NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
description
Transcript of NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
1
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA
HUKUM
OLEH:
AGUS NGADINO, SH, MH
TOT SCBD ANGKATAN VIILEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
CURRICULUM VITAENAMA AGUS NGADINO, S.H.,M.H.
PEKERJAAN DOSEN
JABATAN SEKRETARIS BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FH-UNSRISEKRETARIS PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FH-UNSRIAUDITOR MUTU INTERNAL AKADEMIK UNSRI
PENDIDIKAN TERAKHIR
S2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
MATAKULIAH 1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA2. ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK3. HUKUM KEUANGAN NEGARA4. HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH5. HUKUM KEWARGANEGARAAN6. HUKUM LINGKUNGAN
HP 081329006684
EMAIL [email protected]
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA
HUKUM
3
4MENU PEMBELAJARANNEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
1. Sejarah negara hukum2. Unsur-unsur negara
hukum3. Negara kesejahteraan4. Demokrasi atau
kedaulatan rakyat5. Negara Hukum
Demokratis
5
TUJUAN•Setelah selesai pembelajaran ini
diharapkan para peserta mampu menjelaskan konsep negara hukum sebagai dasar penyusunan peraturan-perundang-undangan di Indonesia dalam prinsip Negara Hukum Demokratis
6
Indonesia =Negara hukum ?
Das Sein
Das Sollen
Rp Keadilan
9
OPERA VAN HUKUM
•KURSI
•KATA
•KEBENARAN
MEJA
10
KONSEP NEGARA HUKUMFILOSOFIS
HISTORIS
YURIDIS
11
HAKEKAT NEGARA HUKUM• Gagasan atau pemikiran untuk melindungi hak-
hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Inggris dan Prancis yang sangat mempengaruhi tumbangnya absolutisme.
• Berdasarkan pandangan para pakar maka negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis.
12
HAKEKAT NEGARA HUKUM
•Ide negara hukum menurut Aristoteles sangat erat dengan keadilan, bahkan suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai
•Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik
13
SEJARAH NEGARA HUKUM
•Masa Yunani: Plato, Aristoteles
•Abad 17: akibat situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme: Monstesquieu, J.J. Rousseau
•Dua sistem hukum: Eropa Kontinental dengan istilah Rechstsstaat dan Anglo Saxon dengan Rule of Law: F.J. Stahl, A.V. Dicey
14
UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUMMenurut F.J Stahl merumuskan unsur-unsur:• Perlindungan hak-hak asasi manusia;
• Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
• Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
• Peradilan administrasi dalam perselisihan.
15
UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUMA.V.Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule of
Law sebagai berikut:1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of
the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power);
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
16
Unsur-unsur negara hukum secara umum
1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara5. Adanya pengawasan dari badan-badan
peradilan yang bebas dan mandiri
17
6.Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7.Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pemebagian yang merata sumber daya yang diperluakan bagi kemakmuran warga negara.
18
SUBSTANSI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM
Adanya Paham Konstitusi
Sistem Demokrasi atau Kedaulatan
Rakyat
19
Nkri sebagai negara hukumFILOSOFIS
YURIDIS
SOSIOLOGIS
20
Tujuan bernegara“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”
21
Karakteristik negara hukum pancasilaMenurut Philipus M. Hadjon1. Keserasian hubungan antara pemerintah
dan rakyat berdasarkan asas kerukunan2. Hubungan fungsional yang proporsional
antara kekuasaan-kekuasaan negara3. Prinsip penyelesaian sengketa secara
musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
22
Landasan konstitusional• Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945
(sebelum amandemen UUD 1945) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “ Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”.
• Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
23
Unsur –unsur negara hukum dalam uud 1945
1. Prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2)
2. Pemerintahan berdasarkan konstitusi3. Ketiga jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia (Pasal 27, 28, 29, 31)4. Pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19)5. Pengawasan peradilan (Pasal 24)6. Partisipasi warga negara (Pasal 28)7. Sistem perekonomian (Pasal 33)
24
Negara berdasarkan hukumLEGALITAS
TINDAK/PERBUATAN APARATUR NEGARA DAN WARGA NEGARA
TUJUAN BERNEGARA
25
problema LEGALITAS(PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
•Ketinggalan zaman
•Tidak Efektif dalam pelaksanaannya
•Tidak sinkron
•Alat pembenar kekuasaan
26
Asas-asas dalam negara hukum
Prajudi Atmosudirdjo:1. Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli);
2. Asas persetujuan rakyat;
3. Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap).
27
Negara indonesia sebagai negara hukum
1. Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum;
2.Pembukaan dicantumkan kata-kata : Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia;
3. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya;
28
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dihapus disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat);
5. Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata ”memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”;
29
6. Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa ”Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang Undangan;
7. Sistem hukum yang bersifat nasional;
30
8. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi);
9. Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; UU No.10 tahun 2004
10. Adanya peradilan bebas.
11. Checks and Balances
31
Negara hukum demokratis
KEDAULATAN RAKYAT KEDAULATA
N HUKUM
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
32
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK
NEGARA HUKUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
GOOD GOVERNANCEWELFARE STATE
33
KESIMPULAN
•KEADILAN
•KEPASTIAN
•KEMANFAATAN