MUTU & AKREDITASI KLINIK
Transcript of MUTU & AKREDITASI KLINIK
MUTU & AKREDITASI KLINIK
Dr. apt. Wirabrata, S.Si, M.Kes, MM, MH
Plt. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan pada Pertemuan Asosiasi Klinik Indonesia Daerah Jawa Barat8 September 2021
STRATEGI & SASARAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
100
100
12
3
SASARAN
meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN
a) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar
sebesar 100%
b) Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100%
KEGIATAN1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi
persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706 FKTP.
2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991 fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
3. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasilitas pelayanan kesehatan lain.
4. Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan sebesar 70%.
Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan RENSTRA 2020 - 2024
STRATEGI PENINGKATAN MUTU 2020-204
01
02
03
Pemerataan Fasyankes dasar dan rujukan yang bermutu melaluiintervensi peningkatan mutu
Penyempurnaan sistem akreditasi (Standar dan Instrumen Akreditasi, Sistem Informasi, Penyelenggaraan Survei)
Penguatan Sistem Manajemen Mutu(registrasi, lisensi, sertifikasi)
Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Bagi
Masyarakat
Terlaksananya akreditasifasyankes yang merata
Terlaksananya
pengukuran mutu pelayanan kesehatan di
fasyankes
STRATEGI SASARAN
TANTANGAN DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
3. Organisasi yang terlibat dalam
peningkatan mutu belum memiliki
kejelasan peran dan tanggung
jawabnya
6. Berbagai institusi mengembangkan berbagai indikatormutu yang berbeda dan indikator belum dapat
meningkatkan mutu secara optimal
n
2. Monitoring dan evaluasi belum
konsisten dan data belum digunaka
secara optimal
1. Regulasi masih terfragmentasi dan belum
ada regulasi yang eksplisit mengatur mutu
pelayanan kesehatan
4. Sistem akreditasi belum sepenuhnya
terintegrasi dengan budaya
peningkatan mutu
5. Kesulitan dalam mengakses dan aplikasi
Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan
(PNPK) secara konsisten
11. Masyarakat masih kurang aktif dalammenyampaikan aspirasinya terkait layanankesehatan kepada pemangku kepentingan yang berwenang
10. Perbedaan situasi dan kapasitas antar fasiitas kesehatan membutuhkan intervensi yang berbeda dalam peningkatan mutu
7. Belum ada dokumentasi yang baik terkait efektivitas berbagai intervensi peningkatan mutu
8. Belum ada pembagian tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dari setiap level institusi dalam peningkatan mutu
Peraturan tentang Mutu, KP, PPI & K3
(1) Dalam upayapeningkatan mutu di FKTP wajib diakreditasisecara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahunsekali.
Ayat 1.
Setiap Faskes Wajib Menyelenggarakan
Keselamatan Pasien
Ayat 2.
Pembentukan sistem
pelayanan yang menerapkan:
a. Standar keselamatan pasien
b. Sasaran keselamatan
pasien
c. Tujuh langkah menuju keselamatan
pasien
Pasal 2Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaanPPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas,klinik, dan praktikmandiri tenaga kesehatan.
Pasal 3 (1)
Setiap FasilitasPelayanan
Kesehatan harus
melaksanakanPPI.
UU 36 /2009 TENTANG KESEHATAN(PS 19) : PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AMAN, BERMUTU, SERTA
(PS 55 AY 1) : MERATA & NONDISKRIMINATIF PEMERINTAH WAJIB MENETAPKAN STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN (PS 55 AY 2) : STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
Pasal 3 (1)
Setiap Fasyankes wajib
menyelenggarakan K3 di Fasyankes
Pasal 11 (2) dilaksanakan melalui
akreditasi Fasyankes sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 11 (4)
Penilaian eksternal K3 di Fasyankes
sebagaimana dimaksud pada
PMK 46/2015 PMK 11/2017 PMK 27/2017 PMK 52/2019
UU 25/2009 Pelayanan Publik
• PENETAPAN PANDEMIC COVID-19 WHO 11 MARET 2020
• PENETAPAN BENCANA NON ALAM COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL (13 April 2020)
PENETAPAN DARURAT KES MASY COVID-19(31 Maret 2021)
Tingginya jumlah kasusCovid 19
Keterbatasan Sarana dan Prasarana (termasuk APD)
Tingginya kejadian penularan C 19 pada
Nakes
Tertundanya pelayanan essensial
risiko paparan virus
kekerasan
tekanan kerja
stigma
gangguan psikologis& emosional
penyakit bahkan kematian
TENAGA KESEHATAN
tantangan besar & dampak pelayanan kesehatan
PANDEMI COVID 19
KR I T E R I A KE SI A PA N FA S YA N KE S(K M K 4 1 3 )
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar baik untuk pasien Covid maupun non Covid
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mampu mengatasi lonjakan kasus
3. Terdapat komite / Tim / Koordinator PPI
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mampu melakukan skrining terhadap Covid –19
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki
mekanisme isolasi
6. Terdapat Indikator untuk menunjukkan bahwa system Kesehatan telah siap mengantisipasi AKB
SE Menkes No. HK.02.01/Menkes/455/2020
Tanggal: 29 Juli 2020
Tentang:
Perizinan, Akreditasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, dan Penetapan RS Pendiidikan
pada Masa Pandemi Covid-19
AKREDITASI FASYANKES
1
2
3
4
5
Kegiatan persiapan dan survei akreditasi RS dan labkes mulai dilakukan setelah status bencana dicabut
Fasyankes yang belum dilakukan akreditasi membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya menjaga mutu dan berlaku paling lama 1 tahun sejak bencana dicabut.
Fasyankes yang telah memiliki sertifikat akreditasi yang berakhir sebelum dan sesudah bencana maka sertifikat akreditasi masih tetap berlaku selama 1 tahun sejak bencana dicabut.Pimpinan fasyankes membuatpernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukanupaya peningkatan mutu.
Pernyataan komitmen disampaikan kepada Kemenkes melalui email paling lambat 1 bulan sejak SE ditetapkan.
Fasyankes wajib menerapkan standar dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai bagian budaya mutu dan keselamatan pasien.
PERNYATAAN KOMITMEN
Izin operasional Akreditasi
TINGKAT KELULUSAN :• Paripurna : 79 (44.13 %)• Utama : 59 (32.96 %)• Madya : 35 (19.55 %)• Dasar : 6 (3.35 %)
TREND AKREDITASI KLINIK PRATAMA
1 2
14
179
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2016 2017 2018 2019
STANDAR AKREDITASI KLINIK PRATAMA(PMK 46 TAHUN 2015)
AKREDITASI KLINIK
PERIJINAN
Memotret kesesuainstandar dg implementasi
SURVEI AKREDITASI
PERSIAPAN(penataan untuk
pemenuhan standar)
PASCA SURVEI(upaya menjaga mutu
berjalan sesuai standar)
PMK 9 2014 : Bangunan Prasarana Ketenagaan Peralatan Kefarmasian Laboratorium
PENYIAPAN
• Dokumen Regulasi (SK, SOP, Panduan) Implementasi (RM, Format2)
KEBERLANJUTAN
• TindaklanjutRekomendasi
KEBERLANJUTAN• Implementasi
standarsecara konsisten
TANGGUNG JAWAB PEMILIK KLINIK
TANGGUNG JAWABKEMENTERIAN KESEHATAN
TANGGUNG JAWAB PEMILIK KLINIK
MEKANISME PENYELENGGARAANAKREDITASI KLINIK
REVISI PMK 46 TAHUN 2015
REVISI PMK 9 TAHUN 2014
STANDAR AKREDITASI KLINIK
Progress Kebijakan Akreditasi Klinik
PENYEMPURNAAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI FASYANKES SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU FASYANKES
Konsep Penyelenggaraan Akreditasi Fasyankes menggambarkan tentang Upaya Peningkatan mutufasyankes secara berkesinambungan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:1. Persiapan Akreditasi2. Pelaksanaan Akreditasi3. Pasca Akreditasi
Pelaksanaan Akreditasi terdiri atas kegiatan: Survei; dan Penetapan status Akreditasi
Persiapan Akreditasi, diselenggarakan oleh: Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan Kab/Kota Tim Mutu Internal (TMI) Fasyankes
PENYELENGGARAAN AKREDITASI FASYANKES
Pasca Akreditasi, merupakan kegiatan dalam dalam menjagamutu pelayanan scr berkesinambungan setelah penilaanakreditasi, melalui kegiatan: Penyusunan Perencanaan Perbaikan Strategi (PPS) Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN FASYANKES
KEMENKES
DINKES PROVINSI
DINKES KAB/KOTA
MENJAMIN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
19
INTERVENSI PENINGKATAN MUTU RUMAH SAKIT
6 INDIKATOR MUTU FKTP
REGISTRASI & LISENSI SESUAI
REGULASI
PENILAIAN AKREDITASI
TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN
Sarana
Prasarana
Alat Kesehatan
Sumber Daya Kesehatan
Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO)
Persentase Ibu Hamil Yang MendapatkanPelayanan Sesuai Standar
Kepatuhan Identifikasi Pengguna Layanan
Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepuasan Pengguna Layanan
Kepatuhan Penggunaan APD
Standar Akreditasi Klinik(Revisi )
• Untuk Klinik Pratama dan Klinik Utama
• Revisi PMK 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
• Merupakan gabungan dari Standard Klinik Puskesmas dan Rumah Sakit (SNARS dan JCI )
• Lebih Sederhana dan Implementatif
• Menghindari Pengulangan
UNSURSTANDAR PMK No 46 TAHUN
2015DRAFT STANDAR REVISI
BAB
1. Kepemimpinan dan Manajemen Klinik
2. Layanan Klinik Berorientasi Pasien
3. Manajemen Penunjang Layanan Klinik
4. Peningkatan Mutu Klinik dan Keselamatan Pasien
1. Tata Kelola Klinik2. Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien3. Pelayanan Klinik
Peserseorangan
STANDARD 26 Standar 23 Standar
ELEMEN PENILAIAN
499 Elemen Penilaian 90 Elemen Penilaian
PROGRESS REVISI STANDAR AKREDITASI KLINIKEDISI 2020
Kesimpulan
• Kualitas pelayanan adalah jawaban yangmutlak dalam rangka mempertahankaneksistensi mutu pelayanan
• FKTP harus dapat terus meningkatkan mutusecara berkesinambungan
Terima kasih
KementerianKesehatan RI
@KemenkesRI kemenkes_ri
TETAP PROTOKOL KESEHATAN