n g u n K Laporan Kinerja Instansi a Pemerintahan (LKj IP) · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah...

B

i

n

a

n

g

u

n

K

a

b

.

il

a

c

a

p

T

a

h

u

n

2

0

1

7

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP)

Tahun Anggaran 2017

SKPD....

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP)

Tahun Anggaran 2019

KECAMATAN BINANGUN

LKj IP Kecamatan Binangun Kab. Cilacap Tahun 2019

Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas

segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun

2018 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Penyusunan LKj IP ini merupakan salah satu sarana untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh

Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap tahun 2019 sebagai konsekuensi dan

konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Disamping itu, penyusunan LKj IP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Kecamatan

Binangun selaku OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi

kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi

Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKj IP Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun

2019 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan

Binangun Kabupaten Cilacap selama tahun 2019, pelaksanaan kebijakan,

program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung

terwujudnya visi misi Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sebagaimana

ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap 2017-2022.

Namun demikian, dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak terdapat

kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran

sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj IP dimasa

mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan

mampu menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta

kewenangan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.


Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

membantu dalam penyusunan LKj IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi

kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh

selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan

efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing bagian di Kecamatan

Binangun Kabupaten Cilacap secara lebih sinergis.

Cilacap, 31 Desember 2019

CAMAT BINANGUN

NURINDRA WAHYU WIBAWAW, S. Sos M.Si Pembina

NIP. 19740327 199303 1 004


Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan

Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi

Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi

komitmen Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk

mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih,

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kecamatan

Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini disusun sebagai sebuah bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna

mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019

sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Kecamatan Binangun Kabupaten

Cilacap yaitu “Cilacap semakin sejahtera “Bangga Mbangun Desa”

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Binangun

Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Hal ini,

didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai

melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana

tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap 2019

yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana

Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan

Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari tujuan, sasaran strategis

dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menunjukkan

bahwa:

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis adalah 95 dengan kategori

“Sangat Berhasil”.


Adapun capaian indikator indikator kinerja utama dikategorikan "sangat

berhasil".

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja tujuan,

disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian

"Tercapai" .

Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan di maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih

merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan Binangun

Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat

kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar

lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kecamatan

Binangun Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu

memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh,

terpercaya dan mandiri guna mewujudkan “Cilacap semakin sejahtera”Bangga

Mbangun Desa”


Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data jumlah penduduk Kecamatan Binangun Tahun 2019 ............................... 2

Tabel 1.2 Tabel pegawai menurut status kepegawaian ..................................................... 3

Tabel 1.3 Tabel pegawai menurut jabatan struktural ........................................................ 3

Tabel 1.4 Tabel pegawai menurut jabatan pendidikan ..................................................... 4

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Binangun ..................................................... 15

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap .............................. 15

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ................................................. 16

Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .............. 17

Tabel 3.1 Pengukuran dengan skala ordinal .................................................................... 19

Tabel 3.2 Capaian indikator kinerja Tahun 2019 .............................................................. 20

Tabel 3.3 Rata-rata capaian sasaran strategis 2019 ........................................................ 20

Tabel 3.4 Capaian kinerja tujuan ...................................................................................... 21

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 ........................................................... 21

Tabel 3.6 Capaian anggaran dan sasaran tahun 2019 .................................................... 23


Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Binangun ...................................................... 5

Gambar 2.1 Aplikasi e-Planning Kab. Cilacap .................................................................... 9

Gambar 2.2 Aplikasi SIMDA Keuangan Kab. Cilacap ........................................................ 10

Gambar 2.3 Aplikasi e-SAKIP Kab. Cilacap ..................................................................... 11

Gambar 2.4 Aplikasi SISUKMA Kab. Cilacap ................................................................... 11

Gambar 2.5 Aplikasi SIMPOK APBD Kab. Cilacap .......................................................... 12

Gambar 2.6 Aplikasi SIMDA Barang Kab. Cilacap ........................................................... 13

Gambar 2.7 Aplikasi e-SIMPEG Kab. Cilacap .................................................................. 14

Gambar 3.6 Gambar capaian anggaran dan sasaran Tahun 2019 ................................... 23


Daftar Isi

Kata Pengantar ....................................................................................................................... i

Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................................... ii

Daftar Tabel .......................................................................................................................... iii

Daftar Gambar ...................................................................................................................... iv

Daftar Isi ................................................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

A. GAMBARAN UMUM .................................................................................................... 1

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............... 4

C. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................... 6

D. SISTEMATIKA PENULISAN ..................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................ 8

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA ................................ 8

B. RENCANA STRATEGIS............................................................................................ 14

1. VISI DAN MISI KECAMATAN BINANGUN.. ................................................ 14

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KERJA ....................................... 15

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................................................... 16

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019 .......................................................... 16

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ..................................................................................................................... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 18

A. PENGUKURAN KINERJA ......................................................................................... 18

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ....................................................... 20

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN ................................................................................ 22

BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 24


BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Binangun

Kabupaten Cilacap Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binangun sebagai salah satu

penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam kerangka integrasi

perwujudan Visi Kabupaten Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan instrumen dan

metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target

perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas

capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKj IP menjelaskan faktor-

faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi

melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari

pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan

kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam

pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti

dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan

setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenannya, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap telah menyusun

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian

visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

direncanakan pada tahun 2019.

1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

a. Data Geografis

Kecamatan Binangun terletak di bagian timur ibukota Kabupaten Cilacap,

merupakan salah satu diantar 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap

dengan jarak antara ibukota Kecamatan Binangun + 35 km, dengan batas wilayah:


- Sebelah Utara : Kecamatan Kroya

- Sebelah Timur : Kecamatan Nusawungu

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

- Sebelah Barat : Kecamatan Adipala

Wilayah Kecamatan Binangun terdiri dari 17 desa, 50 Dusun, 110 Rukun warga

dan 363 Rukun Tangga.

Luas Kecamatan Binangun 5.142.427 Ha, yang terdiri dari :

- Tanah Sawah : 2.828.000 Ha

- Tanah Kering : 2.014.632 Ha

- Lain – lain : 299.795 Ha

b. Data Demografis

Jumlah Penduduk Kecamatan Binangun menurut Disdukcapil Kab. Cilacap

kondisi s.d. Desember 2019 mencapai 75.966 jiwa yang terdiri dari laki-laki 38.522

jiwa dan perempuan 37.444 jiwa. Adapun persebaran penduduk menurut wilayah

desa/kelurahan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Binangun tahun 2019

Data Penduduk per wilayah Desa/Kelurahan Tahun 2019

NO Desa/kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Jati 1.667 1.625 3.292

2. Kepudang 1.405 1.316 2.721

3. Jepara Kulon 3.286 3.211 6.497

4. Widarapayung Kulon 2.644 2.546 5.190

5. Jepara Wetan 3.538 3.382 6.920

6. Bangkal 1.431 1.397 2.828

7. Binangun 2.405 2.370 4.775

8. Widarapayung Wetan 3.544 3.446 6.990

9. Alangamba 1.686 1.665 3.351

10. Pasuruhan 2.856 2.817 5.673

11. Sidaurip 3.335 3.171 6.506

12. Pagubugan 2.238 2.189 4.427

13. Pesawahan 2.345 2.283 4.628

14. Kemojing 1.299 1.255 2.554

15. Karangnangka 399 392 791

16. Sidayu 2.061 1.996 4.057

17. Pagubugan Kulon 2.866 2.840 5.706

Total 39.005 37.901 76.906


Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa, memperlihatkan Desa

Widarapayung Wetan adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 6.990

jiwa (9.08% dari total jumlah penduduk Kecamatan Binangun), sedangkan yang

berpenduduk paling kecil adalah Desa Karangnangka, yaitu sebesar 209 jiwa (0.27%

dari total jumlah penduduk Kecamatan Binangun).

2. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Jumlah PNS di Kecamatan Binangun tahun 2019 (sampai dengan Desember

2019) seluruhnya sebanyak 26 orang, yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 20

orang dan PNS perempuan sebanyak 6 orang. Menurut tingkat pendidikan sebagian

besar PNS berpendidikan S1.

a. Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Binangun menurut status kepegawaian

Tabel 1.2 Tabel Pegawai menurut status kepegawaian

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH

1. PNS 26

2. CPNS 0

3. Harian Kontrak 4

JUMLAH 30

b. Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Binangun menurut jabatan struktural

Tabel 1.3 Tabel Pegawai menurut jabatan struktural


1. Pembina / IVa 2

2. Penata Tingkat I/ IIId 2

3. Penata / IIIc 2

4. Penata Muda Tingkat I/ IIIb 9

5. Penata Muda / IIIa 2

6. Pengatur Tingkat I / IId 7

7. Pengatur / IIc 1

8. Pengatur Muda Tingkat I / II b 1

10. Pengatur Muda / IIa 0

JUMLAH 26


c. Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Binangun menurut jabatan pendidikan

Tabel 1.4 Tabel pegawai menurut jabatan pendidikan


1. Strata 2 / Pasca Sarjana 3

2. Strata 1 / Sarjana 9

3. Diploma / D III 0

4. SLTA 14

5. SLTP 0

JUMLAH 26

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah daerah, maka

kedudukan Pemerintah berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan

hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan

berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Binangun yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Cilacap. Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat

dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan

masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar

berikut:


Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BINANGUN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Kabupaten Cilacap, Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, pengkoordinasian kegiatan

teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas dan atau Cabang Dinas serta

Instansi Vertikal di Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan

mempunyai fungsi strategis yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah

di Kecamatan;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan darah dan peraturan

Bupati;

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SEKSI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN PELAYANAN

TERPADU

SUB BAGIAN

PERENCANAAN KEUANGAN

ASET DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

CAMAT


6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemeerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di

Kecamatan; dan

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj IP Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun

2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKj IP Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun

2019 sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja

Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan

dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang. Dengan

pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj IP Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019

disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi

dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja


sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,

realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

3. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerjanya.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi

rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,

pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam

penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan

kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif

dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat

mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan SKPD dalam

kerangka sistem pembangunan daerah, maka seluruh SKPD wajib menyusun dokumen

perencanaan strategis (RENSTRA) yang merupakan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kecamatan Binangun Kabupaten

Cilacap telah menyusun RENSTRA Kecamatan Binangun 2017-2022 yang ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor : 122 TAHUN 2018 tentang Rencana Strategis

(RENSTRA) Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Selain itu,

Kecamatan Binangun juga menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap jangka

waktu tahunan.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu

perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi/aplikasi yang sudah

dikembangkan untuk peningkatan kinerja, adalah:

1. e-Planning

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) adalah

sebuah alat penyusunan perencanaan pembangunan dimulai dari Musrenbang

tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Rencana Kerja OPD, Forum OPD,

Penyampaian Pokok Pirkiran DPRD, Musrenbang tingkat Kabupaten, sampai

dengan RKPD dan KUA PPAS Penetapan dan Perubahan Kabupaten agar dapat

terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang

terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dengan adanya alat bantu e-

planning, Bappeda dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu

menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.


Gambar 2.1 Aplikasi E-Planning Kabupaten Cilacap

2. e-Budgeting

Kabupaten Cilacap sudah menerapkan aplikasi e-budgeting sejak tahun 2019

walau belum terkoneksi dengan aplikasi e-planning, sehingga harus melakukan

pencatatan atau input ulang di aplikasi e-budgeting. Mulai tahun 2019 semua sudah

terinetegrasi antara e-planing dan e-budgeting.

e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran berbasis web atau pun

aplikasi. E-budgeting merupakan dari e-government, e-budgeting ini dianggap

sebagai solusi yang bisa mengatasi kekurangan dari penyusunan anggaran secara

manual. E-budgeting adalah bentuk akuntabilitas juga transparansi dari pemerintah

(daerah) terkait pengelolaan keuangan. Dengan e-budgeting, penyusunan data

keuangan lebih efisien sehingga mencegah inefesiensi anggaran daerah dan juga

memberantas anggaran „siluman‟.

3. SIMDA Keuangan

Aplikasi Simda Keuangan sudah diterapkan sejak TA 2014 sehingga

Kecamatan Binangun wajib menerapkan dalam sistem pengelolaan keuangannya.

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara

terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Bagian Keuangan sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan di Kecamatan

Binangun. Output aplikasi ini antara lain:


a) Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD,

APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA).

b) Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat

Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat

Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir

pengendalian anggaran lainya.

c) Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas

dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan

Penjabarannya.

Gambar 2.2 Aplikasi SIMDA Keuangan Kab. Cilacap

4. e-SAKIP

e-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara

elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan

pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja

SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap pada umumnya.

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi E-Sakip ini dapat diakses oleh publik,

dengan harapan masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan

masukan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap bilamana terdapat SKPD yang

kinerjanya kurang maksimal.


Gambar 2.3 Aplikasi e-SAKIP Kab. Cilacap

5. SISUKMA

Aplikasi SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat) adalah

aplikasi pengumpulan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat

yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Gambar 2.4 Aplikasi SISUKMA Kab. Cilacap


6. SIM Pelaporan Operasional Kegiatan APBD

Aplikasi ini membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik

keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan

barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD. Kecamatan Binangun

hanya mengikuti dan melaksanakan entry data saja sedangkan pengelolaan aplikasi

oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap. Adapun data

diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5 sebagai laporan pelaksanaan fisik dan

keuangan Kecamatan Binangun.

Gambar 2.5 Aplikasi SIMPOK APBD Kab. Cilacap

7. SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi

perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang

daerah. Kecamatan Binangun hanya mengikuti dan melaksanakan entry data BMD

saja sedangkan pengelolaan aplikasi oleh BPPKAD. Output aplikasi ini antara lain:

a) Perencanaan

Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan

Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

b) Pengadaan

Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak

Pengadaan.


c) Penatausahaan

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan

(KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil

Sensus, serta Label Barang.

d) Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang Dihapuskan

e) Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra

Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset

Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

Gambar 2.6 Aplikasi SIMDA Barang Kab. Cilacap

8. e-SIMPEG

Kecamatan Binangun sudah menerapkan aplikasi SIMPEG sejak tahun 2014.

Aplikasi ini terintegrasi dengan SIM Kepegawaian yang dikelola BKD. Tujuan SIM

Kepegawaian di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap:

a. Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan pengembangan

SDM di Aparatur Pemerintah.

b. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.

c. Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan,

pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS

d. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam

pembuatan laporan

Manfaat SIMPEG:

a. Pelacakan informasi data seseorang pegawai akan mudah dan cepat.

b. Pembuatan Laporan dapat mudah dikerjakan.

c. Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan akan mendapat kenaikan gaji

berkala


d. Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian

e. Mendapatkan informasi keadaan pegawai (Profil Kepegawaian) yang cepat dan

akurat

f. Dapat merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai dengan kualifikasi

pendidikan/kompetensi.

g. Merencanakan Kebutuhan Pegawai (Neraca Kebutuhan Pegawai)

Gambar 2.7 Aplikasi e-SIMPEG Kab. Cilacap

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing SKPD,

karena dengan adanya rencana strategis akan membantu SKPD dalam menentukan

arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga SKPD dapat lebih berperan dalam

memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping

itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam

melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan

mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral

komprehensif.

Rencana strategis Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dimanifestasikan

dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan uraian target

kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 beserta program dan kegiatan

pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam

Dokumen kinerja Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019.


1. VISI DAN MISI KECAMATAN BINANGUN

Visi Kecamatan Binangun mengacu dengan visi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-

2022 dirumuskan sebagai berikut :

“Cilacap semakin sejahtera “Bangga Mbangun Desa”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Cilacap ditetapkan misi yang mengacu pada

misi Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat

entrpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan

Clean Government

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi:

melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan

pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu

tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk

memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang

dijabarkan dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan

Binangun sebagaimana berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Binangun Kab Cilacap menurut Misi Kecamatan Binangun Kab Cilacap

Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

Misi : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat

entrpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean

Government

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

Kecamatan

Binangun

Nilai AKIP

Kecamatan

Binangun

Meningkatnya

kinerja pelayanan

Kecamatan

Binangun

Nilai IKM/SKM Kecamatan

Binangun

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan

1 Meningkatnya kinerja

pelayanan Kecamatan

Binangun

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/

Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM/SKM terhadap

pelayanan di kecamatan

Binangun dan desa se-

Kecamatan Binangun pada

tahun n


3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam

rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang

telah ditetapkan berdasarkan misi Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap 2017-

2022. Ada 4 isu strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh

Kecamatan Binangun pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Kecamatan

Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 20017-2022 yang telah dirumuskan untuk

mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis

diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai

visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup

tupoksi Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan

berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut Kecamatan

Binangun Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan kegiatan strategis yang

diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Kecamatan

Binangun antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Binangun

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatkan kedisiplinan aparatur

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

5. Meningkatkan kualitas aparatur

6. Meningkatkan kualitas pengembangan pelayanan kewilayahan

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang

spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Binangun

Kabupaten Cilacap tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya kinerja pelayanan

Kecamatan Binangun

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat/ Survei Kepuasan

Masyarakat

Indek 82

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang

telah ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2019 Kecamatan Binangun

Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis

melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terlampir). Program-program yang


mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

adalah sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran

program kegiatan sebagaimana lampiran 8 Rencana Aksi Penggunaan Anggaran

Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun

2019 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja

disajikan pada lampiran 4 Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran sesuai Perjanjian

Kinerja Tahun 2019

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Program Anggaran

1

Meningkatnya

kinerja pelayanan

Kecamatan

Binangun

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat/ Survei

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

334.329.200

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

189.019.000

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

13.500.000

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

15,000,000

Program Pengembangan

Pelayanan Kewilayahan

103,849,550

Jumlah 658.697.850


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi

untuk mendorong perubahan, di mana program / kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran,

hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya,

yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung

jawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas

kinerja Kecamatan Binangun telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB

Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus

sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

:

Atau

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target

Target (Realisasi – Target) Capaian indikator kinerja = x 100% Target

(2XTarget) – Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target


Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori

untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan

keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori

0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau

ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja

sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan

capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada

disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi

dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Tinggi : 95

Tinggi : 82.5

Sedang : 70

Rendah : 57.5

Sangat Rendah : 25

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran


B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA

Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Capaian Indikator Kinerja

Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap s.d. Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/

Kategori

1 Meningkatnya

kinerja

pelayanan

Kecamatan

Binangun

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat/ Survei

Kepuasan

Masyarakat

Indek 82 83.76 102.14 Sangat

Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja, disimpulkan

bahwa capaian indikator kinerja utama (102.14%) dikategorikan "sangat tinggi"

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta

simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data

kelompok, maka dari 1 sasaran strategis dengan indikator

kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing

sasaran Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019

N

0

SASARAN

STRATEGIS

Jumlah

Indikator Rata-rata Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

Sangat

Renda

h (0

s/d 50)

Rendah

(50.1 s/d

65)

Sedang

(65.1 s/d

75)

Tinggi

(75.1 s/d

90)

Sangat

Tinggi

(90.1

lebih)

1 2 3 4 5 6

8

9

10

1

Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Binangun

1

95

Sangat

Tinggi

0

0

0

0

1

Rata-rata Capaian

Sasaran Strategis

1

95

Sangat

tinggi 0 0 0 0 1

Capaian Indikator

Kinerja Utama

Capaian Kinerja Sasaran


Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Pencapaian kinerja tujuan Kecamatan Binangun Kabupaten

Cilacap sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2019

Tujuan Indikator

Kinerja Tujuan Satuan Target

Realisasi

Prosentase

Predikat

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Kecamatan

Binangun

Nilai AKIP

Kecamatan

Binangun

Indeks 66 74,02 112.15 Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja tujuan,

disimpulkan bahwa 1 indikator tercapai.

Sasaran : Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Binangun

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 95 dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian kinerja sasaran

bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan Perangkat Daerah mampu mengantisipasi

dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dengan cara memanfaatkan

faktor pendukung yang ada sehingga.

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No Indikator

Sasaran

Kondisi

Awal

tahun

2019

Capaian

/Kondisi

s.d.

2019

2019 Target

Akhir

RPJMD

2017

Capaian 2019

terhadap

2022 (AKHIR

RPJMD)(%) Target Realisasi % Realisasi

1.1.1

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat/Sur

vei Kepuasan

Masyarakat

0

0

82 83.76 102.14 88 95.18

Faktor Penghambat : Kurangnya infomasi kepada masyarakat tentang produk dan jenis layanan yang

dilaksanakan di kantor Kecamatan Binangun

Faktor Pendorong : Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang dipahami oleh masyarakat serta

kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2020 : Menginformasikan kepada masyarakat tentang jenis

pelayanan yang ada di Kecamatan Binangun melalui rakor tingkat Kecamatan dan Desa serta meningkatkan

sarana dan prasarana yang berhubuangan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tercapai

kepuasan masyaarkat pengguna layanan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

ANALISIS CAPAIAN KINERJA


Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

5. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 626.419.319,- dari

anggaran sebesar Rp. 655.697.850,- atau 95.53% dari target. Realisasi keuangan

sebesar 95.53% ini tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran sebesar 95 terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam

pencapaian sasaran tersebut.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan

sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik

yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung Kecamatan Binangun pada tahun 2019 sebesar Rp

Rp. 626.419.319,- atau 95.53% dari anggaran sebesar Rp. 655.697.850,- dengan jumlah

program 5 program dan 22 kegiatan. Sedangkan rata-rata pencapaian sasaran strategis

dengan indikator kinerja sebesar 95. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja

beserta penyerapan anggaran sudah efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian

anggaran setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini. Adapun Rincian

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagaimana

lampiran 11 Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

M


Gambar 3.6 capaian anggaran dan sasaran tahun 2019

PENYERAPAN

5 PROGRAM

23 KEGIATAN

Rp. 624.419.319,00

TOTAL ANGGARAN

5 PROGRAM

23 KEGIATAN

Rp. 655.697.850,00

PENYERAPAN

ANGGARAN

95.53%

RATA – RATA

CAPAIAN

SASARAN 95%

E F E K T I F


Tabel 3.6 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kinerja

Program Keuangan

Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi

1 Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Binangun

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat

Indek 82 83.76 102.14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.329.200 315.607.465 94.40

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.019.000 186.053.554 98.43

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.500.000 13.230.000 98

Program Perencanaan Pelaporan Kinerja 15.000.000 14.930.500 99.54

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

103.849.650 96.597.800 93.02


BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama,

dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2019

secara keseluruhan berhasil dengan ketentuan:

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis adalah 95 dengan kategori Sangat

Tinggi.

Adapun capaian indikator kinerja utama (102.14%) dikategorikan "sangat tinggi",

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja tujuan, disimpulkan

bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan “Tercapai”.

Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh masing-masing seksi

dan subbagian di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yang telah memberikan

sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sebagaimana

tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap 2017-2022 dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Tahun 2019 serta peran serta masyarakat dan stakeholder.

Disadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya yang

ada di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, maka Rencana Kinerja Tahun 2019

belum sepenuhnya dapat terealisir sesuai target yang telah ditetapkan sehingga perlu

perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator

yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2017-

2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Cilacap, Januari 2020

CAMAT BINANGUN

NURINDRA WAHYU WIBAWA, S.Sos M.Si Pembina

NIP. 19740327 199303 1 004


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana Strategis

2. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2019

3. Rencana Kinerja Tahunan

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Kepala SKPD dengan Bupati Cilacap

5. Pernyataan Perjanijian Kinerja

6. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Kepala SKPD

dengan Bupati Cilacap

7. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

8. Laporan Capain Anggaran Pendukung Sasaran Bulan Desember 2019

9. Laporan Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (Perbandingan Target

Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra)

10.Laporan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

11.Laporan Capaian Sasaran dan Anggaran

12. Cascading

13.Laporan Pengukuran Kinerja Eselon III

14.Laporan Pengukuran Kinerja Eselon IV

15.SK Tim SAKIP OPD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Angka 60 65 66 67 68 69


BinangunAngka 85 80 82 84 86 88

6. Meningkatkan kualitas pengembangan pelayanan kewilayahan

Rencana Strategis

Rencana StrategisKecamatan Binangun

Periode 2017/2018-2021/2022

Visi

Misi

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja

Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Binangun

2. Menngkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Kebij

akan

CAMAT BINANGUN

H.TATTO SUWARTO PAMUJI

BUPATI CILACAP

5. Meningkatkan kualitas kapasitas aparatur

3. Meningkatkan kedisiplinan aparatur

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Pembina Tingkat I

NIP. 19660301 198610 1 004

Indikator Tujuan

Indikator Tujuan Satuan69

Target Per Tahun

Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Binangun

Target Tahun

Cilacap, _ Januari 2019

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Kecamatan

Binangun

Nilai AKIP Kecamatan Binangun Angka 60.13

Nilai AKIP Kecamatan

Binangun

1

TujuanNo

66 67 6865

Drs. AHMAD KHAERUDIN, M. Si

No Tujuan Formulasi Sasaran

Strategis

Indikator

KinerjaPenjelasan

2017 2018 2019 2020 2021 2022

angka 60 65 66 67 68 69

Cilacap, ___ Januari 2019

BUPATI CILACAP CAMAT BINANGUN

H.TATTO SUWARTO PAMUJI Drs. AHMAD KHAERUDIN, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660301 198610 1 004

Nilai

IKM/SKM

Kecamatan

Binangun

Nilai Hasil Survey

Kepuasan Masyarakat

atas kinerja pelayanan

pada Kecamatan

Binangun pada tahun n

1

Indikator Kinerja UtamaKecamatan Binangun

Periode 2017/2018-2021/2022

Indikator Tujuan


Binangun

Target Tahun Nilai Hasil atas


Kecamatan Binangun

pada tahun n-1

Meningkatnya

kinerja

pelayanan

Kecamatan

Binangun

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Kecamatan BinangunIndikator Tujuan Satuan

No Tujuan Indikator tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Nilai IKM/SKM

Kecamatan BinangunIndek 80


BinangunAngka 65

Cilacap, Juli 2017


NIP. 19660301 198610 1 004

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Kecamatan Binangun

Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Kecamatan Binangun


Binangun

Rencana Kinerja TahunanKecamatan Binangun

Periode 2018-2022Tahun 2018

H.TATTO SUWARTO PAMUJI Drs. AHMAD Khaerudin, M. Si

Pembina Tingkat I

No TujuanIndikator

TujuanSasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

1 Meningkatkan


Kecamatan Binangun

Nilai AKIP

Kecamatan

Binangun

Meningkatnya kinerja

pelayanan Kecamatan

Binangun

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

334.329.200

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

189.019.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.500.000

Program Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja

15.000.000

Program Pengembangan Pelayanan

Kewilayahan

103.849.650



H.TATTO SUWARTO PAMUJI Drs. AHMAD KHAERUDIN, M. SiPembina Tingkat I

NIP. 19660301 198610 1 004

82

Perjanjian KinerjaKecamatan Binangun

Periode 2017/2018-2021/2022Tahun Anggaran 2019


Binangun

angka

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

KECAMATAN BINANGUN Jl. Jend. Soedirman Nomor 02 Telepon (0282) 5293577 Faksimili (0282) 5293577

BINANGUN Kode Pos : 53281

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AHMAD KHAERUDIN, M.Si

Jabatan : CAMAT BINANGUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Jabatan : BUPATI CILACAP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bupati Cilacap

H. TATTO SUWARTO PAMUJI


Pihak Pertama,

Camat Binangun

Drs. AHMAD KHAERUDIN, M.Si NIP. 19660301 198610 1 004

n g u n K Laporan Kinerja Instansi a Pemerintahan (LKj IP) · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah...

Documents

Transcript of n g u n K Laporan Kinerja Instansi a Pemerintahan (LKj IP) · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah...