Muslim Minoritas

5/17/2018 Muslim Minoritas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/muslim-minoritas 1/11

Bah 3 Minoritas Muslim Di Filipina,Thailand, dan Myanmar:

Masalab Diskriminasi Sosial Budaya

Oleh: Sri Nuryanti

Kehidupan sosial budaya masyarakat di AsiaTenggara sebenarnya mewakili suatu karakter yang

unik, yang ditandai oleh adanya penghormatan atas nilal-nilai yang nyaris sama seperti kerukunan, harmoni dankekeluargaan. Prinsip-prinsip tersebut diatas diperkayaoleh adanya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari,yang bila dilihat secara umum akan memperHhatkankemiripan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu model



S8 PROBLEMATIKA MNDRTAS MUSLIM 01 ASIA TENG3ARA MASALAH CSKRMNASI SOSIAL BUDAYA S9

Konsekuensi atas persoalan yang dihadapi kelornpokminoritas tersebut bersinggungan dengan banyakpersoalan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Bab ini akan membahas konsekuensi dari sisi sosial

budaya yang di alami oleh kelompok minoritas muslim diAsia Tenggara, khususnya yang dialami oleh minoritasmuslim Rohingya-Burma; PaUani-Thailand dan Moro-Filipina.

Secara definiti f, kelompok minoritas dimengertisebagai suatu kelompok yang secara kuantitatifmerupakan kelompok yang kecil, yang kemudianbiasanya diikuti oleh lemahnya posisi tawar menawarmereka dengan kelompok mayoritas. Kecenderungan laindari kelompok minoritas ini adalah juga mendapatkanperlakuan yang diskriminatif dari pihak penguasa maupundari kelompok mayoritas.

Menjadi minoritas pada kebanyakan kasus,berasosiasi dengan pengalaman atas tindakan yangdiskriminatif. Kasus-kasus yang dialami oleh kelompokminoritas muslim di .Thailand,Myanmar dan Filipinamisalnya, merupakan persoalan yang mencuat lebihkarena persoalan dengan negara dan konflik· yangnarnpak merupakan konflik vertikal. Konfl ik vertikal inipadaawalnya dlsebabkan oleh adanya integritas danidentitas asll yang terganggu eksistensinya. Hal inimenjadi mengerucut ketika ada percampuran persoalanpolitik didalamnya. Apabila konflik ini meluas, padagilirannya akan mengakibatkan munculnya gerakan-

gerakan perlawanan dan gerakan separatis. .Dalam tinjauan teoritis, dengan meminjam analisis

Huntington mengenai 'Clashdvilization' yang padadasarnya mengatakan bahwa pola percampuran budayadan proses yang dibawa oleh kaum pendatang(Hizpanisasi, Pasifikasl, dan lain-lain), akan sedikitbanyak turut andil dalam bangunan kehidupan sosialbudaya masyarakat tersebut.

Konflik etnis juga dimungkinkan muncul ketikasecara geografis, kelompok-kelompok etnis tersebut

berada di daerah yang terbelakang. Dalam art ian ini,konflik etnis muncul ketika elemen struktural berbenturandengan persoalan yang dimunculkan oleh adanyaperbedaan lokaldan munculnya tuntutan nasionalisme

atas kelompok etnis tersebut.'Seperti yang sudah disinggung di bab pendahuluan,persoalan yang menimpa kelompok minoritas muslimdiMyanmar, Thailand dan Filipina, merupakan akumulasidari banyak persoalan. Meminjam analisis Gurr, bahwapersoa1an ket idak adilan ekonomi, lemahnya aksesterhadap politik, pembagian pendapatan yang tidakseimbang maupun persoalan untuk mempertahankanidentitas dari pembentukan identitas baru, merupakanperlakuan umum yang diterima oleh kebanyakankelompok rninontas."

Adapun karakteristik kelompok minoritas dimana

kelompok minoritas berbasis agama termasuk dalamsalah satu kategorinya, akan selalu mengalami dominasidari kelompok mayoritas karena kelompok minoritas inisubordinat dari kelompok mayoritas. Karena biasanyakelompok minoritas mempunyai identitas yang berbedadari kelompok mayoritas, dan karena adageneralisasiyang negatif atas perbedaan tersebut, rnaka kelompokminoritas akan selalu diiihat sebagai kelompok yang'terbelakang, rendah, dan tidak berdaya'."

Hubungan antara mayoritas dan minoritas inimenjadi memburuk ketika ada campur tangan elite yang

1 Lihat David Carment dan Patric James dalam The Internat ionalPolitics of EthnicConflict, pada http://www.carleton.ca/2 Uhat penjelasan Ted Robert Gurr dalam Minority at Risk: A GlobalView of Ethnopolitical Con"flicts(Washington DC: Institute of PeacePress, 1993), him. 38-403 Stanley Eitzen membahas persoalan kelompok minoritas ini dariberbagai pendekatan seperti misalnya dengan pendekatan adanyakemundurankultural; teori Bias, berdasarkan diskrlrninasl strukturalsampai rasisme institusional. Lihat D. Stanley Eitzen dan Maxine BacaZinn dalam In Confl ict and Order: Understanding Society, Fifth Edition,(Massachusetts: Allyn and Bacon, 1991), him. 266-280

http://www.carleton.ca/

http://www.carleton.ca/



MASALAH DSKRMNASI SOSIAL SUOAYA i _61

60FROBLEMATIKA MNORTAS MU5LIM 01 ASIA TENGGARA

-,

Kaum Muslim Rohingya dan kronik sosial budaya

Kaum muslim Rohingya di Myanmar mempunyaipengalaman pahit yang berkaitan dengan ketidak adilansosial budaya yang mereka terima selama bertahun-tahun. Ketidak adilan yang mereka rasakan meliputiperlakuan atas agama, suku dan posisi mereka sebagaikelompok minoritas. Pemerintah Myanmar yang sangatdiktator militeristis memberlakukan pembatasan-pembatasan pada kelompok agama tertentu dan bahkanmelakukan pengawasan yang ketat atas aktifitas gerakankelompok ini. Perlakuan yang tldak setara terhadapatrlbut kelompok minoritas ini, merupakan perlakuan yangblasa diterima. Senada dengan pendapat Yegar, padaintinya munculnya pertentangan antara pemerintah dan

rnasyarakat Myanmar pada umumri5;a··aengah-kelompokmuslim minoritas ini, sebagai akibat dari karakteristikyang berbeda dan tidak blsa disatukanantara adatkebiasaan orang Myanmar dengan budaya lslam."

Terhadap kelompok minoritas ini, pemerintah yang

berkuasa mernberlakukan larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu. Pemerintah melarang pembentukanperserikatan, melarang munculnya gerakan yangmempertanyakan tentang hak-hak buruh. Masyarakatdipekerjakan sebagai portir bagi kalangan militer. Tidakjarang, mereka ini memperoleh perlakuan kasar, dantidak berperikemanusiaan sehingga sakit dan kematianmerupakan hal yang Iekat dengan keseharian mereka.

Pemerintah juga sering mengumumkan adanyarelokasi penduduk minoritas itu dengan alasankearnanan. Hal ini seperti yang menimpa suku Shan(Siam), Kayah dan Karen. Pernah suatu waktu,

pemerintah memerintahkan penduduk di satuperkampungan muslim di dekat Moulmein untukmeninggalkan perkampungan yang mereka tempati dansekaligus menyerahkan tanah kepemilikannya kepadapemerintah. Hal ini menurut alasan pemerintah yangberkuasa, dikarenakan di tempat tersebut akan dibangun. perkantoran dan fasilitas pemerintah. Pemerintah dalamhal ini memberikan ganti rugi atas tanah yang merekatinggalkan. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakatprotes karena kompensasi atas tanah mereka diberikanterlalu sedikit,"

Secara umum sebenarnya . pemerintah

mencanangkan kebijakan untuk memberi kebebasankepada penduduk dalam menjalankan agama merekamasing-masing. Meskipun demikian, pada kenyataannya

berkuasa. Biasanya dengan alasan nasionalisasi ataskehidupan riegara yang bersangkutan, yang di beberapanegara diatur dalam hukum dan perundangan, minoritasmenjadi sernakln terjepit. Dengan alasan nasionalisasijuga, negara dengan kewenangannya mengeksploitasisumberdaya di daerah-daerah kelompok minoritas,bahkan disertai dengan penyerobotan dan pernaksaanatas hak asasi kelompok minoritas yang tinggal di daerahtersebut. Perlakuan ini, pada beberapa kasus tidak diikutioleh pengembalian yang layak, dari apa yang sudahdiambil dari daerah minoritas. Hal ini yang menyebabkanmunculnya perlawanan-perlawanan oleh kelompokminoritas.

Kelompok etnis terkondisikan memiliki identitasyang berbedadan mempunyai kecenderungan untukmempertahankan identitasnya tersebut. Kasus di

Thailand, Filipina dan Myanmar menunjukkan polasenada, bahwa kelompok minoritas di tiga negaratersebut mengalami tekanan untuk pembentukan identitasbaru, yang berbeda bahkan bertentangan denganidentitas mereka selama ini. Hal ini akan menjadi paparanutama dalam tulisan ini.

4 Lihat Moshe Yegar, The Muslims of Burma, dalam The Crescent in

the East, Islam in Asia Major , edited by Raphael Israeli (Curzon Press,1982).5 Data dikutip dari U.S Department of State,Myanmar Country Reporton Human Rights Practices for 1998 (Bureau of Democracy, HumanRights and Labor, February 26, 1999).



62 PROBLEMATIKA MNORTAS MUSLIM D ASIA TENo3ARA

MASALAH OSKRMNASI SOSIAL BuDAVA 63

pemerintah menerapkan banyak larangan terhadapkhususnya kelompok minoritas. Kitab suci AI Qur'an yangdlterjernahkan ke dalam bahasa lokal, tidak dapat diimporsecra legal. I jin untuk mendirikan masjid, sangat sulitdidapatkan. Hal ini belakangan diketahui berkaitan eratdengan rencana pemerintah untuk mendirikan bangunan

multiguna, yang peruntukannya dianggap akanmenggantikan fungsi masjid dan rumah peribadatan lain.Rencana pemerintah tersebut sebenarnya telahdiumumkan pada tahun 1997, meskipun sampaipertengahan 1999, rencana pembangunan bangunantersebut belum terealisasikan. Bangunan multigunatersebut akan menempati bekaskompleks pemakamanmasyarakat Budha, Kristen dan Islam di Ranqoon."

Dalam hal beperqian ke luar negeri untukmenjaJankanibadah haji misalnya, atau untuk menghadiripertemuan keagamaan dengan luar negeri sebenarnyadiperbolehkan. Namun demikian, pada kenyataannya,pembatasan, pengawasanyang ketat dan kesulitan lainmenghadang kelompok minoritas muslim ini. Contohkongkritnya adalah dengan pembatasan masa berlakunyavisa, sulitnya pengurusan paspor, dan kecurigaan atassegala kegiatan yang dilakukan oleh kelompok minoritasmuslim di dalam dan di luar neqeri."

Pemerintah yang bersifat diktator ini .jugarnernberlkan keharusan-keharusan yang kontroversialbagi sekelompok minoritas. Sebagai contohnya,pemerintah mengharuskan kelompok muslim minoritasuntuk turut membangun pagoda. Hal ini sesuai dengan

apa yang disebut pemerintah sebaqai 'dana sukarela'yang diterapkan kepada pemeluk Budha rnaupun nonBudha, termasuk Islam. Bagi kelornpok Islam, hal ini

menjadi preseden buruk atas keberadaannya, karenabagaimanapun 'dana sukarela' ini ironisnya merupaakansuatu hal yang diwajibkan. Apabila kaum muslim tidakmemberiknnya, maka ada konsekuensi lain yang harusditanggungnya.

Dalam pengaturannya soal organisasi keagamaan,pemerintah menerapkan suatu mekanisme bahwa setiaporganisasi keagamaan kelompok tersebut harusmendaftarakan diri di Menteri Dalam negeri dengantembusan ke Menteri Agama. Namun demikian, adapersoalan yang membuat geram adalah bahwa salah satudiantara organisasi tersebut, yang memeprolehkesempatan untuk membuka rekening bank, merekadiharuskan membuat tembusan ke Dewan GerejaMyanmar ketimbang ke Menteri Aqarna."

Kalau dilihat struktur masyarakat minoritasMyanmar, kelompok minoritas terkelompokkan seperti

dalam tabel berikut:

No Agama Dominasi Keberadaan/Suku1 Theravada Budha Shan (Siam), Mon (Khmer)

2 Kristen Kachin, Chin, Naga, Karen, Karenni

3 Hindu India, Tamil, Bengali

4 Islam Rohinqva di Arakan (pantai timur)

5 ChinaTradisional China

6 Aqarna lokal tradisional Didaerah pedesaan

Daftar panjang perlakuan yang tidak adil yangdilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, merupakanbukti dari tindakan diskriminatif atas kelompok minoritamuslim di Myanmar. Petugas keamanan misalnya,diperintahkan untuk memusnahkan masjid. Pemerintahjuga menyulut munculnya kerusuhan anti muslim yangterjadi tahun 1991, 1996, 1997 melalui berbagai bentuk

6 Lihat u.S Department of State, Annual Report on InternationalReligious Freedom for 1999:Myanmar, yang dikeluarkan oleh Bureaufor Democracy, Human Rights and Labor,Washington DC, September9, 19997 ibid.

8 Lihat laporan dalamU.S Department of State, Annual Report onInternational Religious Freedom for 1999:Myanmar (Bureau forDemocracy, Human rights and Labor, Washington DC. September 9,100Q\



64PRlBLEMATIKA MNORTAS MUSLIM 01 ASIA TENGGARA MASALAH DSKRMNASI SOSIAL EUDAYA 65

1. Pada tahun 1998, ada laporan yangmenyebutkan bahwa penduduk di Wuntho, didaerah Sagaing, berkewajiban membayarsejumlah uang untuk merenovasi pagoda. Bagiyang tidak bisa membayar, dikenakan denda 5hari kerja sukarela untuk membangun pagoda"tersebut.

2. Di Twantay, daerah Rangoon, pemerintahmengharuskan penduduk untuk menjagapagoda kuno Danoke. Penduduk boleh tidakmenjaga pagoda itu dengan catatan harusmenggantinya dengan sejumlah uang.

3. Oi Bogalay, daerah Irawaddy, pemerintahmemerintahkan penduduk untuk membangunjalan sepanjang 32 mil di antara desa Pe-Chaung dan Kadoneatau mencari penggantinyadengan menyewa orang yang tenaganyadihargai sekitar $10-$20 (5,000-10,000 kyat).Jalan ir u sebenarnya diperuntukkan bag;peziarah Budha atas perintah rahib Budha diPe-Chaung.

4. Kelompok Islam di daerah Maungdaw, di sekitarArakan, diperintahkan membngun pagoda diOail Fara. Seorang penduduk berkomentar

bahwa untuk keperluan tersebut, merekadiharuskan menyediakan setidaknya 10 orangpekerja setiap minggu.

5. Pemerintah juga melakukan penyensoranbahkan sampai pada tataran terminologi yangsudah dipergunakan oleh Iiteratur kitab-kitabagama Budha, untuk tidak dipergunakan oleh

kelompok lain dalam pembahasaan di kitab Injilmaupun AI Qur'an.Hal ini menurut merekadiyakini bahwa terminologi tersebut hanyasesuai dan boleh dipergunakan oleh agamaBudha.

6. Pemerintah melarang kaum muslim memasukimiliter atau kepada kaum muslim yangberkeinginan meningkatkan posisi jabatannyamelampaui jabatan perwira menengah,pemerintah yang berkuasa akan mengajakmereka ini berubah agama ke agama Budha.

7. Dalam pengurusan kewarga negaraan,pemerintah juga berlaku tidak adi!. Pemerintahyang berkuasa tidak mengakui status kewarganegaraan kaum Rohingya yang nenekmoyangnya tidak tinggal di negara tersebutpada kurunwaktu koloni Inggris.

Rentetan peristiwa yang disebut terakhirmenyebabkan pada tahun 1991, ada puluhan ribu kaumRohingya, konon sekitar tiga ratusan ribu, meninggalkanArakan pergi ke Bangladesh, setelah ada peristiwakerusuhan anti muslim, meskipun kaum Rohingya ini tidakterbukti terlibat dalam pemberontakan melawanpemerintah. Pengungsi muslim ini yang masih tinggal dikamp-kamp pengungsian di Bangladesh, pada tahun1999 menolak untuk kembali ke Myanmar karena merekatakut adanya penyiksaan, pelanggaran hak asasimanusia, bahkan penganiayaan yang diakibatkan

persoalan agama.Ketika pada tahun 1997, kerusuhan anti muslim

meletus, pemerintah dianggap cukup melindungikeselamatan penduduk yang beragama Islam, namunpemerintah tidak melindungi bisnis atau tempat-tempatyang dimiliki oleh orang Islam. Pada pertengahan bulanMaret sampaai April, ada sekitar 40 masjid hancur.Kerusuhan ini konon setidaknya dipicu oleh upayapemerkosaan seorang gadis muda beragama Budha

tulisan yang disirkulasikan dengan luas oleh ormas-ormasyang didukung oleh pemerintah. Data berikut akanmemperpanjang daftar perlakuan diskriminatif pemerintahyang berkuasa kepada kelompok MuslimdiMyanmar,"

9 Ibid.



66PROBLEMATIKA MNORTAS MUSLIM 01 ASIA TENGGARA

MASALAH DISKRIMNASI SOSIAL BUDAYA

67

yang dilakukakn oleh dua orang lelaki muslim diMandalay pada tanggal 15 Maret 1997. Menurutpendapat kalangan Islam yang termuat dalam leaflet ya~gdisebarkan pada bulan.Mei 1997, hal tersebut senqajadimunculkan olehkalanqan militer dan dlpakal sebagai

'kambing hitam' untuk mengalihkan kemarahanpara rahibBudha sehubungan dengan pengotoran lambang MahaMyatmuni Budha oleh kalanganmlliter.'? ..

Laporan lain yang dlperoleh dari National CoalitionGovernment of the Union of Burma (NCGUB) dan HumanRights Documentation Unit (HRDU), menyebutkan bahwaketika terjadi penyerangan terhadap KNU pada bulanPebruari 1997, militer juga mentargetkan untukmenyerang kelompok muslim di Karen, mem?akarsekolah Islam dan masjid, menggusur empat nbuanmuslim dari 4 desa di Kya-ein-seik-kyi dan membunuhdua laki-laki muslim di Kyo Ta dengan sadistis. Tentara

juga dilaporkan telah merusak masjld-masjld di enamdesa dan meleburkan 7 masjid d iDooplaya. . .

NCGUB/HRDU juga melaporkan bahwa di tahun1998 menurut pengungsi muslim yang tinggal di kamp:kamp di Thailand, sering tidak mengijinkan p.engungslKaren itu untuk kembali ke Myanmar kecuah merekaterlebih dahulu berpindah menjadi pemeluk agamaBudha.

Meskipun pemerintah dianggap memberikankontribusi dalarn menyelamatkan kelompok muslim dalamkerusuhan anti muslim di daerah Arakan pada tahun1991 di Shan dan Rangoon di tahun 1996, dan diseluruhnega~ayang meletus pada tahun 1997, pemerintah mili~erdianggap telah menyebarkan kebencian t~rhadap musln!lyang kebanyakan terdiri dari keturun~~India dan B~ngah.

Di bawah pemerintahan rnlltter yang dlktator,Myanmar dibawa ke dalam suatu kondi~i yang rentankonflik, yang dipicu dari beberapa hal, balk ya.ng~e.rup~perlakuan dan kebijakan pemerintah yang diskrlrninatlf

terhadap kelornpok minoritas, khususnya yang secaramasif dialami oleh kaum muslim Myanmar, yng secarasupresif dilakukan oleh aparat militer, maupun yangsecara legitimatif dilakukan oleh kelompok yangberasosiasi dengan kekuasaan, seperti yang dilakukandengan atas nama mayoritas Budha, maupun disebagianhal dengan atas nama Kristen.

Keprihatinan atas kasus yang menimpa kaummuslim di Myanmar ini muncul dari banyak pihak,meskipun kebanyaakan dicetuskan oleh kelompok Islamdi negara Asia Tenggara yang lain. Menurut pendapatdari seorang kolumnis di Saudi Arabia, yang mengataknbahwa kurangnya perhatian dunia atas kasus yangmenimpa kaum muslim Burm yang sudan sedemikianakut ini, diakibatkan oleh kurangnya Iiputan mediarnasa."

Dominasi militer dlam pemerintahan Myanmarternyata membawa dampak negatif yang tidak sedikit.Meskipun dari Undang-undangMyanmar pasal 12 danpasal 147 menjamin kesetaraan dalam hukum tanpamelihat seal ras, agama, status maupun jenis kelamin,pada kenyataannya di Myanmar telah terjadi pelanggaranbesar-besaran atas kesetaraaan itu. Hal itu yang.khususnya menimpa kalangan muslim Myanmar sepertidicontohkanoleh kasus harus diserahkannya tanah danharta kaum muslim untuk kepentingan yang mengatasnarnakan 'negara', atau pun dalam bentuk lain berupasupresi untuk melakukan kerja paksa, menyerahkan

pungutan secara paksa dan penyerobotan hak-hak lainyang rata-rata mengatas namakan kepentingan 'negara'.Bahkan dengan alasan menyambut Tahun KunjunganWisata Myanmar 1996', banyak tempat bersejarah,tempat peribadatan kelompok minoritas dan tempat-tempat yang asosiat if dengan kelompok minoritas, di

10op.cit

11Salahaddeen, Mohamed, MuslimPlight and Islamic Media Ignoranceof Myanmar, AI Madlna, Jeddah, Saudi Arabia, dalamhttp://www.arab.nett

http://www.arab.nett/




68

PROBLEMATIKA MNORTAS MuSLI..... 01 ASIA TI<NGGARA MASALAH OSKRMNASI SOSIAL BUOAYA69

gusur dan 'dibersihkan'. Termasuk komplek pemakamankaum muslim di Loikaw, juga 'dibersihkan' karena

mengganggu keindahan dan dianggap merusak nuansa

'Tahun Kunjungan Wisata Myanmar 1996'.12Pola-pola diskriminasi sosial budaya yang dialami

oleh kelompok minoritas muslim di Myanmar itulah yang

pada gilirannya menimbulkan perlawanan, meskipun

dalam bentuk yang masih defensif yang berupa protesdan penolakan terlibat secara intens dlam kegiatan, ' atau

menghindar dengan melakukan migrasi ke Bangladeshrnisalnya. Pola sepert i ini mungkin berbeda dari pola yang

ditunjukkan oleh kelornpok minoritas di negara lain.

3. Yang beragama Islam dan menggunakan

bahasa Melayu, tinggal di Pattani, Yala,Narathiwat dan Satun.

1. Yang beragama' Budha dan menggunakanbahasa Thailand, tinggal hampir diseluruh

daerah Thailand.2. Yang beragama Islam dan menggunakan

bahasa Thailand, tinggal di Bangkok.

Masing-masing pengelompokan itu mempunyai implikasiyang berbeda atas persoalan mayoritas-minoritas diThailand. Kelompok pertama, menduduki posisimayoritas, beserta kecenderungan umumnya yangmenyangkut dominasi dan kekuasaan. Kelompok keduamempunyai identitas yang merupakan bentukan daripengadopsian dari berbagai peri laku, kebiasaan dan nilai

umum yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Budha.

Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan yang

teratur. Oleh karena itu, nilai akulturasi dari kelompokkedua ini tinggi. 13

Kelompcik ketiga, tetap menjaga identitas aslinya

karena agama dan mekanisme internal kelompok yaitu

adanya kepemilikan bersama atas nenek moyang yangketurunan bangsa Melayu. Karena merasa menjadi

bagian dari bangsa Melayu inilah, mereka menolak idepembauran poli tik dan akulturasi budaya. Orang Thailand

Islam yang berbahasa Melayu mengidentikkan dirinya

dengan orang Islam Malaysia dan terkonsentrasi di suatu

daerah, sehingga mereka menjaga jarak sosial dan

mengisolasikan diri dari pemeluk Budha, bahkan dengan

pemeluk Islam yang berbahasa Thailand. Hal ini

dimungkinkan juga karena kelompokini jarak menjalinhubungan dengan pemeluk Budha."

. .Pola me~gisol.asikan diri ini membuat kelompok

minorltas muslim di daerah selatan Thailand menjadi'kelom~ok .di luar si7 tem', da.n menganggap negaranyatelah diperlntah oleh orang asinq'. Oleh sebab itu, upaya-

upaya yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan

prosespengintegrasian ke dalam budaya Thai, bagi

Kaum Muslim Patani: antara diskriminasi dan

akomodasi

Berdasarkan sensus tahun 1992, komposisi pendudukThailand bardasarkan agama terdiri dari pemeluk Budha

(93,47 %), Islam (3,96 %), Kristen (0,52 %), Hindu danSikh· (0,01 %), sisanya tidak tarldentifikasikan. Dari

, -kelompok Islam, 81 % nya tingga'I' di daerah selatan

(Patani, Yala, Narathiwat, Satun), 19 % nya tinggal diBangkok. Yang tinggal di daerah selatan tersebut,menggunakan bahasa Melayu sebaqai bahasa .

pengantar.Apabila dilihat', dari komposisi berdasarkan

penggunaan bahasa dan agama, maka Thailand dapat

dikeJompokkan kedalam tiga kelompok besar yaitu:

12Disarikandariberbagaisumber.

13 ~ihat Louis Golomb, An Anthropology of Curing in Mul tiethnicThailand (Boardof Trusteesof the Universityof Illinois 1985).14 Ibid '























































































70FROBLEMATIKA MNORTAS MUSLIM 01 ASIA TENGGARA

MASALAH DSKRMNASI SOSIAL BUDAYA 71

kelompok minoritas muslim inl dianggap sebagai

ancaman yang ekspansif.Tampaknya pemerintah menyadari bahwa dengan

aiasan bahwa kelompok muslim dianggap ancamantersendir i bagi eksistensi pemerintah Thailand, maka

dilakukan berbagai upaya antara lain denga~penempatan pejabat mili ter yang beragama Islam diwilayah selatan, adanya wakil di parlemen dari kalang~nIslam dan pemberian beasiswa bagi kalangan muslimoleh pemerintah. Dalam pandangan..kelomp~k .muslimPatani ketika Surin Pitsuwan terpliih menjadl salahseora~g Menteri, posisinya dianggap sebagai b~gian dar~upaya menjinakkan keinginan kelompok muslim Pataniagar jangan sampai muncul keing~nan u.ntukmemberontak. Kemudian dalam soal pemberranbeaslswakepada kalangan pemuda muslim, lebih cenderungdianggap sebagai bagian dari upaya mendekatkan

hubungan antara kelompok muslim dengan pemerint~h.Hal ini berawal dari asumsi bahwa dengan pemberranbeasiswa ini, pemerintah mempunyai legitimasi untukmensosialisasikan budaya dan nilai-nilai Thai, yang bagikalangan muslim Patani merupakan suatu yangdihindari.15

Kedekatan kelompok minoritas di Thailand selatandengan bangsa Melayu memicu persoalan tersendir i.'Klaim kedekatan' yang lebih lekat dengan bangsa Melayudibandingkan dengan bangsa Thai ini diartikan sebagaiketidaksetiaan kelompok muslim di Thailand selatanterhadap negara. Hal ini antara lain berakibat padameluasnya perlakuan diskriminatif terhadap kelompokminoritas Islam.

Dalam pandangan Thomas, kedekatan denganMelayu ini selain karena faktor sejarah. juga komunika~idi media didominasi oleh penggunaan bahasa Thai,dengan fokus berita yang mendukung kepentingan orang

Thai-Budha dan penduduk China. Hal ini menyebabkanmasyarakat muslim di Thailand lebih mengaridalkansiaran dari Malaysia yang berbahasaMetayu."

Lebih lanjut menurut analisa Hilmy, perlakuandiskriminati f terhadap kelompok minoritas Islam ini

sebagai bukti pergulatan identitas yang tidak selesaiantara identitas kultural dan identitas religius. Pergulatanini tidak akan begitu saja usai meskipun ada campurtangan penguasa. Justru ketika penguasa turut campurkedalamnya, persoalannya menjadi semakin rumitdengan pemunculan dimensi baru yaitu persoalan potltik.Pergulatan identitas berdimensi religio kultural ini hanyaakan mereda dengan adanya pemahaman dari keduabelah plhak."

Diskriminasi sosial budaya yang dialami olehkelompok minoritas di Thailand bagian selatan ini adadalam bentuk rendahnya soal pendidikan, pengisian

jabatan, kesempatan bekerja, sampai ke tingkat kebijakandalam hal pengenalan sekolah sekuler. Oi lihat dari tabelberikut, akan tampak kecenderungan berbedaan struktursosial di tiga kelompok besar masyarakat di Thailand."

15Wawancara dengan pengurus PEMIPTI, di Yogyakarta (Desember

2000).

16 Lihat M. Ladd.Thomas, The Thai Muslims, dalam The Crescent inthe East, Islam in Asia Major, edited by Raphael Israeli (USA:CurzonPress, 1982).17 Masdar Hilmy, Minoritas Muslim di As ia Tenggara Oi TengahPergumulan Identitas. dan Oilema fntegras i, makalah yangdisampaikan pada Diskusi terbatas " Minor itas Muslim di ASiaTenggara" di lAIN Sunan Ampel (Surabaya, 6 Juli 2000).18 John Knodel pada http://demog.berkeley-edu/

















































































http://demog.berkeley-edu/




72PROBI-EMATIKA MNORTAS MUSI-IM D ASIA TENGGARA

MASALAH DSKRJMNASI SCSIA-I.. BUDAYA

73

No Isu pokok Thai-Budhaw Thai-Muslim· Melayu-Muslim*

1 Lokasi Daerah Semi perkotaan Pedesaan

perkotaan (wilayah selatan)_

2 Penyebaran Pada sebagi an Daerah Selatan Daerah paling

penduduk besar daerah dan Tengah selatan

(p_erbatasan }_

3 Status sosial Tinggi Sedang Rendah

ekonomi

4 Pendidikan Menengah dan Menengah Dasar

Tinggi

5 Jabatan Pegawai dan Tenaga penjual, Pe1ani atau tidak

petani petani beke~a

..Berdasarkan pengelompokan dalam penggunaan bahasa dan agama

mahasiswa ~uslim, ~ang belajar di luar negeri, karenadengan ke~IJakan iru berarti mahasiswa muslim harus

mengadops~ budaya Thailand (Siam) yang berarti jugarnenqadopst unsur-unsur agama Budha,20

, Hal tersebut diatas, harus dipahami sebagai akibatda,n proses, pengaku~n ident itas nasional Thai land yangselak kerajaan Thailand berdiri yang diakui adalahadanya trinitas (lak thaI) yang terdiri dari bangsa Thailand,beragama Budha dan kekuasaan Raja, Di luar dari tigaunsur itu, tidak dianqqap signifikan dalam kekuasaan. maupun dalam penentuan kebijakan .

Perlakuan diskriminatif lain adalah kelompok

minoritas Islam diharuskan mendaftarkan organisasinya,

termasuk untuk mengadakan pertemuan di tempat-tempatumum. Hal ini dipahami sebagai hal-hal yang mempersulit

gerakan kelornpok minor itas. Hal lain lagi adalah adanya

eksplorasi tambangdi daerah selatan yang dihunipenduduk Islam, sementara kebanyakan penduduknya

berprofesi sebagai petani. Oi satu sisi , daerah selatan itu

juga sebenarnya lebih potensial sebagai daerah bagiperkebunan karet dan kelapa. Ini merupakan slsi lainpendiskrirninaslan dalam memperoleh kesempatan dalampencaharian.

Persoalan Siamisasi, yaitu semacampenyeragaman atas beberapa unsur, diupayakan

dilaksanakan di seluruh Thailand dengan alasan untuk

mencegah munculnya regionalisme yang mengarah ke

pembentukan tr ibalisme. Siamisasi inilah yang dianggap

~en~epak. keberadaan identitas lokal, khususnyaidentltas keislarnan kelompok minoritas muslim. Siamisasi

ini secara. administratif diwujudkan dalam bentuk

pemb~rlakuan formul ir-formul ir yang kebanyakan hanya

tersedia dalam bahasa Thailand. Hal ini sedikit banyak

menyul itkan khususnya bagi kalangan musl im yang t idak

Oalam hal per lakuan yang diskr iminati f, kelompok

minoritas muslim ini mengalami beberapa hal, misalnyaketika pemerintah menerapkan kebijakan mengenalkansekolah sekuler di daerah muslim yang berbahasa

Melayu (Thailand ujung bag ian selatan). Hal ini berartiada pemaksaan kebijakan, meskipun sebenarnyapemerintah juga masih memberikan ij in kepada sekolah-

sekolah Islam swasta di daerah selatan untukmengajarkan bahasa Melayu atau Arab, agama Islam dan

sejarah lokal." Meskipun demikian, karena kebijakan inimerupakan program pemerintah jangka panjang dan

diterapkan juga di seluruh daerah, program ini diterima

sebagai suatu pemaksaan kebi jakan. Apalagi, di satu sisi ,

wilayah bag ian selatan Thailand diklaim sebagai 'wilayah'muslim.

Kebi jakan lain yang berkenaan dengan pendidikan

adalah diwajibkannya para pemuda Thailand yangmenuntut ilmu di luar negeri untuk mengabdi di sekolah-

sekolah pemerintah minimal selama setahun, blla merekakembali ke Thai land sebelum ijazah yang diperolehnya di

luar negeri terse but di akui dan dianggap sah. Oalampandangan kelornpok muslim, kebijakan ini merupakan

pola pemaksaan dan pengebirian atas independensi

19 Lihat Erik Cohen,Socio Cultural Change in Thailand, 1991 padahttp://www.leeds.ac.uk!

20

Wawancara dengan pengurus tahun 2000-2001 Persatuanmahasiswa Islam Pathani, Thailand dl Indonesia (PEMIPTI)Yogyakarta, di Yogyakarta (Desember 2000).




































































































http://www.leeds.ac./

http://www.leeds.ac./



74 PROBLEMATKA MNORTAS MUSLIM 01 ASIA TEN3GARA MASALAH DSKRMNASI SCSIAL BUDAYA

7S

menggunakan bahasa Thailand, karena untuk keperluan

administratif mereka terpaksa menemui kesulitan,

mengalami keterlambatan, meskipun baru dalam hal

pengisian formuhr, atau alternatifnya mereka harus minta

tolong pegawai pemerintah yang bisa berbahasa Thailand

dengan membayar sejumlah uang.21

Satu hal yang perlu dicatat bahwa ada kebijakan

yang membolehkan berlakunya peraturan .perkawinan

dan perceraian dengan cara Islam, meskipun pada

akhirnya hal in i t idak cukup merepresi munculnya gerakanperlawanan dari kelompok minoritas Islam.

Meminjam lstllah David Brown "plural society",

sebenarnya di· masyarakat yang beragam seperti di

Thailand ini, bisa dipastlkan bahwa ada monopoli olehkelompok rrrayor itas dalam hal bahasa, budaya dan nilai .

Denqan demikian diharapkan agar kelompok minoritasyang ada mengadopsi budaya yang dominan. Namun

demikian, proses pengadopsian ini tidak semudah yangdibayangkan, apalaql sudah jelas ada penolakan dari

kelompok minoritas Is lam untuk mengintegrasikan diri ke

dalam budaya Thailand yang berarti budaya agama

Budha.22

Penggunaan model keseragaman seperti In!

merupakan salah satu upaya mewujudkan karakter etnis

tunggal bangsa Thailand. Identitas etnis dan religius

berusaha di baurkan ke dalam suatu identitas barudengan program Siamisasi. Pola ini secara otomatis akan

mengundang perbenturan dengan karakter dari identi tas

lain. ldentitas yang secara frontal .berseberangan,

kemungkinan sekali memunculkan sikap-sikapperlawanan. Namun demikian, ada identitas lain juga

yang meskipun berseberangan tetapi lebih lentur.

Identitas in; sepert i yang didapati pada kelompok muslim

yang berbahasa Thai, jarang mengkristal menjadi suatubentuk sikap perlawanan.

Persoalan letak geografis kelompok rnlnontas Islamdi Thailand ujung selatan ini disatu slsl merupakan'keuntungan' tersendiri bag; bertahannya gerakan

perlawanan, karena dengan demikian, adanya jarak inimenyebabkan mereka sangat tidak mungkinmerekonsiliasikan diri ke dalam kebijakan nasionalpemerintah rnereka.P

Perkembangan selanjutnya, perlakuan diskriminatifini meluas ket ika pemerintah lebih bersi fat author itarian.

Oi bawah pemerintahan yang author itar ian ini , kelompok. minoritas muslim Thailand merasa semakin terpinggirkan

ketika Undang-undang pemerintah Thailand mewajibkan

untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Thailand,menqaoopsl nama-nama Thai, termasuk penghormatandan pemakaian budaya Thai.24

Persoalan penggunaan nama, ada pembatasanbagi muslim Thai di daerah selatan khususnya, untukt idak menggunakan nama lebih dari t iga suku kata. Dalam

penerapannya, kelornpok muslim yang lebih dekat

hubungan kulturalnya dengan bangsa Melayu atau yang

menggunakan nama-nama arab yang jumlah suku

katanya banyak dan membentuk nama yang panjang,tidak diperbolehkan. Beberapa kasus yang dialami oleh

kelompok muslim Patani menunjukkan bahwa merekadipaksa harus menyingkat nama mereka menjadi dua

suku kata, atau mencantumkan nama dari bahasa

Thailand, agar urusan administratif dengan pemerintah

tidak menemui hambatan."

Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas

Islam khususnya di Thailand bag ian selatan terse but di

23 Lihat Peter G. Gowing: Moros and Khaek: The Position of MuslimMinorities in the Philippines and Thailand dalam Ahmad Ibrahim et al,Read ing on Is lam in Southeast ASia (ISEAS, 1985), him. 18124 Hilmy, ibid

25 Wawancara dengan pengurus PEMIPTI, di Yogyakarta (Desember2000).

21 ibid.

22 l ihat Busakom Suriyasam dalam Ethnic Relations in Thail and

(1993).



75

PROBLEMAYIKA MNORYAS MUSLIM 01 ASIA TENGGARAMASALAH DSKRMNASI SOSIAL BUOAYA 77

satu sisi dipahami sebagai akibat dari keminorit~sannya:

di satu sisi sebagai akibat dari pergulatan paruanq dan

setidaknya dua identitas yang berbeda pemahamannya.

Kaum Muslim Moro dan peminggiran konfl ik

"MaraNI po ay ang susunod na mangyayari diyan aytalagang nupakan na natin sita at hindi patinpababayaan na manatili pang ganito habang panahonang kaguluhan sa Mindanao. At pagkatapos niysn, ipararamdam na satin sa kanila na tayo ay desidido atpapatunayan na iisa lang ang pamahalaan dito, iss lang

ang gobyemo, at isalang angsaligang Batas."

(Mungkin yang akan terjadi kemudian adalah kita akanbenar-benar memukul mundur dan tidak akanmembiarkan kekerasan berlangsung terus di Mindanao.Setelah itu, kita akan membuat merekasadar bahwa kitabermaksud membuktikan bahwa hanya ada satu

administrasi, satu pemerintahan dan satu konstltusl ).26

Kutipan di atas merupakan slkap resmi pemerintah

yang diungkapkan oleh Presiden Estrada atas kekerasanyang dilakukan oleh kelompok MILF (Moro Islamic

Liberation 'Front). Dari tit ik ini, apabila ditarik ke beJakang,

ada persoalan yang berkaitan erat dengan dinamika

sosial budaya keJompok minoritas Islam di Fil ipina bagian

selatan."Moro" adalah nama kolekt if bagi kurang lebih 5 juta

penduduk Islam yang terdiri dari 13 bahasa kesukuan. OiIihat dar i art i katanya, Moro selalu diasosiasikan denganorang berkulit gelap, pemalas, pemarah dan sifat-sltat

jelek lainnya. Moro juga dianggap 'bangsa pendatang'oleh penduduk Fil ipina pada umumnya, meskipun dalam

tinjauan sejarah, hal itu justru kebalikannya.Asal mulanya, penduduk muslim yang kebetulan

banyak menghuni pulau di daerah selatan Filipina,

khususnya di Mindanao, berhasil bertahan dari koloni

Spanyo!. Koloni Spanyol yang berhasil menduduki banyak

pulau di Fi lip ina memberlakukan peraturan ekonomi yang

ketat dan mengenalkan struktur sosial yang kompleks.Hal ini berakibat pada adanya penekanan terhadap

wilayah-wilayah muslim. Setelah periode kolonial Spanyol

selesai, keadaan Filipina bagi orang Mora masih tidakmenguntungkan. Penduduk Mora terpinggirkan karena

alasan ekonomi, politik dan kekuasaan. Apalagi ketikaada kebijakan Filipinisasi atas identitas nasional, budaya,

kekuasaan dan ekonomi. Kebijakanini pada dasarnya

menuntut adanya pola keseragaman nasional, yangberujung pada peminggiran identitas kelompok minoritas.

Peminggiran identi tas kslompokyanq sarat nuansa

lokal ini menjadi penting ketika berbenturan dengan

symbol perekat nasional yang mengatasnamakannasional isme dan integrasi . Pola penundukan identi tas

lokal-etnis yang beragam pada suatu penyeragaman

inilah yang menimbulkan kekhawatiran bag; kelompoketnis bakaJ kehHangan identi tasnya. Analogi ini lah yang

kemudian dipakai untuk menjelaskan munculnya gerakan-gerakan perlawanan."

Pada awal abad XX, terjadi eksploitasl ekonomi

besar-besaran khususnya dl daerah selatan yang dihunioleh orang Islam. Untuk keperluan ini, setelah Perang

Ounia " pemerintah telah mendatangkan ribuanpenduduk Kristen Visayan. Pemerintah pusat dalam hal

ini telah menerapkan kesempatan yang bias dan tidak

seimbang dalam hal akses terhadap tanah dan sumber

daya. Pemerintah pusat dalam hal ini telah 'mengundang'

r ibuan orang Kristen untuk mengeruk kekayaan ekonomidi daerah Musl im. Hal ini benar-benar dirasakan sebagaiperlakuan yang diskriminatif atas kelompok minoritas .

Islam.

26 Presiden Estrada dalam salah satu program radio" Ipa-Bombo sa

Pangulo", (20 Januari !WOO) .

27 Nadhir Salahuddin, Dinamika Konstruksi Identifas: PengalamanMuslim Minoritas di Muangthai, Fil ipina dan Singapura, rnakalahdiskusi n Minoritas Muslim di Asia Tenggara, di lAIN Sunan Ampel,(Surabaya.6 Juli 2000).

Muslim Minoritas

Documents

Transcript of Muslim Minoritas