Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
-
Upload
dian-pertiwi-natawijaya -
Category
Documents
-
view
447 -
download
63
Transcript of Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
1/54
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
2/54
LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN i ~
KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA
L1NGKUNGAN
t-==.o.r LP2K3L A2K4.INDONESIA
KATA PENGANTAR
Maksud dari penyusunan modul Peraturan Keselamatan dan
kesehatan K e ~ a adalah untuk memudahkan peserta pelatihan mempelajari
peraturan tersebut.
Tujuan dari penyusunan Kerangka Modul ini adalah
untuk
menjadi
acuan bagi peserta pelatihan agar mengetahui dan memahami bahwa
keselamatan dan kesehatan kerja untuk :
a.
Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja
melakukan pekerjaannya sehingga tercapai tingkat produktifitas.
didalam
b. Memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berada di tempat
kerja sehingga terjamin keselamatannya akibat dari proses pekerjaan
pada kegiatan konstruksi.
c.
Memberikan perlindungan terhadap segala sumber
pekerja, bahan, mesin instalasi dan peralatannya
digunakan secara efisien dan terhindar dari kerusakan.
produksi
sehingga
yaitu,
dapat
Penufisan modul Inl mungkin masih banyak yang perlu
disempurnakan agar dapat digunakan oleh peserta pelatihan, untuk itu
p e m ~ i s s a n g a t mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan paper ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi yang telah banyak memberikan buku-buku peraturan
keselamatan dan kesehatan kerja dan atas saran-saran untuk kesempurnaan
modul ini. Kemudian kepada pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu
persatu.
Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.
Penulis
2/58
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
3/54
@ EMBAGA PENDIDIKAN PEIATiHAN
f t ~ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA &L1NGKUNGAN
LP2K3L
A2K4
INDONESIA
D FT R lSI
KataPengantar
B BI
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
B. Tujuan Pembelajaran .
1. TujuanPembelajaran Umum .
Diharapkanagarpesertakursusdapatmemahamisecara
umumPeraturanperundangankeselamatandankesehatan
'kerja .
2.
TujuanPembelajaranKhusus '" .
Diharapkanagarpesertakursusdapatmemahamitentang:
a. K3
KonstruksiBangunan,InstalasiListrikdan
renanggulanganKebakaran .
b.
K3
MekanikdanUap- BejanaTekan .
C
K3
Kesehatan Kerja .
BAB II PERATURANDAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 .
A. Pengertian : .
B.
DasarHukum .
1. K3 KonstruksiBangunan, InstalasiListrikdan
Penanggulangan Kebakaran .
2. K3
Mekanikdan Uap- BejanaTekan .
3. K3 KesehatanKerja .
C. Ruang Lingkup .
1.
K3 KonstruksiBangunan,InstalasiListrikdan
PenanggulanganKebakaran .
2. K3 MekanikdanUap- BejanaTekan .
3. K3 Kesehatan Kerja .
BAB
III
PERATURAN
DAN
PERUNDANG
- UNDANGAL'J
JASA
KONSTRUKSI
PENUTUP
DAFTARPUSTAKA .
3 58
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
4/54
@
LEMB G PENDIDIK N PEL TIH N
~ ~
KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA lINGKUNGAN
lP2K3l
A2K4
-INDONESIA
BAB 1
PENDAHULUAN
A
Latar Belakang
Diseluruh dunia ribuan kecelakaan terjadi dalam perusahaan setiap hari,
khususnya perusahaan industri. Dari kecelakaan yang terjadi tersebut ada yang
mengakibatkan kematian, cacat permanen atau mengakibatkan pekerja tidak mampu
melakukan pekeqaannya untuk sementara waktu. Setiap kecelakaan tersebut
menyebabkan penderitaan
bagi
korban maupun bagi keluarganya. Apabila kecelakaan
tersebut mengakibatkan kernatian atau cacat permanen, maka keluarganya akan
mengalami penderitaan yang
rnakin
berkepanjangan.
Pengertian kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula
dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang telah
ditentukan dari semula dan dapat mengakibatkan kerugianbaik korban manusia
maupun harta
benda.
Sedangkan pengertian keselamatan dan kesehatan ;;erja adalah segala daya
upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempumaan
baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada
umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga
kerja menuju masyarakat adil
dan makmur.
Norma adalah kaidah-kaidah
yang
memuat aturan dan berlaku serta ditaati
masyarakat baik tertulis maupun tidak. Dengan demikian pengertian norma
keselamatan dan kesehatan kerja adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan
keselamatan dankesehatan kerja yang ditujukan untuk rnelindungi tenaga k e ~ dari
risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. .
Kerugian akibat kecelakaan dalam bentuk material dapat berupa uang,
. kerusakan harta benda maupun kehilangan waktu kerja. Dilihat dari sisi perusahaan
hal tersebut merupakan pemborosan ekonomi perusahaan. Oleh karena itu
pencegahan kecelakaan di tempat k e ~ adalah merupakan tugas yang penting, baik
dilihat dari segi ekonomi maupun dan segi kemanusiaan.
Setiap orang pada dasamya tidak ada yang ingin rnemperoleh kecelakaan
terhadap dirinya maupun terhadap segala harta benda yang dimilikinya. Keinginan
untuk mendapatkan jaminan keamanan terhadap dirinya, tidak adanya gangguan atau
kerusakan terhadap harta benda miliknya merupakan naluri setiap orang dimanapun di
dunia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keselamatan
dan
k e s e h t n k e ~ adalah
hal
yang
universal
dan
merupakan naluri setiap orang pada umumnya.
Semua kecelakaan kerja baik langsung maupun tidak langsung dianggap
berasal dan kegagalan manusia. Karena manusia bukan mesin, maka tindakan
manusia tidak sepenuhnya dapat diramalkan. Manusia dalam melakukan perbuatan
kadang-kadang membuat kesalahan-kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan pada saat
perencanaan pabrik pengadaanbahan
atau
alat, pembelian maupun pemasangan
suatu mesin atau instalasi, penempatan seseorang dalam jabatan, pemberian instruksi
atau penugasan, perawatan
maupun
pengawasan.
Banyak pemikiran yang dicurahkan untuk menyelidiki sebab-sebab
kecelakaan, namun demikian terdapat banyak perbedaan mengenai cara
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
5/54
@
LEM AGA
PENDlDlKAN
PELATIHAN
~ 0.\ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA
penggolongan kecelakaan
di
setiap negara. Tujuan dan penggolongan kecefakaan
tersebut adalah untuk menerangkan faktor-faktor yang sesungguhnya menjadi
penyebab dari kecelakaan
k e ~ a
dalam industri dan tempat-tempat
k e ~ a
lainnya.
Namun demikian penggolongan kecelakaan tersebut masih belum dapat
menggambarkan keadaan
atau
peristiwa
t e ~ a d i n y a
kecelakaan.
Dewasan ini bermacam-macam usaha telah dilakukan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan industri atau
di
tempat-tempat
kerja.
Secara umum
pola
pencegahan kecelakaan dapat dilakukan melalui :
1.
Peraturan-peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang bertalian
dengan
syarat-syarat
k e ~ a
perencanaan, konstruksi, perawatan, pengawasan, pengujian
dan
pemakaian peralatan industri, kewajiban pengusaha dan para
p e k e ~ a
pelatihan pengawasan keselamatan dan kesehatan
k e ~
pertolongan pertama
pada kecelakaan dan pemeriksaan kesehatan tenaga
k e ~ a
2. Standarisasi, yaitu menyusun standar-standar
yang
bersifat wajib (compulsary)
maupun yang bersifat sukarela (voluntary) yang bertalian dengan konstruksi
yang
aman dari peralatan industri,
hasH
produksi, pelindung diri, alat pengarnan.
3. Pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang
undangan
yang
berlaku.
4. Penelitian Teknik, yaitu meliputi penelitian terhadap benda dan karakteristik bahan
bahan berbahaya, mempelajari pengaman mesin, pengujian alat pelindung diri,
penyelidikan tentang desain yang cocck untuk instalasi industri.
5. Penelitian Medis, yaitu meliputi hal-hal khusus yang berkaitan. dengan penyakit
akibat kerja
dan
akibat medis terhadap manusia dari berbagai kecelakaan
k e ~ a
6. Penelitian Psikofogis, yaitu penelitian terhadap pola-pola psikologis, yang dapat
menjurus
kearah
kecelakaan kerja.
7. Penefitian Statistik, yaitu menentukan kecenderungan kecelakaan yang
t e ~ i
melalui pengamatan terhadap jumlah, jenis orangnya (korban), jenis kecelakaan,
falctor
penyebab, sehingga dapat ditentukan pola pencegahan kecelakaan
yang
serupa.
8. Pendidikan, yaitu pemberian pengajaran dan pendidikan cara pencegahan
kecelakaan
kerja
dan teori-teori keselamatan dan kesehatan
k e ~ a
sebagai
mata
pelajaran di sekolah-sekolah teknik
dan
pusat-pusat latihan kerja.
9. Training (Iatihan) , yaitu pemberian instruksi atau pentunjuk-petunjuk
melalui
praktek kepada para pekerja mengenai eara k e ~ a yang arnan.
10. Persuasi,
yaitu
menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan
dan
kesehatan
kerja
dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sehingga
semua ketentuan keselamatan
dan
kesehatan kerja dapat diikuti oleh
semua
tenaga kerja.
11. Asuransi,
yaitu
upaya pemberian insentif dalam bentuk reduksi terhadap
premi
asuransi
kepada
perusahaan
yang
melakukan usaha-usaha keselamatan
dan
kesehatan kerja atau yang berhasil menurunkan tingkat kecelakaan
di
perusahaannya.
12. Penerapan butir 1 sid. di tempat kerja, artinya efelctivitas usaha keselamatan
dan
kesehatan kerja sangat tergantung dengan penerapannya
di
tempat
kerja
secara konsekwen.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
6/54
@
LfM AGA
PENDIDIKAN &
PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA
B. TUjuan embelajaran
1.
Tujuan Pembelajaran jmum
Diharapkan agar peserta pelatihan dapat mengerti secara umum Peraturan
Perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja
di
Indonesia.
2.
Tujuan Pembelajaran Khusus
Diharapkan agar perserta pelatihan memahami dan mampu menjelaskan
tentang:
K3 Konstruksi Bangunan
K3 Instalasi Listrik, Lift dan Petir
K3 Penanggulangan Kebakaran
K3 Mekanik
K3 Pesawat Uap dan bejana tekan
K3 Kesehatan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
7/54
@ EMBAGA PENDIDIKAN
PElM HAN
0* \ KESELAMATAN
KESEHATAN
KERJA L1NGKUNGAN
LP2K3L
A2K4 INDONESIA
BAS.
2.
PERATURAN DAN
PERUNDANG UNDANGAN K3
PO O BAHASAN PERATURAN PERUNDANGAN K3
A. Pengertian
Usaha penanganan masalah keselamatan keIja di Indonesia dimulai pada tahun
1847, sejalan dengan dipakainya mesin-mesin uap uutuk keperluan industri oleh Pemerintah
Hindia Belanda. Penanganan keselamatan keIja pada waktu itu pada dasarnya adalah bukan
untuk pengawasan terhadap pemakaian pesawat-pesawat
uap
tetapi untuk mencegah teIjadinya
kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan pesawat uap. Pelaksanaan terhadap
pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi Dienst Van het Stoomwezen
Dengau berdirinya Dinas Stoomwezen, maka untuk pertama kalinya di Indonesia pemerintah
secara nyata mengadakan usaha perlindungan tenaga keIja dari bahaya kecelakaan.
Pengertian perlindungan tenaga keda pada saat itu adalah tenaga kerja
Belanda yang bekeda di perusahaan-perusahaan di wilayah jajahan Belanda. Pada
waktu itu perlindungan tenaga kerja yang berasal dari orang-orang yang dijajah
dianggap bukan sebagai
suatu
kepentingan masyarakat oleh pihak pemerintah yang
menjajah.
Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawatuap, dirasakan perlunya
suatu unit penyelidikan bahan atau laboratorium yang merupakan bag ian dari dinas
Stoomwezen. Laboratorium tersebut diserahkan kepada Sekolah Teknik Tinggi dl
Bandung pada tahun 1912, untuk kepenuan pendidikan. Laboratorium penyelidikan
bahan tersebut kini menjadi bagian dari Oepartemen Perindustrian dengan nama Balai
Penelitian Bahan (B4T).
Pada akhir abad 19 pemakaian pesawat uap meningkat dengan pesat dan
disusul dengan pemakaian mesin-mesin diesel dan Iistrik di pabrik-pabrik. Hal tersebut
menyebabkan timbulnya sumber-sumber bahaya baru bagi para pekerja dan
kecelakaan bertambah sering t e ~ d i Pada tahun 1905, akhimya pemerintah
mengeluarkan Staatsblad No. 521 yaitu peraturan tentang keselamatan keda yang
disebut dengan nama Veiligheids Reglement yang disingkat VR.
dan
kemudian
diperbaharui
pada
tahun 1910 dengan Staatsblad No. 406 pengawasannya dilakukan
oleh Oinas Stoomwezen.
Sesudah perang dunia kesatu proses mekanisasi dan elektrifikasi di
perusahaan industri bedalan lebih pesat. Mesin-mesin diesel dan listrik memegang
peranan
di
pabrik-pabrik, jumlah kecelakaan meningkat sehingga pengawasan
terhadap pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel ditingkatkan. Pada tahun 1925 nama
Dienst Van het Stoomwezen diganti dengan nama yang lebih sesuai yaitu Dienst
Van
het Veiligheidstoezight, disingkat VT atau Pengawasan Keselamatan Kerja.
Dengan berkembangnya model dan tipe pesawat uap yang didatangkan
ke
Indonesia dimana tekanannya juga semakin tinggi, maka pada tahun 1930 pemerintah
mengeluarkan Stoomordinate dan Stoom Verordening dengan Staatsblad No. 225
dan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
8/54
LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA & L1NGKUNGAN
~ = = LP2K3L
A2K4
-
INDONESIA
No. 339. Kemudian secara berturut-turut tugas VT ditambah sesual aengan unaang
undang yang dikeluarkan, yaitu pada :
Tahun 93 :
pengawasan terhadap bahan-bahan yang mengandung racun di perusahaan
(pabrik cat, accu, percetakan, dll.) dengan Loodwit Ordonantie, Staatsblad No.
509
Tahun 1932 dan 1933 :
pengawasan terhadap pabrik petasan dengan Undang-undang dan Peraturan
Petasan (Vuurwerk Ordonantie dan Vuurwerk Verordening Staatsblad No. 143
dan
No.
10).
Tahun 1938 dan
939:
pengawasan terhadap jalan rei kereta api loko dan gerbongnya yang
digunakan sebagai alat pengangkutan
di perusahaan pertanian, kehutanan,
pertambangan dan sebagainya selain dari jalan kereta api PJKA, yaitu melalui
Industriebaan Ordonantie dan Industriebaan Verordening Staatsblad nomor :
595 dan nomor : 29.
Tahun 194 :
untuk pengawasan yang dilakukan oleh Oinas Pengawasan Keselamatan
K e ~ a para pengusaha ditarik biaya retribusi melalui Retibutie Ordonantie dan
Retributie Verordening, Staatsblad nomor 424 dan nomor : 425.
B. Beberapa Peraturan
Yang
Berkaitan
K
di Indonesia
1.
Undang undang
NO.1
tahun
1951
tentang Pemyataan Berfakunya Undang-
undang Kerja
Tahun 1948 No. 12.
Oi dalam penjelasannya dikatakan bahwa Undang-undang No.
2
tahun
1948 ini dimaksudkan sebagai undang-undang pokok (lex generalis) undang
undang k e ~ a yang memuat aturan-aturan dasar tentang p e k e ~ a a n anak, orang
muda dan orang wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat k e ~ a
Mengenai
p e k e ~ a a n
anak, ditentukan bahwa anak-anak tidak boleh
menjalankan
p e k e ~ a a n
(pasal
2).
Maksud larangan ini adalah memberikan
per1indungan terhadap keselamatan, kesehatan dan pendidikan si anak. Larangan
itu sifatnya mutlak, artinya di semua perusahaan, tanpa membedakan jenis
perusahaan tersebut. tetapi kenyataannya masih ada anak yang b e k e ~ a dengan
berbagai alasan.
Yang
per1u diperhatikan adalah perlindungannya serta
kesempatan untuk sekolah
dan
mengembangkan diri.
Orang muda pada dasarnya dibolehkan melakukan
p e k e ~ a a n
Namun
untuk rnenjaga keselamatan, kesehatan dan kemungkinan perkembangan jasmani
dan rohani, p e k e ~ a a n itu dibatasi.
Orang wanita pada dasarnya tidak dilarang melakukan
p e k e ~ a a n
tetapi
hanya dibatasi berdasarkan pertimbangan bahwa wanita badannya lemah serta
untuk menjaga kesehatan dan kesusilaannya.
Dalam Undang-undang Kera dinyatakan :
a. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali
jikarau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan
oleh seorang wanita. Oemikian pula apabila pekerjaan itu tidak dapat
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
9/54
LEMBAGA PENDIDIKAN
PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA
L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4
INDONESIA
dihindarkan berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan
(pasaI7). Malam hart, ialah waktu antarajam 18.00 sampai 06.00.
umum
b. Orang wanita tidak boleh menjalankan p k ~ n di dalam tambang, lubang di
dalam tanah
atau
tempat
lain
untuk mengambil logam
dan
bahan-bahan lain
dari dalam tanah (pasal 8 .
c.
Orang wanita tidak
boleh
menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi
kesehatan atau keselamatannya. demikian pula
p e k e ~ a a n
yang menurut sifat,
tempat dan keadaannya berbahaya
bagi
kesusilaannya (pasal 9).
Disamping itu. pasal13 memuat pula ketentuan yang khusus ditujukan
bagi
orang
wanita. yaitu mengenai haid
dan
melahirkan.
2.
Undang-undang Uap Stoom Ordonantie, STBL No.
225
Tahun 1930)
Undang-undang Keselamatan
merupakan undang-undang pokok
yang mengatur keselamatan
k e ~ a
secara umum dan bersifat nasional. Disamping
undang-undang keselamatan k e ~ a yang mengatur secara umum, masih terdapat
peraturan-peraturan keselamatan
k e ~ a
yang mengatur secara khusus atau dikenal
dengan azas
Lex
Specialist. Peraturan tersebut antara lain Undang-undang dan
Peraturan Uap
tahun
1930.
Peraturan yang bersifat khusus tersebut dikeluarkan lebih dahulu dari
Undang-undang Keselamatan
e ~ a hal
tersebut dimungkinkan apabila kita
melihat daripada penjelasan Undang-undang Keselamatan Kerja dan historis
peraturan terse
but.
3.
Undang-undang Timah Putih Kering Loodwit Ordonantie, STBL
No.
509
Tahun 1931)
Mengatur tentang larangan membuat, memasukkan, menyimpan atau
menjual timah putih kering kecuali untuk keperluan
i1miah
dan pengobatan atau
dengan ijin dari pemerintah.
4.
Undang-undang Petasan, STBL
No. 143,
Tahun
932 jo
STBL No.
10
Tahun
1933
Mengatur tentang petasan buatan yang diperuntukkan untuk
kegembiraan/keramaian kecuali untuk keperluan pemertntah. Yang diatur dalam
undang-undang ini termasuk ketentuan tentang :
pemasukan dari luar negeri
pembuatan dan perdagangan
petasan berbahaya
persediaan/penyimpanan
dan
memasang petasan berbahaya.
5.
Undang-undang ReI Industri Industrie Baan Ordonan
tie,
STBL No.
595
Tahun
1938
Undang-undang
ini mengatur tentang pemasangan, penggunaan jalan
jalan
rei
guna keperluan perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan,
kerajinan dan perdagangan. Materi
yang
diatur termasuk ganti
rugi
guna
pemakaian bidanq tanah
dan
jalan-jalan
raya,
pemakaian jalan rei industrt untuk
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
10/54
lfMBAGA PENDIDIKAN PEL TIH N
KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA &
L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4
-INDONESIA
pihak lain, pengangkutan lewatjalan
rei
industri, persilangan dan persinggungan,
perubahanpadajalanraya,pengawasan.
6.
Undang-undang
No. 1
Tahun
1961
tentang Memberfakukan Perpu
No.
1
Tahun 1961 menjadi Undang-undang.
Undang-undang ini mengatur tentang pembungkusan, penandaan dan
penanganandalammenjual
dan
menghasilkanbarang.Tujuandart padaperaturan
iniadalahuntukmelindungikepentinganrnasyarakatdalam
hal:
Kesehatandan keselamatan rakyat(masyarakat)
Keselamatan dankeselamatanmodal
Mutudansusunanbarang
Perkembanganduniaperdagangan
dan
industri
Kelancaranpembangunan
Kearnanannegara
7. Undang-undang NO 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi fLO
No.
120
mengenai Higiene dafam Pemiagaan dan Kantor-kantor.
Konvensiini
ber1aku
bagi:
a. Badan-badanperniagaan
b. Badan, lembaga
dan
kantor pemberi jasa dimana pekerja-pekerjanya
terutamamelakukanpekerjaankantor.
c. Setiap bagian dari badan, lembaga atau kantor pemberi jasa dimana
pekerjanya terutama melakukan pekerjaan dagang'atau kantor, sejauh
merekatidaktundukpada undang-undangatauperaturanatau ketentuan
ketentuan lain yang bersifat nasional ten
tang
higiene dalam industri,
pertambangan,pengangkutan atau pertanian.
Materiyang diaturdalamKonvensiini meliputikebersihan,ventilasi, suhu,
penerangan,ergonomi,persediaanairminum,tempatcucidansanitair,tempat
mengganti
dan
menyimpan pakaian, penggunaan alat perlindungan diri,
kebisingansertagetaran
dan
sebagainya.
8. Undang-undang NO.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosiaf Tenaga Kerja.
Dikeluarkannya undang-undangtersebut dimaksudkanuntukmemberikan
perlindungan jaminan sosial kepada
setiaptenaga
kerja melalui mekanisme
asuransi.
Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini
meliputi:
a. JaminanKecelakaan Kerja
b.
JaminanKematian
c. JaminanHari
Tua
d. JaminanPemeliharaanKesehatan
II
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
11/54
LEMBAGA
PENDIDIKAN &
PELATI"AN
KESELAMATAN,
KESEHATAN
KERJA & L1NGKUNGAN
LPZK3L
AZK4
INDONESIA
Tempat adalah tempat dilakukannya p e k e ~ n bagi sesuatu usaha,
dimana terdapat tenaga
k e ~
yang bekerja, dan kemungkinan adanya bahaya kerja
di
tempat
itu.
Tempat
keQa
tersebut mencakup semua tempat kegiatan usaha baik
yang
bersifat ekonomis maupun sosial.
Tempat
k e ~
yang bersifat
sosial
seperti :
a. bengkel tempat untuk pelajaran praktek ;
b.
tempat rekreasi ;
c.
rumah sakit ;
d. tempat ibadah ;
e. tempat berbelanja ;
f. pusat hiburan.
Tenaga
k e ~
yang
b e k e ~
disana, diartikan sebagai pekerja maupun tidak
tetap atau yang bekerja pada waktu-waktu tertentu, misalnya : rumah pompa, gardu
transformator dan sebagainya yang tenaga kerjanya memasuki ruangan tersebut
hanya sernentara untuk mengadakan pengendalian, mengoperasikan instalasi,
menyetel, dan lain sebagainya maupun
yang
bekerja secara terus-menerus.
Bahaya kerja adalah sumber
bahaya
yang ditetapkan secara terperinci dalam
Bab II pasal 2 ayat (2) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Perincian
sumber bahaya dikaitkan dengan :
a. keadaan perlengkapan dan peralatan ;
b.
lingkungan
k e ~
;
c.
sifat pekerjaan ;
d. cara k e ~ ;
e. proses produksi.
Maten keselamatan
dan
kesehatan kerja yang diatur dalam ruang Iingkup
UU
No. 1
tahun
1970 adalah keselamatan
dan
kesehatan kerja yang bertalian dengan
mesin, peralatan, landasan tempat kerja
dan
lingkungan kerja, serta cara mencegah
terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan kepada
sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 3 dan 4
mulai dari tahap perencanaan, perbuatan dan pemakaian terhadap barang, produk
teknis
dan
aparat produksi yang mengandung
dan
dapat menimbulkan bahaya
kecelakaan.
Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja
untuk
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
c. Mencegah
dan
mengurangi bahaya peledakan ;
d. Memberi kesempatan
atau
jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau
kejadian-kejadian lain yang berbahaya ;
e. Memberi oertolonaan oada kecelakaan :
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
12/54
@
LEMB G PENDIDlK N & PEL nH N
J ? ~
KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA
& L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA
f.
Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja ;
g. Meneegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban,
debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin,
euaea,
sinar atau radiasi, suara
dan getaran ;
h. Meneegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat
k e ~ a
baik pisik maupun
psikis, peracunan, infeksi dan penularan ;
i.
Memperoleh penerangan yang
cUkup
dan sesuai ;
j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik ;
k.
Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
I.
Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat k e ~ a Iingkungan, eara dan
proses kerjanya;
n. Mengamankan dan memperlanear pengangkutan orang, binatang, tanaman atau
barang;
o. Mengamankan
dan
memelihara segala jenis bangunan;
p. Mengamankan
dan
meITloerlanear pekerjaan bongkar muat,
per1akuan
dan
penyimpanan barang;
q. Meneegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. Menyesuaikan
dan
menyempumakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi;
*
Pengawasan
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit
organisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan
pasal
10 UU
No. 14 tahun 1969 dan pasal 5 ayat
(a) UU
NO.1 tahun 1970. Seeara
operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi untuk :
1. Mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum mengenai
.keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga
kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan seeara efektif dari
peraturan-peraturan yang ada.
3. Melaporkan kepada yang berwenang dalam
hal
ini Menteri Tenaga tentang
kekurangan-kekurangan atau penyimpangan yang disebabkan karena hal-hal yang
tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan atau berfungsi sebagai
pendeteksi terhadap masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja di
lapangan.
Fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh Direktur, para Pegawai
Pengawas dan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dapat dijalankan
sebaik-baiknya. Untuk
itu
diperlukan tenaga pengawas yang cukup besar jumlahnya
dan bermutu dafam arti mempunyai keahlian dan penguasaan teoritis dalam bidang
spesialisasi yang berimeka ragain dan berpengalaman di bidangnya.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
13/54
@ LEMBAGA PENDIDIKANO PELATIHAN
~ ~ ~
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA
& L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA
Untuk mendapatkan tenaga yang demikian tidaklah mudah dan sangat sulit
apabila hanya mengandalkan dari Departemen Tenaga Kerja sendiri.
Karena fungsi pengawasan tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh pegawai
teknis dari Departemen Tenaga Kerja sendiri,
maka
Menteri Tenaga Kerja dapat
mengangkat tenaga-tenaga ahlidari luar Departemen Tenaga
Kerja
maupun swasta
sebagai
ahli
K3
seperti dimaksud dalam pasal1
ayat (6)
UU
No.
tahun
1970.
Dengan sistem
ini
maka terdapat desentralisasi pelaksanaan pengawasan
keselamatan dan kesehatan
k e ~
tetapi kebijaksanaan nasional tetap berada, dan
menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja guna menjamin pelaksanaan
Undang-undang Keselamatan
Kerja
dapat berjalan secara serasi dan merata di
seluruh wilayah hukum Indonesia.
Dalam pasal 6 diatur tentang tata cara banding yang dapat ditempuh apabila
terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak dapat menerima putusan
Direktur dalam hal keselamatan
dan
kesehatan kerja. Panitia banding adalah panitia
teknis yang anggotanya terdiri
dari
ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan. Tata cara,
susunan anggota,
tugas
dan lain-lain ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Untuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Departemen Tenaga Kerja
dalam
hal ini
Pengawas Ketenagakerjaan
maka
pengusaha harus membayar retribusi
seperti yang diatur dalam pasal7.
Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatannya yang
mungkin dapat diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan kerja yang bertalian
dengan jabatannya
dan
untuk tetap menjaga efisiensi dan produktivitas kerja, maka
diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap tenaga
k e ~
baik
secara awal maupun berkala.
ewajiban Manajemen Pengusaha) adafah :
1.
Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental
dan
kemampuan fisik dari tenaga
kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan
sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
2.
Memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara
berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan disetujui oleh Direktur.
3.
Menunjukkan
dan
menjelaskan kepada setiap
tenaga
kerja
baru
tentang :
.a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat
kerjanya.
b. Semua pengamanan
dan
alat-alat perfindungan yang diharuskan dalam
tempat kerjanya.
c.
Alat-alat perlindungan diri
bag;
tenaga
kerja
yang
bersangkutan.
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Hanya dapat m e m p e k e ~ k n tenaga kerja
yang
bersangkutan setelah
ia
yakin
bahwa tenaga
kerja
tersebut
telah
memahami syarat-syarat tersebut diatas.
5.
Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja
yang
berada di
bawah
pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan
dan
kebakaran serta peningkatan
keselamatan
dan
kesehatan
k e ~ dan
juga dalam pemberian pertolongan
pertama pada kecelakaan.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
14/54
@
MBAGA
PENDIDIKAN PELAnHAN
@ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA L1NGKUNGAN
lP2K3l A2K4 -INDONESIA
Selain dari itu di
daram
pasal
11
menyebutkan bahwa, daftar jenis penyaKlt
yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden. Tentang jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dijelaskan
bahwa :
Pemeliharaan
kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas
tenaga
k e ~
sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan
upaya kesehatan
di
bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya
penyembuhan
memer1ukan
dana yang tidak sedikit
dan
memberatkan jika
dibebankan kepada perorangan,
rnaka
sudah selayaknya diupayakan
penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga
k e ~
Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan
kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan
(preventif). penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehablitatif). Dengan demikian
diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga k e ~ yang optimal sebagai
patensi
yang
produktif bagi pembangunan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
selain untuk
e n g k e ~ yang bersangkutan juga untuk keluarganya.
9.
Undang-undang NO.4 tahun
982
tentang Lingkungan Hidup.
Dengan
dikeluarkannya Undang-undang
No.
4 tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan' Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah
No.
29 tahun 1986 tentang Analisa Dampak lingkungan sebagai
peraturan pelaksanaan Undang-undang No.4 tahun 1982, maka pembuangan
bah
an
beracun dan berbahaya menjadi makin penting karena masalah atau proses
yang terjadi di dalam perusahaan
akan
memberikan d m p ~ k di dalam
pembuangan limbah
yang
kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran
lingkungan.
Dari
segi peraturan perundangan sebetulnya sudah banyak instansi
teknis yang mengatur penanganan bahan-bahan yang berbahaya dan beracun di
dalam perusahaanJindustri.
10. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 973
tentang Pengawasan atas
Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi keselamatan
manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk
menghindari kontaminasi lingkungan oleh pestisida.
Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut
keselamatan dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri
Tenaga
sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing (pasal1
0).
11.
Peraturan Pemerintah
No.
11
Tahun
975
tentang eselamatan
Kerja
terhadap Radiasi.
Dalam peraturan ini terdapat
satu Bab
khusus yang mengatur kesehatan
tenaga
kerja.
meliputi :
a.
Pemeriksaan kesehatan calon pekerja dan
p e k e ~
radiasi dilakukan
satiJ
kafi
dalam setahun. Apabila dipandang perlu. pemeriksaan dapat dilakukan
sewaktu-waktu.
PemeriksacJn
secara teliti dan menyeluruh harus dilakukan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
15/54
@ LEMBAGAPENDIDIKAN&
PELATINAN i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
KESELAMATAN, KESEHATANKERJA
L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4-INDONESIA
kepada pekerja radiasi yang memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan
instalasi atom.
b. Keharusan mempunyai Kartu Kesehatan (pasal11 dan 12)
c. Penukaran tugas pekerjaan I mutasi (pasal 13).
Untuk mengawasi ditaatinya peraturan-peraturan keselamatan kelja
terhadap radiasi, perlu ditunjuk Ahli Proteksi oleh instansi yang berwenang (pasal
7, ayat 1).Ahli Proteksi Radiasi diwajibkan memberi laporan kepada instansi yang
berwenang dan Menteri Tenaga
secara berkala (pasal 7, ayat 2).
12.
Peraturan Pemerintah
No.
9 Tahun 973 tentang Pengaturan dan
Pengawasan Kesefamatan Ketja Dibidang Pertambangan.
Dalam peraturan
in;
diatur tentang Keselamatan Kerja di bidang
pertambangan sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-undang Keselamatan
Kerja NO.1 Tahun 1970. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Menteri
Pertambangan berwenang rnelakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam
bidang pertambangan dengan berpedoman pada Undang-undang No. 1 Tahun
1970 beserta peraturan pelaksanaannya. Da/am pelaksanaan tugasnya dilakukan
kerjasama dengan petugas dari Oepartemen Tenaga Kerja baik di tingkat Pusat
maupun daerah.
Pengawasan keselamatan kerja tersebut tidak termasuk untuk
pengawasan terhadap ketel uap yang diatur dalam Undang-undang Uap tahun
1930 (STBLNo.225, 1930).
13.
Peraturan Pemerintah
No.
Tahun 979 Tentang Kesefamatan Kerja Pada
Pemumian Dan Pengolahan Minyak dan Gas
Bumi.
.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata usaha dan pengawasan
keselamatan kerja atas pekerjaan serta pelaksanaan pemumian dan pengolahan
minyak dan gas bumi. Peraturan ini merupakan pelaksanaan daripada Undang
undang Keselamatan Kerja
NO.1
Tahun 1970 dan PP. No. 19 Tahun 1973.
14.
Peraturan Pemerintah
No.
4 Tahun 993 Tentang Penyefenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Oidalam peraturan ini peranan dokter penguji kesehatan kelja .dan dokter
penasehat banyak menentukan derajat kecacatan serta dafam upaya pelayanan
kesehatan kelja.
15. Keputusan Presiden
No.
22 tahun 993 tentang Penyakit Yang Timbuf Karena
Hubungan Kerja.
Oi dalam peraturan ini tercantum daftar berbagai jenis penyakit yang ada
kaitannya dengan hubungan kelja.
2. Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara
No 1
Tahun 1970
Undang-undang Keselamatan Kelja, Lembaran Negara. Nomor 1 tahun
1970
adalah
Undang-undang keselamatan kerja yang berlaku secara nasional di
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
16/54
LEMBAGA PENDIDIKAN
& PELATIHAN
KESELAMATAN
KESEHATAN
KERJA & L1NGKUNGAN
f -== . : y LP2K3L A2K4. INDONESIA
seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala
peraturan keselamatan kerja
yang
berada
di
bawahnya. Meskipun judulnya disebut
dengan Undang-undang Keselamatan sesuai buny; pasal
18
namun materi
yang .diatur termasuk masalah kesehatan k e ~
Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, sudah barang tentu dasar
filosofi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan k e ~ seperti tercermin di dalam
peraturan perundangan yang lama tidak sesuai lagi dengan falsafah Negera Republik
Indonesia yaitu Pancasila.
Pada tahun 1970 berhasil dikeluarkan Undang-Undang No. I tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja
yang
merupakan penggantian VR.
1910
dengan beberapa
perubahan mendasar, antara lain:
1. Bersifat lebih preventif
2.
Memperluas
ruang
lingkup
3.
Tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi.
*
Ujuan
Pada dasarnya Undang-Undang No. I tahun 1970 tidak menghendaki sikap
kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan
kerja itu harus dicegah jangan sampai terjadi, dan Iingkungan kerja harus memenuhi
syarat-syarat kesehatan. Jadi, jelaskah
bahwa
usaha-usaha peningkatan keselamatan
dan kesehatan k e ~ lebih diutamakan daripada penanggulangan.
Secara
umum
kecelakaan selalu diartikan sebagai
'kejadian yang tidak diduga
sebelumnya .
Sebenamya, setiap
k e c e l k n k e ~
dapat diramalkan atau diduga
dan
semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyarata n. Oleh karena itu,
kewajiban berbuat secara selamat, dan mengatur perala serta per1engkapan produksi
sesuai standar yang diwajibkan
oleh UU
adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya
kecelakaan.
H.W. Heinrich dalam bukunya The Accident Prevent mengungkapkan bahwa
80 kecelakaan disebabkan oleh perbuatan
yang
tidak aman (unsafe act)
dan
hanya
20 o[eh kondisi yang tidak aman (unsafe condition), dengan demikian dapat
disimpulkan setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan
kesehatan
k e ~
secara maksimal rnelalui perilaku
yang
aman.
Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh :
1.
Kekurangan pengetahuan, keterampilan,
dan
sikap ;
2. Keletihan atau kebosanan ;
3.
Cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis ;
4. Gangguan psikologis ;
5.
Pengaruh sosial-psikologis.
Penyakit akibat
k e ~
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
I Faktor bioloqis;
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
17/54
@ LEMB G
PENDIDIK N
PEl TiH N
q l\ KESELAMATAN,
KESEHATAN
KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 INDONESIA
2. Faktor kirnia termasuk debu dan uap logam ;
3.
Faktor fisik terinasuk kebisingan/getaran, radiasi, penerangan, suhu dan
kelembaban ;
4.
Faktor psikologis karena tekanan mental/stress.
Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya da am
melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta
produktivitas nasional ...
Kutipan di atas adalah konsiderans Undang-undang No. 1/1970 yang
bersumber dan pasal
27
ayat (2) UUD 1945 dan oleh sebab itu seluruh faktor
penyebab kecelakaan
k e ~ dan
penyakit akibat kerja di tempat kerja wajib
ditanggulangi oIeh pengusaha sebelum membawa korban jiwa.
TUjuan dan sasaran daripada Undang-undang Keselamatan seperti pada
pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. I tahun 1970, maka
dapat diketahui antara
lain
1. Agar tenaga kerja
dan
setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu
dalam keadaan selamat dan sehat. .
2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
3. Agar proses produksi dapat berajalan secara lancar tanpa hambatan apapun.
Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain apabila kecelakaan termasuk
kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi.
Oleb karena
itu
setiap usaha keselarnatan
dan
kesehatan k e ~ tidak lain
adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja untuk
kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.
*
Ruang Lingkup
Undang-undang Kesefamatan Kerja ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang
didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :
1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial;
2. Adanya tenaga kerja yang e k e ~ di dalamnya baik secara terus menerus maupun
hanya sewaktu-waktu;
3. Adanya sUmber bahaya.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
18/54
@
LEMBAGA PENDIDIKAN
PELATIHAN
KESELAMATAN,
KESEHATAN
KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4
-INDONESIA
6. Memenuhi
dan
mentaati semua syarat dan ketentuan yang bertaku
bagi
usaha
dan
tempat ketia yang dijalankannya.
7.
Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat ketia yang dipimpinnya pada
pejabat Yang ditunjuk
oIeh
Menteri Tenaga Kerja, sesuai dengan tata cara
pelaporan
dan
pemeriksaan kecelakaan yang telah ditentukan.
8.
Secara tertulis menempatkan dalam tempat ketia yang dipimpinnya, semua syarat
keselamatan, ketia
yang
diwajibkan, sehelai undang-undang keselamatan ketia
dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat ketia
yang
bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut
petunjuk pegawai pengawas atau ahli
k ~ l m t n
kerja.
9.
Memasang dalam tempat ketia
yang
dipimpinannya, semua gambar keselamatan
kerja. Yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat
yang mudah dilihat terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli
keselamatan ketia.
10. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan
pada tenaga kerja
yang
berada
di
bawah pimpinannya.
Dan
menyediakan
bagi
setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan
petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli
keselamatan kerja.
Kewajiban dan hak tenaga kerja adalah
1. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas/Ahli K3.
2.
Mem.akai
alat-alat pelindung diri.
3.
Mentaati syarat-syarat
K3
yang diwajibkan.
4. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat
K3
yang diwajibkan.
5.
Menyatakan keberatan terhadap peketiaan dimana syarat-syarat
K3
dan alat-alat
pelindung diri tidak menjamin keselarnatannya.
* ar igsi
Ancaman hukuman dari pada pelanggaran
UU NO.1
Tahun 1970 merupakan ancaman
pidana dengan hukuman kurungan selama-Iamanya 3 bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 100.000,
3. Peraturan Pelaksanaan
Peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan VR 1910 tetap berlaku
berdasarkan pasal 17 sepanjang
tidak
bertentangan dengan Undang-Undang
Keselamatan
Kerja.
Peraturan tersebut berupa Peraturan Khusus sebagai berikut :
Peraturan Khusus AA Untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Peraturan Khusus BB Tentang lnstalasi-instalasi Listrik (dicabut)
Peraturan Khusus t Keselamatan kerja di Pabrik Gula Putih.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
19/54
@
LEMB G PENDIDIK N
&PEL flH N
l
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA
&L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4
INDONESIA
PeraturanKhusus
DO
Bejana-bejana Berisi Udara Penggerak Motor Bakar
(dicabut)
PeraturanKhusus
EE Perusahaan-perusahaan, Pabrik-pabrtk dan
Bengkel-bengkel dimana Bahanyang mudahterbakar
dibuat,dipergunakandandikeringkan
B.
Dasar
ukum
1. KeselamatandanKesehatan
(K3)KonstruksiBangunan
a.
Undang-UndangDasar1945
b.
Undang-undang
No.
1/1970tentang Keselamatan
c.
Peraturan Mentert Tenaga
No. 1/Men/1980 tentang K3 Konstruksi
Bangunan.
Terdiridart; 19Bab,
106
Pasal
1) Bab
I
KetentuanUmum
2) BabII Tempat danalat-alatkerja
3 Bab
III
Perancah
4 BabIV Tangga
dan
tanggarumah
5) BabV Alat-alatangkat
6
Bab
VI
Kabelbaja,tambang,rantaidanperalatanbantu
7) BabVII Mesin-mesin
8) BabVIII Peralatan Konstruksi Bangunan
9) Bab
IX
Konstruksi
di
bawahtanah
10) Bab
X
Penggalian
11)Bab
XI
e k e ~ a a n memancang
12)Bab
XII
Pekerjaanbeton
13)BabXIII Penggalian
14) BabXIV Pekerjaanmemancang
15)BabXV
e k e ~ a a n
beton
16)BabXVI
e k e ~ a a n
lainnya
17)BabXVII Pembongkaran
18) BabXVIII Penggunaan perlengkapan Penyelamatan dan
Penindungandiri
19) BabXIX Ketentuanperalihan
20)Bab
XX
Ketentuanlain-lain
21)Bab
XXI
Ketentuanhukuman
22)BabXXII
Penutup.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
20/54
LEMBAGA PENDIDIKAN
& PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA
& L1NGKUNGAN
t -==-cy LP2K3L A2K4 INDONESIA
d. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga
K e ~ a dan
Menteri Pekerjaan
Umum No. Kep.174/Men/1986. NO.1 04/Kpts/1986
1) 8 (delapan) pasal
2) Buku Pedoman Pelaksanaan tentang Keselamatan dan Kesehatan
K e ~ a
pada tempat Kegiatan Konstruksi.
2.
Instalasi Listrik, Petir
dan
Lift
,
Listrik, lift maupun petir
adalah
merupakan bentuk dan sumber bahaya
yang perlu dikendalikan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.1 Tahun 1970.
Pasal-pasal dalam Undang-undang
No. 1 tahun 1970
yang
berkaitan
dengan batasan ruang Iingkup, tujuan, metoda K3 Iistrik perlu difahami secara
baik.
Dari ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas, lebih lanjut ditetapkan
pengaturan secara teknis mengacu sesuai perkembangan teknologi. Standar
teknik perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan
pemeriksaan/pengujian instalasi Iistrik, adalah mengikuti perkembangan
penerbitan Peraturan Umum
lnstalasi Listrik (PUlL). Edisi PUlL yang terbaru
adalah "PUlL 2000" sebagai generasi
ke
lima.
Sejarah PUlL berawal dari sejak jaman Belanda bemama AVE 1938
d i t e ~ e m a h k a n
dan disempumakan menjadi PUlL 1964, disempurnakan menjadi
PUlL 1977, selanjutnya direvisi menjadi PUlL 1987 (SNI - 225 - 1987), dan
terakhir PUlL 2000 (SNI
04
- 0225 - 2000). Sejak AVE 1938 sudah menjadi
bag ian dari Standar
K3
listrik, yang terakhir PUlL 2000 ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Tenaga
K e ~ a dan
Transmigrasi No Kep.75/Men/2002.
PUlL berdiri sendiri adalah standar yang bersifat netral, sebagai panduan
yang tidak mengikat secara hukum. Biasanya standar digunakan sebagai rujukan
dalam suatu kontrak k e ~ a antara kontraktor/instalatir dengan pemberi k e ~ a
Oleh karena PUlL telahditetapkan
diber1akukan
secara utuh dengan
Peraturan
dan
Keputusan Menteri, maka semua persyaratan teknis maupun
administratif, menjadi bersifat wajib.
Dalam PUlL juga memuat persyaratan khusus instalasi listrik untuk
pesawat lift dan persyaratan instalasi proteksi bahaya sambaran petir. Ketentuan
secara lebih teknis Lift
dan
proteksi bahaya sambaran petir masing-masing diatur
dalam peraturan tersendiri yaitu :
1. Permenaker No Per 02/Men/1989, mengatur persyaratan mengenai instalasi
penyalur petir.
2.
Permenaker No Per 03/Men/1999, mengatur persyaratan rnengenai lift.
3.
Kepmenaker No
Kep
407/M/BW/1999
mengatur lebih lanjut tentang
kompetensi teknisi lift.
4. Keputusan Dirjen Binawas No Kep.311/BW/2002, mengatur lebih lanjut
mengenai Sertifikasi Kompetensi
K3
bagi teknisi Iistrik.
Ruang Iingkup obyek pengawasan lift adalah yang dipasang di setiap tempat
k e ~ a
Sedangkan jenis yang diatur dalam Permen 03/99 adalah lift untuk mengangkut
orang dan barang.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
21/54
LEMBAGA PENDIDIKAN &PELATIHAN
KESELAMATAN,
KESEHATAN
KERJA
&
L1NGKUNGAN
~ ~ LP2K3L A2K4 -INDONESIA
3. KeselamatandanKesehatanPenanggulanganKebakaran
Sasaran obyektif K3 penanggulangan kebakaran sebagaimana dirumuskan
dalamUndang-undangNO.1Tahun1970ayat(3)al :
Mencegah,mengurangidan memadamkankebakaran;
Memberi kesempatan jalan untuk menyelamatkan diri pada kejadian
kebakaran
Mengendalikanpenyebaranasap,panasdangas
Strategi teknis penanggulangan kebakaran lebih lanjut dijabarkan dengan
peraturanperundangandanstandaL
Pengendalianenergi ;
Perencanaansistemproteksikebakaranakti fmaupunpasif;
Perencanaansistemmanajemenpenanggulangankebakaran.
Penanggulangankebakaran
a
Undang-undangNo1
Th
1970tentangKeselamatanKerja
b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No
Per 04/Men/1980 Tentang Syarat
syaratpemasangandanPemeliharaanAlatPemadamApiRingan.
c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 02/Men/1983 Tentang Instalasi
AlaramKebakaranOtomatik
d PeraturanKhusus
e) PeraturanKhususK
f PeraturanMe nteriTenagaKerjaNo Per04/Men/1987TentangP2K3
g)
PElraturan
MenteriTenagaKerjaNo Per05/Men/1996TentangSMK3
h) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep 186/Men/1999 Tentang Unit
PenanggulanganKebakaran
di
tempatkerja
i InstruksiMenteriTenagaKerja RI No.
Ins.
1I/MiBW/1997.
4. KeselamatandanKesehatanKerja Mekanik
a) PeraturanMenteriTenagaKerjaNo.04/Men/1985tentangpesawattenaga
danproduksi
b) PeraturanMenteriTenagaKerja No. 05/Men/1985tentangpesawatangkut
danangkut
c) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1989 tentang kwalitas dan
syarat-syaratoperator
keran
angkat.
5.
Keselamatan danKesehatan
Kerja
KapBejanaTekan
a) Undang-UndangUap
Tahun
1930
b) PeraturanUapTahun1930
c) PeraturanMenteriTenagaKerjaNo.01/Men/1982tentangbejanatekan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
22/54
LEMBAGA PENDIDIKAN
&PELATIHAN
KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA &
L1NGKUNGAN
1 f == > f LP2K3L A2K4 -INDONESIA
b) Peraturan MenteriTenaga Kerja No. 02/Men/1982 tentang klasifikasi juru
las
c) Peraturan Menteri
No.
01/Men/1988 tentang k1asifikasi dan syarat-syarat
OperatorPesawatUap.
6. KesehatanKerja
Undang-Undang
1. Undang-undangNO.1 tahun
1970
tentangKeselamatanKerja
Syarat-syarat keselamatan
kerja
sesuai dengan Bab III pasal 3 dalam
peraturan perundangan ini menunjukkan bahwa 50% dart syarat-syarat
terSebutadalahsyarat-syaratkesehatan kerja, yaitu:
.:. memberipertolonganpadakecelakaan;
.:. memberialat-alatperlindungandiripadapara pekerja;
.:. mencegah dan mengendalikan timbul
atau
menyebarluasnya suhu,
kelembaban,debu, kotoran,asap, uap, gas, hembusanangin, cuaca,
sinaratau radiasi,suara
dan
getaran;
.:. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik
physikmaupunpsykis,peracunan,infeksidanpenularan;
.:. memperolehpeneranganyang cukupdan sesuai;
.:. menyelenggarakansuhudan lembabudarayang baik;
.:. menyelenggarakanpenyegaranudarayang cukup;
.:. memeliharakebersihan,kesehatandanketertiban;
.:. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan
caradan proseskerjanya.
Oi
dalampasal8menyebutkankewajibanpengusahauntuk:
a.
Memeriksakan kesehatanbadan,kondisimentaldankemampuan fisikdari
tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan,
sesuaidengansifatpekerjaan
yang
akandiberikankepadanya;
b.
Memeriksakan kesehatandarisemua tenaga keljayang beradadibawah
pimpinannya secara berkala
pada
dokter yang ditunjuk oleh pengusaha
dandibenarkanolehOirektur.
2.
Undang-undangNO.3tahun1992 tentangJaminanSosialTenagaKerja.
Pasal
ayat(1)menyatakan
ruang
Iingkupprogrammeliputi:
a. JaminanKecelakaanKerja
b. JaminanKematian
c. JaminanHan
Tua
d.
JaminanPemeliharaanKesehatan
PelaksanaanProgramJaminanSosial TenagaKerja
ini
akandijabarkan
di
dalamperaturanpelaksanaandari Undang-undangini.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
23/54
LEMBAGA
PENDIDIKAN
&
PELATIHAN
>t== y KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA &
L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4
INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPRES
1. Peraturan Pemerintah nomor
14
tahun
1993
tentang Jamsostek.
Di
dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai ketentuan
penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang
Timbul Karena Hubungan
K e ~ a
Di dalam Keputusan Presiden ini diatur mengenai penyakit-penyakit yang
timbul karena hUbungan k e ~ a
dan
mendapat kompensasi dari Jamsostek.
PERATURAN MENTERI
1. Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 7 tahun 1964 tentang Syarat
Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat K e ~ a
Oi
dalam Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan antara lain tentang :
.:. Menghindarkan bahaya keracunan,
.:. Penularan penyakit, atau timbulnya penyakit,
.:. Memajukan kebersihan dan ketertiban,
.:. Mendapat suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup,
.:. Menghindarkan gangguan debu, gas, uap dan bauan yang tidak
menyenangkan,
.:. Penanggulangan sampah,
.:. Persyaratan kakus
(We),
.:. Kebutuhan locker (tempat penyimpanan pakaian),
.:. OIl.
2.
Peraturan Menteri Tenaga
K e ~ a
Transmigrasi dan Koperasi Nomor Per
01/Men/1976 tentang Kewajiban
Latihan
Hyperkes Bagi Dolder
Perusahaan.
Kewajiban dari perusahaan untuk mengirimkan setiap dokter
perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hiperkes.
3.
Peraturan Menteri Tenaga
K e ~ a
Dan
Transmigrasi Nomor
Per-O Men/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan,
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.
Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga paramedis diwajibkan
untuk mengirimkan tenaga kerja tersebut untuk mendapatkan latihan
Hiperkes.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
24/54
EMB G PENDIDIK N
PEL nH N
@ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -
INDONESIA
4. Pennenkaker
No.
02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
dalam Penyelenggaraan Keselamatan e ~ a
Memuat ketentuan dan tujuan mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga
kerja awaf (sebelum kerja), berkala (periodik) dan khusus.
5. Pennenkakertrans No.
Per.
01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor
Penyakit Akibat .
:.
Penyakit akibat k e ~ a harus dilaporkan secara tertulis
.:.
Paling lama 2 x 24 jam
.:. Melakukan usaha-usaha preventif
.:.
Menyediakan alat pelindung diri.
6. Pennenakertrans No.
Per.
03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan
Kerja.
Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu lembaga
K3
yang ada
di perusahaan, sebagai sarana perlindungan tenaga
k e ~ a
terhadap setiap
gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
Karena itu, Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan lembaga K3 yang
sangat strategis untuk dikembangkan, dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan kuafitas sumber
daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas
nasional.
Pelayanan Kesehatan (PKK) adalah sarana penerapan upaya
kesehatan kerja yang bersifat komprehensif, meliputi upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan kaidah perlindungan yang
universal, PKK lebih mengutamakan upaya-upaya pro motif dan preventif,
disamping tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif.
Oalam Peraturan Menteri ini disebutlcan bahwa tujuan PKK adalah:
a) Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik
fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan
tenaga kerja.
b) Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang
timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
c) Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan
kemampuan fisik tenaga k e ~ a
d} Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehablitasi bagi tenaga
kerja yang menderita sakit.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1998 tentang
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Oengan
Manfaat Lebih Baik Oari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Oi
dalam peraturan ini memuat ketentuan kewajiban mengikutsertakan
semua tenaga kerja dalam jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek,
apabila belum melaksanakan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat
lebih baik dari program dasar Jamsostek. Penyelenggaraan Peineliharaan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
25/54
@ LEMBAGAPENOIOIKAN'P ATIHAN ~ M I ~ ~ ~ I D ~ ~ ~ m l
_ ~ : :
KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA &
L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA
Kesehatan
yang
telah disetujui
oleh
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Tenaga K e ~ a tidak boleh meniadakan pelayanan kesehatan
k e ~ a
yang
telah ada
di
perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.
KEPUTUSAN MENTERI
1. Keputusan M e n ~ r i Tenaga Kerja Nomer 33 Tahun 1989 Tentang
Diagnosa
dan
Pelaporan Penyakit Akibat K e ~ a
Dlagnosa penyakit akibat
k e ~ a
dapat ditemukan atau didiagnosa sewaktu
melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga
k e ~ a
dan sewaktu
penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kerja.
Setelah penyakit akibat
kerja didiagnosa harus dilaporkan dalam
waktu
2 x 24 jam.
SURAT EDARAN
DAN
INSTRUKSI MENTERI
1. Surat Edaran Menteri Tenaga K e ~ a No. SE 01/Men/1979 tentang
Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
Surat d a ~ a n ini berisi anjuran kepada semua perusahaan untuk:
.:.
Menyediakan ruang makan untuk perusahaan yang mempekerjakan
buruh antara 50 - 200 orang .
:. Menyediakan kantin untuk perusahaan
yang m m p k ~ k n
lebih dari
200 orang.
:. Mengacu pelaksanaannya dengan PMP
NO.7
tahun 1964 khususnya
yang tennaktub dalam pasal 8.
2.
Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997 tentang Pengujian
Hepatitis B Oalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
Pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan tenaga
k e ~ a
tidak
boleh digunakan untuk menentukan fit atau unfit terhadap tenaga
k e ~ a
3.
Surat Edaran Dirjen Binawas
No.
SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan
Catering
Yang
Mengelola Makanan Bagi Tenaga
K e ~ a
Surat
Edaran
ini mengatur kewajiban perusahaan cateringd
yang
mengelola makanan
bagi
tenaga kerja untuk :
.:. Mendapat rekomendasi dari Kandepnaker setempat
.:.
Rekomendasi diberikan berdasarkan persyaratan kesehatan hygiene
dan sanitasi.
c. Ruang ingkup
1.
K3
Konstruksi Bangunan
a.
Perencanaan Proyek
b. Pelaksanaan Fisik Proyek
1) Pekerjaan panggilan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
26/54
@
LEMB G
PENDIDIK N &
PEL nH N
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA
& L1NGKUNGAN
LP2K3L
A2K4
INDONESIA
2)
e k e ~ n
pondasi
3) Pekerjaan konstruksi beton
4)
e k e ~ n
konstruksi baja
5) Pekerjaan finishing
c. Serah Terima Proyek
d. Pemeliharaan Konstruksi
2. K3 Instalasi Listrik,
Lift
dan Petir
a. K3 listrik tersirat dalam Bab II Pasal 2 ayat
(2)
huruf q UU
1170
yaitu
tertulis :
di setiap tempat dimana dibangkitkan diubah dikumpulkan
disimpan dibagi-bagikan atau disalurkan listrik gas, minyak atau air.
Dari ketentuan tersebut dapat digambarkan ruang lingkup K3 listrik, yaitu
mulai dari pembangkitan, jaringan transmisi Tegangan Ekstra Tinggi
(TET), Tegangan Tinggi (TT), Tegangan Menengah (TM) dan jaringan
distribusi Tegangan Rendah (TR) sampai dengan setiap tempat
pemanfaatannya, khususnya tempat kerja.
Pusat
Jaringan
Para
Pembangkit
T E T T T T M T R
Pelanggan
b. Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf q
UU
1/70
tertulis
oengan
peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk mencegah
terkena a/iran listrik berbahaya.
C.
Menurut ketentuan PUlL 2000 listrik yang berbahaya adalah Iistrik yang
memiliki tegangan lebih dari 25 Volt di tempat lembab atau 50 Volt di
tempat yang normal.
d. Ruang Iingkup obyek sistem proteksi petir sesuai Permenaker No Per-
02/Men/1989 adalah yang dipasang
di
setiap tempat k e ~ hanya untuk .
konvensional dan sistem elektro statik dan hanya mengatur perlindungan
sambaran langsung.
Sambaran langsung adalah pelepasan muatan Iistrik dan awan ke bumi
melalui obyek yang tertinggi. Obyek yang dilalui arus petir tadi adalah
tersambar petir secara langsung, selanjutnya akan menyebar ke bumi ke
segala arah hingga netral. Obyek yang tersambar dan dialiri arus dan
tegangan petir akan merasakan pengaruh secara langsung yaitu suhu
yang sangat tinggi bisa mencapai 30.000 ee tegangan dan kuat arus yang
tinggi dapat mengakibatkan kerusakan secara fisiko
Penyebaran arus dan teganan petir di dalam bumi akan menyebar ke
berbagai penjuru. Kemungkinan dari itu dapat dirasakan oleh grounding
instalasi listrik pada bangunan itu sehingga penghantar bumi bertegangan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
27/54
@
LEMBAGA
PENDIDIKAN
PElATIHAN
~ ~ ~ \ KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA
& L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA
Kesehatan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen
Tenaga tidak boleh meniadakan pelayanan kesehatan
k e ~ a yang
telah ada di perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan
. penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.
KEPUTUSAN MENTERI
1. Keputusan e n t ~ r i Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 1989 Tentang
Diagnosa dan Pelaporan Penyakit Akibat e ~ a
Dlagnosa penyakitakibat kerja dapat ditemukan atau didiagnosa sewaktu
melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga
k e ~ a
dan sewaktu
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Setelah penyakit akibat
kerja didiagnosa harus dilaporkan dalam waktu 2 x 24 jam.
SURAT EDARAN DAN INSTRUKSI MENTERI
1. Surat Edaran Menteri Tenaga No. SE.01/Men/1979 tentang
Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
Surat Edaran ini berisi anjuran kepada semua perusahaan untuk:
.:. Menyediakan ruang makan untuk perusahaan yang mempekerjakan
buruh antara 50 - 200 orang.
:. Menyediakan kantin untuk perusahaan yang m m p k ~ k n lebih dari
200 orang.
:. Mengacu pelaksanaannya dengan PMP NO.7 tahun 1964 khususnya
yang termaktub dalam pasal
8.
2.
Surat Edaran Dirjen Binavvas No. SE.
07 BW 1997
tentang Pengujian
Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
Pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak
boleh digunakan untuk menentukan fit atau unfit terhadap tenaga kerja. .
3. Surat Edaran Dirjen Binavvas No. SE. 86 BW 1989 tentang Perusahaan
Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.
Surat Edaran ini mengatur kewajiban perusahaan cateringd yang
mengelola makanan bagi tenaga k e ~ a untuk :
.:. Mendapat rekomendasi dari Kandepnaker setempat
.:. Rekomendasi diberikan berdasarkan persyaratan kesehatan hygiene
dan sanitasi.
C. Ruang ingkup
1.
K3
Konstruksi Bangunan
a. Perencanaan Proyek
b.
Pelaksanaan Fisik Proyek
1) Pekerjaan panggilan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
28/54
LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA &
L1NGKUNGAN
~ ~ > j LP2K3L A2K4 INDONESIA
2) P e k e ~ a a n pondasi
3) Pekerjaan konstruksi beton
4)
P e k e ~ a a n
konstruksi baja
5) Pekerjaan finishing
c.
Serah Terima Proyek
d.
Pemeliharaan Konstruksi
2.
K3 Instalasi Listrik,
Lift
dan Petir
a.
K3 listrik tersirat dalam Bab
II
Pasal 2 ayat (2) huruf q
UU 1170
yaitu
tertulis : di setiap tempat dimana dibangkitkan diubah dikumpufkan
disimpan dibagi-bagikan atau disafurkan fistrik gas minyak atau air.
Dari ketentuan tersebut dapat digambarkan ruang lingkup
K3
listrik, yaitu
mulai dari pembangkitan, jaringan transmisi Tegangan Ekstra Tinggi
(TET), Tegangan Tinggi (TT), Tegangan Menengah (TM) dan jaringan
distribusi Tegangan Rendah (TR) sampai dengan setiap tempat
pemanfaatannya, khususnya tempat kerja.
Pus at
Jaringan
.
Para
Pembangkit
T T - IT - TM -
TR
Pelanggan
b.
Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf q
UU
1/70 tertulis Oengan
peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat K3 untuk
mencega.1J
terkena afiran listrik berbahaya.
c.
Menurut ketentuan PUlL 2000 listrik yang berbahaya adalah listrik yang
memiHki
tegangan lebih dari
25
Volt di tempat lembab atau 50 Volt di
tempat yang normal.
d. Ruang lingkup obyek sistem proteksi petir sesuai Permenaker No Per-
02/Men/1989 adalah yang dipasang di setiap tempat kerja, hanya untuk
konvensional dan sistem elektro statik dan hanya mengatur perlindungan
sambaran langsung.
Sambaran langsung adalah pelepasan muatan listrik dari awan ke bumi
melalui obyek yang tertinggi. Obyek yang dilalui arus petir tadi adalah
tersambar petir secara langsung, selanjutnya akan menyebar ke bumi ke
segala arah hingga netral. Obyek yang tersambar dan dialiri arus dan
tegangan petir akan merasakan pengaruh secara langsung yaitu suhu
yang sangat tinggi bisa mencapai 30.000 cC tegangan dan kuat arus yang
tinggi dapat mengakibatkan kerusakan secara fisiko
Penyebaran arus dan teganan petir di dalam bumi akan menyebar ke
berbagai penjuru. Kemungkinan dari
itu
dapat dirasakan oleh grounding
instalasi Iistrik pada bangunan itu sehingga penghantar bumi bertegangan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
29/54
@ LEMBAGA PENDIDIKAN
PEL TIH N
KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA
& lINGKUNGAN
lP2K3l A2K4
-INDONESIA
petir yang akibatnya terjadi beda potensial
pad
a jaringan instalasi listrik
R,
S, T bertegangan 220 V sedangkan penghantar pengaman dan
penghantar netral bertegangan petir. Ini
yang
disebut dengan sambaran
tidak langsung yang dapat merusak peralatan Iistrik dan peralatan
elektronik yang ada di dalam bangunan itu. Peraturan Menteri Tenaga
Kerja
No
Per-02/Men/1989 tidak mengatur syarat-syarat sistem proteksi
sambaran petir tidak langsung.
e.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Lift
Membuat, memasang, memakak pesawat lift dan perubahan teknis
maupun administrasi.
3.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran.
a.
Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dengan cara
mengeliminir atau mengendalikan berbagai bentuk perwujudan energi
yang digunakan hendaknya diprioritaskan pada masalah yang paling
menonjol dalam statistik penyebab kebakaran.
b. Upaya mengurangi tingkat keparahan risiko kerugian yang terjadi maupun
jatuhnya korban jiwa, dengan eara melokalisasi atau kompartemenisasi
agar api, asap dan gas tidak mudah meluas
ke
bagian yang lain.
c. Penyediaan / instalasi proteksi kebakaran seperti sistim deteksi / alarm
kebakaran dan alat pemadam api ringan, hydrant, springkler atau instalasi
khusus yang handal dan mandiri melalui perencanaan, pemasangan
dan
pemeliharaan.
d. Tersedianya sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar
dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan. .
e.
Terbentuknya organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi bila terjadi
bahaya kebakaran.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik
a.
Perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, penggunaan atau
pengoperasian dan pemeliharaan pesawat tenaga dan produksi.
b.
Perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, penggunaan atau
pengoperasian dan pemeliharaan pesawat angkat dan angkut.
c.
Operator yang mengoperasikanperalatan
pada
a dan
b.
5.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Uap bejana tekan
a. Perencanaan, pembuatan, pernasangan atau perakitan, modifikasi atau
reparasi dan pemeliharaan pesawat uap dan bejana tekan.
b. Operator yang mengoperasikan peralatan tersebut.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
30/54
EMB G
PENDIDIK N PEt lIH N
v @
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
31/54
LEMBAGA PENDIDIKAN
& PELATIHAN
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L
A2K4 -INDONESIA
BAB 3
PERATURAN DAN PERUNDANG
UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
3.1. KEBUTUHAN PP UNTUK PENGATURAN JASA KONSTRUKSI
UU JASA
KONSTRUKSI
MATERI MUATAN PP
KETENTUANPERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YANG
HARUS DIINTEGRASIKAN
KEDALAM PP
PPJ
UU
No. 11/67 Pertambangan
Bab 1 Kelentuan Umum
(tentang usaha
&
peran
UU No. 15/85Ketenagalistrikan
masyarakatjasa konstruksi)
Bab
" asas
&
tujuan
Pasal7
Jenis usaha, benluk usaha,
UU
No. 1/95 Perseroan Terbatas
bid.
Usaha
Pasal10 Perizinan usaha, klasifikasi UU No. 12/97 hak cipta
& kualifikasi Usaha, sertifikasi
UU
No. 13/2003 e t e n g k e ~ n
keahlian & keterampilan (Pengganti
UU
No
25
/1997)
Bab III
Usaha Jasa Konstruksi Pasal 34 Ketentuan mengenai forum
UU No. 23/97 Pengelolaan
dan lembaga
lingkungan Hidup
Pasal42
(3) Tatalaksana &
UU
No. 24/92 Penataan uang
penerapan sanksi
UU
No.1170 Keselamatan kerja
PP II
Bab
IV
Pengikatan
p e k e ~ n
(tentang penyelenggaraan jakons.) UU No. 3/92 Jamsostek
Konstruksi Ps.21 tata cara pemilihan penyedia UU No.5/99 Larangan praktek
jasa, Penyiapan dohmen pemilihan Monopoli
&
Persaingan
dan
dokumen Penawaran, Penetapan usaha tidak sehat
penyedia jasa
Pasal22
(3) Kontrak UU No.8/99 Per1indungan
k e ~ kontruksi Konsumen
UU No. 22/99 Pemerinlah
Daerah
UU No. 1/87 Pemerintah Daerah
UU No. Pemerintah Daerah
Bab V Penyelenggaraan Pek. Pasal23 (4) Penyelenggaraan pekerjaan
Konstruksi Kontruksi
Bab
VI Kegagalan bangunan Pasal25 Kegagalan bangunan
Uangka waktu, penilai ahli, tanggung jawab)
Bab VII Peran masyarakat
Pasal42 (3) Tatalaksana dan penerapan sanksi
PP
III
(Tentang penyelenggaran pembinaan
jasa
konstruksi)
Bab
IX
Penyelesaian sengketa
Bab
X
Sanksi
Pasal35 (1) Ketentuan mengenai pembinaan
Bab XI
Ketentuan Peralihan
Pasal 35 (5) Tugas pembinaan oleh pemerintah
Bersama dengan mayarakatjasa konstruksi
Bab
XII Ketentuan Penutup Pasal 42 (3) Tatalaksana dan penerapan sanksi
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
32/54
lEMBAGA PENDIDIKAN &
PElATIHAN
KESELAMATAN,
KESEHATAN
KERJ & lINGKUNGAN
f = = ~ : y
lP2K3l
A2K4.INDONESIA
3.2. UNDANG-UNDANG
NO.
18 TAHUN 1999, TENTANG JASA
KONSTRUKSI
3.2.1. DASAR PERTIMBANGAN
N SION l
1. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata meterial dan spiritual berdasarkan pancasila dan
undang-undang dasar
1945.
2. Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi,
social dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian
berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan
nasional.
3.
Berbagai peraturan perundang-undangan
yang
berlaku belum
berorientasi:
a. Baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi, sesuai
dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang
berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya
saing secara optimal
b.
Maupun bagi kepentingan masyarakat.
3.2.2. PERTIMBANGAN (Dari Sisi Dunia Jasa Konstruksi)
1. KONOISI YANG ADA
a.
Belum terwujudnya mutu produk. waktu pelaksanaan
dan
efisiensi pemanfaatan sumber daya.
b. Rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jasa dan penyedia jasa.
c. Belum terwujudnya kesejajaran kedudukan antara pengguna
jasa
dan
penyedia jasa dalam
hal
hak
dan
kewajiban.
d.
Belum terwujudnya secara optimal kemitraan yang sinergis baik
antar BUJK maupun antara BUJK dan masyarakat.
2.
MAKSUD
a. Tertib usaha jasa konstruksi
b. Pemberdayaan jasa konstruksi nasional untuk:
1.
Mengembangkan kemampuan
2.
Meningkatkan produktivitas saing
3.
Menumbuhkan daya saing
c. Kedudukan yang adil dan serasi antara pengguna jasa dan
Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
d. Kemitraan sinergis dalam Jasa Konstruksi. .
3.
JENIS USAHA
a.
Usaha Perencanaan
b.
Usaha Pelaksanaan
c. Usaha Pengawasan
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
33/54
@ LEM AGA PENDIDIKAN & PEL TIN N
i : ~ ~ ~
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L
A2K4
-INDONESIA
4. BENTUK USAHA
a.
Orang Perseorangan
b. Badan Usaha
5. BIDANG USAHA
a.
Arsitektural
b.
Sipil
c.
Mekanikal
d. Elektrinal
e. Tata Ungkungan
6. PERSYARATAN PERSONIL
a.
Perencana, Pengawas, Tenaga Tertentu: memiliki sertifikat
keahlian
b. Tenaga Teknik:
c. memiliki sertifikat ketrampilan, dan keahlian
7. PERSYARATAN USAHA
a. Memiliki izin usaha
b.
Memiliki sertifikat, kJasifikasi, dan kualifikasi usaha
c. Usaha orang perseorangan: memiljki sertifikat ketrampilan kerja
dan sertifikat keahlian kerja
8. TANGGUNG JAWAB PROFESI
(Berlandaskan prinsiP):
a. Keahlian sesuai kardah keilmuan
b. Kepatuhan dan kejujuran intelektual
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
34/54
lEMBAGA
PENDIDIKAN &PElATIHAN
KESELAMATAN
KESEHATAN KERJ & llNGKUNGAN
~ = > I lP2K3l A2K4 INDONESIA
"SANCTION"
"REWARD"
TANGGUNG
JAWAB
PROFESIONAL
IMBAL
KO E
JASA
ETIK
PROFESI
KEAHLIAN
KETERAMPILAN
REGISTRASI
KUALIFIKASI
KLASIFIKASI
SERTIFlKASI
3.2.3. PENGUS H N
1. TATA HUBUNGAN TRANSAKSIONAL:
a.
Pengikatan Pekerjaan Konstruksi
b.
Penyelenggaraan
P e k e ~ a a n
Konstruksi
c. Pengaturan Kegagalan Bangunan
2.
PERLINDUNGAN PEKERJA:
a. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
b.
Jaminan Sosial
Mengikuti:
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
35/54
LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA
& L1NGKUNGAN
~ : = J j
LP2K3L
A2K4
-INDONESIA
Uu 1/70 Keselamatan Kerja
Uu 14/89 Kesehatan Kerja
Uu 3/92 Jaminan Sosial
3
MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
a. Forum
b Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
4
PEMERINTAH
a. Pembinaan (Pengaturan, Pemberdayaan Dan Pengawasan)
3 2 4
SISTEM TtK S T NG TUBUH
1
UU Terdiri Dari:
a.
12
Bab
b 6
Pasal
2.
Bab
I Ketentuan Umum
3
Bab : Asas Dan Tujuan
4.
Bab
III: Usaha Jasa Kontruksi
5. Bab IV:
Pengikatan Pekerjaan Kontruksi
6.
Bab V
Penyelenggaraan Pekerjaan Kontruksi
7. Bab
VI
:
Kegagalan Bangunan
8. Bab VII: P e r ~ l n
Masyarakat
9. Babvlll: Pembinaan
10.
Bab
IX: Penyelesaian Sengketa
11.
Bab
X :
Sangsi
12.
Bah
XI:
Ketentuan Peralihan
13.
Bab
XII :
Ketentuan Penutup
abl
Ketentuan mum
Pengertian:
Jasa Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi
Pengguna Jasa
Penyedia Jasa
Kontrak Kerja Konstruksi
Kegagalan Bangunan
Forum
Registrasi
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
36/54
LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA
& L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA
Bab
sas Dan Tujuan
2.1
Asas
Kejujuran Dan Keadilan
Manfaat
BAG!
Keserasian
KEPENTINGAN
Keseimbangan
MASY
R K T
Kemandirian
BANGSA DAN
Keterbukaan
NEGARA
Kemitraan
Keamanan
Dan
Keselamatan
2.2 TUjuan
Memberikan Arah Pertumbuhan
Dan
Perkembangan Jasa Konstruksi
Nasional
Mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
Yang
Menjamin Kesetaraan Kedudukan Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia
Jasa Dan Dipenuhinya Ketentuan Yang Berlaku
. Mewujudkan Peningkatan Peran Masyarakat
PENJELASAN TENTANG 8 (DELAPAN) ASAS
1. Asas kejujuran
dan
keadilan:
2.
ASAS MANFAAT:
Kegiatan jasa konstruksi berdasarkan prinsip profesionalisme,
efisiensi dan efektifitas untuk menjamin terwujudnya nilai tambah
optimal bagi
pihak
pihak dan kepentingan nasional.
3.
ASAS KESERASIAN:
Harmoni dalam interaksi antara pengguna dan penyedia jasa
untuK menghasilkan produk yang berkualitas
da
bermanfaat tinggi
serta berwawasan lingkungan.
4. ASAS KEsEIMBANGAN:
Berdasarkan
pada
prinsip keseimbangan antara kemampua
penyedia jasa dan beban kerjanya.
5. ASAS KEMANDIRIAN:
Tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasioal.
6. ASAS KETERBUKAAN:
Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pihak yang
berkepentingan dan masyarakat.
7.
ASAS KE MITRAAN:
Hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, timbal balik
dan sinergis.
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
37/54
@ LEMB G PENDIDIKAN. PEL TIH N
{ 0 . . : ~ KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA
& L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 INDONESIA
8. ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN:
Terpenuhinya Tertib Penyelenggaraan, Keamanan Lingkungan
Dan Keselamatan Kerja Serta Pemanfaatannya Dengan
Memperhatikan Kepentingan Umum.
B BIII
US H J S KONSTRUKSI
3.1 BAGIAN PERTAMA: JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA
a.
JENIS USAHA
Usaha perencanaan konstruksi
Usaha pelaksanaan konstruksi
Usaha pengawasan konstruksi
b.
BENTUK USAHA
Usaha orang perseorangan
Badan usaha (bukan
bad
an hukum dar. badan hukum/pt.
&
badan hukum asing yang dipersamakan
c. BIDANG USAHA
Pekerjaan arsitektural
Pekerjaan sipil
Pekerjaan mekanikal
Pekerjaan elektrikal
Pekerjaan tata lingkungan
C
T TAN
PENGATURAN LEBIH RINCI TENTANG JENIS, BENTUK & BIDANG USAHA, DIURAIKAN
DALAM P.P.
3.2
BAG AN
KEDUA: PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
1. Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas
konstruksi yang berbentuk badan usaha:
Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha
Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan
2. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang
perseorangan:
Memiliki sertifikat keahlian
3. Pelaksana konstruksi orang perseorangan:
Memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian
kerja
4. Orang perseorangan yang diperkerjakan oleh badan usaha
sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau
tenaga pelaksanan konstruksi tertentu harus memiliki sertifikat
keahlian
-
7/24/2019 Modul Undang-undang, Standar Peraturan K3
38/54
@ LIM'AGA PENDIDIKAN & PELATI AN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4
-INDONESIA
5. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang
bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat
keterampilan dan keahlian kerja
3.3
BAGIAN KETIGA: TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL
Tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan
pengawas konstruksi terhadap hasil pekerjaannya dilandasi prinsip
prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual.
Pemenuhan tanggung jawab tersebut dapat ditempuh melalui
mekanisme pertanggung, sesuai peraturan perundang-undang.
3.4 BAGIAN KEEMPAT: PENGEMBANGAN USAHA
Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur
usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis
antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta antara usaha
yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
Untuk mengembangkan usaha jako diperlukan dukungan dari
mitra usaha, antara lain melalui pendanaan ( perbankan dan
non perbankan) dan pengembangan jenis pertanggungan
(insurance risks sepert i professional indemnity & liability insurance
serta construction all risk)
B BN
PENGIK T N PEKERJAAN KONSTRUKSI
4.1 BAGIAN PERTAMA: PARA PIHAK (MASING-MASING MEMPUNYAI HAK & KEW lIB N
SESUAI DENGAN FUNGSINYA)
a. Penggunajasa
b. Penyedia jasa
perencana konstruksi }
Perencana konstruksi prinsipnya terpisah
Perencana konstruksi .
c. Dalam hal tertentu, diperkenankan penggabungan fungsi-fungsi
(perencanaan, pelaksanaan
&
pengawasan)
Secara terintegrasi berdasarkan pertimbangan teknologi canggih, resiko
tinggi