LAPORANrb.pom.go.id/sites/default/files/wbkwbbm/Laporan Monev... · 2020. 11. 25. · TPN dalam...
Transcript of LAPORANrb.pom.go.id/sites/default/files/wbkwbbm/Laporan Monev... · 2020. 11. 25. · TPN dalam...
i
i
Assalamu’alaikum wr.wb.
Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/ WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN POM
TRIWULAN II TAHUN 2020. Badan POM masih perlu banyak melakukan perbaikan
dalam implementasi dan evaluasi perangkat kebijakan dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM. Selain itu juga diperlukan komitmen nyata dari seluruh
pegawai Badan POM dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada masing-
masing unit kerja.
Laporan ini disampaikan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM dilingkungan Badan POM pada Triwulan Ketiga Tahun 2020.
Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan masih
terdapat kekurangan didalamnya. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan
guna penyempurnaan laporan. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi kita
semua.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Dra. Zulaimah, Apt. M.Si
KATA PENGANTAR
Jakarta, 27 Oktober 2020
Inspektur II
ii
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 1
BAB II ROAD MAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM BADAN POM TAHUN
2020
4
BAB III MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM BADAN POM TAHUN
2020
10
3.1 Capaian Triwulan III Tahun 2020 10
3.2 Kegiatan yang belum terlaksana pada Triwulan III 21
BAB IV ANALISIS DAN HAMBATAN 22
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 24
5.1 Kesimpulan 24
5.2 Saran dan Rencana Tindak Lanjut 25
DAFTAR ISI
1
1.1. LATAR BELAKANG
Badan POM sebagai bagian dari pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan
Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pembangunan ZI bertujuan untuk mewujudkan Good Governance dan Clean
Government menuju birokrasi berkelas dunia, serta mampu memberikan pelayanan
publik yang lebih baik.
Untuk mewujudkan penguatan implementasi RB tersebut diperlukan percepatan
melakukan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada seluruh Unit Kerja. Sampai
dengan saat ini terdapat 11 Unit Kerja di lingkungan Badan POM yang berhasil
mendapatkan predikat WBK dari KemenPANRB yaitu sebanyak 4 unit pada tahun
2017 dan 7 unit pada tahun 2019. Dalam rangka percepatan Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM di lingkungan Badan POM, maka seluruh Unit Kerja diwajibkan untuk
melaksanakan Pembangunan ZI.
Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, Badan POM berupaya melakukan
pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM. Hal ini merupakan
tanggung jawab seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan POM tidak terbatas pada
Inspektorat II selaku Tim Penilai Internal di Lingkungan Badan POM.
1.2. DASAR HUKUM
a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
BAB I
PENDAHULUAN
2
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat
dan Makanan
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
j. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.04.1.24.08.15.4907 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019.
k. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.04.1.6.09.15.4280 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan
3
l. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.02.02.1.7.03.20.129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
m. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.02.02.2.7.01.20.22 Tanggal 12 Januari Tahun 20202 tentang
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan POM Tahun 2020.
n. Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.20.357 tentang Road
Map Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Badan POM Tahun 2020.
o. Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.01.2.82.03.20.11 tentang Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020.
4
2.1 Roadmap Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Badan POM Tahun 2020
No Kegiatan
Bulan
PIC Output Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pencanangan kembali dan penggalangan komitmen Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM: a. Internal (pimpinan unit kerja beserta jajarannya) b. Eksternal (bersama stakeholder terkait, bila
perlu dengan disaksikan oleh TPI)
Masing masing unit kerja
Pencanangan ZI pada masing masing unit kerja
2
Penetapan Petunjuk pelaksanaan percepatan Pembangunan ZI dengan SK Kepala Badan
Inspektorat Utama (TPI)
SK Kepala Badan POM tentang Petunjuk pelaksanaan percepatan Pembangunan ZI
1. Membuat usulan SK penetapan TPI yang dibentuk oleh Kepala Badan
Inspektorat Utama (TPI)
SK Tim Penilai Internal Badan POM
BAB II
ROAD MAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM BADAN POM TAHUN 2020
5
No Kegiatan
Bulan
PIC Output Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2. Membuat surat edaran Kepala Badan tentang: a. Pelaksanaan Pembangunan ZI seluruh unit
kerja tahun 2020 b. Kewajiban seluruh unit eselon I untuk
membentuk Tim Penilai Unit Kerja Eselon I yang terdiri dari personil anggota Assesor PMPRB Badan POM/ Asesor PMPRB Unit Kerja Eselon I/ Auditor Internal dari Unit Kerja Eselon II yang pernah mendapatkan peningkatan kompetensi Bimtek Asesor PMPRB dan Pelatihan Auditor Internal tahun 2019 dari PPSDM.
c. Bagi kepala unit kerja yang telah mendapat predikat WBK dari KemenPANRB diharapkan agar dapat mengampu minimal 3 Unit Kerja di sekitarnya dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK
d. Pemenuhan data dukung pada komponen pengungkit
e. Melaksanakan evaluasi hasil survei eksternal Indeks Peningkatan Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
f. Timeline proses pengajuan tahun 2020
Inspektorat Utama (TPI)
SE Kepala Badan POM tentang Pembangunan ZI di lingkungan Badan POM
3. Pelaksanaan sosialisasi percepatan Pembangunan ZI kepada unit eselon I terkait: a. Mekanisme penilaian ZI b. Pembentukan tim penilai ZI oleh masing
masing unit eselon I c. Timeline pengajuan penilaian ke TPI
Inspektorat Utama (TPI)
1. Surat Undangan 2. Materi 3. SK Tim Penilai
Unit Eselon I
6
No Kegiatan
Bulan
PIC Output Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
4. Menetapkan calon unit kerja prioritas yang akan diajukan penilaian kepada KemenPANRB berdasarkan hasil nilai RB Unit Kerja tahun 2019
Inspektorat Utama (TPI)
Surat penetapan Irtama tentang calon unit kerja prioritas yang akan diajukan penilaian kepada KemenPANRB
3 Bimtek dalam rangka Pembangunan ZI
Inspektorat Utama (TPI)
4
Proses Pembangunan ZI
a. Unit Kerja Eselon II Pusat Unit Eselon II
LKE Unit Kerja Eselon II Hasil penilaian pendahuluan oleh tim penilai unit kerja eselon I
1. Melaksanakan self assessment atas Pembangunan ZI pada unit kerjanya dengan menggunakan tools berupa LKE dengan pemenuhan data dukung yang memadai dan memperhatikan catatan hasil penilaian TPI sebelumnya.
2. Melaksanakan survei eksternal Indeks Peningkatan Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam rangka pemenuhan komponen hasil dengan responden sebanyak 50 secara periodik
3. Mengirimkan hasil pengisian LKE dan hasil survei paling lambat tanggal 15 Mei 2020 melalui bit.ly yang telah disediakan
4. Penilaian pendahuluan oleh Tim Penilai Unit Kerja Eselon I, untuk selanjutnya diajukan
7
No Kegiatan
Bulan
PIC Output Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
evaluasi kepada TPI melalui surat pimpinan Unit Kerja Eselon I kepada Inspektorat Utama.
b. Balai Besar/ Balai POM BB/BPOM
LKE Self Assessment BB/BPOM 2020
1. Melaksanakan self assessment atas Pembangunan ZI pada unit kerjanya dengan menggunakan tools berupa LKE dengan pemenuhan data dukung yang memadai dan memperhatikan catatan hasil penilaian TPI sebelumnya.
2. Melaksanakan survei eksternal Indeks Peningkatan Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam rangka pemenuhan komponen hasil dengan responden sebanyak 50 secara periodik
3. Mengirimkan hasil pengisian LKE dan hasil survei paling lambat tanggal 15 Mei 2020 melalui bit.ly yang telah disediakan
5
Penilaian dan evaluasi oleh TPI Tahap I Melakukan penilaian LKE dan verifikasi data dukung terhadap:a. Unit Kerja Pusat yang diajukan oleh Eselon I masing masingb. BB/BPOM2. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi tahap I
Inspektorat Utama (TPI)
Rekomendasi perbaikan LKE
Penilaian dan evaluasi oleh TPI Tahap II Melakukan penilaian kembali terhadap perbaikan LKE yang sudah disampaikan oleh unit kerja
Inspektorat Utama (TPI)
LKE ZI hasil reviu TPI Final
Menyampaikan hasil akhir penilaian TPI kepada masing masing unit kerja
Inspektorat Utama (TPI)
Indeks RB Unit Kerja
8
No Kegiatan
Bulan
PIC Output Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
6 Pelaporan kepada Kepala Badan POM terkait Unit Kerja yanga akan diusulkan kepada KemenPANRB untuk dilakukan reviu oleh TPN
Inspektorat Utama (TPI)
Nota Dinas Laporan
7 Penetapan Unit Kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) oleh Kepala Badan POM terhadap Unit Kerja yang diusulkan kepada KemenPANRB
Inspektorat Utama (TPI)
Unit penerima WBK kategori core bussiness BPOM
Unit penerima WBK kategori dukungan manajemen
8 Pengusulan unit kerja kepada KemenPANRB oleh Kepala Badan POM untuk dilakukan reviu oleh TPN dalam rangka penetapan WBK/WBBM melalui PMPZI secara online (paling lambat 30 Juni)
Inspektorat Utama (TPI)
Surat Pengajuan Submit PMPZI
9 Bimtek dalam rangka intervensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Inspektorat Utama (TPI)
Laporan Bimtek
10
Persiapan evaluasi oleh KemenPANRB selaku TPN :
1. Penyiapan Customer List survei eksternal IPP dan IPAK dan pembuatan video profil pelaksanaan Pembangunan ZI yang didalamnya terdapat testimoni dari pelanggan/masyarakat
Unit kerja dan Inspektorat Utama (TPI)
Customer List
2. Survei Eksternal IPP - IPAK baik langsung oleh Tim BPS atau melalui SMS Blast
KemenPANRB
3. Desk evaluasi kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM
Inspektorat Utama (TPI) dan
9
No Kegiatan
Bulan
PIC Output Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
KemenPANRB
4. Evaluasi Lapangan secara acak kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM
Inspektorat Utama (TPI) dan KemenPANRB
5. Penyampaian penambahan data dukung dan perbaikan yang relevan
unit kerja dan Inspektorat Utama (TPI)
6. Penyerahan penghargaan predikat WBK/WBBM kepada Unit Kerja yang ditetapkan berpredikat WBK/WBBM pada Hari Anti Korupsi Sedunia
KemenPANRB
Piagam WBK/WBBM
11 Reviu kebijakan ZI
Tim Hasil reviu kebijakan ZI
10
A. Capaian Triwulan III
Sampai dengan triwulan III, Inspektorat II Badan POM telah melakukan berbagai
upaya dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai
dengan recana kegiatan yang telah ditetapkan pada Road Map perencanaan
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Badan POM Tahun 2020 bulan Januari sampai
dengan September. Capaian Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Kegiatan 1.
Pencanangan kembali dan penggalangan komitmen Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM pada bulan Januari s.d Maret
Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dilakukan pada masing
masing Unit Kerja. Sampai dengan akhir triwulan III Tahun 2020, 61 Unit Kerja di
Lingkungan Badan POM seluruhnya telah telah melaksanakan Pencanangan
Pembangunan ZI.
Kegiatan 2.
Penetapan petunjuk pelaksanaan percepatan Pembangunan ZI dengan Surat
Keputusan Kepala Badan POM pada bulan Januari s.d Februari
Inspektorat II telah menyusun Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
pada Unit Kerja di Lingkungan Badan POM dan telah ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.02.02.1.7.03.20.129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
pada tanggal 31 Maret 2020.
Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tersebut disusun dalam rangka
penyesuaian dengan mekanisme baru yang diatur dalam PermenPANRB Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB nomor 52 Tahun 2014
BAB III
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM BADAN POM TAHUN 2020
11
tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
Penetapan Keputusan Kepala Badan POM ini mencabut Keputusan Kepala Badan
POM Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dalam rangka Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada
Unit Kerja di Lingkungan Badan POM.
Pada kegiatan 2 terdapat 4 sub kegiatan, dengan rincian 3 sub kegiatan tercapai
sesuai rencana (realisasi pada triwulan I) dan 1 sub kegiatan tercapai tidak tepat
waktu (realisasi pada triwulan II).
2.1 Penyusunan rancangan Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang
penetapan Tim Penilai Internal
Dalam rangka penilaian Pembangunan ZI telah dibentuk Tim Penilai Internal
melalui Keputusan Kepala Badan POM No HK.02.02.1.04.20.131 Tahun 2020
tentang pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
di lingkungan Badan POM. Keangggotaan TPI melibatkan dari perwakilan dari tim
pelaksana RB tiap area perubahan, sehingga diharapkan penilaian terhadap
Pembangunan ZI menjadi lebih komprehensif. Penetapan Surat Keputusan Kepala
Badan POM tersebut direncanakan selesai pada bulan Februari namun baru
terealisasi pada awal April 2020.
2.2 Penyusunan Surat Edaran Kepala Badan POM tentang Pembangunan ZI di
lingkungan Badan POM
Inspektorat II selaku TPI telah menyusun Surat Edaran Kepala Badan POM
Nomor HK.02.02.2.7.01.20.22 Tanggal 12 Januari 2020 tentang Pembangunan ZI
Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2020. Surat tersebut
berisikan hal hal sebagai berikut:
1) Seluruh Unit Kerja Eselon II Pusat dan BB/BPOM wajib melaksanakan
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2020
2) Kewajiban seluruh unit eselon I untuk membentuk Tim Penilai Unit (TPU)
Eselon I yang bertugas untuk melakukan penilaian pendahuluan dan
pemilihan Unit Kerja sebelum dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI)
3) Bagi kepala unit kerja yang telah mendapat predikat WBK dari
KemenPANRB diharapkan agar dapat mengampu minimal 3 Unit Kerja di
sekitarnya dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK
12
4) Pemenuhan data dukung pada komponen pengungkit dengan melakukan
pemutakhiran secara berkala.
5) Melaksanakan evaluasi hasil survei eksternal Indeks Peningkatan
Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
6) Timeline proses pengajuan tahun 2020 paling lambat 3 April 2020
2.3 Pelaksanaan sosialisasi percepatan Pembangunan ZI kepada Unit Eselon I.
Pelaksanaan soialisasi percepatan Pembangunan ZI kepada perwakilan tiap Unit
Eselon I pada tanggal 19 februari 2020. Pada sosialisi tersebut disampaikan
beberapa point penting terkait dengan mekanisme baru sebagai berikut :
1) Pembentukan TPU Eselon I
2) Mekanisme pengajuan Unit Kerja Eselon II Pusat kepada
3) Timeline pengajuan Unit Kerja Eselon II Pusat kepada TPI
Kegiatan tersebut telah dipublikasi sebagai berita aktual pada subsite
rb.pom.go.id dengan alamat url http://rb.pom.go.id/id/info-terkini/langkah-awal-
percepat-pembangunan-zi-menuju-wbkwbbm-sosialisasi-proses-pengajuan
2.4 Penetapan calon Unit Kerja Prioritas
Inspektorat II telah menyampaikan Unit Kerja Prioritas melalui surat Inspektur
Utama Nomor B-PI.06.06.7.72.03.20.315 tanggal 13 Maret 2020. Penetapan Unit
Kerja Prioritas disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh
Tim Penilai Unit Eselon I dalam melakukan penilaian dan pemilihan Unit Kerja
yang akan diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM tahun 2020.
Penetapan Unit Kerja Prioritas disusun berdasarkan hasil penilaian
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2019
dengan kriteria:
1) Unit Kerja yang diajukan mendapatkan predikat WBK/WBBM kepada
Kementerian PANRB tahun 2019 namun belum berhasil.
2) Unit Kerja dengan nilai tertinggi hasil evaluasi TPI tahun 2019 yang tidak
diajukan ke Kementerian PANRB.
3) Unit Kerja yang memenuhi passing grade nilai total (pengungkit dan hasil)
minimal 75
13
Kegiatan 3
Bimbingan Teknis dalam rangka Pembangunan ZI pada bulan Januari s.d Maret
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam rangka Pembangunan ZI pada Unit Kerja
di Lingkungan Badan POM telah dilaksanakan sebagai berikut:
No Unit Kerja Pelaksanaan
1. Balai Besar POM di Padang 18 s.d 20 Januari 2020
2. Balai POM di Ambon 22 Januari 2020
3. Balai POM di Sofifi 31 Januari 2020
4. Balai Besar POM di Banda Aceh 20 Februari 2020
5. Balai Besar POM di Medan 06 Maret 2020
6. Balai Besar POM di Manado 10 Maret 2020
7. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
02 April 2020
8. Balai Besar POM di Bandar Lampung 07 April 2020
9. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
16 April 2020
10. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang
23 April 2020
11. Balai Besar POM di Semarang 06 Mei 2020
12. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
08 Mei 2020
13. Balai Besar POM di Manado 09 Juni 2020
14. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia 11 Juni 2020
15. Biro Kerja Sama 16 Juni 2020
16. Balai POM di Ambon 21 s.d 23 Juli 2020
17. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
14 Agustus 2020
18. Balai Besar POM di Medan 24 s.d 25 Agustus 2020
19. Balai Besar POM di Serang 27 s.d 28 Agustus 2020
20. Balai Besar POM di Yogyakarta 2 s.d 4 September 2020
21. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
10 September 2020
Kegiatan 4
Proses Pembangunan ZI pada Unit Kerja di lingkungan Badan POM pada bulan
Januari sampai dengan Mei yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II Pusat
dan Balai Besar/Balai POM pada bulan Januari s.d Mei 2020
Pada kegiatan 4 terdapat 4 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
a. Sub Kegiatan 1 Melaksanakan self assessment atas Pembangunan ZI
pada unit kerja pada bulan
14
pelaksanaan self assesment atas Pembangunan ZI pada unit kerja
menggunakan tools berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan disertai dengan
pemenuhan data dukung. Kegiatan ini dimulai dari bulan Januari sampai
dengan 3 April 2020, namun mengalami perpanjangan waktu sampai dengan
15 Mei 2020 menyesuaikan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun
2020 tanggal 2 April tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB dan
Pengajuan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2020. Perpanjangan
waktu tersebut dikirimkan melalui Surat Inspektur Utama Nomor B-
PI.06.06.7.72.04.20.06 perihal Perpanjangan waktu pelaksanaan PMPZI tahun
2020 tanggal 3 April 2020. Hingga 15 Mei 2020 terdapat Unit Kerja yang belum
memenuhi data dukung yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan. Sedangkan
Unit Kerja yang belum mengisi LKE dan data dukungnya yaitu BBPOM di
Jayapura dan BPOM di Mamuju. Sampai berakhirnya triwulan II seluruh Unit
Kerja telah mengisi LKE dan data dukungnya.
b. Sub Kegiatan 2 Melaksanakan survei eksternal Indeks Peningkatan
Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Pelaksanaan survei IPP IPAK dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen
hasil dalam Pembangunan ZI yang dikirimkan melalui bit.ly/HasilSurveiIPP-
IPAK2020. Kegiatan ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan 10 April
2020, namun karena terdapat perpanjangan waktu pelaksanaan PMPZI tahun
2020, penyampaian hasil survei IPP dan IPAK 2020 menjadi tanggal 30 April
2020 sebagaimana disampaikan melalui Surat Inspektur Utama Nomor B-
PI.06.06.7.72.04.20.04 perihal Perpanjangan Penyampaian Hasil Survei IPP
IPAK Tahun 2020 tanggal 20 April 2020. Hingga batas waktu 30 April 2020 Unit
Kerja yang mengirimkan hasil survei IPP IPAK melebihi batas waktu adalah
Pusdatin, Direktorat PMPU dan BBPOM di Banjarmasin. Sampai berakhirnya
triwulan II seluruh Unit Kerja telah menyampaikan hasil survei eksternal IPP
dan IPAK
c. Sub Kegiatan 3 Mengirimkan hasil pengisian LKE dan hasil survei melalui
bit.ly/LKEZIisi2020
Penyampaian LKE beserta data dukungnya dikirimkan melalui
bit.ly/LKEZIisi2020. Batas pengiriman pada awalanya sampai dengan 3 April
2020, namun mengalami perpanjangan waktu sampai dengan 15 Mei 2020
menyesuaikan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 2
15
April tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit
Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2020. Perpanjangan waktu tersebut
dikirimkan melalui Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.72.04.20.06
perihal Perpanjangan waktu pelaksanaan PMPZI tahun 2020 tanggal 3 April
2020. Hingga 15 Mei 2020 terdapat Unit Kerja yang belum mengirimkan data
dukung yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan. Sedangkan Unit Kerja yang
belum menyampaikan LKE dan data dukungnya secara tepat waktu yaitu
BBPOM di Jayapura dan BPOM di Mamuju. Sampai berakhirnya triwulan II
seluruh Unit Kerja telah mengirimkan LKE dan data dukungnya.
d. Sub Kegiatan 4 Penilaian pendahuluan oleh Tim Penilai Unit Kerja Eselon
I bagi Unit Kerja Pusat, untuk selanjutnya diajukan evaluasi kepada TPI
Mekanisme pengajuan Unit Kerja Pusat untuk tahun 2020 terlebih dahulu
dilakukan penilaian oleh TPU Eselon I sebelum dilakukan penilaian oleh TPI.
Pengajuan dilakukan melalui surat pimpinan Eselon I kepada Inspektorat
Utama. Mekanisme pengajuan Unit Kerja Pusat tersebut disampaikan kembali
melalui surat Inspektur Utama No B-PI.06.06.7.72.04.20.11 perihal PMPZI oleh
TPU Eselon I tanggal 23 April 2020. Sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
terdapat 3 Unit Eselon I yang telah mengajukan unit kerjanya kepada TPI yaitu
Kedeputian II, Kedeputian I dan Inspektorat Utama. Sedangkan pada tanggal
30 Juni 2020 Sekretariat Utama mengajukan unit kerjanya untuk dilakukan
reviu oleh TPI, sehingga pada akhir triwulan II seluruh Unit Eselon I telah
mengajukan Unit Kerjanya kepada TPI.
Kegiatan 5
Penilaian Pembangunan ZI Unit Kerja pada bulan Mei sampai dengan Juni
Pada kegiatan 5 terdapat 3 kegiatan namun baru terealisasi 2 kegiatan hingga akhir
triwulan III.
a. Penilaian dan evaluasi oleh Tim Inspektorat II (Tahap I)
Penilaian dan Evaluasi oleh tim Inspektorat II dimulai dengan penyampaian
laporan Nota dinas dari Inspektur II ke Inspektur Utama Nomor
PI.06.06.72.721.06.20.149 tanggal 2 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi
Awal Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Penilaian Unit Kerja Dalam
Pembangunan ZI Menuju WBK WBBM Tahun 2020. Dimana dari hasil
16
evaluasi awal terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan penilaian Unit
Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagai berikut:s
1. Unit Kerja yang memenuhi persyaratan (MS) untuk pengajuan
WBK/WBBM:
a) Pengajuan WBK sebanyak 29 Unit Kerja seperti terlampir pada
Lampiran I.
b) Pengajuan WBBM sebanyak 6 Unit Kerja seperti terlampir pada
Lampiran II.
2. Unit Kerja yang tidak memenuhi persyaratan (TMS) untuk pengajuan
WBK/WBMM
a) Pengajuan WBK sebanyak 21 Unit Kerja terlampir pada Lampiran III.
1) 8 Unit Kerja dinyatakan TMS karena belum terdapat pengajuan dari
Unit Eselon I masing-masing.
2) 4 Unit Kerja dinyatakan TMS berdasarkan hasil dari penilaian TPU
Eselon I masing-masing.
3) 4 Unit Kerja TMS karena tidak memenuhi syarat minimal nilai Indeks
Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
4) 1 Unit Kerja TMS karena tidak memenuhi syarat minimal nilai Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).
5) 2 Unit Kerja TMS karena tidak memenuhi nilai minimal per area
pengungkit 60% dan tidak memenuhi syarat minimal nilai TLHP.
6) 2 Unit Kerja TMS karena tidak memenuhi syarat minimal nilai IPAK
dan TLHP.
b) Pengajuan WBBM sebanyak 5 Unit Kerja seperti terlampir pada
Lampiran IV.
1) 1 Unit Kerja dinyatakan TMS karena belum terdapat pengajuan dari
Unit Eselon I.
2) 2 Unit Kerja TMS karena tidak memenuhi syarat minimal nilai Indeks
Pelayanan Publik (IPP).
3) 2 Unit Kerja TMS karena tidak memenuhi syarat minimal nilai TLHP.
Pelaksanaan penilaian dan evaluasi oleh tim inspektorat II berubah dari 8 Juni
menjadi 17 Juni 2020 dikarenakan adanya rapat penyamaan persepsi. Rapat
penyamaan Persepsi penilaian LKE ZI tahun 2020 tersebut dilakukan pada
tanggal 9-16 Juni 2020.
17
Penilaian dan evaluasi LKE ZI pada Tahap I dilakukan oleh tim Inspektorat II
berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.72.0.620.39
tanggal 5 Juni 2020 untuk melaksanakan Penilaian LKE ZI menuju WBK
WBBM Tahun 2020. Hingga akhir triwulan II telah dilakukan penilaian
terhadap 29 Unit yang MS untuk WBK dan 6 Unit yang MS untuk WBBM
dengan hasil sebanyak 20 Unit Kerja akan dilakukan untuk proses penilaian
bersama TPI yaitu:
1. Unit Kerja Pusat:
a. Direktorat Registrasi Obat
b. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik
c. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
d. Direktorat Pengawasan Kosmetik
e. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
f. Direktorat Registrasi Pangan Olahan
g. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang
h. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
i. Direktorat Intelijen
2. Balai Besar/ Balai POM
a. BBPOM di Bandar Lampung
b. BBPOM di Bandung
c. BBPOM di Jakarta
d. BBPOM di Manado
e. BBPOM di Mataram
f. BBPOM di Palembang
g. BBPOM di Semarang
h. BPOM di Batam
i. BPOM di Gorontalo
j. BPOM di Bengkulu
k. BPOM di Pangkal Pinang
b. Penilaian dan evaluasi Pembangunan ZI oleh TPI (Tahap II)
Penilaian dan evaluasi oleh TPI Tahap II terealisasi pada tanggal 3-9 Juli 2020
terhadap 21 Unit Kerja yang dilaksanakan secara luring maupun daring di
Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat.
18
Berdasarkan hasil penilaian tahap II, Unit Kerja yang akan diusulkan ke
Kementerian PANRB untuk mendapatkan predikat WBK sebanyak 19
(sembilan belas) unit antara lain:
1. BBPOM di Palembang
2. BBPOM di Mataram
3. BBPOM di Manado
4. BBPOM di Semarang
5. BBPOM di Bandar Lampung
6. BBPOM di Bandung
7. BBPOM di Jakarta
8. BPOM di Gorontalo
9. BPOM di Bengkulu
10. BPOM di Batam
11. BPOM di Pangkalpinang
12. BPOM di Manokwari
13. Direktorat Registrasi Obat
14. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
15. Direktorat Pengawasan Kosmetik
16. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
17. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang
18. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
19. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Dan 2 (dua) Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM
yaitu:
1. Direktorat Registrasi Pangan Olahan
2. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Kegiatan 6
Pelaporan kepada Kepala Badan POM terkait Unit Kerja yang akan diajukan ke
KemenPANRB
Pelaporan kepada Kepala Badan POM terkait Unit Kerja yang akan diusulkan kepada
KemenPANRB untuk dilakukan reviu oleh TPN berdasarkan hasil penilaian tahap II
TPI diusulkan melalui Nota dinas dari inspektur Utama ke Kepala Badan POM nomor
19
PI.06.06.7.72.07.2020.40 tanggal 13 Juli 2020 tentang Perubahan Pengusulan Unit
Kerja Layanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Kegiatan 7
Penetapan Unit Kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) oleh Kepala
Badan POM terhadap Unit Kerja yang diusulkan kepada KemenPANRB
Pada Bulan Agustus telah dibuat Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang
Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dan WBBM, sebagai berikut:
1. SK Kepala Badan nomor HK.02.02.1.7.09.20.396 tanggal 01 September 2020
tentang SK tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Badan POM
Tahun 2020
2. SK Kepala Badan nomor HK.02.02.1.7.09.20.397 tanggal 01 September 2020 SK
tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Badan POM Tahun 2020
Kegiatan 8
Pengusulan unit kerja kepada KemenPANRB
Pengusulan 21 Unit Kerja yang telah dilakukan penilai oleh TPI kepada KemenPANRB
berdasarkan Surat Kepala Badan POM Nomor B-PI.06.06.1.7.07.20.227 tanggal 13
Juli 2020 tentang Pengusulan Unit Kerja Layanan Berpredikat WBK WBBM dan telah
diinput ke dalam aplikasi pmpzi.menpan.go.id.
Kegiatan 10
Persiapan evaluasi oleh KemenPANRB selaku TPN
Pada kegiatan 10 terdapat 3 sub kegiatan yang ditargetkan terealisasi pada triwulan
III. Hingga berakhirnya triwulan III sub kegiatan yang telah teralisasi adalah:
a. Sub Kegiatan I “Penyiapan Customer List survei eksternal IPP dan IPAK dan
pembuatan video profil pelaksanaan Pembangunan ZI yang didalamnya
terdapat testimoni dari pelanggan/masyarakat”
Telah dilakukan dilakukan komunikasi kepada Unit Kerja yang diajukan terkait
penyiapan customer list untuk survei IPP dan IPAK melalui surat nomor B-
PI.06.06.7.72.09.20.106 tentang Koordinasi Pelaksanaan Survei Hasil
Pembangunan ZI dan Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI oleh
KemenPANRB tanggal 01 September 2020
20
b. Sub Kegiatan II “Survei Eksternal IPP - IPAK baik langsung oleh Tim BPS atau
melalui SMS Blast”
Pelaksanaan survei IPP IPAK secara online melalui aplikasi shprbzi.menpan.go.id
telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus s.d 25 September 2020 dengan cara:
1. Unit Kerja menyiapkan dan menginput daftar responden melalui laman
shprbzi.menpan.go.id dengan akun masing masing Unit Kerja yang telah
diberikan serta harus mengisi identitas data responden sesuai dengan identitas
pengguna layanan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Membuat form pernyataan tentang kesediaan responden untuk menjadi
obyek survei.
b) Responden adalah pengguna layanan yang telah purna mendapatkan seluruh
tahapan/proses pelayanan.
c) Minimal 100 responden.
d) Maksimal yang telah menerima layanan dari Unit Kerja 2 bulan terakhir
2. Ketentuan mekanisme pelaksanaan survei hasil Pembangunan ZI sebagai
berikut:
a) Pelaksanaan survei dilakukan pada tanggal 31 Agustus s.d 4 September
2020;
b) Periode I, pada tanggal 31 Agustus s.d 4 September 2020 untuk pengisian
responden dan tanggal 7 s.d 11 September 2020 untuk pemantauan dan
mengelola hasil;
c) Periode II, pada tanggal 14 s.d 18 September 2020 untuk pengisian
responden kembali jika pada periode I belum memenuhi target, dan tanggal
21 s.d 25 September 2020 untuk pemantauan dan mengelola hasil;
d) Data responden dari pengguna layanan yang diisikan ditargetkan sebanyak
100 responden untuk setiap Unit Kerja dalam penilaian ZI.
e) Responden yang mengisi survei diharapkan memenuhi minimal 30 responden
untuk setiap Unit Kerja pengusulan ZI.
B. Kegiatan yang tidak tercapai pada Triwulan III
Terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan dalam pelaksanaan Roadmap Perencanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM Badan POM Tahun 2020 yaitu:
1. Kegiatan 5 “Penilaian Pembangunan ZI Unit Kerja”
Sub kegiatan 3 “Penyampaian hasil akhir penilaian TPI kepada masing
masing unit kerja” yang seharusnya terealisasi s.d bulan agustus
Penyampaian hasil penilaian akhir kepada unit kerja masih belum dapat dilakukan
hingga akhir triwulan III karena terdapat proses penilaian yang belum selesai.
2. Kegiatan 9 “Bimtek dalam rangka intervensi Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM” yang seharusnya terealisasi s.d bulan september
21
Bimtek pada tahap VIII merupakan bimtek dalam rangka pendampingan pada Unit
Kerja yang diajukan ke KemenPANRB. Hingga akhir triwulan III belum
dilaksanakan bimtek dalam rangka pendampingan.
3. Kegiatan 10 “Persiapan evaluasi oleh KemenPANRB selaku TPN”
Sub kegiatan 3 “Desk evaluasi kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk
mendapat predikat WBK/WBBM” yang seharusnya terealisasi s.d bulan
september
Hingga akhir triwulan III belum dilakukan desk evaluasi oleh tim evaluator
KemenPANRB kepada Unit Kerja yang diusulkan.
22
Dalam pelaksanaan atas Road Map Perencanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Badan POM Tahun 2020 terdapat beberapa hambatan yang
menyebabkan tidak tercapaianya suatu kegiatan/sub kegiatan. Analisis atas
hambatan tersebut duraikan sebagai berikut :
1. Tidak tercapainya Kegiatan 5
Penilaian Pembangunan ZI Unit Kerja
Sub Kegiatan 3 – Peyampaian hasil akhir penilaian TPI kepada masing masing
unit kerja
Sampai dengan akhir triwulan III belum terdapat penyampaian hasil akhir penilaian
LKE ZI kepada masing masing Unit Kerja.
Analisis Hambatan
a. Terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian PANRB melalui Surat Edaran
Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB
dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat menuju WBK/WBBM Tahun 2020,
bahwa batas waktu pengajuan Unit Kerja mundur menjadi tanggal 13 juli 2020.
b. Keterbatasan waktu TPI dikarenakan adanya penugasan pengawasan intern
lainnya.
2. Tidak tercapainya Kegiatan 9
Bimtek dalam rangka intervensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Bimtek pada tahap VIII merupakan bimtek dalam rangka pendampingan pada Unit
Kerja yang diajukan ke KemenPANRB. Hingga akhir triwulan III belum
dilaksanakan bimtek dalam rangka pendampingan
Analisis Hambatan
Hingga berakhirnya triwulan III KemenPANRB belum melakukan evaluasi
Pembangunan ZI sehingga belum dapat melaksanakan bimtek dalam rangka
pendampingan.
BAB IV
ANALISA HAMBATAN
23
3. Tidak tercapainya Kegiatan 10
Persiapan evaluasi oleh KemenPANRB selaku TPN
Sub Kegiatan 3 – Desk evaluasi kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk
mendapat predikat WBK/WBBM
Sampai akhir triwulan III belum dilakukan desk evaluasi oleh tim evaluator
KemenPANRB kepada Unit Kerja yang telah diusulkan
Analisis Hambatan
Hingga berakhirnya triwulan III KemenPANRB belum menjadwalkan evaluasi
Pembangunan ZI
24
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan Roadmap Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM Badan POM Tahun 2020, sampai triwulan III Inspektorat II telah
merealisasikan kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
No Kegiatan Progress
1 Pencanangan kembali dan penggalangan komitmen Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
tercapai
2
Penetapan Petunjuk pelaksanaan percepatan Pembangunan ZI dengan SK Kepala Badan POM
tercapai
1. Penetapan Surat Keputusan pembentukan TPI oleh Kepala Badan POM
tercapai
2. Penyusunan Surat Edaran Kepala Badan POM tentang Pembangunan ZI di lingkungan Badan POM
tercapai
3. Pelaksanaan sosialisasi percepatan Pembangunan ZI kepada Unit Eselon I
tercapai
4. Menetapkan calon Unit Kerja Prioritas tercapai
3 Bimtek dalam rangka Pembangunan ZI tercapai
4
Proses Pembangunan ZI
a. Unit Kerja Eselon II Pusat
1. Melaksanakan self assessment atas Pembangunan ZI tercapai
2. Melaksanakan survei eksternal Indeks Peningkatan Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
tercapai
3. Mengirimkan hasil pengisian LKE dan hasil survei melalui bit.ly/LKEZIisi2020
tercapai
4. Sub Kegiatan 4 Penilaian pendahuluan oleh Tim Penilai Unit Kerja Eselon I bagi Unit Kerja Pusat, untuk selanjutnya diajukan evaluasi kepada TPI
tercapai
b. Balai Besar/ Balai POM
1. Melaksanakan self assessment atas Pembangunan ZI tercapai
2. Melaksanakan survei eksternal Indeks Peningkatan Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
tercapai
3. Mengirimkan hasil pengisian LKE dan hasil survei melalui bit.ly/LKEZIisi2020
tercapai
5
Penilaian Pembangunan ZI Unit Kerja
1. Penilaian dan evaluasi oleh Tim Inspektorat II (Tahap I) tercapai
2. Penilaian dan evaluasi Pembangunan ZI oleh TPI (Tahap II) tercapai
3. Penyampaian hasil akhir penilaian TPI kepada masing masing unit kerja
tidak tercapai
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
25
No Kegiatan Progress
6 Pelaporan kepada Kepala Badan POM terkait Unit Kerja yang akan diajukan ke KemenPANRB
tercapai
7 Penetapan Unit Kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) oleh Kepala Badan POM terhadap Unit Kerja yang diusulkan kepada KemenPANRB
tercapai
8 Pengusulan unit kerja kepada KemenPANRB tercapai
9 Bimtek dalam rangka intervensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
tidak tercapai
10
Persiapan evaluasi oleh KemenPANRB selaku TPN
1. Penyiapan Customer List survei eksternal IPP dan IPAK dan pembuatan video profil pelaksanaan Pembangunan ZI
tercapai
2. Survei Eksternal IPP - IPAK baik langsung oleh Tim BPS atau melalui SMS Blast
tercapai
3. Desk evaluasi kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM oleh KemenPANRB
tidak tercapai
Capaian realisasi kegiatan Inspektorat II sampai dengan periode triwulan III atas
roadmap Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Badan POM Tahun 2020 sebesar 83,33 % yang terdiri dari:
o Kegiatan 1 sebesar 100%
o Kegiatan 2 sebesar 100%
o Kegiatan 3 sebesar 100%
o Kegiatan 4 sebesar 100%
o Kegiatan 5 sebesar 66,67%
o Kegiatan 6 sebesar 100%
o Kegiatan 7 sebesar 100%
o Kegiatan 8 sebesar 100%
o Kegiatan 9 sebesar 0%
o Kegiatan 10 sebesar 66,67
5.2. Saran dan rencana tindak lanjut
1. Tidak tercapainya Kegiatan 5 pada sub Kegiatan 3
Peyampaian hasil akhir penilaian TPI kepada masing masing unit kerja
Saran dan rencana tindak lanjut
Akan dilanjutkan penyelesaian penyusunan LHE dan penyampaian unit kerja
pada triwulan IV
26
2. Tidak tercapainya Kegiatan 9
Bimtek dalam rangka intervensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Saran dan rencana tindak lanjut
Pelaksanaan bimtek menyesuaikan jadwal evaluasi Pembangunan ZI oleh
KemenPANRB
3. Tidak tercapainya Kegiatan 10 pada sub Kegiatan 3
Desk evaluasi kepada Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat
WBK/WBBM
Saran dan rencana tindak lanjut
Desk evaluasi ZI menyesuaikan jadwal evaluasi oleh KemenPANRB