Mutasi
Click here to load reader
-
Upload
widi-toss-muda-purwodadi -
Category
Documents
-
view
475 -
download
2
description
Transcript of Mutasi
1
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2010
TENTANG
PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban
Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan profesionalisme,
pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan
Dinas Pendidikan, diperlukan adanya perencanaan, pemerataan,
penyebaran, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
formal.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf
b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan
tentang Pemindahan dan Penempatan Tugas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Formal.
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomo 13 Tahun 2007 tentang
Standar Kepala Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam
Kerja Bagi Para Pegawai;
15. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pendelegasian
Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2008 tentang Penempatan dan
Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional.
17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk
Sekolah;
3
18. Peraturan Gubernur Nomor 134 tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaiamana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2009;
19. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja
Daerah.
20. Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Kinerja Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMINDAHAN
DAN PENEMPATAN TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
3. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Suku Dinas
Pendidikan Menengah di lima wilayah Kota Administrasi dan Suku
Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota
Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota
Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Seksi Dinas Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan
Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai
yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh pemerintah atau
pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Tenaga kependidikan adalah PNS yang bertugas pada satuan
pendidikan formal selain pendidik.
4
8. Pendidik adalah guru PNS yang bertugas pada satuan pendidikan
formal.
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan baik yang
menyelenggarakan Taman Kanak - kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Luar Biasa (PLB)
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan.
BAB II
PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TUGAS
Pasal 2
(1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan antar
kota/kabupaten, antar kecamatan, maupun antar satuan pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Penempatan dan pemindahan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan
bertujuan antara lain untuk:
a. memenuhi kebutuhan satuan pendidikan formal;
b. mewujudkan dan meningkatkan kesegaran pendidik dan tenaga
kependidikan dalam pelaksanaan tugas;
c. meningkatkan pemerataan penugasan pendidik dan tenaga
kependidikan secara proporsional;
d. meningkatkan pelayanan satuan pendidikan formal.
5
BAB III
RUANG LINGKUP DAN MEKANISME
Pasal 4
Pengaturan penempatan dan pemindahan penugasan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam Peraturan ini meliputi seluruh jenjang satuan pendidikan
formal.
Pasal 5
Pemindahan dan penempatan tugas pendidik dan tenaga kependidikan
dilaksanakan sesuai dengan analisis kebutuhan pada satuan pendidikan
formal.
BAB IV
KEWENANGAN PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TUGAS
Pasal 6
(1) Kepala Dinas berwenang memindahkan dan menempatkan tugas
pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
(2) Kepala Dinas dapat mendelegasikan wewenang pemindahan dan
penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala
Suku Dinas.
(3) Kewenangan dan pendelagasian dalam hal penetapan pemindahan
dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
adalah sebagai berikut :
a. pemindahan dan penempatan tugas pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan antar wilayah kota
administrasi/kabupaten administrasi oleh Kepala Dinas;
b. pemindahan dan penempatan tugas pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan antar jenjang (satuan
pendidikan dasar dengan satuan pendidikan menengah) oleh
Kepala Dinas;
c. pemindahan dan penempatan tugas pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan dalam wilayah kota
administrasi/kabupaten administrasi oleh Kepala Suku Dinas dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
6
Pasal 7
(1) Pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan serta
perumusan formasi pemindahan dan penempatan tugas pendidik dan
tenaga kependidikan yang akan ditetapkan Kepala Dinas dilakukan oleh:
a. Bidang Tenaga Kependidikan untuk pendidik; dan
b. Sekretaris Dinas untuk tenaga kependidikan
(2) Pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan serta
perumusan formasi pemindahan dan penempatan tugas pendidik dan
tenaga kependidikan yang akan ditetapkan Kepala Suku Dinas
dilakukan oleh :
a. Seksi Tenaga Kependidikan untuk pendidik; dan
b. Subbagian Tata Usaha untuk tenaga kependidikan.
Pasal 8
(1) Pemindahan dan penempatan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (1) :
a. dalam rangka pemenuhan beban kerja pendidik dan tenaga
kependidikan diusulkan oleh Kepala Suku Dinas; dan
b. dalam rangka pembinaan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan
Kepala Suku Dinas;
(2) Pemindahan dan penempatan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (2) :
a. dalam rangka pemenuhan beban kerja pendidik dan tenaga
kependidikan diusulkan oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan
Kecamatan; dan
b. dalam rangka pembinaan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan
Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan;
7
Pasal 9
(1) Pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
dapat dilakukan setelah memiliki masa tugas minimal 4 (empat) tahun
di satuan pendidikan, kecuali atas permintaan pendidik dan tenaga
kependidikan yang bersangkutan.
(2) Pemindahan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang
memiliki masa tugas kurang dari 4 (empat) tahun di satuan pendidikan
dalam rangka :
a. pembinaan;
b. pengembangan profesionalisme;
c. pemerataan pelayanan; dan
d. peningkatan mutu pendidikan.
Pasal 10
(1) Pemindahan dan penempatan tugas pendidik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 perlu mempertimbangkan hal –hal sebagai berikut :
a. kompetensi paedagodik;
b. kompetensi kepribadian;
c. kompetensi professional; dan
d. kompetensi sosial.
(2) Pemindahan dan penempatan tugas tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 perlu mempertimbangkan hal –
hal sebagai berikut :
a. kompetensi kepribadian;
b. kompetensi sosial;
c. kompetensi teknis;dan
d. kompetensi managerial.
(3) Pelaksanaan pemindahan dan penempatan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah apabila surat
penetapan pemindahan dan penempatan tugas tersebut telah ditanda
tangani oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan kepada yang
bersangkutan.
8
Pasal 11
Surat Keputusan pemindahan dan penempatan disampaikan kepada instansi
yang terkait oleh petugas sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB V
SANKSI
Pasal 12
Terhadap kepala satuan pendidikan dan/atau pendidik dan tenaga
kependidikan yang menolak dan/atau tidak melaksanakan keputusan
penetapan penempatan dan pemindahan akan dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka seluruh Peraturan Kepala Dinas
yang mengatur Pemindahan dan Penempatan Tugas Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang diatur sebelum Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
lagi.
9
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2010
Tembusan :
1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Kesmas Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta;
7. Semua Walikota Administrasi Lima Wilayah dan Bupati Kab.Kepulauan Seribu;
8. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi
9. Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi
10. Para Kasudin Dikmen dan Dikdas Lima Wilayah dan Sudin Pendidikan
Kab.Kepulauan Seribu;
11. Para Kasi Dikdas dan Dikmen Kecamatan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd
Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd.
NIP 131 679 687