repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang...

16

Transcript of repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang...

Page 1: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 2: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 3: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 4: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 5: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 6: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 7: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 8: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 9: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 10: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 11: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 12: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 13: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 14: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 15: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.
Page 16: repository.lppm.unila.ac.idrepository.lppm.unila.ac.id/17436/1/Rudi Natamiharja dari...Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang t,ingkup Hak Cipta 2: cirtaannya.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 … UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 … UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember

bkpsdm.sungaipenuhkota.go.idbkpsdm.sungaipenuhkota.go.id/public/files/10... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fl.-embaran Negara Rcpublik Indonesia

bkpsdm.sungaipenuhkota.go.idbkpsdm.sungaipenuhkota.go.id/public/files/10... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fl.-embaran Negara Rcpublik Indonesia

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

RPS Perpajakan...Resmi, Siti (2015), Perpajakan Teori (Ian Kasus, Jilid 2, Salemba Empat Abunyamin, Oyok. 2015. Bandung: Mega Rancage Press Undang Unclang Rcpublik Indonesia No. 16

RPS Perpajakan...Resmi, Siti (2015), Perpajakan Teori (Ian Kasus, Jilid 2, Salemba Empat Abunyamin, Oyok. 2015. Bandung: Mega Rancage Press Undang Unclang Rcpublik Indonesia No. 16

UNDANG-UNDANG MALAYSIA...UNDANG-UNDANG CETAKAN SEMULA MALAYSIA DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA...UNDANG-UNDANG CETAKAN SEMULA MALAYSIA DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG …

Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang …...Undang-Undang Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang …...Undang-Undang Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG …€¦ · ADOBE PDF KETERANGAN 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG …€¦ · ADOBE PDF KETERANGAN 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

UNDANG-UNDANG MALAYSIAreg.upm.edu.my/eISO/portal/softcopy_rujukan_luar... · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di

UNDANG-UNDANG MALAYSIAreg.upm.edu.my/eISO/portal/softcopy_rujukan_luar... · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perda-2-2015.pdf · Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perda-2-2015.pdf · Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket

UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 - kpf2.org · I UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 SERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Undang-undang

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 - kpf2.org · I UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 SERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Undang-undang