Ms Pmprb 2013

Reformasi Birokrasi(RB)

2013

REFORMASI BIROKRASI (RB) ITU APA?

• Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organization), ketatalaksanaan (business process) , dan sumberdaya manusia aparatur.

•

LATAR BELAKANG RB

2001

2002

DiklatLeading

Sector RB

Menpan &RB)

Reformasi

Birokrasi

Reformasi

Birokrasi

pemerintahan

Pemerintah

an yg

Tidak sehat

Reformasi

Nasional

1998-2004)

Sistem pemerintahan yg otoriterian,sentralistik,monopolistik, tidak efektif dan efisien, represif, kurang responsif terhadap aspirasi msy sehingga medorong KKN

Menata kembali sistem ketatanegaraan dg mengamandemen UUD’45, menciptakan check and balance.

RB bagian yg integral dari reformasi dibidang politik, hukum, perekonomian, dan budaya organisasi.

Menyusun grand design yg jelas, bertahap dan teratur

Mengoreksi dan membarui terus menerus arah pembangunan bangsa termasuk reformasi birokrasi pemerintahan.

Interrelasi dan interaksi penyelenggara negara dg pihak dunia usaha dan warga msy sehingga terbentuk pola pemerintahan yg buruk.

Kegagalan

Pemerintah

Orba

KONSEP REFORMASI BIROKRASI

Perubahan dalam paradigma dan tata kelola kepemerintahan

Pertaruhan besar menghadapi abad 21. Tumpang tindih fungsi2 pemerintah. Melibatkan jutaan pegawai dg anggaran besar Upaya menata ulang proses birokrasi. Upaya merevisi dan membangun berbagai

regulasi,. Menyesuaikan tugas fungsi pemerintahan dg

paradigma baru.

Pemerintah yg bersih bebas KKN.Efektifitas & efisiensi pemerintahan.Peningkatan kualitas pengambilan

kebijakanPeningkatan kualitas pelayanan

publik

Reformasi mengubah atau membuat

sesuatu menjadi lebih baik dari yang sudah ada.

Birokrasi adalah struktur organisasi pemerintahan berfungsi memproduksi

layanan civil dan jasa publik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan..

Tujuan

Kon

sep

Makna

Reformasi Birokrasi di Negara Lain(Korea Selatan, Thailand, RRC)

Reformasi Birokrasi telah terbukti memberikan kemajuan yang signifikan bagi bangsa dan negaranya, sehingga negara tsb menjadi sebuah kekuatan baru di Asia.

Reformasi Birokrasi di negara2 tsb. Dilakukan dengan memperhatikan hal2 sebagai berikut :

1.Reformasi administrasi harus sesuai dg perkembangan dalam negeri.

2.Harus tepat sasaran.

3.Harus dilakukan tahap demi tahap

4.Harus dilakukan secara sistematis. Korea Selatan memulai reformasi dg

Participatory Government dg lima sasaran innovasi pemerintahan al :

1.Administrasi yg efisien

2.Administrasi yg melayani

3.Administrasi yg didesentralisasikan

4.Administrasi yg Transparan

5. Administrasi yg Partisipatif

Korea Selatan telah menetapkan 10 agenda Reformasi Birokrasi al :

1.Pembentukan sistem administrasi yg berorientasi kinerja.

2.Mendesaian ulang fungsi organisasi pemerintah3.Perbaikan sistem pemberian pelayanan umum4.Pembentukan sistem banding warga negara yg

berorientasi pelanggan5.Penguatan keterbukaan dlm organisasi publik6.Perbaikan Administrasi yg transparan7.Penguatan kerjasama dg msy madani8.Secara aktif mendukung kegiatan untuk

kesejahteraan msy.9.Tanggapan yg sistematis terhadap korupsi di msy.10.Pengembangan moralitas pegawai di instansi

pemerintah

8 Arah perubahan Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Quality Assurance Reformasi Birokrasi

Arah Perubahan danhasil yang diharapkan

8 Arah Perubahan RB

Penguatan AkuntabilitasKinerja 10%

PenataanSDM Aparatur

20%

PenataanTata Laksana 10%

Mind SetCulture set 10%

Menurunnya tumpang tindih tupoksi internal, terbentuknya orgs

yng tepat, terselenggaranya koordinasi antar unit orgs. Meningkatnya efektifitas dan

efisiensi sistem,proses, dan prosedur kerja yg jelas dan terukur. (IT,Prosedur kerja,

IKU)

Meningkatkan profesionalisme SDM

Aparatur didukung dgsistem rekruitmen

dan promosi berbasis kompetensi

transparansi dan gaji yg sepadan.

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yg bebas KKN

( kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan, efektivitas pengelolaan

keuangan, meningkatkan status opini BPK

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing2 K/L sesuai harapan msy. (layanan publik yg lebih cepatmurah, aman mudah terjangkau, tersedia unit layanan standar internasional,dilaksanakannya metoda survai kepuasan pelanggan, sistem panangan keluhan, terbentuknya citra positif)

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja K/L (tersedianya IKU, mewujudkan sistem untuk tercapainya kinerja yg terukur, kualitas laporan akuntabilitas)

Penataan danPenguatan Orgs 10%

Penataan Per UU 10%

Menurunnya tumpang tindih per UU an oleh K/L (SOP,proses kajian ,pemetaan Peraturan)

Terbentuknya TimMP, Tersusunnya strategi MP, Tersusunnya strategi komunikasi MP

PenguatanPengawasan 10%

PeningkatanKualitas Pelayanan Publik 20%

RUANG LINGKUP RB

3.Program

1. Penguatan Birokrasi Pemerintah

2. TingkatPelaksana

an

Pemerintahan bebas KKN, Meningkatnya kualitas pelayanan

kpd msy, Meningkatnya kapasitas &

akuntabilitas kinerja birokrasi

Tingkat Nasional : Pelaksanaan RB tingkat

Makro (penyempurnaan regulasi nasional) dan

tingkat Meso (menjalankan fungsi

manajerial,mendorong kebijakan innovatif,

menerjemahkan kebijakan Makro, mengawal

pelaksanaan RB di K/L dan Pemda)

Tingkat Instansional/tingkat pelaksanaan mikro, (menyangkut implementasi kebijakan/program dalam percepatan RB di K/L dan Pemda)

Program2 berorientasi hasil

(outcomes oriented programs

) baik tingkat Makro, Meso

maupun Mikro .

PROGRAM RB TINGKAT MAKRO, MESO DAN MIKRO

(PermenPANRB No. 20 Tahun 2010)

Program Tingkat Makro Program Tingkat Meso Program Tingkat Mikro

1. Penataan Organisasi2. Penataan Tatalaksana3. Penataan Sistem Manajemen

SDM Aparatur4. Penguatan Pengawasan5. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja6. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

1. Manajemen Perubahan2. Konsultasi dan Asistensi3. Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan4. Knowledge Management

1. Manajemen Perubahan2. Penataan Peraturan

Perundang-undangan3. Penataan dan Penguatan

Organisasi4. Penataan Tatalaksana5. Penataan Sistem Manajemen

SDM Aparatur6. Penguatan Pengawasan7. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja8. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik9. Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

*) Skala 0 – 10**) Skala – 2.5 s/d 2.5

Sumber: GDRB 2010-2025 dan sumber lain

Sasaran dan Indikator Keberhasilan RBSasaran dan Indikator Keberhasilan RB

Sasaran

IndikatorBase line

(2009)

2010

2011

Target

(2014)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Indek Persepsi Korupsi (IPK)*) 2.8 2.8 3.0 5.0OPINI BPK (WTP)

Pusat 42,17% 63% 100%

Daerah2.73% 22% 60%

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Pusat 6,64 6,16 8,0

Daerah 6,46 5,07 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha 122 121 121 75

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan**)

- 0,29-

0.190,5

Instansi pemerintah yang akuntabel (SAKIP)

K/L47,37%

63,29%

82,93%

80%Prov

3,70%31,03%

63,33%

Kab/Kota

1.16%4,26

%12,78

%

Mengukure keberhasilan RB dilakukan melalui pencapaian sasaran RB yang ditetapkan dlm GDRB 2010-2025 dg indikator kinerja utama (key performance indicators )

Pelaksanaan RB

• Garis Besar Pelaksanaan RB

• Pelaksanaan RB 2010-2014 Tingkat Makro

• Pelaksanaan RB pada Tingkat Meso

• Pelaksanaan RB pada Tingkat Mikro

Garis besar pelaksanaan RB

1. Program1. ProgramPenataan Penataan organisasiorganisasi

2. Program 2. Program PenataanPenataan

Tata LaksanaTata Laksana 5. Program5. ProgramPenguatanPenguatan

AkuntabilitasAkuntabilitasKinerjaKinerja

3. Program 3. Program PenataanPenataan

SistemSistemManajemenManajemen

SDM AparaturSDM Aparatur

4. Program4. ProgramPenguatanPenguatan

PengawasanPengawasan

6. Program6. ProgramPeningkatanPeningkatan

KualitasKualitasPelayanan Pelayanan

PublikPublik

Pelaksanaan RB 2010-2014 Tingkat Makro

Meningkatkan efisiensi & efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah. Organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi tepat ukuran. (right sizing)

Meningkatkan efisiensi & efektivitas bisnis proses dan prosedur kerja dalam sistem manajemen pemerintahan.

Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur melalui sistem rekrutmen, promosi, pengembangan kualitas berbasis kompetensi dan ransparan serta diiringi gaj, jaminan kesejahteraan yg sepadanMeningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiMeningkatkan

kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

PenataanOrganisasi

Penataan Sistem Manajemen

SDM Aparatur

PenataanTata Laksana

PenguatanAkuntabilitas

Kinerja

Penguatan Pengawasan

PeningkatanKualitas

Pelayanan

KETERKAITAN 6 PROGRAM DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 PADA TINGKAT MAKRO

Tahap 1Tahap 1

Tahap 2Tahap 2

Tahap 5Tahap 5

Tahap 3Tahap 3

Tahap 4Tahap 4

Membangun landasan yg kuat untuk menjamin implementasi RB secara konsisten sesuai dengan target yang telah ditentukan

Pelaksanaan RB Tingkat Meso

Melanjutkan yg belum diselesaikan, memelihara program yg sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil yg sudah diperoleh pada tahun I

Meneruskan yg belum dapat diselesaikan pada tahun II, memelihara yg sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil yang sudah diperoleh.

Meneruskan hal yg belum dapat diselesaikan pada tahun III. Melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil yang sudah diperoleh tahun sebelumnya.

Meneruskan hal yg belum dapat diselesaikan pada tahun IV. Memelihara hasil yg sudah dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses RB tingkat nasional, K/L dan Pemda.

Program Tingkat Meso

Program ManajemenPerubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten

dari sistem kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu/unit kerja menjadi lebih baik

Konsultasi & Asistensi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

KnowledgeManajemen

Memberikan kejelasan pelaksanaan RB pada K/L dan Pemda)

Memastikan pelaksanaan RBpada K/L dan Pemda dan memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan RB

Mendorong pertukaran pengetahuan tentang Pelaksanaan RB di antara K/L dan Pemda

Program PenataanPeraturan Perundang

undangan

Pelaksanaan RB Tingkat Mikro

ProgramManajemenPerubahan

ProgramPenataan

Tatalaksana

ProgramPenguatan

Akuntabilitas Kinerja

ProgramPenataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur

ProgramPenguatan

Pengawasan

ProgramPeningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

ProgramMonitoring, Evaluasi & Pelaporan

Program Penataan

& Penguatan Organisasi

Quick Quick

WinsWins

• Adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan

cepat dicapai, yang mengawali pelaksanaan

suatu program dalam Reformasi Birokrasi

terutama yang berkaitan dengan

pemberantasan KKN dan peningkatan kualitas

pelayanan publik.

• Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan

momentum yang positif dan meningkatkan

kepercayaan diri instansi dalam melakukan

langkah Reformasi Birokrasi serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat (to

win public’s heart).

• Kriteria Quick Wins al. dilakukan di awal,

sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama

K/L dan Pemda dalam tingkat kinerja, dapat

diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat

kurang lebih 12 bulan, mudah terlihat dan

manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh

stakeholders, memicu area perubahan yang

menjadi tujuan Reformasi Birokrasi,

memberikan dampak yang signifikan dalam

peningkatan kualitas produk utama K/L dan

Pemda.

TunjangTunjang

an an

Kinerja Kinerja

(TK)(TK)

• TK merupakan fungsi dari keberhasilan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi atas dasar

kinerja yang telah dicapai oleh individu

pegawai.

• TK pegawai dapat meningkat atau menurun

sejalan dengan peningkatan atau

penurunan kinerja yang diukur berdasarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). .

• Prinsip-prinsip Tunjangan Kinerja al. 1.

Efisiensi pagu anggaran belanja K/L dan

Pemda, 2. Equal pay for equel work

(pemberian besaran tunjangan kinerja

sesuai dengan harga jabatan dan

pencapaian kinerja)

• Mengingat keterbatasan kemampuan

keuangan negara, maka fokus dan lokus RB

dilaksanakan berdasarkan prioritas.

RemuneraRemunera

sisi

• Adalah semua bentuk imbalan

yang diterima pegawai atas

konstribusi yang diberikannya

kepada organisasi

• Pemberian remunerasi bersifat

fleksibel, yaitu dapat bersifat

langsung atau tidak langsung,

dapat berbentuk tunai atau

nontunai dan dapat diberikan

secara reguler atau. pada waktu –

waktu tertentu.

Prioritas Pertama

Prioritas Kedua

Prioritas Ketiga

Prioritas Lembaga *)

• Yang terkait dengan Penegakan Hukum, Pengelola Keuangan Negara, Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Negara, Penertiban Aparatur Negara

• Yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara, unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk pemda

• Lembaga lainnya Yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

Fokus & Lokus RB berdasarkan Prioritas

*) Penetapan prioritas K/L dan Pemda dilakukan oleh KPRBN

Penjaminan Kualitas RB• Penjaminan Kualitas RB adalah rangkaian

kegiatan yang sistematis untuk meyakinkan apakah pelaksanaan program RB telah sesuai dng acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yg ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

• Pendekatan yg digunakan dalam melakukan Penjaminan Kualitas RB dng menggunakan 8 area perubahan GDRB dengan mengaitkan program, kegiatan, agenda dan hasil yang diharapkan dari RB pada tingkat mikro dalam periode tahun 2010-2014, meliputi :

1. Pola pikir dan budaya kerja2. Penataan peraturan perundang-undangan3. Penataan dan penguatan organisasi4. Penataan Tatalaksana5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur6. Penguatan Pengawasan7. Penguatan akuntabilitas kinerja8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Prinsip Penjaminan Kualitas RB (SMART - C )

Continuity

Specific

Pengukuran yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan.Pengukuran yang

dibangun harus berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan RB

TimelyPengukuran yang

dipilih harus memiliki batas

waktu pencapaian.

Pengukuran yang dipilih dan ditetapkan harus

sesuai dengan visi, misi, serta sasaran RB

Relevant

Achievable

Pengukuran yang dipilih harus dapat dicapai oleh

K/L dan Pemda Measurable (dapat dan Pemda.diukur dengan jelas memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya)

Mekanisme Penjaminan Kualitas RBKomite Pengarah

Kebijakan &Arahan

Komunikasi dg TRBN

Dokumentasi Komunikasi dari QA

Tim QA RB TRBN

Prioritas TRBNDukungan QA

Prioritas TRBNDukungan QA

Proses Perencanaan QA

Draf Rencana KerjaTahunan QA

Rencana KerjaTahunan QA

Kajian, Reviu, Evaluasi, monitoring sesuai RKT QA

Draft LapHasil QA

LaporanHasil QA

Pembahasan Draft LapHasil QA

Draf Rencana KerjaTahunan QA

Persetujuan Rencana Kerja Tahunan QA

Pembahasan Draft Laporan Hasil QA

25

PengorganisasianPengorganisasian

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALTim QUALITY ASSURANCE

TIM INDEPENDEN

TIM RB - K/L TIM RB - PEMDA

Unit PengelolaReformasi Birokrasi Nasional

Tugas Tim Penjaminan Kualitas RB

• Memastikan pelaksanaan RBsesuai dengan GDRB 2010-2025 dan Road Map RB 2010-2014

• Memberikan saran pemecahan masalah kepada KPRBN

• Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan kegagalan pelaksanaan RB dan mengusulkan mitigasi risiko

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada K/Lterhadap pelaksanaan RB, memberikan policy recommendation kepada KPRBN

• Memberi dukungan kepada tim independen dalam pelaksanaan tugasnya termasuk dalam perumusan rekomendasi kepada Komite pengarah

• Menyampaikan laporan kepada Komite Pengarah RBN.

Kebijakan, Program, Tujuan dan Sasaran RB Nasional

Grand Design RB (Perpres 81/2010)

Road Map RB (PerMenPAN&RB

20/2010)

MAKRO: Kerangka Regulasi Nasional

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Mikro Instansi

3 Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional

8 Area Perubahan

Birokrasi yang Bersih, Mampu dan

Melayani

Langkah Penjaminan Kualitas RB

Penjaminan kualitas dilakukan melalui langkah analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang diturunkan dari 8 area perubahan ke dalam 24 target/sasaran, 42 indikator, dan 73 parameter yang diterjemahkan dalam bentuk skoring

Penentuan skoring diperoleh dari pembobotan perspektif dikaitkan dengan pembobotan indikator, nilai variabel yang diperoleh, dan bobot individu yang telah ditetapkan.

No Arah Perubahan Bobot%

Perspektif/Sasaran/Target

Indikato

r

Parameter

1 Pola Pikir dan Budaya Kerja 10 3 5 12

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan

10 2 5 6

3 Penataan dan Penguatan Organisasi

10 2 4 8

4 Penataan Tatalaksana 10 3 3 4

5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

20 5 9 15

6 Penguatan Pengawasan 10 4 8 12

7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 2 3 7

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan 20 3 5 9

Jumlah 100 24 42 73

Pembagian Area Perubahan dan pembobotan*)

*)

Nilai akhir yang diperoleh dari proses skoring di atas akan dikonversi dalam penilaian kualitas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga, berdasarkan rentang nilai tingkat

pemenuhan yang merupakan proksi dari parameter. Nilai tingkat pemenuhan sampai dengan 75

menunjukkan masih perlunya perbaikan pada area-area perubahan Reformasi Birokrasi ,

No Tingkat Pemenuhan Rentang Skor Kualitas

1 90 < Skor ≤ 100 Sangat Baik

2 75 < X ≤ 90 Baik

3 60 < X ≤ 75 Cukup

4 50 < X ≤ 60 Kurang

5 Skor ≤ 50 Sangat Kurang

Pemenuhan dan Rentang Skor Kualitas RB

KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulanPengumpulan Pengumpulan Data / InformasiData / Informasi

Pengumpulan Pengumpulan Data / InformasiData / Informasi

Analisis Data/Analisis Data/InformasiInformasi

Analisis Data/Analisis Data/InformasiInformasi

Penilaian Penilaian (skoring)(skoring)

Penilaian Penilaian (skoring)(skoring)

Analisis data dilakukan Analisis data dilakukan terhadap 8 area perubahan , terhadap 8 area perubahan , analisis kemudian dirinci analisis kemudian dirinci kedalam target/sasaran, kedalam target/sasaran, indikator dan parameter indikator dan parameter pemenuhunnya. Analisis data pemenuhunnya. Analisis data bertujuan mengidentifikasi bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan hambatan kelemahan dan hambatan pelaksanaan RBpelaksanaan RB

Skoring dilakukan Skoring dilakukan sesuai dengan sesuai dengan pencapaian masing-pencapaian masing-masing variabel masing variabel dikalikan dengan bobot dikalikan dengan bobot individu yang akan individu yang akan menjadi nilai menjadi nilai parameter, indikator parameter, indikator yang akan menjadi nilai yang akan menjadi nilai pencapaian target area pencapaian target area perubahan.perubahan.

Nilai akhir yang Nilai akhir yang diperoleh dari proses diperoleh dari proses skoring dikonversi skoring dikonversi dalam penilaian dalam penilaian kualitas pelaksanaan RB kualitas pelaksanaan RB pada K/L berdasarkan pada K/L berdasarkan rentang nilai tingkat rentang nilai tingkat pemenuhan.. Kegiatan pemenuhan.. Kegiatan Penjaminan Kualitas Penjaminan Kualitas diharapkan dapat diharapkan dapat mengidentifikasi mengidentifikasi kelemahan yang dapat kelemahan yang dapat memberikan saran memberikan saran perbaikan untuk area perbaikan untuk area yang masih lemahyang masih lemah

Langkah Kerja Penjaminan Kualitasdalam penilaian RB

Dilakukan dengan Dilakukan dengan cara review cara review dokumen, dokumen, wawancara dengan wawancara dengan pihak terkait, pihak terkait, kuesioner, dan kuesioner, dan observasi observasi nlapangannlapangan

Tujuan PMPRB

Komponen Pengungkit dalam PMPRB Komponen Hasil dalam PMPRB

Pendekatan Siklus PDCAPMPRB sebagai “one-single tool”

Mengumpulkan Bukti –Bukti yang relevan Menyusun Sintesis

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

Tujuan PMPRB

• Memudahkan K/L dan Pemda dalam menyediakan informasi pelaksanaan RB dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh K/L dan Pemda.

• Menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dalam menyusun profil nasional pelaksanaan RB

Pelaksana PMPRB TugasInspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Pengawasan Umum/Inspektur/Inspektur Daerah atau pejabat lain yang memimpin fungsi pengawasan fungsional

1).Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor, 2)Men-Setup data unit kerja, 3) Men-Setup data akun asesor, 4) Men-Setup penugasan Asesor, 5) Memberikan informasi akun kepada Asesor, 6) Membuat akun pimpinan, 7) Menilai Sub Kriteria pemenuhan target indikator eksternal, 8) Melakukan panel, 9) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah Propinsi/ Sekretaris Daerah Kab/Kota

1) Menetapkan Asesor (tim asesor) yang mewakili ditunjuk oleh masing-masing Unit kerja yang dinilai,, 2) Mengkoordinasikan pelaksanakan survey eksternal, 3) Menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk tingkat instansi.

Pimpinan Unit Kerja yang dinilai 1) Menunjuk Asesor yang akan mengkoordinasikan penilaian di unit kerjanya, 2) Memberi dukungan terhadap asesor dalam melakukan penilaian, 3) Menyediakan data-data yang diperlukan bagi asesor dalam melakukan penilaian, 4)Melakukan pembahasan hasil penilaian asesor, 5) Memberika persetujuan hasil penilaian asesor, 6) Menyusun tindak lanjut dan rencana perbaikan di unit kerjanya ( Plan), 7) Melaksanakan perbaikan-perbaikan (Do), 8) Memonitor dab mengevaluasi perbaikan (check), 9) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (Act).

Asesor 1) Melakukan penilaian komponen Pengungkit, 2) Melakukan penilaian komponen Hasil untuk unit kerjanya, 3)Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya, 4) Melakukan panel bersama Inspektorat.

Para Pelaksana PMPRB

Irjen/Irtama/Irwasum/Ir/Irda

AsesorSekjen/Sesmen/Sestama/Sekda

Pimpinan Unit Kerja Yang Dinilai

Men-setup Data Unit Kerja Menunjuk AsesorMenetapkan Asesor untuk setiap

unit kerja yang dinilai

Men-setup Data Akun Asesor

Men-setup Penugasan Asesor

Memberikan Informasi Akun Kepada Asesor

Melakukan Penilaian terhadap Komponen Pengungkit

Melakukan Penilaian terhadap Komponen Hasil

Melakukan Survey Eksternal

Memberikan masukan dalam penilaian Pemenuhan Target

Internal dalam rangka pelaksanaan 9 Program Mikro

Reformasi Birokrasi

Membuat akun pimpinan

Melakukan survey internal

Melakukan Panel

Menilai Sub Kriteria Pemenuhan Target Indikator Eksternal

· Memberikan dukungan terhadap asesor dalam melakukan penilaian

· Menyediakan data-data yang diperlukan bagi asesor dalam melakukan penilaian

· Melakukan pembahasan-pembahasan hasil penilaian asesor

· Memberikan persetujuan hasil penilaian asesor

Menyusun Rencana Perbaikan untuk unit kerja

Menyusun Rencana Perbaikan untuk unit kerja

Menyampaikan hasil penilaian

Melaporkan hasil penilaian kepada Pimpinan

Konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan

Menyusun Rencana Perbaikan untuk Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi(PDCA Pelaksanaan RB di

instansi)

Melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan

menindaklanjuti hasil monev perbaikan di unit kerja (PDCA)

Menyampaikan hasil penilaian ke KemPANRB

Proses PMPRB di Instansi

Instansi Unit Kerja yang dinilai

Kementerian/LPNK Unit Eselon I :Ditjen, Deputi, Itjen, Setjen, Sestama, Badan

Lembaga Negara Unit Eselon I

Lembaga Non Struktural Setjen

Pemerintah Propinsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II : Dinas dan Badan

Pemerintah Kabupaten / Kota Unit Eselon II : Set Kab/Kota, Dinas dan Badan

Unit Kerja yang dinilai

37

16 K/L 20K/L 40 K/L99 PEMDA – Pilot Project 2012

425 PEMDA - Non Pilot Project 2013 – 2014

TOTAL 600 INSTANSI

76 K/L 524 pemda

Sudah diterbitkanPermenPAN-RB No. 30 Tahun 2012tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah

Koordinasi dengan

Kemdagri

Target RB K/L dan Pemda Target RB K/L dan Pemda

1. Kepemimpinan

3. Sumber Daya Manusia Aparatur

2. Perencanaan Strategis

4. Kemitraan dan Sumber Daya

5. Proses

7. Hasil pada SDM Aparatur

6. Hasil pada Masyarakat/

Pengguna Layanan

8. Hasil pada Komunitas Lokal,

Nasional, dan Internasional

9. Hasil Kinerja Utama

P E N G U N G K I T H A S I L

I N O V A S I D A N P E M B E L A J A R A N

Instrumen Mengukur Kemajuan Pelaksanaan RB

o Alat ukur untuk melihat kemajuan pelaksanaan RB, terdiri dari dua komponen yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil

o Komponen Pengungkit adalah seluruh aspek Internal Instansi pemerintah yang melakukan berbagai upaya manajemen untuk mewujudkan output dan outcome bagi masyarakat/pengguna layanan SDM aparaturnya, bagi komunitas lokal, nasional,, internasional serta mewujudkan kinerja yang menjadi tujuannya

o Komponen Hasil merupakan output dan/atau outcome yang dihasilkan Komponen Pengungkit yang dirasakan oleh pihak eksternal tetapi juga pihak internal organisasi

o Masing-masing kriteria pada komponen pengungkit dan komponen hasil dibagi kedalam Sun Kriteria, yang jumlahnya 28 sub kriteria. Untuk membantu penilaian secara mandiri masing-masing sub kriteria dilengkapi dengan pertanyaan pemandu (guiding question)

Siklus PDCA(Penilaian PMPRB berdasarkan Quality Management untuk

perbaikan berkelanjutan/Continuous Improvements)

Dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap

kegiatan yang sedang berjalan dan telah selesai

dilaksanakan Dilakukan tindakan-tindakan korektif langsung terhadap kegiatan yang sedang berjalan juga dapat dilakukan atas dasar hasil evaluasi, untuk perbaikan kegiatan selanjutnya

Rencana di implementasikan

secara disiplin sesuai dengan jadwal dan target-target yang

telah ditetapkan

Do

Check Act

Seluruh rencana dirumuskan mulai dari menetapkan target,mengidentifikasi kegiatan, menyusun sumber daya yang digunakan, menyususn jadwal, menetapkan tim, menetapkan sistem monitoring dan evaluasi

Plan

PMPRB sistem penilaian secara self assessment dan online

Reformasi Birokrasi memerlukan sistem penilaian, monitoring dan evaluasi yang handal dan solid serta menggunakan Teknoliogi Informasi (online dan realtime).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dikembangkan sistem penilaian secara self assessment dan online yang disebut PMPRB hasil adopsi dari Model Common Assessment Framework (CAF) yang telah disesuaikan dengan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia .

Model CAF secara metodologis dan praktis sudah teruji ditetapkan pada ribuan instansi pemerintah di banyak negara. CAF pertama kali dikembangkan tahun 2000 oleh beberapa Kementerian Uni Eropa yang bertanggung jawab atas Administrasi Publik dan Innovative Public Services Group (IPSG). Selanjutnya disempurnakan oleh EFQM (European Foundation for Quality Management) dan University of Speyer (Germany).

Tingkat kepuasan pengguna CAF cukup tinggi. Hampir 90% instansi yang sedang menerapkan CAF tetap akan menerapkan CAF karena manfaat dan keuntungannya.

Telah terbukti sebagai instrumen yang holistic dan accurate dalam evaluasi kinerja berbasis hasil (results)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai “One Single Tool”

PMPRB “one-single tool”

Pedoman PMPRB dan Petunjuk Teknis PMPRB secara online merupakan satu-satunya instrumen (one single tool) yang digunakan oleh K/L dan Pemda, sesuai peran dan tugas

masing-masing dalam melakukan penilaian, monitoring dan evakuasi pelaksanaan RB.

K/L dan Pemda menyampaikan data/informasi hasil PMPRB kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dengan ditetapkannya PMPRB sebagai “one single tool” maka Permenpanrb No.8/2011 (yang digunakan

UPRBN), dan Permenpanrb No.53/2011 (yang digunakan TQA) dinyatakan TIDAK BERLAKU.

PMPRB sebagai “one-single tool”

Mengisi PMPRB secara onlineAsesor menggunakan alat bantu berupa format isian (Kertas kerja ) digunakan

untuk :

Mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan

Menguraikan sintesis kondisi obyektif unit kerjasaat ini

Melakukan penilaian mandiri secara obyektif

Mengidentifikasi hal yang sudah baik, hal yang perlu diperbaiki/harus dilaksanakan

Menyusun rencana tindak perbaikan

Kertas Kerja Penilaian Komponen Pengungkit

Kertas Kerja Penilaian Komponen Hasil

Mengumpulkan Bukti-Bukti yang relevan

• Bukti-bukti dapat berupa notulen rapat, berita/publikasi, laporan, rekaman video, foto, rekaman suara, dokumen peraturan.

• Bukti-bukti harus faktual, otentik, representatif, cukup dan terkini

• Kertas Kerja harus dijadikan bukti utama sehingga bisa melihat proses penilaian pada unit kerja berikut sintesisnya

• Disepakati diantara para asesor dan Irjen, bukti-bukti mana yang diupload pada tingkat unit kerja dan mana tingkat instansi

Menyusun Sintesis

Sintesis yaitu uraian mengenai kondisi obyektif saat ini pada unit kerja terkait dengan sub kriteria yang sedang dinilai komponen pengungkit

Sintesis sangat bermanfaat untuk melihat keselarasan antara kondisi internal dengan bukti-bukti yang relenan

Pada penilaian komponen pengungkit sintesis dilakukan pertahapan PDCA

Yang perlu diperhatikan dalam menyusun sintesis al. sintesis dilakukan dengan memperhatikan sub kriteria dan pertanyaan pemandu; Karena pertanyaan pemandu belum dapat sepenuhnya menguraikan yang dikehendaki oleh sub kriteria maka asesor dapat menguraikannya dalam sintesis

Sintesis dilakukan dalam kalimat sederhana, dapat berupa pointer tapi cukup menggambarkan kondisi obyektif.

Pada komponen hasil, sintesis dilakuk per sub kriteria, sintesis dilakukan pada kertas kerja karena dalam sistem online tidak terdapat sintesis.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Exercise

Pemahaman

Model PMPRB terdiri atas 2 komponen besar: (1) Pengungkit (Enablers) dan (2) Hasil (Results) 9 program mikro RB tercakup dalam Kriteria Pengungkit dan hasil dari 9 program mikro RB tercakup

dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama di PMPRB PMPRB memastikan/menghubungkan pencapaian kinerja pada level instansional (K/L dan Pemda)

dengan pencapaian target RB Nasional 2014 PMPRB dalam PermenPAN&RB No.1/2012 sudah menyaring indikator K/L di RPJMN 2010-2014 yang

mempengaruhi langsung pencapaian target RB Nasional untuk turut dipantau melalui PMPRB

Model PMPRB

KOMPONEN

KRITERIA KRITERIA

SubkriteriaSubkriteriaSubkriteriaSubkriteria

SubkriteriaSubkriteriaSubkriteriaSubkriteria9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Kerangka Penilaian

KOMPONEN PENGUNGKIT KOMPONEN HASIL

5 KRITERIA 4 KRITERIA

20 SUB-KRITERIA 8 SUB-KRITERIA

PENILAIAN

• PENILAIAN THD MASING-MASING SUB KRITERIA

• MENGGUNAKAN GUIDING QUESTIONS (UNTUK MEMBANTU PENILAIAN)

• PENILAIAN THD MASING-MASING SUB KRITERIA

• MENGGUNAKAN GUIDING QUESTIONS (UNTUK MEMBANTU PENILAIAN)

1. Hal-hal yang sudah baik2. Hal-hal yang harus dilakukan

atau masih perlu diperbaiki3. Rencana tindak lanjut

Proses Penilaian Pengungkit

Kepemimpinan

SUB KRITERIA1. Menentukan arah bagi

organisasi untuk pencapaian visi dan misi

2. Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan

3. Memberikan motivasi, inspirasi , mendukung pegawai serta menjadi panutan (role model)

4. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan


Kepemimpinan






1. Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi

1. Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi

Apakah para pemimpin telah:1.Mengembangkan dan merumuskan visi dan misi instansi dengan melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan utama?2.Menjabarkan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran?3.Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance?4.Memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antarpegawai?5.Menciptakan suasana kondusif untuk komunikasi yang efektif, memastikan dan mengomunikasikan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran kepada pegawai dan pemangku kepentingan utama lainnya?


Kepemimpinan








Apakah para pemimpin telah:1.Menetapkan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur untuk semua unit kerja?2.Menerapkan sistem informasi manajemen termasuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)?3.Menerapkan sistem manajemen kinerja?4.Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi?5.Membentuk tim manajemen perubahan?6.Menetapkan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi?7.Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi?


Kepemimpinan








Apakah para pemimpin telah:1.Menjadi panutan bagi para pegawai di instansi?2.Menyampaikan informasi tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan instansi kepada pegawai?3.Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana, dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi?4.Mendorong pendelegasian wewenang, tanggung jawab, dan peningkatan kompetensi?5.Mendorong berkembangnya budaya inovatif?6.Menghargai upaya tim dan individu?


Kepemimpinan








Apakah para pemimpin telah:1.Mendorong dan memelihara komunikasi dengan para pemangku kepentingan?2.Membangun reputasi, kesadaran masyarakat, dan pengakuan publik atas kinerja instansi dan pelayanan publik yang diberikan?


Perencanaan Strategis

SUB KRITERIA1. Mengumpulkan informasi yang

berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang

2. Mengembangkan, mereviu dan memperbarui Renstra yang memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumber daya

3. Melaksanakan Renstra 4. Merencanakan, melaksanakan

dan mereviu modernisasi dan inovasi








1. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang

1. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang

Apakah instansi telah:1.Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan?2.Mengumpulkan dan mereviu informasi yang dibutuhkan beserta sumber, akurasi, dan kualitasnya secara teratur?3.Mengumpulkan informasi terkait kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta tantangan (threats) dan kesempatan (opportunities) yang terkait dengan tugas, fungsi, dan peran instansi?4.Mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja?










Apakah instansi telah:1.Secara sistematis menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta berbagai tantangan dan kesempatan serta mengidentifikasi berbagai faktor penentu keberhasilan organisasi?2.Mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang ada dengan membandingkan pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan target yang telah ditetapkan?3.Menyeimbangkan antara program/ kegiatan dengan sumberdaya yang ada; antara tujuan jangka pendek/ jangka panjang dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan?4.Mengkaji kebutuhan untuk pengorganisasian ulang (reorganization/ restructuring) untuk mendukung strategi dan sasaran organisasi?5.Menyelaraskan Renstra dengan RPJMN?6.Mengaitkan sasaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan sasaran Renstra?








3. Melaksanakan Renstra3. Melaksanakan Renstra

Apakah instansi telah:1.Menetapkan Renstra melalui kesepakatan dan penetapan prioritas, penetapan kerangka waktu, proses tata laksana, dan struktur instansi yang tepat?2.Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan Renstra dan dalam pembuatan prioritas dari harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan?3.Mengejawantahkan tujuan-tujuan strategis dan operasional instansi kedalam berbagai rencana dan kegiatan untuk berbagai unit dan individu dalam instansi?4.Melakukan penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan/diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja?5.Melakukan restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja untuk mendapatkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi?6.Emperkuat unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi?








4. Merencanakan, melaksanakan dan mereviu modernisasi dan inovasi

4. Merencanakan, melaksanakan dan mereviu modernisasi dan inovasi

Apakah instansi telah:1.Menciptakan dan mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja, antara lain melalui diklat, evaluasi kinerja unit kerja dan pegawai, sosialisasi, benchmarking, dan laboratorium pembelajaran?2.Merencanakan perubahan menuju berbagai proses inovasi dan modernisasi berdasarkan masukan dari hasil diskusi dengan pemangku kepentingan?3.Menyediakan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perubahan yang telah direncanakan?4.Mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk inovasi dan modernisasi pada semua tingkatan organisasi?5.Melakukan penilaian unit kerja dan individu dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja?6.Secara sistematis memonitor dan mengevaluasi pencapaian berbagai indikator kinerja dan tuntutan eksternal terkait reformasi dan modernisasi untuk perubahan?7.Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikannya secara tepat waktu?


Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur

SUB KRITERIA1. Merencanakan, mengelola

dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Renstra dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

2. Mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakan kompetensi pegawai serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi

3. Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan dengan pemberdayaan



Aparatur





Apakah instansi telah:1.Mengembangkan dan mengomunikasikan kebijakan manajemen sumberdaya manusia berdasarkan Renstra dan Road Map Instansi?2.Menata dan mengembangkan pola rekrutmen dan sistem karir pegawai dengan mengedepankan kinerja dan aspek - aspek fairness, keterbukaan, akuntabilitas dan kesempatan yang sama?3.Melakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat?4.Melakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendapatkan peringkat dan harga jabatan yang akurat?5.Mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian kinerja individu?6.Mengembangkan database pegawai sehingga data pegawai yang mutakhir dan akurat dapat diperoleh?

1. Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Renstra dan Road Map Reformasi

1. Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Renstra dan Road Map Reformasi



Aparatur





Apakah para pemimpin telah:1.Mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi untuk peningkatan kompetensi pegawai yang meliputi keseluruhan perencanaan pelatihan sesuai kebutuhan instansi dan individu pegawai saat ini dan masa yang akan datang?2.Mengidentifikasi dan menyusun standar kompetensi jabatan untuk mendapatkan kualifikasi jabatan pegawai yang dipersyaratkan?3.Melakukan asesmen individu berdasarkan standar kompetensi yang telah dikembangkan untuk memperoleh profil kompetensi individu?4.Mengembangkan diklat pegawai berbasis kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik?5.Mengkaji dan mengevaluasi dampak program diklat dikaitkan dengan biaya diklat melalui monitoring dan pelaksanaan analisis biaya manfaat?6.Mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan seperti halnya kemampuan kehumasan instansi?7.Mendukung dan membantu pegawai baru dalam bentuk mentoring, coaching dan tutorial?





Aparatur





Apakah para pemimpin telah:1.Membudayakan dialog, kerja sama tim dan keterbukaan berkomunikasi?2.Secara aktif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh ide dan saran dari pegawai melalui mekanisme yang tepat dalam penyampaian saran atau keluhan?3.Melibatkan pegawai dalam pengembangan Renstra dan Road Map, tata kelola, dan pelaksanaan berbagai program/kegiatan?4.Mendorong pencapaian kesepakatan antara pimpinan dan pegawai dalam perumusan Renstra dan Road Map serta cara-cara mengukur pencapaian target?5.Melaksanakan survei pegawai secara periodik, mempublikasikan hasil survei, memberikan ringkasan, dan tindak lanjut dari hasil survei tersebut?6.Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan masukan atau umpan balik kepada pimpinan?




Kemitraan dan Sumber Daya

SUB KRITERIA1. Pengembangan dan pelaksanaan

hubungan kemitraan utama2. Pengembangan dan pelaksanaan

kemitraan dengan masyarakat3. Pengelolaan keuangan4. Pengelolaan informasi dan

pengetahuan5. Pengelolaan teknologi6. Pengelolaan fasilitas



Apakah instansi telah:1.Mengidentifikasi mitra kerjasama strategis dan pola hubungan kemitraan? (termasuk pola hubungan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga/ organisasi internasional, perusahaan swasta, dan dengan institusi pemerintah lainnya).2.Membangun kesepahaman atau perjanjian kerjasama kemitraan yang tepat dengan mempertimbangkan pola hubungan tersebut?3.Menindaklanjuti kesepahaman kerjasama tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif?4.Mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengelola kemitraan dan metode pengendaliannya?5.Memonitor dan mengevaluasi proses, hasil, dan pola kemitraan secara reguler?SUB KRITERIA

1. Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama

2. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat

3. Pengelolaan keuangan4. Pengelolaan informasi dan






Apakah instansi telah:1.Melibatkan komponen masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik seperti melalui konsultasi publik, survei, polling pendapat, dan sebagainya?2.Melaksanakan keterbukaan terhadap ide, saran, dan keluhan masyarakat dan memanfaatkan mekanisme yang tepat untuk mendapatkan berbagai informasi tersebut?3.Melaksanakan diseminasi informasi yang proaktif?4.Menjamin penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaannya seperti penerbitan laporan tahunan, konferensi pers, dan lain – lain?5.Secara aktif mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya?SUB KRITERIA



3. Pengelolaan keuangan4. Pengelolaan informasi dan






Apakah instansi telah:1.Menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan penganggaran (mulai tahap formulasi, eksekusi dan akuntabilitas anggaran)?2.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sehingga lebih optimal?3.Menerapkan anggaran berbasis kinerja?4.Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi?5.Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara?6.Memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna mendapatkan opini WTP dari BPK?7.Konsisten dalam melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi pengawasan, baik oleh APIP maupun BPK?8.Mengaplikasikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa?9.Memerintahkan para pejabatnya untuk menandatangani dan melaksanakan pakta integritas bagi para pimpinan?10.Mendorong secara aktif kepada para pejabatnya untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)?





3. Pengelolaan keuangan3. Pengelolaan keuangan



Apakah instansi telah:1.Mengembangkan sistem untuk mengelola, menyimpan dan mengkaji informasi dan pengetahuan dalam instansi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi?2.Memantau secara teratur informasi dan pengetahuan, memastikan relevansi, ketepatan, kehandalan dan keamanan, juga menyelaraskannya dengan Renstra dan Road Map serta kebutuhan pemangku kepentingan?3.Mendorong pengembangan berbagai jalur internal untuk meneruskan informasi ke seluruh instansi dan memastikan setiap pegawai memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan berbagai tugas dan pengembangan karirnya?4.Menyediakan dan menjamin akses dan pertukaran informasi yang relevan dengan semua pemangku kepentingan dan menyajikan informasi dan data dengan cara yang mudah?5.Memastikan ketersediaan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pegawai, tetap berada di dalam instansi pada saat yang bersangkutan meninggalkan instansi?





4. Pengelolaan informasi dan pengetahuan

4. Pengelolaan informasi dan pengetahuan



Apakah instansi telah:1.Menyusun kebijakan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran instansi?2.Memanfaatkan teknologi yang efektif untuk: mengelola kegiatan; mengelola pengetahuan; mendukung berbagai kegiatan peningkatan dan pembelajaran; serta mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan dan mitra?




pengetahuan5. Pengelolaan teknologi6. Pengelolaan fasilitas 5. Pengelolaan teknologi5. Pengelolaan teknologi



Apakah instansi telah:1.Menerapkan standar pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) secara penuh?2.Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kantor, dan peralatan secara efisien, efektif, terencana, dan berkesinambungan?3.Mendorong aksesibilitas bangunan sesuai dengan kebutuhan semua pegawai, para pemangku kepentingan dan masyarakat (termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus)?4.Mendukung kebijakan terpadu pengelolaan aset fisik, termasuk penghapusan sesuai dengan peraturan?




pengetahuan5. Pengelolaan teknologi6. Pengelolaan fasilitas 6. Pengelolaan fasilitas 6. Pengelolaan fasilitas


Proses

SUB KRITERIA1. Mengidentifikasi, merancang,

menerapkan dan memperbaiki proses binis/tatalaksanan secara berkelanjutan

2. Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/ pengguna layanan

3. Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/ pengguna layanan


Proses





1. Mengidentifikasi, merancang, menerapkan dan memperbaiki proses binis/tatalaksanan secara berkelanjutan

1. Mengidentifikasi, merancang, menerapkan dan memperbaiki proses binis/tatalaksanan secara berkelanjutan

Apakah instansi telah:1.Mengidentifikasi, membuat dan mendokumentasikan proses bisnis instansi secara berkelanjutan?2.Mengidentifikasi kebijakan/peraturan yang mengatur proses bisnis/tatalaksana yang telah diterbitkan oleh instansi?3.Mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi proses bisnis yang ada di dalam instansi?4.Melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan eksternal dalam desain dan pengembangan proses bisnis?5.Mereviu dan memperbaiki proses bisnis serta melaksanakan benchmarking berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan?6.Menyempurnakan kebijakan dan peraturan lainnya untuk memperlancar proses bisnis organisasi?7.Menyusun Standard Operating Procedures (SOP)?8.Mengembangkan dan menerapkan e-government untuk mendukung efektivitas dan efisiensi implementasi proses bisnis instansi?


Proses







Apakah instansi telah:1.Melakukan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik?2.Mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan untuk berbagai pelayanan di lingkungan instansi untuk memberikan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik?3.Melibatkan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik?4.Menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan secara transparan untuk mempermudah pelayanan dan menghindari penggunaan calo?5.Membuat panduan atau SOP pelayanan yang praktis serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami?6.Menerapkan Standar Pelayanan Minimum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar, bagi instansi yang memiliki kewenangan wajib?


Proses







Apakah instansi telah:1.Melakukan pendekatan aktif pembelajaran terhadap berbagai inovasi yang dilakukan oleh instansi lain baik secara nasional maupun internasional?2.Melibatkan masyarakat/pengguna layanan dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan inovasi?3.Menyediakan sumberdaya yang memadai untuk pengembangan dan pelaksanaan proses inovasi?4.Secara aktif mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi permasalahan dalam melakukan inovasi?

Proses Penilaian Hasil

Hasil Pada pada Masyarakat/ Pengguna layanan

SUB KRITERIA1. Hasil pengukuran kepuasan

masyarakat/pengguna layanan 2. Indikator pengukuran yang

berorientasi pada masyarakat/pengguna layanan






1. Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan


Melakukan survei yang mencakup hal-hal berikut 1.Kualitas layanan yang diberikan;2.Kemudahan dalam mendapatkan layanan: jam operasi layanan dan lamanya waktu tunggu; 3.Keramahan pegawai dalam memberikan layanan; dan4.Keterlibatan dan partisipasi masyarakat/pengguna layanan dalam pemberian masukan atau saran perbaikan.






2. Indikator pengukuran yang berorientasi pada masyarakat/pengguna layanan

2. Indikator pengukuran yang berorientasi pada masyarakat/pengguna layanan

Melakukan survei untuk mengukur tingkat integritas, akuntabilitas dan transparansi instansi dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan utamanya


Hasil Pada Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

SUB KRITERIA1. Hasil pengukuran motivasi dan

kepuasan pegawai2. Indikator dalam hal Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparatur



Survei atas kepuasan pegawai, yang mencakup:1.Tingkat keterlibatan pegawai dalam pencapaian visi dan misi instansi;2.Kemampuan pimpinan dalam mengarahkan instansi serta membina komunikasi; 3.Kemampuan instansi dalam mengelola SDM, mengembangkan kompetensi pegawai secara sistematis dan mengelola karir pegawai; 4.Penghargaan terhadap upaya individu dan tim serta penghargaan terhadap upaya – upaya inovasi di dalam instansi; 5.Suasana dan budaya kerja, termasuk hubungan atasan dan bawahan; 6.Isu sosial terkait kehidupan pekerjaan dan pribadi/ keluarga; 7.Kondisi fisik kantor dan ruangan kerja, serta kesehatan dan keamanan.




1. Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai

1. Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai



Survei terhadap:1.Indikator terkait pemantauan produktivitas kerja;2.Indikator terkait kepuasan atas pengembangan kompetensi/skill; 3.Tingkat kepuasan atas mobilitas/rotasi pegawai di dalam instansi; 4.Motivasi dan keterlibatan pegawai dalam berbagai aktivitas instansi, seperti tingkat respons survei pegawai, jumlah usulan untuk inovasi, tingkat partisipasi dalam kelompok diskusi internal.



Manusia (SDM) Aparatur2. Indikator dalam hal Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparatur2. Indikator dalam hal Sumber Daya



Hasil Pada Komunitas Lokal, Nasional dan

Internasional

SUB KRITERIA1. Hasil yang dirasakan oleh para

pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial

2. Indikator kinerja dalam bidang kemasyarakatan yang dicapai oleh institusi



Internasional




1. Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial

1. Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial

Survei terhadap:1.Indikator terkait pemantauan produktivitas kerja;2.Indikator terkait kepuasan atas pengembangan kompetensi/skill; 3.Tingkat kepuasan atas mobilitas/rotasi pegawai di dalam instansi; 4.Motivasi dan keterlibatan pegawai dalam berbagai aktivitas instansi, seperti tingkat respons survei pegawai, jumlah usulan untuk inovasi, tingkat partisipasi dalam kelompok diskusi internal.



Internasional






Survei atas hal-hal berikut:1.Hubungan instansi dengan perwakilan dari masyarakat dari berbagai tingkatan sosial;2.Dukungan instansi atas kegiatan pembangunan yang bersifat internasional; 3.Dukungan instansi atas keterlibatan sosial antara masyarakat/pengguna layanan dan pegawai; 4.Adanya transfer pengetahuan dan informasi dengan pihak lain; 5.Aktivitas yang dilakukan oleh instansi untuk menjaga ketersediaan sumber daya dan fasilitas (contoh: pemenuhan peraturan/standar lingkungan hidup, penggunaan bahan daur ulang, penghematan dalam penggunaan air, listrik, dan lainnya).


Hasil Kinerja Utama

SUB KRITERIA1. Pemenuhan Target Indikator

Internal2. Pemenuhan Target Indikator

Eksternal


Hasil Kinerja Utama



Eksternal

1. Pemenuhan Target Indikator Internal

1. Pemenuhan Target Indikator Internal

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan “Hasil yang Diharapkan” pada tingkatan Mikro dari 9 program reformasi birokrasi sebagai berikut:1.Manajemen Perubahan2.Penataan Peraturan Perundang-undangan3.Penataan dan Penguatan Organisasi4.Penataan Tatalaksana5.Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur6.Penguatan Pengawasan7.Penguatan Akuntabilitas Kinerja8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik9.Monitoring dan Evaluasi


Hasil Kinerja Utama



Eksternal2. Pemenuhan Target Indikator

Eksternal2. Pemenuhan Target Indikator

Eksternal

Sub kriteria ini menyangkut penilaian terhadap pencapaian IKU dari masing-masing K/L yang disarikan dari RPJMN 2010-2025, yang mendukung pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi sebagai berikut:1.Opini BPK2.Indeks Intehritas Pelayanan3.Peringkat Kemudahan Berusaha 4.Instansi Pemerintah yang Akuntabel

Langkah-langkah Penilaian Pengungkit

1. Pahami sub kriteria dan guiding questions pada masing-masing kriteria. 2. Untuk melakukan penilaian setiap sub kriteria, pahami proses yang terjadi pada

setiap tahapan PLAN, DO, CHECK dan ACT pada sub kriteria tersebut. 3. Guiding Questions digunakan untuk membantu melakukan penilaian, bukan

merupakan petunjuk yang berdiri sendiri, tetapi harus merupakan satu kesatuan untuk membantu melakukan penilaian.

4. Buatlah sintesis untuk setiap sub kriteria pada setiap tahapan (PDCA) sebelum melakukan penilaian

5. Kumpulkan bukti-bukti yang relevan pada setiap sub kriteria dan tahapan PDCA6. Atas dasar sintesis dan bukti-bukti yang relevan, dapat dilakukan penilaian. 7. Pindahkan hasil penilaian ke sistem online

Untuk memudahkan penilaian dapat digunakan kertas kerja (worksheet terpisah)


1. Pahami sub kriteria dan guiding questions pada masing-masing kriteria.

1. Pahami sub kriteria dan guiding questions pada masing-masing kriteria.


1. Untuk melakukan penilaian setiap sub kriteria, pahami proses yang terjadi pada setiap tahapan PLAN, DO, CHECK dan ACT pada sub kriteria tersebut.

2. Guiding Questions digunakan untuk membantu melakukan penilaian, bukan merupakan petunjuk yang berdiri sendiri, tetapi harus merupakan satu kesatuan untuk membantu melakukan penilaian.

1. Untuk melakukan penilaian setiap sub kriteria, pahami proses yang terjadi pada setiap tahapan PLAN, DO, CHECK dan ACT pada sub kriteria tersebut.

2. Guiding Questions digunakan untuk membantu melakukan penilaian, bukan merupakan petunjuk yang berdiri sendiri, tetapi harus merupakan satu kesatuan untuk membantu melakukan penilaian.


5. Kumpulkan bukti-bukti yang relevan pada setiap sub kriteria dan tahapan PDCA

5. Kumpulkan bukti-bukti yang relevan pada setiap sub kriteria dan tahapan PDCA


6. Atas dasar sintesis dan bukti-bukti yang relevan, dapat dilakukan penilaian.

6. Atas dasar sintesis dan bukti-bukti yang relevan, dapat dilakukan penilaian.

0 - 10Atas dasar sintesis dan bukti-bukti yang relevan, dapat dilakukan penilaian.

11-30Tedapat bukti tetapi lemah, sebagian kecil (sedikit sekali) proses P/ D/C/ A dilakukan

31-50Terdapat sebagian kecil bukti kuat, sebagian kecil proses P/D/C/A dilakukan

51-70 Terdapat sebagian bukti kuat, sebagian proses P/D/C/A dilakukan

71-90terdapat sebagian besat bukti kuat, sebagian besar proses P/D/C/A dilakukan

91-100Terdapat bukti yang sangat kuat, seluruh proses P/D/C/A dilakukan bahkan dapat dilakukan bencmark dengan instansi lain

0 - 10Atas dasar sintesis dan bukti-bukti yang relevan, dapat dilakukan penilaian.

11-30Tedapat bukti tetapi lemah, sebagian kecil (sedikit sekali) proses P/ D/C/ A dilakukan

31-50Terdapat sebagian kecil bukti kuat, sebagian kecil proses P/D/C/A dilakukan

51-70 Terdapat sebagian bukti kuat, sebagian proses P/D/C/A dilakukan

71-90terdapat sebagian besat bukti kuat, sebagian besar proses P/D/C/A dilakukan

91-100Terdapat bukti yang sangat kuat, seluruh proses P/D/C/A dilakukan bahkan dapat dilakukan bencmark dengan instansi lain

Nilai Total /4007. Pindahkan hasil penilaian ke sistem online

Langkah-langkah Penilaian Hasil








CONTOH PENILAIAN SUB KRITERIA 1 PADA KRITERIA HASIL PADA MASYARAKAT/PENGGUNA LAYANAN

KOMPONEN HASIL

Langkah-langkah Penilaian Hasil


HASIL SURVEY

KONVERSI MELALUI PANEL PENILAIAN HASIL

CONTOH PENILAIAN SUB KRITERIA 1 PADA KRITERIA HASIL PADA MASYARAKAT/PENGGUNA LAYANAN

KOMPONEN HASIL

TerimakasihWasalamualaikum Wr Wb

Ms Pmprb 2013

Documents

Transcript of Ms Pmprb 2013