Modul UAS D1 Tingkat 1 2015

MODUL PERSIAPAN UAS

HUMAN RESOURCH DEVELOPMENT IMP 2015(Fadhila 085770166976) 1

PENAGIHAN DAN SENGKETA PAJAK

PERTEMUAN 9

1. Pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan

oleh jurusita pajak terhadap penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran yang meliputi semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

2. Alasan dilakukan penagihan seketika dan sekaligus

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau

berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai

dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan

yang dilakukannya di Indonesia;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha

atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan

perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan

bentuk lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat

tanda-tanda kepailitan.

3. Isi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

b. Besarnya utang pajak

c. Perintah untuk membayar

d. Saat pelunasan pajak

4. Pengertian Hak Mendahului dan Kepailitan

a. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya

kecuali terhadap

1) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk

melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

2) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

3) biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian

suatu warisan.

b. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan

dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim

Pengawas

5. Saat Hilangnya Hak Mendahului

a. Sebelum 2008, 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB,SKPKBT, SK

Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabakan jumlah pajak

yang masih harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun

tersebut:

MODUL PERSIAPAN UAS


1) SP untuk membayar itu diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 2

tahun dihitung sejak pemberitahuan SP

2) Diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 tahun ditambah dengan

jangka waktu penundaan pembayaran

b. Sesudah 2008, 5 tahun sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB,SKPKBT, SK

Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan putusan PK yang menyebabkan

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah kecuali apabila dalam jangka

waktu 5 tahun tersebut:

1) SP untuk membayar itu diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5

tahun dihitung sejak pemberitahuan SP

2) Diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan pengangsuran, jangka

waktu 5 tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak jatuh

tempo angsuran terakhir.

6. Hak Mendahului dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan dan Fiducia

Pasal 21 angka 4 Penjelasan Umum UU Hak Tanggungan, hak mendahului utang

pajak melebihi hak mendahului kreditur pemegang hak tanggungan maupun fidusia

7. Pencocokan Piutang , Perdamaian dan Pemberesan Harta Pailit

UU Kepailitan Pasal 113 mengatur bahwa paling lambat 14 hari setelah putusan

pernyataan pailit, Hakim Pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan

dan batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya pajak sesuai peraturan

perundang-undangandi bidang perpajakan serta hari, tanggal , waktudan tempat rapat

kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

8. Penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negri atau Instansi lain yang berkenan

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan

Negeri atau instansi lain yang berwenang. Jika obyek sita telah disita PN :

a. Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada PN

b. PN dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud

sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

c. PN atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil

PERTEMUAN 10

1. Dasar Hukum Daluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak

― Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur

dalam UU dan Perda ― ( Pasal 41 UU PPSP , ayat 1)

2. Pengertian dan saat daluwarsa

― Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya

penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

penerbitan STP dlsb ― (Pasal 22 UU KUP, ayat 1)

3. Tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak

a. Menurut Pasal 22 UU KUP, maka daluwarsa piutang pajak adalah setelah

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ketetapan pajak

b. Hal-hal tertentu terkait daluwarsa penagihan pajak

MODUL PERSIAPAN UAS


1) Apabila Diterbitkan Surat Paksa , maka kadaluwarsanya tanggal

disampaikannya surat paksa

2) Apabila terdapat Pengakuan Utang dari WP/PP baik langsung atau tidak

langsung

maka kadaluwarsanya tgl surat permohonan penundaan pembayaran diterima

3) Apabila Diterbitkan SKPKB ex pasal13 ayat(5) atau SKPKBT ex

pasal15ayat(4) , maka kadaluwarsanya sejak tgl diterbitkan SKPKB ex pasal

13 ayat(5) atau SKPKBT ex pasal 15 ayat(4)

4) Apabila dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan., maka

kadaluwarsanaya sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan.

4. Pengertian penghapusan piutang pajak

Penghapusan piutang pajak adalah suatu tindakan penghapusan piutang pajak dari

sistim administrasi karena kondisi tertentu dimana atas tunggakan tersebut tidak dapat

ditagih lagi atau daluwarsa

Menkeu mengatur tatacara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang

pajak yang tidak dapat ditagih lagi al:

a. WP meninggal tp tidak punya harta

b. WP Badan yang telah selesai proses pailitnya

c. WP yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Subjek Pajak

d. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa

( Pasal 24 UU KUP )

5. Syarat-syarat piutang pajak yang dapat dihapuskan

a. Apabila WP meninggal dunia

1) Surat Keterangan Meninggal dari Lurah / Rumah Sakit

2) Surat Keterangan dari lurah tidak mempunyai ahli waris

3) Keterangan WP tidak mempunyai warisan

b. Apabila WP tidak diketemukan lagi

1) Keterangan WP tidak mempunyai warisan

2) Surat dari Imigrasi yang memberi izin meninggalkan Indonesia.

6. Penelitian setempat dan penelitian administrasi

a. Penelitian setempat adalah penelitian yang dilakukan oleh jurusita pajak terhadap

piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dikarenakan:

1) WP yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak

memunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketemukan lagi, dibuktikan

dengan surat kematian dan surat keterangan bahwa WP tidak meninggalkan

harta warisan dari pejabat berwenang

2) WP tidak mempunya harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan

dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwaWP memang benar-

benar sudah tidak mempunya harta lagi

3) Berdasarkan surat perintah penelitian setempat diterbitkan oleh Kakap

MODUL PERSIAPAN UAS


b. Penelitian admisistrasi adalah penelitian terhadap piutang yang tidak dapat ditagih

lagi karena WP yang penagihannya telah kadaluwarsa berdasarkan pasal 22 UU

KUP

PERTEMUAN 11

1. Dasar Hukum Gugatan

a. Pasal 23 UU No. 16 Th. 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

b. Pasal UU No. 14 Th. 2002 tentang Pengadilan Pajak

c. Pasal PP No. 74 Th. 2011

d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ./2010 tentang Prosedur

Penanganan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan Persiapan

Menghadiri Persidangan Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak

2. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan

yang dapat diajukan gugatan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku

3. Objek Pengajuan Gugatan

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau

Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang

ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam

penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada

badan peradilan pajak

4. Syarat Gugatan

a. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada

Pengadilan Pajak,

b. Gugatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima

surat keputusan yang digugat atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak

tanggal pelaksanaan penagihan pajak,

c. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) surat gugatan,

d. Tidak ada kewajiban membayar jumlah pajak yang terutang, tapi gugatan tidak

menunda/menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak/kewajiban perpajakan

e. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan

tanggal terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta mencantumkan

nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan

gugatan,

MODUL PERSIAPAN UAS


f. Bersama surat gugatan dilampirkan salinan dokumen yang digugat,

g. Surat gugatan ditanda tangani oleh pemohon gugatan atau kuasanya yang

dilampiri dengan surat kuasa khusus.

5. Beberapa pengecualian pada gugatan

a. jangka waktu pengajuan gugatan atas surat keputusan yang digugat atau

pelaksanaan penagihan pajak tidak mengikat apabila dalam jangka waktu

dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat (force

majeur)

b. jangka waktu yang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh

Majelis atau Hakim Tunggal

c. Perpanjangan waktu yang dimaksud adalah selama 14 hari sejak berakhirnya

keadaan di luar kekuasaan penggugat

7. Sanggahan

Persyaratan pengajuan sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang

disita adalah :

a. Sanggahan hanya dapat diajukan kepada pengadilan negri

b. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat

diajukan setelah lelang dilaksanakan.

8. Ganti Rugi dalam proses gugatan WP atau PP atau pelaksanaa Penagihan Pajak

Dapat berupa pemulihan nama baik dan ganti rugi paling banyak 5.000.000

PERTEMUAN 12

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam

pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pasal 23 ayat (1) UU PPSP Penanggung Pajak dilarang:

a. Memindahkan hak menyewakan menghilangkan

b. Membebani barang dengan hak tanggungan

c. Membebani barang dengan Fiducia

d. Merusak, mencabut, menghilangkan segel sita

3. Sanksi Pidana ( Pasal 41A ayat 1 UU PPSP)

Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Psl 23 ayat (1)

dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp

12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

4. Pasal 25 ayat (3) huruf b, c, d , e dan f UU PPSP

b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rek koran, giro atau yg dipersamakan dipbk

kan ke kas negara atas permintaan Pejabat segera dijual oleh Pejabat

c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan dibursa efek

dijual dibursa efek atas permintaan Pejabat

MODUL PERSIAPAN UAS


d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan dibursa

efek segera dijual oleh Pejabat

e. Piutang dibuatkan BA persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari

Penanggung Pajak ke Pejabat

f. Penyertaan modal pd perusahaan, dibuatkan Akte persetujuan pengalihan hak

menjual dr Penanggung Pajak ke Pejabat.

5. SANKSI PIDANA ( PASAL 41A AYAT 2 UU PPSP )

Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, c, d, e,

dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana penjara paling lama 4 (empat)

bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

6. PASAL 41A AYAT 3 UU PPSP

Sanksi terhadap orang yang sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang

dilakukan menurut UU, atau menghalangi tindakan dalam melaksanakan ketentuan

UU yang dilakukan oleh JSP dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah

PERTEMUAN 13

1. Pengertian Sengketa Pajak

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang Perpajakan antara Wajib

Pajak atau PP dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas

pelaksanaan penagihan berdasarkan UU PPSP

(Pasal 1 ayat (5) UU Pengadilan Pajak)

2. Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pengadilan Pajak berada dibawah Pengadilan Tata Usaha.

Pembinaan Pengadilan Pajak dilakukan oleh dua lembaga sekaligus , yaitu:

a. Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung

b. Pembinaan organisasi, administasi dan keuangan dilakukan oleh KemeKeu.

3. Kewenangan Pengadilan Pajak

Memeriksa dan memutuskan sengketa pajak atas banding atau gugatan yanag

diajukan oleh Wajib Pajak.

4. Susunan Pengadilan Pajak

a. Pimpinan, yang terdiri dari seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua

b. Hakim

c. Sekretaris

d. Panitera

MODUL PERSIAPAN UAS


PERTEMUAN 14

1. Pengertian Banding menurut Pasal 1 angka 6 UU Pengadilan Pajak

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding,

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

2. Syarat Pengajuan banding

a. Diajukan dalam bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak

b. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima Keputusan yg

diajukan banding

c. 1 keputusan diajukan 1 surat banding

d. Diajukan dengan disertai alasan yg jelas dan dicantumkan tanggal terima SK yang

dibanding

e. Pada surat banding dilampirkan salinan SK yang dibanding

f. Jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50%

3. Seputar Peninjauan Kembali

a. Hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui PP

b. Tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan PP

c. Dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, permohonan

peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi

d. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum

acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus

dalam Undang-undang ini

4. Syarat Peninjauan Kembali

No Alasan Jangka waktu

1 Putusan didasarkan pada kebohongan/

tipu muslihat pihak lawan yg diketahui

setelah perkaranya diputus atau

didasarkan pada bukti yang kemudian

oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu

Paling lambat 3 bulan terhitung sejak

diketahuinya kebohongan/ tipu muslihat

atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana

memperoleh kekuatan hukum tetap

2 Terdapat bukti tertulis baru yang

penting & bersifat menentukan, yg

apabila diketahui pada saat

persidangan akan menghasilkan

putusan yang berbeda

Paling lambat 3 bulan terhitung sejak

ditemukan surat-surat bukti yg hari &

tanggal ditemukannya harus dinyatakan di

bawah sumpah & disahkan oleh pejabat yg

berwenang

3. Telah dikabulkan suatu hal yg tidak

dituntut atau lebih dari pada yg

Paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim

MODUL PERSIAPAN UAS


dituntut

4 Suatu bagian dari tuntutan belum

diputus tanpa dipertimbangkan sebab-

sebabnya


5 Terdapat suatu putusan yang nyata-

nyata tidak sesuai dgn ketentuan

peraturan perUUan yang berlaku


PERTEMUAN 15

1. Kuasa Hukum

a. Wakil Wajib Pajak

1) Wajib Pajak diwakili dalam hal: Badan oleh pengurus;

2) badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

3) badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk

melakukan pemberesan;

4) badan dalam likuidasi oleh likuidator;

5) suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana

wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau

6) anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali

atau pengampunya.

Pasal 32 ayat (1) KUP

b. Kuasa Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa

khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 32 ayat (3) KUP)

c. Pengertian Kuasa

Seorang kuasa adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk

melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib

Pajak yang memberikan kuasa ( Pasal 1angka 1 PMK 22/PMK.03/2008 )

d. Syarat Kuasa Wajib Pajak

1) Memiliki NPWP;

MODUL PERSIAPAN UAS


2) Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun

Pajak terakhir;

3) Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

4) memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa

Pasal 2 ayat (2) PMK 22/PMK.03/2008

Bagi Seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:

1) kepemilikan sertifikat brevet; atau

2) ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh

Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-

kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi

sertifikat brevet atau ijazah.

Pasal 3 PMK 22/PMK.03/2008

Bagi kuasa yang merupakan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:

1) kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh

Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan, dan

2) menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi

dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak

Pasal 3 PMK 22

e. Isi Surat Kuasa Khusus

1) nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai, serta Nomor Pokok Wajib

Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa dan penerima Kuasa;

2) hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

Catatan :

Satu surat kuasa khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau

pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu.

f. Kuasa Non suitable adalah Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang

diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain. Pasal 7 ayat (1) PMK

22/PMK.03/2008

g. Larangan Bagi Pegawai DJP

Setiap Pegawai dilarang menindaklanjuti pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan

kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa kepada

seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa Wajib Pajak (Pasal 8

PMK 22/PMK.03/2008 2 )

2. Persiapan Persidangan

a. Pengadilan Pajak meminta SUB atau Surat Tanggapan

MODUL PERSIAPAN UAS


b. Terbanding atau Tergugat menyerahkan SUB atau Surat Tanggapan

c. Salinan SUB atau Surat Tanggapan dikirim kepada Pemohon Banding atau

Penggugat

d. Pemohon banding atau penggugat DAPAT menyerahkan Surat Bantahan

e. Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada Terbanding atau Tergugat

f. Apabila Terbanding/Tergugat atau Pemohon Banding atau Penggugat tidak

memenuhi ketentuan, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan

3. Pemeriksaan Acara Biasa

Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim

atau Hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Pemeriksaan

dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.

4. Pemeriksaan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

a. Sengketa Pajak tertentu;

Sengketa Pajak yang banding atau gugatannya tidak memenuhi syarat formal

b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan

c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai bentuk Putusan Pengadilan atau

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;

d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang

Pengadilan Pajak.

e. Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak dilakukan tanpa Surat

Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan. (Pasal 67 UU

PP)

f. Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk

pemeriksaan dengan acara cepat.

Pelaksanaan Sidang :

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan,

pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.

Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan

dapat diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat.

Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut,

persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

PERTEMUAN 16

1. Prinsip Kehakiman

Hakim menemukan kebenaran materiel sesuai dengan asas dalam UU Perpajakan ,

dengan cara :

a. menentukan apa yang harus dibuktikan;

MODUL PERSIAPAN UAS


b. siapa yang harus dibebani pembuktian dan penilaian yang adil bagi para pihak;

c. sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada

fakta dan hal2 yang diajukan para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat

mengemukakan hal baru yang dalam banding, gugatan, Surat Uraian Banding,

atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. (Pasal 76 UU PP)

Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti

2. Pembuktian menurut Pasal 69 UU Pengadilan Pajak

Ayat 1

a. Surat atau tulisan

1) Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh

Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang

berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat. (Pasal 1868 KUHPerdata)

2) Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan, akta-akta yang ditandatangani di

bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-

lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum (Pasal

1874 KUHPerdata)

b. Keterangan ahli

c. Keterangan para saksi

1) Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di depan

persidangan tentang peristiwa yang disengketakan , dengan pemberitahuan

secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam

perkara.

2) Keterangan tentang peristiwa atau kejadian itu adalah yang dialami, dilihat

atau didengar sendiri.

d. Pengakuan para pihak dan/atau

Nilai kekuatan mengikatnya:

1) Pengakuan didepan sidang tidak dapat dicabut kembali

2) Pencabutan hanya dimungkinkan bila ybs dapat membuktikan pengakuan itu

merupakan akibat kekhilafan ttg hal-hal yang terjadi/dengan alasan yang kuat

dan dapat diterima oleh Hakim.

Pengakuan murni mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain

e. Pengetahuan Hakim

Dasar hukumnya adalah Pasal 75 UU PP & Pasal 106 UU PTUN. Pengetahuan

Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya

Ayat 2

Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan

3. Putusan Pengadilan Pajak

a. Putusan akhir & mempunyai kekuatan hukum tetap

b. dapat diajukan Peninjauan Kembali ke MA

c. diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan peraturan perUUan

perpajakan serta keyakinan hakim

MODUL PERSIAPAN UAS


Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis:

a. putusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua

b. Dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara

terbanyak

c. Jika diambil dgn suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat

dengan putusan dinyatakan dalam putusan

d. Putusan harus diucapkan di sidang terbuka

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

a. Kepala putusan yang berbunyi ―DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

b. Nama, tempat tinggal/ tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari Pemohon

Banding/Penggugat

c. Nama jabatan & alamat Terbanding/Tergugat

d. Hari, tanggal diterimanya Banding/Gugatan

e. Ringkasan Banding/Gugatan, ringkasan SUB/Surat Tanggapan, atau Surat

Bantahan yang jelas

f. Pertimbangan & penilaian setiap bukti yang diajukan & hal yang terjadi dalam

persidangan selama sengketa diperiksa

g. Pokok sengketa

h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan

i. Amar putusan tentang sengketa; dan

j. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, & keterangan

hadir/ tidak hadirnya para pihak

k. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di atas, putusan tidak sah & Ketua

memerintahkan sengketa tsb segera disidangkan kembali dengan acara cepat,

kecuali putusan telah melampaui jangka waktu 1 tahun

4. Pelaksanaan Putusan

a. Dapat langsung dilaksanakan, tidak memerlukan keputusan pejabat yang

berwenang, kecuali peraturan perUUan mengatur lain

b. Ka KPP harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

apabila Putusan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

MODUL PERSIAPAN UAS


PENGANTAR AKUNTANSI II

INVESTMENT

Why Corporations Invest?

Perusahaan membeli investasi pada surat utang atau saham dengan tujuan untuk salah satu

dari tiga alasan:

1. Perusahaan mungkin memiliki kelebihan uang tunai.

2. Untuk menghasilkan pendapatan dari pendapatan investasi.

3. Untuk alasan strategis

Question

Pension funds and banks regularly invest in debt and share securities to:

a. house excess cash until needed.

b. generate earnings.

MODUL PERSIAPAN UAS


c. meet strategic goals.

d. avoid a takeover by disgruntled investors.

Accounting for Debt Investments

Recording Acquisition of Bonds

Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi, seperti

harga yang harus dibayar ditambah biaya broker (komisi), jika ada.

Recording Bond Interest

Perhitungan dan pencatatan pendapatan bunga didasarkan pada carrying value obligasi dan

bagian tingkat bunga dalam tahun dimana obligasi dikeluarkan.

Recording Sale of Bonds

Kredit perkiraan investasi untuk biaya obligasi dan mencatat sebagai gain atau loss untuk

selisih antara hasil emisi bersih dari penjualan (harga jual dikurangi biaya broker) dan biaya

obligasi.

Illustration: Kuhl Corporation membeli 50 Doan Inc. 8%, 10 tahun, €1,000 obligasi pada

January 1, 2014, sebesar €54,000, termasuk komisi broker sebesar €1,000.

Jurnal untuk mencatat investasi tsb adalah:

Jan. 1 Debt investments 54,000

Cash 54,000

Illustration: Kuhl Corporation membeli 50 Doan Inc. 8%, 10 tahun, €1,000 obligasi pada

January 1, 2014, sebesar €54,000, termasuk komisi broker sebesar €1,000. Bunga Obligasi

dibayar semesteran pada 1 Juli dan 1 Januari.

Jurnal untuk mencatat penerimaan bunga adalah:

July 1 Cash 2,000

Interest revenue 2,000

Illustration: Jika Kuhl Corporation menggunakan tahun fiskal yg berakhir pd 31 Desember,

jurnal untuk mengakui interest akrual adalah.

Dec. 31 Interest receivable 2,000

Interest revenue 2,000

Kuhl melaporkan penerimaan bunga pada 1 Januari sbb:

Jan. 1 Cash 2,000

Interest receivable 2,000

MODUL PERSIAPAN UAS


Illustration: Asumsikan bahwa Kuhl corporation menerima bersih (net proceeds) sebesar

€58,000 atas penjualan obligasi Doan Inc. pada 1 Januari 2015, setelah menerima bunga yg

jatuh tempo.

Jurnal untuk mencatat penjualan obligasi adalah sbb:

Jan. 1 Cash 58,000

Debt investments 54,000

Gain on sale of debt investments 4,000

Question

An event related to an investment in debt securities that does not require a journal entry is:

a. acquisition of the debt investment.

b. receipt of interest revenue from the debt investment.

c. a change in the name of the firm issuing the debt securities.

d. sale of the debt investment.

Question

When bonds are sold, the gain or loss on sale is the difference between the:

a. sales price and the cost of the bonds.

b. net proceeds and the cost of the bonds.

c. sales price and the market value of the bonds.

d. net proceeds and the market value of the bonds

Accounting for Share Investments

Investor’s Ownership Interest in Investee’s Ordinary Shares

0 ------------------------------------------20% ------------------------------50% ----------------- 100%

No significant influence on Investee Significant influence on Investee Control usually exists

Valued using Cost Method Valued using Equity Method Consolidatio

Akuntansi tergantung pada sejauh mana pengaruh investor atas operasi dan keuangan

korporasi (investee)

Holding of Less than 20%

Perusahaan menggunakan cost method.

MODUL PERSIAPAN UAS


Menurut metode biaya, perusahaan mencatat investasi pada harganya (at cost), dan mengakui

pendapatan hanya jika dividen kas diterima atau ketika saham dijual.

Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi, seperti

harga yg harus diabayar ditambah biaya broker (komisi).

Recording Acquisition of Share Investments

Illustration: Pada 1 July, 2014, Lee Corporation mengakuisisi 1,000 lembar (10%

kepemilikan) dari Beal Corporation. Lee membayar HK$405 per lembar. Jurnal untuk

mencatat penjualan adalah:

July 1 Share investments 405,000

Cash 405,000

Recording Dividends

Illustration: Selama beberapa waktu Lee memiliki saham, dibuat jurnal untuk mencatat

dividen tunai yang diterima.

Jika Lee menerima HK$20 per lembar dividen pada 31 December, jurnalnya adalah:

Dec. 31 Cash 20,000

Dividend revenue 20,000

Recording Sale of Share

Illustration: Asumsikan bahwa Lee Corporation menerima bersih (net proceeds) sebesar

HK$395,000 atas penjualan saham Beal pada 10 February 2015.

Karena harga saham adalah HK$405,000, Lee menderita kerugian (loss) sebesar HK$10,000.

Jurnal untuk mencatat penjualan saham ini adalah:

Feb. 10 Cash 395,000

Loss on sale of investments 10,000

Share investments 405,000

Holding Between 20% and 50%

Equity Method: Investasi dicatat sebesar biaya (at cost) dan selanjutnya menyesuaikan

dengan perkiraan investasi setiap periode untuk:

Saham investor dari laba bersih perusahaan asosiasi; dan

Dividen yg diterima oleh investor.

Jika kerugian saham investor melebihi nilai tercatat dari investasi, investor biasanya harus

menghentikan penerapan metode equity.

Question

MODUL PERSIAPAN UAS


Under the equity method, the investor records dividends received by crediting:

a. Dividend Revenue.

b. Investment Income.

c. Revenue from Investment.

d. Share Investments.

Holdings Between 20% and 50%

Illustration: Milar Corporation mengakuisisi 30% dari saham Beck Company sebesa

₤120,000 pada 1 January 2014.

Pada 2014, Beck melaporkan net income sebesar ₤100,000 dan membayar dividend sebesar

₤40,000. Jurnalnya adalah:

Jan. 1 Share investments 120,000

Cash 120,000

Dec. 31Share investments (₤100,000 x 30%) 30,000

Revenue from share investments 30,000

Dec. 31 Cash (₤40,000 x 30%) 12,000

Share investments 12,000

Illustration: Milar Corporation mengakuisisi 30% dari saham Beck Company sebesa

₤120,000 pada 1 January 2014. Pada 2014, Beck melaporkan net income sebesar ₤100,000

dan membayar dividend sebesar ₤40,000.Setelah posting dilakukan atas transaksi pd tahun

tsb, perkiraan investasi dan pendapatan akan menunjukkan sbb:

Holdings of More than 50%

Perusahaan Induk (Parent Company) – Ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50%

saham biasa dari entitas lain.

Subsidiary (affiliated) company/perusahaan anak – entitas yg sahamnya

dimiliki oleh perusahaan induk.

Perusahaan induk, umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi

(consolidated financial statements).

MODUL PERSIAPAN UAS


Valuing and Reporting Investments

Categories of Securities

Debt investments diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

Trading securities (diperdagangkan)

Held-for-collection securities (dimiliki utk koleksi surat berharga)

Share investments diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

Trading securities (diperdagangkan)

Non-trading securities (sekuritas yg tidak diperdagangkan)

Categories of Securities

Trading Securities

Perusahaan terus memperdagangkan surat berharga dengan tujuan untuk dijual

kembali dalam waktu yg singkat (umumnya kurang dari satu bulan)

Trading berarti frekuensi pembelian dan penjualan.

Perusahaan melaporkan sekuritas yg diperdagangkan pada nilai wajar (fair

value), dan melaporkan perubahan dari biaya (cost) sebagai bagian dari laba

bersih (net income)

Diklasifikasikan sebagai current asset.

Pedoman ini berlaku untuk semua investasi dalam surat utang dan investasi dalam saham dimana kepemilikan kurang dari 20%.

MODUL PERSIAPAN UAS


Illustration: Investments dari Pace Corporation diklasifikasikan sebagai trading securities

pada 31 Desember 2014.

Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh Pace Corporation adalah:

Dec. 31 Fair value adjustment—Trading 7,000

Unrealized gain—Income 7,000

Non-Trading Securities

Sekuritas ini dapat diklasifikasikan sebagai current assets atau sebagai non-

current assets, tergantung pada maksud dari manajemen.

Prosedur untuk menentukan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian yg

belum direalisasikan (unrealized gain or loss) sekuritas tersebut adalah sama

seperti pada trading securities.

Perusahaan melaporkan sekuritas pada nilai wajar (fair value), dan

melaporkan perubahan dari biaya sebagai komponen ekuitas.

Illustration: Asumsikan bahwa Ingrao Corporation memiliki dua efek yg diklasifikasikan

sebagai non-trading.

Jurnal penyesuaian untuk Ingrao Corporation adalah:

Dec. 31 Unrealized gain or loss—Equity 9,537

Fair value adjustment—Non-trading 9,537

Question

MODUL PERSIAPAN UAS


An unrealized loss on non-trading securities is:

a. reported under Other Revenue and Expense in the income statement.

b. closed-out at the end of the accounting period.

c. reported as a separate component of equity.

d. deducted from the cost of the investment.

Statement of Financial Position Presentation

Short-Term Investments

Biasa disebut juga marketable securities, adalah surat berharga yang dimiliki perusahaan

yang:

(1) readily marketable (mudah dipasarkan); and

(2) Dimaksudkan untuk dkonversi menjadi kas dalam tahun depan atau siklus

operasi, mana yang lebih lama.

Investments yang tidak memenuhi dua kriteria tsb diklasifikasikan sebagai investasi jangka

panjang (long-term investments).

Presentation of Realized and Unrealized Gain or Loss

Realized and Unrealized Gain or Loss

Unrealized gain or loss on non-trading securities are reported as a separate component

of equity.

MODUL PERSIAPAN UAS


Classified Statement of Financial Position

CASHFLOW

Kegunaan Laporan Arus Kas

Menyediakan informasi untuk membantu menilai:

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan.

2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban.

3. Alasan untuk membedakan antara laba bersih dan kas bersih yang (digunakan) oleh

aktivitas operasi.

4. Investasi dan transaksi keuangan selama periode tersebut

5. .

MODUL PERSIAPAN UAS


Classification of Cash Flows

Income Statement Items Investments and Non-Current Liabilities

Non-Current Asset and Equity

Significant Non-Cash Activities

1. Penerbitan langsung dari saham biasa untuk membeli asset.

2. Konversi obligasi menjadi saham

3. Penerbitan langsung dari utang untuk membeli asset.

4. Pertukaran asset tetap

Perusahaan melaporkan non-cash activities baik dalam:

Catatan yang terpisah atau

Operating

Activities

Investing Activities Financing

Activities

MODUL PERSIAPAN UAS


Skedul tambahan atas laporan keuangan.

Order of Presentation:

1. Operating activities. (Direct Method & Indirect Method)

2. Investing activities.

3. Financing activities.

Illustration: Klasifikasikan setiap transaksi ini dengan jenis kegiatan arus kas.

1. Diterbitkan 100.000 lembar saham dengan nominal Rp5.000 dengan nilai Rp800 juta tunai.

(F)

2. Meminjam Rp2 Milyar dari Bank Mandiri, dangan notes 5 tahun dengan bunga 8%.(F)

3. Membeli dua truk trailer dengan harga Rp1,7 Milyar.(I)

4. Dibayar kepada karyawan Rp120.000.000 untuk gaji dan upah(O)

5. Diterima Rp200 juta tunai untuk layanan yang diberikan.(O)

Persiapan laporan arus kas

Tiga langkah utama:

1.menentukan kas bersih yang tersedia/digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengkonversi laba

bersih dari accrual basis ke cash basis

Langkah ini melibatkan analisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga

perbandingan laporan posisi keuangan dan data tambahan yang dipilih.

2. Analisis perubahan perkiraan non current asset dan liability dan dicatat sebagai investing and

financing activities, atau diungkapkan sebagai transaksi non-tunai.

MODUL PERSIAPAN UAS


Langkah ini melibatkan analisis perbandingan laporan posisi keuangan dan informasi tambahan yang

dipilih yang mengakibatkan perubahan kas

3. membandingkan perubahan bersih kas pada laporan arus kas dengan perubahan pada rekening

kas yg dilaporkan pada laporan posisi keuangan untuk memastikan jumlahnya disetujui.

Perbedaan antara saldo awal dan saldo akhir kas dapat dengan mudah dihitung dari perbandingan

laporan posisi keuangan

Illustration – Indirect Method

MODUL PERSIAPAN UAS


Additional information for 2014:

1. Beban penyusutan terdiri atas €6,000 untuk building dan €3,000 untuk equipment.

2. Perusahaan menjual equipment dengan nilai buku €7,000 (cost €8,000, dikurangi

accumulated depreciation €1,000) sebesar €4,000 tunai.

3. Diterbitkan €110,000 obligasi jangka panjang untuk pembelian tanah.

4. Gedung dengan harga €120,000 dibeli tunai. Equipment seharga €25,000 juga telah

dibeli secara tunai.

5. Diterbitkan saham biasa €20,000 tunai.

6. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai €29,000.

Step 1: Operating Activities

Menentukan kas bersih yang tersedia/digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengkonversi laba

bersih dari accrual basis ke cash basis

Penyesuaian umum untuk Laba (rugi):

Menambahkan kembali non-cash expenses (depreciation, amortization, or depletion

expense).

Mengurangi keuntungan dan menambah kerugian.

Merubah asset dan kewajiban lancar non-tunai.

Question

Which is an example of a cash flow from an operating activity?

a. Payment of cash to lenders for interest.

b. Receipt of cash from the sale of ordinary shares.

c. Payment of cash dividends to the company’s shareholders.

d. None of the above.

Depreciation Expense

Meskipun depreciation expense mengurangi laba bersih, tapi tidak mengurangi kas. Perusahaan

harus menambahkan kembali ke laba bersih.

Cash flows from operating activities:

Net income € 145,000

Adjustments to reconcile net income to net cash

provided by operating activities:

Depreciation expense 9,000

Net cash provided by operating activities € 154,000

MODUL PERSIAPAN UAS


Loss on Disposal of Plant Assets

Perusahaan harus melaporkan kas yg diterima dari penjualan (pelepasan) asset tetap di bagian

investing activities section. Karena itu,

kerugian (loss) atas penjualan ditambahkan ke laba bersih pada bagian operating.

Keuntungan (gain) atas penjualan dikurangkan dari laba bersih pada bagian

operating.

Changes to Non-Cash Current Asset Accounts

1.Ketika saldo Accounts Receivable menurun, penerimaan kas yang lebih tinggi dari pendapatan

yang diperoleh dengan metode akrual.

Perusahaan menambahkan net income dengan jumlah penurunan dalam accounts receivable.

2.Ketika saldo Inventory bertambah, harga pokok barang yang dibeli melebihi harga pokok

penjualan.






Loss on disposal of plant assets 3,000


Accounts Receivable

Sales revenue 507,000







Decrease in accounts receivable 10,000


MODUL PERSIAPAN UAS


COMS tidak mencerminkan pembayaran tunai dilakukan untuk barang dagangan. Perusahaan

mengurangkan dari laba bersih dengan jumlah kenaikan nilai persediaan.

3.Jika saldo Prepaid Expense meningkat, kas yg dibayarkan untuk biaya lebih tinggi dari biaya yang

dilaporkan secara akrual. Perusahaan mengurangi net income sejumlah kenaikan prepaid expense..

Jika prepaid expenses menurun, biaya dilaporkan lebih tinggi dari biaya yang dibayarkan.

4.Saat Accounts Payable bertambah, perusahaan menerima lebih banyak barang daripada yang

sebenanya dibayar. Kenaikan ini ditambahkan ke laba bersih untuk menentukan kas bersih yang

diperoleh dari aktivitas operasi.

Ketika Income Taxes Payable berkurang, beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan

laba rugi kurang dari jumlah pajak yang dibayar selama periode tersebut. Penurunan ini dikurangkan

dari laba bersih untuk menentukan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi.

Receipts from customers 517,000








Increase in inventory (5,000)










Increase in prepaid expenses (4,000)


MODUL PERSIAPAN UAS


Summary of Conversion to Net Cash Provided by Operating Activities—Indirect Method

Step 2: Investing and Financing Activities

Perusahaan membeli land €110,000 dengan menerbitkan long-term bonds. Ini adalah non-cash

investing and financing activity yang signifikan yang membutuhkan pengungkapan (disclosure)

secara terpisah









Increase in prepaid expenses (4,000)

Increase in accounts payable 16,000

Decrease in income taxes payable (2,000)


MODUL PERSIAPAN UAS


Dari informasi tambahan, perusahaan mengakuisisi sebuah office building €120,000 tunai. Ini

adalah arus kas yang harus dilaporkan dalam bagian investasi

1/1/14 Balance 10,000

Purchases 155,000

Cost of goods sold 150,000

12/31/14 Balance 15,000

Net cash provided by operating activities 172,000

Cash flows from investing activities:

Purchase of building (120,000)

Purchase of equipment (25,000)

Disposal of plant assets 4,000

Net cash used by investing activities (141,000)

Cash flows from financing activities:

Issuance of ordinary shares 20,000

Payment of cash dividends (29,000)

Net cash used by financing activities (9,000)

Net increase in cash 22,000

Cash at beginning of period 33,000

Cash at end of period € 55,000

Disclosure: Issuance of bonds to purchase land € 110,000

Land

1/1/14 Balance 20,000

Issued bonds 110,000

MODUL PERSIAPAN UAS


Informasi tambahan menjelaskan bahwa peningkatan equipment berasal dari dua transaksi: (1)

pembelian equipment €25,000, dan (2) penjualan equipment €4,000 dengan cost €8,000.

Kenaikan saham biasa dihasilkan dari penerbitan saham baru.

Retained earnings meningkat €116,000 selama tahun berjalan.















12/31/14 Balance 130,000

Bonds Payable

1/1/14 Balance 20,000 For land 110,000

12/31/14 Balance 130,000

MODUL PERSIAPAN UAS


Peningkatan ini dapat dijelaskan oleh dua faktor: (1) Net income €145,000 menambah saldo retained

earnings, dan (2) Dividend €29,000 mengurangi retained earnings.

Step 3: Net Change in Cash















12/31/14 Balance 20,000

1/1/14 Balance 40,000Illustration 13-9

Office building 120,000Inventory

12/31/14 Balance 160,0001/1/014 Balance 30,000

MODUL PERSIAPAN UAS


Statement of Cash Flows-Direct Method

1. Hitung kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dengan menyesuaikan setiap item

dalam laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas.

2. Perusahaan hanya melaporkan kelompok utama penerimaan kas operasi dan pembayaran

tunai.

3. Untuk kelompok utama, perbedaan antara penerimaan kas dan pembayaran kas adalah kas

bersih yg diperoleh dari aktivitas operasi.

Cash Receipts from Customers

Pada Computer Services Company, perkiraan accounts receivable berkurang €10,000.

Building

MODUL PERSIAPAN UAS


Cash Payments to Suppliers

Pada 2014, persediaan Computer Services Company bertambah €5,000 dan pembayaran kas kepada

pemasok adalah €139,000.

Cash Payments for Operating Expenses

Pembayaran kas untuk operating expenses sebesar €115,000.

Cash Payments for Income Taxes

Pembayaran kas untuk income taxes sebesar €49,000.

MODUL PERSIAPAN UAS


Managerial Accounting Concepts and Principles

Informasi Akuntansi Manajerial (Managerial accounting) dirancang untuk memenuhi kebutuhan

spesifik dari manajemen perusahaan dan meliputi data historis, yang menyediakan ukuran yg

objektif dari operasi terakhir, dan perkiraan data, yang memberikan perkiraan subjektif tentang

keputusan masa depan.

Kriteria Financial Accounting Managerial Accounting

Pemakai utama Manajer puncak dan pihak luar Manajer berbagai jenjang

Lingkup informasi Perusahaan scr keseluruhan Bagian perusahaan

Fokus informasi Orientasi masa lalu Orientasi masa yad

Kriteria bagi informasi Dibatasi PABU Tidak ada batasan

Disiplin sumber Ilmu ekonomi Ilmu ekonomi dan psikologi sosial

Isi laporan Laporan ringkasan perush

keseluruhan

Laporan rinci mengenai bagian

perusahaan

Sifat informasi Ketepatan informasi=penting Unsur taksiran besar

Accounting

Financial Accounting Managerial Accounting

MODUL PERSIAPAN UAS


Rentang waktu Kurang fleksibel: kwrtal, smt, th Fleksibel, harian, mingguan

Line and Staff Departments

A line department terlibat secara langsung dalam memberikan barang dan jasa kepada

pelanggan perusahaan.

A staff department menyediakan layanan, bantuan, dan saran untuk departemen lini atau

tanggungjawab lainnya.

The chief financial officer (CFO) dan Pengendali (controller) menempati posisi staf. Pada

kebanyakan perusahaan, controller adalah kepala akuntan manajemen

The controller’s staff (staf pengendali) terdiri atas berbagai akuntan lain yang

bertanggungjawab atas akuntansi khusus.

Planning

Management menggunakan perencanaan dalam mengembangkan tujuan perusahaan

serta menerjemahkannya dalam program aksi.

Perencanaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Perencanaan strategis yaitu mengembangkan tindakan jangka panjang untuk

mencapai tujuan perusahaan. Program jangka panjang ini disebut strategi, sering

melibatkan periode lima sampai sepuluh tahun.

Perencanaan Operasional mengembangkan tindakan jangka pendek untuk

mengelola operasi sehari-hari perusahaan.

Directing

Proses dimana manajer menjalankan operasi sehari-hari disebut mengarahkan. Contoh:

Upaya seorang supervisor produksi untuk menjaga lini produksi yang bergerak tanpa

gangguan.

Seorang manajer kredit mengembangkan pedoman untuk menilai kemampuan calon

pelanggan dalam membayar tagihannya.

Controlling

Pemantauan hasil operasi dan membandingkan hasil actual dengan hasil yang diharapkan

disebut pengendalian.

Umpan balik (feedback) memungkinkan manajemen memisahkan area untuk penyelidikan

lebih lanjut dan kemungkinan tindakan perbaikan.

Filosofi pengendalian dengan cara membandingkan hasil aktual dan yg diharapkan disebut

manajemen dengan pengecualian (management by exception).

Improving

Continuous process improvement adalah sebuah filosofi untuk terus meningkatkan

karyawan, proses bisnis, dan produk.

Tujuan dan perbaikan proses yang berkesinambungan adalah untuk menghilangkan

sumber masalah dari suatu proses.

Direct and Indirect Costs

Biaya (Cost) adalah pembayaran tunai atau komitmen utuk membayar kas di masa depan

dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan.

MODUL PERSIAPAN UAS


Biaya sering diklasifikasikan dalam hal bagaimana mereka berhubungan dengan sutu

objek atau segmen operasi, disebut objek biaya.

Objek biaya mungkin produk, wilayah penjualan, departemen, atau beberapa aktivitas.

Direct costs diidentifikasi dengan dan dapat ditelusuri ke objek biaya.

Kayu yg digunakan utk membuat gitar adalah biaya langsung.

Indirect costs tidak dapat diidentifikasi dengan atau ditelusuri ke objek biaya.

Gaji seorang supervisor produksi karena tidak dapat ditelusuri ke setiap produk

gitar.

Manufacturing Costs

Harus diklasifikasikan sebagai biaya bahan langsung (direct materials cost), biaya harus memenuhi

dua hal berikut:

1. Merupakan bagian integral dari produk jadi

2. Merupakan sebagian besar (significant portion) dari total biaya produk

Biaya upah karyawan yg merupakan bagian integral dari produk jadi diklasifikasikan sebgai

biaya tenaga kerja langsung (direct labor cost).

Suatu biaya tenaga kerja langsung harus memenuhi dua hal berikut:

1. Merupakan bagian integral dari produk jadi

2. Merupakan sebagian besar dari total biaya produk

Biaya2 selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, yang

dikeluarkan dalam proses manufaktur digabungkan dan diklasifikasikan sebagai biaya

overhead pabrik (factory overhead cost), kadang2 disebut overhead pabrik atau beban

pabrik).

Bebarapa contoh biaya overhead pabrik meliputi berikut:

1. Pemanasan dan pencahayaan pabrik

2. Perbaikan dan pemeliharaan pabrik

3. Pajak property

4. Asuransi

5. Penyusutan gedung dan peralatan pabrik

Prime Costs and Conversion Costs

Prime costs (Biaya utama) terdiri atas bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung

(direct materials and direct labor).

Conversion costs (Biaya konversi) terdiri atas biaya tenaga kerja dan overhead pabrik

langsung (direct labor and overhead cost). Biaya konversi adalah biaya untuk merubah

bahan menjadi produk jadi.

Product Costs and Period Costs

Product costs terdiri atas tiga unsur biaya produksi: bahan baku langsung, tenaga kerja

langsung, dan overhead pabrik.

Period costs umumnya diklasifikasikan sebagai:

Selling expenses (beban penjualan), biaya yang dikeluarkan dalam memasarkan produk

dan mengirimkan produk yang dijual kepada pelanggan, atau

MODUL PERSIAPAN UAS


Administrative expenses (beban administratif), biaya yang dikeluarkan dalam mengelola

perusahaan dan tidak langsung berhubungan dengan fungsi manufaktur atau penjualan.

Balance Sheet for a Manufacturing Business

Materials inventory (kadang2 disebut raw materials inventory) terdiri atas biaya bahan

langsung dan tidak langsung yang belum memasuki proses manufaktur.

Work in process inventory (persediaan barang dalam proses) terdiri atas biaya bahan baku

langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk produk yang telah

memasuki proses manufaktur, tapi belum selesai (dalam proses)

Finished goods inventory (Persediaan barang jadi) terdiri atas produk jadi (selesai

diproduksi) yang belum terjual.

MODUL PERSIAPAN UAS


Income statements untuk perusahaan manufaktur berbeda terutama dalam pelaporan

biaya barang yang tersedia untuk dijual dan penjualan selama periode tersebut.

Income Statement for a Manufacturing Company

Total biaya pembuatan produk yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan disebut

harga pokok produksi (cost of goods manufactured).

MODUL PERSIAPAN UAS


The cost of goods manufactured disajikan dalam laporan harga pokok prduksi (statement

of cost of goods manufactured).

Ilustrasi

Legend’s Cost of Goods Manufactured

STEP 1: Determine the cost of materials used.

Materials inventory, January 1, 2010 $ 65,000

Add: Materials purchased 100,000

Cost of materials available for use $165,000

Less: Materials inventory, Dec. 31, 2010 35,000

Cost of direct materials used $130,000

STEP 2: Determine the total manufacturing costs incurred.

MODUL PERSIAPAN UAS



STEP 3: Determine the cost of goods manufact ured.


Factory overhead 44,000

Total manufacturing costs incurred $284,000

Add: Total manufacturing costs incurred 284,000

Direct labor 110,000

Work in process inventory, Jan. 1, 2010 $ 30,000

Total manufacturing costs $314,000

Less: Work in process inventory, Dec. 31, 2010 24,000

Cost of goods manufactured $290,000

MODUL PERSIAPAN UAS


MODUL PERSIAPAN UAS


Uses of Managerial Accounting

Managerial accounting menyediakan informasi biaya pembuatan produk,yang dapat

digunakan untuk menentukan harga jual produk.

Managerial accounting memungkinkan untuk membandingkan biaya produksi dan dapat

digunakan untuk meminta dan mengontrol biaya bahan baku langsung, tenaga kerja

langsung, dan overhead pabrik.

Laporan kinerja memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi sejumlah besar bahan

bekas atau downtime karyawan.

Laporan bisa digunakan untuk menganalisis efisiensi potensial dan penghematan dari

pembelian peralatan komputerisasi untuk mempercepat proses produksi.

Sebuah laporan bisa menganalisis berapa banyak unit harus dijual untuk menutupi biaya

operasional dan biaya lainnya.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk menetapkan target penjualan bulanan dan

bonus bagi tenaga penjualan.

MODUL PERSIAPAN UAS


PPH PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

I. PPh Pasal 22

A. Pengertian

PPh Pasal 22 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas

penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain dan

penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

B. Peta Konsep

C. Pemungut

No Pemungut Objek Pemungutan

1 Bank Devisa dan DJBC Impor Barang

2 Bendahara Pemerintah Pembayaran atau pembelian barang

3 Badan Usaha Industri Tertentu Penjualan hasil produksinya di dalam negeri

4 Produsen atau importir BBM, Gas,

Pelumas

Penjualan BBM, Gas, Pelumas

5 Industri dan eksportir dalam bidang

kehutanan, perkebunan, pertanian

dan perikanan

Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri

atau ekspor dari pedagang pengumpul

6 WP badan atas penjualan barang Penjualan barang sangat mewah

PPh 22

Impor

2,5%- Dengan API

7,5%- Tanpa API

0,5%- Kedelai, Gandum, Tepung Terigu

Nilai Impor

7,5%- Yang tidak dikuasai Harga Jual Lelang

Bendahara Pemerintah 1,5% Harga Pembelian

Pedagang Pengumpul 0,25% Harga Pembelian

BBM, Gas, dan Pelumas

0,25%- BBM SPBU Pertamina

0,3%- BBM SPBU Non Pertamina

0,3%- BBG

0,3%- Pelumas

Penjualan (tidak termasuk PPN)

Industri tertentu

0,25%- Semen

0,1%- Kertas

0,3%- Baja

0,45%- Otomotif

0,3%- Obat

DPP PPN

Barang Sangat Mewah 5% Harga Jual (tidak termasuk PPN)

MODUL PERSIAPAN UAS


sangat mewah:

a. Pesawat pribadi harga jual >Rp

20.000.000.000

b. Kapal Pesiar harga jual >Rp

10.000.000.000

c. Rumah beserta tanah dengan

harga jual >Rp 10.000.000.000

dan luas bangunan >500 m2

d. Apartemen, kondominium, dan

sejenisnya harga jual >Rp

10.000.000.000 dan luas >400

m2

e. Kendaraan bermotor roda

empat yang jumlah

pengangkutannya kurang dari

10 orang harga jual >Rp

5.000.000.000 dan kapasitas

silinder >3.000 cc

D. Dikecualikan

Terdapat dalam PMK No. 154/PMK.03/2010, meliputi:

1. Diberikan surat keterangan bebas pemungutan

2. Dilaksanakan oleh DJBC:

a. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN

b. Impor sementara

E. Saat Terutang, Cara Pemungutan, dan Sifat Pemungutan

No PPh 22 Saat Terutang Cara Pemungutan Sifat Pemungutan

1 Impor barang a. Terutang dan

dilunasi saat

pembayaran bea

masuk

b. Dalam hal

pembayaran bea

masuk ditunda atau

dibebaskan maka

pembayaran PPh 22

saat penyelesaian

dokumen PIB

Dilaksanakan dengan

cara penyetoran oleh

importir atau DJBC

ke kas negara melalui

Kantor Pos, bank

devisa, atau bank

yang ditunjuk

Menteri Keuangan

Bersifat tidak

final

2 Pembelian

barang oleh

Bendahara

Pemerintah

Terutang dan

dipungut pada saat

pembayaran

Disetor oleh

pemungut ke kas

negara melalui

Kantor Pos, bank

devisa atau bank

yang ditunjuk

Menteri Keuangan

dengan SSP yang

diisi atas nama

rekanan serta

ditandatangani oleh

pemungut pajak

Bersifat tidak

final

3 Penjualan hasil

produksi oleh

industri tertentu

Terutang dan

dipungut pada saat

penjualan

Disetor oleh

pemungut ke kas

negara melalui

Bersifat tidak

final

MODUL PERSIAPAN UAS


4 Penjualan BBM,

gas dan pelumas

Terutang dan

dipungut pada saat

penerbitan Surat

Perintah

Pengeluaran barang

Kantor Pos, bank

devisa atau bank

yang ditunjuk

Menteri Keuangan

dengan SSP

Bersifat final

5 Pembelian

bahan-bahan

dari pedagang

pengumpul

Terutang dan

dipungut pada saat

pembelian

Bersifat tidak

final

6 Penjualan

barang sangat

mewah

Terutang dan

dipungut pada saat

melakukan

penjualan barang

yang tergolong

sangat mewah

Bersifat tidak

final

F. Penyetoran dan Pelaporan

No PPh Pasal 22 Tanggal Jatuh Tempo Batas Akhir Pelaporan

1 Impor

PPh 22 atas Impor

Harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea

masuk

Dalam hal bea masuk Harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIB

Dipungut oleh DJBC 1 hari kerja setelah

pemungutan pajak

Wajib melaporkan

pemungutannya secara

mingguan paling lama hari

terakhir kerja selama

seminggu.

2 Bendahara Pemerintah Disetor pada hari yang

sama saat pembayaran atas

penyerahan barang

Melaporkan hasil

pemungutan paling lama 14

hari setelah masa pajak

berakhir

3 Penyerahan BBM, gas

dan pelumas

Harus disetor paling lama

tanggal 10 bulan berikutnya

setelah masa pajak berakhir

Wajib menyampaikan SPT

masa paling lama 20 hari

setelah 20 hari setelah masa

pajak berakhir 4 Pemungutan oleh WP

badan tertentu

MODUL PERSIAPAN UAS


II. PPh Pasal 23

A. Pengertian

PPh Pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan melalui pemotongan atas deviden,

royalti, jasa manajemen, jasa teknik dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan, disediakan

untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak Badan

dalam negeri atau BUT.

B. Peta Konsep

C. Pemotong

1. Badan Pemerintah

2. Subjek pajak bdan dalam negeri

3. Penyelenggara kegiatan

4. Bentuk Usaha Tetap

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

D. Dikecualikan

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna dengan hak opsi

3. Dividen yang diterima WP Orang Pribadi dalam negeri

4. Dividen yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN,

atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada

badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang

disetor

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang

berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

PPh 23

15%

Deviden

Bunga

Royalti

Hadiah, Penghargaan, bonus dan sejenisnya

2%

Sewa dan Ph lain sehubungan dengan penggunaan harta

Imbalan Jasa

jasa Teknik

Jasa Manajemen

Jasa Konsultan

MODUL PERSIAPAN UAS


E. Penyetoran dan Pelaporan

Tanggal jatuh tempo penyetoran :paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah

masa pajak berakhir

Batas akhir pelaporan :paling lama tanggal 20 hari setelah masa pajak

berakhi

III. PPh Pasal 24

A. Pengertian

PPh Pasal 24 merupakan bentuk pengkreditan pajak atas penghasilan yang diperoleh

Wajib Pajak Dalam Negeri di Luar Negeri menggunakan metode pengkreditan terbatas.

B. Peta Konsep

*Dibandingkan mana yang lebih kecil itu yang dapat dikreditkan

Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak dibayar/terutang di LN Batas maksimal KPLN

𝐾𝑃𝐿𝑁 =𝑃ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐿𝑁

𝑃ℎ 𝐾𝑒𝑛𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘𝑥𝑃𝑃ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

MODUL PERSIAPAN UAS


IV. PPh Pasal 26

A. Pengertian

PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima WP Luar Negeri

di Indonesia yang menganut dua sistem pengenaan pajak:

a. Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi WP luar negeri yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Pemotongan oleh pihak lain yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri

lainnya.

B. Peta Konsep

.

Penghasilan

Imbalan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa,

dan kegiatan termasuk pensiun dan pembayaran berkala lainnya

Diterima oleh

WP luar PPh Pasal 26

WP dalam PPh Pasal 21

Dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan

penghargaan, premi swap dan transaksi

lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang

Diterima oleh

WP dalam PPh Pasal 23

WP luar PPh Pasal 26

MODUL PERSIAPAN UAS


C. Pemotong

1. Badan Pemerintah

2. Subjek Badan dalam negeri

3. Penyelenggara kegiatan

4. Bentuk usaha tetap

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada

wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia

D. Tarif

Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% atau sesuai pada P3B negara tersebut

E. Dikecualikan

Pemotongan PPh Pasal 26 seluruhnya bersifat final kecuali:

1. Pemotongan atas:

a. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau

pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang

dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Pengghasilan yang dikenai pemotongan PPh pasal 26 yang diterima atau

diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha

tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

2. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oelh orang pribadi atau

badan luar negeri yang berubah status menjadi pajak dalam negeri atau BUT.

F. Penyetoran dan Pelaporan

Tanggal jatuh tempo penyetoran : paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah

masa pajak berakhir

Batas akhir pelaporan : paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

MODUL PERSIAPAN UAS


V. PPh Pasal 4(2)

A. Pengertian

PPh Pasal 4(2) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang bersifat final.

B. Peta Konsep

PPh Pasal 4(2)

Bunga deposito dan tabungan serta

diskonto sertifikat Bank Indonesia

20%

Bunga Obligasi 15%

Diskonto SPN 20%

Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggota koperasi orang pribadi

10%

Hadiah undian 25%

Penghasilan dari persewaan tanah

dan/atau bangunan 10%

Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

0,1%

Jasa Konstruksi

Selisih lebih revaluasi aktiva tetap

Penghasilan dari pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan

5%

Dividen yang diterimaatau diperoleh

oelh WP OP dalam negeri

10%

Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan

saham atau pengalihan penyertaan modal pada

perusahaan pasangan usaha

0,1%

MODUL PERSIAPAN UAS


C. Konsekuensi PPh Final

1. Tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak

2. Tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang

3. Tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan PPh terutang

dalam SPT PPh tahunan.

D. Penyetoran dan Pelaporan

PPh Pasal 4(2) Tanggal Jatuh Tempo

Penyetoran

Batas Akhir Pelaporan

Dipotong oleh

Pemotong Pajak

Paling lama tanggal 10 bulan

berikutnya setelah masa pajak

berakhir Menyampaikan SPT Masa

paling lama 20 hari setelah masa

pajak berakhir Harus dibayar

sendiri oleh WP



berakhir

PPh Final

Tidak Boleh Dikurangkan

Tidak Perlu Digabung

Tidak Dapat Dikreditkan

MODUL PERSIAPAN UAS


VI. PPh Pasal 15

A. Pengertian

PPh Pasal 15 mengatur tentang Norma Penghitunga Khusus untuk golongan wajib pajak

tertentu antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan

asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan

dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah.

B. Peta Konsep

C. Penyetoran dan Pelaporan

PPh Pasal 15 Tanggal Jatuh Tempo

Penyetoran

Batas Akhir Pelaporan

Dipotong oleh

Pemotong Pajak



berakhir Menyampaikan SPT Masa

paling lama 20 hari setelah masa

pajak berakhir Harus dibayar

sendiri oleh WP



berakhir

PPh Pasal 15

Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

1,8% dari peredaran bruto

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri


Perusahaan Pelayaran/Penerbangan

Luar Negeri


Kantor Perwakilan Dagang Asing

0,44% dari nilai ekspor bruto

Perusahaan Maklon 2,1% dari peredaran bruto

MODUL PERSIAPAN UAS


BAHASA INGGRIS

PARTICIPIAL ADJECTIVES

Adjectives derive from verbs or verbs function as adjectives

Main Points

• Many adjectives ending in ‘- ing’ describe the effect that something has on

someone’s feelings.

• Some adjectives ending in ‘- ing’ describe a process or state that continues over a

period of time.

• Many adjectives ending in ‘- ed’ describe people’s feelings

1. ing-form (Present Participle)

A. To describe the effect that something has on someone’s feeling.

If you talk about ‘a surprising gift’, it means that the gift surprises you.

Examples:

• He lives in a ‘charming house’ just outside the town.

It means that the house charms him.

• She always has a warm ‘welcoming smile’.

It means that her smile welcomes people.

B. To describe a process or state that continues over a period of time.

Examples:

alarming, amazing, annoying, astonishing, boring

charming, confusing, convincing, depressing,

disappointing, embarrassing, exciting, frightening, interesting, shocking,

surprising, terrifying, tiring, welcoming, worrying

ageing, booming, decreasing, dying, existing, increasing, living, remaining

MODUL PERSIAPAN UAS


• Britain is an ageing society.

• Increasing prices are making food very expensive.

2. ed-form (Past Participle)

To describe people’s feelings.

They have the same form as the past participle of a transitive verb and have a passive

meaning.

Examples:

• She looks alarmed about something.

• A bored student complained to his teacher.

• She had big blue frightened eyes.

*Participial Adjectives can be :

Used in front of a noun

Examples:

They still show amazing loyalty to their parents.

This is the most terrifying tale ever written.

I was thanked by the satisfied customer.

The worried authorities cancelled the match.

Used after link verbs

Examples:

It’s amazing what they can do.

The present situation is terrifying.

He felt satisfied with all the work he has done.

My husband was worried.

Modified by adverbial: quite, really, and very

Examples:

The film was quite boring.

There is nothing very surprising.

She was quite astonished at his behavior.

He was a very disappointed young man.

alarmed, amused, astonished, bored, delighted, depressed, disappointed, excited,

frightened, interested, satisfied, shocked, surprised, tired, troubled, worried

MODUL PERSIAPAN UAS


Used in the comparative and superlative

Examples:

His argument was more convincing than mine.

He became even more depressed after she died.

This is one of the most boring books I’ve ever read.

She was the most interested in going to the cinema.

NOUN CLAUSE

What is a clause?

A clause is a group of words containing a subject and a verb.

An independent clause is a complete sentence. It contains the main subject and a

verb of a sentence.

A dependent clause is not a complete sentence. It must be connected to an

independent clause.

A noun clause is used as a subject or an object.

In other words, a noun clause is used in the same ways as a noun.

Words used to introduce noun clauses:

• When whether that

• Where if

• Why

• How

• Who

• Whom

• What

• Which

• Whose

A noun

His story is interesting.

I heard his story.

A noun clause

What he said was

interesting.

I heard what he said.

Noun Clause beginning with question words

Question:

• Where does he live?

• What did he say?

• When did they arrive?

MODUL PERSIAPAN UAS


• Who lives there?

• What happened?

• Who is at the door?

• Who is she?

• Who are those men?

• Whose house it that?

• What did he say?

• What should they do?

Noun Clause:

• I don’t know where he lives.

• I couldn’t hear what he said.

• Do you know when they arrived?

• I don’t know who lives there.

• Please tell me what happened.

• I wonder who at the door is.

• I don’t know who she is.

• I don’t know who those men are.

• I wonder whose house that is.

• What he said surprised me.

• What they should do is obvious.

Noun Clause beginning with whether/if

Yes / No Question:

• Will she come?

• Does she need help?

Noun Clause

• I don’t know whether she will

come.

• I wonder if she needs help.

• I wonder whether or not she will

come.

• I wonder whether she will come

or not.

• I wonder if she will come or not

• Whether she will come or not is

unimportant to me

Question words followed by infinitives

Examples:

• I don’t know what I should do.

• Pam can’t decide whether she

should go or stay home.

• Please tell me how I can get to the

bus station.

• Jim told us where we could find it.

• I don’t know what to do.

• Pam can’t decide whether to go or

(to) stay home.

• Please tell me how to get to the bus

station.

• Jim told us where to find it.

Noun Clause which begin with ‘that’

Statement:

• He is a good actor.

• The world is round.

MODUL PERSIAPAN UAS


• She doesn’t understand spoken

English.

• The sun rises from the east.

Noun Clause:

• I think (that) he is a good actor.

• We know (that) the world is round.

• That she doesn’t understand spoken

English is obvious.

• It is obvious (that) she doesn’t

understand spoken English.

• That the sun rises from the east is a

fact.

• It is a fact (that) the sun rises from

the ear

MODUL PERSIAPAN UAS

HUMAN RESOURCH DEVELOPMENT IMP 2015 (Fadhila 085770166976) 58

ADVERB CLAUSE

Adverb clauses are dependent clauses. They cannot stand alone.

Words that introduce adverb clauses SUBORDINATING CONJUNCTIONS:

when, because, as soon as, while, after, before, although, whenever, since, if, once,

etc.

1. Expressing Contrast (Unexpected Result):

‘BECAUSE’ or ‘EVEN THOUGH’

o Because is used to express expected result.

o Even though is used to express unexpected result.

Examples:

Because the weather was cold, I didn’t go swimming.

Even though the weather was cold, I went swimming.

Because I wasn’t tired, I didn’t go to bed.

Even though I wasn’t tired, I went to bed.

2. Showing Cause and Effect: using adverb clauses

Examples:

He went to bed because he was sleepy.

Now that the semester is over, I’m going to take a trip.

Since you’re a good cook and I’m not, you should cook the dinner.

3. Showing Direct Contrast: ‘WHILE’ and ‘WHEREAS’

Examples:

Mary is rich, whereas / while John is poor.

4. Adverb Clauses of Condition:

‘WHETHER OR NOT’ or ‘EVEN IF’

o Whether or not expresses the idea that neither this condition nor that condition

matters; the result will be the same.

o Sentences with even if are close in meaning to those with whether or not.

Examples:

I’m going to go swimming tomorrow whether or not it is cold.

I have decided to go swimming tomorrow. Even if the weather is cold , I’m

going to go swimming.

MODUL PERSIAPAN UAS


‘IN CASE’ or ‘IN EVENT THAT’

o In case and in the event that express the idea that something probably won’t

happen, but it might.

o In the event that is more formal than in case.

o The use of should in the adverb clause emphasizes the speaker’s uncertainty that

something will happen.

Examples:

In the event that you (should) need to reach me, I’ll be at my uncle’s house.

I’ll be at my uncle’s house in case you (should) need to reach me.

‘UNLESS’

o Unless = if ….not

Examples:

I’ll go swimming tomorrow unless it is cold.

I’ll go swimming tomorrow if it is not cold.

‘ONLY IF’

o Only if expresses the idea that there is only one condition that will cause a

particular result.

Examples:

The picnic will be canceled only if it rains.

Only if it rains will the picnic be canceled.

==

Only when the teacher dismisses us can we stand and leave the room.

Only after the phone rang did I realize that I had fallen asleep in my chair.

Only in my hometown do I feel at ease.

CONDITIONAL SENTENCE

Overview Conditional Sentence

MODUL PERSIAPAN UAS


Conditional I (True in the Present or Future)

If-clause uses simple present to express true, factual ideas in the present/future.

The result clause has various possible verb forms. A result clause verb can be:

- Simple Present

If I don’t eat breakfast, I always get hungry during class.

- Simple Future

If I don’t eat breakfast tomorrow morning, I will get hungry during class.

- Modals and phrasal modals

If it rains, we should stay at home.

If it rains, I might decide to stay home.

Conditional II (Untrue in the Present or Future)

Examples:

If I were you, I would accept their invitation.

(In fact, I am not you)

*Notes: ‘Were’ is used for both singular and plural subjects

If I had enough money, I would buy a car.

(In fact, the speaker wants a car, but doesn’t have enough money)

Would expresses desired or predictable results.

If I had enough money, I could buy a car.

Could expresses possible options

MODUL PERSIAPAN UAS


Conditional III (Untrue in the Past)

Examples:

If you had told me about the problem, I would have helped you.

(In fact, you didn’t tell me about it.

If I hadn’t slipped on the stairs, I wouldn’t have broken my arm.

(In fact, I slipped on the stairs, so I broke my arm.)

*Notes: The auxiliary verbs are almost always contracted in speech.

MODUL PERSIAPAN UAS


PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor,

atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Pajak

Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan

Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

1. Harga Jual

nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh

penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan

Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang

dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau

seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa

Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan

harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau

seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau

oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam

Daerah Pabean

3. Nilai Impor

adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah

pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang

dipungut menurut Undang-Undang ini

• Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk

• PPN = 10% x Nilai Impor

• Keterangan

MODUL PERSIAPAN UAS


C = Cost / Harga FOB

I =Insurance

F + Freight

4. Nilai Ekspor

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta

oleh eksportir yaitu, nilai yg tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor

Barang yg telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai).

PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

5. nilai lain

suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

• untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga

Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

• untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah

Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

• untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-

rata;

• untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film (tidak

termasuk penetapan Nilai Lain untuk film cerita impor)

• untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan

semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran

perusahaan, adalah harga pasar wajar

• untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran

• PPN menggunakan tarif efektif (yaitu = 8,4%) dikalikan harga jual eceran,

yaitu harga yg tercantum pd pita cukai. (harga bandrol).

• PPN atas rokok produksi dalan negeri yg diberikan scr Cuma- cuma kpd

karyawan = 8,4% x 50% x Harga Jual Eceran utk merek & jenis yg sama.

• PPN atas rokok produksi dalam negeri yg diberikan cuma-cuma kpd pihak

ketiga = 8,4% x 75% x Harga Jual Eceran utk merek & jenis yg sama.

• Atas rokok produksi perusahaan rokok golongan K.1000 (Pengusaha Kecil)

tidak dikenakan PPN.

MODUL PERSIAPAN UAS


• untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah

yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

• untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh

persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan

• Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam

Masa Pajak yang sama.

• Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak

Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya

paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan

sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

• Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan

penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor

barang modal dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan Pasal 9 ayat (8)

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk :

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai

hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station

wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak;

e. dihapus;

MODUL PERSIAPAN UAS


f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)

atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok

Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya

ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya

tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,

yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan

j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak

sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2a).

k. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang yang tidak terutang

PPN atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan (pasal 9 ayat (5))

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang

terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan

Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian

penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari

pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI

PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

Permenkeu Nomor 74/PMK.03/2010

• Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan

pengkreditan Pajak Masukan adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai

peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu

miliar delapan ratus juta rupiah).

• Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan

Pajak Masukan apabila memenuhi syarat :

MODUL PERSIAPAN UAS


mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp

1.800.000.000,00 untuk setiap 1 (satu) tahun buku;

Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

• Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan

pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar :

• 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak;

atau

• 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI

PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

TERTENTU

Permenkeu No 79/PMK.03/2010

• Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, dalam menghitung

besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, wajib menggunakan pedoman

penghitungan pengkreditan Pajak Masukan

• Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan :

• penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran

• Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan

pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar :

• 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena

Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran;

• 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena

Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI

PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG

TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG

PAJAK

Permenkeu No.78/PMK.03/2010 Jo 21/PMK.011/2014

Lampiran pmk no 135/pmk.011/2014

MODUL PERSIAPAN UAS


• Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya

sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak, sedangkan Pajak

Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengari pasti,

jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak

dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan

Contoh 3:

1) Pengusaha Kena Pajak N adalah perusahaan integrated (terpadu)

yan bergerak di bidang perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung. Sebagian

jagung yang dihasilkannya diolah lebih lanjut menjadi minyak jagung dan

sebagian lainnya dijual kepada pihak lain.

2) Pada bulan April 2014, Pengusaha Kena Pajak N membeli truk

yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak

jagung dengan harga perolehan sebesar Rp200.000.000,00 dan Pajak

Pertambahan Nilai sebesar Rp20.000.000,00.

3) Berclasarkan data-data yang dimiliki, cliperkiral{an persentase rata-

rat jumlah penyerahan minyak jagung terhadap penyerahan seluruhnya ada sebesar

70%, sedangkan 30% merupakan penyerahan jagung kepacla pihaklain.

4) Berdasarkan data tersebut maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

dalam SPT Masa PPN Masa Pajalc April 2014 sebesar:

Rp20.000.000,00 x 70% = Rpl4.000.000,00

5) Selanjutnya diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku

2014 adalah Rp100.000.000.000,00, yang berasal dari penjualan jagung

kepada pihak lain sebesar Rp40.000.000.000,00 dan penjualan minyak

jagung sebesar Rp60.000.000.000,00.

MODUL PERSIAPAN UAS


6) Masa manfaat truk sebenarnya adalah 5 (lima) tahun, tetapi untuk tujuan

penghitungan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Me nteri ini

ditetapkan 4 (empat) tahun.

7) Penghitungan kembali Pajal{ Masukan atas perolehan truk yang

dapat dikreditkan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa

Pajak Maret 2015 adalah:

Rp60.000.000.000,00 Rp20.000.000,00

------------------------------ X -------------------------- = .

RplOO.OOO.OOO.OOO,OO 4

8) Alokasi Pajal{ Masukan atas perolehan truk untuk tiap tahun buku sesuai

masa manfaat truk tersebut adalah:

Rp14.000.000,00

----------------------- = Rp 3.500.000,00

4

9) Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi

Pajak Masukan untuk Masa Pajak Maret 2015 adalah sebesar:

Rp3.500.000,00- Rp3.000.000,00 = Rp500.000,00

10) Penghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan eli

atasdilakukan setiap tal�un sampai dengan masa manfaat truk berakhir.

Gagal Berproduksi

pasal 9 ayat (6a) UU PPN

Rp3 000.000,00

MODUL PERSIAPAN UAS


• Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan

penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor

barang modal dapat dikreditkan.

• Pajak Masukan yang telah dikreditkan diatas dan telah diberikan pengembalian wajib

dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal

– Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak

Masukan dimulai

• Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran

kembali tsb diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

• Gagal produksi adalah Suatu keadaan dari Pengusaha Kena Pajak dengan kegiatan

usaha utama sebagai produsen yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali

mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:

– penyerahan Barang Kena Pajak;

– penyerahan Jasa Kena Pajak;

– ekspor Barang Kena Pajak; dan/atau

– ekspor Jasa Kena Pajak,

• yang berasal dari hasil produksinya sendiri.

Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha

Atau Pekerjaan

Pasal 16 C UU PPN

• Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan

tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang

hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2012

• Atas kegiatan membangun sendiri terutang Pajak Pertambahan Nilai.

• Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan

kegiatan membangun sendiri.

MODUL PERSIAPAN UAS


• Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan

tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang

hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

• Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

– konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan

sejenis, dan/atau baja;

– diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

– luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

• Pajak Pertambahan Nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10%

(sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

• Dasar Pengenaan Pajak adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang

dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak

termasuk harga perolehan tanah.

• Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri

dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 20% (dua

puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang

dibayarkan pada setiap bulannya

Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula

tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak

Pasal 16 D

• Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva

yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak,

kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang Undang

Nomor 42 Tahun 2009

• Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan,

perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.

• Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena

Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan

pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu

kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal

MODUL PERSIAPAN UAS


9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak

dapat dikreditkan .

Modul UAS D1 Tingkat 1 2015

Documents

Transcript of Modul UAS D1 Tingkat 1 2015