Kamis, 01 Agustus 2013 | 09:57 Perketat Pengurusan KTP bagi Pendatang Baru Sumber: Suara Pembaharuan

Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriyatna mengatakan, perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan masalah pelik yang kini dihadapi kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta.

Jakarta selama ini masih menjadi tujuan utama untuk mencari penghidupan yang layak, sehingga orang berduyun-duyun datang ke ibu kota negara ini.

Yayat dapat memaklumi karena sekitar 70 persen perputaran ekonomi ada di Jakarta. Sehingga apa yang dilakukan atau dikerjakan di Jakarta akan mudah menghasilkan uang. Sementara di kampung halaman, untuk menjadi petani saja sangat sulit karena lahan pertanian sudah dikuasai pemodal.

“Bekerja sebagai petani di pedesaan tidak lagi menarik. Selain karena harga hasil pertanian tidak lagi jelas saat musim panen, akses di pedesaan juga menjadi kendala. Hidup di pedesaan semakin susah. Mereka akhirnya datang ke Jakarta untuk mencoba peruntungan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/8).

Yayat menjelaskan, tugas dari pemprov DKI juga semakin berat. Bila Pemprov DKI gagal mempersiapkan tempat tinggal, maka akan semakin banyak kawasan kumuh. Bila gagal membenahi sarana transportasi publik maka kemacetan akan semakin parah, dan bila pengangguran semakin banyak kerawanan sosial akan semakin meningkat.

Sosiolog dari Universitas Islam (UIN) Jakarta, Musni Umar mengatakan, Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) selama ini yang dilakukan di Jakarta terbukti tidak efektif mencegah masuknya pendatang baru.

“Pemprov DKI lebih baik memperketat pemberian admisnistrasi kependudukan seperti KTP bagi pendatang baru. Kalau tidak memiliki keterampilan dan pendidikan tinggi KTP lebih baik tidak diberikan,” katanya.

Saat mudik lebaran tahun ini, kata Musni, harus dijadikan momentum bagi Pemprov DKI untuk mensosialisasikan bahwa Jakarta sudah padat. Para pemudik juga harus ditekankan agar tidak membawa keluarga mereka lagi ke Jakarta.

“Kedatangan mereka akan menambah kerawanan sosial. Di Jakarta masih banyak pengangguran dan lapangan kerja sangat terbatas. Ini perlu disampaikan ke publik melalui media massa maupun para pemudik,” ucapnya.

Musni menekankan, pemerintah menumbuhkan ekonomi di daerah asal. Selain kerja sama antar pemerintah daerah asal pendatang baru perlu diintensifkan, pemerintah pusat menjembatani hal ini.

Daya tampung kota Jakarta sudah melebihi kapasitas. Saat ini jumlah penduduk Jakarta rata-rata per kilometer persegi 13-15 ribu jiwa. Artinya dalam satu meter persegi jumlah penduduk mencapai 15 orang.

Menurut RT RW DKI Jakarta 2030, jumlah penduduk yang direkomendasikan hanya 12 juta jiwa. Sekarang ini sudah mencapai 10 juta.

“Dengan 10 juta penduduk Jakarta tiap hari sudah macet. Jakarta sudah tidak enak untuk dinikmati. Saya tidak tahu lagi bagaimana orang tinggal di Jakarta kalau bertambah 2 juta penduduk lagi,” tambah Yayat.