2

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 13); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1915);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan

Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 697); 8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan

Audit Bulanan Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT BULANAN

(MONTHLY AUDIT) INSPEKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Bulanan

(Monthly Audit) Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini. KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit).

KETIGA : Ruang lingkup Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Bulanan

(Monthly Audit) Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui

sistem daring “Si-Mona” sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU meliputi:

1. Perencanaan Audit Bulanan (Monthly Audit); 2. Pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit); 3. Pelaporan Audit Bulanan (Monthly Audit); 4. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil Audit Bulanan

(Monthly Audit); 5. Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil

Pengawasan Lainnya.

5

B. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Audit Bulanan

(Monthly Audit) Sebelumnya

C. Sanksi

D. Pelaporan Hasil Tindak Lanjut

BAB VI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL

PENGAWASAN LAINNYA

A. Ruang Lingkup Pemantauan

B. Mekanisme Pemantauan

C. Pelaporan Hasil Pemantauan

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang

dilakukan secara independen,obyektif, dan profesional berrdasarkan

standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,

efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi. Oleh karena itu audit merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari upaya manajemen untuk meningkatkan tata kelola

kinerja dan keuangan dalam upaya mencapai tujuan organisasi yaitu good

governance, sehingga dibutuhkan sinergitas dan komitmen antara APIP

dengan seluruh Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan organisasi tersebut.

Namun, tujuan tersebut belum dapat tercapai karena selama ini masih di

jumpai kondisi yang menjadi kendala baik dari APIP maupun Unit Kerja

Eselon 1 terkait, meliputi antara lain :

1. Keterlambatan penyampaian data dari UKE-1 kepada APIP dan

waktu penyelesaian laporan hasil audit oleh APIP

2. Banyaknya rekomendasi hasil pengawasan yang belum

ditindaklanjuti.

3. Waktu dan jenis penugasan audit tidak up to date sehingga simpulan

yang dihasilkan tidak dapat mendeteksi secara dini penyimpangan

yang terjadi.

4. Adanya jenis temuan yang berulang yang dijumpai pada setiap

pemeriksaan internal dan eksternal.

5. Pengolahan data dan informasi yang masih bersifat manual yang

berakibat pada ketidakakuratan informasi yang disajikan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut diatas diperlukan suatu sistem berbasis

daring guna mempermudah UKE-1 dalam penyampaian data dan informasi

yang diperlukan agar memudahkan APIP melakukan audit intensif secara

periodik (bulanan) sebagai sistem peringatan dini (early warning system)

yang dilakukan berdasarkan Sistem Monthly Audit (Si-Mona), sehingga

dapat meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan seluruh Unit Kerja

Eselon 1 menjadi lebih baik.

Agar pelaksanaan audit bulanan berbasis daring dengan Sistem Monthly

Audit (Si-Mona) dapat berjalan secara optimal diperlukan suatu Pedoman

Teknis Pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit) Di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

7

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Audit Bulanan (Monthly Audit) meliputi

Perencanaan Audit Bulanan (Monthly Audit), Pelaksanaan Audit Bulanan

(Monthly Audit), Pelaporan Audit Bulanan (Monthly Audit), Tindak Lanjut

Atas Rekomendasi Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit), Pemantauan

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Lainnya.

C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Teknis Audit Bulanan (Monthly Audit) dimaksudkan untuk

menjamin bahwa tujuan Audit Bulanan (Monthly Audit) tercapai

secara kualitas, ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Pengawasan berupa Audit Bulanan (Monthly Audit) di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bertujuan

untuk:

a. memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan

pada Unit Kerja Eselon I sudah dilakukan sesuai ketentuan;

b. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) terhadap

kemungkinan terjadinya penyimpangan/potensi penyimpangan;

dan

d. pembinaan kepada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam peran

sebagai konsultan dan katalisator.

3. Standarisasi format penugasan audit bulanan (monthly audit)

D. Pengertian

Dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi

pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan

intern (internal audit) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemeterian

Desa, PDT dan Transmigrasi.

2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

8

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalarn mewujudkan

tata kepemerintahan yang baik.

3. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) adalah suatu sistem

peringatan/deteksi dini untuk melihat penyimpangan/potensi

penyimpangan yang akan/telah terjadi di Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta dapat

diperoleh solusi terhadap permasalahan tersebut.

4. Auditor adalah Auditor di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Objek Penugasan adalah Pimpinan Satker / Atasan Langsung terkait

atau bagian Pimpinan Satker / Atasan Langsung terkait yang

dilakukan audit, evaluasi, dan pengkajian berdasarkan penugasan

Audit Bulanan (Monthly Audit).

6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti

yang dilakukan secara independen, obyektif dan 8rofessional

berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

7. Audit Bulanan (Monthly Audit) adalah audit interim yang dilakukan

oleh Auditor Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi seluruh penilaian kinerja dan

pelaporan keuangan bulanan dan hal penting lainnya untuk

menghasilkan rekomendasi.

8. Audit Interim adalah Audit yang dilakukan beberapa kali dalam satu

periode dimana Auditor dituntut untuk menyampaikan serta

melaporkan kemajuan pekerjaannya serta hal lain-lain yang

memerlukan koreksi atau perhatian serius, terutama berkenaan

dengan berjalannya SPI.

9. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS

karena melanggar peraturan disiplin PNS.

10. Peningkatan kapabilitas adalah upaya memperkuat, meningkatkan,

mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses

bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat

melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

11. Rekomendasi Material adalah pendapat auditor yang telah

dipertimbangkan atas kondisi tertentu berdasarkan hasil audit

9

untuk memperbaiki masalah atau temuan yang bersifat material

atau mengandung unsur keuangan.

12. E-Rekon adalah aplikasi berbasis daring yang dikembangkan dalam

rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

13. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) adalah ringkasan hasil.

14. Bagian APHP adalah Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil

Pengawasan yang merupakan unit kerja di Inspektorat Jenderal.

15. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl, dan Transmigrasi.

10

BAB II

PERENCANAAN AUDIT BULANAN (MONTHLY AUDIT)

A. Penugasan Audit Bulanan (Monthly Audit)

Perihal penugasan Audit Bulanan (Monthly Audit), yang perlu diperhatikan

adalah:

1. Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;

2. Surat Tugas (ST) dibuat untuk periode audit selama 6 (enam) bulan;

3. Tim audit terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua,

dan Anggota yang sudah memiliki sertifikasi keahlian dan/atau

sesuai dengan penugasan.

Jangka waktu pelaksanaan audit disesuaikan dengan bobot permasalahan

Audit Bulanan (Monthly Audit) dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

Aspek waktu dalam pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit)

merupakan aspek strategis yang tidak dapat terpisahkan dengan aspek-

aspek strategis lainnya dan sangat menentukan tingkat keberhasilan

pencapaian tujuan organisasi setiap unit pengawasan intern.

B. Penyusunan Program Kerja Audit Bulanan (Monthly Audit)

Program Kerja Audit adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang

disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor

dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. Program Kerja Audit

tersebut dibuat oleh Ketua Tim dalam setiap pelaksanaan Audit Bulanan

(Monthly Audit). Program Kerja Audit terdiri dari sasaran, ruang lingkup,

dan alokasi sumber daya. Langkah-langkah yang harus dilakukan auditor

dalam penyusunan Program Kerja Audit Bulanan (Monthly Audit) adalah

sebagai berikut:

1. Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian

suatu penyimpangan;

2. Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan

digunakan untuk menguji hipotesis;

3. Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan;

4. Mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi resiko

penugasan;

5. Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.

11

Program Kerja Audit harus direviu dan disetujui sebelum pelaksanaannya,

dan setiap penyesuaian harus mendapat persetujuan berjenjang dari

pengendali teknis dan pengendali mutu.

Dalam setiap penugasan Audit Bulanan (Monthly Audit) perlu dilakukan

analisis terhadap status/kecukupan data, seperti:

1. Pagu Kegiatan (DIPA), Data Pegawai, Rencana Penarikan Dana (RDP),

Daftar Kontrak, Paket Terkontrak, Rencana Umum Pengadaan (RUP),

LPSE;

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

3. Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, Uang Transport, Paket

Meeting, Rekap Belanja Barang, Berita Acara Stock dan Cash

Opname serta LPJ Bendahara;

4. Tindak Lanjut Internal dan External, Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), dan Internal Audit Capability Model (IA-CM).

12

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT BULANAN (MONTHLY AUDIT)

A. Aspek Pemeriksaan pada Audit Bulanan (Monthly Audit)

Beberapa aspek yang termuat dalam Audit Bulanan (Monthly Audit), yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Akuntansi

Meliputi komponen laporan keuangan secara bulanan (melalui E-rekon

LK).

2. Aspek Kepatuhan Penggunaan akun Belanja Pegawai, Belanja Barang,

dan Belanja Modal

Meliputi komponen penggunaan akun Belanja Pegawai, Belanja

Barang, dan Belanja Modal antara lain untuk mendeteksi kewajaran

Perjalanan Dinas, Rapat Dalam Kantor, Paket Meeting, Pembayaran

Tukin, dan Lembur.

3. Aspek Penyerapan Anggaran

Meliputi laporan Penyerapan Anggaran bulanan berdasarkan realisasi

Penyerapan Anggaran dengan target Penyerapan Anggaran.

4. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa

Meliputi pengadaan barang dan jasa untuk mengetahui progres,

permasalahan dan kendala yang dapat menghambat proses pengadaan

barang dan jasa.

5. Progres Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal

Pada tahap ini dilakukan pemantauan terhadap progres rekomendasi

hasil pengawasan BPK yang telah/belum ditindaklanjuti serta rencana

aksi tindak lanjut yang akan dilakukan oleh UKE I.

6. Progres Tindak Lanjut atas Temuan Interna

Pada tahap ini dilakukan pemantauan terhadap progres rekomendasi

hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah/belum

ditindaklanjuti serta rencana aksi tindak lanjut yang akan dilakukan

oleh UKE I.

7. Progres Tindak Lanjut atas Pengawasan Lainnya

Pada tahap ini dilakukan pemantauan terhadap progress tindak lanjut

atas rekomendasi hasil pengawasan lainnya oleh Inspektorat Jenderal,

meliputi SPIP, PMPRB, SAKIP, dan IA-CM.

13

8. Rekomendasi

Tahap ini berisi rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait upaya

pencegahan agar kesalahan yang terjadi tidak berulang.

B. Tahapan Pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit)

Seluruh proses kegiatan pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit)

adalah :

1. Pengumpulan data primer dan sekunder bahan Audit Bulanan (Monthly

Audit).

Pengumpulan data bahan Audit Bulanan (Monthly Audit) dilakukan

oleh Unit Kerja Eselon I dengan cara menginput data-data yang

dibutuhkan pada aplikasi Si-Mona sesuai dengan jangka waktu yang

telah ditetapkan.

Data yang dibutuhkan diantaranya :

a) Pagu Kegiatan (DIPA), Data Pegawai, Rencana Penarikan Dana

(RDP), Daftar Kontrak, Paket Terkontrak, Rencana Umum

Pengadaan (RUP), LPSE.

b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

c) Honorarium, Belanja Perdin, Uang Transport, Paket Meeting,

Rekap Belanja Barang, Berita Acara Stock dan Cash Opname

serta LPJ Bendahara.

d) Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Internal dan External, Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi

Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),

dan Internal Audit Capability Model (IA-CM).

e) Data Absensi Pegawai.

2. Memeriksa kelengkapan data Audit Bulanan (Monthly Audit).

Auditor (APIP) melakukan pemeriksaan pada Aplikasi Si-Mona untuk

melakukan pengecekan apakah data dan informasi yang diperlukan

telah cukup atau belum. Apabila sudah cukup maka akan dilanjutkan

dengan proses audit, namun apabila belum cukup maka akan

diberikan kesempatan bagi auditi untuk melengkapi data selama masih

dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh sistem, namun apabila

sudah lewat jangka waktu yang ditetapkan oleh sistem maka auditor

14

selaku APIP akan memberikan keterangan bahwa “data yang

dikirimkan tidak lengkap”.

3. Pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit).

Pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit) dengan Aplikasi Si-Mona

dilakukan tahapan sebagai berikut :

a) Audit atas Komponen Laporan Keuangan

Pada tahap ini dilakukan telaah terhadap komponen laporan

keuangan secara bulanan (melalui E-rekon LK).

b) Audit atas Kepatuhan Penggunaan akun Belanja Pegawai,

Belanja Barang, dan Belanja Modal

Pada tahap ini dilakukan audit terhadap penggunaan akun

Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal antara lain

untuk mendeteksi kewajaran Perjalanan Dinas, Rapat Dalam

Kantor, Paket Meeting, Pembayaran Tunjangan Kinerja, Lembur,

dst.

c) Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahap ini dilakukan audit pengadaan barang dan jasa

untuk mengetahui progress, permasalahan dan kendala yang

dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.

d) Progress Tindak Lanjut atas Temuan Internal & Eksternal

Pada tahap ini dilakukan pemantauan terhadap progress

rekomendasi hasil pengawasan Internal dan Eksternal yang

telah/belum di tindak lanjuti serta rencana aksi tindak lanjut

yang akan dilakukan oleh UKE 1.

e) Input Rencana Aksi Kegiatan SPIP, PMPRB dan SAKIP

Pada tahap ini dilakukan pengisian terhadap rencana aksi dari

kegiatan–kegiatan mandatory antara lain SPIP, PMPRB dan

SAKIP.

f) Kesimpulan

Pada tahap ini dirangkum seluruh hasil audit bulanan (monthly

audit) dalam bentuk ringkasan eksekutif (executive summary).

4. Proses review Draft Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) yang

dilaksanakan oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.

Pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk

memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.

Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang melalui review

Draft Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) oleh pengendali

15

teknis dan pengendali mutu perlu dilakukan guna menjamin kualitas

audit dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul

selama penugasan. Proses review dilakukan sebagai berikut:

a) Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan masih

memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung

tambahan maka auditor wajib melaksanakan prosedur audit

dan/atau melengkapi bukti-bukti pendukung tambahan

dimaksud.

b) Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan telah

cukup/memadai, maka auditor melanjutkan proses selanjutnya.

5. Menyusun Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit).

Auditor menyusun Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit)

berdasarkan hasil audit bulanan dengan Aplikasi Si-Mona yang telah

direview oleh Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis.

6. Menyampaikan Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) kepada

bagian APHP.

Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) berdasarkan hasil audit

bulanan dengan Aplikasi Si-Mona yang telah direview oleh Pengendali

Mutu dan Pengendali Teknis disampaikan kepada Bagian APHP

Inspektorat Jenderal.

7. Bagian APHP menyampaikan Laporan Hasil Review Audit Bulanan

(Monthly Audit).

Bagian APHP menyampaikan Laporan Hasil Review Audit Bulanan

(Monthly Audit) berdasarkan hasil audit bulanan dengan Aplikasi Si-

Mona yang telah direview oleh Pengendali Mutu dan Pengendali

Teknis kepada Unit Kerja Eselon 1 terkait untuk diminta klarifikasi

atas hasil audit.

8. Menyelenggarakan Proses Klarifikasi.

Pada tahap ini dilakukan verifikasi oleh pihak Auditor atas klarifikasi

dari pihak auditi atas temuan Audit Bulanan (Monthly Audit) yang

disertai dengan bukti dokumen pendukung secara benar dan sah,

serta dapat dipertanggungjawabkan.

9. Menyusun Berita Acara Klarifikasi.

Hasil dari tahapan klarifikasi oleh pihak Auditor dan auditi atas

temuan Audit Bulanan (Monthly Audit) dituangkan didalam Berita

Acara Klarifikasi sebagai dokumen hasil klarifikasi yang di

tandatangani oleh PPK pada Unit Kerja terkait.

16

10. Menyampaikan Berita Acara Klarifikasi Kepada Bagian APHP.

Berita Acara Klarifikasi yang telah ditandatangani oleh PPK pada

Unit Kerja terkait diserahkan kepada Bagian APHP Inspektorat

Jenderal.

11. Bagian APHP menyampaikan Berita Acara Klarifiasi kepada UKE-1

untuk ditindaklanjut.

Berita Acara Klarifikasi yang telah ditandatangani oleh PPK pada

Unit Kerja terkait diserahkan kepada Unit Kerja Terkait untuk

ditindaklanjuti.

C. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit)

1. E-Rekon dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap

bulan.

2. Penyiapan data dilaksanakan paling lambat tanggal 14 (empat

belas) setiap bulan.

3. Pelaksanaan Monthly Audit (Audit Bulanan) dilaksanakan paling

lambat tanggal 19 (sembilan belas) setiap bulan.

4. Kompilasi laporan dilaksanakan paling lambat tanggal 22 (dua

puluh dua) setiap bulan.

5. Penandatanganan oleh Inspektur Jenderal dan pengiriman kepada

Menteri dilaksanakan paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga)

setiap bulan.

17

BAB IV

PELAPORAN HASIL AUDIT BULANAN (MONTHLY AUDIT)

A. Isi Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit)

Laporan hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) harus memuat informasi hasil

Audit Bulanan (Monthly Audit) secara singkat, jelas, lengkap dan informatif

yang ditujukan kepada pihak pengguna (stake holder).

1. Laporan hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) berisi simpulan hasil audit

yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan segera

setelah penugasan berakhir dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a) Tujuan dan penggunaan laporan;

b) Standar praktis Audit Bulanan (Monthly Audit) yang berlaku;

c) Kualitas, kuantitas dan keandalan informasi yang tersedia.

2. Laporan hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) harus menyajikan

simpulan secara objektif dan tidak bias. Inspektorat Jenderal tidak

dapat menerbitkan laporan apabila masih terdapat prosedur yang masih

belum dilaksanakan dan ketidakcukupan bukti-bukti yang diperoleh

sehingga laporan dapat menyesatkan.

3. Laporan hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) harus mengakomodasi

semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup

penugasan, alasan keterbatasann informasi yang berpengaruh potensial

terhadap simpulan, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus

diungkapkan dalam laporan.

4. Semua laporan hasil penugasan Audit Bulanan (Monthly Audit), harus

dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk soft copy.

5. Setiap pegawai dilarang memberikan laporan hasil Audit Bulanan

(Monthly Audit) baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau

dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.

6. Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) ditandatangani oleh

Inspektur Jenderal

7. Informasi dalam penugasan Audit Bulanan (Monthly Audit) dan

korespondensi terkait dengan Audit Bulanan (Monthly Audit)bersifat

rahasia, tim audit tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak

manapun tanpa ijin tertulis dari Inspetur/Inspektur Jenderal (Pemberi

Perintah)

8. Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) yang menghasilkan temuan indikasi

tindak pidana korupsi akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

18

B. Kualifikasi Penting Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit)

Laporan juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi penting, yaitu:

1. signifikan dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil

penugasan;

2. akurat, yaitu komunikasi yang bebas dari kesalahan, distorsi dan

sesuai dengan fakta;

3. objektif, yaitu komunikasi yang adil dan seimbang atas semua fakta

dan keadaan;

4. meyakinkan, yaitu laporan harus dapat menjawab sasaran audit,

menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang logis;

5. jelas, yaitu komunikasi mudah dipahami dan logis, serta menghindari

bahasa teknis yang tidak perlu dan menyajikan semua informasi yang

relevan;

6. ringkas, yaitu laporan tindak lebih panjang dari pada yang

diperlakukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan.

C. Sistematika Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit)

Secara umum, isi laporan Audit Bulanan (Monthly Audit) berisi penjelasan

mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan

solusi atau penyelesaian baik dalam bentuk rekomendasi maupun

kegiatan yang telah dilakukan.

Laporan juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi penting yaitu : (1)

signifikan dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan;

(2) akurat, yaitu komunikasi yang bebas dari kesalahan, distorsi dan

sesuai dengan fakta; (3) obyektif, yaitu komunikasi yang adil dan seimbang

atas semua fakta dan keadaan; (4) meyakinkan, yaitu laporan harus dapat

menjawab sasaran audit, menyajikan temuan, kesimpulan dan

rekomendasi yang logis; (5) jelas, yaitu komunikasi mudah dipahami dan

logis, serta menghindari bahasa teknis yang tidak perlu dan menyajikan

semua informasi yang relevan; (6) ringkas, yaitu laporan tindak lebih

panjang dari pada yang diperlakukan untuk menyampaikan dan

mendukung pesan.

Format Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) bentuk bab sebagai

berikut :

Bab I Uraian Catatan Hasil Audit

Penyelenggaraan Akuntansi

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

19

B. Neraca

C. Laporan Operasional (LO)

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

E. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bab II Hasil Monthly Audit

1. Hasil Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

2. Hasil Penilaian Atas Kepatuhan Pelaksanaan Rapat dalam

Kantor, Paket Meeting, Perjalanan Dinas, dan Honor Kegiatan

3. Penilaian Atas Penyerapan Anggaran

4. Penilaian Atas Pengadaan Barang dan Jasa

5. Progress Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

6. Rencana Aksi PMP-RB

7. Rencana Aksi SAKIP

8. Rencana Aksi SPIP

9. Rekomendasi

Executive Summary

D. Mekanisme Klarifikasi Audit Bulanan (Monthly Audit)

Pada tahap ini dilakukan verifikasi oleh pihak Auditor atas klarifikasi dari

pihak auditi atas temuan Audit Bulanan (Monthly Audit) yang disertai

dengan bukti dokumen pendukung secara benar dan sah, serta dapat

dipertanggungjawabkan.

Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan

ditandatangani oleh auditor dan pihak yang diklarifikasi. Permintaan

klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan

tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta-fakta yang diperoleh

auditor berdasarkan bukti lain. Apabila tanggapan dari pihak yang

diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, auditor harus

melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan

objektif.

E. Penyampaian Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly Audit)

Inspektur Jenderal menyampaikan Laporan Hasil Audit Bulanan (Monthly

Audit) kepada Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang wajib

ditindaklanjuti oleh setiap Unit Kerja Eselon I.

20

BAB V

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL

AUDIT BULANAN (MONTHLY AUDIT)

A. Mekanisme tindak lanjut Audit Bulanan (Monthly Audit)

Pimpinan atau manajemen pihak auditi bertanggungjawab untuk

menindaklanjuti rekomendasi audit, sedangkan auditor berkewajiban

untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi audit yang

telah disampaikan dalam laporan audit.

B. Sanksi

Penerapan sanksi bagi Auditi yang tidak menjalankan kewajibannya yang

dalam hal ini menindak lanjuti hasil Audit Bulanan (Monthly Audit) maka

akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana yang diatur didalam

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tingkat Hukuman Disiplin Terdiri Dari:

1. Hukuman Disiplin Ringan

Jenis Hukuman Disiplin Ringan:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;dan

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

2. Hukuman Disiplin Sedang

Jenis Hukuman Disiplin Sedang:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

3. Hukuman Disiplin Berat

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

21

C. Pelaporan Hasil Tindak Lanjut

Hasil pemantauan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada

Inspektur Jenderal, dan pada setiap akhir bulan tahun berjalan

melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh atas

pelaksanaan Audit Bulanan (Monthly Audit) pada setiap unit kerja.

22

BAB VI

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL

PENGAWASAN LAINNYA

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau

kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana

dijelaskan dalam konsep Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, APIP wajib memantau tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan intern, ekstern dan pengawasan masyarakat serta mendorong

pimpinan unit kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi untuk memperhatikan dan melaksanakan tindak lanjut.

Pemantauan penting dilakukan dalam rangka memastikan bahwa

rekomendasi hasil pengawasan lainnya telah ditindaklanjuti secara memadai

dan mampu memberi nilai tambah pada kinerja organisasi, dalam hal ini

auditi. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi kendala yang

dihadapi oleh auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan

lainnya.

A. Ruang Lingkup Pemantauan

Ruang lingkup pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

lainnya dalam Pedoman teknis ini meliputi pemantauan atas:

1. Tindak lanjut rekomendasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Unit Kerja Eselon I;

2. Tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Unit Kerja Eselon I;

3. Tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) oleh Unit Kerja Eselon I;

4. Tindak lanjut rekomendasi hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh

Inspektorat Jenderal;

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil Penilaian Zona Integritas (ZI) oleh

Unit Kerja Eselon I yang ditetapkan.

B. Mekanisme Pemantauan

Mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

lainnya dalam Pedoman teknis ini, yaitu :

23

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib mengoordinasikan dan

bertanggungjawab dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi

hasil pengawasan lainnya di unit kerjanya;

2. Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rencana aksi tindak lanjut

rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang kemudian

ditandatangani pejabat berwenang sebagaimana format terlampir

paling lambat 1 (satu) bulan sejak Laporan Hasil Evaluasi/Penilaian

terbit;

3. Unit Kerja Eselon I, melalui admin yang ditunjuk, wajib mengisi

formulir rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

yang telah ditetapkan pada Sistem Monthly Audit (si-Mona) paling

lambat 1 (satu) bulan sejak Laporan Hasil Evaluasi/Penilaian terbit;

4. Unit Kerja Eselon I, melalui admin yang ditunjuk, wajib melaporkan

rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang telah ditindaklanjuti

sesuai timeline rencana aksi tindak lanjut melalui Sistem Monthly

Audit (si-Mona) dengan melampirkan dokumen bukti dimaksud;

5. APIP melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut atas

rekomendasi hasil pengawasan lainnya secara periodik;

6. APIP memiliki kewenangan untuk melakukan persetujuan (approval)

atas tindak lanjut rekomendasi yang dilaporkan oleh Unit Kerja

Eselon I. Jika tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I

telah sesuai dan disetujui oleh APIP, maka butir rekomendasi

dimaksud akan terhitung sebagai rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Jika tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I belum

sesuai dan tidak disetujui oleh APIP, maka APIP wajib memberikan

penjelasan tertulis pada Sistem Monthly Audit (si-Mona) agar dapat

segera diperbaiki;

7. Unit Kerja Eselon I dapat melakukan konsultasi kepada APIP pemberi

rekomendasi terkait kendala maupun perkembangan tindak lanjut

rekomendasi hasil pengawasan lainnya;

8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang tidak melaksanakan tindak lanjut

atas rekomendasi hasil pengawasan lainnya dapat dikenakan sanksi.

C. Pelaporan Hasil Pemantauan

Atas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan lainnya,

APIP wajib menyusun laporan secara periodik terkait perkembangan

tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dilakukan oleh

24

Unit Kerja Eselon I mitra binaannya dilengkapi dengan penjelasan jika

terdapat kendala yang dialami serta solusi yang harus dilakukan. Laporan

tersebut kemudian disampaikan kepada Inspektur untuk selanjutnya

dapat dikomunikasikan kepada Inspektur Jenderal.

26

FORMAT LAPORAN MONTHLY AUDIT

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Inspektorat Jenderal

LAPORAN HASIL MONTHLY AUDIT

LAPORAN KEUANGAN

SEKERTARIAT/DIREKTORAT/INSPEKTORAT/BALILATFO*

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Bulan………

Tahun………

27

Kementerian Desa, PDT

danTransmigrasi R.I

Inspektorat Jenderal

Disusun oleh/Tanggal Tim/

Direviu oleh/Tanggal Dalnis/

Disetujui oleh/Tanggal

UAPA X Kementerian Desa, PDTdanTransmigrasi R.I.

UAPPA-E1 X

UAPPA-W □ Tidak ada

UAKPA □

I. Uraian Catatan Hasil Audit

Penyelenggaraan Akuntansi

‘Penjelasan mengenai penyelenggaraan Akuntansi , tanggal E-rekon upload terakhir , dan penjelasan tambahan lainnya’

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

‘Menjelaskan Realisasi Anggaran setiap belanja dengan pagu anggaran dan penjelasan Deviasai positif/negatif ‘

B. Neraca

Neraca yang menggambarkan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas bulan ……….. sesuai dengan e-rekon disajikan sebagai berikut:

Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran xxxxx

Persediaan xxxxx

Jumlah Aset Lancar xxxxx

Aset Tetap

Peralatan dan Mesin xxxxx

Aset tetap lainnya xxxxx

Akumulasi Penyusutan xxxxx

Jumlah Bersih Aset Tetap xxxxx

Jumlah Aset xxxxxx

Kewajiban (Jangka Pendek)

Uang Muka KPPN xxxxx

Jumlah Kewajiban xxxxx

Ekuitas xxxxx

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas xxxxxx

28

C. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang menggambarkan surplus atau defisit atas kegiatan Operasional dan Non Operasional disajikan sesuai e-rekon sebagai berikut:

Kegiatan Operasional

1) Pendapatan (PNBP) xxx

2) Beban xxx

Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional xxxx

Kegiatan Non Operasional

1) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx

2) Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional xxxx

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa xxxx

Pos-Pos Luar Biasa

xxxx

Surplus (Defisit) Laporan Operasional

xxxx

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang menggambarkan ekuitas akhir bulan …….. sebagai berikut:

Ekuitas Awal xxxx

Kenaikan/Penurunan Ekuitas

1) Surplus (Defisit) LO xxxxx

2) Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas xxxxx

3) Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi xxxxx

4) Transaksi Antar Entitas xxxxx

Kenaikan/Penurunan Ekuitas xxxx

Ekuitas Akhir xxxx

E. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

‘Penjelasan atas LRA, Neraca, LO & LPE’

29

II HASIL MONTHLY AUDIT BULAN … TAHUN …

1. Hasil Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

a. Penjelasan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja dengan e-rekon

b. Penjelasan Cash Opname

c. Penjelasan Stock Opname

2. Hasil Penilaian Atas Kepatuhan Pelaksanaan Rapat dalam Kantor, Paket Meeting, Perjalanan

Dinas, dan Honor Kegiatan

‘Penjelasan apabila ada temuan kepatuhan dari kegiatan’

3. Penilaian Atas Penyerapan Anggaran

Target dan realisasi keuangan s.d bulan ……… adalah sebagai berikut

No

Uraian

Period

e

Bulan

RPD

Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja (Rp)

Total % Realisasi/

Total Pagu Pegawai Barang Modal

Pagu xxxx xxxx xxxx xxxx xxx%

(Penjelasan dari tabel)

30

4. Penilaian Atas Pengadaan Barang dan Jasa

No

Satuan Kerja/N

ama Paket

Pengadaan

Jml Paket

Nilai Pagu Paket

Nilai HPS

Tahap Tender

Jumlah Paket

Kontrak

Harga

Penawara

n

Nilai kontra

k

Tender

Selesai

Pengumuman Pasca

Kualifikasi

Penunjukan

Langsung

‘Penjelasan dari tabel’

5. Progress Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

6. Rencana Aksi PMP-RB

7. Rencana Aksi SAKIP

8. Rencana Aksi SPIP

9. Rekomendasi

Jakarta, ...................

(ttd Pejabat)

31

EXECUTIVE SUMMARY

Inspektorat ….. telah melaksanakan Monthly Audit untuk periode Bulan …….

pada (Unit kerja)……………

1. Hasil Audit bulan …….… atas Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Monthly Audit bulan …….…. memfokuskan penilaian ketaatan terhadap

penerapan SPI atas akun kas dan persediaan dengan hasil sebagai berikut:

No UKE I Cash

Opname

BA

Cash Opname

LPJ Bendahara

Stock Opname

Persediaan

BA Persediaan

1 Unit Kerja √ √ √ √ √

2. Hasil Audit bulan Juni 2019 atas Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan

Monthly Audit bulan …….. memfokuskan penilaian kepatuhan pada

realisasi belanja yang terjadi dengan hasil sebagai berikut:

3. Penilaian Atas Penyerapan Anggaran Bulan...

No

Uraian

Periode

Bulan

RPD

Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja (Rp)

Total

% Realisasi

/

Total Pagu

Pegawai Barang Modal

Pagu

1

2

3

No Realiasi Belanja Hasil Audit/Permasalahan

1 Belanja Pegawai

1.1 Tunjangan Kinerja -

1.2 Uang Makan -

1.3 Uang Lembur -

2 Belanja Barang/Persediaan/

Belanja Perjalanan Dinas -

3 Belanja Modal -

32

4. Penilaian Atas Pengadaan Barang dan Jasa

5. Rekomendasi

33

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LAINNYA

(RB/SAKIP/SPIP/KAPABILITAS APIP/ZI)

TAHUN ANGGARAN 20…

(tanggal) Menyetujui,

(pejabat berwenang)

Nama

(NIP)

Format Laporan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan Lainnya

34

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

LAINNYA (RB/SAKIP/SPIP/KAPABILITAS APIP/ZI)

TAHUN ANGGARAN 20…

Format Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan Lainnya

35

FORMAT BERITA ACARA

KLARIFIKASI MONTHLY AUDIT

BERITA ACARA KLARIFIKASI HASIL MONTHLY AUDIT

PADA ……………….

PERIODE TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini … , tanggal … bulan … tahun … , kami yang bertanda tangan di

bawah ini Tim Monthly Audit, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor:… tanggal …. dan pihak

auditi (UKE I), telah melakukan kesepakatan bersama atas potensi temuan

monthly audit dengan hasil sebagai berikut:

*lembar kerja terlampir

Demikian berita acara klarifikasi atas potensi temuan monthly audit ini

dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

(auditi)

Nama

NIP

Mengetahui,

Inspektur

Nama

NIP

No Direktorat Nilai

Potensi

Nilai

Klarifikasi

Nilai

Verifikasi

APIP

Nilai

Kesepakatan

Paraf

PPK

Paraf

Auditor

Setuju Tidak

1 2 3 4 5 6 7 = 3 - 6 8 9

1 PPK 1

2 PPK 2

36

FORMAT BERITA ACARA SURAT

PERNYATAAN KLARIFIKASI

HASIL MONTHLY AUDIT

SURAT PERNYATAAN

KLARIFIKASI HASIL MONTHLY AUDIT

PADA INSPEKTORAT JENDERAL

PERIODE TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini …, tanggal … bulan … tahun …, kami yang bertanda tangan di

bawah ini Perwakilan Inspektorat Jenderal dalam rangka Verifikasi atas

potensi temuan Monthly Audit pada Periode, menyatakan nominal hasil

verifikasi atas potensi temuan monthly audit periode pad telah sesuai dengan

hasil verifikasi bersama Tim sehingga mendapatkan kesepakatan hasil

sebagai berikut:

No Direktorat Nilai Potensi

Nilai Hasil

Akhir

Verifikasi

Nilai

Kesepakatan

1 2 3 4 5 = 3 – 4

1 PPK 1

2 PPK 2

*lembar kerja terlampir

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan, terhadap hasil kesepakatan tersebut kami bersedia

mengembalikan ke kas negara.

Perwakilan (auditi) :

1. PPK 1

………………………………

2. PPK 2

………………………………

Jakarta,……………..

Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA

NIP