MODUL PRAKTIK PERADILAN SEMU

Fakultas SyariahUniversitas Darussalam Gontor2017-2018

MODUL PRAKTIKUM PERADILAN SEMU

A. Fungsi dan TujuanFungsi utama dari Praktikum Peradilan Semu adalah wadah untuk melakukanpraktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan diBagian Hukum Acara Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, sehinggamenjadi unsur penting dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, khususnya dibidang Hukum Acara.Tujuan disusunnya Modul Praktikum Peradilan Semu adalah SOP untukmembantu memperlancar pelaksanaan praktik Peradilan Semu yang menjadibagian laboratorium hukum di Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontorguna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium beserta semua sumberdayayang ada di dalamnya, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi dariFakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor.B. Mekanisme Pelaksanaan Praktikum1. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum Acara yang dibuktikan denganmenyerahkan KRS/KHS2. Mahasiswa diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebelum diadakannyapraktik peradilan semu3. Penanggungjawab Laboratorium Peradilan Semu menjadwalkan peradilanSemu setelah memperhatikan kuota dan waktu pelaksanaan4. Rangkaian kegiatan Praktek Peradilan Semu diawali dengan Ujian MateriHukum, Pembekalan Praktik Peradilan, Pemberkasan, Pemeriksaan Berkasoleh Dosen Pendamping, Pelaksanaan Peradilan Semu, Evaluasi dan LaporanKegiatan.C. Ujian Materi Hukum1. Materi yang akan diujikan meliputi Hukum Materil dan Formil bidang HukumPidana dan Perdata2. Ujian dilaksanakan serentak dengan memperhatikan jadwal KegiatanUniversitas3. Mahasiswa yang lulus ujian materi hukum bisa melanjutkan pada tahapberikutnyaD. Pembekalan Praktik Peradilan1. Pembekalan diadakan oleh Penanggungjawab Laboratoriun dengan materidan Pemateri yang telah disiapkan2. Peserta praktek peradilan semu wajib mengikuti rangkaian acara kegiatanpembekalan3. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan dianggap gugur dan tidakdiperkenankan mengikuti tahapan berikutnya dari kegiatan peradilan semuE. Pemberkasan1. Pemberkasan adalah kegiatan penyusunan berkas yang dilakukan olehpeserta praktek peradilan sebagai bahan materi selama melakukan praktekperadilan

2. Pembagian tugas penyusunan berkas diserahkan sepenuhnya kepada pesertapraktek peradilan dengan mempertimbangkan peran, kompetensi dan hasilujian materi hukum3. Berkas-berkas wajib diserahkan kepada Dosen Pembimbing PraktekPeradilan untuk dievaluasi satu minggu sebelum acara dilaksanakan4. Apabila peserta tidak menyerahkan berkas-berkas sebagaimanadimaksudkan maka pelaksanaan praktik peradilan semu dibatalkanF. Pemeriksaan Berkas1. Pemeriksaan berkas dilakukan oleh Dosen Pembimbing praktik peradilansemu2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan terhadap berkas praktik peradilan,maka dosen Pembimbing akan memberikan perbaikan dengan kewajibanpeserta praktek peradilan semu untuk memperbaikinya3. Apabila berkas layak digunakan dalam praktik peradilan semu, DosenPembimbing mengkonfirmasi penanggungjawab laboratoriumG. Pelaksanaan kegiatan Peradilan Sem1. Semua peserta praktik peradilan menghadiri acara praktik peradilan2. Praktik peradilan didampingi oleh Dosen Pembimbing Praktik PeradilanH. Evaluasi dan Laporan Kegiatan1. Evaluasi diberikan oleh Dosen Pembimbing2. Evaluasi wajib ditulis oleh peserta praktek peradilan semu3. Laporan kegiatan berisi Laporan KelompokI. PENGHARGAAN1. Penanggungjawab Laboratorium mengumumkan hasil praktek peradilansemu2. Peserta yang dinyatakan lulus, berhak menerima sertifikat keikutsertaan.3. Pengambilan sertifikat bersifat kolektif dengan syarat telah menyerahkanlaporan kegiatan praktek peradilan semu.

Lampiran1. Skema kegiatan Praktik Peradilan2. Pemberkasan3. Susunan Laporan

Bagan Alir Kegiatan Praktek Peradilan

UJIAN MATERI HUKUMMATERIL DAN FORMILPIDANA DAN PERDATA

PEMBEKALANPRAKTIK PERADILAN

PEMBERKASAN

PEMERIKSAANBERKAS

PELAKSANAANPRAKTEK PERADILAN

EVALUASI&

LAPORAN

PEMBERKASAN

1. Surat Kuasa Khusus2. Surat Gugatan (Sengketa)3. Surat Permohonan (non Sengketa)4. Eksepsi5. Replik6. Duplik7. Putusan Sela8. Putusan Hakim9. Surat Pemanggilan Para Pihak10. Alat Bukti11. Berita Acara Persidangan

SUSUNAN LAPORANA. Kata PengantarB. Daftar IsiC. Pendahuluan:1. Latar Belakang Kegiatan2. Maksud dan Tujuan2.1. Maksud2.2. Tujuan3. Waktu dan Tempat3.1. Waktu3.2. Tempat4. Ruang Lingkup Kegiatan5. Sistematika Penulisan LaporanD. Proses Kegiatan1. Pembekalan2. Pemberkasan3. Pemeriksaan Berkas4. Pelaksanaan Kegiatan5. EvaluasiE. Penutup1. Kesimpulan2. SaranF. Lampiran

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :_____________, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan_____________, tempattinggal : _____________

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, yang dalam hal initelah memilih tempat kediaman hukum ( domicilli ) di kantor kuasanya,dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada :

................................................

Kewarganegaraan Indonesia, Profesi Advokat pada berkantor………………………………………………………………………………………………..

---------------------------------------- K H U S U S --------------------------------------Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa,penerima kuasa dikuasakan mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantorpertanahan Kab. Sukoharjo yang bertempat kedudukan di Jl. JenderalSudirman No. 310 Sukoharjo, mengenai pembatalan Sertifikat Hak milik Nomor: 2345/Kel. Joho, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Prop. Jawa tengah tercatatatas nama Hartono Utomo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Atas pemberian kuasa ini penerima kuasa dikuasakan menghadiripersidangan di Pengadilan Tata usaha Negara Semarang, membelaterhadap hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberikuasa, menghadap dan berbicara kepada pejabat-pejabat, hakim-hakim, instansi-instansi pemerintah sipil maupun militer di seluruh wilayahhukum Republik Indonesia, mengajukan dan menandatanganipermohonan, mengajukan dan menandatangani keterangan-keterangan, mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan dan memintaketerangan saksi-saksi, dapat mengadakan perdamaian, meminta danmenerima penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan,begitu pula penerima kuasa diberi wewenang untuk membuat segalamacam surat-surat dan menandatanganinya untuk selanjutnyamelakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum perlu danberguna bagi kepentingan pemberi kuasa atau dengan kata lainbahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjangtidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku gunamembela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas.

Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakansebagaimana mestinya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak retensi serta hak subtitusi baik sebagian maupunseluruhnya kepada lain orang.

Surakarta, 20 Maret 2009PENERIMA KUASA, PEMBERI KUASA,

............................................ _______________________

Judul/kepala surat

Identitas PemberiKuasa

Identitas PenerimaKuasa

Hal YangDikuasakan

Identitas Tergugat

Objek Gugatan

Pengadilan managugatan diajukan

Hak-hak penerimakuasa

Kota, tanggalpembuatan kuasa

Materai6000

GUGATAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

S U C I W A T I

Melawan

PT. GARUDA INDONESIA, dkk.

Di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006

Sekretariat : LBH Jakarta Jl. Diponegoro 74 Jakarta 10320 Telp. (021) 3145518 Fax. (021) 3912377

1

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Di Tempat

GUGATAN

“PERBUATAN MELAWAN HUKUM” Dengan hormat, R. Dwiyanto Prihartono, S.H.; Umar Husin, S.H.; Trimoelja D. Soerjadi, S. H., M.Arfiandi Fauzan, S.H.; M. Choirul Anam, S.H.; Ori Rahman, S.H.; Sudaryatmo, S.H.; Vera S. Wenny, S.H; Asfinawati, S.H., Hermawanto, S. H., Anton Prajasto, S. H., R.Indria Fernida A, S. H., Nurcholish Hidayat, S. H., Poengky Indarti, S. H, Edwin Partogi, S. H, Gatot, S. H, Khaeruddin, S. H, Dimas Prasidi, S. H, Totok Yulianto, S. H, Arko Kanadianto, S. H, Melda Kumalasari, S. H, Agus Pratiwi, S. H, Abusaid Pelu, S. H, Sinung Karto, S. H, Muji Kartika Rahayu, S.H, Ki Agus Bela Sati, SH, Febionesta, S.H, Restaria Hutabarat, S.H merupakan Advokat/Pembela Umum yang sepakat memilih domisili hukum di kantor LBH Jakarta, beralamat di Jl. Diponegoro 74 Jakarta. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 September 2006, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

Suciwati, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk : 1. Diri sendiri, (Bukti P-1) 2. Selaku wali ibu dari dan karenanya untuk mewakili dua anak kandung-nya yang belum

dewasa yang lahir dari perkawinannya dengan (Almarhum) MUNIR bernama (1) Soultan Alif Allende, berumur 8 tahun (Bukti P-2) dan (2) Diva Suukyi Larasati, berumur 4 tahun, (Bukti P-3)

dalam hal ini memilih berdomisili di Jl. Diponegoro No.74 Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------“PENGGUGAT“; PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap: P.T. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Selanjutnya disebut P.T. Garuda Indonesia, sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa transportasi udara, beralamat di Gedung Garuda Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------- TERGUGAT I; Indra Setiawan selaku Pribadi dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia 2002- 2005 , PT. Garuda Indonesia, beralamat di Jl. Taman Maruya Ilir H7/14 Meruya Utara, Jakarta Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------TERGUGAT II;

2

Ramelgia Anwar selaku Pribadi dan Vice President Coorporate Security / Direktorat Strategi dan Umum 2002 - 2005, PT. Garuda Indonesia, beralamat di Jl. Parkit I No. 28 Griya Rt. 02/10 Kecamatan Limo, Limo – Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------ TERGUGAT III; Rohainil Aini selaku Pribadi dan Flight Operation Support Officer / Administrator Airbus A-330 1998 – 2005, PT. Garuda Indonesia, beralamat di Jl. Danau Kelapa Dua VIII/5 Rt. 02/05 Kel. Kelapa Dua Curug, Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------TERGUGAT IV; Pollycarpus Budihari Priyanto selaku pribadi dan pilot/staf Aviation and Internal Secuirity PT. Garuda Indonesia, beralamat di Pamulang Permai Blok B No. 1 Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------- TERGUGAT V; Yetty Susmiarti selaku pribadi dan Awak Kabin GA 974 Jkt-Sin 6 September 2004 PT. Garuda Indonesia, beralamat di Perumahan Taman Elang Blok o/06 Rt 03/10 Desa Periuk Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------ TERGUGAT VI; Oedi Irianto selaku pribadi dan Awak Kabin GA 974 Jkt-Sin 6 September 2004 PT. Garuda Indonesia, beralamat di Jl. Cirata II Blok DA/2 Rt 001/012 Kel. Jaka Sampurna, Bekasi Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- TERGUGAT VII; Brahmanie Hastawati selaku pribadi dan Purser GA 974 Jkt-Sin 6 September 2004 PT. Garuda Indonesia, beralamat di Jln. Cucur Timur A.6/2 BTR IV Rt. 02/09 Pondok Karya, Pondok Aren Kota Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------TERGUGAT VIII; Pantun Matondang, selaku pribadi dan Pilot GA 974 SIN-AMS 6 September 2004 PT. Garuda Indonesia, beralamat di Kav. DKI Blok 80 No. 31, Meruya, Jakarta Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------TERGUGAT IX; Madjid Radjab Nasution, selaku pribadi dan Purser GA 974 SIN-AMS 6 September 2004 PT. Garuda Indonesia, beralamat di Griya Kencana I Blok A/16 Rt. 01/04 Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang Untuk selanjutnya disebut sebagai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- TERGUGAT X; Sabur M. Taufik, selaku pribadi dan Pilot GA 974 Jkt-SIN 6 September 2004 PT Garuda Indonesia, beralamat di Jl. Taman Giri Loka B/23 Bumi Serpong Damai Kel. Lengkong Wetan, Kota Tangerang Untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------TERGUGAT XI.

3

Seluruh TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT. I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT 1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri almarhum Munir dan sebagai wali ibu dari kedua anak

kandung tersebut di atas yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dengan almarhum, adalah segenap ahliwaris almarhum. MUNIR yang meninggal pada 7 September 2004 di dalam penerbangan Pesawat Garuda Indonesia Airlines yang dioperasionalkan oleh TERGUGAT I, Nomor Penerbangan: GA 974 dengan rute Jakarta – Amsterdam.(Bukti P-4);

2. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas gagalnya TERGUGAT I memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan serta keselamatan penumpang;

II. FAKTA HUKUM 3. Bahwa Almarhum Munir adalah penumpang pesawat yang dioperasionalkan oleh

TERGUGAT I, Nomor Penerbangan GA 974, rute Jakarta – Amsterdam, Nomor Tiket: 126 3275355522.2, kode booking QLKJF8, date of issued: 1 September 2004.(Bukti P-5);

4. Bahwa tiket alm. Munir adalah untuk penerbangan Jakarta-Amsterdam tanggal 6 September 2004, kelas ekonomi atas nama [Almarhum] Munir;

5. Bahwa saat Almarhum Munir sedang boarding dalam antrian penumpang sebelum masuk ke dalam Pesawat GA 974, Almarhum Munir bertemu dengan TERGUGAT V yang sudah dikenalnya atau sebelumnya pernah bertemu dengannya dalam hal ini berprofesi sebagai pilot dan bekerja di perusahaan TERGUGAT I.(Bukti P-6a);

6. Bahwa di dalam Pesawat GA 974 sedianya Almarhum Munir, berdasarkan penentuan kursi oleh petugas darat Garuda pada saat check in di Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta, menduduki kursi Nomor 40 G, Kelas Ekonomi. Namun, setelah berada di dalam pesawat, yang bersangkutan dipindahkan tempat duduk ke kursi Nomor 3 K, Kelas Bisnis.(Bukti P-6b);

7. Bahwa pemindahan tempat duduk Almarhum Munir dilakukan sebelum pesawat berangkat [take-off] dari Jakarta atas inisiatif TERGUGAT V yang belakangan diketahui mengikuti penerbangan Pesawat GA 974 dengan tujuan Pelabuhan Udara Changi Singapura dalam kapasitasnya sebagai extra crew yang akan melaksanakan tugas dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Aviation and Internal Security.(Bukti P-6c);

8. Bahwa pemindahan oleh TERGUGAT V ini menyebabkan Almarhum Munir duduk di kursi nomor 3 K kelas bisnis tanpa tiket kelas bisnis.

9. Bahwa pemindahan tempat duduk Almarhum Munir dari kelas ekonomi [40G] ke kelas Bisnis [3K] yang dilakukan TERGUGAT V, tidak dilarang oleh pimpinan penerbangan saat itu yaitu TERGUGAT XI serta tidak dihalangi oleh TERGUGAT VIII yang saat itu bertugas sebagai purser.(Bukti P-6d);

10. Bahwa TERGUGAT VI sebagai awak kabin saat itu, sempat pula menanyakan kepada TERGUGAT V apakah sudah meminta izin kepada TERGUGAT VIII, yang saat itu menjadi purser, ketika TERGUGAT V mengatakan dia akan melakukan penukaran tempat duduk dengan Munir. Namun TERGUGAT VI tidak mengkonfirmasikan kembali kepada TERGUGAT VIII perihal perpindahan kursi tersebut.(Bukti P-6e);

11. Bahwa pemindahan kursi Almarhum Munir dari kelas ekonomi ke kelas bisnis memiliki arti ditempatkannya Almarhum Munir ke dalam kondisi yang berbeda;

12. Bahwa pilihan dan cara penyajian makanan di kelas bisnis jauh berbeda dengan kelas ekonomi. Di kelas ekonomi penumpang mendapat pembagian makanan secara massal (tidak

4

memiliki pilihan sendiri selain pilihan yang ditawarkan) kecuali untuk pemesanan makanan khusus (diet, moslem, dll). Sedangkan di kelas bisnis terdapat pilihan yang beragam sehingga makanan lebih bersifat individual. Cara penyajiannya pun, sebelum disajikan makanan dibukakan terlebih dahulu oleh awak kabin yang bertugas di depan penumpang. (Bukti P-6f);

13. Bahwa cara penyajian minuman pun berbeda antara kelas ekonomi dengan bisnis. Di kelas ekonomi minuman dituangkan di depan penumpang sesuai pilihannya, sedangkan pada kelas bisnis dituangkan di pantry dan baru disajikan kepada penumpang.(Bukti P-6g);

14. Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin, TERGUGAT V duduk sekitar 1 meter dari mini bar kelas premium sedangkan jarak antara mini bar kelas premium tersebut dengan pantry sekitar 5 meter;

15. Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tersebut, TERGUGAT V sempat mondar mandir di cockpit walau saat itu bukan sebagai kru yang bertugas. (Bukti P-6h);

16. Bahwa tidak hanya itu, TERGUGAT V juga berada di pantry sebanyak 2 kali.(Bukti P-6i); 17. Bahwa TERGUGAT V sempat berjalan-jalan dan masuk ke pantry pada suatu waktu

sebelum makanan dan atau minuman disajikan; 18. Bahwa Almarhum Munir meminum ‘welcome drink‘ kurang lebih 10 menit setelah masuk

ke pesawat dan memakan makanan yang disediakan sekitar 30 menit setelah minuman tersebut yang disediakan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, awak kabin saat itu.;

19. Bahwa setelah transit di pelabuhan udara Changi-Singapura, pesawat GA 974 melanjutkan penerbangan menuju Amsterdam.

20. Bahwa pada penerbangan GA 974 Singapura-Amsterdam tersebut, TERGUGAT XI menjabat sebagai purser yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang terjadi di kabin dan dilakukan oleh awak kabin. Sedangkan TERGUGAT IX bertindak sebagai kapten pilot yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi pada penerbangan GA 974 Singapura-Amsterdam tersebut.

21. Bahwa sejak keberangkatan Pesawat GA 974 dari Pelabuhan Udara Changi, Singapura menuju Amsterdam, Almarhum Munir kembali menduduki kursinya semula yaitu nomor 40G di Kelas Ekonomi dan tidak lama setelah itu, mulai mengeluh sakit perut dan mulai muntah-muntah disertai buang air besar yang kemudian diketahui sebagai gejala/reaksi dari teracunnya Almarhum Munir. (Bukti P-6j);

22. Bahwa sebelum muntah-muntah disertai buang air besar tersebut, saat berada di Changi Airport, Almarhum Munir telah mengalami gejala nyeri perut. Selain itu, Almarhum Munir juga sempat meminta obat nyeri perut kepada awak kabin sewaktu baru naik pesawat jurusan Singapura – Amsterdam;

23. Bahwa karena sakitnya, Almarhum Munir harus berkali-kali ke toilet Pesawat GA 974, bahkan yang bersangkutan sempat tidak mampu lagi berjalan sendiri menuju toilet sehingga harus dibantu oleh awak kabin.(Bukti P-6k);

24. Bahwa setelah mengetahui keadaan Almarhum Munir seperti di atas seharusnya TERGUGAT IX segera mengkonsultasikan kepada Ground Officer untuk meminta ijin mendaratkan pesawatnya ke bandara terdekat. (Bukti P-7) ;

25. Bahwa kurang lebih dua jam menjelang Pesawat GA 974 mendarat di Pelabuhan Udara Schipol, Belanda, atau kurang lebih pukul 04.05 waktu setempat, Almarhum Munir ditemukan meninggal dunia;

26. Bahwa hasil otopsi yang dilakukan oleh Lembaga Forensik Belanda [Nederlands Forensisch Instituut –NFI] menyimpulkan Almarhum Munir meninggal disebabkan oleh keracunan arsenik akut, karena berdasarkan pemeriksaan toksikologi ditemukan konsentrasi arsenik yang sangat tinggi di dalam darah, urin, dan lambung.(Bukti P-8);

5

27. Bahwa keterangan ahli mengatakan, reaksi racun arsenik yang masuk ke dalam tubuh Almarhum Munir paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum gejala awal muncul.(Bukti P-9a);

28. Bahwa rentang waktu antara munculnya gejala awal dengan waktu masuknya racun berkesesuaian dengan saat Almarhum Munir makan makanan dan minuman TERGUGAT I yang disajikan dalam penerbangan antara Jakarta - Singapura.(Bukti P-9b).

29. Bahwa karenanya diketahui dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura terdapat makanan dan atau minuman beracun, yang kemudian disajikan oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII kepada Almarhum Munir, yang mengakibatkan meninggalnya Almarhum Munir;

30. Bahwa setelah pertama kali mendengar kabar meninggalnya Almarhum Munir melalui Kontras, PENGGUGAT menelpon TERGUGAT I untuk memastikan kabar tersebut. PENGGUGAT sekurang-kurangnya menelpon kantor TERGUGAT I di Jakarta dan di Amsterdam masing-masing sejumlah 3 kali sehingga setidaknya 6 kali PENGGUGAT bolak-balik menelpon kantor TERGUGAT I namun tidak mau memberikan informasi;

31. Bahwa dalam telpon-telpon tersebut, pihak TERGUGAT I tidak mau memberikan informasi dengan berbagai dalih. Baru pada telpon terakhir ke perwakilan TERGUGAT I di Schipol, PENGGUGAT diberikan informasi bila memang benar Almarhum Munir telah meninggal saat itu. Itupun dengan embel-embel pesan oleh petugas saat itu agar tidak memberitahu siapa pun bila PENGGUGAT mengetahui kabar meninggalnya Almarhum Munir dari dirinya;

32. Bahwa setelah meninggalnya alm. Munir, diketemukan fakta-fakta penting seputar penerbangan GA 974 dalam kaitannya dengan kematian alm. Munir yaitu : a. Bahwa TERGUGAT V berada di dalam pesawat GA 974 dalam kapasitas sebagai extra

crew (Bukti P-6l); b. Bahwa belakangan diketahui keberangkatan TERGUGAT V di dalam GA 974

didasarkan pada surat tugas TERGUGAT II kepada TERGUGAT V selaku aviation and internal Security (JKTISGA) dengan nomor surat GARUDA/DZ-2270/04, tertanggal 11 Agustus 2004;(Bukti P-10);

c. Bahwa surat tugas tersebut mempunyai kejanggalan, yaitu penugasan yang bersifat sangat umum, tanpa batasan waktu dan tanpa disertai sistem pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang jelas;

d. Bahwa selain kejanggalan di atas, surat tugas tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan II, langsung kepada seorang Co-Pilot Garuda dengan mengabaikan jenjang pengambilan keputusan di lingkungan manajemen Garuda, yaitu Direktur Operasional, Vice President for Flight Operation dan Chief of Pilot;

e. Bahwa surat penugasan TERGUGAT V tersebut dikeluarkan pada waktu yang hampir bersamaan dengan mulai adanya pemberitaan di media massa tentang rencana Munir melanjutkan studi ke Belanda;

f. Bahwa berhasil diketahui bila keberangkatan TERGUGAT V tidak sesuai prosedur. Tanggal 6 September 2004, TERGUGAT V mendatangi TERGUGAT IV untuk meminta diikutkan sebagai kru dalam penerbangan GA 974 pada hari itu juga (6 September 2004). TERGUGAT IV sempat menolak tetapi setelah TERGUGAT V menyatakan dirinya telah mendapat izin dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV mengizinkan TERGUGAT V ikut dalam penerbangan GA 974.(Bukti P-6m);

g. Bahwa TERGUGAT V dapat berada di pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004, atas dasar nota perubahan jadual nomor OFA/219/04 yang ditandatangani oleh TERGUGAT IV sendiri, sebagai Flight Operation Support Officer. Nota tersebut

6

merupakan perubahan dari Nota Nomor OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004.(Bukti P-6n);

h. Bahwa surat perubahan jadwal tersebut resmi dikeluarkan sebagai dokumen TERGUGAT I walaupun TERGUGAT IV mengetahui hal tersebut sebenarnya merupakan kewenangan chief of pilot.(Bukti P-6o);

i. Bahwa karenanya keberangkatan TERGUGAT V tersebut tanpa mendapat izin dari Chief of Pilot Carmel Sembiring yang sebenarnya memiliki kewenangan tersebut.(Bukti P-6p);

j. Bahwa kemudian TERGUGAT III selaku Vice President for Corporate Security mengeluarkan surat No.15/1177/04 untuk memperkuat surat penugasan TERGUGAT I dan II kepada TERGUGAT V yang dibuat oleh TERGUGAT IV. Namun diketahui surat tersebut ternyata Back dating, yaitu setelah kematian Munir [antidatum]. (Bukti P-11);

k. Bahwa TERGUGAT V tiba di Singapura sekitar pukul 00.30 dini hari waktu setempat dan kembali ke Jakarta dengan flight pertama pada jam 06.30 tanggal 7 September 2004, sehingga menunjukkan bahwa TERGUGAT V tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas yang diklaimnya telah dilakukan selama berada di Singapura.(Bukti P-12);

l. Bahwa laporan TERGUGAT V kepada TERGUGAT III tertanggal 8 September 2004, tidak profesional, mengingat dengan kapasitas seorang pilot yang mengoperasikan pesawat dengan peralatan komputerisasi, sementara laporan TERGUGAT V kepada TERGUGAT III dilakukan dengan mesin ketik manual. (Bukti P-13).

33. Bahwa TERGUGAT I, setelah kematian Almarhum Munir telah membentuk tim Investigasi

yang disebut SH@Re Investigation, yang menghasilkan Safety Hazardous Report subject “Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 dan disusun (prepared by) oleh Hartati, Betty Nila P dan Boy Umarsyah dan diverifikasi oleh Capt. Novianto Herupratomo dan disetujui oleh Capt. A Krismanto. (Bukti P-14);

34. Bahwa dalam SH@Re Investigation, yang menghasilkan Safety Hazardous Report subject “Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 tercantum hasil investigasi antara lain : “before Mr Munir dead, PiC didn’t make any contact seeking of medical advice from the

ground …”; “crew did not really understood kind of reportable occurance should be reported on ASR

and CSR and which Department should be (the first hand) receiced the preliminary report”

“crew did not really understand international rules/regulation of ICAO annex 13 when such incident/accident occurs in the country other than the original country of the operator”

“crew did not realize that wrapping or packaging of medicine and medical equipment used by doctor during medical treatment, should kept as evidence”

35. Bahwa TERGUGAT II pernah mengeluarkan pernyataan yang diketahui publik melalui media tentang pengakuannya atas ketidakprofesionalan manajemen GARUDA terkait dengan fakta adanya surat yang bertanggal maju (back dating/antidatum), laporan TERGUGAT V dan surat penugasan TERGUGAT II kepada TERGUGAT V.(Bukti P-15).

36. Bahwa selain pengakuan tersebut, TERGUGAT II pernah mengaburkan fakta dengan memberikan pernyataan-pernyataan sehingga beredar berita bohong perihal kematian Almarhum Munir yaitu pada pokoknya menjamin bahwa kematian Munir bukan akibat

7

keracunan, karena sebagaimana juga diterangkan oleh yang bersangkutan, “makanan dibagi secara random, jika karena makanan Garuda tentu semua penumpang akan ikut keracunan”. (Bukti P-16);

37. Bahwa lebih jauh dari itu, TERGUGAT I tidak memiliki komitmen untuk membantu pengungkapan kematian Munir bahkan kecenderungan menutup-nutupi, yang dikuatkan dengan fakta membatalkan pre rekonstruksi pembunuhan Munir di pesawat, seperti dinyatakan oleh Penyidik kasus Munir, Marsudhi.

38. “Marsudhi juga mengecam pihak Garuda dinilai tidak memiliki komitmen untuk membantu pengungkapan kasus kematian Munir. Indikasi tidak adanya komitmen diantaranya banyak pejabat dan pegawai PT Garuda Indonesia yang cenderung menutup-nutupi. Indikasi lainya, tambah dia, pihak garuda tidak melakukan investigasi internal. “Garuda membatalkan pra rekonstruksi kasus pembunuhan Munir di pesawat dengan alasan yang tidak signifikan,”tegas Marsudhi”(Bukti P-17).

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 39. Bahwa penerbangan Pesawat GA 974 dengan Rute Jakarta-Amsterdam dengan transit di

Pelabuhan Udara Changi, Singapura, adalah merupakan penerbangan internasional yang tunduk terhadap konvensi Warsawa

40. Bahwa Munir telah meninggal dunia karena kejadian (accident) yang terjadi dalam pesawat Garuda yang dioperasikan TERGUGAT I sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 Warsaw Convention 1929, TERGUGAT I bertanggung jawab atas kerugian yang diderita.

41. Bahwa keselamatan , keamanan dan kenyamanan almarhum Munir dalam penerbangan garuda GA 974 JKT-AMS 6 September 2004 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I , res ipsa loquitur A. Kesengajaan menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman

dan tidak selamat a. Pemindahan Kursi yang Tidak Sesuai dengan Boarding Pass 42. Bahwa perpindahan tempat duduk Almarhum Munir setelah berada di dalam Pesawat GA

974 dari kursi Nomor 40G, Kelas Ekonomi, ke Kursi Nomor 3K, Kelas Bisnis, sesaat sebelum penerbangan Jakarta-Singapura merupakan tindakan yang bertentangan dengan standar penerbangan perusahaan sipil, apalagi sebagaimana disebutkan diatas penerbangan Pesawat GA 974 adalah dalam lingkup penerbangan internasional;

43. Bahwa selain itu, perpindahan tempat duduk penumpang juga tidak dapat dibenarkan bila dilihat dari perspektif tindakan investigasi (forensik) terhadap korban jika terjadi kecelakaan pesawat. Perpindahan ini dapat mengaburkan identifikasi korban dalam kecelakaan pesawat karena posisi tempat duduk yang tidak bersesuaian dengan manifest penumpang yang ada;

44. Bahwa dalam kasus meninggalnya Almarhum Munir, perpindahan tempat duduk atas inisiatif TERGUGAT V serta pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT VIII dan XI tidak dapat dibenarkan karena tindakan itulah yang kemudian menempatkan Almarhum Munir dalam keadaan berbahaya sebagai target [mudah] guna peracunan;

45. Bahwa karena tindakan pemindahan yang dilakukan TERGUGAT V yang dibiarkan TERGUGAT VIII dan XI yang merupakan karyawan atau pegawai perusahan TERGUGAT I menempatkan Almarhum Munir dalam posisi menjadi tidak terjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanannya sebagai penumpang, jelas sudah dapat juga dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban hukumnya sendiri, yakni

8

a. Basic Operations Manual (BOM) date Jan 1,1998, issue No 2 BOM 5.1.4 page 1, tertulis: “in case of up-or downgrading a note should be made on the passenger information

sheet and PiC as well as the purser should be informned before embarkation of passengers.

Economy class passengers on the following conditions may occupy First class seats: (1) In case of overselling, according to current upgrading sequence rules. (2) In those cases were, for ad-hoc tecnichal reasons, a mixed configuration aircraft

is scheduled to fly on an all economy service, it is not against IATA rules that economy class passenger occupy fist class seats“;

b. Pasal 4 huruf [a] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan

Konsumen, bahwa “Konsumen antara lain berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”;

46. Bahwa memindahkan Munir dari tempat duduk di kelas ekonomi sesuai tiket yang diterbitkan TERGUGAT I dan diterima Munir, yaitu tiket kelas ekonomi, ke kelas bisnis seperti yang telah terjadi, padahal tidak ada alasan overselling atau ad hoc tecnical reasons, untuk itu i.c harus diartikan bahwa pengangkut (TERGUGAT I) telah menerima seorang penumpang tanpa tiket, yaitu tanpa tiket kelas bisnis sebagaimana diatur dalam pasal 3 (2) Warsaw Convention 1929, sehingga sebagai akibatnya tanggung jawab TERGUGAT I menjadi tidak terbatas.

47. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT XI yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT XI dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad].

48. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT I, TERGUGAT TERGUGAT V, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT XI berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

b. Keberadaan Kru atas Surat Tugas Resmi yang Cacat Hukum 49. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengeluarkan surat tugas

kepada TERGUGAT V sebagai Aviation and Internal Security dengan nomor surat GARUDA/DZ-2270/04, tertanggal 11 Agustus 2004 yang tidak menyebutkan batas waktu, tanpa disertai sistem pertanggungjawaban, dan juga mengabaikan jenjang pengambil putusan menurut manajemen TERGUGAT I, bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

50. Bahwa penugasan TERGUGAT V dalam pernerbangan GA 974 menggunakan nota No.OFA/219/04 yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak yaitu TERGUGAT IV, alias cacat hukum .

51. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III [Vice President For Corporate Security] yang menerbitkan surat No.15/1177/04 namun faktanya surat tersebut back date, adalah upaya untuk menutupi dan/atau mengkaburkan fakta tersebut dan tidak mendukung upaya pengungkapan kasus kematian Munir bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III menurut: Pasal 5 Ayat 3 UU No. 19/2003, Tentang BUMN yang pada pokoknya menjelaskan bahwa : “Pelaksanaan tugas dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi pada intinya wajib melaksanakan prinsip-prinsip Profesionalisme, efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas, Pertangungjawaban serta kewajaran.dan bertentangan dengan Pasal 7 huruf a, b dan c UU No. 8/1999, Tentang Perlindungan Konsumen, yang

9

pada pokoknya menjelaskan bahwa : “kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa serta penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;”

52. Bahwa TERGUGAT IV yang melakukan pembuatan surat bertanggal maju adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kepatutan. TERGUGAT IV seharusnya dapat menolak untuk membuat surat tersebut, terlebih saat pembuatan surat itu, kabar mengenai kematian Almarhum Munir telah terekspos media massa sehingga sepatutnya juga diketahui TERGUGAT IV akan maksud pembuatan surat bertanggal maju tersebut;

53. Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang menentukan sendiri tugasnya sebagai Aviation and Internal Security dalam penerbangan GA 974 ke Singapura tanpa adanya surat tugas khusus, melainkan memakai nota yang dikeluarkan TERGUGAT IV padahal patut mengetahui tidak adanya izin dari yang berwenang yaitu chief pilot serta membiarkan adanya surat back date untuk melengkapi tindakannya terbang tanpa surat tugas khusus menunjukkan TERGUGAT V telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

54. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT V di atas masih ditambah oleh tindakan yang tidak patut serta tidak profesional berupa penggunaan alat ketik manual dalam penulisan laporan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang co-pilot yang dalam kerja sehari-hari mengoperasikan pesawat bersistem komputerisasi;

55. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara mufakat dan sengaja untuk menerbangkan kru yang tidak seharusnya terbang dalam hal ini Tergugat V dan kemudian menutupi fakta tersebut dengan surat back dated, juga bertentangan dengan hak orang lain, yaitu hak Almarhum Munir selaku konsumen TERGUGAT. Perbuatan TERGUGAT tersebut juga melanggar: a. Pasal 28G ayat [1] UUD 1945, yang menentukan: “setiap orang berhak atas....rasa aman

dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat”. b. Pasal 28D ayat [1] UUD 1945, yang menentukan: “setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

c. Pasal 4 UU No.8/1999, Tentang Perlindungan Konsumen: [1] hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; [2] hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; [3] hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengani kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

d. berdasarkan kepatutan dan standard operasional Garuda dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, prinsip-prinsip tersebut di bawah ini harus dipenuhi: keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan

penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan

penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya;

56. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 sebuah penerbangan harus aman dan atau terbebas dari tindakan yang melawan hukum. Namun dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura yang dipimpin oleh TERGUGAT XI ternyata terdapat TERGUGAT V selaku extra crew yang menumpang secara melawan hukum. Dimana TERGUGAT V

10

menggunakan nota No.OFA/219/04 yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak yaitu TERGUGAT IV. Seharusnya TERGUGAT XI menolak keikutsertaan TERGUGAT V dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura;

57. Bahwa keberadaan TERGUGAT V yang cacat hukum dalam pesawat GA 974 Jkt-Sin yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, dan IV, sebenarnya dapat dihentikan oleh purser dan pimpinan penerbangan saat itu yaitu TERGUGAT VIII dan XI. Pengabaian tanggung jawab oleh TERGUGAT VIII dan XI ini merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya seperti yang tertera dalam Basic Operation Manual (BOM) : “Purser.......................................the FA 1 is accountable to monitor flight safety conduct

in the cabin , especially during take of and landing. The FA 1 coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance with valid regulation and policies and report any concerns that effect the quality of the fligh to the PIC and /or concerned chief cabin. To ensure contibuty of service betwen pre, in, and post flight, an FA 1 has the job to conduct quality control to all uplift supllies at the related sector and coordinates passenger service/handling with the passage officer,ramp coordinator and catering servicw .....BOM 212 page 5 date 1 sept 2003 issue 2.

“In accordance with the CASR 121.533 the responsibility for contol during day to day operations are determined as follows : pilot in command (PiC) during flight time is responsible for the safety of the passangers, crewmembers, cargo and aircraft, has full control and authority without limitation over other crewmembers duties whether or not he/she holds valid certificates authorizing him/her to perform the duties of those crew members.”

58. Bahwa pemindahan Munir dari tempat duduk dikelas ekonomi ke kelas bisnis tanpa tiket bisnis yang menyalahi aturan dan penugasan TERGUGAT V dalam penerbangan satu pesawat dengan Munir berdasarkan surat tugas yang tidak benar karena menyalahi prosedur seperti telah diuraikan di atas, TERGUGAT I i.c harus dianggap telah melakukan ‘willful misconduct’ atau sengaja berbuat jahat sebagaimana dimaksud pasal 25 Warsaw Convention 1929 dan karenanya tanggung jawab TERGUGAT I atas kerugian yang ditimbulkan menjadi tidak terbatas

59. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VIII dan XI yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT I, II, III, IV, V, VIII dan XI dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad].

60. Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT I, II, III, IV, V, VIII dan XI berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

B. Kelalaian hingga menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman dan tidak selamat

a. Gross negligence dalam Mengawasi Makanan dan Minuman sehingga Berakibat

Kematian (Alm.) Munir 61. Bahwa mengingat gejala pertama kali yang dialami oleh Almarhum Munir beberapa saat

setelah Pesawat GA 974 take-off dari Pelabuhan Udara Changi, Singapura dan keterangan

11

ahli bahwa intake racun adalah 90 menit dari reaksi pertama, maka dapat dipastikan racun arsenik masuk ke dalam tubuh Almarhum Munir melalui makanan dan atau minuman yang disediakan di dalam Pesawat GA 974 yang dimakan dan atau diminumnya pada suatu waktu saat penerbangan Jkt-Sin.

62. Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tergugat VI dan VII sebagai awak kabin yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan dan minuman dipantry dan menyajikan makanan dan minuman dengan kondisi yang baik, aman dan nyaman, ternyata makanan dan atau minuman yang dibawah tanggung jawab tergugat VI dan tergugat VII telah menimbulkan keracunan yang mengakibatkan kematian Almarhum Munir

63. Bahwa dalam penerbagan GA 974 Jkt-Sin tergugat VIII bertugas sebagai Purser yang bertanggung jawab atas keamanan , kenyamanan dan keselamatan di dalam kabin. Ternyata dalam penerbangan tersebut tergugat VI dan tergugat VII menyajikan makanan dan atau minuman yang mengandung racun yang mengakibatkan kematian bagi almarhum Munir

64. Bahwa berdasarkan BOM (Basic Operations Manual) .......... In accordance with the CASR 121.533 the responsibility for contol during day to day operations are determined as follows : pilot in command (PiC) during flight time is responsible for the safety of the passangers, crewmembers, cargo and aircraft, has full control and authority without limitation over other crewmembers duties whether or not he/she holds valid certificates authorizing him/her to perform the duties of those crew members. seharusnya TERGUGAT XI bertanggungjawab atas keselamatan penumpang khususnya Almarhum Munir tetapi dalam kenyataannya Almarhum Munir meninggal dikarenakan mengkonsumsi makanan dan atau minuman yang disediakan dan disajikan di dalam pesawat GA 974.

65. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII ,TERGUGAT VIII dan tergugat XI setidaknya juga telah melakukan kelalaian dalam mengawasi keamanan makanan dan atau minuman yang dibagikan kepada penumpang;

66. Bahwa dalam pada itu penyajian minuman dan atau makanan yang dikonsumsi Munir yang ternyata mengandung racun yang mematikan dalam pesawat TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan di atas kalau pun dianggap tidak dapat dibuktikan telah dilakukan dengan sengaja -- quod non --, setidak-tidaknya i.c harus dianggap sebagai kelalaian yang berat, grove schuld atau gross negligence di pihak TERGUGAT I, atau untuk menggunakan istilah dalam pasal 25 (1) Warsaw Convention 1929, ....... or by such default ....., sehingga tanggung jawab TERGUGAT I atas kerugian yang ditimbulkan menjadi tidak terbatas.

67. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, VI, VII, VIII dan XI yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya TERGUGAT VI, VII, VIII dan XI dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad]

68. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT I, VI, VII, VIII dan XI berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

b. Gross negligence dalam Menangani Sakitnya (Alm.) Munir 69. Bahwa perbuatan TERGUGAT IX terbukti tidak profesional sebagaimana diatur dalam

BOM 5.2.1 -01 yang dipertegas oleh laporan Safety Hazardous Report subject “Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 dan disusun (prepared by) oleh Hartati, Betty Nila P dan Boy Umarsyah dan diverifikasi oleh Capt. Novianto Herupratomo dan disetujui oleh Capt. A Krismanto antara lain ditemukan sejumlah fakta

12

sebagai berikut (hl.6 Flight Safety Department (OZ)) sebagai berikut: huruf ‘k’ (dalam laporan) disebutkan bahwa “before Mr Munir dead, PiC didn’t make any contact seeking of medical advice from the ground …”;

70. Bahwa perbuatan TERGUGAT X terbukti tidak profesional dengan tidak mampu menjalankan kewajiban hukumnya sebagai purser seperti dinyatakan dalam Basic Operation Manual “Purser.......................................the FA 1 is accountable to monitor flight safety conduct in the cabin , especially during take of and landing. The FA 1 coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance with valid regulation and policies and report any concerns that effect the quality of the fligh to the PIC and /or concerned chief cabin. To ensure contibuty of service betwen pre, in, and post flight, an FA 1 has the job to conduct quality control to all uplift supllies at the related sector and coordinates passenger service/handling with the passage officer,ramp coordinator and catering servicw .....BOM 212 page 5 date 1 sept 2003 issue 2 sebagaimana yang ditunjukkan laporan Safety Hazardous Report subject “Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 • “crew did not really understood kind of reportable occurance should be reported on ASR

and CSR and which Department should be (the first hand) receiced the preliminary report”

• “crew did not really understand international rules/regulation of ICAO annex 13 when such incident/accident occurs in the country other than the original country of the operator”

• “crew did not realize that wrapping or packaging of medicine and medical equipment used by doctor during medical treatment, should kept as evidence”

71. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad].

72. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT I, TERGUGAT TERGUGAT IX dan TERGUGAT X berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

73. Bahwa karena TERGUGAT I masih menjalankan operasional pengangkutan penumpang melalui udara, sepatutnya publik mengetahui tentang kegagalan TERGUGAT I dalam menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang hingga berakibat kematian. Karena itu TERGUGAT I perlu melakukan pemberitahuan publik baik melalui iklan di media cetak dan elektronik maupun peringatan lainnya.

74. Bahwa selain itu, sepatutnya TERGUGAT I melakukan instropeksi hingga kegagalan menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang hingga berakibat kematian ini, tidak terulang di masa mendatang. Antara lain dengan mengetahui sebab kegagalan tersebut melalui audit menyeluruh termasuk para kru, yang dilakukan tim independen, meminta maaf kepada PENGGUGAT dan membuat monumen peringatan agar peristiwa ini terus dikenang dan dijadikan pelajaran serta tidak dilupakan.

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

75. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena

13

kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

76. Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriiel sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 9.000.700.400,- (terbilang: sembilan milyar tujuh ratus ribu empat ratus rupiah);

77. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materiil PENGGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Almarhum Munir adalah satu-satunya tumpuan ekonomi bagi penghidupan PENGGUGAT. Pemenuhan biaya kebutuhan hidup PENGGUGAT jelas menjadi hilang. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp 4.028.407.100 (terbilang : empat milyar dua puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian Satuan Jumlah a. Penghasilan perbulan

terhitung sejak September 2004 [meninggal] hingga Almarhum Munir berusia 65 tahun :

Rp. 7.130.000/bulan

• Rp. 3.389.887.200

b. Uang pendidikan 2 [dua] orang anak hingga tingkat pendidikan Strata 1 [satu]:

• Soultan Alif Allende • Diva Suukyi Larasati

• Rp. 299.091.500 • Rp. 258.953.400

c. Biaya Terapi dan obat anak

• Terapi : Rp. 150.000 x 8/bulan x 42

• Suplemen : Rp. 1.000.000/2 bulan

X 21

• Rp. 50.400.000 • Rp. 21.000.000

d. Biaya yang sudah dikeluarkan Almarhum Munir untuk mengikuti pendidikan Strata 2 [dua] ke Belanda:

• Privat Bahasa Inggris Rp. 5.000.000

• Airport tax. Rp. 75.000

• Fiscal Rp. 1.000.000

Rp. 6.075.000

e. Biaya pemakaman, dll Tahlilan dan pembuatan batu nisan

Rp. 3.000.000

Jumlah Rp. 4.028.407.100 78. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa

pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

14

79. Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

80. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.

81. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARA TERGUGAT berupa : sebidang tanah yang terletak di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110

Indonesia, berikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT I sebidang tanah yang terletak Jl. Taman Maruya Ilir H7/14 Meruya Utara, Jakarta Barat

milik TERGUGAT II, dan sebidang tanah yang terletak Jl. Parkit I No. 28 Griya Rt. 02/10 Kecamatan Limo, Limo

– Depok milik TERGUGAT III, dan sebidang tanah yang terletak Jl. Danau Kelapa Dua VIII/5 Rt. 02/05 Kel. Kelapa Dua

Curug, Kabupaten Tangerang milik TERGUGAT IV, dan sebidang tanah yang terletak Pamulang Permai Blok B No. 1, Kabupaten Tangerang

milik TERGUGAT V

82. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,

TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI dan TERGUGAT X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Memerintahkan Para TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT melalui 5 Media cetak yaitu : KOMPAS, KORAN TEMPO, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan JAKARTA POST dan 7 media elektronik yaitu, SCTV, TRANS TV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, TV 7, LATIVI yang format dan isinya ditentukan oleh PENGGUGAT selama 7 hari berturut-turut;

4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap kinerja TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI, TERGUGAT X dan kru pesawat dalam penerbangan GA 974 tanggal 6 September 2004. Pemeriksa

15

independen yang dimaksud harus melibatkan unsur akademisi, ahli penerbangan, ahli manajemen perusahaan, dan sepuluh perwakilan dari NGO yang terkait dengan Munir;

5. Memerintahkan TERGUGAT I membuat Monumen Peringatan atas Kematian Aktivis HAM Munir dalam Pesawat GA 974 di halaman kantor TERGUGAT I sesuai dengan gambar dan ukuran yang ditentukan oleh PENGGUGAT (terlampir);

6. Memerintahkan TERGUGAT I mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tentang keselamatan naik garuda yang berisi pernyataan salah satunya “PERNAH JATUH KORBAN PERACUNAN DALAM PESAWAT INI”. Peringatan tersebut harus dicetak dalam seluruh tiket beserta dan seluruh benda yang terkait dengan penerbangan TERGUGAT I ;

7. Memerintahkan TERGUGAT I melakukan perbuatan hukum berupa penjatuhan sanksi administratif/kepegawaian sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terhadap TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI dan TERGUGAT X;

8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 14.329.107.500 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan perincian: a. Immateriil sebesar Rp. 9.000.700.400,- b. Materiil sebesar Rp 4.028.407.100,- c. Jasa pengacara sebesar Rp 1.300.000.000,-

9. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan: a. Di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110 Indonesia, berikut bangunan yang

ada di atasnya milik TERGUGAT I, dan b. Jl. Taman Maruya Ilir H7/14 Meruya Utara, Jakarta Barat milik TERGUGAT II, dan c. Jl. Parkit I No. 28 Griya Rt. 02/10 Kecamatan Limo, Limo – Depok milik TERGUGAT

III, dan d. Jl. Danau Kelapa Dua VIII/5 Rt. 02/05 Kel. Kelapa Dua Curug, Kabupaten Tangerang

milik TERGUGAT IV, dan e. Pamulang Permai Blok B No. 1, Kabupaten Tangerang milik TERGUGAT V

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

-ex aequo et bono-

16

Hormat kami, Kuasa Hukum “PENGGUGAT”

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1

In accordance with the CASR 121.533 the

responsibility for contol during day to

day operations are determined as follows:

pilot in command (PiC) during flight time is

responsible for the safety of the passangers,

crewmembers, cargo and aircraft, has full

control and authority without limitation over

other crewmembers duties whether or not

he/she holds valid certificates authorizing

him/her to perform the duties of those crew

members.

P1 : Surat Nikah

P2,P3 : Akte Kelahiran

P4 : Kartu Keluarga, Fatwa Waris

P5 : Tiket Penerbangan

P6 : Putusan

P7 : BOM

P8 : NFI

P9 : Keterangan dr. Budi Samporna

P10 : Surat tugas tergugat

P11 : Surat Back Date

P12 : Media

P13 : Laporan Polly

P14 : Sh@re Investigation

P15 : Rekaman SCTV

P16 : Koran Tempo tanggal 30

September 2004

P-17 : “Garuda membatalkan pra

rekonstruksi kasus pembunuhan

Munir di pesawat dengan alasan

yang tidak signifikan,”tegas

Marsudhi.

1

Hal : Gugatan Wanprestasi .

Jogjakarta, 8 Pebruari 2014

Kepada Yang Terhormat :Ketua Pengadilan Negeri SurabayaPengadilan Negeri Surabayadi -

S u r a b a y a

Dengan hormat,Yang bertanda tangan di bawah ini HANGGAR WIJAYA SH. LLM Advokatyang berkantor pada KANTOR DAS SEIN ADVOKASI dengan alamat JalanAtmogajah No. 256 Yogyakarta , bertindak untuk dan atas nama serta sahguna kepentingan pemberi kuasa Tn. ALBERT RAJA. Berdasarkan suratkuasa Khusus No: /2004, tertanggal 7 Pebruari 2014 (terlampir),bermaksud untuk mengajukan gugatan wanprestasi antara :

Tn. ALBERT RAJA , bertindak untuk dan atas nama direktur PT. DAMAREKA AGUNG pekerjaan :Swasta, bertempat t inggal diJalan Harapan Jaya NO. 88 Semarang, yang untukselanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT ;

melawan :

Ny. LIEM KIEM YOUK, Pekerjaan Swasta, bertempat t inggal di JalanDanau Hijau No. 777, Surabaya Jawa Timur yang untukselanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I ;

Tn. Nor Hadimanyah, Pekerjaan Swasta beralamat di J l . Sukamakmur 16Jatibarang Jawa Barat, selanjutnya mohon disebutsebagai TERTUGAT II .

Tn.JONI LEMON, Pekerjaan Notaris, beralamat Jl . Ahmad Sengkuni No. 13Cirebon Jawa Barat, yang untuk selanjutnya mohondisebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

DUDUKNYA PERKARA :

1. Bahwa antara Penggugat adalah sebagai seorang penguasaha yangbergerak dalam bidang eksport impor dibidang food and beverage

2

yang ingin mengembangka usahanya dibeberapa wilayah antara lainJakarta , Semarang, Yogyakarta dan Medan;

2. Bahwa sehubungan dengan kepentingan pengembangan usahatersebut Penggugat bermaksud untuk mencari pinjaman kepada pihakke tiga ;

3. Bahwa untuk mendukung usahanya tersebut Pen ggugat memerlukanpinjaman modal yang akhir nya mendapatkan pinjaman modal dariTergugat I sejumlah Rp. 3.000.000.000,_ (t iga milyar rupiah)sebagaimana tersebut dalam perjanj ian hutang piutang denganjaminan antara Penggugat dengan Tergugat nomor: 100 yang dibuat dihadapan Notaris JONI LEMON (tergugat I I ) , pada tanggal 16 Desember2007;

4. Bahwa selanjutnya sebagai jaminan hutang piutang antara Penggugatdengan Tergugat tersebut adalah sebidang tanah seluar + 1000 m2yang berdir i diatasnya sebuat rumah 800m2 sebagaimana tersebutdalam sertif ikat Hak Milik Nomor: 31 yang setempat terletak dikenaldengan jalan Jati Terembesi No. 99 Jakarta Pusat atas nama Penggugatdengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : -----Sebelah Utara : -----Sebelah timur:------Sebelah selatan : ---- -- ;

5. Bahwa kemudian diatas tenah tersebut telah diletakan HakTanggungan Nomor: 63 yang dibuat oleh dan dihadapan TurutTergugat dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ;

6. Bahwa sebagaimana isi dalam perjanjian hutang piutang tersebut telahmengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata dan juga telah menjelasakanmengenai syarat-syarat dan tata cara dalam pinjaman meminjam .jangka waktu dan pembayaran hutang piutang ;

7. Bahwa adapun jangka waktu hutang adalah selama 5 ( l ima) tahun danuntuk pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsurselama 16 kal i (enam belas kali ) angsuran dengan setiap angsuranmempunyai jeda waktu 5 bulan;

8. Bahwa Penggugat telah melakukan angsuran pertama pada tanggal 5Januari 2008 sejumlah Rp. 1.000.000.000, - (satu milyard) , angsuranke dua pada tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyard) sedangkan pada angusran ke t iga yaitu pada tangga13Oktober 2008 Penggugat telah melakukan sekaligus pelunasan kepada

3

Tergugat sejumlah Rp Rp. 1.000.000.000, - (satu milyard).sehinggahutang Penggugat kepada Tergugat sudah dibayar lu nas ; l

9. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pelunasan berbarengan ket ikamelakukan pembayaran angsuran yang ketiga tersebut Tergugat It idak dapat menyerahkan kembali barang jamianan sertif ikat Hak Mil ikNomor: 31 yang setempat terletak dikenal dengan jala n Jati TerembesiNo. 99 Jakarta Pusat atas nama Penggugat dikarenakan barangjaminan hutang piutang tersebut oleh Tergugat I telah dijaminkankembali kepada Tergugat II ;

10. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan,Penggugat selama ini telah berusaha dan mencoba untukmengupayakan penyelesaian persoalan ini dengan Tergugat I danTergugat II secara kekeluargaan, namun ternyata usaha tersebut t idakmemperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat,bahkan Pengguat pernah melaku kan permintaan barang jaminantersebut secara l isan dan tertulis , akan tetapi t idak ada tanggapanyang serius dari Tergugat I dan Tergugat I I .

11. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat I untukmenyerahkan jaminan hutang piutang yang berupa sertif ikat Hak MilikNomor: 31 yang setempat terletak dikenal dengan jalan Jati TerembesiNo. 99 Jakarta Pusat atas nama Penggugat kepada Penggugattersebut, maka secara hukum perbuatan yang di lakukan oleh TergugatI dapat diklasif ikasikan sebagai perbuat an “WANPRESTASI / INGKARJANJI” yang sangat merugikan Penggugat SEBAGAIMANA YANG DIATURDALAM PASAL 1238 KUHPerdata .

12. Bahwa perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang di lakukan olehTergugat I dan tergugat I I sudah jelas telah merugikan Penggugat, baikkerugian atas t idak dikembalikan barang jaminan kepada Penggugat,sebagaimana didali lkan Penggugat di atas, maupun kerugian lainnyaberupa tidak dapat dimanfaatkannya jaminan sertif ikat tersebut untukkepentingan Penggugat, serta kerugian materii l dan immaterii l lainyasehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat I danTergugat I I kepada Penggugat dan diajukannya perkara ini melaluiproses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan.

13. Bahwa, mengingat Tergugat I dan Tergugat II secara hukumdipandang telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikanPenggugat dengan tidak menyerahkan kembali jaminan sertif ikatkepada Penggugat, maka Tergugat I dan II supaya segera menyerahkanbarang jaminan tersbut kepada Penggugat;

14. Bahwa, disamping itu Tergugat I dan Tergu gat II juga diwaj ibkanuntuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materii l danImmaterii l yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan

4

perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke PengadilanNegeri Surabaya secara keseluruhan sebesar Rp.1.200.000.000, -(satumilyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;a. Kerugian Materii l :

Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugatuntuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahapnegosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurusperkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusanperkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhanditaksir sebesar---- ---------------------------- : Rp.200.000.000, -(duaratus juta rupiah).

b. Kerugian Immaterii l :Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat akibat t idak dapatjaminan sertif ikat , yang tidak dikembalikan Tergugat I dan TergugatII kepada Penggugat, secara hukum patut dan wajar dinilai denganuang sebesar Rp.1.000.000.000, -(satu milyar rupiah).

15. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat I I juga diwajibkan untuk secaratunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) per hari , terhitung sejak gugatan inididaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, hingga Tergugat I danTergugat II menyelesaikan semua kewajiban hutangnya yang dituntutdalam perkara ini kepada Penggugat;

16. Bahwa, agar gugatan perkara ini t idak menjadi i l lusoir kelakdikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yangberalasan dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akanmengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan denganadanya perkara ini , maka Penggugat mohon dengan hormat kepadaKetua Pengadilan Negeri Surabaya, cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadi l i perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I danTergugat II untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akandiuraikan lebih lanjut;

17. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini diduk ungdengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, makaPenggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atauVerzet dari Tergugat I dan Tergugat II (Uit Voerbaar bi j Vooraad);.

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadi l i perkara iniberkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

5

DALAM PROVISI:1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Prov isi Penggugat.2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan

barang jaminan hutang piutang yang berupa sertif ikat Hak MilikNomor: 31 yang setempat terletak dikenal dengan jalan JatiTerembesi No. 99 Jakarta Pusat atas nama Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan secara hukum bahwa dengan tidak di kembalikannnya

barang jaminan hutang piutang yang telah lunas oleh Tergugat I I Idapat diklasif ikasikan sebagai perbuatan “ WANPRESTASI / INGKARJANJI” ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakandan/atau diletakkan Pengadilan Negeri Surabaya, cq. Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadil i perkara ini atas harta kekayaanTergugat I dan Tergugat I I untuk dijadikan seba gai jaminan atasperkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut:

4. Meyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumperbuatan hukum hutang piutang dengan jaminan tanah milikPenggugat antara tergugat I dan Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I I untuk secara tunai danseketika untuk membayar kerugian materii l dan Immaterii l yangdiderita Penggugat Bahwa, untuk secara tunai dan seketikamembayar kerugian materii l dan Immaterii l yang dideritaPenggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini mel aluiproses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Surabayasecara keseluruhan sebesar Rp.1.200.000.000, -(satu milyar duaratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;- Kerugian Materii l :Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggu gatuntuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahapnegosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurusperkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusanperkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhanditaksir sebesar---- ---------------------------- : Rp.200.000.000, -(duaratus juta rupiah).- Kerugian Immaterii l : 1.000.000.000,_ (satu milyard rupiah)

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I I untuk secara tunai danseketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp . 1.000.000,-(satu juta) per hari , terhitung sejak gugatan ini didaftarkan kePengadilan Negeri Surabaya, hingga Tergugat I dan Tergugat I Imenyerahkan barang jaminan dan juga menyelesaikan semuakewajibannya yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggu gat;

6

7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta TurutTergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isiputusan ini;

8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dariTergugat I dan Tergugat II (Uit Voerbaar bij Vooraad);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biayaperkara ini;

atau :

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusanyang adi l berdasarkan Ketuhanan Yang M aha Esa.

Hormat kami;Kuasa Hukum Penggugat

HANGGAR WIJAYA, SH .LLM

SURAT GUGATAN

Yogyakarta, 11 Januari 2007

Perihal : Gugatan mengenai Wanprestasi

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Jl. Kapas No. 10 Kelurahan Semaki,

Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nindya Chairunnisa Zahra, S.H., LL.M.

2. Agung Kurnia Saputra, S.H., LL.M.

Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Advokat dari ZAHRA SAPUTRA &

PARTNERS Law Office di Jalan Gejayan Mrican No. 13 Kelurahan Caturtunggal,

Kecamatan Depok, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

123/SKK/XIX/PDT.G/ZS/2007 tertanggal 4 Januari 2007 (vide bukti P-1), bertindak

untuk dan atas nama :

1. PT. Satria Paramartha Abadi berkedudukan di Jl. Kapas No. 134 Kelurahan

Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh

Sigit Wibowo, S.H. M.M. selaku Direktur Utama PT. Satria Paramartha Abadi.

dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya

tersebut diatas, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugat ini, selanjutnya

akan disebut PENGGUGAT.

Bersama ini PENGGUGAT mengajukan gugatan melawan :

1. PT. Bank Cahaya, yang berkedudukan di Jl. Ibda Tut No. 45 Kelurahan Muju-

muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165 yang diwakili oleh Putri

Mentari Angelo, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Bank Cahaya.

yang selanjutnya akan disebut TERGUGAT.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

I. Legal Standing PENGGUGAT

- Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang

industri garmen, berkedudukan diJl. Kapas No. 134 Kelurahan Semaki,

Kecamatan Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang Anggaran

Dasarnya telah dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 51 tertanggal 6

Desember 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Aljefri Febrizarli, S.H.,M.Kn.

(vide bukti P-2);

- Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas beroperasi berdasarkan

Hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah disahkan

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13645

HT.01.01.TH.1997. (Vide bukti P-3 dan P-4);

- Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas beroperasi berdasarkan

Hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Februari

1997 Nomor: 35 Tambahan: 108. (Vide bukti P-5);

- Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum (rechtpersoon) yang termasuk ke

dalam salah satu jenis subjek hukum, yang mana dapat melakukan perbuatan

hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan ini;

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan PENGGUGAT memiliki hak dan

kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk

mengajukan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan

oleh TERGUGAT sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

II. Pokok-Pokok Gugatan

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dengan tidak

melaksakan kewajibannya untuk memberikan penundaan

pembayaran kredit kepada PENGGUGAT dan oleh karena itu

TERGUGAT wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada

PENGGUGAT.

1.1 Bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan

sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”;

1.2 Bahwa dalam perkara ini telah disepakati suatu perjanjian antara

PENGGUGAT sebagai debitor dengan TERGUGAT sebagai kreditor

berupa perjanjian kredit;

1.3 Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan

penggantian biaya, rugi dan bunga.”;

1.4 Bahwa pasal di atas mengatur mengenai wanprestasi yaitu apabila

salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang

dalam perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar biaya, rugi,

dan bunga;

1.5 Bahwa Pasal 15 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit menentukan sebagai

berikut: “DEBITOR berhak mendapatkan penundaan pembayaran,

dalam hal-hal terjadi keadaan yang memaksa (force majeur) yang

menyebabkan DEBITOR berada dalam keadaan tidak mampu bayar.”;

1.6 Bahwa berdasarkan ayat di atas, salah satu hal yang disepakati para

pihak adalah TERGUGAT memberikan penundaan pembayaran apabila

PENGGUGAT berada dalam keadaan force majeure;

1.7 Bahwa TERGUGAT tidak memberikan penundaan pembayaran kepada

PENGGUGAT di saat PENGGUGAT sedang berda dalam keadaan force

majeure;

1.8 Bahwa urutan fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:

1.8.1 Bahwa TERGUGAT men-take over kredit PENGGUGAT di PT.

Bank Sejahtera melalui perjanjian subrogasi yang

ditandatangani para pihak pada tanggal 30 Agustus 2002;

1.8.2 Bahwa sisa utang PENGGUGAT yang harus dilunasi kepada

PT. Bank Sejahtera adalah Rp 753.804.347,00 (tujuh ratus

lima puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus

empat puluh tujuh rupiah). (vide bukti P-6);

1.8.3 Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit,

fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT adalah sebesar Rp

1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta

rupiah) yang terbagi menjadi tiga fasilitas kredit yaitu:

- Fasilitas kredit pinjaman rekening koran (Pinjaman

Rekening Koran) sebesar Rp 550.000.000,00 (lima

ratus lima puluh juta rupiah). (vide bukti P-7) ;

- Fasilitas kredit Short Term Loan (S.T.L) sebesar Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (vide bukti P-

8) ;

- Fasilitas kredit investasi sebesar Rp 600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah). (vide bukti P-9).

1.8.4 Bahwa jangka waktu masing-masing fasilitas kredit adalah:

- Fasilitas kredit P.R.K selama 1 (satu) tahun dan jatuh

tempo pada tanggal 10 Agustus 2003;

- Faslilitas kredit S.T.L selama 50 (lima puluh) bulan dan

jatuh tempo pada tanggal 10 November 2006;

- Fasilitas kredit investasi adalah 6 (enam) tahun yang

jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2008.

1.8.5 Bahwa pada hari itu juga tanggal 28 Agustus 2002

PENGGUGAT yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Putri

Mentari Angelo, S.E., M.M. dan TERGUGAT yang diwakili

oleh Direktur Utama yaitu Sigit Wibowo, S.H., M.M.

menandatangani Akta Perjanjian Kredit No.

XXXV/37/BC/PK/08/2002 untuk fasilitas kredit P.R.K (vide

bukti P-10), No. XXXV /38/BC/PK/08/2002 untuk fasilitas

kredit S.T.L (vide bukti P-11), dan No.

XXXV/39/BC/PK/08/2002 untuk fasilitas kredit investasi (vide

bukti P-12) yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris

Thomas Edison, S.H., M.Kn., di Jalan Mutiara Pengok No. 54

Yogyakarta;

1.8.6 Bahwa yang menjadi jaminan tambahan kredit PENGGUGAT

selain dari yang dijaminkan pada PT. Bank Sejahtera adalah:

a. Satu unit Mesin Embroldery/HM4B-SB12-46 Tahun 1993

merk Happy, Nomor Mesin 4802750-335 Faktur Nomor

16. (vide bukti P-13);

b. Satu unit Mesin Embroldery/HM4B-SB12-46 Tahun 1993

merk Happy, Nomor Mesin 4802751-335 Faktur Nomor

17. (vide bukti P-14);

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

2166, Gambar Situasi Nomor : 337/1992, Tanah seluas

296 m², atas nama pemegang hak Edi Rahmad, yang

terletak di Jalan Klebengan No.75, Kecamatan Depok,

Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P-15) :

- Utara : tanah hak milik atas nama Dito Sitompoel

dengan setipikat No. 1852/Depok;

- Selatan : tanah hak milik atas nama Budi Underground

dengan sertipikat No. 1955/Depok;

- Timur : sungai;

- Barat : jalan raya.

1.8.7 Bahwa pada tanggal 2 September 2002 PENGGUGAT

mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit Short

Term Loan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta

rupiah) untuk keperluan pelunasan sisa utang terhadap PT.

Bank Sejahtera.(Vide bukti P-16);

1.8.8 Bahwa TERGUGAT menyetujui permohonan pencairan

tersebut melalui Surat Persetujuan Pencairan Kredit No.

7/IX/2002 tertanggal 5 September 2002 berupa uang tunai

sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (vide

bukti P-17);

1.8.9 Bahwa pada hari yang sama tanggal 5 September 2002

PENGGUGAT menarik uang dari rekening koran sebesar Rp

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk

keperluan pelunasan sisa utang kepada PT. Bank Sejahtera.

(vide bukti P-18);

1.8.10 Bahwa fasilitas kredit S.T.L tersebut dicairkan melalui

rekening tabungan milik PENGGUGAT di PT. Bank

Cahaya/TERGUGAT, sedangkan fasilitas kredit P.R.K dapat

ditarik melalui rekening koran milik PENGGUGAT di PT. Bank

Cahaya/TERGUGAT;

1.8.11 Bahwa pada tanggal 6 September 2002 PENGGUGAT

melunasi seluruh sisa utang kepada PT. Bank Sejahtera

sebesar Rp 753.804.347,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta

delapan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh

rupiah) menggunakan kredit Pinjaman Rekening Koran,

kredit Short Term Loan yang telah dicairkan dan sisanya dari

kas perusahaan. (vide bukti P-19 dan P-20);

1.8.12 Bahwa setelah PENGGUGAT melunasi utangnya, PT. Bank

Sejahtera melepaskan seluruh jaminan dan selanjutnya hak

tanggungan yang sebelumnya berada di tangan PT. Bank

Sejahtera berpindah ke tangan TERGUGAT berupa:

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :

2166, Gambar situasi Nomor : 453/1991, tanah seluas

420 m², atas nama pemegang hak PANDU YUDA

PRATAMA, yang terletak di jalan Klebengan No. 69,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Utara: tanah hak milik atas nama Jonathan

Syahputra dengan sertifikat No. 1968/Depok

- Selatan: tanah hak milik atas nama Wahyu Budi

Wijaya dengan setipikat

- Barat: tanah milik Michael Tello dengan sertipikat

No. 1723/Depok

- Timur: jalan

(vide bukti P-21)

b. Bahwa untuk menjamin utang Sebidang tanah dengan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1925, Gambar Situasi Nomor

: 4514/1991, tanah seluas 474 m², atas nama pemegang

hak WAHYU BUDI WIJAYA, yang terletak di jalan

Klebengan No. 70, k3camatan Depok, Kabupaten

Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik atas nama Pandu Yuda

Pratama dengan sertipikat No. 2166/Depok

- Selatan : tanah hak milik atas nama Jodi Perkara

dengan sertipikat No. 1922/Depok

- Barat : jalan raya

- Timur : sungai

(vide bukti P-22)

1.8.13 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2003, PENGGUGAT

menyetor uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah) ke rekening Pinjaman Rekening Koran

(P.R.K) dari laba penjualan hasil produksi. (vide bukti P-18);

1.8.14 Bahwa selama 8 (delapan) bulan di awal periode kredit yaitu

sampai dengan bulan Mei tahun 2003, PENGGUGAT

membayar angsuran pelunasan fasilitas kredit S.T.L beserta

bunga pinjamannya setiap bulan. (vide bukti P-23);

1.8.15 Bahwa pada tanggal 18 Mei 2003, PENGGUGAT mengajukan

permohonan perubahan mekanisme pembayaran angsuran

kredit kepada TERGUGAT yang pada intinya meminta

persetujuan TERGUGAT agar PENGGUGAT dapat melunasi

pinjaman pokok fasilitas kredit S.T.L di akhir periode kredit

dan tetap membayar angsuran bunga fasilitas kredit S.T.L

setiap bulannya. (vide bukti P-24);

1.8.16 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2003, TERGUGAT menyetujui

perubahan mekanisme pembayaran angsuran kredit yang

diajukan oleh PENGGUGAT dengan demikian PENGGUGAT

setiap bulannya hanya berkewajiban membayar bunga

fasilitas kredit S.T.L dan dapat melunasi pinjaman pokok di

akhir periode kredit. (vide bukti P-25);

1.8.17 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2003 PENGGUGAT dan

TERGUGAT menandatangani addendum Akta Perjanjian

Kredit No. XXXV/28/PK/BC/08/2002 tentang perubahan

mekanisme pembayaran angsuran kredit untuk kredit S.T.L

di hadapan Notaris Thomas Edison, S.H., M.Kn., di Jalan

Mutiara Pengok No. 54 Yogyakarta. (vide bukti P-26);

1.8.18 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2003 PENGGUGAT mengajukan

permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K selama 1

(satu) tahun kepada TERGUGAT. (vide bukti P-27);

1.8.19 Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 TERGUGAT menyetujui

permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K selama 1

(satu) tahun yang diajukan PENGGUGAT yang jatuh tempo

pada tanggal 10 Agustus 2004. (vide bukti P-28);

1.8.20 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2003 PENGGUGAT dan

TERGUGAT menandatangani addendum Akta Perjanjian

Kredit No XXXV/37/PK/BC/08/2002 di hadapan Notaris

Thomas Edison, S.H., M.Kn. di Jalan Mutiara Pengok No. 54

Yogyakarta. (vide bukti P-29);

1.8.21 Bahwa pada tanggal 13 November 2003, PENGGUGAT

menarik uang dari fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran

sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk

membeli bahan baku produksi. (vide bukti P-18);

1.8.22 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2004 PENGGUGAT menyetor

uang ke rekening koran milik PENGGUGAT sebesar Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari laba

penjualan hasil produksi. (vide bukti P-18);

1.8.23 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2004 PENGGUGAT mengajukan

permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K selama 1

(satu) tahun kepada TERGUGAT. (vide bukti P-30);

1.8.24 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2004 TERGUGAT menyetujui

permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K selama 1

(satu) tahun yang diajukan PENGGUGAT yang jatuh tempo

pada tanggal 10 Agustus 2005. (vide bukti P-31);

1.8.25 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2004 PENGGUGAT dan

TEGUGAT menandatangan addendum Akta Perjanjian Kredit

No XXXV/37/PK/BC/08/2002 di hadapan Notaris Thomas

Edison, S.H., M.Kn. di Jalan Mutiara Pengok No. 54

Yogyakarta. (vide bukti P-32);

1.8.26 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2004 PENGGUGAT menarik

uang dari rekening koran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli bahan baku

pesanan produksi bendera merah putih. (vide bukti P-18);

1.8.27 Bahwa dalam rangka pengembangan usaha, pada tanggal 1

Mei 2005 PENGGUGAT memesan barang-barang penunjang

produksi dengan total harga Rp 600.000.000,00 (enam ratus

juta rupiah). (vide bukti P-33);

1.8.28 Bahwa oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2005

PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT untuk

mengajukan surat permohonan pencairan kredit investasi

sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Vide

bukti P-34);

1.8.29 Bahwa TERGUGAT langsung menolak permohonan pencairan

sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) melalui

surat penolakan tertanggal 5 Mei 2005 dan hanya

menyetujui pencairan kredit investasi sebesar Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dicairkan ke

rekening milik PENGGUGAT. (vide bukti P-35);

1.8.30 Bahwa TERGUGAT pada hari itu juga memberikan Surat

Persetujuan Pemberian Kredit yang dilampirkan bersama

surat penolakan yang isinya adalah penurunan plafond

secara sepihak yaitu:

- fasilitas kredit P.R.K menjadi sebesar Rp 350.000.000,-

(tiga ratus lima puluh juta rupiah). (vide bukti P-36) ;

- fasilitas kredit S.T.L. menjadi sebesar Rp 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah). (vide bukti P-37) ;

- fasilitas kredit investasi menjadi sebesar

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (vide bukti P-

38).

1.8.31 Bahwa dengan demikian utang PENGGUGAT berupa fasilitas

kredit S.T.L telah mencapai batas plafond, sedangkan sisa

plafond fasilitas kredit P.R.K adalah Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan sisa plafond fasilitas kredit investasi

adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

1.8.32 Bahwa terkait dengan penurunan plafond tersebut, tidak

pernah ada pemberitahuan sebelumnya kepada

PENGGUGAT;

1.8.33 Bahwa dikarenakan PENGGUGAT sangat membutuhkan

pencairan dana untuk menggantikan kas perusahaan yang

telah digunakan untuk membayar pesanan, maka

PENGGUGAT menandatangani Surat Persetujuan Pemberian

Kredit tersebut pada tanggal 5 Mei 2005;

1.8.34 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari itu juga

langsung menandatangani addendum Akta Perjanjian Kredit

No.XXXV/161/BC/ADD-PK/IX/2005 untuk fasilitas kredit

P.R.K (vide bukti P-39), No. XXXV/162/BC/ADD-PK/IX/2005

untuk fasilitas kredit S.T.L (vide bukti P-40) dan No.

XXXV/163/BC/ADD-PK/IX/2005 untuk fasilitas kredit

investasi (vide bukti P-41) di hadapan Notaris Thomas

Edison, S.H., M.Kn. di Jalan Mutiara Pengok No. 54

Yogyakarta yang berisi perubahan plafond masing-masing

fasilitas kredit;

1.8.35 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2005 PENGGUGAT menyetor

uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah) ke rekening koran milik PENGGUGAT dari laba

penjualan hasil produksi. (vide bukti P-18);

1.8.36 Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2005 PENGGUGAT

mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K

selama 1 (satu) tahun. (vide bukti P-42);

1.8.37 Bahwa TERGUGAT hanya memberi perpanjangan fasilitas

kredit P.R.K kepada PENGGUGAT selama 9 (sembilan) bulan

yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2006 melalui surat

tertanggal 2 Agustus 2005. (vide bukti P-43);

1.8.38 Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2005 PENGGUGAT dan

TERGUGAT menandatangani addendum Akta Perjanjian

Kredit No. XXXV/37/PK/BC/08/2002 di hadapan Notaris

Thomas Edison, S.H., M.Kn. di Jalan Mutiara Pengok No. 54

Yogyakarta. (vide bukti P-44);

1.8.39 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 PENGGUGAT menarik

uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah) dari rekening koran untuk membeli bahan baku

produksi. (vide bukti P-18);

1.8.40 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2005 PENGGUGAT

menyetor uang dari hasil pelunasan pelanggan sebesar Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening koran.

(vide bukti P-18);

1.8.41 Bahwa pada tanggal 27 April 2006, PENGGUGAT

mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit P.R.K

selama 1 (satu) tahun kepada TERGUGAT. (vide bukti P-45);

1.8.42 Bahwa TERGUGAT hanya memberi perpanjangan fasilitas

kredit P.R.K kepada PENGGUGAT selama 6 (enam) bulan

yang jatuh tempo pada tanggal 10 November 2006 melalui

surat tertanggal 1 Mei 2005. (vide bukti P-46);

1.8.43 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2006, PENGGUGAT dan

TERGUGAT menandatangani addendum Akta Perjanjian

Kredit No. XXXV/37/PK/BC/08/2002 di hadapan Notaris

Thomas Edison, S.H., M.Kn., di Jalan Mutiara Pengok No. 54

Yogyakarta. (vide bukti P-47);

1.8.44 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 telah terjadi gempa bumi

sebesar 6,3 SR (enam koma tiga Skala Richter) di Daerah

Istimewa Yogyakarta;

1.8.45 Bahwa untuk keperluan membeli bahan baku produksi dan

perbaikan pabrik, PENGGUGAT menggunakan fasilitas kredit

pinjaman rekening koran sebesar Rp 124.045.216,69

(seratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu dua

ratus enam belas rupiah enam puluh sembilan sen) pada

tanggal 18 September 2006. (vide bukti P-18);

1.8.46 Bahwa dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi

mengakibatkan PENGGUGAT mengalami penurunan nilai

aktiva tetap sebesar 20,73 % (dua puluh koma tujuh puluh

tiga persen) dan hal tersebut menyebabkan PENGGUGAT

berada dalam kondisi yang sulit untuk melunasi utang

kepada TERGUGAT dengan sisa waktu hanya 6 (enam)

bulan. (vide bukti P-48);

1.8.47 Bahwa oleh karena itu pada saat fasilitas kredit Pinjaman

Rekening Koran dan Short Term Loan jatuh tempo tanggal

10 November 2006, PENGGUGAT belum dapat melunasi sisa

utang diakibatkan dampak dari gempa bumi yang menimpa

PENGGUGAT;

1.8.48 Bahwa pada tanggal 12 November 2006 TERGUGAT

menyegel jaminan fidusia yang dijaminkan PENGGUGAT

yaitu berupa dua (2) buah mesin embroidery/bordir yang

mengakibatkan terhambatnya usaha PENGGUGAT karena

hasil produksi perusahaan menurun. (vide bukti P-49);

1.8.49 Bahwa Pasal 15 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit menentukan

mengenai force majeure sebagai berikut: “Debitor berhak

mendapatkan penundaan pembayaran, dalam hal-hal terjadi

keadaan yang memaksa (force majeure) yang menyebabkan

DEBITOR berada dalam keadaan tidak mampu bayar.”;

1.8.50 Bahwa berdasarkan ayat di atas, maka pada tanggal 15

November 2006, PENGGUGAT mengajukan surat

permohonan penundaan pembayaran utang kepada

TERGUGAT dengan alasan force majeure yaitu gempa bumi

yang menyebabkan kerugian yang sangat besar sehingga

PENGGUGAT berada dalam keadaan tidak mampu

membayar sisa utang kepada TERGUGAT. (vide bukti P-50);

1.8.51 Bahwa terhadap permohonan penundaan pembayaran yang

diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT menolak melalui Surat

Penolakan Penundaan Pembayaran tertanggal 16 November

2006 dengan dalil bahwa hasil evaluasi TERGUGAT

terhadap usaha PENGGUGAT menunjukan kondisi keuangan

menurun dari segi aktiva, solvabilitas, likuiditas dan

profitabilitas. (vide bukti P-51);

1.9 Bahwa karena evaluasi dilakukan secara internal oleh pihak

TERGUGAT bahkan yang mengetahui metode evaluasi hanya pihak

TERGUGAT dan selama ini hasil evaluasi selalu disimpan oleh pihak

TERGUGAT tanpa pernah diketahaui oleh pihak PENGGUGAT, maka

PENGGUGAT memiliki sangkaan bahwa hasil evaluasi bersifat tidak

objektif;

1.10 Bahwa dengan demikian terlihat bahwa tindakan TERGUGAT tidak

menyetujui permohonan penundaan pembayaran PENGGUGAT

sangatlah tidak beralasan;

1.11 Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Pasal 15 ayat

(1) Akta Perjanjian Kredit;

1.12 Bahwa Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum

Perjanjian halaman 45 Bab IX tentang wanprestasi dan akibat-

akibatnya, berpendapat bahwa salah satu bentuk wanprestasi adalah

tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

1.13 Bahwa berdasarkan pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tersebut di atas, TERGUGAT telah melakukan perbuatan

wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk

berbuat sesuatu yang disanggupi untuk dilakukannya yaitu

memberikan penundaan pembayaran kepada PENGGUGAT

yang dalam keadaan force majeure sebagaimana telah diatur

dalam pasal 15 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit;

1.14 Bahwa sebagai akibat dari perbuatannya berdasarkan Pasal 1239 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, TERGUGAT wajib membayar biaya,

rugi, dan bunga kepada PENGGUGAT.

2. Ketidakmampuan PENGGUGAT untuk melunasi sisa utang adalah

disebabkan karena hal-hal di luar kuasa PENGGUGAT yang

menyebabkan PENGGUGAT berada dalam keadaan tidak mampu

bayar.

2.1 Bahwa yang dimaksud dengan keadaan force majeure telah

ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit di Pasal 15 ayat (2) yang

bunyinya: “Bahwa yang termasuk ke dalam keadaan memaksa (force

majeur) adalah keadaan yang terjadi di luar kuasa dan kehendak

DEBITOR maupun BANK CAHAYA yang menyebabkan DEBITOR

benar-benar dalam keadaan yang tidak memungkinkan menjalankan

kewajiban sebagaimana seharusnya, seperti bencana alam atau

perubahan kebijakan politik pemerintah yang mengakibatkan tidak

dapat dijalankannya Perjanjian Kredit ini sebagaimana diperjanjikan.”;

2.2 Bahwa berdasarkan ayat di atas, gempa bumi jelas termasuk dalam

katagori kejadian force majeure;

2.3 Bahwa gempa bumi menyebabkan PENGGUGAT mengalami

penurunan nilai aktiva tetap karena jalan menuju pabrik rusak,

PENGGUGAT mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku

serta pendistribusian, gudang bahan baku dan gudang persediaan

(ready stock) hancur, PENGGUGAT kehilangan pasar lokalnya untuk

sementara, dan sebagian besar karyawan turut menjadi korban

gempa;

2.4 Bahwa akibat kemacetan usaha tersebut, omset yang diterima

PENGGUGAT mengalami penurunan sebesar Rp 93.830.000,00

(sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari

sebelumnya. (vide bukti P-48);

2.5 Bahwa PENGGUGAT harus mengalokasikan dana untuk perbaikan

pabrik, memberikan tunjangan kepada karyawan yang menjadi

korban gempa serta membeli bahan baku baru;

2.6 Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk

melunasi utangnya kepada TERGUGAT;

2.7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dikatakan bahwa

PENGGUGAT benar mengalami kejadian yang memenuhi

ketentuan force majeure dalam Akta Perjanjian Kredit, di

mana telah terjadi keadaan di luar kehendak PENGGUGAT dan

TERGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT sebagai debitor

benar-benar dalam keadaan tidak mampu bayar yaitu

keadaan yang tidak memungkinkan membayar utang kepada

TERGUGAT sebagaimana seharusnya.

3. Permohonan penundaan pembayaran kredit adalah itikad baik

PENGGUGAT untuk melunasi utang kepada TERGUGAT.

3.1 Bahwa Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik.”;

3.2 Bahwa PENGGUGAT selalu melaksanakan kewajibannya yaitu

membayar angsuran bunga seluruh fasilitas kredit sebelum tanggal

10 tiap bulannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Akta

Perjanjian Kredit yang telah disepakati para pihak. (vide bukti P-18

dan P-23);

3.3 Bahwa setelah terjadi gempa bumi tersebut, kondisi keuangan

PENGGUGAT mengalami penurunan drastis yang menyebabkan

PENGGUGAT berada dalam keadaan tidak mampu bayar karena

PENGGUGAT perlu mengalokasikan dana untuk perbaikan pabrik dan

tunjangan kepada karyawan PENGGUGAT yang menjadi korban.

(vide bukti P-48);

3.4 Bahwa walaupun demikian, PENGGUGAT tetap berusaha melunasi

angsuran bunga kepada TERGUGAT. (vide bukti P-18 dan P-23);

3.5 Bahwa karena penurunan kondisi keuangan dan banyaknya dana

yang perlu dialokasikan untuk perbaikan pabrik, tunjangan karyawan

yang menjadi korban gempa dan pembelian bahan baku yang hancur

akibat gempa, PENGGUGAT belum dapat melunasi utang pokok

kepada TERGUGAT;

3.6 Bahwa karena PENGGUGAT sadar masih harus melunasi utang

pokok, maka PENGGUGAT berinisiatif mengajukan surat permohonan

penundaan pembayaran pada tanggal 15 November 2006. (vide

bukti P-50);

3.7 Bahwa PENGGUGAT sadar tindakan yang dilakukan adalah demi

kebaikan kedua belah pihak dan PENGGUGAT tidak ingin lari dari

tanggung jawab atau berbuat wanprestasi serta ingin dapat

membayar sisa utang kepada TERGUGAT sampai lunas;

3.8 Bahwa pada tanggal 16 November 2006 TERGUGAT menolak

permohonan penundaan pembayaran yang diajukan oleh

PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT sudah dalam keadaan

Insolven dan tidak memiliki prospek lagi;

3.9 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 PENGGUGAT telah

beriktikad baik mendatangi PT. Bank Cahaya/TERGUGAT

untuk mengadakan perundingan mengenai penundaan

pembayaran namun tidak ada tanggapan baik dari pihak TERGUGAT

dan TERGUGAT tetap menyatakan penolakan terhadap permohonan

penundaan pembayaran dari PENGGUGAT;

3.10 Bahwa berdasakan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, jelas

bahwa PENGGUGAT mempunyai itikad baik untuk melunasi seluruh

utang kepada TERGUGAT.

4. Bahwa karena kelalaian TERGUGAT tidak memberikan penundaan

pembayaran, PENGGUGAT telah menderita kerugian.

4.1 Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan

penggantian biaya, rugi dan bunga.”;

4.2 Bahwa berdasarkan pasal di atas PENGGUGAT berhak mendapatkan

ganti biaya, rugi, dan bunga karena perbuatan wanprestasi yang telah

dilakukan oleh TERGUGAT;

4.3 Bahwa pengertian biaya, rugi, dan bunga yang dimaksud dalam pasal

1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut R. Subekti

dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian halaman 47 yaitu :

- Biaya, adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-

nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak;

- Rugi, adalah kerugian yang tejadi akibat kerusakan barang-

barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si

debitur;

- Bunga, adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan

(winstderving), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh

kreditur.

4.4 Bahwa rincian penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus

diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- Biaya yang diderita oleh PENGGUGAT adalah dikarenakan tidak

dipenuhinya permohonan penundaan pembayaran sehingga agar

bisa mendapatkan haknya maka PENGGUGAT merasa perlu

memperjuangkan haknya melalui gugatan ke pengadilan yang

membutuhkan jasa pengacara sehingga penggugat harus

membayar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Rugi yang diderita oleh PENGGUGAT adalah denda yang dihitung

sejak fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran dan kredit Short

Term Loan jatuh tempo sampai gugatan ini diajukan yaitu

sebesar Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).;

- Bunga yang diminta oleh PENGGUGAT adalah karena tindakan

TERGUGAT yang menyegel 2 mesin Eembroidery PENGGUGAT

sehingga hasil produksi dari PENGGUGAT berkurang yaitu

sebesar Rp. 162.700.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh

ratus ribu rupiah).

Bahwa total ganti biaya rugi dan bunga yang harus diserahkan

TERGUGAT adalah Rp 271.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu

juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka PENGGUGAT

selain memohon dinyatakan sebagai PENGGUGAT yang baik dan benar (allgied

opposant), PENGGUGAT juga mohon agar perkara ini dapat dijatuhkan dengan

amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad),

walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Yogyakarta lewat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan penundaan

pembayaran adalah perbuatan wanprestasi;

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti biaya, rugi dan bunga kepada

PENGGUGAT sebesar Rp 271.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta

sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyetujui penundaan pembayaran selama 2

(dua) tahun terhitung sejak dikeluarkannya putusan hakim atas gugatan ini.

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk melepaskan segel atas dua mesin Embroldery

milik PENGGUGAT;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding,

kasasi, maupun verzet (iut voerbaar bij voorraai);

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini.

Subsidair

1. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acequo

et bono).

Hormat kami

Kuasa Hukum PENGGUGAT,

(Nindya Chairunnisa Zahra, S.H., LL.M.)

(Agung Kurnia Saputra, S.H., LL.M.)

1

Perihal: Permohonan Pengangkatan Anak

السلام علیكم و رحمة اللهّ و بركاتھ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ........................bin.................

Umur : .........tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : .......................

Alamat : Jl. ..................... No. ........., RT. ....., RW. ...... Kelurahan

2. Nama : ........................binti.................

Umur : .........tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : .......................

Alamat : Jl. ..................... No. ........., RT. ....., RW. ...... Kelurahan

Pemohon I, dan II secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan pengangkatan anak

dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Temanggung, ...................

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Temanggung

........... Kecamatan ....................,

Kabupaten Temanggung; Selanjutnya

disebut Pemohon I

........... Kecamatan ....................,

Kabupatena Temanggung; Selanjutnya

disebut Pemohon II

2

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah

pada hari ............... tanggal ..........tahun ....... sebagaimana ternyata dalam

Kutipan Akta Nikah No. .............. oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

.............Kotamadya/Kabupaten............. Dan selama pernikahan tersebut

sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai kuturunan;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama

....................... yang merupakan anak kandung dari Bapak ............... dan

Ibu ..................;

3. Bahwa, anak yang bernama ..........................., laki-laki/perempuan yang

lahir pada tanggal ................. dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut

dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang

tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;

4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan

keadaan baik sampai saat ini;

5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut

tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak

tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua

angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah

dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak

tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon

agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Barru berkenan untuk segera

menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini

serta selanjutnya menetapkan :

3

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama

.................bin..............dan Pemohon II bernama .................

binti..............terhadap anak yang bernama.............bin/binti.........,

umur...........;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Demikian, atas perhatian dan perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan

Agama kelas IA Barru cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, diucapkan

terima kasih.

و بركاتھوالسّلام علیكم و رحمة اللهّ

Hormat Para Pemohon

................................bin.............................

..................................binti.........................

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT IV DAN V

Dalam perkara Perdata No. XXX/Pdt.G/2014/PN.PYK

Antara

1. Notaris/ANISA ROSA, SH -------------------------------------- TERGUGAT IV

2. ADRI KAMAL ----------------------------------------------------- - TERGUGAT V

Melawan

MAYASARI KUSNI ----------- ------------------------------------------ PENGGUGAT

_____________________________________________________________

Kota Kita, 7 Mei 2016

Kepada Yth:

Ketua dan Majelis Hakim Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PN.KK

Pengadilan Negeri Kota Kita

di

Kota Kita

Mempermaklumkan dengan segala hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, BOY YENDRA TAMIN, SH. MH; Advokat/Pengacara; adalahadalah advokat pada Kantor Hukum BOY YENDRA TAMIN, SH, MH & REKAN yang berkantor di JalanTimur, Perumahan Gunung Permai Blok B-101, Kota Kita, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama serta mewakili kepentingan hukum klien kami ANISA ROSA, SH sebagai Tergugat IV; ANDRIKAMAL sebagai Tergugat V dalam perkara a quo berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Kita dengan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban atasgugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor.XX/Pdt.G/2016/PN.KK sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat IVyakni: “Notaris/PPAT ANISA ROSA, SH” dengan penyebutan identitas Tergugat IV tersebut, makayang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat IV sebagai notaris/PPAT dan bukan dalam kapasitasTergugat IV sebagai pribadi.

Bahwa karena subjek Tergugat IV adalah sebagai Notaris/PPAT, maka gugatan Penggugat terhadapTergugat IV adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapathubungan hukum antara Tergugat IV dengan Penggugat terkait dengan akta jual beli sebidang tanahsebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa secara faktual dan formal, akta jual beli (AJB) sebidang tanah Penggugat SHM No 30 adalahdibuat oleh Notaris/PPAT ELY NOOR, SH (Tergugat VI). Dengan demikian dalil-dalil Penggugatterhadap diri Tergugat IV adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatanPenggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Kita dibawah Registerperkara nomor. XX/Pdt.G/2014/PN.KK pada tanggal 13 Februari 2014, dengan objek sengketa pinjammeminjam uang dengan jaminan sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III yangAkta Jual Beli (AJB) dibuat Notaris/PPAT Ely Noor dengan akta jual beli (AJB) No.XXX/2011 tertanggal21 April 2011.

Kalaulah dalam pinjam-meminjam uang dengan jaminan sertifikat sebidang tanah antara Penggugatdengan Tergugat I, II dan III serta Tergugat VIII AJB-nya di buat oleh TERGUGAT IV, maka wajar bilaTergugat IV dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat. NAMUN sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa AJB sebidang tanah antara Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quodibuat oleh Notaris/PPAT Ely Noor, SH (Tergugat VI), sehingga jelas bahwa gugatan Penggugatterhadap Tergugat IV adalah gugatan salah alamat. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya jugatelah mendalilkan seolah-olah AJB dibuat berdua antara Tergugat VI bersama dengan Tergugat IV.Dalam hal ini, jelas bahwa Tergugat IV hanya memberikan informasi kepada Tergugat II untukmenghadap Notaris Ely Noor, SH.

Bahwa dengan demikian, karena AJB yang didalilkan Penggugat bukanlah akta Tergugat IV,karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah gugatan yang keliru dan salah alamat.Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidakditerima.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat IV dan V karena :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknyamenyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Pada angka (11) gugatan, Penggugat mendalilkan, “Bahwa atas rekomendasi Tergugat IV ......Tergugat VI membuat Akta Jual Beli No.2235/2011 tertanggal 21 April 2011 yang seolah-olah telahterjadi jual beli.” Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana Penggugatsudah dinyatakan sendiri bahwa yang membuat AJB adalah Tergugat VI. Dengan demikian, pastiadanya, bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat Vatas terjadinya balik nama atas SHM No xx, namun hal itu adalah berawal dari perjanjian pinjammeminjam antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat IV dan V tidak tahu menahusoal perjanjian pinjam meminjam dimaksud termasuk pengambilan kredit ke Bank dengan dasar AJByang dibuat oleh Tergugat VI. Bahwa faktanya Penggugat juga hadir di Bank pada saat peminjamanuang (kredit) bersama-sama dengan Tergugat I, II dan III, dan VIII.

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya rekomendasi Tergugat IV kepada Tergugat VI, halitu sudah menurut ketentuan undang-undang, bahwa Tergugat IV tidak berwenang membuat AJBantara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III karena objek AJB berada diwilayah kerja Tergugat VI.

- dst ......

Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yangdipermasalahkan Penggugat terhadap diri Tergugat IV sebagai notaris/PPAT yang nyata-nyata bukanpembuat AJB dalam persamalahan Penggugat dengan Tergugat I, III dan VIII. Dalam hal ini AJB antaraPenggugat dengan Tergugat I, dan III serta Tergugat VIII tidak ada hubungannya dengan Tergugat IVdan V.

- dst...

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak adahubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan V, sehingga perbuatan melawan hukumapa yang telah Tergugat IV dan IV yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitumyang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untukbertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

dst....

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimanagugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatanPenggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnyalah gugatan Penggugat dinyatakanTIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT IV dan V kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yangtidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yangkebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV dan V.

2. Bahwa TERGUGAT IV dan IV tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitandengan diri Tergugat IV dan V; ---------

3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat IV dengan perjalanan pinjammeminjan antara Penggugat dengan Terggat I dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugatdalam gugatannya (khususnya dari angka 1 s.d 15 NAMPAK dalil-dalil guguatan Penggugat selainmengada-ada juga absur. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diriPenggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-adadan tidak didasarkan pada kenyataan. Tetapi faktanya, dalil Penggugat tersebut nyaris seluruhnyasudah pernah diuji pada Pengadilan Negeri Kota Kita dalam perkara pidana No: XX/Pid.B/2012/PN.KK

dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor XXK/PID/2012 dimana Tergugat V tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didalilkanPenggugat dalam gugatannya ini

4. dst.............

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka (13) (14), (15) (16) (17) tidaklah perlu Tergugat IVdan V tanggapi selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebutadalah tidak benar sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Kita dalam perkara pidana NomorXX/Pid.B/2012/PN.PYK dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung Nomor XX K/PID/2012. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakanperbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat pada angka (18), (19), (20) (21) (22)sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggatan seluruhnya karena mengada-ada, serta pengulangan kembali cerita dalil/keterangan Penggugat pada kasus pidana terkait denganSHM No XX dan AJB yang sudah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Kota Kita dan sudahberkuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV dan V kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokokperkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidakberdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mohon dengan hormatkepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenanmemberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

-- Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

-- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atausetidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

-- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranyamemberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -------

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Tergugat IV dan V

BOY YENDRA TAMIN, SH, MH

Jakarta, 01 Juni 2010 Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT. Di – Tempat Dengan hormat, Chrisbiantoro, SH., Edwin Partogi, SH., Febi Yonesta, SH., Haris Azhar, SH., MH., Indria Fernida, SH., Irfan Fahmi, SH., Kiagus Ahmad BS, SH., Nurkholis Hidayat, SH., Ori Rahman, SH., Poengky Indarti, SH.LLM., Putri Kanesia, SH., Sri Suparyati, SH., LLM., Yati Andriyani, SH.; Para Advokat dan Pengacara yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah memilih domisili hukum di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), beralamat di Jalan Borobudur No 14, Menteng, Jakarta Pusat Kode Pos 10320, berdasarkan Surat Khuasa Khusus Nomor: 144/SK-KontraS/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 bertindak untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan REPLIK atas Eksepsi/Jawaban TERGUGAT sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT.

1. PARA PENGGUGAT Memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi

kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT. 2. Bahwa PENGGUGAT memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai

PENGGUGAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata

(mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian yakni:

a. Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat

1

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan TUN A quo c. Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat

4. Bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang

Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini:

a. Ada hubungannya dengan kepentingan penggugat sendiri. b. Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif

3. Bahwa meskipun demikian TERGUGAT dalam eksepsinya pada halaman 2 point d, mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-39) secara sebagian atau sepotong saja. Dalam buku tersebut pada halaman 37-40 Indiharto, S.H. menjelaskan mengenai arti kepentingan, yaitu

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2.Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan

Lebih jauh juga dijelaskan arti dari dari point (1) dan (2) yaitu :

ad. 1. ….yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau keputusan penolakan TUN. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif)….

ad.2. ….Barang siapa yang menggunakan haknya untuk berproses itu

dianggap ada maksudnya…

4. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT adalah korban peristiwa

pelanggaran HAM pada kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998, maka terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan pemenuhan hak PARA PENGUGAT sebagai korban pelanggaran HAM dalam bentuk penegakan HAM. Hal mana dapat menjadi merugikan dengan keluarnya Keppres a quo.

5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Korban dan Keluarga Korban

Pelanggaran HAM berat pada kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998, yang berkepentingan secara langsung, bersifat pribadi dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM, hak atas pengungkapan kebenaran, dan hak atas pemulihan yang secara potensial

2

akan menghalangi dan atau tertutup atau setidak-tidaknya hak-hak PENGGUGAT tersebut akan terhambat.

6. Bahwa kasus-kasus tersebut di atas telah dikategorikan sebagai sebuah

kejahatan terhadap kemanusiaan yang memandatkan fungsi penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung dan pengadilan oleh Pengadilan HAM, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

7. Bahwa Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro justicia atas kasus-

kasus-kasus diatas berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Bahwa berdasarkan penyelidikan pro justisia Komnas HAM menyimpulkan telah menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, Kasus Trisakti 1998, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.

8. Bahwa Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)

13-15 Mei 1998 pada 23 Juli 1998 yang merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan mengungkap kekerasan pada 13-15 Mei 1998 dan perlunya permintaan pertanggungjawaban dari Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.

9. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah korban dan keluarga korban pelanggaran

HAM dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan Trisakti 1998, di mana saat peristiwa terjadi orang yang ditunjuk dalam Keppres a quo yakni Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A. Ia adalah salah seorang terperiksa dalam proses hukum kasus-kasus pelanggaran HAM di atas karena tanggungjawabnya sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (PANGDAM V) sekaligus Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III dalam menjaga keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota) pada saat peristiwa terjadi.

10. Bahwa pada saat kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan

Trisakti 1998 terjadi, Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (PANGDAM V) sekaligus Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang bertugas menjaga keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota).

11. Bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A telah diangkat oleh

TERGUGAT sebagai Wakil Menteri Pertahanan, melalui Keppres a quo. Keppres a quo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Presiden Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 Junto UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9;

3

12. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mempunyai kepentingan berproses atau

memiliki tujuan yang jelas dalam mengajukan gugatan, dimana maksud yang hendak dicapai adalah menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang menimpa diri PARA PENGGUGAT. Keberlangsungan proses ini dapat terganggu serta merugikan karena proses penuntasan kasus pelanggaran HAM menyentuh lingkup TNI, dalam hal ini Keppres a quo menunjuk Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin sebagai seorang TNI aktif sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa PARA PENGGUGAT

memiliki kepentingan dan memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT dalam gugatan terhadap Kepres a quo.

14. Bahwa dengan demikin, dalil-dalil dari TERGUGAT dalam eksepsi

sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

II. Gugatan PARA PENGGUGAT Adalah Jelas dan Berdasar

15. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.

16. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam memahami gugatan. Suatu gugatan

bisa dikatakan kabur (obscuur libel), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur–unsur sebagai berikut;

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan b. Tidak jelasnya obyek sengketa c. Petitum tidak jelas

17. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil

gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu berupa Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010 khususnya tentang pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan, tertanggal 6 Januari 2010.

18. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum

petendi) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (obscuur libel) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.

19. Bahwa selanjutnya menurut Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH, MH

dalam bukunya Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan harus adanya syarat formil dan materil dalam pengajuan gugatan. Syarat formil berisi jati diri (identitas) PARA PENGGUGAT dan syarat materiil berisi dasar gugatan yang biasa disebut dengan posita atau fundamentum Petendi dan tuntutan atau petitum.

4

20. Bahwa GUGATAN telah memenuhi syarat formil yaitu dengan

mencantumkan seluruh hal-hal yang dijadikan syarat tersebut diantaranya:

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat

21. Bahwa GUGATAN tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Riawan

Tjandra dalam bukunya Mengenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (hal 51) menjelaskan syarat materiil adalah; ”adanya dasar gugatan yaitu kejadian–kejadian atau hal–hal yang merupakan dasar tuntutan, jadi merupakan alasan adanya tuntutan itu (Posita atau fundamentum petendi. Tuntutan yaitu apa yang dituntut (...), para penggugat telah menyebutkan hal – hal yang menjadi tuntutan (petitum).”

22. Bahwa dalam gugatan sudah disebutkan hal–hal yang menjadi syarat materiil tersebut (hal 4–14) diantaranya dasar hukum, fakta hukum tentang Sjafrie Sjamsoeddin merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM dalam Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, peristiwa 13–15 Mei 1998, Triksakti 1998.

23. Bahwa sama sekali tidak benar dalil dalam eksepsi TERGUGAT yang

menyatakan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menyebutkan peraturan perundangan yang dilanggar dalam menerbitkan Keppres (hal 4 huruf c). Dalam gugatan telah disebutkan dan dijelaskan bahwa penerbitan Keppres No 3/P tahun 2010 bertentangan dengan beberapa peraturan perundangan, diantaranya ; - Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam UU

No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Bertentangan dengan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM - Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang

Peran TNI dan POLRI - Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tentang pemisahan TNI

dan Polri - Bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia Bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

24. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan fakta hukum awal yang

merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Penghilangan Orang Secara paksa 1997–1998, Peristiwa 13–15 Mei 1998 dan Trisakti 1998, yaitu posisi dan tanggungjawab Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Panglima Kodam V Jaya dan Pangkoops Mantap Jaya III.

5

25. Bahwa Keppres a quo khususnya tentang pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sangat merugikan dan menghambat kepentingan penggugat untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang efektif dan fair. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya dimana Sjafrie Sjamsoeddin sulit untuk diperiksa bahkan menolak panggilan tim penyelidik Komnas HAM.

26. Bahwa penerbitan a quo khususnya tentang pengangkatan Letjen TNI Sjafrie

Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sangat merugikan dan menghambat kepentingan PARA PENGGUNGAT karena pemberian peran strategis bagi seseorang yang patut dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pelanggaran HAM dapat menghambat akuntabilitas pelanggaran HAM dan sama dengan memberi ruang kekebalan hukum atau impunitas.

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa gugatan yang

diajukan oleh PARA PENGGUGAT mempunyai dasar gugatan dan tuntutan yang jelas dan juga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta semua unsur yang ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan hanya didasarkan pada asumsi–asumsi.

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa gugatan PARA

PENGGUGAT sangat jelas dan berdasarkan hukum. 29. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT dalam eksepsi

sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT.

A. Keputusan TERGUGAT a quo Bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

30. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT dalam jawaban

Keppres a quo karena bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, berupa asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas, sebagaimana disebutkan dalam UU

6

No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

31. Bahwa Keppres a quo bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena

TERGUGAT tidak mempertimbangkan proses hukum yang berdasar pada UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi point 6-18 bahwa Keppres a quo TERGUGAT telah menunjuk individu yang memiliki kewajiban pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM yang dialami para korban.

32. Bahwa upaya untuk meminta keterangan pertanggungjawaban komando

terhadap Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA terhadap pelanggaran HAM dalam kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan Trisakti 1998 telah dilakukan oleh tim penyelidik pro justisia Komnas HAM berdasarkan mandat UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

33. Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia

kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.

34. Bahwa sampai saat ini proses hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM

yang dialami PARA PENGGUGAT masih berjalan dari proses penyelidikan menuju proses penyidikan di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung belum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sehingga kasus ini masih dalam proses hukum. Sementara para korban tengah mendorong Jaksa Agung untuk melakukan Penyidikan atas ketiga kasus pelanggaran HAM diatas.

35. Bahwa Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan

Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, tertanggal 23 Juli 1998 juga telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 13-15 Mei 1998 yang telah berkerja untuk menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998.

36. Bahwa hasil kerja TGPF pada 23 Oktober 1998 diantaranya

merekomendasikan tentang perlunya pemerintah menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan mengungkap kekerasan pada 13-15 Mei 1998 dan perlunya permintaan pertanggungjawaban dari Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

37. Bahwa DPR RI juga telah merekomendasikan empat hal kepada Presiden

tentang penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, pada 28 September 2009. Rekomendasi itu adalah membentuk Pengadilan HAM, membentuk tim pencarian 13 korban yang masih hilang, memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa.

7

38. Bahwa yang dimaksud dalam mempertimbangkan asas Kepastian Hukum

tidak hanya bergantung pada ada tidaknya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Namun yang dimaksud adalah pengutaamaan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

39. Bahwa kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya keputusan yang bertentangan antara Keppres a quo dengan sejumlah peraturan dan kebijakan tersebut, namun juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi PARA PENGGUGAT yang tengah berupaya mendorong proses hukum atas kasus pelanggaran HAM yang mereka alami.

40. Bahwa alasan TERGUGAT yang menyatakan pada pokoknya menyatakan

tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, adalah argumentasi dalil yang tidak tepat. Asas kepastian hukum juga mengutamakan “…..kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara” Keppres a quo tidak mempertimbangkan kepatutan dan keadilan di mana hukum Hak Asasi Manusia nasional dan internasional menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan yang menjadi musuh umat manusia “hostis humanis generis”, merupakan kejahatan yang harus dihukum “jus cogen” dan menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk melakukannya “obligatio erga omnes”.

41. Bahwa Kepres a quo tidak mempertimbangkan asas kepatuhan karena proses

hukum atas kasus pelanggaran HAM yang menimpa PARA PENGGUGAT saat ini masih sedang berjalan dari tahap Penyelidikan Komnas HAM ke Penyidikan di Kejaksaan Agung dan tidak dihentikan oleh Kejaksaan Agung (tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A adalah salah seorang yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan, namun yang bersangkutan telah mangkir memenuhi pemanggilan tersebut.

42. Bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum, untuk mengangkat Letnan

Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin TERGUGAT terlebih dahulu harus menunggu keputusan hukum atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa PARA PENGGUGAT.

43. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan dengan

mencermati adanya kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, pemerintah telah menyusun Pokok-pokok kehidupan berbangsa dalam Ketetapan MPR VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

44. Bahwa Bab II TAP MPR VI/MPR 2001 mengatur tentang Etika Kehidupan

Berbangsa, khususnya dalam uraian Etika Kehidupan Berbangsa yang ke (2), menyebutkan:

“Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana

8

politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia…..”

“Etika pemerintahan mengamaatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, negara.”

“Etika Politik dan Pemerintahan mengadung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

45. Bahwa Keppres a quo juga menafikan latar belakang, nilai dan cita-cita

kehidupan berbangsa yang tertuang dalam Ketetapan MPR VI/MPR/2001 Keppres a quo, di mana untuk mewujudkannya cita-cita luhur berbangsa dibutuhkan etika politik pemerintahan yang tanggap akan aspirasi rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya hal ini harus dilakukan dengan cara mendorong proses peradilan sebagaimana mestinya, bukan justru memutuskan kebijakan yang bertolak belakang dengan mengangkat Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan melalui Keppres a quo.

46. Bahwa selain itu Ketetapan MPR VI/MPR/2001 juga mengamatkan tentang

etika politik pemerintahan yang menyatakan “pejabat publik harus siap mundur apabila melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, negara; dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

47. Bahwa TERGUGAT yang menyatakan bahwa Keppres a quo tidak

betentangan dengan asas proporsionalitas karena penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sudah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah keliru.

48. Bahwa Keppres a quo jelas bertentangan dengan asas proposionalitas, karena

penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin mengabaikan proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kewajiban negara.

49. Bahwa Keppres a quo bertentangan dengan sejumlah peraturan

perundangundangan, dimana perundang-undangan tersebut merupakan kewajiban pemerintah unuk melaksanakannya. Aturan-aturan tersebut adalah :

a. Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

9

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

c. Bertentangan dengan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

d. Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI

e. Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tentang pemisahan TNI dan Polri

f. Bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

g. Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

50. Bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi

DPR RI 28 September 2009, hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil TGPF 13-15 Mei 1998 terhadap kasus-kasus yang telah disebutkan di atas.

51. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keppes a quo juga tidak

memperhatikan Asas Akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 angka 7 UU No 28 tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaran Negara.

52. Bahwa Kepres a quo sebagai hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengabaikan hak-hak korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan keadilan.

53. Bahwa Kepres a quo telah mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan

keadilan melalui proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin adalah salah satu pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban sebagai Pangdam V Jaya dan Pangkoops Mantap Jaya III yang memiliki tanggung jawab atas keamanan di wilayah DKI Jakarta pada saat peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998. 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998.

54. Bahwa hingga saat ini proses hukum terhadap kasus-kasus ini masih berjalan,

sehingga pengangkatan jabatan publik terhadap Letjen Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak dilakukan seraya menunggu kepastian hukum dari proses hukum yang sedang berjalan.

55. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keppes a quo tidak memperhatikan

Asas Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 jo penjelasan Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaran Negara.

10

56. Bahwa Dalil TERGUGAT yang menyatakan telah melakukan penunjukan terhadap Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan secara aspiratif, akomodatif dan selektif adalah tidak berdasar, karena TERGUGAT tidak menjelaskan proses dan mekanisme aspiratif, akomodatif dan selektif yang dimaksud.

57. Bahwa pada 6 Januari 2010 PARA PENGGUGAT telah memberikan masukan

kepada TERGUGAT melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada TERGUGAT, dengan nomor 05/SK-KontraS/1/2010 Tentang Surat Terbuka Penolakan atas Pelantikan Terhadap Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT untuk mempertimbangkan ulang pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan karena posisi tersebut tidak layak diberikan kepada seseorang yang masih memiliki masalah dalam peristiwa pelanggaran HAM.

58. Bahwa dunia internasional juga telah memberikan masukan kepada

pemerintah Indonesia untuk melakukan proses hukum atas terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.

59. Bahwa pemerintah Indonesia sebagai Negara pihak dalam yang telah

meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diadopsi melalui UU No. 29 tahun 1999, telah mengabaikan rekomendasi dari PBB tanggal 15 Agustus 2007. UN Doc.CERD/C/IDN/CO/3 paragraf 24 menyatakan bahwa Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggungjawab terhadap kerusuahan Mei 1998 harus dibawa ke muka pengadilan dan dihukum.

60. Bahwa pemerintah Indonesia sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah disahkan dalam hukum positif nasional UU No. 5 tahun 1998 juga telah mengabaikan rekomendasi dari Komite Anti Penyiksaan PBB tanggal 2 Juli 2008 melalui dokumen UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2 melalui paragraph 25 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mengadili dan menghukum mereka yang bertanggungjawab dalam kasus penghilangan paksa 1997/1998 dan kasus Trisakti Semanggi I dan II.

61. Bahwa masukan juga diberikan oleh pemerintah Amerika serikat melalui surat

Kongres dan Senat Parlemen Amerika kepada Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri pada 13 Mei 2010, yang pada pokoknya isi surat tersebut meragukan komitmen kerjasama militer Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat karena belum tuntasnya pelanggaran HAM masa lalu dan belum berjalannya mekanisme vetting di Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas pelanggaran HAM.

62. Bahwa Pemerintah Amerika Serikat juga pernah menolak kehadiran Sjafrie

Sjamsoeddin yang menjabat sebagai Sekjen Dephan melalui pelarangan pemberian visa, pada November 2009. Hal ini menunjukan bahwa jejak rekam Sjafrie Sjamsoeddin masih menjadi persoalan atau penghambat untuk

11

membangun diplomasi internasional sebagai bagian untuk membangun masa depan bangsa.

63. Bahwa berdasarkan uraian diatas, adalah tidak berdasar dalil TERGUGAT

yang menyatakan telah mempertimbangkan asas kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif karena Keppres a quo tidak mempertimbangkan masukan, saran dan fakta sebagaimana disebutkan diatas.

64. Bahwa masukan, saran dan fakta yang telah disebutkan diatas dimaksudkan

untuk menjaga kepentingan umum tidak hanya untuk kepentingan para korban tetapi juga kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga hubungan diplomasi internasional yang mensyaratkan penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia serta Pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM, dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT.

B. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Hak Korban untuk

mendapatkan proses peradilan yang jujur, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan pemenuhan hak korban

65. Bahwa TERGUGAT tidak memahami dasar diajukannya gugatan, karena

penerbitan Keppres a quo menimbulkan lahirnya impunitas dan berakibat pada terhambatanya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A.

66. Bahwa korban pelanggaran HAM sebagai warga negara berhak untuk

mendapatkan persamaan dan perlindungan hukum melalui pengadilan, seperti dijamin Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

67. Bahwa keputusan TERGUGAT mengeluarkan/menerbitkan kebijakan berupa

pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan jelas bertentangan dengan tugas Pemerintah sesuai UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan kewajiban untuk mempromosikan, memenuhi dan melindungi HAM.

68. Bahwa kewajiban pemerintah tersebut juga harus diterapkan melalui langkah

yang efektif dalam bidang hukum maupun pertahanan keamanan negara dengan cara tidak mengangkat seorang yang seharusnya perlu dimintakan pertanggungjawabannya terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat seperti disebutkan dalam laporan penyelidikan komnas HAM, sebagaimana kewajiban pemerintah dalam pasal 72 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.

69. Bahwa berdasarkan dalil diatas, keputusan oleh TERGUGAT jelas bertentangan dengan Hak Korban untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan pemulihan sebagaimana ditegaskan bahwa tugas Pemerintah sesuai UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

12

C. Keputusan TERGUGAT Bertentangan dengan Hak PARA PENGGUGAT Sebagai Korban Pelanggaran HAM untuk Adanya Pencegahan Kekerasan oleh TNI di Masa Depan melalui Agenda Reformasi TNI 70. Bahwa TERGUGAT tidak cermat memahami isi gugatan yang terkait dengan

isu Reformasi TNI. PARA PENGUGAT bukan mempersoalkan jabatan Wakil Menteri atau Batas Waktu jabatan Wakil Menteri sebagaimana didalilkan TERGUGAT dalam halaman 12 dan 13, namun materi berkenaan dengan pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan yang berlatar belakang TNI aktif dan terkait dengan jejak rekam pelanggaran HAM, yaitu Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A

71. Bahwa Departemen Pertahanan atau saat ini disebut Kementerian Pertahanan

memiliki tugas untuk melakukan Reformasi di tubuh TNI. Melalui buku Putih Pertahanan (tahun 2008), Departemen Pertahanan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung reformasi TNI;

72. Bahwa penataan struktur, kultur dan tata nilai yang merupakan agenda

reformasi TNI tidak mungkin dapat dijalankan secara maksimal dan efektif apabila Wakil Menteri Pertahanan dijabat oleh orang yang dikucilkan dalam pergaulan Internasional.

73. Bahwa sudah sangat jelas disebutkan dalam gugatan bahwasannya proses

reformasi yang terjadi di Indonesia juga mendorong persamaan semua anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia termasuk anggota TNI dihadapan hukum. Tak terkecuali dalam jurisdiksi hukum HAM di Indonesia sebagaimana diatur diantaranya dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

74. Bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A

sebagai wakil Menteri Pertahanan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kesejahteraan umum dan ketentuan hukum nasional serta internasional sebagaimana dijamin oleh UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

75. Bahwa mengacu pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia yang diakui dalam ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, seharusnya seseorang yang mempunyai jejak rekam sebagai penanggungjawab komando pada peristiwa pelanggaran HAM berat tidak dapat dipilih dan diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

76. Bahwa selain itu, Keppres a quo cacat hukum karena klausul mengingat

dalam Keppres a quo masih menggunakan PP No 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Tentang Pengalih Status Anggota TNI aktif menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural. Aturan ini telah diubah dengan PP No 4 tahun 2002 yang masih mengacu pada UU No 2/1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. UU ini

13

sudah tidak berlaku dengan diterbitkannya UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

77. Bahwa penerbitan Keppres a quo yang masih mengacu pada PP No 4 tahun

2002 yang masih mengacu pada UU No 2 tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melanggar asas lex posteriori derogat legi priori; bahwa asas hukum yang menyatakan peraturan atau UU yang terbaru mengesampingkan peraturan atau UU yang lama.

C. Keputusan TERGUGAT a quo bertentangan dengan UU No. 10 Tahun

2004 tentang Peraturan Perundang-undangan

78. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan eksepsi TERGUGAT yang menyatakan bahwa penerbitan Keppres a quo sebagai Produk Tata Usaha Negara telah mengacu kepada Pasal 3 jo. Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

79. Bahwa benar menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Namun demikian tidak berarti bahwa Presiden bisa berbuat sekehendak hatinya, karena Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan konstitusionil dan Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan Negara kekuasaan (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengatar Hukum Tata Negara Indonesia, hal. 198);

80. Bahwa oleh karenanya dalam mengeluarkan Keputusan Presiden a quo,

Tergugat wajib mempertimbangkan isi dari Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Asas Pengayoman, Asas Kemanusiaan, Asas Keadilan dan Asas Kesamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan;

81. Bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Syafrie Sjamsoeddin, MBA

sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak memberikan perlindungan bagi ketenteraman masyarakat karena status yang bersangkutan adalah penanggungjawab komando dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan Trisakti 1998 sebagaimana disebutkan dalam hasil penyelidikan Komnas HAM. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Pengayoman sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

82. Bahwa Keputusan Presiden a quo telah mengabaikan bentuk penghormatan

terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak asasi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Keputusan dimaksud dikeluarkan tanpa mempertimbangkan proses hukum yang sedang dilakukan Komnas HAM terhadap Letnan Jenderal TNI Syafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai terperiksa. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Kemanusiaan sebagaimana

14

diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

83. Bahwa Keputusan Presiden a quo yang telah mengangkat Jenderal TNI Sjafrie

Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan tidak mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang terus memperjuangkan keadilan atas diri dan keluarganya. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

84. Bahwa Keputusan Presiden a quo secara nyata telah mengabaikan fakta

hukum dalam penyelidikan pro justisia Komnas HAM terhadap Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

III. PENUTUP Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.

15

1

DUPLIK PERKARA PERDATA NO. 66/G/2012/PHI.Mdn

Antara

Paulus Subyanto,STh, sebagai ................................................Tergugat;

Lawan

Saut Djosua H. Sitorus,SE sebagai ............................................Penggugat;

Dengan hormat, Tergugat melalui kuasanya, dengan ini mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 18

September 2012 maupun Replik Penggugat tertanggal 30 Oktober 2012, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan ini;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa Tergugat dalam repliknya halaman 1 poin 2 mengutarakan hal-hal yang tidak benar, mengada-ada serta memutarbalikkan fakta, sebaliknya Tergugat dalam jawabannya telah menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan mudah untuk dimengerti justru Penggugatlah yang menggunakan tata bahasa yang tidak beraturan, tidak santun dan sulit untuk dimengerti;------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 angka 3, Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pembodohan seperti tuduhan Penggugat. Hal tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Justru Penggugatlah yang sama sekali tidak mengerti dan memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 jelas menyatakan bahwa “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus melaksanakan segala kewajibannya”. Sehingga oleh karena sejak dilakukannya pemutusan hubungan kerja pada tanggal 15 Desember 2011 Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya di Perguruan Kristen Methodist-2. maka Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat. Sehingga oleh karena itu permohonan Penggugat untuk menuntut hak-haknya kepada Tergugat sebagai Pengusaha sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya; -------------------------------------------------------

4. Bahwa Tergugat keberatan terhadap apa yang dinyatakan Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 angka 4. Berdasarkan penjelasan Tergugat pada angka 3 di atas maka tuntutan provisi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya mengenai pembayaran upah/gaji beserta rinciannya sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum

2

sehingga haruslah ditolak seluruhnya serta permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 200 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan provisionil;-----------------------------------------------------

5. Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap pernyataaan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pembohongan dan pembodohan sebagai pendeta kepada staff, pegawai dan guru di PKMI-2. Hal tersebut merupakan kebohongan yang kejam serta merupakan pernyataan yang tidak manusiawi dan Tergugat menghimbau Penggugat untuk menarik kembali kata-kata tersebut agar tidak masuk dalam ranah hukum pidana yang mengakibatkan Penggugat dapat dijatuhi hukuman pidana penjara,------------------

6. Bahwa sepertinya Penggugat sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami jawaban Tergugat. Dalam jawaban tertanggal 22 Oktober 2012 Tergugat sama sekali tidak menyatakan bahwa mem-PHK seorang pekerja harus melalui sepengetahuan dan persetujuan Dinas Pendidikan. Adapun yang Tergugat nyatakan adalah bahwa sebelum adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat diperlakukan sama halnya dengan guru-guru, staff, pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan dan ketentuan yang dijalankan itu juga telah diketahui dan disetujui oleh Dinas Pendidikan yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai pihak yang menaungi seluruh lembaga dan yayasan pendidikan yang ada diseluruh wilayah Negara Indonesia dan juga kami sarankan agar Penggugat membaca dengan baik, benar, teliti, cermat agar tambah pengetahuannya;----------------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam repliknya pada halaman 2 angka 6, 6.1, 6.2, 6.3, seluruhnya adalah pemutarbalikkan fakta dan kebohongan belaka dimana atas ketidakpatuhan dan ketidakdisiplinan Penggugat sendirilah selama bekerja di Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 (PKMI-2) yang memunculkan adanya surat pernyataan tertanggal 05 Oktober 2010 yang telah ditulis sendiri, dibaca dan ditandangani sendiri oleh Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan siapapun yang menjadikan bukti yang jelas bahwa Penggugat dengan sendirinya mengakui akan kesalahan-kesalahan dilakukannya sebagai pegawai Tata Usaha selama bekerja di Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 Medan (PKMI-2), tidak mempunyai hubungan baik dengan rekan sekerjanya yang oleh akibat perbuatan dari Penggugat tersebut PKMI-2 Medan sangatlah dirugikan sehingga dilakukanlah pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat oleh Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 pada tanggal 15 Desember 2011 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat akan dibuktikan di depan persidangan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi;-----------------

3

8. Bahwa atas kesalahan-kesalahan serta kerugian yang dilakukan oleh Penggugat dalam ruang lingkup Perguruan Kristen Methodist, bagaimana Tergugat mau menerima kembali Penggugat bekerja di Perguruan Kristen-2 (PKMI-2) untuk membaca saja tidak mengerti, konon lagi untuk bekerja sebagai pegawati tata usaha......??,-------

9. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah dijelaskan di atas juga telah melanggar Disiplin Gereja Methodist Indonesia tahun 2005 yang merupakan peraturan tertinggi yang berlaku bagi seluruh yayasan Gereja Methodist Indonesia termasuk didalamnya Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 yaitu pada Bagian Keempat Peraturan Kepegawaian Gereja Methodist Indonesia Pasal 30 tentang Kewajiban Pegawai. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 6 angka 5 peraturan yang sama menyatakan bahwa (kami kutip selengkapnya) “ Jika pegawai bersangkutan tidak menyadari kesalahannya dan tidak memperbaiki dirinya, maka pimpinan dapat memberhentikan”. Sehingga oleh karena perilaku Penggugat tidak berubah bahkan setelah Penggugat menandatangani surat pernyataan tertanggal 05 Oktober 2010, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 yang mengacu kepada Disiplin Gereja Methodsit Indonesia Tahun 2005;-----------------------

10. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat daam repliknya halaman 2 poin 7 adalah benar yang merupakan pengakuan resmi Penggugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (Notoire feiten) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurispendensi Tetap Mahkamah Agung No. 32 K/Sip/1971/ tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi “suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam satu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti” jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusan berbunyi “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah’ jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdata;-------------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa adapun yang menjadi putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 577/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 05 Juni 2012 adalah putusan yang sangat tepat dan adil, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga putusan tersebut telah mencerminkan keadilan dan kebenaran dan tidak adanya kejanggalan-kejanggalan seperti versi Penggugat maka apa yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya halam 3 poin t adalah pernyataan yang tidak masuk akal, menunjukkan bahw Penggugat telah melecehkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan merupakan pendapat Penggugat semata demi kepentingannya sendiri yang tidak berdasar serta bagaimana mungkin seorang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum menilai putusan Pengadilan, sebagai pegawai tata usaha saja Penggugat tidka mampu menjalankannya dengan baik, sehingga pernyataan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;---------------------------------------------------------------------

4

12. Bahwa Tergugat sebagai Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 merupakan seorang yang terpelajar, intelektual serta seorang yang takut pada Tuhan dan taat pada hukum sehingga pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah memfitnah/menista Penggugat adalah perbuatan yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat dan pernyataan Penggugat hanyalah mengada-ada dan omong kosong serta pemutarbalikkan fakta, segala hal yang diutarakan oleh Tergugat pada perkara perdata sebelumnya adalah sesuai fakta/kenyataan yang terjadi dan tidak ada unsur fitnah/nista sehingga dalam perkara Penggugatlah yang telah mencemarkan nama baik Tergugat sebagai Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2;-------

13. Bahwa fitnahan/penistaan yang dilakukan Penggugat seperti tersebut diatas adalah mencerminkan pribadi Penggugat yang tidak santun, tidak terpelajar, sehingga bagaimana mungkin Tergugat menerima kembali bekerja orang dengan kualitas seperti itu ...?? Sebaiknya Penggugat bercermin dan berubah menuju kearah yang lebih baik dan belajar disiplin, menimba ilmu lagi agar sewaktu-waktu dapat diterima disuatu instansi yang membutuhkan. Jika Penggugat tidak ada perubahan, masih tetap seperti itu niscaya tidak ada yang bersedia menerima Penggugat untuk bekerja yang akhirnya akan mengorbankan dan menelantarkan anak dan istrinya sendiri;-----------------------

14. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam repliknya pada halaman 3 poin 7.4 a merupakan persepsi Penggugat sendiri dan tidak mempunyai dasar hukum dan Penggugat tidak mempunyai kompetensi serta kewenangan untuk menjatuhkan putusan karena yang berhak menjatuhkan putusan adalah seorang hakim, bukan Penggugat sehingga pernyataan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;---------------------

15. Bahwa seluruh pernyataan yang diuraikan Penggugat dalam repliknya pada halaman 4 poin 7.4 b s/d poin e adalah pernyataan yang salah, asal asalan serta memutarbalikkan fakta yang terjadi, dimana berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Medan dengan jelas menerangkan bahwa dalam pengurusan kartu NUPTK tersebut tidak memerlukan izin maupun keterangan Tergugat, yang mana dengan kata lain bahwa Penggugat sendirilah yang mencari-cari alasan dan berniat memperlambat pengurusan kartu NUPTK namun menyalahkan Tergugat atas kelalalinnya sendiri;-----------------------------------------------

16. Bahwa selain memperlambat pengurusan kartu NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Penggugat juga telah menerima biaya pengurusan kartu NUPTK tersebut sebesar Rp. 15.000/orang dari 66 orang guru dan biaya administrasi urusan bantuan Gubernur sebesar Rp.25.000/orang dari 24 guru namun Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnyan tersebut dengan itikad baik dan sampai saat ini uang yang telah diberikan untuk pengurusan kartu NUPTK dan administrasi bantuan Gubernur tidak ada dikembalikan oleh Penggugat kepada guru-guru Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 (PKMI-2) sehingga menunjukkan bahwa kinerja Penggugat sangat buruk dan dibawah standar serta melanggar Tata Tertib Guru dan Pegawai Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2;----------------------

5

17. Bahwa dengan membaca dan mencermati secara teliti baik gugatan maupun replik Penggugat dengan jelas-jelas dan nyata menunjukkan bahwa pada dasarnya Penggugat sangatlah suka mengambil persepsi sendiri seolah-olah sebagai hakim dan sisi lain sebagai advokat, dan kata-kata yang digunakan Penggugat tidak ada santunnya seperti orang pasaran serta sangat merugikan Tergugat dan Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2, memiliki sikap yang sangat tidak terpuji, tidak terpelajar, tidak terhormat, sok tahu tapi tidak mengerti yang terindikasi mencemarkan nama baik Tergugat dan Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 di mata masyarakat;-----------------------------

18. Bahwa yang diutarakan oleh Penggugat pada halaman 5 poin i adalah merupakan perbuatan yang tidak masuk akal dan mau mendikte Tergugat guna mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, Tergugat telah memimpin Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 selama ini tidak pernah membodohi maupun menakuti-nakuti siapapun tetapi sebaliknya telah melaksanakan tugas negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------------

19. Bahwa perlu Penggugat ketahui adanya gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat pada perkara perdata register perkara No. 577/Pdt.G/2011/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan hak dari Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 244 Rv, dimana seorang Tergugat mempunyai hak untuk menggugat balik/gugat balas kepada Penggugat dalam suatu perkara yang sedang berjalan sehingga Penggugat dalam perkara aquo tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan, membatasi dan menghalangi upaya hukum yang Tergugat lakukan apalagi dengan latar belakang Penggugat yang terbatas, tidak mengerti dan tidak menjadi teladan;------------------------------------------------------------------------------------

20. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap dengan jawaban yang telah diajukan dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2012;----------------------------------------------------

21. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana disebutkan diatas adalah patut dan adil jika gugatan dan replik Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;-------------------------------------------------------------------------

Terima kasih Medan, 08 November 2012 Hormat Tergugat/Kuasanya, Kantor Hukum Burhan Sidabariba & Rekan, dto dto dto Burhan Sidabariba,SH,MH Fransiska Simbolon,SH Dian Natalia,SH

1

Putusan Sela Daud Sihombing Tanggal 14 Juni 2004

Putusan sela Putusan Sela Nomor 2/A/Abepura/02/2004 demi keadilan terhadap kasus Abepura. Majelis Hakim pengadilan Hak Asasi Manusia pada pengadilan negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : Nama : Komisaris Pusat Polisi Drs Daud Sihombing SH Lahir : 20 April 1958 Jenis Kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal : Polda Kepolisian Irian Jaya, Jayapura Papua Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Kapolres Jayapura Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Pujito SH, Deni Kailimang SH, Yuli M SH, dan kawan-kawan. Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini telah membaca dan mengatakan Ketua Pengadilan Hak Asasi Makassar No 26/../b/2004/PN Makassar tanggal 3 April Tahun 2004 tentang penunjukan pemeriksaan perkara ini setelah membaca …PN Makassar tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini setelah membaca surat…..PN Makassar tentang penetapan hari sidang …..02/6/4/02 tanggal 25 Maret pembacaan surat eksekusi tanggal 24 Mei 2004. Menimbang bahwa Penuntut Umum Ad Hoc tanggal 25 Maret 2004 No 02/HAM/Abepura tanggal 2004 terdakwa didakwa dengan dakwaan. Untuk dakwaan ini kami tidak membaca lagi karena pembacaan pada persidangan. Dalam putusan ini dalam dakwaan kesatu dimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat 2 huruf a dan b pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a pasal 37 UU No 26 Tahun 2004 Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diatur dan dalam pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b dan pasal 9 huruf e dan pasal 30 UU No 20 tahun 2000 pengadilan hak asasi manusia. Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 huruf pasal 9 huruf r dan pasal 39 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/ac4fdc/

2

Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum Ad Hoc tersebut Tim Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan gugatan tanggal 20 April 2004 juga hari ini kami anggap acara berkas dalam putusan ini Menimbang bahwa terjadi…. Perhatian hukum maupun efek terdakwa. Penuntut Umum Ad Hoc … tanggal 21 Mei 2002 ….maka Tim Penasehat Hukum. Menimbang dengan cermat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc tanggal 25 Maret tanggal 2004 atas nama terdakwa Drs Daud Sihombing SH surat keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa tanggal 24 April 2004 dan tanggapan Penuntut Umum Ad Hoc tanggal 31 Mei 2004….maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut Menimbang bahwa surat keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa dan eksepsi terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan pendapat hukum yang berlaku dalam perkara ini. Menimbang bahwa pendapat hukum dalam perkara ini adalah pasal 10 UU No 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam hal tidak dikemukakan dalam UU itu maka hukum acara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat melalui hukum acara pidana maka oleh karena itu tidak diatur di dalam UU No 27 Tahun 2000. Majelis Hakim akan memperlakukan hukum acara yaitu Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa keberatan atau Eksepsi terhadap hukum dimungkinkan sesuai dengan pasal 1 KUHAP…dalam terdakwa atau penasehat hukum merasa keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau bahkan tidak dapat diterima, maka surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah Penuntut Umum menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat akan memberikan dahulu keputusan tentang keberatan eksepsi Penasehat Hukum dari kasus saudara sendiri. Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan keberatan kesatunya halaman 2 sampai halaman 7 hanya merupakan penggabungan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan sebagai kebenaran saudara karena Majelis telah membaca dan menyimaknya dalam mengadili perkara ini. Menimbang bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 8 sampai tanggal 12 adalah merupakan kronologis kejadian perkara artinya telah menakuti materi perkara ini dan tidak dianggap sebagai eksepsi bagi saudara jadi tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang bahwa No 13 sampai No 16 Nota keberatan Eksepsi Penasehat Hukum saudara adalah yaitu bagian kedua kewenangan pada…

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/ac4fdc/

3

Menimbang bahwa perhatian Penasehat Hukum terdakwa bahwa pengalihan ….tidak berwenang memerintahkan karena merupakan kopetensi pra peradilan. Menimbang bahwa pengartian peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa yang diatur dalam Undang Undang yaitu : 1. Sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau permintaan terdakwa. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau pengertian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan 3. Permintaan yang dipenuhi oleh Pengadilan Negeri yang disaksikan oleh terdakwa tdak diajukan oleh pengadilan

Menimbang bahwa pengertian yang disebut diatas diatur dalam pasal 1 ayat 7 yang yang kemudian yang dimuat dalam pasal 77 sampai pasal 43 KUHAP tahun 1981. Menimbang bahwa dalam fakta-fakta tidak disebutkan dalam hal perkara ….dengan pengadilan ini. Sedangkan pemeriksaan mdengenai permintaan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Menimbang bahwa demikian maka pra peradilan harus diajukan sebelum permohonan perkara memasuki perkara diperiksa di pengadilan. Sedangkan perkara kejadian peristiwa Abepura pernah disidangkan oleh Pengadilan HAM Makassar maka Eksepsi keberatan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa ….. dan keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa harus dinyatakan tidak benar dan tidak terima. Menimbang bahwa surat-surat pengartian hukum terdakwa melalui ayat 2 huruf b halaman 17 sampai halaman 18 yaitu kewenangan pengadilan hukum dengan alasan akan membuktikan UU No 22 tahun 2002 yang menyatakan bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan hukum. Menimbang bahwa UU No 26 tahun 2000 yang mengatur dan memberikan perhatian dalam peristiwa perbuatan adalah pelanggaran Hak Asasi Kemanusiaan dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan berdasarkan pasal 18, 19, 20, 21 UU No 26 Tahun 2000. Hak Asasi yang berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Jaksa Agung dimana Komisi Hak Asasi Manusia di dalam penyidikannya berpendapat bahwa kejadian peristiwa Abepura sebagaimana terungkap dalam perkara ini adalah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil temuannya ke Kejaksaan Agung RI. Dan dari hasil penyidikan telah ditentukan bahwa peristiwa Abepura adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sehingga perkara tersebut dikirim untuk disidangkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia berat di Makassar dapat dilihat pasal 45 ayat 1 ayat 2 c tahun 2000. Menimbang bahwa apabila anggota polri melakukan perbuatan tidak berdasarkan hukum maka diberlakukan azas pasa 29 ayat 1 UU No 11 tahun 2000. Menimbang bahwa eksepsi Penasehat Hukum bahwa perkara ini adalah merupakan pelanggaran hukum pidana berat tidak tepat dan tidak beralasan dan berdasarkan

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/ac4fdc/

4

hukum sebab perkara ini telah dinyatakan oleh komisi hak asasi manusia yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pengadilan hak asasi manusia Makassar. Maka Eksepsi terdakwa satu tidak dapat diterima. Menimbang tentang pasal 23 yaitu karena surat dakwaan atau cacat hukum ….karena dibuat berdasarkan proses dan hasil penyidikan yang cacat hukum dan batal demi hukum karena dibuat berdasarkan proses dan hasil fraksi penyidikan yang cacat hukum. Apa satu perannya hukum terdakwa adalah tentang surat-surat keputusan jawab kamu dalam membentuk tim penyidik dalam perkara ini. Menimbang bahwa benar Jaksa telah mengeluarkan 3 keputusan dalam pembentukan tim dalam tim perkara ini : 1. Surat Keputusan No: Kep-21/a/ba/04/2001 tanggal 28 Mei tentang pembentukan

tim penyidik pelanggar hak asasi manusia di Abepura Papua Irian Jaya. Dan sebagai pelaksana adalah Jaksa Agung keputusan pengadilan selaku ketua tim mengeluarkan surat perintah No sprint-nomor 1/e/ejp/05/2001 tanggal 29 Mei tahun 2001 atas penelitian semua orang yang dilakukan oleh Komisi pelanggaran KPP HAM Jayapura Irian Jaya. Menimbang bahwa tim ini hanya bekerja berdasarkan melakukan penelitian atas semua aparat yang dilakukan oleh Komnas HAM.

2. Surat Keputusan No : Kep-252/a/06/2001 tanggal 1 Juli 2001 pembentukan tim penyidik pelanggaran Hak asasi manusia Abepura. Surat keputusan ini tidak jelas karena Bahkrin Alisis belum pernah dilantik atau sempat menjadi Jaksa untuk saudara.

3. Surat Keputusan No : Kep-43/ba/a/ca/10/2001 tanggal 25 Oktober 2001 yang merupakan surat keputusan yang menjadi dasar penyidikan perkara ini.

Menimbang bahwa melanggar hukum hanya berdasarkan surat keputusan No 21/a/ga/05/2001 dan surat keputusan No 252/a/ca/06/2001 sehingga mengatakan bahwa telah terjadi proses dalam demokrasi yang cacat hukum tapi ternyata dasar dari surat keputusan penyidik adalah surat keputusan No Kep-43/a/Ja/10/2001 tanggal 25 Oktober 2001. Menimbang…..sebagaimana yang diatur adalah tidak benar. Atau suatu data yang terjadi surat keputusan Bab I di dalam surat keputusan ini adalah surat keputusan No 483/a/ja/10/2001 tanggal 25 Oktober 2001. maka tidak benar ada catat hukum di dalam proses penyidikan di dalam penyidikan ini oleh karena itu maka keberatan Penasehat Hukum terdakwa harus dinyatakan tidak seperti itu. Menimbang tetap berada di tempat yaitu batal demi hukum sekarang penyidikan dan kumpulan fakta-fakta yang dinyatakan tanggal pada Undang-Undang. Bahwa alasan dipakai hukum dengan pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 UU No 26 tahun 2002 hanya buat keluhan agar saksi dihentikan dalam perkara ini sudah lewat satu atau dua hari sehingga menarik perhatian umum bahwa perkara ini sudah lewat waktu.

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/ac4fdc/

5

Menimbang Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam pasal .. telah ditentukan pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 UU No 26 tahun 2000 tengan Pengadilan Hak Asasi Manusia telah memperoleh bukti yang cukup langsung ke penyelidikan pada pelanggaran HAM berat atas nama terdakwa Kompuspol Drs Daud Sihombing SH tersebut masih memerlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan penyertaan beberapa bagian yang diperlukan di luar daerah hukum Pengadilan HAM Makassar dan juga terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan tim penyidik dan tanggal 31 Maret 2004 perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan HAM negeri Makassar. Menimbang bahwa Tim Penasehat Hukum menyatakan apabila dalam tempo 240 hari belum membuat bukti-bukti maka Jaksa hukum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan pasal 22 ayat 4 UUNo 26 tahun 2000 pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tempo 240 hari penyidik htelah memperoleh bukti yang cukup sehingga Kejaksaan tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas nama terdakwa dan penuntut umum cdan menurut Penuntut Umum bahwa pelimpahan berkas perkara terdakwa dilaksanakan sesuai pasal 24 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menimbang bahwa Majelis berpendapat alasan-alasan Penuntut Umum tentang perkara-perkara terdakwa … diatur dalam pasal hukum maka penyidikan ini memerlukan waktu dan juga terdakwa tidak berada di dalam tahanan sehingga tidak merugikan terdakwa. Alasan Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan karena dalam pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 UU tahun 2000 penyidik telah memperoleh bukti-bukti yang cukupmaka Majelis Hakim berpendapat dan memberikan bahwa penyidikan atas perkara tersebut belum melewati waktu dan tidak mengambil Undang Undang. Menimbang bahwa sifat diatas maka sistem penegak hukum tentang hal tersebut diatas dinyatakan tidak terbukti. Menimbang kelima yaitu dampak Penuntut Umum P1. dimana hukum terdakwa yang dinyatakan bahwa dakwaan terhadap terdakwa……orang-orang yang menjadi terdakwa berada di bawah pengendalian terdakwa dia tidak dihukum karena melakukan pelanggaran karena telah melakukan pelanggaran HAM yang berat. Menindak bahwa Penuntut Umum dalam tanggapan menyalahkan bahwa alasan kelebihan RUU tetap saudara mengalami otomatis ini pokok perkara. Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak satupun fakta hukum perlu dituduh adanya terdakwa yang mendukung melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat baru terdakwa bisa dimajukan ke persidangan dengan dakwaan bagaimana …Penuntut umum bebas untuk mengajukan siapa yang meminta ganti kerugian per penjara ….sesuai dengan hukum sidang akuntansi yang tidak adab sangkut paut dalam Undang Undang yang mengatakan . Menimbang bahwa uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Penasehat Hukum tentang tanggapan prematur tidak dapat dan tidak sampai masuk oleh karena itu eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang ternyata tidak terbukti masuk.

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/ac4fdc/

6

Menimbang bahwa keberatan dakwaan Penuntut Umum tidak tepat, tidak jelas tidak terang batal demi hukum. Menimbang bahwa menurut Penuntut Umum dalam tanggapan dakwaannya dakwaan pelaksana humas sesuai dengan dakwaan yang disusun dengan pasal 143 ayat 2 KUHAP Menimbang bahwa datang pemunculan surat dakwaan terhadap fakta pasal 143 ayat 2 dimana penyusunan surat dakwaan harsu mematuhi dua syarat yaitu 1. yaitu syarat Terong Billong 2. syarat Andrea Menimbang setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dapat terlihat dalam ketiga pasal tersebut yaitu 1. dakwaan satu 2. dakwaan kedua 3. dakwaan ketiga haruslah memenuhi syarat …. Menimbang bahwa Penuntut Umum telah merapatkan dalam hal ini telah diberi tanggal dan di tanda tangani oleh Penuntut Umum dan juga dibuat secara lengkap sehingga jarak profile lengkap dibuat sempurna. Kemudian secara materil yaitu melihat uraian secara cermat, jelas dan tepat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan, ternyata dakwaan memuat unsur-unsur atau UU yang didakwa secara lengkap dan 3 sekaligus. Kemudian didalam surat dakwaan Penuntut Umum terbentuk syarat-syarat tindak pidana yang dilakukan demikian juga waktu dan tempat kejadian yang dilakukan. Mengingat surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat materil karena gtelah disusun secara cermat, jelas dan tepat sehingga terdakwa mengutip keterangan hukum dapat mengerti atas pikirannya tersebut sehingga terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dapat mengajukan pembelaan dengan mudah. Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini surat pengisian profile dan materil dan tampak memiliki sifat-sifat KUHAP maka eksepsi Penasehat hukum dan tanggapan Penuntut Umum tidak tepat, tidak jelas, dan tidak cermat ada hambatan hukum adalah tidak terlambat. Maka Majelis Hakim berpendapat berkesimpulan bahwa keberatan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa uraian-uraian ini sebagai eksepsi keberatan sebahagian telah menyangkut nasib perkara sehingga tidak terulang di dalam keputusan selanjutnya. Keberatan atau Eksepsi dari terdakwa. Menimbang bahwa eksepsi dan keberatan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum telah dibaca dan dipelajari dengan cermat karena hampir seluruh uraian adalah… hasil tim ahli Abepura dan sebagian telah memenuhi materi perkara akan tetapi upaya susah dan panjang dan jatuh telah jauh melewati batas dalam pasal 22 ayat 1, 2, 3 maupun 4 dan sulit juga dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan kabur.

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/ac4fdc/

7

Menimbang bahwa eksepsi terdakwa …. Dilakukan oleh penyidik dan Penuntut Umum dalam penyidikan tetap pelimpahan perkara dan tidak sesuai dengan pasal 22 ayat 1, 2, 3 No 26 tahun 2000 maka eksepsi ini telah dipertimbangkan dan menggunakan surat eksepsi dari tim pelatihan hukum maka Majelis Hakim mengajukan banding terhadap perubahan tersebut menjadi pertimbangan rri dari terdakwa apakah duanya sama sehingga eksepsi terdakwa tersebut terpaksa dinyatakan pidana optimal. Menimbang bahwa melihat keberatan eksepsi terdakwa tidak cermat dan kabur ternyata juga sama dengan eksepsi yang juga Tim Penasehat Hukum terdakwa sehingga pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa diambil alih menjadi pertimbangan eksepsi terdakwa ini dan dengan demikian eksepsi keberatan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan harus dinyatakan tidak terbukti juga. Menimbang bahwa uraian terdakwa dalam beberapa eksepsi tentang kronologi perkara, peristiwa dan fakta pelatihan peristiwa haruslah diperhatikan karena tidak pernah eksepsi sudah mematuhi pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan eksepsi Penasehat Hukum dan eksepsi terdakwa telah ternyata terbukti tidak berguna. Menimbang oleh perkara Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa seluruhnya eksepsi Penasehat Hukum dan eksepsi terdakwa terbukti masuk maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengadilan HAM Ad Hoc adalah berkenan untuk memerintah dan menghentikan perkara-perkara Drs Daud Sihombing SH Menimbang bahwa dikatakan eksepsi Penasehat Hukum dan Eksepsi terdakwa tidak dapat diterima maka …..bahwa perintahan perkara terdakwa ini haruslah dinyatakan dilanjutkan. Mohon dilihat No 10 UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pasal 56 dan pasal 23 ayat 2 UU No 4 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa dan keberatan terdakwa tidak diterima.

2. Menyatakan bahwa pengadilan HAM Makassar berhak mengadili perkara terdakwa 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Ad Hoc No

02/HAM/Abepura/02/2004 atau tahun 2004 adalah non-acara maka oleh karenanya dapat diterima sebagai dasar permintaan perkara itu

4. Menyatakan bahwa permintaan perkara terdakwa Kompuspol Drs Daud Sihombing SH harus dilanjutkan.

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/ac4fdc/

8

5. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggungkan sampai keputusan akhir.

6. Ditutup dalam rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada Pengadilan HAM Makassar pada Hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2004

Oleh kami : 1. Edi Wibisono, SE, SH, MH : Sebagai Ketua Majelis Hakim 2. Jalaluddin, SH : Sebagai Anggota Majelis Hakim 3. Abu Hurairah, SH : Sebagai Anggota Majelis Hakim 4. Heri Susanto, SH, M Hum : Sebagai Anggota Majelis Hakim 5. HM Abu Supriyadi, SH, M Hum : Sebagai Anggota Majelis Hakim Keputusan ana yang diucapkan dalam persidangan berupa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004 oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota yang dibantu oleh Pusa Paheka dan Sauka Pahe, SH masing-masing sebagai Panitera pengganti dari dibantu oleh Penuntut Umum serta terdakwa dan dibantu oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/ac4fdc/

1

CARA MENULIS BERITA ACARA SIDANGDENGAN BAHASA YANG BAIK DAN BENAR

(Oleh H. Sarwohadi, S.H., M.H., Hakim PTA Mataram).

A. PendahuluanBerita Acara Sidang (BAS) adalah sebuah potret jalanya proses

pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri

sampai dibacakannya putusan/ penetapan hakim. Hakim dalam melaksanakan

pemeriksa perkara harus benar-benar menerapkan hukum acara yang berlaku

serta kelaziman beracara, dan apabila hakim melanggar rambu-rambu hukum

acara maka dengan sendirinya putusan atau penetapannya batal demi hukum.

Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan

sebuah putusan atau penetapan hakim, sebaik apapun putusan atau

penetapan hakim tanpa didukung dengan suatu berita acara sidang yang

memadahi, baik dan benar yang sesuai dengan fakta persidangan maka

hanyalah sebuah karangan mejelis hakim belaka.

Arti penulisan berita acara sidang yang baik dan benar adalah

penulisan yang mengikuti kaedah hukum acara perdata dan sesuai penulisan

Ejaan Bahasa Indonesia yang diperbaruhi (EYD). sebagaimana yang akan

diuraikan di bawah ini.

B. Uraian Pembahasan :1. Pembuatan Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang dibuat oleh Panitera/Panitera Penganti yang

mengikuti persidangan Majelis Hakim di pengadilan yang merupakan

rekaman peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan

dengan pokok perkara.

Berita acara sidang harus menyebutkan:

a. Identitas para pihak secara jelas;

b. Jenis pekerjaan yang dibuat;

2

c. Hari dan tanggal terjadinya;

d. Tempat terjadinya;

e. Jenis perkaranya;

f. Siapa pihak-pihaknya;

g. Siapa pejabat yang melaksanakan pekerjaan tersebut;

h. Siapa yang berwenang membuat berita acara sidang;

i. Ditandatangani sesuai dengan Pasal 197 R.Bg./186 H.I.R. ayat (1)

dan (3) dikemukakan bahwa Berita Acara Sidang ditandatangani

oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang mengikuti

sidang. Berdasarkan Pasal 198 R.Bg./187 H.I.R. ayat (1) dan (2) jika

Hakim Ketua Majelis berhalangan menandatangani putusan atau

berita acara sidang, maka putusan atau berita acara sidang itu dapat

ditandatangani oleh Hakim Anggota I, jika yang berhalangan

menandatangani putusan atau berita acara sidang Panitera

Pengganti, maka dicatat dengan jelas dalam putusan atau dalam

berita acara sidang;

j. Format Berita Acara Sidang mengikuti petunjuk Buku II Badilag;

k. Memuat keterangan /fakta sesuai dengan pernyataan para pihak dan

isi dari berita acara sidang bukan merupakan penilaian terhadap para

pihak;

l. Hasil dari Berta Acara Sidang tergambar tahap-tahap dalam proses

hukum acara sehingga pembuatannya tidak boleh bertentangan

dengan hukum formil.

2. Tehnik membuat Berita Acara Sidang:a. Bahasa dan penulisannya Dalam tanya jawab menggunakan kalimat langsung.

Contoh pertanyaan ::”Apakah saudara (saksi) mengenal Tergugat”?

Jawab: “ya saya kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah

dengan Penggugat”;

Menggunakan kalimat tidak langsung;

3

Contoh: “Atas pertanyaan Ketua, Tergugat menyatakan akan

menjawab secara tertulis dan mohon diberikan waktu untuk itu”;

Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kalau menggunakan

kata dari bahasa asing harus diterjemahkan, contoh Penggugat

menyatakan “Tegugat sudah tidak care (peduli) lagi kepada saya,

jadi terjemahannya diletakkan dalam kurung;

Menggunakan bahasa hukum, hindari bahasa gaul atau kosa kata

yang mengandung banyak arti;

Bila terjadi kesalahan dalam penulisan tidak boleh dihapus atau

menggunakan correction fluid seperti tip ex atau sejenisnya, harus

menggunakan metode renvoi SC= sah coret (untuk kata yang tidak

dipakai), atau SCG= sah coret ganti (untuk kata yang diganti),

kemudian kata penggantinya ditulis di atasnya, atau ST=sah tambah

(apabila ada penambahan kata) dan kata yang ditambahkan ditulis di

atasnya. Kata yang dicoret atau diganti diberi garis dua (=====), bila

kalimatnya panjang memakai Z (cros) kemudian dipinggir sebelah kiri

ditulis SC, ST atau SCG dan diparaf oleh Panitera Pengganti dan

Ketua Majelis;

Berita acara sidang pertama sampai dengan berita acara sidang

terakhir diberi nomor halaman secara bersambung termasuk bukti

surat juga diberi halaman;

Apabila jawaban, replik, dan duplik tertulis, maka jawaban, replik dan

duplik tersebut menyatu dalam berita acara sidang, bagian

pembukaan dan penutupan dari jawaban, replik dan duplik tersebut

diberi Z Cros serta di sisi kirinya ditulis SC Z dan diparaf.

b. Format Berita Acara Sidang : Memakai kertas A4 70 gram;

Margin atas dan bawah 3 cm;

Margin kiri 4 cm;

Margin kanan 2 cm;

4

Jarak antara baris pertama dan berikutnya 1 ½ spasi;

Font memakai arial 12 ;

Kepala BAS memakai huruf kapital dan tanpa garis bawah;

Setelah kata nomor tidak memakai titik dua (:), penulisan nomor

dengan 4 digit;

Di bawah nomor BAS untuk sidang pertama ditulis “Sidang Pertama”

untuk sidang berikutnya ditulis “Lanjutan”

Format pengetikan BAS berbentuk iris balok/iris talas;

Penulisan identitas para pihak meliputi nama, umur/tanggal lahir,

agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal, dan penulisan

nama dimulai dengan huruf kapital;

Penulisan identitas para pihak setelah baris pertama dan masuk pada

baris kedua dimulai dari ketukan ke 15 (3 tut tab);

Bila para pihak menggunakan kuasa hukum, identitas kuasa

diletakkan setelah identitas para pihak;

Kata melawan ditulis “center tex” dengan menggunakan huuf kecil;

Kalimat yang digunakan untuk menjelaskan susunan majelis ditulis

dengan “Susunan majelis yang bersidang”

Susunan majelis pada BAS pertama dan BAS lanjutan yang ada

penggantian majelis, susunan majelis ditulis secara lengkap (nama

dan gelar) dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan BAS

lanjutan tanpa pergantian majelis ditulis dengan kalimat “Susunan

majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu”;

Alinia pada setiap kalimat harus masuk 5 karakter;

Tanya jawab antara majelis dengan para pihak dan para saksi dalam

BAS menggunakan kalimat langsung;

Nomor halaman BAS harus dibuat secara bersambung dari sidang

pertama sampai sidang yang terakhir dan diletakkan disebelah kanan

bawah;

5

Jawaban termasuk (rekonvensi bila ada), replik, duplik, rereplik,

reduplik, alat bukti dan seluruh dokumen terkait serta kesimpulan,

menjadi kesatuan BAS dan diberi nomor urut halaman;

BAS harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari

sebelum sidang berikutnya;

Memakai format balok atau iris talas, tetapi dalam buku II edisi revisi

dianjurkan apabila pertanyaan atau jawaban lebih dari lima baris,

memakai fomat iris talas, karena akan menghemat kertas.

Contoh :

c. Tehnik memilah, memilih dan menyusun Berita Acara Sidang:Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Panitera Pengganti bertugas

mencatat semua yang terjadi di persidangan. Sudah barang tentu tidak

semua yang terjadi di persidangan dicatat oleh Panitera Pengganti

diperlukan kemampuan untuk memilah memilih peristiwa yang terjadi di

persidangan yang berhubungan dengan pokok perkara, oleh karena itu

sebelum persidangan Panitera Pengganti harus memastikan hal-hal

sebagai berikut :

Pokok perkara yang disidangkan;

Tahapan persidangan, apakah tahap perdamaian, jawab menjawab,

pembuktian atau tahap kesimpulan;

6

Memahami peraturan perundang-undangan, yang mengatur dalam

tahapan yang sedang diperiksa, seperti dalam persidangan

pemeriksaan saksi yang penting untuk dipahami adalah: hubungan

saksi dengan para pihak, apakah saksi mengetahui atau tidak, jika

saksi mengetahui, apakah pengetahuan saksi tersebut diterima dari

orang lain atau saksi mendengar, melihat sendiri kejadiannya, jadi

yang dicatat oleh Panitera Pengganti hal-hal yang berkenaan di atas;

Harus bisa menulis cepat dengan singkatan (bila tidak menguasai

steno);

Konsentrasi penuh pada pertanyaan majelis dan jawaban para pihak

dan keterangan saksi;

d. Isi Berita Acara Sidang:Berita acara sidang harus minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1) Judul dan nomor perkara:

Judul dan nomor perkara dibuat tanpa garis bawah dan setelah kata

nomor tidak ada titik dua, dan di bawah nomor perkara ditulis sidang

pertama dan untuk berita acara sidang berikutnya ditulis sidang

lanjutan.

Contoh :

1. BERITA ACARA SIDANGNomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Sidang pertama

2. BERITA ACARA SIDANGNomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Sidang Lanjutan

2) Pengadilan yang memeriksa, tempat, hari, tanggal dan bulan serta

tahun persidangan dilaksanakan;

7

3) Nama, bin/binti, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dan

kedudukan para pihak yang berperkara;

4) Kedudukan para pihak, apabila memakai jasa Advokat, maka

penyebutan prinsipal lebih dahulu baru nama Advokat.

Contoh :

FulanbinFulano,umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1.,

bertempat tinggal di Dusun Jaten, Rt.005, RW 007, Desa/Kelurahan

Ngaran, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Kota Mataram, Propinsi

NTB. dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada

Muhammad Muslimin, S.H., sebagai Advokat yang berkantor di Jln

Majapahit No.60 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5

Januari 2016 sebagai Pemohon/Penggugat.

5) Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan

perkara tersebut ditulis lengkap (untuk sidang pertama). Untuk sidang

berikutnya cukup ditulis:”Susunan Majelis Hakim sama dengan

persidangan yang lalu”. Apabila terjadi pergantian majelis, maka

majelis yang baru ditulis lengkap;

6) Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;

7) Keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, kalau

hadir apakah dia hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya;

8) Usaha mendamaikan para pihak oleh Majelis Hakim;

9) Pada sidang pertama para pihak hadir semua, harus dicatat bahwa

Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses

mediasi serta nama mediator yang dipilih para pihak atau ditunjuk

oleh Majelis Hakim;

10) Pernyataan sidang tertutup untuk umum (bagi perkara perceraian);

11) Pembacaan surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik tersebut oleh

majelis bukan oleh para pihak;

12) Dalam hal pemeriksaan bukti surat, maka bukti tersebut diberi kode

P1 dan seterusnya untuk Penggugat atau T.1 dan seterusnya untuk

8

Tergugat, jika bukti surat berupa fotokopi harus dicatat bahwa apakah

para pihak memperlihatkan aslinya atau tidak, jika diperlihatkan

aslinya, maka dicatat pada fotokopi tersebut bahwa fotokopi ini

setelah dicocokan, ternyata sesuai dengan asliya, tanggal

pemeriksaan dan diparaf oleh Ketua Majelis Hakim;

Contoh :

Fotokopi ini setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya;

Mataram, 5 Mei 2016, Ketua Majelis, ( paraf ).

Untuk memudahkan dibuat dalam bentuk stempel yang disiapkan

pada setiap meja sidang;

13) Dalam hal pemeriksaan saksi yang harus dicatat adalah :

- Nama, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, pendidikan dan tempat

tinggal saksi;

- Hubungan saksi dengan pihak yang berperkara;

- Apakah saksi disumpah atau tidak dan jika disumpah menurut

agama apa, lafadz sumpah ditulis lengkap;

- Pertanyaan majelis dan jawaban saksi;

14) Pernyataan sidang terbuka untuk umum (bila diawali sidang dinyatakan

tertutup untuk umum);

15) Pengumuman penundaan sidang dan dicatat hari, tanggal, bulan dan

tahun sidang berikutnya, Untuk pihak yang hadir diberitahukan agar

hadir pada hari tanggal tersebut dan bagi yang tidak hadir diperintahkan

kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil yang bersangkutan serta

menyebutkan pula alasan penundaan tersebut;

Contoh :

“Sidang ditunda sampai dengan Hari……….tanggal……..untukmemberi kesempatan Tergugat mengajukan bukti-bukti”;

16) Penandatanganan berita acara sidang:

Berita acara sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera

Pengganti (Pasal 198 R.Bg./187 H.I.R.) Jika Ketua Majelis berhalangan

9

tetap, berita acara ditandatangani oleh Hakim Anggota yang lebih

senior, namun jika Panitera Pengganti yang berhalangan, dicatat dalam

berita acara sidang dan disebutkan dalam putusan;

Istilah Panitera/Panitera Pengganti dipakai dalam Berita Acara Sidang,

namun demikian ada juga yang berpendapat dengan menyebut

“Panitera Pengganti”.

Panitera berkewajiban untuk mendampingi Hakim dalam sidang, namun

hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Panitera sendiri, oleh karena itu

diganti oleh “Panitera Pengganti”. Wakil Panitera dan Panitera Muda pun

pada hakekatnya adalah seorang Panitera Pengganti, jabatan sebagai

Wakil Panitera dan Panitera Muda tidak menghapuskan kedudukan

fungsionalnya selaku Panitera Pengganti. Oleh karena itu dalam Berita

Acara Sidang tetap ditulis “Panitera Pengganti” bukan Wakil Panitera

atau Panitera Muda;

e. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase, simbol mata uang1) Angka

Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1,

2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 0.

Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad

yakni satu,dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan,

nol. Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal

kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri.

Misalnya, “dua orang sedang berjalan”. Penulisan angka yang

besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab)

(10, 11, 12, 13 dst) kecuali berada di awal kalimat.

Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah)

di awal kalimat harus ditambahkan awalan sejumlah.

10

Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad

dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh

disingkat 4 m.

Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad

dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

2) TanggalPenulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama

bulan dan tahun misalnya tanggal 20 Januari 2016.

3) PersentasePenulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10

(sepuluh) persen, kecuali dalam tabel.

4) WaktuPenulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya, 08.00 WIB, 23.00

WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT.

5) Simbol Mata UangPenggunaan simbol mata uang berada di depan angka numeral

(arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan

tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian,

penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal

dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya,

Rp50.000,00,US$9,000,000.25. Selain itu harus diikuti huruf diberi

kurung, misalnya (lima puluh ribu rupiah), (sembilan juta dolar dua

puluh lima sen).

6) Penulisan Peraturan Perundang-UndanganPenulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap

sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis

peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang.

Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

7) Penulisan Istilah Asing/Latin

11

Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil

kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan isitilah

asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut

diambil dari bahasa asing, kecuali untuk istilah-istilah asing yang

sudah secara resmi diambil menjadi bahasa Indonesia. Misalnya,

dwang som, adviesblad, uitvoerbaar bij voorraad.8) Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan.

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada

setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada

judul atau awal kalimat. Misalnya, gugatan, jawaban, replik, duplik,

eksepsi, memori banding, memori kasasi dan lain-lain.

9) Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah UmumSingkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali

koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Lilik Mulyadi,

S.H., M.H.

10) Singkatan nama resmiLembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta

nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan

huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat

SHM.

11) Singkatan umumyang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi,

singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik

setelah masing-masing huruf. Misalnya : sebagai berikut disingkat

sbb. atau antara lain a.l., dan kawan kawan dkk.

12) Akronim nama diriYang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya

dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut,baik

di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Haji Muhammad Satiman

ditulis H.M. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman,

12

Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.

Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan

huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal

kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.

13) Akronim yang bukan nama diriYang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku

kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya,

bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

14) Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek HukumPenulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali

dengan huruf besar. Sebagai berikut:

Penggugat;

Tergugat;

Pemohon;

Termohon;

Pemohon Keberatan;

Termohon Keberatan;

Turut Tergugat;

Penggugat Rekonvensi;

Saksi;

Saksi Ahli;

Pembanding;

Terbanding;

Turut Terbanding;

Pemohon Kasasi;

Termohon Kasasi;

Turut Termohon Kasasi;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Termohon Peninjauan Kembali;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

13

Penulisan nama para pihak di awal (identitas) dan di amar

putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital, misalnya ANDI

ODANG, AHMAD NASIR, diakhiri tanpa tanda titik kecuali gelar

untuk perseorangan Misalnya, Raden Mas Budi ditulis RM. Budi.

15) Penggunaan Huruf KapitalPenggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen

putusan. Apabila di awal terdapat penggunaan kapital pada satu kata

tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu

menggunakan huruf kapital. Kecuali diatur lain.

Misalnya:

Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali

huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan.

Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna

yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga

ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul

karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya:Perserikatan

Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang

Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan

Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

Isitilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus

menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah

tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara

disidangkan di Pengadilan tersebut. jika, tidak menunjuk satu

subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan

huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah

14

memeriksa perkara”.

Istilah yang Berkaitan Dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus

menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah

tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Hakim Ketua ,

Majelis Hakim, Hakim Anggota, Hakim Pengawas, Hakim Ad-hoc,

dll. jika tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum

maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim

dari pengadilan ini”.

Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus

menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah

tersebut menunjuk suatu subjek tertentu Misalnya, para Penasihat

Hukum yang mendampingi (untuk perkara waris) dan para Kuasa

Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)”. Namun, tidak

menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis

diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum

adalah...”.

Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan

awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak,

perangkat keras atau program.

Misalnya: Microsoft Office.

Pengunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain

harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin

menggunakan bahasa Indonesia yang resmi menggantikan kata

tersebut.

Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan

15

pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang

tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-

kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan

garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet

pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan

pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring,

antara lain:

- Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku Negarakertagama- Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau

diadopsi sebagai bahasa Indonesia secara resmi, contoh:

uitvoerbaar bij voorraad.-Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: hartagono-gini, boedel waris, nyalindung kagelung, manggihkaya, tanah pertapakan, pipil.

Tanda Baca- Penggunaan titik dua, harus selalu rapat dengan kata

sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda

baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda

hubung, tanda tanya, tanda seru dan lainnya.

- Penggunaan tanda kutip ganda, digunakan untuk kutipan

langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa

kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik

dua. Misalnya:

Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”

- Penggunaan tanda kutip single, digunakan untuk kutipan

dalam kutipan. Misalnya:

“saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”

16

- Apabila ada titik setelah tanda kutip ganda, maka titik

diletakkan sebelum tanda kutip.

Misalnya:

“kaki saya sakit.”

Kutipan dan Salinan Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus

ditulis dengan secara lengkap sesuai dengan yang tertera

pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang

dikutip. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan

perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal,

ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang

dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilanKutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan atau

surat jawaban, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya

kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan,

baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca,

penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan

dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan l

manual ini.

Demikian tulisan ini, dibuat dengan mengacu pada Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama MARI dan Bahan Ajar Diklat

Panitera Pengganti Pusdiklat MARI Tahun 2013 serta contoh-contoh Berita Acara

Sidang dari Badilag MARI semoga bermanfaat utamanya bagi para Panitera

Pengganti di Peradilan Agama.

Mataram, Januari 2016

1

TEKNIK PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG (BAS)1

Oleh : Drs. SUBUKI, M.H.

A. PENDAHULUAN.

Berita Acara Sidang atau juga disebut dengan “proses verbal” merupakan akta

autentik yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam

persidangan. Berita acara tersebut dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam

membuat putsuan perkara yang diadilinya.

Otentikasi sebuah berita acara terletak pada cara dan bentuk pembuatannya. BAS

dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang untuk itu dan kemudian ditandatangani

oleh Panitera/Panitera Pengganti yang bersangkutan dan Ketua Majelis.

Berita acara sebagai akta otentik, memuat segala kejadian dalam persidangan

yang berhubungan dengan perkara yang diproses, di dalam berita acara itu tercata

semua keterangan Penggugat dan Tergugat dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan bukti, oleh karen aitu berita acara merupakan sumber data

dan fakta dalam membuat putusan.

Berita acara sidang itu mempunyai fungsi sebagai akta otentik, dasar hakim dalam

menyusun putusan dan sebagai dokumentasi dan informasi keilmuan.

Dalam pembuatan berita acara diperlukan kejujuran Panitera/Panitera Pengganti

dan Hakim yang membuat berita acara tersebut. Dengan kata lain dibuat secara

obyektif, apa adanya, tidak menambah atau mengurangi segala kejadian yang

terjadi, dan keterangan yang diperlukan dalam persdiangan yang berhubungan

denga n perkara yang diperiksa.

B. DASAR HUKUM BERITA ACARA SIDANG (BAS)

Berita acara dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan dikemukakan berikut ini:

1. Pasal 197 ayat (1) dan (3), Pasal 198 ayat (2) RBg;

2. Pasal 185 dan 186 HIR;

3. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

1 Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

2

C. PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG (BAS)

Panitera/Panitera Pengganti yang bersidang harus membuat Berita Acara

Sidang (BAS) sebagaimana Standar pedoman format Berita acara Sidang

yang telah diterbitkan oleh Badilag Mahkamah Agung RI yang isinya sebagai

berikut:

1. Judul dan nomor Berita Acara Sidang (BAS)

2. Pengadilan yang memeriksa perkara;

3. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pada persidangan;

4. Identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara secara jelas;

5. Susunan Majelis Hakim dan Panitera yang ikut sidang;

6. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;

7. Keterangan kehadiran dan ketidak hadiran para pihak yang berperkara

dalam persidangan yang ditentukan;

8. Upaya mendamaikan dan proses mediasi;

9. Pernyataan sidang tertutup untuk umum (khusus perceraian);

10. Pembacaan surat gugatan;

11. Pemeriksaan para pihak (untuk memperjelas);

12. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang

terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum;

13. Pernyataan alasan penundaan sidang;

14. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan

penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relas dan atau

dipanggil lagi melalui relas;

15. Penyataan sidang diskors untuk musyawarah Mejelis Hakim;

16. Pernyataan sidang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;

17. Pernyataan sidang ditutup;

18. Penandatanganan BAS oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera

Pengganti;

D. BAHASA DAN FORMAT BERITA ACARA SIDANG

1. Bahasa yang dipakai dalam Berita Acara Sidang

Bahasa yang dipakai dalam Berita Acara Sidang adalah bahasa hukum dan

bahasa Indonesia yang baik dan benar dan Majelis Hakim dalam Tanya jawab

3

antara Majelis Hakim dengan para pihak/saksi dalam BAS menggunakan

kalimat langgsung, sebaimana contoh : petanyaan Ketua Majelis Hakim kepada

Saksi “Apakah Saksi mengenal Tergugat ? Saksi menjawab saya mengenal

Tergugat , sejak dia menikah dengan penggugat”

Berita Acara Sidang dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang

baku, kalau menggunakan kata dari bahasa asing atau bahasa daerah harus

diterjemahkan , contoh penggugat mengatakan “Tergugat sudah tidak care

(peduli) lagi kepada Penggugat”

Jika terdapat kesalahan penulisan dalam Berita Acara Sidang tidak boleh

dihapus dengan tip ex atau sejenisnya, tetapi harus menggunakan metoda

revoi diantaranya SCG = sah coret ganti (untuk kata yang diganti, kemudian

kata yang penggantinya ditulis di atasnya , SC = sah coret, ST = sah tambah

(apa bila penambahan kata) dan kata yang ditambahkan ditulis di atasnya, kata

yang dicoret atau diganti yaitu dicoret dengan satu garis, kata yang dicoret

tetap terbaca dan paraf diletakan sejajar dengan yang direnvoi sebelah kiri;

Apabila, jawaban, replik, duplik , bukti tertulis dan dekumen sejenisnya, maka

hal tersebut menyatu dalam Berita Acara Sidang (BAS) bagian pembukaan dan

penutupan dari jawaban, replik dan lainnya tersebut diberi Z Cros serta disisi

sebelah kirinya ditulis SC Z dan diparaf

2. Format Berita Acara Sidang (BAS);

Ukuran Kertas dan margin dalam pembuatan Berita Acara sidang sebagai

berikut :

Kertas yang digunakan : A4 – 70 gram;

Batas/margin : Kiri 4 Cm, Atas 3 Cm, Kanan 2 Cm dan bawah

3 Cm;

Jenis Huruf : Arial;

Ukuran Huruf : 12 (dua belas);

Spasi : 1 ½ (satu setengah).

3. Format Pengetikan Berita Acara Sidang (BAS);

Format Pengetikan Berita Acara Sidang (BAS) standas format yang digunakan

sebagaimana dalam Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Buku II

4

Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama revisi Tahun

2013 terdiri dari 2 (dua) format sebagai berikut:

Contoh Format Balok:

Contoh Format Iris Talas:

E. TEKNIK MEMILAH, MEMILIH DAN MENYUSUN BAS

Panitera/Panitera Pengganti bertugas mencatat semua yang terjadi di

persidangan, namun tidak semua yang terjadi di persidangan dicatat oleh

Panitera/Panitera Pengganti, yang dicatat hanyalah yang diperlukan saja. Artinya

yang berhubungan dengan perkara yang diproses. Kemampuan Panitera/Panitera

Pengganti untuk memilih dan memilah peristiwa yang terjadi di persidangan yang

berhubungan dengan pokok perkara, oleh karena itu sebelum persidangan

Panitera/Panitear Pengganti harus memastikan hal-hal sebagai berikut:

Pokok perkara yang sedang disidangkan;

Tahapan persidangan, apakah tahap perdamaian, jawab menjawab, duplik,

replik, pembuktian, tahap kesimpulan, untuk mempertimbangkan atau

pembacaan putusan;

Memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam tahapan

yang sedang diperiksa, seperti: dalam persidangan pemeriksaan saksi yang

penting untuk dipahami adalah:

a. Hubungan saksi dengan para pihak;

PERTANYAAN JAWABAN

PERTANYAAN JAWABAN

PERTANYAAN JAWABAN

PERTANYAAN JAWABAN

5

b. Pengetahuan saksi tentang peristiwa:

1). Apa yang terjadi?;

2). Siapa pelakunya?;

3). Di mana kejadian itu?;

4). Bila peristiwa itu terjadi?;

5). Bagaimana kejadiannya?;

6). Kenapa saksi sampai mengetahui masalah itu?;

Secara sederhana proses tersebut harus memuat 4 (empat) W, 1 (satu)

H. Atau dengan istilah lain mencakup: siapa, apa, bila, di mana dan

bagaimana (SIABIDIBA).

c. Jika saksi mengetahui, apakah pengetahuan saksi tersebut diterima dari

orang lain atau saksi mendengar, melihat sendiri kejadiannya, maka

seharusnya pertanyaannya, “Kenapa Saksi sampai mengetahui masalah

itu”. Pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat oleh Panitera/Panitera

Pengganti hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal di atas;

F. KONTRUKSI BERITA ACARA SIDANG;

Tugas Pantera/Penitera Pengganti dalam pembuatan Berita acara sidang dengan

mengetahui dan memahami Standar pedoman format Berita acara Sidang yang

telah diterbitkan oleh Badilag Mahkamah Agung RI serta isinya yang telah

diuraikan di atas, sehingga untuk mengaplikasikannya minimal harus memuat hal-

hal sebagai berikut:

1. Judul dan Nomor Perkara

Judul dan nomor perkara yang dibuat tanpa garis bawah dan setelah kata

nomor tidak ada titik dua. Di bawah nomor perkara ditulis sidang pertama dan

untuk BAS sidang berikutnya ditulis sidang lanjutan, contoh:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Sidang pertama

6

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Sidang lanjutan

2. Penulisan Identitas: Meliputi nama ( nama para pihak memakai huruf capital

awalnya saja), umur/tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat

kediaman. Pada baris kedua dimulai dari ketukan ke 15 (3 Tut tab), dalam hal

para pihak menggunakan kuasa hukum, identitas kuasa diletakan setelah

identitas para pihak;

3. Kata melawan ditulis (secter text) dengan menggunakan hurup kecil;

4. Susunan Majelis yang bersidang, dalam BAS pertama dan BAS lanjutan yang

ada pergantian majelis, susunan majelis ditulis secara lengkap nama dan

gelar dengan dengan menggunakan hurup capital awalnya saja. Sedangkan

BAS lanjutan yang bukan pergantian majelis ditulis dengan kalimat “Susunan

majelis sama dengan susunan majelis sidang yang lalu”

5. Usaha mendamaikan para pihak oleh majelis hakim;

6. Pada sidang pertama, bila para pihak hadir semua, harus dicatat bahwa

majelis hakim memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi,

dicatat pula nama mediator yang dipilih atau ditunjuk oleh majelis hakim;

7. Pembacaan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik. Pembacaan tersebut

oleh majelis bukan oleh para pihak;

8. Jika ada jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi maka

agenda berikutnya replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi

selanjutnya duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi dan terakhir

atas replik dalam rekonvensi duplik dalam rekonvensi;

9. Apabila jawaban tertulis, maka dentitas dan penandatanganan direnvoi (Z

Cros) dan merupakan bagian dari BAS, sehingga harus diberi halaman seperti

halnya jawaban lisan dalam replik dan duplik;

10. Dalam hal pemeriksaan bukti surat Panitera/Panitera Pengganti mencatat

adanya nazegelen (pameteraian), legalisasi oleh Panitera, kemudian bukti

tersebut diberi kode P.1 dst untuk Penggugat atau T.1 dst untuk tergugat, jika

bukti surat berupa fotocopy harus dicatat bahwa apakah para pihak

memperlihatkan aslinya atau tidak, jika diperlihatkan aslinya, maka dicatat

pada fotocopy tersebut bahwa fotocopy ini setelah dicocokkan, ternyata

7

sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh ketua majelis, sehingga dalam bukti

surat ada ;

Kode bukti (P.1 dst atau T.1 dst);

Fotocopy ini setelah dicocokkanTernyata sesuai dengan aslinya;

Paraf ketua Majelis ;

Nazagelen (pemateraian);

Legalisasi bukti surat oleh Panitera.

(Untuk tertib dan kerapihan kalimat “Fotocopy ini setelah icocokkanTernyata

sesuai dengan aslinya” dan “Paraf ketua Majelis” ditulis di sebelah kanan

atas bukti surat).

11. Dalam hal pemeriksaan saksi yang harus dicatat oleh Panitera/Panitera

Pengganti adalah;

a. Nama, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal

saksi;

b. Hubungan saksi dengan pihak yang berperkara;

c. Apakah saksi disumpah atau tidak dan jika disumpah menurut agama

apa;

d. Pertanyaan majelis dan jawaban saksi;

12. Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari

sidang pertama sampai sidang terakhir, nomor halaman tesebut diletakan

pada bagian kanan bawah ;

13. Jawaban (termasuk rekonvensi), replik, duplik, alat bukti dan seluruh dokumen

terkait serta kesimpulan, menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut

halaman;

14. Panitera/Panitera Pengganti mencatat alasan penundaan sidang da

pengumuman penundaan sidang dan dicatat hari, tanggal, bulan dan tahun

sidang berikutnya; untuk pihak yang hadir diberitahukan agar hadir pada hari

tanggal tersebut dan bagi yang tidak hadir diperintahkan kepada Juru Sita

Pengganti untuk memanggil yang bersangkutan;

15. Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat

sehari sebelum sidang berikutnya;

8

G. PENUTUP

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berita acara

persidangan memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu

perkara, khususnya dalam membuat putusan, oleh karena itu sebuah berita acara

sidang harus dibuat dengan cermat, sistematis dan rapi.

9

Daftar Bacaan;

Abdul Manan, Prof., Dr., S.H., S.IP., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di

Lingkungan Peradilan Agama, Tahun 2008;

Ahmad Mujahidin, DR., MH, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan

Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Tahun 2008

Direktorat Jendral Badan Peradilaan Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan

Perundang-undangan Tentang Peradilan Agama , Tahun 2010;

------------------ , Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

BUKU II edisi revisi, Tahun 2013;

------------------, Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah, Tahun 2014;

2017FakultasSyariahUNIDA Gontor

[PEDOMAN SEMENTARAPERADILAN SEMU]

Perkara Pidana

1

TAHAPAN PERKARA PIDANA

TAHAPAN PERKARA PIDANA:1. Penyelidikan: Penyelidikan adalah serangkian tindakan penyelidik untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari danmengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatanpidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dimulainya PenyidikanDalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang

diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepadaPenuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP)

Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

- Laporan polisi- Resume BAP saksi- Resume BAP Tersangka- Berita acara penangkapan- Berita acara penahanan- Berita acara penggeledahan- Berita acara penyitaan.Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan :

- Penyelidikan : serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukansuatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapattidaknya dilakukan penyidikan.

- Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barangyang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.

- Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dankeidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsurperbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang buktidalam perbuatan pidana itu menjadi jelas

- Penindakan : setiap yindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barangyang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapatberupa :

a. Pemanggilanb. Penangkapanc. Penahanand. Penggeledahane. Penyitaan

- Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasandan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukanseseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas PerkaraMerupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :1. Pembuatan Resume2. Penyusunan isi Berkas perkara

2

3. Pemberkasan.Tahapan Penyerahan Berkas Perkara :

Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidikmenyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

3. PenuntutanPasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan kejaksaan tentangdimulainya penyidikan dengan SPDP - SPDP dikelola oleh : Kasi Pidum/Pidsus.Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :- Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP- Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik- Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti- Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih- Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian- Apakah tersangka dapat ditahan- Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah- Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup- Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana

yang disangkakan oleh penyidik- Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja

calon tersangkanya.Kejaksaan :1. Menerbitkan SP-3 (surat penetapan pemberhentian perkara), karena tidak

cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :a. tidak terdapat cukup buktib. perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan pidanac. perkara ditutup demi hukum

2. Menggabungkan perkara : beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) suratdakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan olehorang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.

3. Pemecahan perkara (Splitsing), apabila dalam satu berkas perkara terdapatbeberapa orang terdakwa.

4. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri – menuntut - mengikuti acarapemeriksaan :a. Biasab. Singkatc. Cepat

4. Praperadilanpraperadilan yaitu wewenang pengadilan untuk negeri untuk memeriksa danmemutus tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukankepengadilan.

3

5. Pemeriksaan perkara di persidanganSikap Pengadilan terhadap Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan :1. Tidak Berwenang Mengadili :

Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan :a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilib. Alasan yang menjadi dasarc. Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili

Penuntut Umum bisa melakukan Perlawanan (Verzet) ke Pengadilan Tinggidalam waktu 7 (tujuh) hari, sejak penerimaan surat penetapan dari PengadilanNegeri - Selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sudah harusmenjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan yang memuat

a. Membenarkan Pelawan : PN diperintahkan menyidangkan perkara pidanayang bersangkutan

b. Membenarkan Penetapan Pengadilan Negeri.2. Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili : Ketua pengadilan Negeri menunjukmajelis hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan, dst. >pemeriksaan perkara di persidangan

6. Pelaksanaan pidana

LEMBAGA TERKAIT PROSES PERKARA PIDANA:

1. Kepolisian – kpk dll (penyelidikan – penyidikan) - pelaksanaan2. Kejaksaan – kpk (penuntutan) - pelaksanaan3. Pengadilan (persidangan – pemeriksaan perkara - putusan)

4

ALUR PERKARA PIDANA

1. Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (delict) atauperbuatan pidana atau peristiwa pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran.

2. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik (POLRI) melalui:a. Laporan masyarakatb. Pengaduan dari pihak yang berkepentinganc. Diketahui oleh aparat sendiri dari informasid. Diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (heterdaad)

3. Penyelidik menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (feit) merupakanperistiwa atau perbuatan pidana atau bukan.

4. Jika dalam penyelidikan diketahui atau terdapat dugaan bahwa peristiwa atauperbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka dapat dilanjutkan pada prosesselanjutnya yaitu penyidikan.

5. Penyidikan dilakukan untuk mengusut, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti agarteranmg tindak pidananya dan untuk menemukan tersangkanya.

6. Polri pada dasarnya merupakan penyidik tunggal, namun dalam kasus-kasus tertentu(tindak pidana bidang perbankan, bea cukai, keimigrasian, dll) dapat dilibatkanpenyidik Pegawai Negeri Sipil, selain itu kewenangan penyidikan ada pada jaksaapabila menyangkut kasus tindak pidana ekonomi, korupsi atau subversi.

7. Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) yangdititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti factual” atau buktikonkret.

8. Proses penyidikan sering diikuti dengan tindakan penangkapan dan penggeledahan,bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka danpenyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindakpidana yang terjadi.

9. Pemeriksaan terhadap saksi pada tingkat penyidikan tidak perlu disumpah, kecualijika saksi dengan tegas menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan disidangpengadilan maka saksi harus disumpah agar keterangannya mempunyai kekuatanyang sama jika diajukan dipengadilan.

10. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya.

11. Apabila dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana,maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3 (suratperintah penghentian penyidikan) namun apabila bukti telah cukup maka penyidikdapat segera melimpahkan berkas perkara kekejaksaan untuk proses penuntutan.

12. Jika BAP telah diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dinyatakan telah sempurna(P21), maka JPU segera melakukan proses Penuntutan, namun apabila BAPdinyatakan oleh JPU kurang sempurna akan dikembalikan kepada penyidik dengandisertai catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan penyidik (P18-P19).

13. Hasil konkret dari proses penuntutan adalah surat dakwaan yang didalamnyamemuat:

a. Unsur-unsur perbuatan terdakwab. Waktu terjadinya tindak pidana (locus)c. Tempat terjadinya tindak pidana (tempus delicti)d. Cara-cara melakukan tindak pidana

5

e. Proses penuntutan merupakan transformasi oleh JPU dari peristiwa dan factualyang disampaikan penyidik menjadi peristiwa dan bukti yuridis

f. Dalam proses penuntutan, penuntut umum menetapkan bahan-bahan bukti daripenyidik untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalampersidangan

g. Terdapat tindak pidana penyertaan (deelneming) atau concursus (samenloop)penuntut umum dapat menentukan apakah perkara tersebut pemeriksaannyadigabung menjadi satu atau akan dipecah menjadi beberapa perkara

h. Penuntutan umum juga menentukan apakah perkara tersebut akan diajukankepengadilan dengan acara singkat (sumir) atau dengan acara biasa, hal inibiasanya tergantung dari kualitas perkaranya.

i. Pengadilan dengan acara singkat yaitu pada hari yang ditentukan olehpengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti kesidangpengadilan

j. Pengadilan dengan acara biasa, yaitu penuntut umum melimpahkan perkara kepengadilan disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yangisinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili

k. Apabila berkas perkara, terdakwa, dan bukti-bukti telah diajukan kepengadilanberarti proses pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap peradilan. Tahap inimerupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa karena dalam tahap inisemua argumentasi para pihak (penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum)diadu secara terbuka dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada.

6

Daftar Kode Istilah Dalam Dokumen Perkara Pidana

Kode-kode Dalam Dokumen Perkara Pidana didasarkan atas Keputusan Jaksa Agung RINo. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan JaksaAgung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kodetersebut adalah “ kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan danpenyelesaian perkara tindak pidana.”kode-kode Formulir Perkara antara lain:

P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)P-2 Surat Perintah PenyelidikanP-3 Rencana PenyelidikanP-4 Permintaan KeteranganP-5 Laporan Hasil PenyelidikanP-6 Laporan Terjadinya Tindak PidanaP-7 Matrik Perkara Tindak PidanaP-8 Surat Perintah PenyidikanP-8a Rencana Jadwal Kegiatan PenyidikanP-9 Surat Panggilan Saksi / TersangkaP-10 Bantuan Keterangan AhliP-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / AhliP-12 Laporan Pengembangan PenyidikanP-13 Usul Penghentian Penyidikan / PenuntutanP-14 Surat Perintah Penghentian PenyidikanP-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas PerkaraP-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk MengikutiPerkembangan Penyidikan Perkara Tindak PidanaP-16a Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian PerkaraTindak PidanaP-17 Permintaan Perkembangan Hasil PenyelidikanP-18 Hasil Penyelidikan Belum LengkapP-19 Pengembalian Berkas Perkara Untuk DilengkapiP-20 Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Telah HabisP-21 Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah LengkapP-21a Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah LengkapP-22 Penyerahan Tersangka Dan Barang BuktiP-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka Dan Barang BuktiP-24 Berita Acara PendapatP-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas PerkaraP-26 Surat Ketetapan Penghentian PenuntutanP-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian PenuntutanP-28 Riwayat PerkaraP-29 Surat DakwaanP-30 Catatan Penuntut UmumP-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (Apb)P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (Aps) Untuk MengadiliP-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Apb / ApsP-34 Tanda Terima Barang Bukti

7

P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan PersidanganP-36 Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan PersidanganP-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / TerpidanaP-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / TerdakwaP-39 Laporan Hasil PersidanganP-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penetapan Ketua Pn / PenetapanHakimP-41 Rencana Tuntutan PidanaP-42 Surat TuntutanP-43 Laporan Tuntuan PidanaP-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera Setelah PutusanP-45 Laporan Putusan PengadilanP-46 Memori BandingP-47 Memori KasasiP-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan PengadilanP-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang MengeksekusiP-50 Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan HukumP-51 Pemberitahuan Pemidanaan BersyaratP-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan BersyaratP-53 Kartu Perkara Tindak Pidana

8

Jenis Proses pemeriksaan Perkara

jenis-jenis pemeriksaan perkara pidana menurut hukum acara pidana terdiri daripemeriksaan biasa, singkat dan cepat :1. Acara Pemeriksaan Biasa

Pemeriksaan dalam acara pemeriksaan biasa, terkait dengan perbuatan pidana yang sulitpembuktiannya. Di mana dalam pembuktian dalam pemeriksaan biasa dianggap sahapabila sesuai dengan isi ketentuan pasal 184 KUHAP yang berisi :

a. Keterangan saksib. Keterangan ahlic. Suratd. Petunjuke. Keterangan terdakwa

Dimana alat bukti pun harus memenuhi syarat yaitu minimal harus dua sehingga bisadijatuhkan suatu pidana kepada terdakwa oleh hakim(pasal 183 KUHAP)Sistem menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud:

a. Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimum yang ditetapkanoleh undang-undang (pasal 183 KUHAP)

b. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi minimum yang ditetapkan undang-undang apabila hakim tidak yakin tentang kesalahn terdakwa ia tidak bolehmenjatukan pidana.

Dalam hal memutuskan perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali, sebabmeskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum berlebih dari bukti minimum apabilahakim tidak yakin bahwa terdakwa salah ia harus dibebaskan.

Runtutan Proses Pemeriksaan Perkara Biasa:1) Pembukaan Sidang2) Pembacaan Surat Dakwaan3) Nota Keberatan (Eksepsi) Terdakwa - Putusan Sela4) Replik – Duplik (Tanggapan-tanggapan)5) Pembuktian6) Pembacaan Tuntutan (Requisitoir)7) Pledoi (Nota Pembelaan)8) Replik – Duplik (Tanggapan-tanggapan)9) Musyawarah Hakim – Pembacaan Putusan Hakim

2. Acara Pemeriksaan SingkatPada dasarnya pengertian tentang acara pemeriksaan singkat dapat disimpulkan

dari pasal 203 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan ataupelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntutumum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”Berdasarkan rumusan di atas maka acara pemeriksaan singkat adalah

pemeriksaan perkara yang oleh penuntut umum pembuktian dan penerapan hukummudah dan sifatnya dan sifatnya sederhana serta bukan serta bukan tindak pidana ringanatau perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dengan rumusan di atas, perlu pengamatancermat tentang pembuktian dan penerapan hukum mudah. Kata “mudah” dalam KamusBesar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen pendidikan dan kebudayaan

9

tercantum artinya:”tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan;tidak sukar, tidak berat, gampang.”

Dengan demikian, pembuktian dan penerapan hukum gampang, tidak sukar, tidakmemerlukan banyak pikiran dalam mengerjakannya. Di mana dalam putusan, tidak dibuatsecara khusus melainkan dicatat langsung dalam berita acara sidang (pasal 203(d)), dansurat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalamacara biasa(pasal 203(f))

Pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan singkat tanpa disertai suratdakwaan hanya dicatat dalam berita acara dan dalam berita acara tindak pidana yangdidakwakan antara lain:

a. Unsur tindak pidana yang didakwakanb. Menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukanc. Perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa

Bahwa catatan tentang dakwaan dalam acara pemeriksaan singkat tersebut, diatur dalampasal 143 ayat (2) b KUHAP yang berbunyi:“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakandengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Setelah hakim menyatakan sidang dibuka untuk umum lalu menanyakan identitasterdakwa, seterusnya penuntut umum menyampaikan kepada hakim tentang tindakpidana yang didakwakan yang diucapkan secara lisan dan panitera mencatat dakwaanyang diucapkan oleh jaksa atau penuntut umum yang fungsinya sebagai pengganti suratdakwaan seperti dalam acara pemeriksaan biasa. Melimpahkan perkara dengan acarapemeriksaan singkat mempunyai tujuan agar perkara hari itu juga dapat diselesaikandengan cepat dan biaya murah.

3. Acara Pemeriksaan Cepat.Pemeriksaan acara pemeriksaan cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI terdiri dari:a. Paragraf I : Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringanb. Paragraf II: Acara Pemeriksaan Perkara Pelangaran Lalu Lintas Jalan

a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana RinganMenurut pasal 205 ayat (1), ialah perkara yang diancam dendan pidana penjara

atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500, danpenghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph II (pelangaran Lalu Lintasjalan) Bahwa setiap pengadilan negeri telah menetapkan jadwal dalam memeriksaperkara tindak pidana ringan pada hari ynag telah ditentukan dalam satu bulan danfrekuensinya tergantung banyak sedikitnya perkara yang dilimpahkan ke pengadilannegeri. Dalam pasal 206 KUHAP, berbunyi: “Pengadilan menetapka hari tertentu dalamtujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.”

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari tanggal,jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat denganbaik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhikewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, jam, tanggal, dan tempatyang ditentukan.Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang di terima harus segeradisidangkan hari itu juga.

10

Pemeriksaan perkara tanpa berita acara pemeriksaan sidang dan dakwaan cukupdicatat dalam buku register yang sekaligus dianggap dan dijadilkan berita acarapemeriksaan sidang. Dalam pasal 205 ayat (3) yang berbunyi:“Dalam Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10, pengadilanmengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam haldijatuhkan pidana perampasan kemerdekan terdakwa dapat minta banding.”

Dari bunyi pasal 205 ayat (3) KUHAP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu;1. Sidang perkara dengan acara pemeriksaan ringan dengan hakim tunggal.2. Keputusan hakim terdiri dari 2 macam:

a. a.Keputusan berupa pidana denda dan atas keputusan tersebut terhukum tidakdapat naik banding.

b. b.Keputusan yang berupa perampasan kemerdekaan, terhukum diberi hak untuknaik banding ke pengadilan tinggi.

b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelangaran Lalu lintasAcara pemeriksaan cepat yang kedua ialah acara pemeriksaan perkara lalu lintas

jalan yang diatur dalam pasal 211 KUHAP yang berbunyi:“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraph ini ialah perkarapelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan.”

Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acarapemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk perkarapelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebutdiatur dalam pasal 207 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal,jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatatdengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim kepengadilan.

b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harussegera di sidangkan pada hari itu juga.Dalam acara pemeriksaan tindak pidana pelangaran lalu lintas tidak perlu dibuat

berita acara pemeriksaan cukup dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatandalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segeradiserahkan kepada pengadilan selambat-lambanya pada kesempatan hari sidangpertama berikutnya.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan apabila terdakwa tidak hadir karena suatuhalangan, maka terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilidi sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam pasal 213 KUHAP yang berbunyi:“Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.”

Tahapan, Proses dan Tata Cara Sidang Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasadi PN

Tahap-tahap dan tata cara persidanganperkara pidana di pengadilan negerisecara umum di atur dalam KUHAP (UU No. 8 tahun 1981). Dalam garis besarnya dalam

11

proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri untukmemeriksa perkara biasa terdiri dari empat tahap sebagai berikut:

1. SIDANG PERTAMA :Pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaanperkara pidana di buka, adapun tata caranya adalah sebagai berikut :A. HAKIM/MAJELIS HAKIM MEMASUKI RUANGAN SIDANG

1) Yang pertama-tama memasuki ruangan adalah panitera pengganti, jaksa penuntutumum, penasehat hukum dan pengunjung sidang.

2) Pejabat yang bertugas sebagai protocol (karena kurangnya tersedianya personel,dalam praktek biasanya tugas ini dilakukan oleh panitera pengganti) mengumumkanbahwa hakim/majlis hakim akan memasuki ruang sidang dengan kata-kata (kuranglebih) sebagai berikut:”hakim/majelis hakim memasuki ruang sidang , hadirindimohon berdiri”

3) Semua yang hadir dalam ruangan sidang tersebut, termasuk jaksa penuntut umumdan penasehat hukum berdiri.

4) hakim/majelis hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus, kemudianhakim duduk di tempat duduknya masing masing.

5) Ketua majelis Hakim mempersilahkan hadirin duduk kembali.6) Hakim ketua membuka sidang dengan kata kata kurang lebih sebagai berikut

“sidang pengadilan negeri......(kota tempat pengadilan berada), yang memeriksaperkara pidana nomor....(no perkara) atas nama........padahari.....tanggal.....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. ketokan palusebanyak tiga kali

B. PEMANGGILAN TERDAKWA SUPAYA MASUK KE RUANG SIDANG:1) Hakim ketua kepada penunut umum apakah terdakwa sudah siap di hadirkan pada

sidang hari ini, jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan pada sidang hari inimaka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan ditetapkan denganperintah ke penuntut umum supaya memanggil dan menghadap terdakwa.

2) Jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa maka hakim ketuamemerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk.

3) Petugas membawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa dudukdi kursi pemeriksaan.

4) Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:a. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.b. Identitas terdakwa (nama,umur,alamat,pekerjaan dll)c. Selanjutnya hakim mengingatkan pada terdakwa agar memperhatikan segala

sesuatu yang di dengar dan dilihatnya dalam sidang ini.5) Hakim bertanya apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.

a) Jika terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, maka hakim menegaskanhak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum, selanjutnya hakim memberikesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap sebagai berikut: Menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum (maju sendiri). Mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum

agar mendampinginya secara Cuma-Cuma. Meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari/menunjuk penasehaat

hukumnya sendiri.

12

b) Jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum,maka proses selanjutnyaadalah: Hakim menanyakan kepada penasehat hukum apakah benar dalam sidang

ini ia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa. Hakim meminta penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus

dan kartu ijin praktek pengacara/advokat. Setelah hakim ketua mengamati surat kuasa dan karrtu ijin praktek tersebut

lalu hakim ketua menunjukkan kedua dokumen itu kepada para hakimanggota dan pada penuntut umum.

C. PEMBACAAN SURAT DAKWAAN1) Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama

pembacaan surat dekwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umumuntuk membacakan surat dakwan.

2) Jaksa membacakan surat dakwaan dengan berdiri/duduk boleh bergantian denganrekan jpu

3) Selanjutnya hakim ketua menayakan kepada ter dakawa apakah ia sudah pahamtentang apa yang didakwaan padanya. apabila terdakwa ternyata tidak mengertimaka penuntut umum atas permintaan hakim ketua, wajib memberikan penjelasanseperlunya.

D. PENGAJUAN EKSEPSI (Nota Keberatan)1) Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasehat hukumnya, apakah

mengajukan keberatan(eksepsi) terhadap dakwaan jaksa penuntut umum2) Eksepsi (keberatan) terdakwa/penasehat hukum meliputi:

a. Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkitan dengan kompetensi absolute/ relative)

b. Dakwaan tidak dapat diterima ( dakwaan dinilai kabur/obscur libelli)c. Dakwaan harus di batalkan (karena keliru, kadaluwars/nebis in idem.

3) Tata caranya : pertama tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberkesempatan untuk menanggapi, selanjutnya kesempatan kedua diberrikan kepadapenasehat hukum.

4) Apabila terdakwa/penasehat hukumnya tidak memberi tanggapan atau tidakmengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

5) Apabila tardakwa/penasehat hukumnya mengajukan eksepsi, maka hakimbertanya apakah telah siap untuk mengajukan eksepsi.

6) Apabila terdakwa/penasehat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakansidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa/penasehat hukumuntuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya

7) Apabila terdakwa/penasehat hukum telah siap mengajukan eksepsi maka hakimketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi.

8) Pengajuan eksepsi bisa diajukan secara lisan maupun tertulis.9) Apabila eksepsi di ajukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi

tersebut diserahkan pada hakim dan salinannya di serahkan pada penuntutumum.

10) Tata cara pennuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku pula bagiterdakwa/penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi.

11) Eksepsi dapat diajukan oleh penasehat hukum saja atau diajukan oleh terdakwasendiri , atau kedua-duanya mengajukan eksepsinya menurut versinya masing-masing.

13

12) Apabila terdakwa dan penasehat hukum masing – masing akan mengajukaneksepsi maka kesempatan pertama akan diberikan kepada terdakwa terlebihdahulu untuk mengajukan eksepsinya setelah itu baru penasehat hukumnya.

13) Setelah pengajuan eksepsi dari terdakwa/penasehat hukum, hakim ketuamemberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan ataseksepsi (replik) tersebut.

14) Atas tanggapan tersebut hakim ketua memberikan kesempatan kepadaterdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (duplik)

15) Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketuameminta waktu untuk mepertimbangkan dan menyusun putusan sela

16) Apabila hakim/majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untukmemutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah /sederhana, maka sidangdapat di skors selama beberapa waktu (menit) untuk menentukan putusan sela.

17) Tata cara skorsing sidang ada dua macam :I. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas

/mempertimbangkan putusan sela di ruang hakim, sedangkan penuntutumum, terdakwa/penasehat hukum serta pengunjung sidang tetap tinggal ditempat.

II. Hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir di persidangan tersebutsupaya keluar dari ruang sidang, selanjutnya petugas menutup pintu ruangsidang dan majelis hakim merundingkan dalam ruangan sidang (cara iniyang paling sering di pakai)

III. Apabila hakim /majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yanglebih lama dalam mempertimbangan putusan sela tersebut, maka sidangdapat di tunda untuk mempersiapkan putusan sela yang akan dibacakanpada sidang berikutnya.

E. PEMBACAAN/PENGUCAPAN PUTUSAN SELA1) Setelah hakim mencabut skorsing atau membuka sidang kembali, hakim ketua

menjelaskan kepada para pihak yang hadir dipersidangan bahwa acaraselanjutnya pembacaan putusan sela.

2) Model putusan sela ada dua macam:a. Tidak dibuat secara khusus,biasanya untuk putusan sela pertimbangannya

sederhana, hakim/majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secaralisan, selanjutnya putusan tersebut dicatat dalam berita acara persidangandan nantinya akan di muat dalam putusan akhir.

b. Dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan.3) Tata caranya adalah : putusan sela tersebut di bacakan oleh hakim ketua sambil

duduk di kursinya. apabila naskah putusan sela tersebut panjang , boleh dibacasecara bergantian dengan hakim anggota. pembacaan amar putusan di akhiridengan ketokan palu (1 kali)

4) Kemudia hakim ketua menjelaskan seperlunya mengeni garis besar isi putusansela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa/penasehat hukumuntuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukanperlawanan.

14

2. SIDANG PEMBUKTIANApabila hakim/majellis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara

harus diteruskan maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yaitupemeriksaan terhadap alat bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan.

Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwasupaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang terletakdisamping kanan penasehat hukum. selanjutnya prosedur dan tata cera pembuktianadalah sebagai berikut:1. PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

1) Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi a charge)a. Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah sudah siap

menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.b. Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada

jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorangkedalam ruang sidang.

c. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban setelah itu baru saksiyang lain yang di pandang relevan dengan tujuan mengenai tindak piadanayang di dakwakan.

d. Tata cara pemeriksaan saksi:1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan di periksa.2) Petugas membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi di

kursi pemeriksaan.3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:

i. Identitas saksi (nama, umur, alamat, pekerjaan, agama dll)ii. Apakah saksi kenal dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan

darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memilikihubungan suami istri dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungankerja dengan terdakwa.

4) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang saksidalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi.

5) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah ataujanji sesuai dengan agamanya

6) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya, lafal sumpahdipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah di bantu oleh peugas jurusumpah

7) Tatacara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di pengadilannegeri adalah:i. Saksi dipersilahkan agak berdiri ke depanii. Untuk saksi yang beragama islam, cukup berdiri tegak. pada saat

melafalkan sumpah petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkatAlquran di atas kepala saksi; untuk saksi yang beragama Kristen/katolikpetugas membawakan injil (alkitab) di sebelah kiri saksi pada saat saksimelapalkan sumpah, tangan kiri saksi diletakkan di atas injil dan tangankanan saksi di angkat dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk hurup“V” untuk yang beragama Kristen untuk mengacungkan jari telunjuk, jaritengah dan jari manis untuk yang beragama katolik. sedangkan agamalainnya lagi, menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan padaagama yang bersangkutan.

15

iii. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim atau saksi mengucapkan sendiri lafal sumpahnyaatau persetujuan hakim.

iv. Lafal sumpah saksi-saksi adalah sebagai berikut: ”saya bersumpah(berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiadalain dari yang sebenarnya.

8) Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali danmemngingatkan saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya sesuaidengan apa yang di alaminya, apa yang dilihatnya atau apa yangdidengarnya sendiri, jika perlu hakim dapat mengingatkan bahwa apabilasaksi tidak mengatakan yang sebenarnya ia dapat dituntut karena sumpahpalsu. hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaanyang berkaitan dengan tindak pidana yang di dakwakan pada terdakwa.kemudian hakim anggota, penuntut umum, terdakawa dan penasehathukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepadasaksi.

9) Pertanyaan yang diajukan diarahkan untuk mengungkap fakta yangsebenarnya sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:i. Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur yang

didakwakan.ii. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan pehaman

harus dipahami oleh saksiiii. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.iv. Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifasi delik.

10) Selama menerima saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti padasaksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang buktitersebut.

11) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketuamenanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentangketerangan tersebut

12) Nilai keterangan saksi :- Kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain- Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain- Alasan-dasar (logika) yang mungkin dipergunakan oleh saksi- Cara hidup dan kesusilaan saksi yang pada umumnya mempengaruhi

dapat tidaknya memberi keterangan untuk dipercaya2) Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum.

a) Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang buktiyang ditemukan selama proses persidangan. Untuk pemeriksaan saksi Ahlidilakukan di atas sumpah (disumpah sebelum memberikan pendapatnya).

b) Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan masih, maka tata carapengajuan bukti-bukti sama dengan yang dikatakan oleh penuntut umum.

c) Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti-buktitelah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnyaadalah pemeriksaan terdakwa.

2. PEMERIKSAAN TERDAKWA:1) Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk di kursi pemeriksaan

16

2) Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju kursi pemeriksaan.3) Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan

siap menjalani pemeriksaan.4) Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan

jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.5) Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-perrtanyaan pada terdakwa diikuti

hakim anggota, penuntut umum dan penasehat hukum, majelis hakimmenunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah iamengenal benda tersebut. (Pemeriksaan bukti surat, langsung dikaitkan denganpemeriksaan saksi atau terdakwa. Pemeriksaan terdakwa, sudah mulai diperiksapada pemeriksaan saksi. Pemeriksaan barang bukti, diperlihatkan danditanyakan kepada terdakwa)

6) Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata carapemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.

7) Apa bila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa secara bersama sama dalam satuperkara, maka pemeriksaan dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apa bilaterdapat ketidaksesuaian jawaban di antara terdakwa maka hakim dapatmelakukan cross-check antara jawaban terdakwa yang satu dengan jawabanterdakwa lain.

8) Setelah terdakwa telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwaseluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketuamemberi kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutanpidana untuk diajukan pada hari sidang berikutnya.

3. SIDANG PEMBACAAN TUNTUTAN PIDANA, PEMBELAAN DAN TANGGAPANTANGGAPANa. Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitor)

Requisitoir merupakan gambaran dari tuntutan Penuntut Umum yang akandimintakan kepada hakim, dapat berupa tuntutan pemidanaan, tuntutan pembebasan darisegala dakwaan (Vrijspraak), pelepasan (Ontslag van Rechtsvervolging). FungsiRequisitoir antara lain :

1. Untuk menentukan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidanayang didakwakan, dan apakah Terdakwa bersalah atau tidak

2. Menjadi filter pidana yang akan dijatuhkan hakimSistematika Requisitoir :1. Identitas Terdakwa, minimal memenuhi maksud Pasal 143 ayat (2) a KUHAP2. Penahanan, apabila ditahan, harus dijelaskan sejak kapan ditahan oleh penyidik

(termasuk perpanjangan penahanan), oleh penuntut umum (termasukperpanjangan penahanan)

3. Surat dakwaan4. Fakta yang terungkap di persidangan :

a) Keterangan saksib) Keterangan ahlic) Suratd) Petunjuke) Keterangan terdakwaf) Barang bukti

17

5. Uraian secara yuridis : fakta kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa harusmemenuhi semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan

6. Kesimpulan7. Tuntutan, apabila dituntut pidana harus dikemukakan hal-hal yang memberatkan

dan yang meringankan.Pedoman Tuntutan Pidana (Surat Edaran Jaksa Agung No. S.E 009/JA/12/1985,

tanggal 14 Desember 1985)1. Dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, maka tuntutan pidananya

adalah ancaman pidana badan maksimal yang diatur dalam Pasal UU yangbersangkutan

2. Dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan dan Pasal UU yangdidakwakan tidak mengatur anvaman pidana mati, dibedakan antara delik umumdan delik khusus :a. Untuk delik umum, tuntutan pidananya 2/3 dari ancaman pidana penjara

maksumum dalam Pasal UU yang bersangkutanb. Untuk delik khusus, tuntutan pidananya ¾ dari ancaman pidana penjara

maksimum dalam Pasal UU yang bersangkutan.3. Dalam hal ancaman pidana badan yang diatur dalam UU yang bersangkutan

lebih dari satu, seperti Pasal 340 KUHP, tuntutan pidananya :a. Dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, tuntutan pidananya

alternatif yang pertamab. Dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan, tuntutan pidananya

alternatif yang kedua atau ketiga, tergantung dominannya faktor yangmeringankan.

4. Apabila dalam UU yang bersangkutan diatur hukuman tambahan supayadituntutkan juga

Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitor)1) Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acar sidang hari ini

adalah pengajuan tuntutan pidana. selanjutnya hakim ketua bertanya padajaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidanghari ini.

2) Apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana. maka hakimketua mempersilahkannya untuk membacakan Tuntutan Pidana (Requisitor).tata cara pembacaannya sama dengan pembacaan tata cara pembacaandakwaan.

3) Setelah selesai, penuntut umum menyerahkan naskah tuntuta pidana (asli)pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasehathukum.

4) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isituntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi.

5) Hakim ketua bertanya pada terdakwa/penasehat hukum apakah akanmengajukan pembelan (pleidooi)

6) Apabila terdakwa/penasehat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaanmaka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/penasehat hukumuntuk mempersiapkan pembelaan.

b. Pengajuan/Pembacaan Nota Pembelaan (Pleidooi)Pleidooi (Nota Pembelaan) adalah tanggapan yang diajukan oleh terdakwa dan/atau

penasehat hukum terdakwa atas requisitoir penuntut umum. Inti pokok dalam membuat

18

pleidooi adalah kecermatan, kejelian dan ketelitian dalam menyusun argumentberdasarkan fakta, ilmu pengetahuan dan dasar hukum yang ada

Cara pembuatan atau penyusunannya tidak diatur oleh KUHAP. Akan tetapi dalampraktek peradilan sistimatika pleidooi antara lain sebagai berikut :

a. Pendahuluanb. Surat dakwaanc. Tuntutan penuntut umumd. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangane. Uraian dan analis secara yuridis unsur-unsur dari perbuatan pidana yang

didakwakanf. Kesimpulang. Permohonan

Pembacaan Nota Pembelaan (Pleidooi)1) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pembelaan, jika

terdakwa mengajukan pembelaan terhadap dirinya, maka hakim menayakanapakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkansepenuhnya kepada penasehat hukumnya.

2) Terdakwa mengajukan pembelaan:a) Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan maka pada

umumnya terdakwa mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk di kursipemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh paniterakembali kedalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yangberkepentingan termasuk hakim.

b) Apabila terdakwa mengajukkannya secara tertulis, maka hakim dapatmeminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di depan kursipemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan padahakim.

3) Setelah terdakwa mengajukan pembalaannya atau jika terdakwa telahmenyerahkan sepenuhnya masalah pembelaaan terhadap dirinya kepadapenasehat hukum, hakim ketua bertanya kepada penasehat hukum, apakahtelah siap dengan nota pembelaannya.

4) Apabila telah siap, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasehathukum untuk membacakan pembelaannya.caranya sama dengan carapengajuan eksepsi.

5) Setelah selesai. maka naskah asli diserahkan kepada ketua dan salinannyadiserahkan pada terdakwa dan penuntut umum.

6) Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum apakah ia akanmengajukan jawaban (tanggapan) terhadap pembelaan terdakwa/penasehathukum (replik)

7) Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa/penasehathukum maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umumuntuk mengajukan replik.

c. Pengajuan/Pembacaan Tanggapan-Tanggapan (Replik dan Duplik)1) Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan

maka hakim ketua mempersilahkannya untuk membacakannya. pembacaannyasama dengan pembacaan requisitoir

2) Setelah selesai ,hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut (duplik)

19

3) Apabila terdakwa/penasehat hukum telah siap dengan dupiknya maka hakimketua segera mempersilahkan pada terdakwa/penasehat hukum untukmembacakannya. caranya sama dengan cara membaca pembelaan

4) Selanjutnya hakim ketua dapat memberi kesempatan pada penuntut umumuntuk mengajukan tanggapan sekali lagi (replik III) dan atas tanggapan tersebutterdakwa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk menanggapi(duplik III).

5) Setelah selesai, hakim ketua bertanya kepada pihak yang hadir dalampersidangan tersebu, apakah hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan.apabila penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum menganggap pemeriksaantelah cukup, maka hakim hakim ketua menyatakan bahwa “Pemeriksaandinyatakan di tutup”.

6) Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaanputusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakimmeminta agar sidang di tunda beberapa waktu.

4. SIDANG PEMBACAAN PUTUSANPutusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segalatuntutan hukum bagi terdakwa.

Sebelum menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim didasarkan atas suratdakwaan, segala hal yang terbukti selama persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dantanggapan-tanggapan dari kedua pihak. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim.Maka dasar–dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim.Pertimbangan formil dan meteril dalam putusan antara lain penilaian tentang :

Formil :- apakah Pengadilan Negeri terkait berwenang memeriksa perkara- apakah surat dakwaan memenuhi syarat- apakah dakwaan dapat diterima

Materiil :- perbuatan apa yang telah terbukti- unsur-unsur mana yang telah terbukti- alat bukti apa yang mendukung- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan- pidana apa yang patut dan adil

Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah selanjutnya antara lain:a) Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan

putusan, sebelum putusan dibacakan hakim ketua meminta agar para pihak yanghadir supaya memperhatikan pembacaan isi putusan dengan seksama.

b) Hakim ketua mulai membaca isi putusan. Tata caranya sama dengan pembacaanputusan sela. Apabila naskah putusan terlalu pajang maka boleh dibacakan olehhakim anggota secara bergantian.

c) Pada saat hakim akan membaca amar putusan (sebelum memulaimembaca/mengucapkan kata ”mengadili” hakim ketua memerintahkan agarterdakwa berdiri di tempat.

d) Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetuk palu (1x) danmempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali

20

e) Hakim ketua menjelaskan isi putusan secara singkat terutama yang berkaitandengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yang dijatuhkankepadanya.

f) Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, prosesiselanjutnya antara lain:I. Hakim ketua menawarkam kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya,

apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut dan mengajukan grasi,menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir, dalam hal ini terdakwadapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnyaatau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya

II. Hal yang sama juga di tawarkan kepada penuntut umum jikaterdakwa/penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketuameminta terdakwa agar segera menanda tangani berita acara pernyataanmenerima putusan yang telah disiapkan oleh panitra pengganti.

III. Jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwa segera diminta untukmenanda tangani akta permohonan banding

IV. Jika terdakwa/penasehat hukum pikir-pikir dulu,maka hakim ketuamenjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberika selama tujuh hari, apabilasetelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa dianggapmenerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut umum.

g) Apabila tidak da hal-hal yang akan di sampaikan lagi maka hakim ketuamenyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yangbersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang di tutup. Tata caranya adalah:setelah mengucapkan kata kata “....sidang dinyatakan di tutup” hakim ketuamengtuk palu sebanyak tiga kali.

h) Panitera pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkanruangan sidang dengan kata-kata (kurang lebih) sebagai berikut ”hakim/majelishakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri”.

i) Semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri termasuk JPU,terdakwa/penasehat hukum.

j) Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus.k) Para pengunjung sidang, penuntut umum penasehat hukum dan terdakwa

berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakanterdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengandikawal oleh petugas.

21

Berita Acara Persidangan Oleh Panitera/Panitera Pengganti

Berita acara adalah surat yang dibuat oleh pegawai umum, yang memuat baikmengenai cerita sewajarnya, perihal yang telah didapat oleh pegawai umum itu sendiri,ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut, mengenai waktu maupun uraiankembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh oranglain (G.J. De Boer)

Tugas panitera adalah mencatat berita acara sidang yang menggambarkankeadaan yang sebenarnya dari apa yang terjadi dalam persidangan, baik mengenaisusunan persidangan maupun jalannya pemeriksaan

Berita acara sidang merupakan akta yang memiliki nilai otentik, yang terletak padacara, bentuk dan pembuatannya, antara lain memenuhi persyaratan berikut:

1. Dibuat oleh pegawai resmi yang berwenang untuk itu (Panitera, dst)2. Ditandatangani oleh panitera yang bersangkutan dan hakim ketua sidang3. Panitera yang membuat berdasarkan sumpah jabatanBerita acara ditinjau dari segi fungsi merupakan landasan bagi hakim dalam

mengambil keputusan dimana pertimbangannya harus sesuai dengan data dan faktayang tercatat dalam berita acara sidang. Dan tata cara serta ketentuan terkait berita acaraialah sebagai berikut:

1. Dibuat dalam sidang oleh paniteraa. Panitera membuat catatan khusus dalam sidang, sehubungan dengan

perkara yang sedang diperiksab. Keterangan terdakwa, saksi dan keterangan ahli yang dicatat dalam

berita acara sidang merupakan hal yang penting-penting dan relevandengan perkara yang diperiksa

c. Panitera harus mencatat :i. Segala kejadian dalam sidang yang berhubungan dengan

pemeriksaan perkara, termasuk Catatatan tentang :1. Tanggal, hari dan jam persidangan2. Susunan pejabat yang bertindak memeriksa perkara3. Sah tidaknya surat panggilan4. Perintah menghadapkan terdakwa secara paksa5. Tingkah laku terdakwa dan saksi6. Tidak maunya terdakwa menjawab pertanyaan, dst

2. Ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera terkait3. Minutering berita acara tepat waktu.

22

Rentetan Prosesi Persidangan Perkara Pidana

Proses Persidangan Checklist

Pra prosesi sidang Pembacaan tata tertib sidang Majelis Hakim masuk sidang (hadirin berdiri) Ketua majelis mempersilahkan hakim anggota duduk terus duduk Ketua majelis mempersilahkan hadirin duduk Ketua meminta berkas perkara – panitera menyerahkan berkas perkara Hakim menghimbau : sidang akan dimulai – untuk menghormati tata tertib

jalannya proses – mematikan alat komunikasi – media yang akan mengambilgambar, meliput dipersilahkan dengan seizin hakim Masyarakat/umum bolehmenghadiri sidang, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya persidangan.

Menanyakan kesiapan hakim anggota – panitera – jaksa penuntut umum –penasehat hukum - dll

Hakim membuka persidangan : salam – basmalah “sidang PN …. Yangmengadili perkara pidana Dengan no perkara ……. Atas nama terdakwa ……dengan ini resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum” – ketuk palu Ketua mempersilahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa; Apabila

Terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang meneliti apakah Terdakwatelah dipanggil secara sah atau tidak

JPU – petugas PN (Protokol) mempersilahkan terdakwa masuk Petugas PN mendampingi terdakwa “terdakwa hadir yang mulia”- hakim “baik

silahkan kembali ke tempat (petugas pn)

Hakim mempersilahkan terdakwa duduk “saudara/i (terdakwa) silahkan duduk” Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan terdakwa – memeriksa identitas

“saya akan memeriksa identitas terlebih dahulu mohon terdakwa jawab denganjujur dan benar” (Pemeriksaan identitas terdakwa : nama, tempat tanggal lahir(umur), Jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pernahdihukum atau tidak)

menjelaskan pokok perkara (dakwaan + ancamana sanksi + berhak didampingioleh penasehat hukum)

Menanyakan kepada terdakwa “apa didampingi oleh penasehat hukum ?” Menanyakan penasehat hukum kepada terdakwa “apa benar penasehat hukum

terdakwa”

Menanyai penasehat hukum “apakah benar dalam sidang ini ia bertindaksebagai penasehat hukum terdakwa?”

Hakim memerintahkan penasehat hukum untuk maju membawa surat kuasa -berita acara sumpah advokat – hakim memeriksa surat kuasa danmenanyakan memastikan penerima kuasa - terdakwa, jpu turut maju untukmemeriksa kebenaran surat-surat – hakim mempersilahkan duduk

Hakim “Sesuai dengan agenda hari ini yaitu pembacaaan surat dakwaan olehjpu”

Hakim menanyakan kepada terdakwa –penasehat perihal penerimaan suratdakwaan dari jpu

Jika sudah hakim menghimbau untuk memperhatikan pembacaaan surat

23

dakwaan oleh jpu Hakim menanyakan kesiapan jpu membacakan surat dakwaan

Pembacaan surat dakwaan oleh JPU Surat dibacakan dan hadirin mendengar dengan seksama Hakim menanyakan kepada terdakwa pemahaman mengenai isi surat dakwaan

– apa yang didakwakan oleh jpu – menyakan keberatan tidaknya dengan suratdakwaan

Eksepsi Nota Keberatan terdakwa Jika keberatan hakim mempersilahkan pembacaaan Nota Keberatan – hakim

menghimbau JPU untuk menyimak - penasehat (pihak terdakwa) membacakannota keberatan

Penyerahan nota keberatan kepada majelis hakim dan jpu oleh penasehathukum

Hakim menanyakan kepada jpu apakah akan mengajukan pendapat - jpumeminta waktu untuk membuat pendapat

Hakim mengabulkan dan memberikan waktu yang diminta Hakim memutuskan “ dengan ini sidang diskor” tunda hingga waktu yang

ditentukan. Ketuk palu

Skorsing – putusan sela Pada waktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan

perkara pidana PN …. yang mengadili perkara pidana dengan no perkara …….Atas nama terdakwa …… dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum” – ketuk palu

Hakim menanyakan jpu tentang kesiapan membacakan pendapat – jpumenyatakan kesiapannya – hakim menghimbau terdakwa dan penasehathukum untuk menyimak

Jpu membacakan pendapat menanggapi nota keberatan terdakwa Penyerahan pendapat kepada majelis hakim dan penasehat hukum oleh jpu Hakim menanyakan kepada pihak terdakwa apakah akan mengajukan

pendapat - jpu meminta waktu untuk membuat pendapat-tanggapan

Jika tidak hakim akan menganjurkan untuk melanjutkan ke proses selanjutnyadan sidang ditunda selama 7 hari – hakim menyatakan tanggal sidangberikutnya dan agenda berikutnya “putusan sela, dengan ini sidang ditutup”.Ketuk palu

Diwaktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang di PN ….Yang mengadili perkara ….. Dengan no perkara ……. Atas nama terdakwa…… dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum” – ketuk palu -Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan terdakwa

Hakim menyampaikan agenda sidang “pembacaan putusan sela” –menghimbau para hadirin untuk menyimak

Hakim membacakan putusan sela hingga akhir dan dapat dibacakan secarabergantian dengan hakim anggota lain

Hakim menyatakan kepada terdakwa “terhadap putusan ini menurut dasarhukum pasal 67 KUHAP saudara memiliki hak upaya hukum…. Dst” –menanyakan kesiapan pihak penasehat hukum untuk bantuan dalam upayahukum tsb.

Hakim menyatakan dan mengisntruksikan untuk tahapan selanjutnya

24

“pemeriksaan (bukti)”Pembuktian (Pihak JPU) Hakim menanyakan kesiapan para pihak (JPU-Pihak Terdakwa) Hakim menanyakan Pihak JPU perihal berapa orang yang akan dihadirkan

sebagai saksi atau saksi ahli

Hakim memerintahkan dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk disampingpenasehat hukum (sebelah kanan)

Hakim mempersilahkan JPU menghadirkan saksi - Protokol membacakankehadiran saksi ke ruang persidangan - Petugas PN mendampingi saksi masukke ruang “sudah hadir yang mulia”- hakim “baik silahkan kembali ke tempat(petugas pn)

Hakim mempersilahkan saksi maju kedepan untuk pemeriksaan KTP danduduk “silahkan duduk”

Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan Saksi – menanyakan tujuandipanggil ke persidangan (sebagai saksi) – memeriksa identitas “saya akanmemeriksa identitas terlebih dahulu mohon saudara jawab dengan jujur danbenar” (Pemeriksaan identitas saksi : nama, tempat tanggal lahir (umur), Jeniskelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pernah dihukum atautidak) – menanyakan hubungan dan kaitan dengan terdakwa (jika ada “menurutpasal …. KUHAP saudara tidak dapat dimintai keterangan… dst + akan tetapimenurut pasal …… dst”) - Menanyakan kesiapan JPU dan kesediaan (sikapkeberatan atau tidak) pihak terdakwa - Jika keberatan menyampaikanargumentasi hukumnya + permohonan terkait saksi vs JPU membantah danmemberikan argumentasi + permohonan terkait saksi = hakimmempertimbangkan dan memutuskan (diterima / tidak dengan argumen danpertimbangan)

Lanjutan Pembuktian Hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan, menanyakan

kesediaan menjadi saksi dan jika bersedia menyatakan “menurut pasal 160KUHAP saudara wajib disumpah terlebih dahulu menurut ….dst” -mempersilahkan saksi untuk berdiri

Agamawan dipersilahkan maju untuk menyumpah saksi – hakim “saudara saksisilahkan mengikuti …. Dst” – mempersilahkan saksi untuk duduk

Hakim mempersilahkan saksi maju ke depan untuk menanyakan kebenaranketerangan dari saksi di BAP – mempersilahkan saksi untuk duduk

Hakim mempersilahkan JPU untuk menanyai saksi – JPU memohonmenghadirkan barang bukti lain (isntrument kejahatan-surat- objek kejahatandll)

Hakim mempersilahkan saksi dan terdakwa maju memeriksa kebenaran barangbukti - mempersilahkan duduk kembali

JPU memberikan pertanyaan (keterkaitan barang bukti dengan pelaku, dlldengan pertanyaan dasar 5W-1H) > membuktikan terdakwa bersalah - Jika adakegaduhan antara pihak saksi dan terdakwa hakim memerintahkan kedua belahpihak untuk tenang, tertib dan menghormati persidangan memohon untukmempersilahkan saksi menyelesaikan kesaksiannya – JPU menyelesaikanpertanyaan dan menyatakan cukup kepada saksi kemudian Hakim

Hakim mempersilahkan pihak terdakwa untuk menanyai saksi – Penasehat

25

terdakwa memberikan pertanyaan (keterkaitan saksi dengan kejadian,kesesuaian dengan BAP, dll dengan pertanyaan dasar 5W-1H) > membuktikanterdakwa tidak bersalah atau meringankan terdakwa - menyelesaikanpertanyaan dan menyatakan cukup kepada saksi kemudian Hakim

Lanjutan Pembuktian Hakim meminta keterangan kepada saksi terkait perkara, dst Jika terdakwa keberatan Hakim dapat memberikan kesempatan kepada

terdakwa untuk menyangkal (hakim chros check dan menimbang kebenaransaksi-terdakwa) – hakim menyatakan pemeriksaan saksi terkait telah selesaidan mempersilahkan saksi untuk maju mengambil kartu identitas danmempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.

Hakim mempersilahkan kehadiran saksi selanjutnya – protokol menyatakankehadiran saksi lain.... dst, Hakim mempersilahkan saksi maju kedepan untukpemeriksaan KTP dan duduk “silahkan duduk” - Hakim menanyakan kesehatandan kesiapan Saksi - menanyakan tujuan dipanggil ke persidangan (sebagaisaksi) – memeriksa identitas…dst sebagaimana yang dijelaskan hinggasumpah dan menanyakan kebenaran BAP saksi terkait

Hakim mempersilahkan JPU untuk menanyai saksi – JPU memohonmenghadirkan barang bukti lain… dst

Hakim mempersilahkan saksi dan terdakwa maju memeriksa kebenaran barangbukti – mempersilahkan duduk kembali

JPU memberikan pertanyaan (keterkaitan barang bukti dengan pelaku, dlldengan pertanyaan dasar 5W-1H) > membuktikan terdakwa bersalah… dst –JPU menyelesaikan pertanyaan dan menyatakan cukup kepada saksikemudian Hakim

Hakim mempersilahkan pihak terdakwa untuk menanyai saksi – Penasehatterdakwa memberikan pertanyaan (keterkaitan saksi dengan kejadian,kesesuaian dengan BAP, dll dengan pertanyaan dasar 5W-1H) > membuktikanterdakwa tidak bersalah…. dst - menyelesaikan pertanyaan dan menyatakancukup kepada saksi kemudian Hakim

Lanjutan Pembuktian Hakim meminta keterangan kepada saksi terkait perkara, dst - Jika terdakwa

keberatan Hakim dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa untukmenyangkal (hakim chros check dan menimbang kebenaran saksi-terdakwa) –hakim menyatakan pemeriksaan saksi terkait telah selesai dan mempersilahkansaksi untuk maju mengambil kartu identitas dan mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.

Hakim mempersilahkan kehadiran saksi selanjutnya - – protokol menyatakankehadiran saksi ahli.... dst, Hakim mempersilahkan saksi maju kedepan untukpemeriksaan KTP, surat tugas dan surat kompetensi keahlian – Hakimmempersilahkan JPU dan Pihak terdakwa maju memeriksa kebenaran surat-surat terkait – mempersilahkan duduk kembali

Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan Saksi - menanyakan tujuandipanggil ke persidangan (sebagai saksi) – memeriksa identitas (setelahpertanyaan identitas + pertanyaan terkait kompetensi keahlian saksi ahli +apakah pernah menjadi saksi ahli)…dst sebagaimana yang dijelaskan hinggasumpah – menanyakan hubungan dan kaitan dengan terdakwa… dst.

26

Hakim mempersilahkan JPU untuk menanyai saksi ahli - JPU memberikanpertanyaan…. dst > membuktikan terdakwa bersalah… dst – JPUmenyelesaikan pertanyaan dan menyatakan cukup kepada saksi kemudianHakim

Hakim mempersilahkan pihak terdakwa untuk menanyai saksi – Penasehatterdakwa memberikan pertanyaan… dst > membuktikan terdakwa tidakbersalah…. dst - menyelesaikan pertanyaan dan menyatakan cukup kepadasaksi kemudian Hakim

Lanjutan Pembuktian dalam persaksian saksi ahli, para pihak dapat mengajukan alat bukti lain yang

relevan dengan kompetensi saksi ahli (visum, surat keterangan, dll) untuk ikutdiperiksa dalam kesaksian saksi ahli – jika ada hakim memerintahkan untukdihadirkan dan mempersilahkan para pihak untuk maju kedepan danmemeriksa alat bukti… dst)

Hakim dapat meminta keterangan kepada saksi ahli terkait perkara…. dst -hakim menyatakan pemeriksaan saksi ahli telah selesai dan mempersilahkansaksi ahli untuk maju mengambil surat-surat dan mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.

Hakim menanyakan tambahan pemeriksaan alat bukti dari JPU – jika tidak adaberlanjut ke pemeriksaan alat bukti dari pihak terdakwa – hakim menanyakankesiapan pihak terdakwa (pihak terdakwa dapat meminta waktu hinggamaksimal 7 hari untuk mempersiapkan bukti-bukti – hakim bermusyawarahterkait permintaan skorsing – hakim mempertimbangkan – memberikankesempatan JPU untuk bertanya)

hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya“pembuktian dari pihak terdakwa, dengan ini sidang ditutup”. Ketuk palu

Diwaktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutanperkara pidana PN …. yang mengadili perkara pidana dengan no perkara …….Atas nama terdakwa …… dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum” – ketuk palu - Hakim menanyakan kesehatan dan kesiapan terdakwa

Hakim menyampaikan agenda sidang “pembuktian dari pihak terdakwa” –menghimbau para hadirin untuk menyimak

Lanjutan Pembuktian (Pihak Terdakwa) Menanyakan kesiapan para pihak (JPU-Pihak Terdakwa) Menanyakan Pihak Terdakwa perihal berapa orang yang akan dihadirkan

sebagai saksi atau saksi ahli

Memerintahkan dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk disampingpenasehat hukum (sebelah kanan)

Penasehat hukum terdakwa memohon izin menghadirkan saksi-saksi dipersidangan – Hakim mempersilahkan menghadirkan saksi

Protokol membacakan kehadiran saksi ke ruang persidangan - Petugas PNmendampingi saksi masuk ke ruang sidang….. dst hingga selesainyapemeriksaan/pembuktian dari Pihak Terdakwa (prosesi sama dengansebagaimana yang dijelaskan)

Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti-buktitelah diajukan - Hakim menanyakan tambahan pemeriksaan alat bukti daripihak terdakwa – jika tidak ada maka hakim ketua menyatakan bahwa acara

27

selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya

“pemeriksaan terdakwa, dengan ini sidang ditutup”. Ketuk palu

Diwaktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutanperkara pidana PN …. yang mengadili perkara pidana dengan no perkara …….Atas nama terdakwa …… dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum” – ketuk palu -

Lanjutan Pembuktian (Pemeriksaan Terdakwa) Hakim menyampaikan agenda sidang “pemeriksaan terdakwa” – menghimbau

para hadirin untuk menyimak

Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk di kursi pemeriksaan Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju kursi pemeriksaan. Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan

siap menjalani pemeriksaan.

Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaandengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannyapersidangan.

Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-perrtanyaan pada terdakwa diikutihakim anggota, penuntut umum dan penasehat hukum, majelis hakimmenunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah iamengenal benda tersebut. (Pemeriksaan bukti surat, langsung dikaitkan denganpemeriksaan saksi atau terdakwa. Pemeriksaan terdakwa, sudah mulaidiperiksa pada pemeriksaan saksi. Pemeriksaan barang bukti, diperlihatkan danditanyakan kepada terdakwa)

Tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksikecuali dalam hal sumpah

Lanjutan Pembuktian Apa bila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa secara bersama sama dalam

satu perkara, maka pemeriksaan dilakukan satu persatu secara bergiliran

Apa bila terdapat ketidaksesuaian jawaban di antara terdakwa maka hakimdapat melakukan cross-check antara jawaban terdakwa yang satu denganjawaban terdakwa lain.

Sebelum terdakwa selesai diperiksa – hakim memberikan kesempatan terakhirkepada JPU dan Penasehat hukum jika ada pertanyaan tambahan – jika tidakada maka ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telahselesai

Hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk membacakan surat tuntutan(requisitoir) (jika sudah siap sidang berlanjut pada pembacaaan surat tuntutanoleh JPU) - hakim dapat memberi kesempatan pada JPU mempersiapkan surattuntutan pidana untuk dapat dibacakan pada sidang berikutnya

JPU dapat meminta waktu hingga maksimal 7 hari untuk mempersiapkan surattuntutan – hakim bermusyawarah terkait permintaan skorsing – hakimmempertimbangkan – memberikan kesempatan pihak terdakwa untuk bertanya

Hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya“Pembacaan surat tuntutan (requisitoir) oleh JPU, dengan ini sidang ditutup”.Ketuk palu

28

Pembacaan tuntutan Pada waktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan

perkara pidana PN …. yang mengadili perkara pidana dengan no perkara …….Atas nama terdakwa …… dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum” – ketuk palu -

Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dansiap menjalani pemeriksaan

Hakim menyampaikan agenda sidang “Pembacaan surat tuntutan (requisitoir)” -Hakim menanyakan kesiapan para pihak (JPU-Pihak Terdakwa/penasehathukum) – Menanyakan kesiapan JPU dalam pembacaan surat tuntutan –menghimbau para hadirin untuk menyimak – memerintahkan JPU untukmembacakan surat tuntutan - JPU membacakan surat tuntutan (Intipertimbangan-pertimbangan yang berupa kesimpulan sebagai hasil dari prosespersidangan + tuntutan pidana yang diminta)

Setelah selesai JPU menyerahkan naskah tuntutan pidana (asli) pada hakimketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasehat hukum.

Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutanpidana yang telah dibacakan oleh JPU.

Hakim bertanya pada terdakwa/penasehat hukum apakah akan mengajukanpembelan (pleidooi) – jika iya menanyakan kesiapan membacakan NotaPembelaan – jika belum siap Pihak terdakwa dapat meminta waktu hinggamaksimal 7 hari untuk mempersiapkan Nota Pembelaan – hakimbermusyawarah terkait permintaan skorsing – hakim mempertimbangkan –memberikan kesempatan JPU untuk bertanya

Hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya“Pembacaan Nota Pembelaan oleh Terdakwa, dengan ini sidang ditutup”. Ketukpalu

Nota pembelaan (Pleidooi) Pada waktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan

perkara pidana PN …. yang mengadili perkara pidana dengan no perkara …….Atas nama terdakwa …… dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum” – ketuk palu -

Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dansiap menjalani pemeriksaan

Hakim menyampaikan agenda sidang “Pembacaan Pembacaan NotaPembelaan oleh Terdakwa” - Hakim menanyakan kesiapan para pihak (JPU-Pihak Terdakwa/penasehat hukum) – Menanyakan kesiapan PihakTerdakwa/penasehat hukum dalam pembacaan Nota Pembelaan –menghimbau para hadirin untuk menyimak – memerintahkan PihakTerdakwa/penasehat hukum untuk membacakannya - PihakTerdakwa/penasehat hukum membacakan Nota Pembelaan

Setelah selesai Pihak Terdakwa/penasehat hukum menyerahkan naskah NotaPembelaan(asli) kepada hakim ketua dan salinannya diserahkan kepada JPU

Hakim dapat menyakan kepada pihak terdakwa perihal pembelaan pribadi yangingin disampaikan secara tertulis atau lisan – jika ada maka hakimmempersilahkan terdakwa untuk membacakan atau menyampaikan NotaPembelaan secara terpisah dengan cara berdiri di tempat

29

Selanjutnya hakim bertanya kepada JPU apakah ia akan mengajukan jawaban(tanggapan) terhadap pembelaan terdakwa/penasehat hukum (replik) - Jikaada maka hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untukmengajukan replik dan berlanjut pada proses selanjutnya yaitu “ Replik –Duplik” – jika tidak ada maka hakim bermusyawarah dan menilai cukup danmenyatakan “setelah mendengar surat tuntutan dan nota pembelaan dari parapihak maka majelis hakim akan mempertimbangkan putusan akhir dari perkaraini..... dst” .

hakim bermusyawarah terkait skorsing waktu musyawarah mempertimbangkanputusan dan menanyakan kepada para pihak (JPU – Terdakwa) ada tidaknyakeberatan terkait waktu yang ditentukan –

Hakim menyatakan tanggal sidang berikutnya dan agenda berikutnya“Pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis hakim, dengan ini sidang ditutup”.Ketuk palu

Replik – Duplik Proses replik – duplik sama halnya dengan berbagai proses pembacaan surat-

surat dalam proses sebelumnya

Musyawarah hakim - Pembacaan putusan hakim Pada waktu yang ditentukan hakim membuka kembali sidang “sidang lanjutan

perkara pidana PN …. yang mengadili perkara pidana dengan no perkara …….Atas nama terdakwa …… dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum” – ketuk palu -

Hakim bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dansiap menjalani sidang

Hakim menyampaikan agenda sidang “Pembacaan Putusan Akhir” -menghimbau kepada terdakwa dan para hadirin untuk menyimak (pembacaanputusan akhir dapat dibacakan bergantian oleh majelis hakim)

Pada saat hakim akan membaca amar putusan (sebelum memulaimembaca/mengucapkan kata ”mengadili” hakim ketua memerintahkan agarterdakwa berdiri di tempat. - Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya,hakim ketua mengetuk palu (1x) dan mempersilahkan terdakwa untuk dudukkembali

Hakim ketua menjelaskan isi putusan secara singkat terutama yang berkaitandengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yangdijatuhkan kepadanya.

Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, (hakupaya hukum)

prosesi selanjutnya antara lain: Hakim ketua menawarkam kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya,

apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut dan mengajukangrasi, menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir, dalam hal initerdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi denganpenasehat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepadapenasehat hukumnya

Hal yang sama juga di tawarkan kepada penuntut umum jikaterdakwa/penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakimketua meminta terdakwa agar segera menanda tangani berita acara

30

pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitrapengganti.

Jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwa segera diminta untukmenanda tangani akta permohonan banding

Jika terdakwa/penasehat hukum pikir-pikir dulu,maka hakim ketuamenjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberika selama tujuh hari, apabilasetelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwadianggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntutumum.

Apabila tidak ada hal-hal yang akan di sampaikan lagi maka hakim ketuamenyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yangbersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang di tutup. Tata caranyaadalah: setelah mengucapkan kata kata “....sidang dinyatakan di tutup” hakimketua mengtuk palu sebanyak tiga kali.

Panitera pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkanruangan sidang ”hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirindimohon untuk berdiri”.

Semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri termasuk JPU,terdakwa/penasehat hukum.

Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus. Para pengunjung sidang, penuntut umum penasehat hukum dan terdakwa

berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakanterdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengandikawal oleh petugas

31

Dokumen yang harus disiapkan:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri : Laporan polisi – aduan pihak terkait Resume BAP saksi Resume BAP Tersangka Surat Penangkapan - Berita acara penangkapan Surat Penahanan - Berita acara penahanan Surat penggeledahan - Berita acara penggeledahan Surat penyitaan - Berita acara penyitaan.

2. Tata tertib sidang berdasarkan Permenkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983 (PetugasPN-Panitera pengganti)

3. Surat Kuasa4. Surat dakwaan5. Nota keberatan (eksepsi)6. Nota pembelaan (pledoi)7. Replik8. Duplik9. Putusan hakim (Putusan praperadilan, Putusan sela, dan putusan akhir)10. Berita acara persidangan,11. dll

I

Peristiwa Hukum

Penyelidikan

POLRI

Penyidikan

Menurut

KUHAP

UU Lain

Penyelidik

1. Ada informasi

tersembunyi

2. Tertangkap tangan

3. Ada laporan

4. Ada Aduan

KPK

Kejaksaan

Bea Cukai

Imigrasi

Bapepam

Bapedal

Penyidik

UU Lain

Wewenang Penyidik

1. Memanggil saksi

2. Memeriksa tersangka

3. Memeriksa saksi ahli

4. Melakukan upaya paksa

a. Penangkapan

b. Penahanan

c. Pengeledahan

d. Penyitaan

Menurut

KUHAP

POLRI

PPNS

Bea Cukai

Imigrasi

Bapepam

Bapedal

Ditjen HAKI

Komnas HAM

Penyerahan

Berkas Perkara

Penuntutan

Prapenuntutan

Prapenuntutan

Pengertian pasal

110 jo. 138

KUHAP

Penyerahan

perkara :

Tahap 1 : BAP

Tahap 2 : BAP,

Tanggung Jawab

atas tersangka an

barang bukti

Penuntutan

Penuntut

Umum

Menurut

KUHAP

UU Lain

Jaksa sebagai

Penuntut Umum

Dalam kasus

TIPIRING Polri

sebagai PU atas

kuasa dari PU Pasal

205 KUHAP

UU TIPIKOR

KPK,

Kejaksaan,

Polri

Kewenangan PU - Memberikan ijin perpanjangan

penahanan pada penyidik

- Melakukan penahanan

Membuat Surat Dakwaan

Pengertian : Sarat surat dakwaan : Formil, Materil

Cara : 1. Digabung 2. Dipisah

Bentuk Surat Dakwaan : 1. Tunggal 2. Komulatif

3. Alternatif 4. Primair Subsidair

5. Kombinasi

Pemeriksaan

Sidang Pengadilan

II

Pemeriksaan Sidang

Pengadilan

Sidang terbuka untuk umum

Sidang tertutup untuk umum

Pembacaan Surat

Dakwaan oleh PU Eksepsi /

Keberatan

Tanggapan PU

terhadap Eksepsi

Putusan Sela oleh

Hakim

Isi Putusan Sela :

1. Eksepsi Diterima

2. Eksepsi tidak

dapat diterima

3. Eksepsi Ditolak

Menurut

KUHAP

pasal 156

Alasan Eksepsi

1. Kompetinsi mengadili perkara

- Relatif

- Absolut

2. Surat dakwaan tidak dapat diterima

3. Surat dakwaan Ditolak / dibatalkan

Menurut

Doktrin atau

kebiasaan di

persidangan

Alasan Eksepsi

1. Dakwaan Error in Persona (Formil)

salah orang

2. Dakwaan Obscuur Libels (materil)

SD kabur

3. Dakwaan adalah delik aduan

(absolute/relative)

4. Tidak tepat penerapan hukum

5. Gugurnya Hak menuntut PU

(Nebis in Idem, terdakwa mati,

Daluwarsa)

6. Bukan perkara Pidana

7. Dakwaan Prematur

Acara Pembuktian

III

Acara Pembuktian

Pembuktian :

1. Apa yang harus dibuktikan.

2. Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban

pembuktian

3. Hal secara umum diketahui tidak perlu

dibuktikan

4. Syarat pembuktian :

a. Conviction in time (dasar keyakinan hakim)

b. Conviction Raisone (keyakinan hakim harus

di dukung alasan – alasan yang jelas)

c. UU secara Negative

d. UU secara Positive

5. Menurut KUHAP : Pasal 183

6. Prinsip minimum pembuktian (alat bukti) :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Bukti surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

7. Barang bukti :

a. Korban meninggal

b. Barang / alat yang dipakai melakukan TP

8. Beban tanggung jawab pembuktian

a. Pembuktian biasa

b. Pembuktian terbalik

c. Pembuktian terbatas

d. Pembuktian berimbang

Tuntutan hukum

REQUISTOIR

Mengenai REQUISTOIR

1. Dihukum / terbukti dan dapat

dipertanggungjawabkan

2. Dilepaskan terbukti tetapi tidak

dapat dipertanggungjawabkan

3. Dibebaskan karena tidak terbukti

Pledoi /

Pembelaan

Terdakwa atau

Kuasa Hukum

Replik

Hak Penuntut

Umum

mempertahankan

tuntutannya

Duplik

Hak terdakwa atau

Kuasa Hukum

menjawab /

menangkis Replik

dari Penuntut

Umum

Vonis Hakim

Vonis pasal 191 KUHAP :

1. Menghukum terdakwa

(terbukti bersalah & dpt

dipertanggung jawabkan)

2. Melepas terakwa dari

tuntutan hukum (alasan

dsar pemaaf penghapus

pidana)

3. Membebaskan terdakwa

IV

Upaya Hukum

Upaya Hukum terbagi atas :

1. Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan atau Verzet

b. Upaya Hukum Banding (PT)

c. Upaya Hukum Kasasi (MA)

2. Upaya Hukum luar biasa :

a. Peninjauan Kembali (PK)

b. Kasasi Demi Kepentingan

Hukum (KDKH)

Eksekusi

Pelaksanaan Putusan

Pengadilan

Putusan yang sudah berkekuatan

hukum tetap

Peraturan Pelaksanaan menurut KUHAP :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa

(Pasal 271)

2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271)

3. Pidana sejenis berturut – turut (Pasal 272)

4. Pidana denda (Pasal 273 ayat 1 dan 2)

5. Pengaturan barang bukti yang dirampas

oleh negara (Pasal 273 ayat 3 dan 4)

6. Ganti rugi pada pihak yang dirugikan (Pasal

274)

7. Biaya perkara (Pasal 275)

8. Pidana bersyarat (Pasal 276)

Pengawasan dan

Pengamatan

Hakim wasmat UUPKK

(Pasal 33 ayat 2)

Pengawasan : Mengawasi

apakah putusan

pengadilan telah

dilaksanakan secara benar

atau tidak

Pengamatan : Mengamati

perkembangan

kepribadian dari terpidana

selama melaksanakan /

menjalani putusan