PDL PADA BPBD


ttd.

ABUBAKAR

66

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

CONTOH DAN BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

a. Topi Upacara

2. CAMAT

67

b. Mutz

1. Mutz Bupati dan Wakil Bupati

2. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

Logo Bandung Barat

Bisban warna kuning

Bahan dasar warna khaki Emas ukuran 0,5 cm

3. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Logo Bandung Barat

Bisban warna perak Bahan dasar warna khaki ukuran 0,5 cm

68

4. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I

Logo Bandung Barat

Bisban warna Bahan dasar warna khaki tembaga ukuran 0,5 cm

c. Peci

TAMPAK DEPAN TAMPAK SAMPING

Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

69

d. Topi Lapangan

1. Topi Lapangan Bupati / Wakil Bupat

Tampak Depan

Bupati Wakil Bupati

Tampak Samping Kiri Tampak Samping Kanan

2. Topi Lapangan Eselon II

Tampak Depan

70


3. Topi Lapangan Eselon III dan Eselon IV

Tampak Depan


71

4. Topi Lapangan Pegawai Golongan III dan IV

Tampak Depan


5. Topi Lapangan Pegawai Golongan I dan II

Tampak Depan

72


B. TANDA PANGKAT

1. BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Bupati

B. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wakil Bupati

a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.

b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.

c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.

d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.

b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.

c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.

d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

73

C. Pakaian Dinas Upacara Bupati

D. Pakaian Dinas Upacara Wakil Bupati

a. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar

bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna

kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

a. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar

bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna

kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

74

2. CAMAT

IV d IV c IV b IV a

IV d IV c IV b IV a

3. PEGAWAI STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

A. Tanda Pangkat PDH Warna Khaki Struktural

IV e

75

III d III c III b III a

B. Tanda Pangkat PDH Warna Khaki Fungsional

IV d IV c IV b IV a


76

II d II c II b II a

I d I c I b I a

77

C. TANDA JABATAN PEGAWAI STRUKTURAL

1) Sekretaris Daerah

2) Asisten Daerah, Kepala Dinas, Staf Ahli

3) EselonIII

4) Eselon IV

5) Eselon V

Keterangan : Bahan Logam Warna Kuning Emas Diameter Lingkaran LuarTinggi 4 cm Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 2.5 cm Bentuk Bulat Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah Diletakan di Saku Dada Sebelah Kanan

Keterangan : Bahan Logam Warna Kuning Emas Diameter Lingkaran Luar Tinggi 3,5 cm Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 2 cm Bentuk Bulat Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah Lingkaran Dalam terdapat Lingkaran Hitam Diletakan di Saku Dada Sebelah Kanan

Keterangan : Bahan Logam Warna Kuning Emas Diameter Lingkaran LuarTinggi 3 cm Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 1.75 cm Bentuk Bulat Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah Lingkaran Dalam terdapat Satu Lingkaran Hitam Diletakan di Saku Dada Sebelah Kanan

Keterangan : Bahan Logam Warna Kuning Emas Diameter Lingkaran Luar Tinggi 2,5cm Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 1.5 cm Bentuk Bulat Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah Lingkaran Dalam terdapat Dua Lingkaran Hitam

Keterangan : Bahan Logam Warna Kuning Emas Diameter Lingkaran LuarTinggi 2,5cm Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 1.5 cm Bentuk Bulat Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah Lingkaran Dalam terdapat Tiga Lingkaran Hitam

4 cm

2 cm

3,5 cm

2,5 cm

3 cm

1,75 cm

2,5 cm

1,5 cm

2,5 cm

1,5 cm

78

TEDDY

79

I. LAMBANG DAERAH

6 cm

7,5 cm

7 cm

3 cm

80

J. TANDA PENGENAL

K. IKAT PINGGANG

81

L. BADGE PERLINDUNGAN MASYARAKAT

82

O. TANDA JABATAN PADA BPBD

GAMBAR KETERANGAN

Eselon II A Kepala Badan (Ex-Officio Sekretaris Daerah)

Bahan dan Ukuran: 1. Bahan Dasar : Logam

2. Warna : Kuning Emas 3. Logo : BPBD 4. Bintang : 2 (dua) Limas

5. Lingkar Logo BNPB : Padi dan Kapas 6. Lingkar Logo : Rantai dan Perisai

Runcing 7. Panjang : 6 cm 8. Lebar : 4.5 cm

Eselon II B Kepala Pelaksana

Bahan dan Ukuran:

1. Bahan Dasar : Logam 2. Warna : Kuning Emas

3. Logo : BPBD 4. Bintang : 1 (satu) Limas 5. Lingkar Logo BNPB : Padi danKapas

6. Lingkar Logo : Rantai dan Perisai Runcing

7. Panjang : 5.5 cm 8. Lebar : 4 cm

M. MONOGRAM LINMAS

N. MONOGRAM LINMAS

83

GAMBAR KETERANGAN

Eselon III Sekretaris Badan dan Kepala Bidang

Bahan dan Ukuran: 1. Bahan Dasar : Logam

2. Warna : Perak 3. Logo : BPBD


Runcing

6. Panjang : 4.5 cm 7. Lebar : 3 cm

Eselon IV Kepala Subbagian Dan Kepala Seksi Bahan dan Ukuran:

1. Bahan Dasar : Logam 2. Warna : Merah Perunggu 3. Logo : BPBD


Runcing 6. Panjang : 4 cm 7. Lebar : 2.8 cm

P. TANDA JABATAN PADA BPBD

Digunakan pada krah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga sama sisi, berwarna emas. Jumlah segitiga sesuai urutan kepangkatan:

- 2 limas segitiga : Sekretaris Daerah (Ex-Officio Kepala Badan)

- 1 limas segitiga : Kepala Pelaksana Badan - 3 Melati : Sekretaris Badan - 2 Melati : Kepala Bidang

- 1 Melati : Kepala Subbagian/Seksi

Eselon II A Kepala BPBD (Sekda)

Eselon II B KepalaPelaksana

Bahan dan Ukuran: Bahan : Stainless Steel Bentuk : Limas Segitiga Warna : KuningEmas Perekat : Magnet

84

Q. TANDA PANGKAT PADA BPBD

Eselon III A Sekretaris Badan

Eselon III B Kepala Bidang

Bahan dan Ukuran: Bahan : Stainless Steel Bentuk : Melati Warna : Silver Perekat : Magnet

Eselon IVA Kepala Seksi/Kasubbag

86

R. TANDA PANGKAT PADA SKPD BIDANG PERHUBUNGAN

PEGAWAI STRUKRURAL IV c

III d IV a IV b

III c III b III a

Lis warna merah bordir Warna dasar kain biru Bintang terbuat dari logam berwarna emas Tulisan DISHUB dibordir warna kuning

87

PEGAWAI FUNGSIONAL

IV c IV b IV a


II d II c II b II a

88

I d I c I b I a

S. PIN PPPK

T. TOPI LAPANGAN BPBD


ttd.

ABUBAKAR

89

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

BANDUNG BARAT

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS UNTUK PEGAWAI STRUKTURAL DAN

JABATAN FUNGSIONAL UMUM/JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

NO. HARI JENIS PAKAIAN KETERANGAN

1. Senin PDH Warna Khaki

2. Selasa PDH Warna Khaki

3. Rabu PDH Kemeja putih

4. Kamis PDH Batik Bandung Barat

5. Jumat Pakaian Olahraga (Pagi hari)/PDH Batik Bandung Barat (Siang hari)

6. HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional

Seragam KORPRI

7. HUT Linmas dan HUT Satpol PP

Pakaian Linmas

8. Pada Acara Resmi PSH, PSR atau PSL Sesuai ketentuan acara

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS UNTUK PEGAWAI DENGAN

PERJANJIAN KERJA


1. Senin PDH Warna Khaki Tanpa Tanda

Pangkat dan Korpri

2. Selasa PDH Warna Khaki Tanpa Tanda

Pangkat dan Korpri

3. Rabu PDH Kemeja putih Tanpa Korpri

4. Kamis PDH Batik Bandung

Barat

Tanpa Korpri

5. Jumat

Pakaian Olahraga (Pagi

hari)/PDH Batik Bandung Barat (Siang hari)

Tanpa Korpri

90

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMASI


1. Senin PDHK Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi

2. Selasa PDHK Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi



Barat

5. Jumat Pakaian Olahraga (Pagi


D. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PETUGAS PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI


1. Senin PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Selasa PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor

3. Rabu PDHK Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor

4. Kamis PDHK Petugas Pengujian

Kendaraan Bermotor

5. Jumat PDHK Petugas Pengujian

Kendaraan Bermotor

E. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA UPTD PEMADAM KEBAKARAN


1. Senin PDHK UPTD Pemadam Kebakaran

2. Selasa PDHK UPTD Pemadam

Kebakaran

3. Rabu PDHK UPTD Pemadam

Kebakaran

4. Kamis PDHK UPTD Pemadam

Kebakaran

5. Jumat PDHK UPTD Pemadam

Kebakaran

91

F. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA SATPOL PP


1. Senin PDHK Satpol PP

2. Selasa PDHK Satpol PP



5. Jumat Pakaian Olahraga (Pagi hari)/PDH Batik Bandung Barat (Siang hari)

G. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH


1. Senin PDHK BPBD

2. Selasa PDHK BPBD



5. Jumat Pakaian Olahraga (Pagi hari)/PDH Batik Bandung

Barat (Siang hari)

H. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



2. Selasa PDHK BPMPPT



Barat

5. Jumat Pakaian Olahraga (Pagi


92

I. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI FRONT OFFICE SKPD

PENYELENGGARA PELAYANAN


1. Senin PDHK Pegawai Front Office SKPD Penyelenggara Pelayanan

2. Selasa PDHK Pegawai Front Office SKPD

Penyelenggara Pelayanan



5. Jumat Pakaian Olahraga (Pagi hari)/PDH Batik Bandung

Barat (Siang hari)

J. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI TENAGA PENDIDIK

DAN KEPENDIDIKAN



2. Selasa PDH Warna Khaki



Barat

5. Jumat PDH Batik Bandung

Barat

6. Sabtu Pakaian Pramuka


ttd.

ABUBAKAR

New BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT … · 2019. 12. 23. · 1. Baju lengan panjang...

Documents

Transcript of New BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT … · 2019. 12. 23. · 1. Baju lengan panjang...