MUTASI KEPEGAWAIAN - · PDF filekonsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin -...

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

MUTASI KEPEGAWAIAN

Penulis:

1. Aris Mutoyo, SH

2. Achmad Yusaq, SE

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JAKARTA, 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau

cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan pegawai yang dimiliki oleh

masing-masing individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara

maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) organisasi. MSDM didasari pada suatu

konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin - dan bukan semata

menjadi sumber daya bisnis. Untuk itu dalam pelaksanaanya MSDM perlu

menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dll. Namun

demikian manusia tetap merupakan unsure utama dalam MSDM dalam rangka

mencapai sebuah tujuan dalam organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan ini maka diperlukan suatu kegiatan.

Kegiatan-kegiatan didalam organisasi dapat dibagi dalam dua kelompok besar,

yaitu kegiatan yang secara langsung berkenaan dengan tujuan pokok organisasi dan

kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang. Kegiatan penunjang ini perlu

dilakukan sebab tanpa kegiatan-kegiatan penunjang rasanya kegiatan pokok akan

sulit berjalan dengan baik.

Salah satu kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatan perkantoran

yang meliputi catat mencatat (administrasi) dan sejenisnya. Walaupun sebagai

kegiatan penunjang, kegiatan perkantoran dapat juga disebut sebagai urat nadinya

kehidupan organisasi, hal ini dikarenakan seluruh kegiatan perkantoran

menyangkut dengan permasalahan data dan informasi.

Kegiatan administrasi disamping merupakan suatu cara mendasar dalam

manajemen perkantoran, ditinjau dari sisi kepegawaian juga dapat digunakan

sebagai pembinaan sumber daya manusia (MSDM) untuk mendapatkan gambaran

menyeluruh dan lengkap mengenai suatu posisi pegawai, kemudian

menindaklanjuti ke dalam format yang memudahkan memahami secara akurat

informasi tentang keadaan pegawai dalam organisasi, serta merancang program dan

kegiatan penataan informasi berbasis adminsitrasi guna meningkatkan kompetensi

Pegawai.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu

http://id.wikipedia.org/wiki/Individu

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia

http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi

2

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatakan bahwa

Manajemen ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih

dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk menjamin itu semua maka

diperlukan Informasi ASN yaitu serangkaian informasi dan data mengenai Pegawai

ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintergrasi berbasis

teknologi. Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa Manajemen ASN

itu bersifat dinamis dalam rangka pengelolaan Pegawai. Dari sisi kepegawaian

langkah penyajian informasi ini dapat dilakukan dengan cara menghimpun data

mutasi kepegawaian dalam format Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

(SAPK) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara.

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dapat digunakan secara

on line oleh seluruh mitra kerja BKN untuk pelayanan kepegawaian seperti

informasi PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Penetapan NIP dan mutasi lainnya.

SAPK diharapkan dapat meningkatkan akurasi data PNS yang berdampak terhadap

clean government dan good-governance. Untuk mendukung implementasi SAPK

telah dikeluarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pemanfaatan SAPK, sehingga SAPK dapat digunakan BKD dan pengelola

kepegawaian lainnya.

Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi ini adalah salah satu

persyaratan yang merupakan quick win reformasi birokrasi. Pada kesempatan ini

BKN menghimbau dan mengharapkan kepada pemerintah pusat/kabupaten/kota

yang belum bergabung dalam pemanfaatan on line SAPK untuk segera

merencanakan online SAPK dalam kesempatan berikutnya.

Adanya aplikasi SAPK merupakan salah satu langkah yang harus mendapat

prioritas yakni pembenahan manajemen informasi sistem, akurasi data PNS di

bidang manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan para stakeholders. Hal ini

tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia

khususnya di bidang spesialisasi informasi.

3

Dasar hukum dari pelaksanaan SAPK adalah UU ASN dan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan e-Government. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan

SAPK ini bagi BKN maupun instansi pemerintah antara lain:

1. Dapat mengontrol data PNS anatara BKN dan Instansi Pemerintah di seluruh

Indonesia.

2. Meyederhanakan proses manajemen kepegawaian

3. Mengoptimalkan proses administrasi kepegawaian sehingga bisa mencegah

kesalahan data kepegawaian.

4. Dapat diperoleh database kepegawaian yang akurat yang berguna sebagai bahan

perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengambilan kebijakan

manajemen kepegawaian.

Untuk itu maka ruang lingkup yang ada pada SAPK setidaknya meliputi

antara lain :

1. Aplikasi pengadaan PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai

pengadaan PNS meliputi pembuatan daftar usul permintaan NIP sampai

pencetakan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS.

2. Aplikasi kenaikan pangkat PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data

mengenai proses kenaikan pangkat PNS mulai dari usul sampai pencetakan surat

keputusan kenaikan pangkat.

3. Aplikasi pensiun PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data untuk

keperluan mutasi pemberhentian dengan hak pensiun.

4. Aplikasi mutasi lain-lain yaitu yang berisi pengolahan data kepegawaian untuk

keperluan pemutakhiran data melalui perubahan data pegawai yang mengalami

mutasi.

Dalam pelaksanaannya SAPK ini memiliki karakteristik antara lain :

1. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN

dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data.

2. Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama.

3. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku

yang disusun oleh BKN pusat.

4

4. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi

pengguna seperti penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DP3,

Penggajian dan sebagainya.

Secara normatif lembaga dan personil yang mengelola SAPK ini adalah :

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat

2. Kantor Regional BKN

3. Biro Kepegawaian/ Badan/ bagian Kepegawaian Instansi.

Untuk menangani dan mengelola SAPK ini perlu didukung oleh tenaga-

tenaga/ personil yang memiliki kemampuan sebagai Pranata Komputer, Analis

Kepegawaian atau Operator komputer.

Disamping itu juga diperlukan sarana dan prasarana seperti :

1. Hardware (Personal komputer, Server, Switch dan Printer).

2. Software yang sesuai dengan aplikasi BKN.

3. Jaringan dengan bandwidth minimal 2x64 kbps dan network switch spesifikasi

standar.

Sasaran yang hendak diperoleh dari pelaksanaan SAPK ini agar diperoleh

data informasi kepegawaian guna mendukung pelaksanaan mutasi kepegawaian

sebagai salah satu sarana pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Secara umum mutasi dimaknai sebagai kegiatan memindahkan tenaga kerja

dari satu tempat tenaga kerja ke tempat kerja lain. Akan tetapi mutasi tidak

selamanya sama dengan pemindahan Pegawai dipandang dari sisi locus. Meskipun

pada dasarnya Mutasi itu adalah kegiatan yang meliputi pemindahan tenaga kerja,

pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya.

Merujuk pada ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN),

antara lain dinyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dilihat dari statusnya, PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai

Pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk

pegawai secara nasional, sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat

5

sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai

dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ASN.

B. Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat

dalam melakukan kegiatan administrasi terkait dengan mutasi kepegawaian. Mata

Diklat ini membahas konsep tentang pengertian mutasi, mutasi kepegawaian dan

persyaratannya.

C. Hasil Belajar

Modul Mutasi Kepegawaian ini membekali para peserta Diklat Analis

Kepegawaian mengenai beberapa hal berkaitan dengan Pengertian Administrasi,

Jenis-jenis Mutasi Kepegawaian.

D. Indikator Hasil Belajar

Kompetensi Dasar mata diklat Mutasi Kepegawaian ini mengharapkan

dimana setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mengerti tentang pengertian

Pengertian Administrasi, Administrasi Kepegawaian dan mampu menyiapkan

persyaratannya sebagai tugas pokok pejabat analis kepegawaian.

Sedangkan Indikator Keberhasilannya diharapkan setelah mengikuti

pembelajaran ini peserta diklat mampu melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian

dengan sebelumnya memahami pengertian-pengertian yang terkait.

E. Materi Pokok

1. Pengertian Administrasi.

2. Jenis-jenis Mutasi Kepegawaian

3. Prosedur dan Persyaratan Mutasi Kepegawaian.

F. Manfaat

Manfaat modul Mutasi Kepegawaian ini dimaksudkan untuk membekali

para peserta diklat teknis Analisi Kepegawaian sebagai bagian dari Ilmu

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam kaitannya mencapai tujuan organisasi.

6

BAB II

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat

diharapkan dapat menjelaskan Pengertian Administrasi, Administrasi

Publik, Organisasi Publik dan Tata Naskah Kepegawaian.

A. Pengertian Administrasi.

Kita sering mendengar kata administrasi, tapi apakah pengertian

administrasi ini?. Administrasi sering dikaitkan dengan pengaturan atau

pengurusan terhadap suatu bidang tertentu yang kemudian hasilnya akan

dibutuhkan pada bagian-bagian yang ada dalam sebuah organisasi.

Administrasi pada dasarnya adalah setiap kegiatan yang terdiri dari dari

pengaturan hingga pengurusan terhadap sekelompok orang yang memiliki berbagai

macam pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Administrasi dapat

berjalan dengan dua atau banyak orang yang terlibat di dalamnya. Jika menarik

sebuah pengertian administrasi secara teori, banyak definisi administrasi yang di

kemukakan oleh beberapa orang.

Pendapat tentang pengertian administrasi menurut Sondang P.Siagian

adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan

pada rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tertentu secara berdayaguna

dan berhasilguna. Pendapat ini mengartikan bahwa segala pemikiran dan tindakan

sebelum dilaksanakan seyogyanya terlebih dahulu diputuskan berdasarkan pada

komitmen atau kesepakatan semua anggota yang ada di dalamnya.

Hadari Nawawi merumuskan bahwa Administrasi adalah rangkaian kegiatan

pengendalian sejumlah orang agar berlangsung efektif. Dari pendapat ini dapat

diartikan bahwa betapa pentingnya ajaran moralitas dan etika administrasi dalam

kehidupan manusia, karena sesungguhnya administrasi ada dalam setiap kehidupan

manusia.

7

Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan pengertian

Administrasi adalah kegiatan untuk menjalankan fungsi manajemen dalam rangka

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara umum, pengertian Administrasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pengertian Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan yang meliputi catat-

mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, mengagenda dan

sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (Soewarno Handayaningrat ).

2. Pengertian Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara

dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana

prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna (The Liang Gie ).

Sedangkan, dalam perkembangannya, cabang adiminsitrasi ini menyangkut

salah satunya adalah administrasi publik. Administrasi publik merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari manajemen dan organisasi dari orang-orang dengan

segala perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintah. Administrasi publik ini

meliputi implementasi kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-

badan perwakilan politik. Administrasi Publik merupakan bahasan ilmu sosial

yang memepelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi

legeslatif, yudikatif, dan eksekutif.

Salah satu tugas Administrasi Publik adalah merumuskan kebijakan atau

Policy Maker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini

membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada di Publik (masyarakat).

B. Fungsi Administrasi.

Administrasi memiliki berbagai macam fungsi antara lain :

1. Fungsi perencanaan

Pada proses perencanaan daam organisasi pada umumnya menyangkut

terhadap keputusan, baik untuk meramalkan dan juga eksekusi keputusan tersebut.

Dalam memperkirakan apa yang akan terjadi di masa datang, dilakukan

berdasarkan apa yang terjadi di masa masa lalu dan masa kini. Semakin lengkap

8

administrasi data yang diperoleh dan digunakan, maka akan semakin tepat

penafsiran terhadap ketepatan perkiraan perencanaan.

2. Fungsi pengorganisasian

Pada dasarnya fungsi administrasi adalah usaha yang dilakukan untuk

mengembangkan mata rantai pada hubungan kerja (formal) dan pembagian di

dalam organisasi atau lembaga. Untuk mencapai ini, pengorganisasian harus tepat

dengan melibatkan usaha identifikasi terhadap setiap tugas-tugas yang akan

dilaksanakan, mengelompokkan tugas-tugas sehingga merupakan satuan-satuan,

untuk menetapkan wewenang yang diperlukan. Kegiatan yang mengatur tentang

wewenang ini biasa disebut dengan Adminitrasi Publik.

C. Administrasi Kepegawaian

Istilah Administrasi Kepegawaian atau personnel administration di Amerika

serikat dipergunakan dalam bidang pemerintahan, sedangkan personnel

management dipergunakan dalam bidang bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan

menggunakan istilah manajemen kepegawaian (personnel management), baik

dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang bisnis.

Jika diperhatikan lebih dalam maka pengertian Administrasi Kepegawaian

tidak jauh berbeda dengan pengertian Administrasi secara umum, namun secara

singkat seperti dikatakan oleh para ahli.

1. Paul Pigors: Administrasi Kepegawaian adalah suatu kecakapan atau seni dari

perolehan, pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja, sedemikian rupa

untuk melaksanakan fungsi-fungsi dengan seefisien dan seefektif mungkin.

2. The Liang Gie: Administrasi Kepegawaian adalah segenap aktivitas yang

bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan

tertentu. masalah pokoknya berkisar pada hal penerimaan, pengangkatan,

pengembangan, balas jasa sampai pada pemberhentian.

9

D. Pendekatan Administrasi Kepegawaian

Rumusan mengenai administrasi kepegawaian sangat banyak, namun

pendekatan dalam administrasi kepegawaian secara umum dapat dibedakan menjadi

3 (tiga) hal yaitu:

1. Pendekatan kepartaian:

Pendekatan ini terutama didasarkan atas perjuangan kaum politikus.

Pengangkatan seseorang untuk memangku jabatan didasarkan atas perjuangan

partai.

2. Pendekatan Daya Guna

Pendekatan ini terutama didasarkan atas daya guna, maksudnya pengangkatan

seseorang untuk memangku jabatannya didasarkan atas kecakapan atau

keahliannya.

3. Pendekatan Hubungan antar manusia

Pendekatan ini timbul sebagai akibat yang tidak memuaskan dari pendekatan

daya guna yang kurang memperhatikan faktor hubungan antar manusia dalam

administrasi. Sebagai bagian dari gerakan manajemen ilmiah, administrasi

kepegawaian tidak luput dari kritik-kritik antara lain dalam mencapai daya guna

terlalu menitikberatkan pada barang-barang mati, penekanan pada prosedur-

prosedur, bahan-bahan, bentuk-bentuk dan mengabaikan barang-barang

hidupnya, yakni manusia-manusianya. Dengan pendekatan hubungan antar

manusia ini tidak berarti bahwa faktor kecakapan ditinggalkan. Hanya pada

pendekatan ini perhatian lebih banyak dicurahkan kepada faktor hubungan antar

manusia.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. R Arifin Abdulrachman, Administrasi

kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang

berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara (1960:5).

Selanjutnya kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian negara meliputi :

a. Analisa jabatan, klasifikasi jabatan dan evaluasi jabatan

b. Recruitment, ujian-ujian dan penempatan

c. Training

d. Promosi dan transfer

e. Penggajian

10

f. Employee counselling

g. Personnel relations

h. Disiplin dan moral

i. Catatan kepegawaian

Dari uraian tersebut diatas maka terlihat oleh kita betapa administrasi

kepegawaian memiliki peran penting dalam manajemen yang dilakukan oleh para

administrator (1. orang yang menyelenggarakan tata usaha, 2. pimpinan suatu

perusahaan (organisasi:pen): WJS.Poerwadarminta), adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) selaku pelaksana tugas pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah,

artinya keberadaan PNS tersebut tersebar baik di tingkat Pusat maupun Daerah,

yang fungsi utamanya antara lain adalah sebagai pelaksana pembangunan dan

pelaksana peraturan (rules aplication).

Dengan demikian ditinjau dari jenisnya maka Administrasi Kepegawaian ini

dapat dikatakan sebagai bagian dari administrasi publik yaitu administrasi dari

negara sebagai organisasi dan administrasi itu mengejar tujuannya yang bersifat

negara.

E. Tata Naskah Kepegawaian

Dalam rangka tertib Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai

Negeri Sipil dan sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

maupun kepada Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, maka setiap kali terbit Keputusan

Mutasi terhadapnya harus disimpan dalam bentuk dokumen dalam bentuk fisik

(yang disimpan dalam Lemari/Filing Tata Naskah Kepegawaian) yang sebelumnya

dicatat dalam Kartu Induk, maupun image document (dokumen kepegawaian yang

disimpan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya). Tujuannya adalah agar informasi yang

tersedia dapat dikelola secara efisien dan efektif dengan cara disimpan dan disusun

dengan tertib sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu dapat disajikan dengan cepat

dan akurat.

11

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18

Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS, ruang

lingkup pengelolaan Tata Naskah tersebut meliputi pengelolaan tata naskah dalam

bentuk fisik maupun dalam bentuk image document. Agar dapat mengelolaTata

Naskah berdasarkan pedoman tersebut pembaca diharapkan mampu memahami

pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan

dokumen kepegawaian sejak diangkat sebagai Calon PNS/PNS sampai dengan

mencapai batas usia pensiun, berupa Surat-Surat Keputusan yang ditetapkan

oleh Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

2. Lemari/Filing Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah tempat penyimpanan

dan pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan secara teratur

dalam bentuk dokumen fisik.

3. Filing Dokumen Elektronik Kepegawaian PNS adalah tempat penyimpanan

dan pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan secara teratur

dalam bentuk media elektronik berupa image document.

4. Kartu Induk (KARIN) PNS adalah kartu yang dipergunakan untuk mencatat

data master/dasar dan mutasi kepegawaian.

5. Daftar Isi adalah daftar yang dipergunakan untuk mencatat setiap jenis mutasi

kepegawaian sejak pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/ PNS sampai

dengan pensiun.

6. Sampul Plastik Bening adalah sampul plastik yang dipergunakan untuk

penyimpanan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan

secara teratur dalam bentuk dokumen fisik.

7. Sampul Tata naskah adalah sampul yang dipergunakan untuk pelapis sampul

plastik bening.

8. Dokumen Kepegawaian adalah dokumen di bidang Kepegawaian yang

ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

9. Arsip Kepegawaian adalah kumpulan surat-surat keputusan di bidang

kepegawaian yang dikelurkan oleh pejabat yang berwenang yang disimpan

dalam susunan yang teratur dan tertib sehingga dapat ditemukan dan

dipergunakan apabila diperlukan.

12

10. Image Document adalah dokumen di bidang Kepegawaian yang disimpan

dalam media elektronik dan dapat diakses dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya.

11. Database adalah kumpulan data dasar yang disimpan dalam komputer secara

sistematik sehingga dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang

diperlukan.

12. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sekumpulan komponen informasi

kepegawaian yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi

dalam bidang administrasi kepegawaian yang efisien dan efektif.

13. Verifikasi Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan pencocokan data /dokumen

kepegawaian dengan database kepegawaian.

14. Validasi Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan meneliti data/dokumen

kepegawaian yang telah diverifikasi dengan master/induk dokumen kepegawaian

yang tersimpan dalam tata naskah.

15. Pemindaian Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan memindai dokumen fisik

menjadi bentuk image document.

16. Pencatatan Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan penulisan jenis

data/dokumen kepegawaian ke dalam Daftar Isi dan atau Kartu Induk Pegawai.

17. Penyimpanan Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen

kepegawaian PNS baik dokumen fisik maupun image document dalam media

yang telah ditentukan.

18. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,

pengorganisasian pekerjaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

19. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah suatu rangkaian kegiatan

yang terdiri dari pencatatan, pemindaian, penyimpanan, dan pemeliharaan secara

sistem baik dalam bentuk dokumen fisik maupun image document.

20. Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem yang selanjutnya disingkat Aplikasi

DMS adalah sistem perekaman atau pemindaian dan informasi mengenai

dokumen Kepegawaian yang berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa

untuk penyajian dan pengelolaan dokumen kepegawaian.

13

21. Instansi adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

22. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan

tertentu dalam sistem pengolahan bahasa pemograman.

23. Aplikasi Pemindai adalah modul program yang dipakai untuk proses pemindai

dokumen atau proses pemindaian dokumen fisik ke bentuk image document.

24. Aplikasi Pengelolaan Informasi Tata Naskah adalah modul program yang

dipakai untuk proses penyajian informasi tata naskah secara elektronik.

25. Server adalah suatu personal computer yang mempunyai spesifikasi lebih

cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/network.

F. Pengelolaan Tata Naskah PNS

1. Pengelolaan Takah dalam Bentuk Fisik.

Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik meliputi

penyimpanan dokumen-dokumen antara lain :

a. Kartu Pendaftaran Ulang PNS (KARDAF) Tahun 1974;

b. Data Kepegawaian Perorangan (DKP);

c. Nota Persetujuan/Penetapan NIP Kepala Badan Kepegawaian Negara

tentang Pengangkatan sebagai Calon PNS;

d. Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS sebagai realisasi dari Nota

Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh

Pimpinan Instansi;

e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);

f. Surat Tanda Tamat Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STTPL);

g. Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji PNS;

h. Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS sebagai PNS yang ditetapkan

oleh Pimpinan Instansi;

i. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan

Pangkat PNS berpangkat IV/b ke bawah dan Nota Pertimbangan Teknis

Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat PNS

berpangkat IV/c ke atas;

j. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi lain-

lain;

14

k. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS sebagai Realisasi Nota Persetujuan

Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Surat Keputusan Kenaikan

Pangkat yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara;

l. Surat Keputusan Mutasi lain-lain PNS sebagai Realisasi Nota Persetujuan

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

m. Penetapan Angka Kredit (PAK);

n. Berita Acara Pelantikan dalam Jabatan

o. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan

dari Jabatan;

p. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;

q. Surat Keputusan Pindah Wilayah Kerja;

r. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perpindahan

Antar Instansi;

s. Surat Keputusan Pindah Antar Instansi sebagai Realisasi Nota Persetujuan

Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh pimpinan

instansi;

t. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Peninjauan

Masa Kerja;

u. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja sebagai Realisasi dari Nota

Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh

Pimpinan Instansi;

v. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Cuti di Luar

Tanggungan Negara;

w. Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagai realisasi dari

Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh

Pimpinan Instansi;

x. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengaktifan

Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;

y. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar

Tanggungan Negara;

z. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perbantuan

pada Daerah Otonomi/Instansi lain;

aa. Surat Keputusan Perbantuan kepada Daerah Otonom/Instansi lain sebagai

realisasi dari Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang

diterbitkan oleh Pimpinan Instansi;

bb. Surat Keputusan Penarikan dari Perbantuan;

cc. Surat Keputusan Diperkerjakan pada Daerah Otonom/Instansi lain;

dd. Surat Keputusan Penarikan dari Diperkerjakan;

ee. Surat Keputusan Hukuman Disiplin;

15

ff. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dari Pemberhentian sebagai

Pejabat Negara;

gg. Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik;

hh. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara;

ii. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali dari Pemberhentian Sementara;

jj. Laporan Pegawai yang hilang;

kk. Laporan Kembalinya PNS yang hilang;

ll. Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu;

mm. Surat Keputusan Penggantian/Perubahan nama;

nn. Surat Keputusan Penetapan Tanggal Lahir;

oo. Tanda Lulus Mengikuti Pendidikan Kedinasan;

pp. Tanda Lulus Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/ Penataran/Kursus;

qq. Surat Keputusan Tugas Belajar Pendidikan Umum;

rr. Surat Tanda Lulus/Ijazah Pendidikan Umum;

ss. Laporan Peningkatan Pendidikan;

tt. Laporan Perkawinan Pertama/Kedua/Ketiga/Perceraian;

uu. Laporan Kelahiran/Kematian Anak;

vv. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

ww. Surat Izin untuk Melangsungkan Perceraian;

xx. Laporan Kematian Suami/Istri;

yy. Surat Keputusan Tanda Kehormatan/Tanda Jasa;

zz. Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok;

aaa. Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan bagi PNS yang Menduduki Jabatan

Fungsional Tertentu;

bbb. Surat Keputusan Pengangkatan PNS dalam Pangkat Lokal;

ccc. Hasil Pendataan Ulang PNS Juli 2003;

ddd. Surat Keputusan Konversi NIP;

eee. Surat Keputusan Meninggal Dunia;

fff. Surat Keputusan Pemberhentian;

ggg. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian; dan

hhh. Surat Keputusan Pensiun.

16

2. Prosedur Pencatatan Dokumen Kepegawaian PNS

Pelaksanaan kegiatan pencatatan dokumen kepegawaian PNS yang disimpan dalam

bentuk dokumen fisik, meliputi pemeriksaan (verifikasi) dan validasi.

a. Pemeriksaan (verifikasi) dokumen kepegawaian PNS

1) Verifikator melaksanakan kegiatan menerima, menyortir, menge-

lompokkan perjenis dokumen pertahun lahir, mencocokkan dokumen

dengan database;

2) Mendistribusikan dokumen kepegawaian kepada Pengelola Tata Naskah;

dan

3) Membuat laporan.

b. Validasi dokumen kepegawaian PNS

1) Pengelola Tata Naskah melaksanakan kegiatan menerima, menyortir dan

mengelompokkan dokumen kepegawaian pertahun lahir, meneliti,

mencatat jenis mutasi kepegawaian ke dalam Daftar Isi dan Kartu Induk,

serta memasukkan dokumen kepegawaian ke dalam sampul bening dan

sampul tata naskah; dan

2) Melaporkan permasalahan dokumen kepegawaian kepada atasannya.

3. Prosedur Penyimpanan Tata Naskah Kepegawaian PNS

Kegiatan penyimpanan Tata Naskah Kepegawaian PNS meliputi :

a. Memberikan label pada lemari penyimpanan tata naskah dan sampul tata naskah

sesuai dengan urutan NIP;

b. Dalam menyusun tata naskah sesuai dengan urutan NIP, diatur sebagai berikut:

1) disusun menurut tahun, bulan, dan tanggal lahir;

2) apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahirnya sama, maka

disusun menurut tahun dan bulan pengangkatan (TMT CPNS/PNS);

3) apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahir, serta tahun dan

bulan pengangkatan (TMT CPNS/PNS) sama, maka disusun menurut jenis

kelamin; dan

4) apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan

pengangkatan (TMT CPNS/PNS), serta jenis kelaminnya sama, maka

disusun menurut nomor urut NIP PNS yang bersangkutan.

17

c. Menyimpan tata naskah ke dalam lemari penyimpanan tata naskah sesuai dengan

urutan NIP; dan

d. Membuat laporan.

4. Prosedur Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian PNS

Arsip dokumen kepegawaian PNS sebagai aset sejarah perjalanan karir seorang

PNS perlu dipelihara baik secara nilai guna maupun memperpanjang usia dokumen

kepegawaian serta pengendalian jumlah tata naskah.

a. Pemeliharaan nilai guna :

1) Pengelola tata naskah secara berkala melakukan inventarisasi dan

rasionalisasi isi tata naskah kepegawaian PNS sesuai dengan jadwal retensi

arsip;

2) Dalam hal terjadi mutasi pindah wilayah kerja di lingkungan Kanreg BKN,

BKD Kab/Kota/Provinsi, maka tata naskah kepegawaian PNS yang

bersangkutan dipindahkan ke Kanreg BKN, BKD Kab/Kota/Provinsi sesuai

dengan unit kerja yang baru oleh unit pengelola tata naskah yang lama.

3) Melaporkan hasil inventarisasi dan rasionalisasi kepada atasannya; dan

4) Membuat laporan.

b. Memperpanjang usia dokumen dilakukan oleh pengelola tata naskah/unit kerja

terkait dengan cara:

1) Mengatur suhu ruangan antara 180

- 210

C;

2) Memberikan penerangan yang cukup;

3) Membersihkan debu pada rak lemari dengan vacuum cleaner;

4) Ditiap-tiap rak lemari diberi kapur barus secukupnya;

5) Melakukan penyemprotan bahan kimia pembrantas serangga/ fumigasi

secara berkala; dan

6) Membersihkan dan mengganti sarana penyimpanan yang rusak.

c. Pengendalian Tata Naskah Kepegawaian PNS:

1) Pengelola tata naskah mengendalikan jumlah tata naskah yang dikelola

secara berkala dengan berpedoman pada listing;

2) Mengendalikan katalog peminjaman dan pengembalian tata naskah; dan

3) Membuat laporan.

18

5. Prosedur Pelayanan Informasi Dokumen Kepegawaian PNS

Dalam memberikan pelayanan kepada PNS dan pejabat Pembina kepegawaian

serta instansi terkait sebagai pengguna informasi kepegawaian perlu

memperhatikan tata cara peminjaman dan pengembalian tata naskah sebagai

berikut:

a. Peminjaman

1) Unit kerja yang membutuhkan informasi kepegawaian berkaitan dengan Tata

Naskah Kepegawaian PNS harus mengajukan dan mengisi Formulir

Peminjaman Tata Naskah Kepegawaian PNS rangkap 3 (tiga) sesuai dengan

dokumen kepegawaian yang diperlukan dan ditandangani oleh pejabat yang

diberi kewenangan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam

Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

2) Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS menerima, menyetujui

formulir peminjaman Tata Naskah Kepegawaian PNS, 1 (satu) rangkap

disimpan oleh pejabat yang diberi kewenangan yang meminjamkan, 1 (satu)

rangkap diserahkan kepada pengelola tata naskah dan 1 (satu) rangkap

diserahkan beserta dokumen kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kepada

unit kerja peminjam;

3) Jangka waktu peminjaman paling lama 5 (lima) hari kerja; dan

4) Khusus Instansi diluar Instansi pengelola Tata Naskah kepegawaian PNS

yang membutuhkan informasi dokumen kepegawaian yang ada di dalam tata

naskah kepegawaian PNS harus mengajukan surat permintaan kepada

instansi pengelola Tata Naskah kepegawaian PNS, kemudian instansi

pengelola tata naskah memberikan foto kopi dokumen kepegawaian sesuai

yang dibutuhkan.

b. Pengembalian tata naskah yang dipinjam

1) Instansi/unit kerja peminjam setelah jangka waktu peminjaman telah habis,

wajib untuk mengembalikan dokumen tata naskah kepada pengelola tata

naskah, apabila dokumen tata naskah masih diperlukan dapat mengajukan

perpanjangan waktu selama 5 (lima) hari kerja;

19

2) Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS wajib mengingatkan

kepada instansi/unit kerja peminjam bahwa jangka waktu peminjaman telah

habis; dan

3) Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS mengembalikan

dokumen kepegawaian sesuai dengan tata letak tata naskah sesuai dengan

urutan NIP, dan mencatat pada buku pengendalian.

c. Sarana dan prasarana penyimpanan

1) Ruangan penyimpanan dengan luas dan kekuatan sesuai dengan kebutuhan;

2) Lemari penyimpanan tata naskah kepegawaian yang digunakan adalah

lemari yang aman, mudah untuk menyimpan, dan cepat menemukan kembali

tata naskah atau dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam


3) Sampul tata naskah dibuat dari bahan yang kuat sebagai pelindung tata

naskah atau dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

4) Sampul plastik bening yang kuat dan tahan air untuk menyimpan dokumen

atau dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak


5) Kartu Induk dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak


6) Daftar Isi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak


7) Katalog peminjaman;

8) Masker;

9) Sarung tangan;

10) Personal Computer;

11) Printer;

12) Vacuum cleaner; dan

13) peralatan lain yang diperlukan.

20

6. Pengelolaan Takah dalam bentuk Image document..

Jenis Dokumen Kepegawaian PNS yang dipindai, meliputi :

a. Nota Persetujuan/Pertimbangan NIP Calon PNS/PNS/Nota Persetujuan Teknis

Pengalihan Status menjadi PNS;

b. Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan menjadi Calon PNS/PNS

dan Ijazah terakhir yang diperoleh dari Peningkatan Pendidikan;

c. Daftar Riwayat Hidup (DRH);

d. Keputusan Pengangkatan Calon PNS;

e. Keputusan Pengangkatan PNS;

f. Keputusan Penetapan Perubahan Data Dasar (Nama,Tahun,Bulan dan tanggal

lahir, TMT Calon PNS/PNS dan jenis kelamin);

g. Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;

h. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;

i. Keputusan Pembebasan/Pemberhentian dari jabatan organik/ Pegawai Negeri;

dan

j. Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara.

7. Prosedur Pemindaian Dokumen Kepegawaian PNS:

Prosedur pemindaian dokumen kepegawaian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai

berikut :

a. Tahap pra-scanning

Pengelola tata naskah melaksanakan kegiatan :

1) Mengeluarkan dan mengelompokkan jenis dokumen kepegawaian sesuai

urutan NIP dari lemari/tempat penyimpanan;

2) Mengisi Formulir Pengendalian Dokumen Scanning sesuai dengan jenis

dokumen kepegawaian dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam


3) Menandatangani Formulir Pengendalian Scanning;

4) Mengirimkan dokumen kepegawaian kepada petugas scanning; dan

5) Membuat laporan.

21

b. Tahap scanning

Petugas scanning melaksanakan kegiatan :

1) Menerima dan menandatangani bukti pengiriman dokumen;

2) Memindai dokumen yang telah dikelompokan;

3) Melakukan scanning dokumen dengan menggunakan aplikasi yang tata

caranya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran

8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

4) Memberikan nama jenis dokumen pada image document hasil perekaman

sesuai dengan format penamaan jenis dokumen;

5) Mengendalikan jenis dokumen yang telah discan dalam formulir

pengendalian;

6) Menandatangani formulir pengendalian;

7) Mengembalikan dokumen yang telah di scanning ke pengelola tata naskah;

dan

8) Membuat laporan.

c. Tahap pasca scanning

Pengelola tata naskah melaksanakan kegiatan :

1) Menerima, memeriksa jumlah dokumen kepegawaian dari petugas scanning;

2) Memasukkan dokumen kepegawaian sesuai dengan urutan NIP kedalam

lemari/tempat penyimpanan tata naskah;

3) Membuat laporan.

8. Prosedur penyimpanan dokumen kepegawaian

Dokumen kepegawaian elektronik otomatis telah tersimpan secara terpusat pada

database image saat pemindaian dokumen dilakukan.

9. Prosedur pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian PNS

Untuk mengatur penggunaan database image digunakan sistem manajemen

dokumen dengan menggunakan aplikasi sebagai berikut:

a. Pencarian dokumen;

b. Mengubah metadata dokumen;

22

c. Menghapus dokumen;

d. Memindahkan dokumen;

e. Pengelolaan jenis dokumen;

f. Riwayat aktifitas dokumen elektronik;

g. Pengelolaan dokumen; dan

h. Peminjaman dokumen.

Tata cara penggunaan Aplikasi DMS dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut

dalam Anak Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18

Tahun 2011.

10. Pelayanan Informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS

Pelayanan informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS dalam bentuk image

document dapat dilakukan melalui jaringan internet. Tampilan data elektronik yang

dapat disajikan antara lain:

a. data/dokumen kepegawaian;

b. legalisasi dokumen kepegawaian sesuai dengan dokumen yang tersimpan

dalam tata naskah; dan

c. menyajikan informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS dengan menggunakan

aplikasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak

Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

11. Sarana dan prasarana penyimpanan terdiri dari :

a. Personal Computer dengan spesifikasi minimal dapat menggunakan contoh

sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 11 Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini;

b. Printer dengan spesifikasi minimal dapat menggunakan contoh sebagaimana

tersebut dalam Anak Lampiran 12 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara ini;

c. Scanner dengan spesifikasi minimal yang dapat menggunakan contoh



23

d. Barcode reader dengan spesifikasi minimal yang dapat menggunakan contoh


Kepegawaian Negara .

e. Server dengan spesifikasi minimal yang dapat menggunakan contoh



f. Switch/Hub

g. Kabel data;

h. USB;

i. External Disk;

j. Aplikasi;

k. Kertas; dan

l. Toner.

G. Rangkuman

Salah satu tujuan dari pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai

Negeri Sipil adalah sebagai upaya terwujudnya system informasi kepegawaian yang

terintegrasi secara nasional dan pelayanan informasi kepegawaian secara efisien

dan efektif. Ruang lingkup pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri

Sipil ini meliputi pengelolaan tata naskah dalam bentuk dokumen fisik dan

pengelolaan tata naskah dalam bentuk image document.

Sementara itu dalam pengelolaanya pejabat yang bertanggungjawab dalam

kegiatan ini harus berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil.

24

BAB III

MUTASI KEPEGAWAIAN


diharapkan mengerti jenis-jenis mutasi kepegawaian.

A. Pengertian Mutasi

Perkembangan organisasi dan perubahan karier Pegawai Negeri Sipil

mengakibatkan perubahan status kepegawaian seseorang. Perubahan status ini biasa

ditandai dengan Mutasi sebagai usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan

jabatan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya (the right an in the right

place).

Seleksi dalam penempatan selama ini belum tentu dapat menjamin

sepenuhnya bahwa akan diperoleh orang yang tepat pada tempat yang tepat, untuk

itu agar diperhatikan beberapa alasan dalam pelaksanaan mutasi ini antara lain

adalah dengan memperhatikan kemampuan kerja, rasa tanggungjawab, kesenangan

dan sebagainya. Agar mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektifitas dan

efisiensi maka perlu adanya evaluasi pada setiap pegawai secara terus menerus dan

objektif, sehingga dengan mutasi akan diperoleh hasil yang lebih baik dalam

pembinaan pegawai. Apalagi jika hal ini didasari pada pandangan bahwa mutasi

sebagai langkah untuk meningkatkan semangat dan kegairahan bekerja yang

bersifat rutin sehingga dapat menimbulkan kebosanan.

Pengertian mutasi dari sudut kepegawaian adalah segala perubahan

mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti pengangkatan,

pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-

lain. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007

tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Mutasi

kepegawaian adalah segala perubahan mengenai data Calon Pegawai Negeri

Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian, pemensiunan dan perubahan susunan keluarga serta perubahan lain

di bidang kepegawaian.

25

Terkait dengan hal tersebut mutasi juga termasuk pemindahan pegawai

dari atau ke Instansi di lingkungan Pemerintahan termasuk :

1. Pemindahan antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi.

2. Pemindahan dari Kabupaten / Kota ke Provinsi atau sebaliknya

3. Pemindahan antar Kabupaten kota luar Provinsi

4. Pemindahan dari Kabupaten / Kota atau Propinsi ke Pusat atau sebaliknya ;

5. Pemindahan antar unit kerja dalam satu organisasi.

Mutasi atau pemindahan pegawai ini dapat terjadi karena dua hal yaitu

Keinginan pegawai itu sendiri, misalnya: Pegawai yang bersangkutan merasa tidak

sesuai dengan bidang tugasnya atau jabatannya dan/atau dikarenakan kebutuhan

organisasi seperti rotasi, promosi atau hukuman. Hal ini sejalan dengan pasal 73

Undang-undang Aparatur Sipil Negara dinyatakan antara lain sebagai berikut :

1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat,

antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-

Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan

Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau

Instansi Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur

setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

3. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah

memperoleh pertimbangan kepala BKN.

4. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya,

ditetapkan oleh kepala BKN.

5. Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.

6. Dalam pelaksanaan mutasi ini agar diperhatikan prinsip larangan konflik

kepentingan. Disamping itu Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi

PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi

Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

26

Undang-undang ASN ini memberikan pengertian mutasi terbatas pada

perpindahan lokasi kerja baik dalam maupun keluar instansi baik antar-Instansi

Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan

Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar

negeri. Dalam kaitan ini, dalam bahasan modul ini pengertian mutasi akan

disinggung dari aspek adminsitrasi yaitu tujuan, jenis-jenis mutasi kepegawaian,

dan syarat-syaratnya dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan Mutasi

Ditinjau dari tujuannya mutasi adalah :

1. Sebagai upaya meningkatkan prestasi (production transfer) karena kinerja

ditempat terdahulu menurun.

2. Sebagai upaya menggantikan pegawai yang berhenti dalam posisi yang sama

yang dipangku sebelumnya (Replacement transfer).

3. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam posisi jabatan

yang lama dengan jabatan yang baru (Versality Transfer).

4. Shift transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama, tetapi berbeda shift,

misalnya shift A malam ke shift B (siang).

5. Remedial transfer yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja untuk memupuk

dan memperbaiki kerjasama antar pegawai.

6. Temporary transfer yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan

pegawai yang berhalangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan mutasi adalah untuk

menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man in the right

place) dan untuk meningkatkan semangat serta kegairahan dalam bekerja.

Ada 3 sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai menurut H.

Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 103) yaitu :

1. Seniority System

Adalah mutasi yang didasarkan atau landasan masa kerja, usia, dan pengalaman

kerja dari pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi ini tidak objektif karena

27

kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu

menduduki jabatan yang baru.

2. Spoil System

Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi ini

kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka.

3. Merit System

Adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah,

objektif dan hasil prestasi kerja. Merit system ini merupakan dasar mutasi yang

baik karena :

a. Output dan produktivitas kerja meningkat.

b. Semangat kerja meningkat.

c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun.

d. Absensi karyawan semakin baik.

e. Disiplin karyawan semakin baik.

f. Jumlah kecelakaan akan menurun.

C. Jenis-jenis Mutasi Kepegawaian

Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan antara lain

Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat

tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk itu kepadanya

diberikan Nomor Induk Pegawai secara Nasional. Menurut Undang-undang ASN

ini, bahwa yang termasuk pegawai pegawai negeri sipil adalah mereka yang setelah

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara

lainnya yang ditetapkan berdasarkan satu peraturan perundang-undangan dan digaji

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian setiap warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang

sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi persyaratan tersebut.

Sebagai pegawai ASN pengembangan karirnya dilakukan berdasarkan kualifikasi,

kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan

mempertimbangkan integritas dan moralitas. Untuk itu kepadanya harus dilakukan

28

pembinaan secara terus menerus baik dari sisi administrative maupun integritas dan

moral.

Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap pegawai negeri sipil adalah

mutasi kepegawaian sebagai penjelmaan/ perwujudan dari dianamika organisasi

yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun jenis-jenis mutasi dibidang kepegawaian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Cuti Luar Tanggungan Negara

2. Mutasi CPNS

3. Mutasi Diklat

4. Mutasi Hukuman

5. Mutasi Jabatan

6. Mutasi Keluarga

7. Mutasi Karpeg

8. Mutasi Pendidikan

9. Mutasi Penghargaan

10. Mutasi Pindah Wilayah Kerja

11. Mutasi Pemberhentian

12. Mutasi Pindah Instansi

13. Mutasi Peninjauan Masa Kerja

14. Mutasi Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji PNS

15. Mutasi Kenaikan Pangkat

16. Mutasi Pensiun

17. Mutasi Pegawai Baru

Ditilik dari latar belakang yang mendasari terjadinya mutasi ini dapat

dibedakan menjadi 2 hal yaitu mutasi yang disebabkan oleh alasan internal PNS

seperti karena pelaksanaan cuti dan perkawinan serta karena alasan yang

disebabkan oleh kegiatan manajemen yang dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian.

29

D. Rangkuman

Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan

yang sesuai mutasi dan promosi dengan kecakapan dan kemampuannya. Beberapa

alasan, antara lain : kemempuan kerja, rasa tanggung jawab kesengan dan

sebagainya. Agar mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektifitas dan

efisiensi maka perlu adanya evaluasi pada setiap pekerja terus-menerus secara

obyektif.

Mutasi atau pemindahan pegawai dapat terjadi karena dua hal yaitu:

1. Keinginan pegawai itu sendiri, misalnya:

a. Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau

jabatannya.

b. Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan teman sekerjanya

atau dengan atasannya

c. Pegawai yang bersangkutan merasa bahwa tempat atau lingkungan keja tidak

sesuai dengan kondisi fisik atau keinginannya.

2. Keinginan perusahaan, dengan tujuan ;

a. Perusahaan ingin menunjukkan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa

mutasi bukan hukuman melainkan upaya yntuk menjamin kelangsungan

hidup pekerjaan pegawai.

b. Perusahaan ingin meyakinkan pegawai bahwa ia tidak akan diberhentikan

karena kekurangmampuan atau kekurangcakapan pegawai yang

bersangkutan.

c. Perusahaan ingin menghindari rasa jenuh pegawai pada jenis pekerjaan,

jabatan maupun tempat kerja yang sama.

Mutasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Mutasi biasa adalah mutasi atau pemindahan pegawai tanpa diikuti kenaikan

jabatan. Mutasi ini dilakukan dengan tujuan :

a. Memenuhi keinginan pegawai yang bersangkutan

b. Memenuhi kekurangan tenaga di unit/bagian lain

c. Menempatkan pegawai sesuai dengan kecakapan, kemempuan dan

bidangnya.

30

2. Mutasi promosi adalah mutasi yang diikuti dengan kenaikan jabatan. Tugas dan

tanggung jawab seorang pegawai yang mendapat mutasi ini bertambah besar.

Mutasi ini dilakukan dengan tujuan ;

a. Mengisi suatu formasi jabatan dengan mengambil sumber tenaga dari dalam

b. Membina karier pegawai

c. Mengembangkan kemampuan pegawai.

Macam-Macam Mutasi

Ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi :

1. Production transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama karena produksi di

tempat terdahulu menurun.

2. Replacement transfer yaitu mutasi dari jabatan yang sudah lama dipegang ke

jabatan yang sama di unit/bagian lain, untuk menggantikan pegawai yang belum

lama bekerja atau pegawai yang diberhentikan.

3. Versatility transfer yaitu mutasi dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain

untuk menambah pengetahuan pegawai yang bersangkutan

4. Shift transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama, tetapi berbeda shift,

misalnya shift A (malam) ke shift B (siang).

5. Remedial transfer yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja, dengan tujuan

untuk memupuk atau untuk memperbaiki kerjasama antar pegawai.

Ditinjau dari masa kerja Pegawai

1. Temporary transfer yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan

pegawai yang berhalangan.

2. Permanent transfer yaitu mutasi yang bersifat tetap.

Adapun tujuan diadakan mutasi adalah:

1. Menempatkan orang tepat pada tempat tepat ( the right man in the right place)

2. Mutasi sebagai langkah meningkatkan semangat dan kegairahan kerja

3. Mutasi untuk dapat saling menggantikan

31

BAB IV

JENIS-JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN

DAN PERSYARATANNYA


diharapkan dapat menjelaskan Persyaratan berbagai jenis mutasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

disebutkan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi

dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar

Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara

Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau

Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; antar kabupaten/kota

dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala

Badan Kepegawaian Negara (BKN); antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar

provinsi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setelah memperoleh pertimbangan kepala

BKN; mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya ditetapkan

oleh Kepala BKN; dan mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.

Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan,”

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014.

Dari pengertian ini, dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan mutasi di bidang

kepegawaian, lebih diarahkan untuk mencapai peningkatan kinerja secara efisien dan

efektif sebagai bagian dari usaha-usaha untuk mempercepat pencapaian tujuan, melalui

penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man in the right place),

dengan tetap mempertimbangkan aspek pembinaan bagi aparatur sipil negara yang

mengarah pada prinsip kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena demikian luas pengertian mutasi ini, maka dalam bahasan buku ini jenis-jenis

mutasi yang seringkali dialami dan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada

umumnya, maka dalam pembahasannya dibatasi sebagai berikut :

http://sipuu.setkab.go.id/buka_puu.php?id_puu=173975&file=UU0052014.pdf

32

A. Mutasi Cuti diluar Tanggungan Negara.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang

Cuti Pegawai Negeri Sipil, terdapat 6 jenis cuti antara lain adalah :

1. Cuti Tahunan

2. Cuti Sakit

3. Cuti Bersalin

4. Cuti Besar

5. Cuti Karena Alasan Penting, dan

6. Cuti diluar Tanggungan Negara.

Dasar Pelaksanaan Cuti diluar Tanggungan Negara juga tertuang didalam

UU ASN pasal 21 huruf b, disamping Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976,

yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor

01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.

Terdapat beberapa pengertian dan syarat yang harus dipahami dalam

pelaksanaan Cuti diluar Tanggungan Negara ini antara lain sebagai berikut :

1. CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau

ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan Pejabat

yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas.

2. PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus,

karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk

paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk

paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk

memperpanjangnya.

3. CLTN hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan

cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

4. Persetujuan tersebut dapat diajukan kepada BKN/ Kanreg yang penetapannya

ditandatangani pejabat serendahnya eselon III yang terkait.

5. Dalam pengajuan persetujuan tersebut melampirkan syarat-syarat yang

diperlukan.

6. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

7. Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan

sebelum CLTN berakhir.

33

8. PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang

lowong itu dengan segera dapat diisi.

9. Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan

tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS

10. PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis

kepada Pimpinan Instansi induknya .

11. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah

selesai menjalankan CLTN berkewajiban:

a. Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan isntansi induk melaporkan

kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada

instansi lain.

c. Apabila Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut,

maka Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar

memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan

perundnag-undangan yang berlaku.

12. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis

masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat

sebagai PNS.

13. Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

a. Permintaan CLTN tidak dapat ditolak.

b. PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau

dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.

c. Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN.

d. Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan

sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

e. Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari

Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

34

14. Persyaratan Adminsitratif Pengajuan Cuti diluar Tanggungan Negara adalah

sebagai berikut :

a. Surat Pengantar dari Instansi

b. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir

c. Fotocopy SK terakhir yang dilegalisir

d. Surat ijin dari atasan langsung

e. Surat Keterangan/ alasan untuk menjalani CLTN.

B. Mutasi Calon Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dinyatakan

antara lain bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri

Sipil diberikan NIP yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan

berfungsi sebagai nomor identitas serta digunakan dalam hal pembinaan karier

Pegawai Negeri Sipil, pelayanan gaji; pelayanan pensiun; pelayanan asuransi sosial;

pelayanan tabungan; pengelolaan administrasi kepegawaian; dan pelayanan lain

yang bermanfaat bagi Pegawai Negeri Sipil.

NIP tersebut berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri

Sipil, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau janda/dudanya. NIP berlaku juga bagi

keluarga yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun

serta orangtua penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang tewas. Pegawai Negeri

Sipil yang pindah antar instansi pemerintah atau diperbantukan/dipekerjakan atau

ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan bagi

dirinya.

Pemberian NIP bagi Pegawai Negeri Sipil ini ditetapkan secara kolektif

dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah melakukan

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat PUPNS

adalah pemutakhiran data kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada

bulan Juli 2003. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat setelah berlakunya

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara seperti disebutkan diatas, NIP Calon

35

Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bersamaan dengan permintaan penetapan NIP

pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 63 dan 64, UU ASN menyatakan bahwa Calon PNS wajib menjalani

masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Masa Percobaan tersebut dilaksanakan

melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas

moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme

serta kompetensi bidang. Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi

Pegawai Negeri Sipil harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan

rohani.

Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan

sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat

sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas

kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,

kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung

tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta

akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya

sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu

yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa

saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara".

1. Perlakuan terhadap Calon Pegawai Pegawai Negeri yang mengalami

kecelakaan karena dinas.

Bagi CPNS yang mengalami kecelakaan karena dinas maka diperlakukan hal-

hal sebagai berikut jika :

a. Tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 bulan ybs

dinyatakan tewas, diberikan KP Anumerta terhitung mulai tanggal yang

bersangkutan dinyatakan tewas dan diberhentikan sebagai PNS juga terhitung

mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas.

36

b. Cacat, diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 bulan surat keterangan

Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat

bekerja pada semua jabatan negeri, diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian

terhitung mulai tanggal dinyatakan cacat karena dinas dan tidak bisa lagi bekerja

pada semua jabatan negeri dan diberhentikan pada akhir bulan.

Keputusan tentang Pemberhentian ini ditetapkan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil.

2. Persyaratan Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas :

a. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

b. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;

c. Berita Acara dari Pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan;

d. Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang

menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut

mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan, dibuat menurut

contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r;

e. Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat

pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cacat;

f. Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang

diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja

lagi untuk semua jabatan negeri.

37

3. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil

Calon PNS diberhentikan dengan hormat, bila :

a. mengajukan permohonan berhenti

b. tidak memenuhi syarat kesehatan

c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan

d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas

e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu

lingkungan pekerjaan

f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang

g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat

permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian .

h. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan Calon PNS tidak

melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang

bersangkutan.

4. Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :

a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang

tidak benar.

b. Yang dimaksud keterangan atau bukti yang tidak benar dalam ketentuan ini

adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara atau

setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk

diangkat sebagai Calon PNS.

c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan

sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/

tugasnya;

d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

e. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat

permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian.

38

C. Mutasi Kartu Pegawai

Kartu Pegawai Negeri Sipil adalah Identitas Pegawai Negeri Sipil yang

berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan

ditetapkan Karpeg adalah untuk memberikan jaminan pada pemegang bahwa

pemegangnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu Karpeg Sebagai

identitas juga berguna sebagai Kartu Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan

keperluan administrasi kepagawaian lainnya seperti Kenaikan pangkat, Pensiun dan

lain-lain.

Syarat-syarat yang harus dilengkapi PNS untuk mendapatkan KARPEG

antara lain adalah sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Dari Instansi (Penetapan Karpeg tidak boleh berlaku surut).

2. Fotocopy SK CPNS (rangkap 2)

3. Fotocopy SK PNS (rangkap 2)

4. Fotocopy Sertifikat Diklat Prajabatan (rangkap 2) yang mencantumkan antara

lain Nomor dan Tanggal STTPL

5. Nomor dan tanggal Pengujian Kesehatan

6. Masa Percobaan sebagai PNS tidak boleh kurang dari 1 (satu) tahun, bila lebih

dari 2 (dua) tahun harus tercantum nomor persetujuan dari Kepala BKN.

7. Surat Keterangan dari Kepolisian untuk Karpeg pengganti bagi Karpeg yang

hilang.bersangkutan.

8. Melampirkan Karpeg yang rusak bagi permintaan Karpeg Pengganti karena

rusak.

9. Persyaratan yang berupa fotocopy harus dilegalisisr oleh Pimpinan Instansi

Pegawai yang

10. Pasphoto (hitam-putih) Ukuran 2×3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Dasar Penetapan Karpeg ini diatur dalam :

1. Keputusan Ka.BAKN Nomor 01/KEP/1994 Tanggal 07 Januari 1994

2. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066

/ KEP 1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974. tentang Kartu Pegawai Negeri

Sipil;

39

4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tanggal 09 Januari 1975

tentang Petunjuk penetapan, Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu

Pegawai.

Gambar 1

Contoh Prosedur/Mekanisme Pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG)

D. Mutasi Peninjauan Masa Kerja

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

memiliki pengalaman kerja pada pemerintah/swasta yang berbadan hukum yang

belum di perhitungkan sebagai masa kerja golongan dapat ditinjau/diperhitungkan

untuk penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Syarat-syarat :

1. Status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Pegawai Negeri Sipil

(PNS).

2. Melampirkan fotocopi Karpeg.

3. Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh dari pemerintah diperhitungkan

penuh, sedangkan pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta

diperhitungkan 1/2 (satu per dua) sebanyak-banyaknya 8 tahun.

40

4. Daftar Riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan.

5. Salinan Sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dapat digunakan pada saat

bekerja dipemerintah/swasta.

6. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS).

7. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai bukti

pengalaman kerja yang diperoleh.

8. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.

9. Pengalaman kerja yang didapat dari Swasta yang dapat diperhitungkan

menjadi masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari

swasta yang berbadan hukum.

10. Pengalaman kerja tersebut didapat secara terus menerus tanpa terputus.

Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan

gaji adalah pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan dari

pejabat yang berwenang dan belum pernah diperhitungkan sebagai masa kerja

golongan gaji.

Peninjauan Masa Kerja yang diperoleh dari Masa Bakti Veteran dan masa

kerja sebagai penghargaan dalam perjuangan.

Persyaratan :

1. Status sebagai CPNS/PNS.

2. CPNS/PNS yang bersangkutan dinyatakan sebagai pejuang bagi Negara

Republik Indonesia

3. Bagi masa bakti veteran yang diajukan untuk diperhitungkan 2 kali, hanya

dapat diperhitungkan apabila telah melalui Heregestrasi yang dilakukan

Baminvet/Pucatsatnas.

4. Masa bakti yang dapat diperhitungkan 2 kali : Masa bakti veteran perjuangan

kemerdekaan antara tanggal 17 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949 (maksimal

4 thn 4 bln x 2 = 8 thn 8 bln).

Masa perjuangan integrasi dan selama menjadi pegawai pada Pemerintah

sementara Timor Timur yaitu pada mulai tanggal 1 Juli 1974 s.d 31 Juli 1976

(maksimal 2 thn 3 bln x 2 = 4 thn 6 bulan.

41

E. Mutasi Pensiun

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun

1979 tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil, terdapat 8 alasan yang

digunakan untuk pemberhentian antara lain adalah sebagai berikut :

a) Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

b) Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

c) Pembehentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi

d) Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak/Penyelewengan

e) Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani

f) Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas

g) Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang

h) Pemberhentian karena hal-hal lain.

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat setelah memenuhi

syarat-syarat diberikan Pensiun sebagai Penghargaan atas jasa-jasanya selama

bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada dinas pemerintah.

Berikut disampaikan syarat-syarat untuk penetapan pensiun pegawai :

1) DPCP

2) Foto copy SK pertama di legalisir

3) Foto copy SK terakhir Di legalisir

4) Pas Foto 4 x 6 (5 lembar)

5) Foto copy surat nikah dilegalisir

6) Foto copy akte kelahiran anak di legalisir

7) Foto copy KARPEG

F. Mutasi Kenaikan Pangkat

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan

digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang

diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara,

serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan

prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai

42

penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat

kepada orangnya. Susunan Pangkat dan Goloongan Ruang Pegawai Negeri Sipil

Susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Juru Muda, Ia

2. Juru Muda Tingkat 1, Ib

3. Juru, Ic

4. Juru Tingkat 1, Id

5. Pengatur Muda, IIa

6. Pengatur Muda Tingkat 1, IIb

7. Pengatur, IIc

8. Pengatur Tingkat 1, IId

9. Penata Muda, IIIa

10. Penata Muda Tingkat 1, IIIb

11. Penata, IIIc

12. Penata Tingkat 1, IIId

13. Pembina, IVa

14. Pembina Tingkat 1, IVb

15. Pembina Utama Muda, IVc

16. Pembina Utama Madya, IVd

17. Pembina Utama, IVe

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri

Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk

Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 digit angka, golongan dan pangkat sesuai

dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

1. Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a

2. Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/c

3. Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a

4. Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b

5. Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c

6. Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a

7. Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b

8. Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April

dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan

pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri

Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

43

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat

reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

1. Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan

diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan

pangkat reguler ini diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat

terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang

dimilikinya.

Kenaikan pangkat reguler juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

a. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan

struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan

b. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan

tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan

eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

c. Kenaikan pangkat reguler tertinggi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

sampai dengan pangkat:

1) Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi yang memiliki Surat Tanda

Tamat Belajar Sekolah Dasar.

2) Pengatur golongan ruang II/c, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat

Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

3) Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, bagi yang memiliki Surat Tanda

Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.

4) Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi yang memiliki Surat

Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan

Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat

Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II.

5) Penata golongan ruang III/c, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru

Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah

Akademi atau Ijazah Bakaloreat.

6) Penata Tingkat I golongan ruang III/d, bagi yang memiliki Ijazah Sarjana

(SI), atau Ijazah Diploma IV.

44

7) Pembina golongan ruang IV/a, bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah

Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau ijazah lain yang setara

d. Diangkat menjadi Pejabat Negara;

e. Memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah;

f. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural

atau jabatan fungsional tertentu;

g. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan

h. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang

diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya

atau jabatan fungsional tertentu.

2. Kenaikan pangkat pilihan

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan

fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan

dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang

ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan jika telah memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan diberikan Kenaikan Pangkat regular.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diberikan

kenaikan pangkat pilihan apabila:

a. Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yang didudukinya

b. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap unsurnya sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 2 tahun terakhir,

c. Lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan, kecuali

telah dibebaskan karena pendidikan/pendidikan dan pelatihan yang telah

diikuti,

d. Tidak akan melampaui pangkat atasannya,

e. Belum mencapai pangkat tertinggi yang ditetapkan bagi jabatannya.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya

masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan

itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

a. Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir,

45

b. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang

didudukinya; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 2 tahun terakhir. Ketentuan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan

struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu :

1) Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif.

2) Bersifat kumulatif lebih dari 1 jabatan struktural tetapi tidak terputus

dalam tingkat jabatan struktural yang sama.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan

pangkatnya masih satu tingkat di bawah janjang pangkat terendah yang

ditetapkan bagi jabatan yang didudukinya, tetapi telah 4 tahun atau lebih dalam

pangkatnya yang terakhir, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat

lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah ia dilantik dalam

jabatannya itu, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional

tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila:

1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;

2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan Setiap unsur penilaian

prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur

dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, misalnya jabatan hakim

pengadilan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja

luar biasa baiknya Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar

biasa baiknya selama 1 tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat

lebih tinggi apabila:

1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, dan

2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai amat baik dalam 1 tahun

terakhir.

46

Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang

secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Penilaian

prestasi kerja luar biasa baiknya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat

pembina kepegawaian. Prestasi kerja luar biasa baiknya dinyatakan dalam surat

keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan kepada

pejabat lain. Kenaikan pangkat karena Pegawai Negeri Sipil menunjukan

prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat jenjang pangkat dan/atau

ketentuan ujian dinas.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh

STTB/ljazah/Diploma.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat

Tanda Tamat Belajar/Ijazah/ Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi

syarat sebagai berikut:

1. Akan diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan

pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

2. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam

1 tahun terakhir;

4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan

fungsional tertentu; dan

5. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki surat tanda tamat

belajar/ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi

Calon Pegawai Negeri Sipil, berlaku ketentuan mengenai kenaikan pangkat bagi

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah atau

diploma. Ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh

STTB/ljazah/Diploma Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman

kepada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas

47

pokoknya. Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat tersebut diatur lebih lanjut oleh

instansi masing-masing. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang

melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk

mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan

dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama

mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya.

Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan

sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu

diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir,


2 tahun terakhir, dan Masih dalam batas jenjang pangkat bagi jabatan yang

diduduki sebelum tugas belajar.

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan

memperoleh STTB/ ijazah/ diploma pendidikan yang diikutinya, dapat diberikan

kenaikan pangkat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar,

baru dapat diberikan apabila:

1. Sekurang-kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; dan


1 tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/

diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya.

Yang dimaksud dipekerjakan/diperbantukan secara penuh diluar instansi

induknya dalam ketentuan ini adalah dipekerjakan/diperbantukan secara penuh

pada negara sahabat atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan

pemerintah, antara lain perusahaan jawatan, Palang Merah Indonesia, rumah

sakit swasta, badan-badan sosial, dan lembaga pendidikan.

48

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar

instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan

persamaan eselonnya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat

lebih tinggi, apabila :

1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir,

2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 2 tahun terakhir, dan

3. Masih dalam pangkat yang ditetapkan untuk eselon jabatannya. Kenaikan

pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar

instansi mduk hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali, kecuali bagi

yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial,

kesehatan, dan perusahaan jawatan. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan

atau diperbantukan di luar instansi induknya dan yang menduduki jabatan

fungsional tertentu untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit,

disamping syarat-syarat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

3. Kenaikan Pangkat Anumerta

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat

anumerta setingkat lebih tinggi.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah:

a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan

dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam

dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

b. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani

atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas

kewajibannya;

c. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab

ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Kenaikan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan dan tahun

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.

49

Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum

Pegawai Negeri Sipil yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan

pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara

pemakaman. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat

diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dimakamkan, maka

ditetapkan keputusan sementara. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan

sementara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing untuk

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama

golongan ruang IV/e ke bawah.

Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut jauh

dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang tewas sehingga tidak

memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum Pegawai Negeri

Sipil yang tewas itu dimakamkan, camat atau pejabat pemerintah setempat

lainnya misalnya kepolisian setempat atau kepala sekolah negeri, dapat

menetapkan keputusan sementara.

Kepala kantor atau pimpinan unit kerja membuat laporan tentang

tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan penetapan keputusan sementara

oleh camat atau pejabat lainnya. Berdasarkan laporan tersebut camat atau

pejabat pemerintah setempat lainnya mempertimbangkan pemberian kenaikan

pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pejabat tersebut

menetapkan keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat

anumerta. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut diatas,

selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja wajib melaporkan kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan

oleh pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Pejabat

Pembina Kepegawaian mempertimbangkan penetapan keputusan sementara

kenaikan pangkat anumerta tersebut.

50

Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian kenaikan pangkat

anumerta maka Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul kepada:

1. Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Pembina Utama

Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada

Presiden.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil yang

diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

dinyatakan tewas karena benar terbukti bahwa ia meninggal dunia dalam dan

karena dinas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat

anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang

yaitu:

1. Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikan pangkatnya menjadi

Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang

dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b

sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan

sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tersebut tidak dapat

ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang, dan

keputusan sementara tersebut tidak berlaku untuk mengurus hak-hak

kepegawaiannya.

Dalam hal yang bersangkutan tersebut di atas tidak memenuhi syarat

untuk mendapat kenaikan pangkat anumerta tetapi memenuhi syarat untuk

mendapat kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia, dapat

diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat yang

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

51

Keputusan kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji

pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil

yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan diberikan

kenaikan pangkat anumerta serta diberikan hak-hak kepegawaian sesuai

ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas.

Kenaikan Pangkat Pengabdian.

4. Kenaikan pangkat pengabdian

Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada :

a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia,

b. Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak

pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dan

c. Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat

karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan

dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat

diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:

a. Memiliki masa kerja sebagai PNS selama :

1) Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang-

kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir;


kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; atau


kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,

b. Setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun

terakhir, dan

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1

tahun terakhir.

52

Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang

dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang

bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak

terputus starusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang meninggal

dunia atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan :

a. Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan pangkatnya

menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah

mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil

yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b

sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai

batas usia pensiun yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, ditetapkan

sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri

Sipil tersebut. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang

meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan meninggal dunia. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai

Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1

pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak

pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat

karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan

kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. Dalam ketentuan ini yang

dimaksud dengan cacat karena dinas adalah:

a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi:

1) Dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

2) Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga

kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan

karena menjalankan tugas kewajibannya;

53

3) Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai

akibat tindakan terhadap anasir itu.

b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari

pelaksanaan tugas. Kenaikan pangkat pengabdian disebabkan cacat karena

dinas ditetapkan dengan :

1) Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat

menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, setelah

mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri

Sipil untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan

ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas,

berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh tim penguji kesehatan dinyatakan

cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat

karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat

menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan kenaikan pangkat pengabdian berlaku

terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena

dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, dan

diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan Kepegawaian Negara atas

usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menetapkan

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil

sekaligus pemberian kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun. Pegawai Negeri Sipil

yang dinyatakan cacat dalam dan karena dinas dan tidak dapat dipekerjakan lagi

dalam semua jabatan negeri diberikan pensiun sebesar yang tertinggi bagi PNS

sebesar 75 % dari dasar pensiun (gaji pokok) dan disamping itu diberikan

tunjangan cacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

54

Terkait dengan besarnya tunjangan cacat, telah diatur sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, yaitu :

70% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: penglihatan pada kedua belah

mata; atau pendengaran pada kedua belah telinga; atau kedua belah kaki dari

pangkal paha atau dari lutut kebawah.

50% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: lengan dari sendi bahu

kebawah; atau kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.

40% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: lengan dari atau dari atas siku

kebawah; atau sebelah kaki dari pangkal paha.

30% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: penglihatan dari sebelah

mata; atau pendengaran dari sebelah telinga; atau tangan dari atau dari atas

pergelangan kebawah; atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah.

Dalam hal terjadi beberapa cacat sebagaimana dimaksud maka besarnya

tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap cacat,

dengan ketentuan paling tinggi 100% dari gaji pokok .

G. Mutasi Jabatan

Didepan telah diuraikan tentang berbagai macam jenis mutasi dan

bagaimana melakukan persiapan untuk melaksanakan ketentuan mutasi tersebut

dengan menyiapkan berbagai persyaratannya. Disamping kepada peserta diklat

dibawah bantuan fasilitator diminta untuk menggali lebih lengkap tentang

pengertian-pengertian mutasi ini dengan persyaratannya dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam hal pelaksanaan mutasi jabatan, menunggu petunjuk teknis lebih

lanjut tentang peraturan yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam

jabatan dengan berlakunya Undang-undang ASN. Namun demikian dapat

disampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan mutasi jabatan

antara lain sebagai berikut :

1. Menyiapkan terlebih dahulu daftar jabatan yang lowong

2. Menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat administrasi untuk diangkat

dalam jabatan

55

3. Menyiapkan bahan-bahan untuk siding Baperjakat

4. Menyiapkan surat permohonan menjadi saksi/dan atau rohaniwan

5. Menyiapkan SPMT/SPMJ/SPP/SPMMDJ

6. Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional

7. Menyiapkan naskah pemberitahuan/ peringatan kepada pejabat fungsional.

H. Mutasi Perpindahan PNS

Dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan demi

kepentingan dinas, maka kepadanya dapat dilakukan Perpindahan baik antar

Instansi/antar daerah provinsi/antar daerah kabupaten kota maupun antara

Intansi/Daerah Provinsi/Kab/kota. Dalam pelaksanaanya diatur dalam ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang

Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal

yang demikian maka isi yang menjadi pedomannya adalah tentang wewenang

pemindahan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, disamping ketentuan

internal masing-masing yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Dalam pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil maka hal-hal yang

perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa permohonan perpindahan pegawai

2. Menyiapkan usul perpindahan pegawai

3. Memeriksa naskah keputusan pegawai

I. Mutasi Diklat

Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalankan masa percobaan dapat

diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu

dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa percobaan tersebut

dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon pegawai negeri

sipil;

Masa percobaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 64 angka

(1) UU ASN dilakukan selama 1 (satu) tahun, melalui proses pendidikan dan

pelatihan teritegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan

56

motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan

bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Lebih lanjut dalam Pasal 70 antara lain dinyatakan bahwa setiap Pegawai

ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi lain

yang dilaksanakan antara melalui lain melalui pendidikan dan pelatihan,

seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi iniharus dievaluasi

oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam

pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

J. Mutasi Hukuman

Yang dimaksud Hukuman adalah Hukuman disiplin yaitu hukuman yang

dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS yaitu tidak

menghindari larangan dan tidak mentaati kewajiban sebagaimana diatur dalam

Peraturan Disiplin. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan

yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban

tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang " Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Dalam Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil diatur ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Kewajiban,

2. Larangan,

3. Hukuman disiplin,

4. Pejabat yang berwenang menghukum,

5. Penjatuhan hukuman disiplin,

6. Keberatan atas hukuman disiplin,

7. Berlakunya keputusan hukuman disiplin.

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara

tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan paling

lambat 7 hari kerja sebelum pemeriksaan. Sebelum PNS dijatuhi hukuman

disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang

diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup

57

dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan

sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan

PNS yang diperiksa. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia

menandatangani berita acara pemeriksaan , berita acara pemeriksaan tersebut

tetap dijadikan sebagai dasaruntuk menjatuhkan hukuman disiplin. PNS yang

diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan tersebut. Dalam

keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa

pelanggaran disiplin,terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman

disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat

yang berwenang menghukum, disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang

berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang

bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau

pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya

disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Penyampaian keputusan hukuman

disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan

ditetapkan.

Kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan kesempatan untuk

mengajukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga

melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif

tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat

pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Dokumen keputusan

hukuman disiplin tersebutdigunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam

pembinaan PNS yang bersangkutan.

58

Disamping jenis-jenis mutasi seperti telah diuraikan dimuka, dalam

sistem kepegawaian dikenal juga mutasi pendidikan, mutasi penghargaan,

mutasi pindah wilayah kerja, mutasi pemberhentian, mutasi pindah instansi,dan

mutasi berita acara pengambilan sumpah/janji PNS.

K. Mutasi Lain-lain

Dalam pengertian mutasi lain-lain ini termasuk perbaikan-perbaikan dari

keputusan mutasi bilamana terjad kesalahan.

Mutasi lain-lain juga termasuk didalamnya antara lain adalah :

1. Mutasi Keluarga

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil

berhak jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ duda Pegawai

menyatakan antara lain Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai

pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat

pemberhentiannya sebagai pegawai negeri.

Pensiun dimaksud disamping diberikan kepada PNS yang

bersangkutan, juga diberikan kepada Janda/Duda PNS yang meninggal dunia/

tewas. Untuk keperluan tersebut maka setiap perubahan susunan keluarga

Pegawai harus disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara

untuk dilakukan pencatatan .

Dalam pelaksanaan mutasi keluarga ini hal-hal yang perlu dilakukan antara

lain adalah sebagai berikut :

a. Mengesahkan/ mencatat mutasi keluarga

b. Pengelolaan data mutasi keluarga

2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan berpedoman pada peraturan

yang ada dengan prinsip pelaksanaanya berdasarkan mengutamakan pada

prioritas kepangkatan,jabatan,masa kerja,pendidikan,usia.

59

Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah :

a. Mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian

b. Menyusun daftar urut kepangkatan

c. Mengumumkan daftar urut kepangkatan

d. Mengelola jika terjadi keberatan

e. Menyempurnakan daftar urut kepangkatan yang sudah tidak terdapat

keberatan dari pegawai.

3. Mutasi Peninjauan Masa Kerja Kerja

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang memiliki pengalaman kerja pada pemerintah/swasta yang berbadan

hukum yang belum di perhitungkan sebagai masa kerja golongan dapat

ditinjau/diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

(PNS).

Syarat-syarat :

a. Status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Pegawai Negeri Sipil

(PNS).

b. Melampirkan fotocopi Karpeg.

c. Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh dari pemerintah

diperhitungkan penuh, sedangkan pengalaman kerja yang diperoleh dari

swasta diperhitungkan 1/2 (satu per dua) sebanyak-banyaknya 8 tahun.

d. Daftar Riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan.

e. Salinan Sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dapat digunakan pada saat

bekerja dipemerintah/swasta.

f. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS).

g. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai

bukti pengalaman kerja yang diperoleh.

h. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.

i. Pengalaman kerja yang didapat dari Swasta yang dapat diperhitungkan

menjadi masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari

swasta yang berbadan hukum.

j. Pengalaman kerja tersebut didapat secara terus menerus tanpa terputus.

60

Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja

golongan gaji adalah pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan dengan

surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan belum pernah

diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji. Peninjauan Masa Kerja

yang diperoleh dari Masa Bakti Veteran dan masa kerja sebagai penghargaan

dalam perjuangan.

Persyaratan :

a. Status sebagai CPNS/PNS.

b. CPNS/PNS yang bersangkutan dinyatakan sebagai pejuang bagi Negara

Republik Indonesia

c. Bagi masa bakti veteran yang diajukan untuk diperhitungkan 2 kali, hanya

dapat diperhitungkan apabila telah melalui Heregestrasi yang dilakukan

Baminvet/Pucatsatnas.

d. Masa bakti yang dapat diperhitungkan 2 kali : Masa bakti veteran

perjuangan kemerdekaan antara tanggal 17 Agustus 1945 s.d 27 Desember

1949 (maksimal 4 thn 4 bln x 2 = 8 thn 8 bln) .

Masa perjuangan integrasi dan selama menjadi pegawai pada

Pemerintah sementara Timor Timur yaitu pada mulai tanggal 1 Juli 1974 s.d

31 Juli 1976 (maksimal 2 thn 3 bln x 2 = 4 thn 6 bln

Dalam pelaksanaan mutasi peninjauan masa kerja maka hal-hal yang perlu

diperhatikan antara lain adalah :

a. Menyiapkan usul pmk

b. Memeriksa usul pmk

c. Memeriksa dan menandatangani usul pmk

d. Menyiapkan surat keputusan sebagai realisasi atas usul pmk yang

disetujui

61

L. Rangkuman

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai,

karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan

tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi

kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian

pekerjaan (job description) yang dibebankan kepadanya.

Layaknya setiap pengambil keputusan dalam suatu organisasi setiap

Surat Keputusan mengenai mutasi ini diluncurkan, pasti telah melalui proses

yang tidak bisa dibilang singkat. Mulai dari pembentukan pola mutasi,

pemilihan calon-calon yang tepat untuk menduduki suatu jabatan, penentuan

atau seleksi dari para calon terpilih tersebut, pertimbangan rekomendasi bagi

calon yang bersangkutan dan masih banyak kegiatan lain yang tentunya telah

banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga dari para konseptor, pengambil

keputusan, maupun pihak-pihak yang terkait dengan mutasi ini.

62

DAFTAR PUSTAKA

Syafie, Inu Kencana, Birokrasi Pemerintah Indonesia, Mandar Maju, Bandung –

2004.

Kusnadi, dkk, Pengantar Manajemen, Konseptual dan Perilaku, Universitas

Brawijaya, Malang 2002.

Makmur, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Patologi dan Terapinya, Refika

Aditama, Jakarta, 2007.

UU No.11 Tahun 1969.

UU No.5 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17

Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Peraturan Kepala BKN No.18 Tahun 2011

MUTASI KEPEGAWAIAN - · PDF filekonsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin -...

Documents

Transcript of MUTASI KEPEGAWAIAN - · PDF filekonsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin -...