NCICD Executive Summary Bahasa 19 June 2015 2

8/17/2019 NCICD Executive Summary Bahasa 19 June 2015 2

1/11

NCICD Executive SummaryVersion June, 2015

Ringkasan Eksekutif Program PTPIN

1. Pendahuluan

Ringkasan eksekutif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang program,komponen-komponen program dan interaksi antarkomponen.

Latar belakang

Kawasan pesisir Jakarta sangatlah rentan terhadap bahaya banjir. Banjir ini umumnya berasal dari hujandengan intensitas tinggi, limpasan sungai dan, sejak 2007, banjir juga berasal dari air laut. Penyebabutama dari situasi ini adalah penurunan muka tanah yang semakin cepat, peningkatan debit sungai darikawasan hulu dan hujan lokal yang tidak terakomodasi oleh sistem drainase yang ada. Kebutuhan akantambahan kawasan retensi air selalu terhalang oleh keterbatasan lahan.

Untuk mengelola situasi darurat ini, pada tahun 2012 JCDS 1 mengusulkan pengembangan sistem tangguldan waduk retensi di kawasan lepas pantai. Sistem perlindungan lepas-pantai ini dicanangkan untukmenggantikan sebagian dari sistem perlindungan banjir yang berada di daratan (tanggul dan waduk),sehingga dapat menghemat daratan yang bernilai ekonomis tinggi. Master Plan PTPIN 2 pada Desember2014 mengembangkan lebih lanjut konsep JCDS menjadi sebuah program pengembangan kawasan

pesisir yang terpadu. Reklamasi lahan di laut yang diusulkan di JCDS dikembangkan lebih lanjut diProgram PTPIN menjadi sebuah mekanisme pendanaan bagi pembangunan sebuah sistem perlindunganbanjir berskala besar. Pulau reklamasi ini (Garuda Perkasa) juga menawarkan peluang untukpengembangan kawasan metropolis Jakarta dan menyediakan ruang bagi pembangunan jaringantransportasi yang baru antara Tangerang dan Bekasi. PTPIN juga mengambil langkah lebih lanjut (dariJCDS) dalam pengembangan sistem air perpipaan dan penyediaan sarana sanitasi. Baik JCDS maupunPTPIN juga mengusulkan langkah lain yang bernilai yaitu menyusun rencana penyelesaian programsecara bertahap yang dilengkapi dengan strategi pendanaan yang menstimulasi keterlibatan pihakswasta; tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sumber pendanaan publik.

Program PTPIN kini dihadapkan dengan keterbatasan waktu untuk mengatasi penurunan muka tanah.Tanpa usaha mitigasi apapun maka dalam rentang waktu 10-15 tahun kawasan Jakarta Utara sekarangakan berada jauh dibawah muka air laut. Keadaan ini akan mengakibatkan sistem perlindungan banjirdan waduk yang telah ada sekarang mengalami kesulitan untuk mengalirkan air secara konstan ke laut.

Master Plan PTPIN dikembangkan dengan mengangkat kawasan Jakarta Utara sebagai fokus utama;namun tetap memberikan perhatian yang cukup bagi keseluruhan kota Jakarta dan kawasan hulu.

1 JCDS: Jakarta Coastal Defense Strategy (difinalisasi di 2011), Kementrian Pekerjaan Umum.2 PTPIN: Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara, (dikenal juga sebagai NCICD - National Capital IntegratedCoastal Development, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Page 1


2/11


Tujuan progam

1. Untuk mewujudkan sebuah sistem perlindungan banjir yang terintegrasi, berkesinambungan danberjangka panjang; khususnya perlindungan terhadap banjir dari laut, sungai dan dari jaringankanal di Jakarta Utara;

2. Untuk memulihkan keseimbangan ekologi dan hidrologi di kawasan pesisir Jakarta;3. Untuk merevitalisasi kawasan pesisir dan memperbaiki kondisi huni bagi komunitas di area ini;4. Untuk menyediakan peluang pengembangan ekonomi dan meningkatkan konektivitas lepas-

pantai;5. Untuk memperkuat kapasitas dalam mengembangkan dan mengelola sebuah program yang

teringrasi seperti PTPIN.

Komponen-komponen (tahapan) utama PTPIN

1. Tahap A: perkuatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada (2014-2017)2. Tahap B: pembangunan tanggul laut lepas-pantai di bagian barat Teluk Jakarta (2018-2025)3. Tahap C: pembangunan tanggul laut lepas-pantai di bagian timur Teluk Jakarta (setelah 2025)

Tiga tahapan Program PTPIN

Mengingat penurunan muka tanah yang berkemungkinan besar masih terus berlanjut, maka Tahap APTPIN akan menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan keamanan (terhadap banjir) di JakartaUtara dengan memperkuat sistem tanggul yang telah ada.

Strategi pengembangan Tahap B dan C yang lebih terperinci akan diselesaikan dalam 2 tahun ke depan,sebelum pengambilan keputusan (mengenai pelaksanaannya) yang akan diambil pada tahun 2017.Keputusan ini akan diambil dengan mempertimbangkan hasil pengamatan penurunan muka tanah dananalisa rencana pengusahaan (business case) yang terbaru. Adalah hal yang esensial untuk mendesainPTPIN dengan cara yang fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan di masa medatang.

Komponen-komponen (dan rangkaian sub-komponen yang paling relevan) dari PTPIN disajikan padadiagram di bawah ini. Diagram ini juga memuat: penyelarasan dengan Tahap B dan C, programpengendalian Hilir-Hulu, pengembangan 17 pulau di DKI, dll.

Page 2


3/11


2. Tahap A Program PTPIN

Para pemangku kepentingan telah menyepakati bahwa implementasi Tahap A perlu dilakukan dengansegera mengingat urgensi bahaya banjir dari laut. Untuk itu, rangkaian kegiatan yang dimuat dalamTahap A harus dilihat sebagai ‘ no-regret measure’ dan diberikan prioritas utama.

Tahap A ditargetkan untuk selesai di tahun 2017, sedangkan perkuatan bagian-bagian tanggul yangpaling lemah akan didahulukan dan ditargetkan untuk selesai di tahun 2016.

Realisasi Tahap A akan dilakukan di bawah pengelolaan dan pengawasan dari Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan (Kementerian PUPR) dan DKI Jakarta. Balai Besar Wilayah Sungai CiliwungCisadane (BBWS CC) dan Dinas Tata Air DKI Jakarta akan bertindak sebagai instansi pelaksanamengatasnamakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kementerian PUPR akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan desain teknis perlindungan

banjir; yang juga akan mengoptimasi dan memastikan bahwa persyaratan yang ada sudah dipenuhi olehdesain tersebut. Sedangkan, DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan kebutuhanpengembangan perkotaan dan kebutuhan komunitas pesisir (akses yang lancar menuju laut) ke dalamdesain teknis.

Berdasarkan trace indikatif, sistem tanggul akan dikembangkan melalui kolaborasi antara pihakpemerintah dan pihak swasta. Tanggul stage A meliputi sistem tanggul laut sepanjang 66.696 m (3.967 mdi tangerang, 52.517 m di DKI dan 10.211 m di Bekasi) serta tanggul sungai sepanjang 28.438 m di DKI.

Komponen-komponenProgram PTPIN

PTPINTahap A

PTPINTahap B

PTPINTahap C

Interaksi

Perkuatan tanggullaut dan sungai

Pengintegrasiandengan sistem

pompa dan polder

Perelokasianpenduduk

Pengintegrasiandengan infrastruktur

perkotaan

Tanggul lepas-pantai Barat

Reklamasi lahan &pengembangankawasan kota

berbatas-perairan

Infrastrukturpengelolaan air

MRT, jalan kota, jalan tol & jembatan

Perelokasian penduduk &revitalisasi kawasan huni

Usaha-usaha non-fisikal(non-struktural)

Tanggul lepas-pantai Timur

Pengembanganzona ekonomi

Pengembanganpelabuhan

Pengembanganpembangkit energi

Mitigasi penurunanmuka tanah

Perbaikan kualitasair permukaan

Usaha perbaikan dikawasan hulu & hilir

Pengembanganpulau-pulau DKI17

PengembanganTangerang dan Bekasi

Page 3


4/11


Tanggul ini akan direalisasikan sepanjang 35.784 m menggunakan APBN dan APBD tahun 2015-2017.Sedangkan, 59.351 m akan direalisasikan oleh 16 pihak swasta yang dikoordinasikan denganKementerian PUPR dan Pemerintah DKI Jakarta. Pengembangan ini akan didasarkan pada kriteria desaindan konseptual desain.

Jalur tanggul di Tahap A (bagian tengah)

3. Tahap B & C Program PTPIN

Tahap B dan C memiliki tingkat urgensi yang sama, namun memiliki tenggat waktu pelaksanaan yanglebih panjang daripada tahap A. Keputusan-keputusan terkait dengan desain akhir, pendanaan &pembiayaan dan tender Tahap B dan C akan diambil di akhir tahun 2017 dan harus dipersiapkan denganbaik. Pengambilan keputusan ini akan mempertimbangkan analisa perkiraan penurunan muka tanahyang terbaru (dan implementasi usaha pengurangan penurunan muka tanah) dan hasil dari analsisarencana pengusahaan yang terkini. Rapat Koordinasi Kementerian pada 9 Desember 2014 memutuskanbahwa sebuah program desain dan penelitian harus dipersiapkan dan dilaksanakan untuk menvalidasiMaster Plan dari Tahap B & C Program PTPIN, untuk mengembangkan Master Plan menjadi sebuah

rancangan acuan dan untuk mengembangkan alternatif-alternatif terkait proses pelaksanaannya.

Page 4


5/11


Tahap B & C Tanggul dan waduk lepas-pantai

Jangka waktu perencanaan dan pelaksanaan Tahap B & C akan tergantung pada pola dan kecepatanpenurunan muka tanah. Dengan menggunakan asumsi penurunan muka tanah tahunan sebesar 7,5 cm,maka tanggul lepas-pantai harus dapat menutup bagian barat Teluk Jakarta di antara tahun 2025-2030.Untuk itu, pengambilan keputusan investasi dan pelaksanaan tahapan ini harus dilakukan di akhir tahun2017 atau sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan durasi pembangunan tanggul lepas-pantai (Tahap B)yang akan memakan waktu setidaknya 7 sampai 8 tahun. Konstruksi akan dimulai pada 2018 danpengambilan keputusan final ( go/no-go ) akan diambil di akhir tahun 2017.

Master Plan Program PTPIN saat ini membutuhkan koordinasi desain dan elaborasi rencana Tahap B danC, termasuk rincian lebih lanjut mengenai rencana pendanaan, pembiayaan, investasi dan pengadaan.Program ini akan dirancang agar dapat memaksimalkan penanaman modal swasta dan memungkinkan

terjadinya subsidi silang antara program yang mempunyai dan tidak mempunyai keuntungan (finansial)secara langsung. Selain itu, alternatif-alternatif rancangan lain juga harus dikembangkan untukmengantisipasi kemungkinan munculnya efek samping atau resiko yang tidak diinginkan.

Proses-proses ini perlu diselaraskan dengan program pengembangan kawasan hilir dan hulu, dan denganpelaksanaan realisasi pra-kondisi yaitu: perbaikan kualitas air dan mitigasi penurunan muka tanah.

Proses-proses ini membutuhkan komunikasi yang pro-aktif dan konsisten dengan para pemangkukepentingan.

Setelah rancangan dasar mendapatkan dukungan (endorsement) dari para pemangku kepentingan, makarencana tata ruang dalam rancangan ini harus dikukuhkan di dalam revisi Perpres 54/2008 (olehKementerian Agraria dan Tata Ruang) dan di revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKIJakarta, Jawa Barat dan Banten.

Solusi utama: tanggul, waduk retensi dan pompa

Sungai dan kanal dapatmengalirkan air melaluigravitasi

Kualitas air perlu ditingkatkanuntuk mencegah perairanyang hitam dan kotor 100 km2 waduk retensi:

sumber air potensial untukpenyediaan air bersih

Ruang pengembanganGaruda Perkasa, jalan

tol, dll.

Muka air diturunkan 2-2,5 m dengan pompa

Page 5


6/11


4. Kondisi prasyarat

Mitigasi penurunan muka tanah dan perbaikan kualitas air sungai, kanal dan waduk merupakan kondisiprasyarat untuk menjamin kesuksesan Program PTPIN. Realisasi kondisi prasyarat awal ini dapatdilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan pengembangan Program PTPIN. Kegiatan-kegiatan iniharus dilihat sebagai usaha yang memang harus diambil dan tidak dapat dihindari. Air yang tercemarbukan saja merupakan bahaya bagi ekosistem laut, namun juga bagi sungai, kanal dan waduk di kawasandaratan. Program percepatan perbaikan kualitas air (oleh PD PAL Jaya) dan program pengembanganpenyediaan air perpipaan (PAM Jaya) telah dirancang, namun pelaksanaan dan pembiayaannya masihmembutuhkan dukungan yang besar. Program PTPIN akan memfasilitasi pelaksanaan bagian-bagian yangrelevan dari program-program tersebut; dan akan mendukung percepatan pelaksanaannya denganmenyediakan informasi mengenai pengaruh lingkungan (yang positif) dari program-program ini.

Sebuah pertemuan internasional yang membahas mengenai penurunan muka tanah baru saja dihelat diJakarta. Berdasarkan bukti dari berbagai negara, disimpulkan bahwa penyedotan air tanah merupakanpenyebab utama dari penurunan muka tanah. Sekitar 3.000 sumur penyedot air tanah terdapat diJakarta saat ini. Secara keseluruhan, sumur-sumur ini mengambil lebih dari 50 Juta m3 air tanah per

tahun. Sumur-sumur ini terdapat hampir di semua bangunan, termasuk bangunan pemerintah pusatmaupun daerah. Sebuah tim kerja akan dibentuk untuk menghentikan praktek penyedotan air tanah,yang akan dimulai dari kantor milik Pemerintah DKI Jakarta. Pada saat yang bersamaan, jaringan suplaiair perpipaan harus dikembangkan dengan menambah setidaknya 1 juta sambungan domestik baru.

5. Hubungan dengan upaya Hilir-Hulu

Tujuan utama dari pengkombinasian Program PTPIN dan Program Hilir-Hulu adalah untukmengendalikan banjir di Jakarta yang berasal dari limpasan sungai dan kanal dan dari laut.

Rapat Koordinasi Kementerian pada 9 Desember 2014 menyimpulkan bahwa Program PTPIN akandiselaraskan dengan upaya-upaya Hilir-Hulu yang sedang dan akan dilaksanakan. Kombinasi antarapenurunan muka tanah yang cepat di kawasan hilir dan peningkatan debit sungai dari kawasan hulu (dari480 m3/s menjadi 720 m3/s atau lebih) menciptakan sebuah urgensi untuk pengambilan upayapengalihan dan penampungan air untuk mencegah kebanjiran di Jakarta; khususnya yang disebabkanoleh hujan dan/atau debit puncak sungai. Upaya-upaya tambahan ini akan direncanakan dandiprogramkan dibawah koordinasi Kementerian PUPR dan kerjasama dengan Program PTPIN.

Tahap A berfokus untuk menekan resiko banjir yang merupakan imbas dari penurunan muka tanah dankenaikan muka air laut; sedangkan program Hilir-Hulu berfokus pada penanganan banjir yang disebabkankenaikan debit sungai. Pemerintah DKI Jakarta dan Kementerian PUPR akan memegang otoritas dalam

menyelaraskan Program PTPIN, pengembangan polder di Jakarta Utara, pengembangan sistempemompaan, program pengerukan sungai dan upaya-upaya di kawasan hulu dan hilir. Pengembanganprogram-program ini akan dikoordinasikan dan diselaraskan secara rutin. Namun pelaksanaanya akandilakukan secara terpisah untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan keputusanstrategis. Peleburan program-program ini menjadi satu program tidaklah disarankan karena akanmelahirkan sebuah program yang terlalu besar untuk dapat dikelola secara optimal.

Page 6


7/11


Pengkombinasian antara pengembangan polder dan Program PTPIN tahap A

6. Pengembangan 17 pulau di DKI

Program pengembangan 17 pulau di DKI bukanlah bagian dari program PTPIN. Namun dikarenakan lokasikedua program ini yang saling berdekatan kedua program ini perlu bersinergi. Pengembangan 17 pulauini tidaklah secara spesifik bertujuan untuk melindungi Jakarta dari banjir yang berasal dari laut.

PTPIN akan berkoordinasi secara intensif dengan pengembangan 17 pulau di DKI. Terkait denganperencanaan tata ruang, Program PTPIN dan Program pengembangan 17 pulau di DKI akandiintegrasikan satu sama lain namun pelaksanaannya akan tetap dikelola secara terpisah.

17 islands and the indicative transportation network (draft January 2015)

Sebagian dari keuntungan finansial yang diperoleh para pengembang 17 pulau di DKI akan ditujukan bagikeperluan subsidi silang untuk pengembangan prasarana publik (perumahan murah, stasiun pompa danwaduk retensi). Pengembangan 17 pulau di DKI akan diuntungkan secara langsung denganditingkatkannya kualitas air di Teluk Jakarta; hal ini juga merupakan salah satu dorongan untuk

Page 7


8/11


dilakukannya subsidi silang untuk perbaikan kualitas air. Selain itu, strategi media juga harus disusununtuk dapat menginformasikan publik dan para pemangku kepentingan secara secara tepat mengenaiperbedaan antara Program PTPIN dan pengembangan 17 pulau di DKI.

7. Susunan kelembagaan Program PTPIN

Dengan mempertimbangkan tingkatkompleksitas dari Program PTPIN, makaRapat Koordinasi Kementerian (9Desember 2014) memutuskan bahwasebuah otoritas khusus akan didirikanuntuk mengelola pengembangan ProgramPTPIN. Di rapat ini juga diputuskan bahwa

anggaran APBN dan APBD harusdipersiapkan untuk mendanai biayaoperasional dari otoritas ini.

Di Master Plan Program PTPIN (Desember 2014), khususnya di segmen ‘strategi pelaksana’, otoritaskhusus ini dirancang sebagai Badan Pengembangan yang terdiri dari: Dewan Pengarah (levelkementerian), Badan Pelaksana dan Badan Usaha Strategis.

Mengingat dibutuhkannya waktu ekstra (2-3 tahun) untuk perancangan dan perencanaan dari ProgramPTPIN, maka pendirian Badan Usaha Strategis belum dapat dilakukan sekarang. Badan Pengembanganakan didirikan dan dilengkapi dengan sebuah tim kerja (yang dikelola oleh Badan Pelaksana) yangditugaskan untuk memastikan dihasilkannya output yang dibutuhkan di fase perancangan danperencanaan. Otoritas ini akan berkembang secara bertahap dengan tugas dan tanggung jawab yangbertumbuh.

Output dari fase perancangan dan perencanaan (Tahap B)

1. Desain (dasar) hidraulis dan tata ruang untuk Tahap B, basisdata primer, studi dampak dan kelayakan (berfokus padatanggul lepas-pantai dan prasarana pendukungnya)

2. Penerimaan dari para pemangku kepentingan akanpelaksanaan Tahap B

3. Kesiapan Tahap B terhadap pasar (pengadaan, strategipendanaan, minat pasar)

4. Dasar pengetahuan, kelembagaan dan hukum untuk faseinvestasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan

5. Sistem pendukung pembuatan keputusan untukmemfasilitasi keputusan investasi terkair Tahap B

UnitPengelolaProgram(FaseMaster Plan)

Otoritas: FaseDesain danPerencanaan

Otoritas: FaseInvestasi danPelaksanaan

Otoritas:Pengelolaan Aset(Fase Pengoperasiandan Pemeliharaan)

Page 8


9/11


• Desain diselaraskan dengan upaya-upaya hulu dan hilirsungai, dengan Tahap A dan dengan pengembangan danimplementasi pengembangan 17 pulau di DKI

• Percepatan pelaksanaan upaya mitigasi penurunan mukatanah dan perbaikan kualitas air (sebagai prasyarat awal)

Struktur kelembagaan dari Program PTPIN akan disahkan oleh sebuah Perpres. Dikarenakan horizon jangka panjang program ini, maka akan dibutuhkan dasar hukum yang lebih tinggi dan kuat di masamendatang. Perpres akan menetapkan: tugas, tanggung jawab, mandat, sumber finansial, sumber dayamanusia, kepemimpinan dan profil staf utama pada lembaga PTPIN.

Dukungan dari Pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk fase perancangan dan perencanaanProgram PTPIN sedang dipersiapkan.

8. Topik-topik spesifik yang diangkat oleh para pemangku kepentingan

Dampak lingkungan

Beberapa dampak lingkungan berhasil diidentifikasi di berbagai pertemuan dengan para pemangkukepentingan. Dampak lingkungan ini meliputi:

• Hilangnya habitat pesisir dan transformasi menuju ekosistem air tawar• Hilangnya hutan bakau• Kemungkinan memburuknya kualitas air di waduk lepas-pantai setelah penutupan dengan

tanggul lepas-pantai

Dampak lingkungan ini telah ditinjau secara singkat di dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS). Kajian ini menyimpulkan bahwa Program PTPIN akan memiliki dampak lingkungan (seperti yangumumnya didapati di program berskala besar). Namun dampak ini tidak akan melampaui batas yangtidak dapat diterima. Sebagai contoh, Program PTPIN akan menyebabkan hilangnya ekosistem di pesisirJakarta Utara; namun kehilangan ini terhitung minim mengingat kualitas ekosistem yang saat ini sudahsangat buruk oleh polusi air. Selain itu pentupan Teluk Jakarta akan menciptakan ruang tampungan bagipolusi domestik dan industri, yang pada akhirnya mencegah tercemarnya air di Laut Jawa. Sedangkanhilangnya ekosistem hutan bakau (yang saat ini juga bermutu rendah) akan dapat dikompensasi denganpenanaman ulang di habitat yang lebih bersih di pesisir Garuda Perkasa.

Kualitas air di waduk lepas-pantai akan buruk jika upaya mitigasi terkait perbaikan sanitasi di kawasanJakarta tidak dilakukan. Tanpa adanya upaya ini maka pencemaran akan tetap terjadi di sungai, kanal danwaduk-waduk di kawasan daratan Jakarta. Di situasi apapun, upaya perbaikan sanitasi dan peningkatankualitas air haruslah dilakukan untuk memperbaiki mutu lingkugan hidup dan kesehatan pendudukJakarta.

Dampak Sosial

Page 9


10/11


Setiap tahapan dari Program PTPIN akan berdampak pada komunitas di pesisir Jakarta. Sebagai contoh,perbaikan tanggul laut dan sungai (Tahap A) akan mengharuskan pemindahan penduduk di sekitartanggul laut sekarang. Untuk itu koordinasi intensif antara ahli teknik sipil dan ahli perencanaan kotamenjadi hal yang sangat penting.

Dampak Ekonomi

Akses dari pelabuhan nelayan (di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Nizam Zachman) menuju lautlepas akan tetap terjaga dengan dibangunnya dua ship-lock. Selain itu dampak ekonomi juga akandiminimalisir dengan mengintegrasikan pemindahan kampung dan pelabuhan nelayan ke dalam ProgramPTPIN. Selain itu, pemindahan pembangkit energi, kabel dan sistem pipa akan dirancang di tahapanprogram yang berikutnya.

Prasyarat hukum

Program PTPIN harus memenuhi serangkaian prasyarat legislatif. Berbagai izin dan lisensi (yangperolehannya berpotensi menimbulkan kendala) akan diusahakan secepatnya untuk menghindarikemungkinan ketidaklengkapan perizinan atau penundaan pengimplementasian program. Daftar dari

rangkaian izin dan lisensi ini akan menjadi input pada saat pertemuan dengan berbagai otoritas

Basis Pengetahuan Nasional (National Knowledge Base)

Selama ini, basis pengetahuan nasional yang relevan bagi Program PTPIN ini tidak solid dan terpisah-pisah. Sejauh ini institusi yang ada hampir tidak terlibat dalam pengembangan PTPIN yang padaakhirnya dapat menimbulkan kekecewaan. Untuk itu pengelolaan pengetahuan dan upaya pelibataninsitusi penelitian Indonesian menjadi penting, terutama untuk institusi sepertii PUSAIR dan Litbang KPP,dan juga untuk BPPT dan Kemenristek &Dikti yang dapat mengkoordinasi keterlibatan institusi akademis(ITB, UGM, IPB, dll).

9. Kesimpulan dan saran

Pengembangan dan pengimplementasian Program PTPIN (yang dikombinasikan dengan upaya-upayapendukung Hilir-Hulu) sangat dibutukan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta. ProgramPTPIN, sebagai sebuah program berskala besar dan terpadu, juga mencakup aktifitas reklamasi lahan,restorasi lingkungan, revitalisasi kawasan perkotaan, perbaikan konektifitas transportasi danpengembangan kawasan industri.

Pelaksanaan Tahap A menjadi suatu hal yang urgen dalam menjamin keamanan terhadap banjir dari laut.Tahap B dan kemudian Tahap C juga dibutuhkan, namun dapat didetailkan sehubungan dengan

efektifitas intervensi di daratan (yang merupakan bagian dari Tahap A). Dalam skenario optimis terkaitpenurunan muka tanah, tanggul lepas-pantai kemungkinan tidak perlu menutup Teluk Jakartasepenuhnya. Namun, dalam skenario pesimis, tidak akan ada penyelesaian lain daripada pemindahanpenduduk secara cermat. Dalam skenario yang paling realistis, penurunan muka tanah akan berlangsungsecara lebih perlahan sehingga tanggul lepas-pantai (yang dicanangkan untuk dapat menutup TelukJakarta sewaktu-sewaktu) masih tetap akan dibutuhkan. Perancangan rinci tanggul lepas-pantai harusdapat mengakomodasi kebutuhan akan fleksibilitas ini.

Page 10


11/11


Perencanaan jangka panjang Program PTPIN ditampilkan dibawah ini. Pengambilan keputusan terkaitinvestasi Tahap B dan C dicanangkan di akhir tahun 2017 untuk memungkinkan dimulainya penanamanmodal dan kegiatan konstruksi Tahap B di tahun 2018.

Road Map NCICD implementation in relation with key pre-conditions

10. Langkah ke depan

Program dengan tingkat kompleksitas tinggi dan skala besar seperti PTPIN memiliki resiko yang besar danmembutuhkan dana yang besar. Resiko dan dana dengan skala ini hanya dapat dikelola oleh lembagayang berdedikasi dan diperkuat oleh ahli-ahli terbaik berkelas dunia. Salah satu aspek terpenting dalamProgram PTPIN adalah persiapan rangkaian kontrak dengan berbagai investor internasional. Padaumumnya investor-investor ini dilengkapi dengan penasihat hukum dan keuangan terbaik. Untukmenyeimbangkan kapasitas, maka Pemerintah Indonesia perlu memperkuat posisinya dengan rancangankelembagaan dan staf yang kompeten.

Pendirian badan khusus yang mengelola pengembangan Program PTPIN akan menjadi langkah pertamadalam upaya perkuatan ini. Badan khusus ini akan mengelola perumusan rancangan teknis, hukum dankeuangan dari Master Plan PTPIN.

Pada akhir tahun 2017, perumusan ini akan diselesaikan untuk dijadikan input dalam pengambilankeputusan investasi (Final Investment Decision - FID).

Komponen

Tahap A PTPIN

Tahap B&C PTPIN

Upaya-upayaHulu-Hilir

Mitigasi penurunan

muka tanah

Peningkatankualitas air

Pengembangan17 pulau di DKI

Otoritas

KementerianPUPR & DKI

Badan khususPTPIN

Badan PersiapanBadan Pelaksana

Kementerian PUPR,DKI, Jabar & Banten

Kementerian

PUPR & DKI

KementerianPUPR & DKI

DKI & PihakPengembang

Segmenprioritas tinggi

Segmen prioritaslebih rendah

Operasi & Pemeliharaan

Perancangan & Perencanaan Investasi & KonstruksiPengambilankeputusaninvestasi

Perancanganupaya tambahan Implementasi upaya tambahan

Upaya urgen (sistemair perpipaan) Follow-up dan monitoring

Upaya-upaya urgen

Penyelarasan perencanaan

Page 11

NCICD Executive Summary Bahasa 19 June 2015 2

Documents

Transcript of NCICD Executive Summary Bahasa 19 June 2015 2