1

MODUL MANAJEMEN

OPERASIONAL TINGKAT

LANJUT

disusun oleh: Yuni Andono Achmad, S.E., M.E.

2 0 2 0

2

Kata Pengantar

Teriring ucapan syukur beserta istighfar ke hadirat-Nya akhirnya modul Manajemen Operasional tingkat Lanjut dapat selesai. Modul ini sebagai kelanjutan dari mata kuliah Manajemen Operasional yang lebih bersifat teoritis. Praktikum Manajemen Operasi Lanjutan disusun untuk menunjang proses pembelajaran mengenai materi -materi yang diajarkan di kelas dalam pelaksanaan praktikum. Praktikum ini juga merupakan salah satu komponen nilai akhir mahasiswa untuk mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Modul ini terdiri dari 7 (tujuh) bab dan memiliki beberapa konten seperti latihan soal dan studi kasus. Karena hanya bersifat pengantar, maka kelengkapan modul-modul lainnya diperlukan, terutama apabila dipergunakan di laboratorium Manajemen. Demikian, akhirnya penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan modul ini masih memiliki banyak kekurangan. Kami tunggu saran dan kritiknya. Depok, __ Mei 2020

Y.A.

3

Daftar Isi

Kata Pengantar 2

Daftar isi 3

Bab 1 : Peramalan 4

Bab 2 : Perencanaan Kapasitas dan Perencanaan Agregat 6

Bab 3 : Penjadwalan 8

Bab 4 : Manajemen Persediaan 10

Bab 5 : Perencanaan Permintaan Material 12

Bab 6 : Manajemen rantai pasokan 14

Bab 7 : Studi Kasus 17

Daftar Pustaka 27

4

Bab 1: Peramalan

1.1 Definisi

Peramalan atau forecasting adalah ilmu dan seni yang digunakan untuk memprediksikan kejadian di masa yang akan datang (Schroeder, Goldstein, dan Rungtusanatham, 2011). Pada umumnya, peramalan merupakan proses untuk memprediksikan permintaan di masa yang akan datang. Peramalan merupakan hal penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi acuan dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini juga sangat penting dalam rangka untuk meminimasi terjadinya inefisiensi di masa yang akan datang. Demikian pula sektor pemerintahan –dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia- menerjemahkan aspek peramalan ini dalam dokumen perencanaannya. Ada perencanaan 1 (satu) tahun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, ada perencanaan jangka menengah (biasanya 5 tahunan) dan perencanaan jangka panjang –mencapai 20an tahun. RKP disusun dua tahun sebelum tahun yang direncanakan. Setidaknya kegiatan peramalan di perusahaan- perusahaan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga)

dimensi waktu, yaitu:

Dimensi

Periode

Contoh

Jangka pendek Kurang dari 3 bulan Keputusan pembelian Jangka menengah Antara 3 bulan – 3 tahun Keputusan produksi Jangka panjang Lebih dari 3 tahun Perencanaan pengembangan

produk baru 1.2 Langkah-langkah Peramalan Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan peramalan:

a. Menentukan tujuan dilakukannya peramalan b. Memilih produk yang akan diramal c. Menentukan dimensi waktu peramalan d. Memilih metode atau model peramalan e. Mengumpulkan data sebelumnya (jika ada) f. Membuat peramalan g. Memvalidasi dan mengimplementasikan hasil peramalan metode

1.3 Metode Peramalan Dalam peramalan terdapat 2 metode, yaitu:

1. Metode Kualitatif. Metode kualitatif biasanya digunakan ketika tidak ada data masa lampau. Model-model metode kualitatif yaitu: No Metode Definisi 1 Delphi Technique Model yang menggunakan proses kelompok dimana para

5

pakar yang melakukan peramalan 2 Customer Survey Dilakukan dengan cara meminta input langsung dari

konsumen mengenai rencana pembelian mereka 3 Analogi Historis Didasarkan pada suatu produk tertentu yang memiliki

fungsi yang sama, tetapi menggunakan teknologi yang berbeda

4 Sales Force Composite

Dilakukan oleh sebuah grup atau individu tenaga penjualan berdasarkan pengalaman dan perkiraan berapa penjualan bisa dilakukan

5 Jury of Executive Opinion

Model ini meminta kelompok manajer tingkat tinggi untuk memberikan pendapat yang menghasilkan estimasi permintaan

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif sering dipergunakan ketika terdapat data masa lampau yang terang dan jelas, sehingga dapat untuk meramalkan angka masa depan, mengikuti pola yang ada. Metode kuantitatif ada bermacam-macam, yaitu sebagai berikut: a. Metode Deret Waktu (Time Series) 1. Naïve. Pada model naive diasumsikan bahwa permintaan untuk masa yang akan datang besarnya akan sama dengan permintaan masa sekarang. 2. Moving Average. Model ini digunakan jika terdapat asumsi bahwa permintaan pasar akan stabil sepanjang masa yang kita ramalkan. Terdapat 2 jenis moving average, yaitu: (a) Single moving average, dan (b) Weighted Moving Average. Latihan Soal: Dapur Ungu Corp. merupakan perusahaan yang memproduksi keripik ubi di Bandung.Biasanya keripik ini digunakan pelanggan untuk memberikan oleh-oleh kepada kerabatnya.Seiring berjalannya waktu, keripik ubi semakin dikenal dan permintaannya mulai meningkat. Berikut data penjualan produk Dapur Ungu Corp. pada tahun 2014 :

Bulan Penjualan (dalam ribuan pcs)

Bulan Penjualan (dalam ribuanpcs)

Januari 80 Juli 120 Februari 100 Agustus 100 Maret 120 September 90 April 90 Oktober 130 Mei 85 November 110 Juni 115 Desember 150

Berdasarkan data di atas, hitunglah estimasi penjualan produk keripik ubi dari Dapur Ungu Corp. pada tahun 2015 dengan menggunakan metode Single Exponential Smoothing? Dan hitung pula MAD, MSE, dan MAPE! (α = 0.3 , peramalan bulan januari 2015 = 100)

6

Bab 2: Perencanaan Kapasitas dan Perencanaan Menyeluruh 2.1 Definisi Perencanaan Kapasitas Kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Perencanaan kapasitas atau capacity planning adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang diperlukan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan yang terus berubah. Pengertian kapasitas ini harus dilihat dari tiga perspektif agar lebih jelas, yaitu:

a. Kapasitas Desain: menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal dimana tidak ada produk yang rusak atau cacat, yang biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu contohnya kilogram tiap minggu, tiap bulan atau tiap tahun.

b. Kapasitas Efektif: menunjukkan output yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan.

c. Kapasitas Aktual: menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual sedapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif.

Terdapat dua pengukuran kinerja sistem yaitu efisiensi dan utilisasi.Efisiensi merupakan persentase dari kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai sedangkan utilitas merupakan persentasi dari kapasitas desain yang telah tercapai. 2.2 Pengertian Perencanaan Menyeluruh Perencanaan menyeluruh atau aggregate planning berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu kesuluruhan, dengan factor permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, sukuran tenaga kerja dan input yang saling berhubungan (Heizer & Render, 2011) Menurut ahli ilmu operasi yang lain mengatakan bahwa perencanaan agregat adalah untuk menentukan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan atas horizon waktu antara. (2009 John Wiley & Sons) Sedangkan tujuan dari aggregate planning ini sendiri adalah memperkecil biaya pada proses perencanaan dari alokasi pemakaian sumber daya tersebut secara efektif. (hei zer & render, 2011) 2.3 Metode pilihan perencanaan Dalam merespon perubahan permintaan konsumen tersebut, manajer dapat melakukan “manipulasi” terhadap permintaan dan persediaan, berikut pilihan perencanaan tersebut (Heizer & Render, 2011 and Russell & Taylor , 2011): Metode Pilihan Perencanaan Kapasitas/Penawaran:

7

1. Mengubah tingkat produksi

2. Chase demand dengan hiring or lay -offing employees

3. Overtime and undertime

4. Subcontracting

5. Part-time employees Metode Pilihan Perencanaan Permintaan: 1. Permainan harga

2. Complementary products development or products mixing

3. Backlog

4. Kerjasama dalam rantai pasok Biaya dalam Perencanaan Agregat Terdapat biaya biaya yang terjadi dalam pembuatan perencanaan agregat, diantaranya: 1. Biaya produksi dasar, seperti gaji pekerja, upah lembur dan upah pekerja

1. sementara

2. Biaya pemecatan dan pengangkatan pekerja

3. Biaya penyimpanan

4. Biaya backorder atau biaya barang yang telah habis Strategi Perencanaan Agregat Untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dalam perencanaan agregat kita harus memilih strategi apa yang akan kita pakai dalam alokasi sumber daya tersebut. Strategy yang umum digunakan dalam agregat planning terbagi atas 3 strategi, yaitu: • Level Workforce Strategy ini memainkan jumlah tingkat pekerja tetap. Strategi ini akan memperhitungkan berapa jumlah efektif pegawai tetap yang akan dipekerjakan. • Level Workforce plus Overtime Strategy ini menggunakan penambahan tingkat produksi dengan jam lembur. • Chase Strategy Strategi ini mengalokasikan fluktuasi perubahan tingkat pekerja untuk merespon permintaan dengan menggangkat, menyewa atau memberhentikan pekerja.

8

Bab 3: Penjadwalan 3.1 Pengertian Penjadwalan atau scheduling adalah proses penentuan waktu kapan tenaga kerja, peralatan, fasilitas umum lainnya, dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Scheduling merupakan tahap akhir dalam perencanaan –sebelum pelaksanaan produksi. Menurut Heizer dan Render (1996), scheduling berhubungan dengan alokasi sumber daya dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. 3.2 Tujuan Tujuan penjadwalan adalah untuk menyusun pekerjaan unit produksi rupa sehingga: a. Semua pesanan diserahkan tepat pada waktunya.

b. Pesanan diselesaikan dengan biaya total yang minimum.

c. Tujuan ini hampir sepenuhnya dalam bidang produksi lini, di mana jangka waktu semua operasi adalah sama, dan setiap potong pekerjaan setelah diselesaikan dapat segera bergerak dengan lancar ke mesin selanjutnya. Menurut Roberto S. Russel dan Bernard W. Taylor III (2006:719) tujuan penjadwalan adalah:

a. Meeting customer due date ( membuat tanggal jatuh tempo konsumen)

b. Minimize job lateness (meminimalkan keterlambatan kerja)

c. Minimize response time (meminimalkan waktu response) d. Minimize completion time (meminimalkan waktu penyelesaian)

e. Minimize time in the system (meminimalkan waktu dalam sistem)

f. Minimize overtime ( meminimalkan kelebihan waktu)

g. Maximizing machine or labor utilization (memaksimalkan penggunaan mesin/tenaga kerja)

h. Minimize late time (meminimalkan waktu keterlambatan)

i. Minimize work in the process inventory ( meminimalkan persediaan barang dalam proses) Metode 1. Metode Prioritas (Sequencing) Metode prioritas yaitu menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat . Aturan prioritas adalah aturan yang digunakan untuk menentukan urutan pekerjaan dalam fasilitas yang berorientasi pada proses. Berikut aturan prioritas yang paling populer.

FCFS (First Come First Served) FCFS merupakan pekerjaan yang diproses berdasarkan urutan kedatangannya atau pekerjaan pertama yang datang disebuah pusat kerja diproses terlebih dahulu.

SPT (Shortest Processing Time)

9

Merupakan pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu.

EDD (Earliest Due Date) Pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Sedangkan LPT (Longest Proccesing Time) Pekerjaan yang memi liki waktu pemrosesan lebih panjang, lebih besar biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. 2. Metode Penjadwalan Pada 2 Mesin Seri (Johnson’s Role) Aturan Jhonson adalah sebuah pendekatan yang meminimalkan waktu pemrosesan untuk mengurutkan sekelompok pekerjaan melalui dua pusat kerja dan meminimalkan waktu luang total dalam pusat kerja. Langkah langkahnya yaitu:

- Semua pekerjaan dimasukkan dalam sebuah daftar berikut waktu yang dibutuhka n pada tiap mesin.

- Pilih pekerjaan dengan waktu aktivitas terpendek. Jika waktu terpendek ada pada mesin I maka pekerjaan tersebut dijadwalkan pertama kali. Jika waktu terpendek berada pada mesin II maka jadwalkan pekerjaan tersebut terakhir.

- Setelah sebuah pekerjaan dijadwalkan, hilangkan pekerjaan tersebut dari daftar.

10

Bab 4: Manajemen Persediaan 4.1 Pengertian Persediaan (inventory) merupakan sejumlah bahan-bahan, bagian-bagian yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau langganan setiap waktu. Inventory Control adalah kegiatan untuk mempertahankan sejumlah item yang disimpan pada tingkat yang diinginkan. 4.2 Tujuan Tujuan diadakannya persediaan adalah : 1. Untuk memenuhi permintaan pelanggan

2. Untuk menjaga kesinambungan jalannya proses produksi

3. Untuk berjaga-jaga apabila terjadi kelangkaan persediaan di pasaran

4. Untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga secara tiba-tiba

5. Untuk menghindari agar tidak selalu harus bergantung pada pemasok Tujuan pengendalian persediaan adalah : 1. Untuk memaksimalkan pelayanan pada pelanggan dengan cara menyediakan persediaan sesuai dengan kebutuhan, jumlahnya memadai, pada tempat yang telah ditetapkan, dan tepat waktu

2. Untuk meminimalkan biaya keseluruhan persediaan 4.3 Jenis Persediaan Perusahaan mempertahankan 4 jenis persediaan : (1) Persediaan bahan mentah,

(2) Persediaan barang dalam proses (Work in proses-WIP),

(3) Persediaan MRO (perlengkapan pemeliharaan/perbaikan/operasi), dan

(4) Persediaan barang jadi. Biaya-biaya dalam Persediaan a. Biaya penyimpanan (holding cost/carrying cost) adalah biaya yang terkait dengan menyimpan atau “membawa” persediaan selama waktu tertentu.

b. Biaya pemesanan (ordering cost) mencakup biaya proses pemesanan.

c. Biaya penyetelan (setup cost) adalah biaya untuk mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk produksi.

11

d. Waktu penyetelan (setup time) adalah waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk produksi. Sistem Persediaan a. Sistem kuantitas tetap (Fixed Quantity System – Q System) merupakan sebuah system pemesanan EOQ dengan jumlah pesanan yang sama setiap kalinya.

b. Sistem periode tetap (Fixed Period System – P System) merupakan sebuah system dimana pesanan persediaan dibuat pada interval waktu yang teratur.

12

Bab 5: Perencanaan Permintaan Materi 5.1 Pengertian Perencanaan permintaan materi merupakan terjemahan dari Material Requirement Planning (MRP). MRP adalah sistem informasi menggunakan komputer yang menangani pemesanan, penjadwalan, dan jumlah permintaan persediaan yang dependen. 5.2 Tujuan 1. Meminimalkan persediaan

2. Membentuk kebutuhan minimal untuk setiap item

3. Mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman

4. Meningkatkan efisiensi Input MRP 1. Master Production Schedule Ringkasan skedul produksi produk jadi untuk periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau peramalan permintaan. Informasi yang diperoleh dari MPS : a) Jadwal produk akhir yang akan dibuat

b) Jumlah kebutuhan

c) Kapan dibutuhkan Minggu ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Bill of Material Daftar dari semua bagian-bagian dari bahan baku yang dibutuhkan untuk assembly dan sub-assembly proses produksi satu unit produk akhir. Daftar bagian dalam BOM ditulis secara hierarki/bertahap disebut pohon silsilah produk yang terurai dari bagian-bagiannya. Setiap tahap memiliki level pekerjaan mulai dari level 0, level 1, hingga level ke-n. Contoh : Perusahaan akan membuat mesin XYZ. Setiap unit mesin dibuat dari 5 unit X, 2 unit Y, dan 4 unit Z. Unit X merupakan hasil rakitan dari 3 unit F dan 2 unit G. Unit Y merupakan hasil rakitan dari 1 unit H. Sedangkan setiap unit Z dihasilkan dari 4 unit E. Latihan soal Perusahaan Heckler & Koch merupakan perusahaan produsen senjata api modern. Selama 12 minggu mereka mendapat pesanan berupa Sniper Rifle HK-G28 sebanyak 150 unit pada minggu ke 9 dan sebanyak 180 unit pada minggu ke 11. Leadtime produk adalah satu minggu. Produk ini dibuat dengan menggunakan 2 komponen yaitu 2 unit receiver (badan

13

senjata) dan 1 unit barrel (laras) dengan leadtime masing-masing 1 minggu dan 2 minggu. Setiap receiver memerlukan 3 unit baja dan 2 unit besi stainless steel dengan leadtime 3 minggu dan 1 minggu. Sedangkan untuk pembuatan barrel memerlukan 2 unit pipa besi dengan leadtime 2 minggu dan 1 unit rifle scope dengan leadtime 1 minggu yang dibuat menggunakan 4 unit besi stainless steel dan 2 unit lensa binocular yang memiliki leadtime 3 minggu. Diketahui persediaan masing-masing komponen adalah : Tentukanlah bill of material Sniper Rifle HK-G28 beserta jumlah pemesanannya dengan ketentuan lot for lot (LFL) ! Jawab: Receiver Barrel Baja Pipa besi Rifle Scope Besi

stainless steel

Lensa binocular

60 unit 80 unit 75 unit 70 unit 30 unit 65 unit 50 unit

14

Bab 6: Manajemen Rantai Pasokan 6. 1 Pengertian Manajemen rantai pasokan (Supply Chain Management) adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. 6.2 Tujuan Tujuan dari setiap rantai pasokan harus untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan, seperti halnya: a. Mengelola proses dengan cepat, efisien, dan berbiaya rendah

b. Memperkirakan permintaan

c. Mengendalikan persediaan

d. Meningkatkan jaringan hubungan bisnis perusahaan dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan perusahaan lainnya

e. Menerima respon atau status setiap hubungan dalam rantai pasokan Aktivitas yang terdapat didalam SCM antara lain adalah memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan lain-lain. Dalam bab ini kita hanya akan membahas bagaimana kita sebagai manajer operasi memilih supplier. Pemilihan Vendor Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan oleh manajemen untuk mempertimbangkan serta mengevaluasi keputusan yang akan diambil, terdiri dari: a. Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam situasi dimana pengambil keputusan mungkin memiliki kesulitan-kesulitan secara akurat menentukan berbagai faktor bobot dan evaluasi. Langkah-langkah dalam proses AHP: 1) Menetapkan faktor-faktor yang paling penting, selanjutnya memilih alternatif-alternatif yang mungkin.

2) Menggunakan perbandinganberpasangan: 1. Equally preferred

2. Equally to moderately preferred

3. Moderately preferred

4. Moderately to strongly preferred

5. Strongly preferred

6. Strongly to very strongly preferred

7. Very strongly preferred

15

8. Very to extremely strongly preferred

9. Extremely preferred 3) Menghitung evaluasi untuk faktor pertama, dan akan menghasilkan matriks normalisasi.

4) Menghitung prioritas.

5) Menentukan rasio dan vektor konsistensi

6) Hitung lambda (λ) yaitu nilai rata -rata dari vektor konsistensi dan CI (Consistency Index) yaitu λ – n CI = n – 1 7) Menghitung Consistency Ratio (CR) adalah CI dibagi dengan Random Index (RI) yang ditentukan dari table dibawah ini: n = RI= 2 0,0 3 0,5 4 0,9 5 1,12 6 1,24 7 1,32 8 1,41 Jika CR adalah 0,10 atau kurang, maka jawaban pembuat keputusan relatif konsisten dan sebaliknya.

9) langi langkah-langkah diatas untuk faktor-faktor penting yang lainnya. 10) Peringkat keseluruhan dengan cara mengkalikan setiap bobot alternatif dengan rata-rata pada setiap alternatif dalam sebuah faktor, kemudian jumlahkan setiap faktor, dan hasil yang tertinggi pada alternatif maka itu merupakan keputusan yang sebaiknya diambil. b. Load Distance Method Metode ini digunakan untuk menentukan jarak terpendek pada beberapa lokasi dan mengefisiensikan waktu sehingga bisa meminimumkan biaya. Perhitungan dengan metode Euclidien Distance: Mula-mula menghitung (X-Xi)2 dan (Y-Yi)2 dimana X dan Y (coordinate site), Xi dan Yi (Koordinat konsumen), serta Li (jumlah pelanggan per bulan) telah diketahui di soal. Selanjutnya, menghitung di = |Xi – X| + |Yi – Y|. Terakhir, menghitung LD yaitu total Li x di dan cari total LD terkecil dari setiap lokasi karena ini merupakan keputusan yang sebaiknya diambil. Perhitungan dengan metode Rectilinear Distance:

16

Mula-mula menghitung (X-Xi)2 dan (Y-Yi)2 dimana X dan Y (coordinate site), Xi dan Yi (Koordinat konsumen), serta Li (jumlah pelanggan perbulan) telah diketahui di soal. Selanjutnya, menghitung di =√(𝑋𝑖−𝑋)2 +(𝑌𝑖−𝑌)2 Terakhir, menghitung LD yaitu total Li x di dancari total LD terkecil dari setiap lokasi karena ini merupakan keputusan yang sebaiknya diambil.

17

Bab 7: Studi Kasus Dalam studi kasus kali ini akan diceritakan mengenai Aplikasi E-Monev dalam

menganalisis kinerja anggaran Kementerian/ Lembaga. Aplikasi e Monev merupakan

program daring (online) yang dikembangkan sejak tahun 2012 oleh Direktorat Sistem

dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (SPPEPP),

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas).

Manajemen operasional memiliki salah satu step pada pengendalian. Pengendalian

pada hakikatnya adalah mekanisme korektif yang antara lain berupa peringatan dini

(early warning) atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan tidak sesuai

dengan yang diharapkan atau memerlukan perhatian khusus. Pengendalian

(controlling) atas pelaksanaan rencana pembangunan adalah satu fase strategis

dalam manajemen pembangunan. Hal ini karena pengendalian atas pelaksanaan

rencana pembangunan berperan penting dalam memastikan ketercapaian sasaran

dan target-target pembangunan.

Dalam siklus atau tahapan manajerial –yang terdiri planning, organizing, leading, dan

controlling- aplikasi E Monev menjadi bagian dari pengawasan atau controlling, yang

secara umum dilakukan oleh BPK dan/ atau BPKP juga inspektorat di masing-masing

K/L. Dalam tulisan ini, lebih melihat perspektif Bappenas dalam melakukan

pengawasan melalui aplikasi e monev. Kementerian/ Lembaga yang menjadi studi

kasus adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Kementerian Riset Teknologi

Pendidikan Tinggi, di triwulan III (ketiga).

7.1 Pembahasan

Proses atau tahapan-tahapan dalam manajemen adalah planning, organizing, leading, dan

controlling (Stoner, 6th edition, hlm 11). Aspek perencanaan (planning) dipenuhi

Pemerintah melalui dokumen-dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Aspek organizing

dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga (jumlahnya mencapai 34 Kementerian dan 4

lembaga), serta pemerintah daerah –yang mencakup 34 provinsi dan 416 Kabupaten/ Kota.

Leading (beberapa buku Manajemen menyebutnya dengan actuating) dilakukan oleh

18

Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah, dalam melaksanakan penganggaran di APBN dan

APBD. Sedangkan terkait pengawasan atau controlling, dilakukan oleh BPK dan/ atau BPKP

juga inspektorat di masing-masing K/L. dalam tulisan ini, lebih melihat perspektif

Bappenas dalam melakukan pengawasan melalui aplikasi e monev.

Dari sisi pengawasan program pembangunan, aplikasi E Monev ini merupakan bagian

dari pemantauan atau monitoring. Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang

mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu

proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Pada umumnya, monitoring

digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring

ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk

memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Monitoring dapat memberikan

informasi berupa proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang

berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses

sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan

dalam suatu bagian (Wrihatnolo, 2008).

Mengacu pada Laporan Akhir “Kegiatan Koordinasi Pendukung Aplikasi E Monev” dari

Bappenas (2019), E-Monev adalah aplikasi daring (online) yang dikembangkan sejak tahun

2012 oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Pembangunan (SPPEPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). E Monev merupakan wahana untuk

melaporkan hasil pemantauan rencana kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L). Data

hasil pemantauan yang dihimpun melalui e-Monev selanjutnya diolah dan dianalisis untuk

menjadi bahan bagi kegiatan Temu Triwulanan Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, yang merupakan forum triwulanan yang diselenggaran secara berkala,

dengan mengundang seluruh K/L dan direktorat-direktorat terkait di Bappenas yang

menjadi mitra masing-masing.

Pengendalian pada hakikatnya adalah mekanisme korektif yang antara lain berupa

peringatan dini (early warning) atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan

tidak sesuai dengan yang diharapkan atau memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu,

pelaksanaan pengendalian yang dikemas dalam Kegiatan Koordinasi Program Pendukung

e-Monev Bappenas ini diharapkan dapat berkontribusi positif demi menjamin ketercapaian

target dan sasaran-sasaran pembangunan di akhir masa implementasi.

19

Pengendalian (controlling) atas pelaksanaan rencana pembangunan adalah satu fase

strategis dalam manajemen pembangunan. Hal ini karena pengendalian atas pelaksanaan

rencana pembangunan berperan penting dalam memastikan ketercapaian sasaran dan

target-target pembangunan. Strategisnya peran pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat PP 39/2006) tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renacan pembangunan, yang

merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menurut PP 39/2006 sebagaimana disebutkan di atas, pengendalian didefinisikan

sebagai “serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya

tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana. Pengendalian pelaksanaan

rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan”. Dengan

demikian, menurut peraturan perundang-undanagn yang berlaku, pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan merupakan aktivitas lebih lanjut dari dua unsur, yaitu

pemantauan dan pengawasan.

7.2 Aplikasi E Monev

Oleh karena itu, dalam rangka mempermudah pelaksanaan pengendalian, Kementerian

PPN/Bappenas, melalui Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan

Pengendalian Pembangunan (SPPEPP) telah mengembangkan aplikasi berbasis daring

(online) yang dikenal dengan nama aplikasi e-Monev, yang hingga tahun 2019 ini telah

memasuki generasi ke-3. Aplikasi e-Monev dikembangkan bagi KL sebagai wahana untuk

menyampaikan laporan pelaksanaan Renja KL.

Pelaporan daring dalam aplikasi e-Monev merupakan upaya untuk menciptakan

manajemen data pemantauan yang lebih baik, sehingga data dan informasi yang dihimpun

akurat, mutakhir, aman, dan tersedia bagi pemakai. Data hasil pemantauan tersebut

kemudian dianalisis untuk mengetahui secara mendalam terkait status pelaksanaan suatu

program/kegiatan apakah telah berjalan dengan baik, selain mengidentifikasi berbagai

permasalahan yang terjadi.

20

Proses selanjutnya adalah penyusunan laporan triwulanan hasil pemantauan Renja

KL yang datanya ditarik dari aplikasi e-Monev, yang memuat gambaran umum posisi

realisasi anggaran dan capaian fisik dari program dan kegiatan yang ada dalam Renja

setiap KL, status pelaksanaan, permasalahan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Dalam rangka menggugah kesadaran KL dan Direktorat Bappenas mitra KL atas

potensi ketercapaian dan kendala-kendala yang dihadapi, laporan tersebut perlu

didiseminasikan secara berkala kepada seluruh KL dan Direktorat Bappenas mitra KL.

Forum diseminasi ini sekaligus dapat berfungsi sebagai mekanisme early warning atau

mekanisme koreksi untuk memperbaiki pelaksanaan Renja K/L hingga berakhirnya masa

implementasi.

Pada aplikasi e-Monev, terdapat 8 (delapan) kelompok pengguna/user yang dibagi menjadi dua

kelompok. Kelompok tersebut yaitu Kelompok Transaksional dan Kelompok Pemanfaat Data. Kelompok-

kelompok tersebut berbeda kewenangannya dalam menggunakan aplikasi e-Monev. Kelompok

Transaksional merupakan kelompok user yang memiliki kewenangan untuk melakukan entri data pada

aplikasi, sementara kelompok Pemanfaat Data hanya dapat melihat realisasi pelaksanaan Renja-K/L.

Pengguna akun e-Monev untuk Kelompok Transaksional yaitu user K8, K5, K4, dan K3 yang

memiliki kewenangannya masing-masing. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

21

❏ K8, yaitu kelompok User Satker baik di Kementerian/Lembaga maupun di level Satker di

pemerintahan daerah. User K8 bertanggung jawab atas entri data di level komponen.

❏ K5, yaitu kelompok user Unit Kerja Eselon 2 (UKE 2). User K5 bertanggung jawab atas entri data di

level output, indikator output kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Apabila terdapat Satker (K8)

yang berada di lingkup UKE-2 tersebut tidak mengisi realisasi komponen, maka UKE-2 wajib mengisi

realisasi komponen Satker tersebut.

❏ K4, yaitu kelompok User Unit Kerja Eselon 1 (UKE 1) di Kementerian/Lembaga selaku penanggung

jawab dan pelaksana Program. User K4 bertanggung jawab atas entri data indikator output program

dan indikator kinerja program. Selain itu, User K4 melakukan pemantauan dan pengendalian atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di lingkup kerjanya.

❏ K3, yaitu kelompok User Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga, selaku wakil

Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan. User K3 bertanggung jawab melakukan verifikasi atas entri data

Kementerian/Lembaga di Aplikasi E-Monev generasi 3.0.

Pengguna akun e-Monev untuk Kelompok Pemanfaat Data yaitu user K7, K6, K2, dan K1 yang

memiliki kewenangannya masing-masing. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

❏ K7, yaitu kelompok user Organisasi Perangkat Daerah (OPD). User K7 dalam hal ini bertindak sebagai

pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan. User K7 bertanggung jawab mengendalikan

pelaksanaan komponen dari Satker-Satker (K8) pelaksana Renja-KL di lingkup kerjanya.

❏ K6, yaitu kelompok user Bappeda, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. User K6 dalam hal

ini bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan terutama kegiatan yang

pelaksanaannya menggunakan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. User K6 dapat

menggunakan data hasil pemantauan untuk pengendalian pelaksanaan Renja-KL di wilayahnya.

❏ K2, yaitu kelompok User Direktorat Mitra KL di Bappenas. User K2 dalam hal ini bertindak sebagai

pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan. Selain itu User K2 juga bertanggung jawab

mengendalikan pelaksanaan RKP di Kementerian/Lembaga / sektornya masing-masing.

❏ K1, yaitu Administrator dari aplikasi E-Monev generasi 3.0, yaitu Direktorat Sistem dan Pelaporan

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (SPPEPP). Selain itu, Direktorat SPPEPP juga

22

bertugas untuk mengolah data hasil pemantauan sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh

stakeholders terkait.

7.3 Metode dalam Manajemen Operasional: Evaluasi

7.3.1 Pemantauan dengan Mempergunakan E Monev

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang didapat dari https://e-monev. bappenas.go.id

dengan izin untuk mendapatkan password dari Direktorat SPPEPP Bappenas. Data dikumpulkan pada

triwulan III (ketiga) yaitu bulan Januari s/d September 2019. Sistem akan mengolah sendiri hitungan

berupa rencana dan realisasi, berdasar input dari petugas K/L bersangkutan –yang telah ditunjuk oleh

Biro Perencanaan K/L tersebut. Sedangkan metode perbandingan datanya adalah sebagai berikut,

a. Cara pengukuran pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan melaporkan realisasi fisik dan

realisasi anggaran baik bulanan maupun triwulanan. Realisasi anggaran dilakukan dengan

melaporkan realisasi anggaran sesuai dengan nilai rupiah yang sudah terserap, dan mengacu

pada realisasi anggaran yang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D). Sementara

itu, untuk realisasi fisik, baik realisasi fisik atas volume komponen, volume output, dan capaian

indikator dilaporkan dengan nilai absolutnya, yakni nilai yang sesuai dengan volume atau

sasaran atau target dari komponen, output, maupun indikator, baik indikator output kegiatan,

indikator kinerja kegiatan, indikator output program dan indikator kinerja program. Selain itu,

realisasi fisik dientrikan secara parsial, sesuai bulannya dan bukan merupakan angka atau nilai

kumulatif dari bulan-bulan sebelumnya. Sebagai catatan, untuk volume/sasaran output dan

komponen yang bersifat generik, seperti layanan, maka realisasi yang harus diisi setiap bulannya

adalah 1, dan tidak akan dijumlahkan secara triwulanan atau di akhir tahun.

b. Status Pelaksanaan. Status pelaksanaan menggambarkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan

(kegiatan). Status pelaksanaan ini terdiri dari lima kategori pelaksanaan yang terdiri dari tahap

Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Selesai, dan Dimanfaatkan. User K8, K5, merupakan user

yang harus melaporkan status pelaksanaan atas komponen dan output, dan melengkapi dengan

keterangan sesuai dengan kategori status pelaksanaan yang dipilih. Sebagai catatan, untuk

komponen dan output generik baik yang berada dalam program dukungan manajemen atau di

program lainnya, seperti layanan kantor, layanan SDM, dan layanan lainnya, pembayaran gaji,

honorarium dan lainnya, diasumsikan langsung termanfaatkan, sehingga status pelaksanaannya

menjadi “dimanfaatkan” sejak bulan pertama.

c. Kategori Permasalahan. Pengguna aplikasi E-Monev Generasi III versi 3.0 User K8, K5, K4 dan K3

diwajibkan untuk melengkapi data permasalahan ini dengan cara memilih kategori masalah

serta menuliskan rincian atau keterangan masalah sesuai dengan kategori permasalahan yang

dipilih. Entri data untuk permasalahan ini dilakukan terhadap komponen, output, indikator

output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, indikator output program serta indikator kinerja

program.

23

7. 4 Hasil Pemantauan

Hasil pemantauan ditujukan kepada beberapa kementerian/ lembaga terpilih, yaitu dalam hal ini

pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kedua Kementerian Riset Teknologi/ Pendidikan

Tinggi, pada triwulan III.

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) secara umum terdapat 8 (delapan) program,

59 kegiatan, 483 output dan 6.683 komponen wajib pelaporan. Sampai dengan triwulan ketiga ini

Kemdikbud telah melaporkan kesemua program, 58 kegiatan (artinya hampir 100 persen kegiatan

dilaporkan), 207 output (mendekati 43 persen), serta 5943 komponen (sekitar 89 persen). Dari ke-483

output tersebut, sebanyak 183 diantaranya merupakan prioritas nasional (PN), artinya lebih dari

separuh output di Kemendikbud masuk katagori PN -tepatnya 38 persen masuk PN. Semua PN -dari PN1

sampai dengan PN5- masuk dalam irisan output di Kemdikbud. Namun meski jumlahnya “hanya” 38

persen, anggaran untuk output yang terkait PN tersebut lebih besar (dibanding yang output non PN)

yaitu mencapai Rp 26,6 trilyun -atau secara persentase mencapai 74 persen.

Kemendikbud telah melaksanakan pekerjaan sesuai Renja K/L 2019 dengan baik, meskipun

penyerapan anggaran secara umum masih dikisaran 50 persen. Namun mengingat besarnya anggaran

dan kegiatan, angka 50 persen realisasi tersebut relatif lebih baik dari K/L lainnya yang alokasi lebih

rendah namun persentase rendah.

Dilihat dari anggaran per program, Unit Kerja Eselon (UKE) 1 yang relatif lambat pencairan

anggaran dibandingkan yang lain di Kemendikbud adalah Ditjen Dikdasmen -baru 39 persen realisasi.

Sedangkan UKE 1 yang paling tinggi realisasi adalah Itjen Kemdikbud, yang mendekati 76 persen realisasi

anggarannya. Setelah Itjen, realisasi anggaran terbesar berikutnya adalah Balitbang yang mencapai 73

persen.

Terdapat beberapa UKE 2 yang sama sekali belum melaporkan progress outputnya dan realisasi

masih 0 (nol) persen. Diantaranya adalah: Biro Keuangan, Pusat Arkeologi Nasional, Pusat Pendidikan

Pelatihan Pegawai, Pusat Analisis Sinkronisasi Kebijakan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan

Layanan Khusus Dikdas, Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMK, Setdit Dikdasmen,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan di

Sentul, Balai/ Kantor Bahasa di Daerah, Setditjen Kebudayaan, Setditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kemungkinan masih 0 (nol) realisasi adalah masih kosongnya data K/L bersangkutan saat

penarikan untuk TW III. Atau dengan kata lain isian-isian bisa terisi sesudah penarikan data. Tapi bila

dibuka lebih lanjut pada eMonev di Setditjen Kebudayaan, pada komponen “Pengembangan Gedung

Museum Nasional” dalam output “Museum Nasional yang Dibangun dan Ditata”, memang belum ada

(belum diisi realisasi anggaran dan realisasi volume) sampai dengan triwulan III ini. Kemungkinan besar

karena terkait pemblokiran anggaran pembangunan gedung museum yang masih berlangsung sampai

dengan sekarang.

24

Persoalan anggaran juga terjadi pada output nomor 5638.003 terkait Guru Dikmen Non PNS

yang Menerima Insentif Guru Bukan PNS, masih 0 (nol) persen sampai TW III ini. Sedangkan dari sisi

realisasi anggaran, terdapat UKE II yang pencairan masih di bawah 10 persen, yaitu Direktorat

Pembinaan Sekolah Dasar. Setelah dilihat aplikasi eMonev-nya, di Dit. Pembinaan SD terdapat

setidaknya 5 (lima) output yang belum ada alokasi anggarannya. Kemudian ada 1 (satu) output yang

belum ada realisasi, berupa layanan dengan kode 2003.951.001 dengan alokasi anggaran sekitar Rp 5,7

M.

Kemudian output-output yang mendukung PN. Sampai sejauh ini realisasi anggaran untuk PN di

Kemdikbud baru mencapai 44 persen. Setidaknya terdapat 5 (lima) output yang realisasi anggaran masih

nol persen. Dari 5 (lima) output tersebut, sebanyak 3 (tiga) diantaranya berkaitan dengan insentif

pendidikan (Guru TK, Guru Dikdas, dan Guru Dikmen).

Kemudian terdapat 3 (tiga) output yang realisasi antara 0-1 persen. Ketiganya berkaitan dengan siswa

yang mendapatkan program Indonesia Pintar, kemudian sekolah yang memiliki UKS, dan berikutnya

adalah sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan.

Secara umum, perkembangan pelaksanaan cukup baik –terutama jika melihat kepada realisasi

anggaran dan banyaknya program/ kegiatan yang ber-progress. Tetapi jika melihat lebih kedalam hingga

ke level komponen terdapat beberapa perbedaan persepsi mengenai penentuan volume komponen, ada

yang masih kosong, dan ada yang belum ada alokasi anggaran serta masih adanya blokir anggaran.

Percepatan pelaksanaan menjadi kunci untuk mencapai semua target output yang dibebankan

kepada Kemdikbud. Perkembangan pelaksanaan kegiatan di Kemendikbud harus lebih ditingkatkan

mengingat TW III semestinya mencapai rata-rata 60 persen realisasi anggaran. Selain itu Kemdikbud

perlu mempercepat kegiatan-kegiatan yang menunjang Prioritas Nasional.

b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti)

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) memiliki 7 program, 49 kegiatan,

169 output, dan 5137 komponen wajib pelaporan. Sampai dengan triwulan ketiga ini Kemristek Dikti

baru melaporkan 1 program, 1 kegiatan, 0 output, dan 1 komponen. Artinya dari 7 (tujuh) unit kerja

eselon satu atau UKE 1, baru Sekretariat Jenderal yang melaporkan perkembangan kegiatannya –lebih

tepatnya hanya Biro Perencanaan yang melapor. Output yang dilaporkan tersebut adalah 2642.010 yaitu

Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau BP PTN BH, yang realisasi fisiknya

belum ada.

Dari 169 output, sebanyak 31 output mendapat tagging prioritas nasional atau PN. Artinya

sebanyak 18,3 persen output masuk katagori pendukung PN –yaitu PN 1, 3 dan 5. Dari sisi anggaran,

alokasi untuk PN sebesar 25,49 persen dari total Rp 41,1 trilyun. Namun sayangnya belum ada realisasi

anggaran, yang artinya masih 0 (nol) persen. Sedangkan secara umum, penyerapan masih sangat

rendah yaitu di angka 3,29 persen.

25

Setidaknya ada 7 (tujuh) output yang belum ada volumenya. Beberapa output di Kemristek Dikti

masih belum memiliki volume output. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian bagi perencanaan

mendatang. Demikian pula untuk output yang terkait PN, masih ada beberapa volume output yang

masih kosong (0).

Kemristek Dikti dapat dinyatakan belum melaporkan kegiatan sama sekali kegiatan dan anggaran.

Hanya Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal yang melaporkan kegiatannya –dan itupun belum ada

realisasi fisiknya. Selain itu beberapa output belum diisi volumenya. Kinerja Kemristek Dikti ini termasuk

rendah apabila dibandingkan K/L lainnya. Untuk katagori output pendukung PN, belum ada realisasi

sama sekali –baik fisik maupun anggaran. Selain itu masih terdapat beberapa komponen yang telah

melakukan penginputan data namun tidak mengisi capaian anggaran dan fisik dari pelaksanaan

komponen. Hal tersebut mengakibatkan data kinerja milik Kemristek Dikti ini tidak dapat dianalisa lebih

lanjut. Kemristek Dikti sebaiknya dapat melakukan pelaporan dengan baik dan tepat waktu pada Aplikasi

e-Monev. Demikian pula agar direktorat sektor mitra Kemristek Dikti dapat secara aktif mendorong agar

melakukan input data laporan pada Aplikasi e-Monev.

7.5 Ikhtisar

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kegiatan triwulanan K/L merupakan data yang

ditarik dari aplikasi E-Monev generasi 3.0. Referensi data dalam aplikasi E-Monev generasi 3.0

merupakan data dari aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Penganggaran (Krisna).

Data yang diolah dari E Monev berupa laporan yang disajikan berbentuk tabel yang mencakup

data capaian output, data realisasi anggaran komponen, status pelaksanaan dari kegiatan,

permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kontribusi terhadap prioritas

nasional, dan rekap terhadap realisasi anggaran yang berkontribusi terhadap prioritas nasional

Untuk Kemendikbud perkembangan pelaksanaan cukup baik –terutama jika melihat kepada

realisasi anggaran dan banyaknya program/ kegiatan yang ber-progress. Tetapi jika melihat lebih

kedalam hingga ke level komponen terdapat beberapa perbedaan persepsi mengenai penentuan

volume komponen, ada yang masih kosong, dan ada yang belum ada alokasi anggaran serta masih

adanya blokir anggaran. Percepatan pelaksanaan menjadi kunci untuk mencapai semua target output

yang dibebankan kepada Kemdikbud.

Untuk Kemenristek Dikti, aplikator internal dapat dinyatakan belum melaporkan kegiatan sama

sekali. Hanya Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal yang melaporkan kegiatannya –dan itupun belum

ada realisasi fisiknya. Selain itu beberapa output belum diisi volumenya. Kinerja Kemristek Dikti ini

termasuk rendah apabila dibandingkan K/L lainnya. Untuk katagori putput pendukung PN, belum ada

realisasi sama sekali –baik fisik maupun anggaran. Masih terdapat beberapa komponen yang telah

melakukan penginputan data namun tidak mengisi capaian anggaran dan fisik dari pelaksanaan

komponen. Hal tersebut mengakibatkan data kinerja milik Kemristek Dikti ini tidak dapat dianalisa lebih

lanjut.

26

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas data yang akan digunakan kembali sebagai dasar

penyusunan laporan kegiatan triwulanan K/L pada tahun anggaran selanjutnya, maka sangat diperlukan

adanya peningkatan data yang disediakan dalam aplikasi E-Monev gen 0.3 sebagai sumber data.

Mengingat pentingnya data e Monev ini maka perlu adanya kegiatan berupa sosialisasi, pendampingan,

dan fasilitasi yang dilakukan baik oleh Dit. SPPEPP kepada K/L, maupun K/L pusat kepada Satkernya yang

ada di daerah. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya peningkatan pemahaman dan

pengetahuan terkait pentingnya melakukan pelaporan dengan benar, terutama untuk user yang

melakukan input data.

Pemanfaatan data eMonev perlu digalakkan, hasil pemantauan yang dilaksanakan melalui

aplikasi E-Monev sebagai salah satu kegiatan pengendalian patut untuk diperhatikan K/L yang ada. Jika

pengendalian terlaksana dengan baik, sangat berpengaruh terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas

realisasi anggaran. Data yang ada dalam aplikasi E-Monev akan meningkatkan kualitas laporan kegiatan

triwulanan K/L yang akan dikeluarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk pelaksanaan kegiatan di Kemendikbud harus lebih ditingkatkan mengingat TW III

semestinya mencapai rata-rata 60 persen realisasi anggaran. Selain itu Kemdikbud perlu mempercepat

kegiatan-kegiatan yang menunjang Prioritas Nasional. Untuk Kemenristek Dikti, disarankan agar dapat

melakukan pelaporan dengan baik dan tepat waktu pada Aplikasi e-Monev. Demikian pula agar

direktorat sektor mitra Kemristek Dikti dapat secara aktif mendorong agar melakukan input data laporan

pada Aplikasi e-Monev

27

Daftar Pustaka

Heizer, Jay dan Barry Render, Production and Operations Management: Strategic and Tactical Decisions,

1996, Prentice Hall

Stoner, James AF, Edward Freeman, Daniel Gilbert, Management, Prentice-Hall International Inc., 6th

Edition.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho, dan Rizang Wrihatnolo, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar

dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.

Wrihatnolo, Rizang, Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian: Konsep dan Pembahasan, 2008.

Nugroho, Riant, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo,

2003.

--, Laporan Akhir: Kegiatan Koordinasi Pendukung Aplikasi E Monev, Direktorat Sistem dan Pelaporan

Pemantauan Evaluasi Pengendalian Pembangunan, Kedeputian Pemantauan Evaluasi

Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas, 2019.

--, Tim Teaching Asistant Manajemen Operasi Lanjutan, UNPAD Bandung, -