ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009...

10

Transcript of ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009...

Page 1: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 2: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 3: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 4: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 5: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 6: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 7: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 8: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 9: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan
Page 10: ndaru.net...Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - ndaru.net · 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - ndaru.net · 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I2 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I2 Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah