i

MODUL

ETIKA PROFESI

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

STMIK NUSA MANDIRI

JAKARTA

2020

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga Modul Etika Profesi Teknologi dan Komunikasi Tahun 2020

ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Modul ini disusun sebagai pertanggungjawaban

terhadap Pengampuh matakuliah yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar. Kami

menyadari bahwa keberhasilan dalam pembuatan modul yang kami lakukan bukanlah

keberhasilan individu ataupun kelompok, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan lindungan-Nya.

2. Ketua STMIK Nusa Mandiri beserta jajarannya.

3. Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri.

5. Staff Program Studi Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri.

Jakarta, Januari 2020

Eka Rini Yulia

iii

DAFTAR ISI

Cover ………………………………………………………………………………..i

Kata Pengantar……………………………………………………………………………ii

Daftar Isi………………………………………………………………………………….iii

Tinjauan Umum Etika…………………………………………………………………….1

Etika Profesi………………………………………………………………………………15

Prefesional Kerja Bidang IT ……………………………………………………………...32

Cyber Crime ………………………………………………………………………………38

Kebijakan Hukum Cyber Crime……………………………………………………………47

Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………..53

1

TINJAUAN UMUM ETIKA

A. Pengertian Etika

Etika (ethic) bermakna sekumpulan azaz atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,

tata cara (adat, sopan santun) mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang

dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.TIK dalam konteks yang lebih luas,

merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin (komputer dan telekomunikasi)

dan teknik yang digunakan untuk menangkap (mengumpulkan), menyimpan,

memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkansuatu bentuk informasi. Komputer yang

mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan penting dalam

pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi suara, gambar, teks,

dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna

menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi dan elektronik dan

bidang informasi seperti data, fakta, dan proses.

Dengan demikian, etika TIK dapat disimpulkan sebagai sekumpulan azaz atau nilai

yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, (adat, sopan santun) nilai mengenai benar dan

salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat

dalam pendidikan.

Untuk menerapkan etika TIK, diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai

prinsip yang terkandung di dalam TIK di antaranya adalah :

2

1. Tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk

menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih

berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya.

2. Prinsip High-tech-high-touch: jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi

tercanggih tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek “high

touch” yaitu “manusia”.

3. Sesuaikan teknologi informasi kepada manusia : seharusnya teknologi informasi

dapat mendukung segala aktivitas manusia buka sebaliknya manusia yang harus

menyuesuaikan kepada teknologi informasi.

B. Pengertian Moral

Moral merupakan istilah manusia mengacu pada langkah-langkah manusia atau lainnya

yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki apa yang disebut moral yang

amoral dan tidak bermoral berarti ia tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya.

Jadi moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Apa hal yang berkaitan

dengan proses sosialisasi moral yang eksplisit dari individu tanpa orang yang bermoral

tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral saat ini memiliki nilai implisit karena

banyak orang yang memiliki sikap moral atau tidak bermoral dari sudut pandang yang

sempit.

Sifat moral yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus memiliki moral yang jika

ia ingin dihormati oleh orang lain. Moral adalah untuk nilai-absolutan dalam masyarakat

secara keseluruhan. Ukuran penilaian budaya moral yang setempat. Moral adalah suatu

tindakan / perilaku / ucapan seseorang dalam interaksinya dengan manusia.

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-dan-sifat-kebudayaan-terlengkap/

3

Jika orang tersebut melakukannya sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat dan

masyarakat dapat diterima dan menyenangkan, maka orang tersebut dianggap memiliki

moral yang baik, dan sebaliknya. Moral merupakan produk budaya dan agama. Setiap

budaya memiliki standar moral yang bervariasi sesuai dengan sistem nilai yang berlaku

dan telah terbangun lama.

Pengertian Moral Menurut Para Ahli

1. Menurut Sonny Keraf

Moral adalahsegala sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar guna menilai

perbuatan seseorang yang dirasakan baik atau buruk di dalam sebuah masyarakat.

2. Menurut Maria J. Wantah

MOral ialah sesuatu yang bersangkutan dengan keterampilan dalam menentukkan

benar atau salah serta baik atau buruknya sebuah perilaku pada diri seseorang.

3. Menurut Russel Swanburg

Moral merupakan semua pengakuan dari pemikiran yang bersangkutan dengan

keantusiasan seseorang dalam bekerja dimana urusan tersebut dapat memicu perilaku

seseorang tersebut.

4. Menurut Elizabeth B. Hurlock

Moral yaitu suatu kebiasaan, tata cara, dan adat dari suatu ketentuan perilaku yang

sudah menjadi kebiasaan untuk anggota suatu kebiasaan dalam masyarkat.

5. Menurut Maria Assumpta

Moral yakni sejumlah aturan aturan (rule) tentang sikap (attitude) dan perilaku insan

(human behavior) sebagai manusia.

4

6. Menurut Wikipedia

Moral adalahsalah satu pesan yang di ucapkan atau latihan yang dapat di petik dari

cerita atau peristiwa.

7. Menurut Wijaya

Moral yakni sebuah doktrin baik dan buruk tentang tindakan atau kelakuan (akhlak).

8. Menurut Al-Ghazali

Moral atau akhlak merupakan suatu perangai, watak, atau tabiat yang menetap

powerful dalam jiwa insan dan adalahsumber timbulnya perbuatan tertentu secara

gampang dan ringan.

9. Menurut Imam Sukardi

MOral adalahsuatu karakter yang dicirikan sebagai sesuatu yang baik dalam

masyarakat melewati nilai-nilai yang diterapkan bersama.

10. Menurut KBBI

Moral ialah

a. Ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum tentang perbuatan, sikap dan

keharusan serta akhlak, budi pekerti dan susila.

b. Suatu situasi mental yang menciptakan orang tetap berani, bersemangat, bergairah,

berdisiplin, isi hati atau suasana perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan.

c. Segala doktrin kesusilaan yang bisa ditarik dari sebuah cerita.

11. Menurut Gunarsa

Moral adalahseperangkat dari nilai-nilai sekian banyak perilaku yang mesti dipatuhi.

5

12. Menurut Wiwit Wahyuning

Moral yaitu saat seseorang berkata tentang nilai moral pada lazimnya akan tersiar

sebagai sikap dan tindakan setiap inividu terhadap kehidupan orang lain.

13. Menurut Wantah

Moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan

menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku.

Teori Perkembangan Moral

a. Piaget mengembangngkan teori perkembangan moral remaja dengan melakukan

pengamatan dan wawancara secara ekstensif melalui anak – anak bermain kelereng

berusia 4 hingga 12 tahun untuk mempelajari mengenai bagaimana mereka

menggunakan dan memikirkan aturan dalam permainan. Ia menyimpulkan bahwa

anak – anak berpikir melalui dua cara yang berbeda mengenai moralitas, tergantung

pada kematangan perkembangannya yaitu :

b. Moralitas Heteronom (heteronomous morality) adalah tahap pertama dari

perkembangan moral dalam teori piaget yang berlangsung antara usia 4 hingga 7

tahun. Keadilan dan aturan – aturan dipandang sebagai sifat –sifat mengenai dunia

yang tidak dapat diubah, dihilangkan dari kontrol manusia. Seorang pemikir

heteronom menentukan benar atau tidaknya perilaku dengan mempertimbangkan

konsekuensi dari perilaku tersebut, bukan intensi dari aktor. Dalam heteronom juga

dipercayai immanent justice, gagasan bahwa apabila sebuah aturan dilanggar, maka

hukuman akan segera diterima.

6

c. Moralitas Otonom (autonomous morality)adalah tahap kedua dari perkembangan

moral dalam teori piaget, yang diperlihatkan oleh anak – anak yang lebih besar

(sekitar 10 tahun keatas). Anak menyadari aturan – aturan dan hukum – hukum

yang diciptakan oleh orang dan bahwa dalam memutuskan suatu tindakan,

seseorang seharusnya mempertimbangkan intensi aktor maupun konsekuensinya.

Anak – anak yang berusia 7 hingga 20 tahun yang berada dalam masa transisi

diantara dua tahap inimemperlihatkan sejumlah ciri dari kedua tahp ini.

d. Martin Hoffman (1980) mengembangkan teori disekuilibrium kognitif (cognitive

disequilibrium theory), yang menyatakan bahwa remaja merupakan suatu periode

penting dalam perkembangan moral , khusunya ketika individu beralih dari

lingkungan yang relatif homogen ke lingkungan yang lebih heterogen disekolah

menengah atas dan kampus.

e. Teori Kohlberg salah satu pandangan yang provokatif mengenai perkembangan

moral adalah pandangan moral yang diciptakan oleh Lawrence Kohlberg (1958,

1976, 1986), yang berpendapat bahwa perkembangan moral terutama didasarkan

pada penalaran moral, yang kemudian berkembang dalam serangkaian tahap –

tahap dan tiga tingkatan. konsep penting dalam perkembangan moral menurut

kohler ialah interbalisasi (internalization),yaitu perubahan perkembangan dari

perilaku yang awalnya dikontrol secara eksternal menjadi perilaku yang dikontrol

oleh standar-standar dan prinsip-prinsip sosial.

7

Berikut adalah 3 tingkatan perkembangan moral menurut Kohlberg :

1) Tingkat 1, Penalaran prakonvensional (Preconventional reasoning).

Ditingkat ini, individu belum memperlihatkan adanya internalisasi dari nilai-nilai moral-

penalaran moral dikontrol oleh hadiah dan hukuman eksternal. Pada tingkat ini terbagi

menjadi 2 tahap,yaitu :

a. Tahap 1, Moralitas Heternom (Heternom morality. Ditahap ini pemikiran

moral sering kali dikaitkan dengan hukuman.

b. Tahap 2, Individualisme, tujuan instrumental,dan pertukaran

(individualism,instrumental purpose,and exchange). Ditahap ini individu

berusaha memuaskan kepentingannya sendiri namun mereka juga membiarkan

orang lain bertindak serupa.

c.

2) Tingkat 2, penalaran Konvensional (conventional reasoning).

Ditingkat ini internelasisai yang dilakukan bersifat menengah.individu mengikuti sandar-

standar tertentu (internal),namun standar-standar itu ditetapkan oleh orang lain(eksternal).

a. Tahap 3, Ekspektasi interpersonal timbal-balik, relasi dan konformitas interpersonal

(Mutual interpersonal expectations, relationships,and interpersonal conformity). Pada

tahap, individu menilai kepercayaan,kepeduliaan dan loyalitas terhadap orang lain

sebagai dasar dari penilaian moral. Pada tahap ini,anak-anak dan remaja sering kali

mengadopsi standar moral dari orang tua,mencari apa yang boleh orang tua akan

dianggap sebagai “anak baik”.

8

b. Tahap 4, Moralitas sistem sosial (Social System morality). Dalam tahap ini penilaian

moral didasarkan pada pemahaman mengenai keteraturan sosial,hukum,keadilan dan

tugas.

3) Tingkat 3, penalaran pascakonvensional (Postconvensional reasoning)

Pada tingkat moralitas sepenuhnya diinternalisasi da tidak didasarkan pada standar-standar

orang lain. Individu mengenali kembali alternatif pelajaran-pelajaran moral,

mengeksplorasi pilihan-pilihannya, dan kemudian menentukan aturan-aturan moral

personalnya.

a. Tahap 5, Kontrak sosial atau kegunaan dan hak-hak individuall (social contract or

utility and individual rights). Pada tahap ini, individu bernalar bahwa beebagai

nilai,hak dan prinsip perlu melandasi atau melampaui hukum.seseorang

mengevaluasi validitas dari hukum yang ada, dan sistem sosial dapat dinilai menurut

sejauh mana sistem sosial tersebut menjamin dan melindungi hak-hak dan nilai-nilai

individu.

b. Tahap 6, Prinsip etika Universal (Universal ethical principles). Dalam tahap ini

seseorang mengembangkan sebuah standar moral berdasarkan hak-hak universal

manusia. Ketika dihadapkan pada sebuah konflik antara hukum dan suara hati,

seseorang bernalar bahwa suara hati sebaiknya diikuti,meskipun kepuasannya

mungkin memiliki resiko.

9

Pertumbuhan Moral

Dalam kehidupannya manusia dituntut harus memiliki moral, agar dapat dihormati oleh

sesamanya manusia. Namun, dalam perkembangan di era globalisasi ini tidak sedikit manusia yang

kehilangan moralnya dengan berbagai alasan dan tujuan yang ada. Dengan demikian hal-hal

tersebut mengganggu pertumbuhan moral dalam kehidupan manusia di zaman sekarang.

Pendidikan yang didapatkan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dalam kehidupan

sehari-hari sangat berpengaruh dalam pertumbuhan moral yang ada. Dalam perkembangannya,

moral dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang jelas dalam kehidupan manusia antara lain ;

1. Keluarga

Dalam perkembangan moral, keluarga menjadi salah satu faktor internal (dari dalam) yang

sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembinaan moral seseorang. Mengapa demikian

? dalam pertumbuhan moral seseorang, keluarga merupakan tempat pertama bagi setiap

manusia untuk dapat berinteraksi. Adanya interaksi membuat seseorang dapat belajar

bagaimana mengembangan dan menumbuhkan moral, serta belajar untuk menunjukan

moral yang baik dalam kehidupannya sehari-hari.

2. Lingkungan

Selain keluarga, pertumbuhan moralitas seseorang sangat di pengaruhi oleh lingkungan

sekitar. Lingkungan sangat berpengaruh penting dalam membangun moral seseorang,

karena dalam lingkunganlah manusia berkembang dan bertumbuh serta berinteraksi

dengan manusia lainnya. Oleh dan sebab itu baiknya setiap pribadi manusia kiranya pintar

dalam menempatkan diri disebuah lingkungan.

10

Dengan memilih dan menempatakan diri kita pada hal-hal yang positif maka pertumbuhan

moral kita ke arah yang positif akan sangat terbuka. Begitupun sebaliknya, jika kita salah

dalam hal ini maka pertumbuhan moral yang ada akan mengarah ke arah yang negative

dan cenderung merusak moralitas kita. Sekalipun dalam keluarga pertumbuhan moral kita

sudah dibina dengan baik namun, dalam bergaul kita salah menempatkan posisi kita, maka

hal itu akan sangat mempengaruhi moral atau sifat positif kita dan cenderung melakukan

hal yang kurang baik.

3. Teknologi

Selain keluarga dan lingkungan, kurang pas rasanya kalau tidak berbicara tentang teknologi

yang ada sekarang ini. Pada era globalisasi ini, banyak tercipta teknologi yang sering

digunakan dalam kehidupan manusia. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah setiap

pekerjaan manusia, dan keperluannya. Akan tetapi, terkadang manusia salah dalam

mempergunakan fasilitas yang sudah ada ini untuk hal-hal yang negatif. Oleh dan karena

itu terkadang teknologi menjadi jalur bagi orang-orang yang amoral (tidak memiliki

moral) untuk melakukan berbagai hal jahat dengan banyak tujuan maupun alasan.

Dengan adanya orang-orang amoral ini dapat mempengaruhi orang lain yang ada di

sekitarnya untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak terpuji. Dengan demikian

teknologi menjadi salah satu sarana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan moral

seseorang. Sehingga, kiranya setiap manusia yang ada dan hidup di jaman moderen ini

dapat mempertimbangkan setiap tawaran teknologi yang ada ini dengan penuh kesadaran

akan hal-hal yang akan dihadapi nantinya dan harus menggunakannya dengan penuh rasa

tanggung jawab. Banyak contoh yang kasus yang dapat kita ambil dari hal ini, seperti

11

penggunaan jaringan internet dan social yang salah sehingga mengakibatkan timbulnya

kejahatan-kejahatan yang ada.

Selain internet, televisi yang juga adalah salah satu sarana komunikasi secara tidak

langsung ini marak disalah gunakan di massa-massa kini. Oleh dan sebab itu kita sebagai

mahkluk yang moralitasnya diancam harus mampu memilih-milih dan mempergunakan

teknologi dengan semestinya, sesuai dengan kegunaan sesungguhnya dengan penuh rasa

bertanggung jawab.

Tujuan Moral

Berikut adalah tujuan moral, sebagai berikut:

Untuk memastikan terwujudnya harkat dan martabat individu seseorang dan kemanusiaan.

Untuk memotivasi manusia supaya bersikap dan beraksi dengan penuh kebajikan dan

kebaikan yang didasari atas kesadaran keharusan yang dilandasi moral.

Untuk mengawal keharmonisan hubungan sosial antar manusia, sebab moral menjadi

landasan rasa percaya terhadap sesama.

Membuat insan lebih bahagia secara rohani dan jasmani sebab menunaikan faedah moral

sampai-sampai tidak terdapat rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau

kecewa.

Moral dapat menyerahkan wawasan masa depan untuk manusia, baik sanksi sosial maupun

konsekuensi dalam kehidupan sehingga insan akan sarat pertimbangan sebelum bertindak.

12

Moral dalam diri manusia pun dapat menyerahkan landasan kesabaran dalam bertahan

dalam setiap desakan naluri dan keingingan atau nafsu yang menakut-nakuti harkat dan

martabat pribadi.

C. Pengertian Norma

Sony Keraf (1991), ada dua macam norma :

1. Norma Umum

Norma yang memiliki sifat universal, terbagi menjadi tiga :

a. Norma Sopan Santun : disebut juga norma etiket adalah norma yang

mengatur pola prilaku dan sikap lahiriah manusia.

b. Norma Hukum : adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh

masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan

kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Norma Moral : yaitu aturan mengenai sikap dan prilaku manusia sebagai

manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik-buruknya, adil tidaknya

tindakan dan prilaku manusia sejauh dilihat sebagai manusia.

2. Norma Khusus

Aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus misalnya aturan

yang berlaku dalam bidang pendidikan, keolahragaan, bidang ekonomi dan sebagainya.

Norma ini hanya berlaku pada lingkup bidangnya dan tidak berlaku jika memasuki

bidang lainnya.

Berdasarkan Nilai dan Norma yang terkandung didalamnya, Etika dikelompokkan

menjadi :

13

1. Etika Deskriptif

Etika yang berbicara tentang fakta, yaitu nilai dan pola perilaku manusia yang terkait

dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam masyarakat

2. Etika Normatif

Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana

harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.

Sanksi yang timbul atas pelanggaran Etika :

1. Sanksi Sosial

Berupa teguran dari masyarakat, pengucilan dari masyarakat

2. Sanksi Hukum

Hukum pidana dan hukum perdata.

Sumaryono (1995) mengklasifikasikan moralitas menjadi dua golongan :

1. Moralitas Obyektif, moralitas yang melihat perbuatan sebagaimana adanya, terlepas

dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya

2. Moralitas Subyektif, moralitas yang melihat perbuatan sebagai dipengaruhi oleh

pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional dan perlakuan

persoanal lainnya.

D. Etika danTeknologi

Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan

pekerjaannya.

Kehadiran teknologi membuat manusia “kehilangan” beberapa sense of human yang

alami. (otomatiasi mesin→refleks/ kewaspadaan melambat)

14

Cara orang berkomunikasi, by or by surat, membawa perubahan signifikan, dalam

sapaan/tutur kata

Orang berzakat dengan SMS, implikasi pada silaturahmi yang “tertunda”

Emosi (“touch”) yang semakin tumpul karena jarak dan waktu semakin bias dalam

Teknologi Inf.

15

ETIKA PROFESI

A. Pengertian Profesi

Secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Professional

artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalism artinya sifat professional. (John

M. Echols & Hassan Shadily, 1990: 449). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah

profesionalisasi ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi

pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1)

bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya

dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi

professional. ( Depdiknas, 2005: 897). Secara leksikal, perkataan profesi itu ternyata

mengandung berbagai makna dan pengertian. Pertama, profesi itu menunjukkan dan

mengungkapkan suatu kepercayaan (to profess means to trust), bahkan suatu keyakinan (to belief

in) atas sesuatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang (Hornby, 1962). Kedua,

profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu

(a particular business, Hornby, 1962). Webster’s New World Dictionary menunjukkan lebih

lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada

pengembannya) dalam liberal arts atau science, dan biasanya meliputi pekerjaan mental dan

bukan pekerjaan manual, seperti mengajar, keinsinyuran, mengarang, dan sebagainya;

terutama kedokteran, hukum dan teknologi. Good’s Dictionary of Education lebih

menegaskan lagi bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan

spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi (kepada pengembannya) dan

16

diatur oleh suatu kode etika khusus. Dari berbagai penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa

profesi itu pada hakekatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan

khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang

memerlukannya.Pada umumnya masyarakat awam memaknai kata profesionalisme bukan hanya

digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui sebagi suatu profesi, melainkan pada hampir

setiap pekerjaan. Muncul ungkapan misalnya penjahat profesional, sopir profesional, hingga

tukang ojeg profesional.

Pernyataan di atas itu mengimplikasikan bahwa sebenarnya seluruh pekerjaan apapun

memungkinkan untuk berkembang menuju kepada suatu jenis model profesi tertentu. Dengan

mempergunakan perangkat persyaratannya sebagai acuan, maka kita dapat menandai sejauh

mana sesuatu pekerjaan itu telah menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dan/atau

seseorang pengemban pekerjaan tersebut juga telah memiliki dan menampilkan ciri-ciri atau

sifat-sifat tertentu pula yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional (memadai

persyaratan sebagai suatu profesi). Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka

selanjutnya kita akan dapat mempertimbangkan derajat profesionalitasnya (ukuran kadar

keprofesiannya). Jika konsepsi keprofesian itu telah menjadi budaya, pandangan, faham, dan

pedoman hidup seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat tertentu, maka hal itu

dapat mengandung makna telah tumbuh-kembang profesionalisme di kalangan orang atau

masyarakat yang bersangkutan.Namun ada semacam common denominators antara berbagai

profesi. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (vocation) yang kemudian

berkembang makin matang. Selain itu, dalam bidang apapun profesionalisme seseorang

ditunjang oleh tiga hal. Tanpa ketiga hal ini dimiliki, sulit seseorang mewujudkan

profesionalismenya. Ketiga hal itu ialah keahlian, komitmen, dan keterampilan yang relevan

17

yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang ditengahnya terletak profesionalisme.

Ketiga hal itu pertama-tama dikembangkan melalui pendidikan pra-jabatan dan

selanjutnya ditingkatkan melalui pengalaman dan pendidikan/latihan dalama jabatan. Karena

keahliannya yang tinggi, maka seorang profesional dibayar tinggi. ”well educated, well trained,

well paid”, adalah salah satu prinsip profesionalisme.Profesionalitas adalah suatu sebutan

terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat

pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.

Ahmad Tafsir memberikan pengertian profesionalisme sebagai paham yang mengajarkan bahwa

setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang professional. (Ahmad Tafsir, 1992:

107).Sudarwan Danim merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills

berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual

khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk

menguasai ketrampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain

dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.(Sudarwan Danim, 2010: 56).

Profesional menurut rumusan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Bab I Pasal

1 ayat 4 digambarkan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan

kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan

profesi. (Sekretariat Negara, 2005: 6). Dari berbagai pengertian di atas tersirat bahwa dalam

profesi digunakan teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, sehingga

dapat diterapkan untuk kemaslahatan orang lain. Dalam kaitan ini seorang pekerja profesional

dapat dibedakan dari seorang pekerja amatir walaupun sama-sama menguasai sejumlah

18

teknik dan prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional memiliki filosofi untuk

menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.

profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini:

1.Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak

berganti-ganti pekerjaan).

2.Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak

ramai.

3.Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru

dikembangkan dari hasil penelitian).

4.Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.

5.Terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk

(untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan

khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya).

6.Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur

oleh orang luar).

7.Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang

ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan (langsung bertanggung jawab

terhadap apa yang diputuskannya, tidak dipindahkan ke atasan atau instansi yang lebih tinggi).

Mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku.

8.Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien, dengan penekanan terhadap

layanan yang akan diberikan.

9.Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya, relatif bebas dari

supervisi dalam jabatan.

19

10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.

11.Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok ‘elit’ untuk mengetahui dan mengakui

keberhasilan anggotanya.

12.Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau

menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.

13.Mempunyai kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap

anggotanya.

14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibandingkan dengan jabatan

lain).

B. Syarat-syarat Profesi.

Menurut Syafrudin Nurdin ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar

dapat disebut sebagai profesi, yaitu :

1.Panggilan hidup yang sepenuh waktu

2.Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian

3.Kebakuan yang universal

4.Pengabdian

5.Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif

6.Otonomi

7.Kode etik

8.Klien

9.Berperilaku pamong

10.Bertanggung jawab,

20

Sementara Ahmad Tafsir mengemukakan 10 kriteria/syarat untuk sebuah pekerjaan yang bisa

disebut profesi, yaitu:

1. Profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus.

2. Profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup.

3. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal.

4. Profesi adalah diperuntukkan bagi masyarakat.

5. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif.

6. Pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya.

7. Profesi memiliki kode etik.

8. Profesi miliki klien yang jelas.

9. Profesi memiliki organisasi profesi.

10.Profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain.

C. Pengertian Etika Profesi

Pengertian Etika Profesi (professional ethics) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk

dapat/bisa memberikan suatu pelayanan professional terhadap masyarakat itudengan penuh

ketertiban serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang

merupakan kewajiban terhadap masyarakat.

Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang

profesional yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan

juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) didalam

kehidupan manusia.

21

Etika profesi atau juga kode etik profesi ini sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang

berhubungan dengan masyarakat atau juga konsumen dengan secara langsung. Konsep etika

profesi itu harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di ruang lingkup kerja,

contohnya dokter, jurnalistik serta lain sebagainya.

Etika profesi ini berperan ialah sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan

secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar/baik serta apa yang tidak

benar/tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi ini ialah

supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari

tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Pengertian Etika Profesi Menurut Para Ahli

Supaya dapat mengerti lebih lagi mengenai pengertian etika profesi, maka kita dapat mengacu

pada pengertian etika profesi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya sebagai

berikut :

a). Menurut Prakoso (2015)

Pengertian Etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta juga

tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya.

b). Menurut Anang Usman, SH., MSi

Pengertian Etika profesi ialah merupakan sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

profesional dari klien (pelanggan) dengan keterlibatan serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan

didalam rangka kewajiban. masyarakat ialahsebagai keseluruhan terhadappara anggota

masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama

22

Fungsi Etika Profesi

Dibawah ini merupakan fungsi etika profesi diantaranya sebagai berikut :

Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang

ditetapkan.

Sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu.

Sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi,

terkait hubungan etika didalam keanggotaan suatu profesi.

Tujuan Etika Profesi

Dibawah ini merupakan tujuan kode etik profesi diantaranya sebagai berikut :

Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi.

Untuk menjaga serta jug amengelola kesejahteraan anggota profesi.

Untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

Untuk membantu meningkatkan mutu profesi.

Untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi.

Untuk menentukan standar baku bagi profesi.

Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin

dengan erat.

Prinsip Dasar Etika Profesi

Dibawah ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan etika profesi

diantaranya sebagai berikut :

23

Prinsip Tanggung Jawab

Tiap-tiap profesional itu harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan

juga terhadap hasilnya. Selain dari itu, profesional juga bertanggung jawab atas dampak

yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau juga masyarakat

umum.

Prinsip Keadilan

Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan

pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang

berhak.

Prinsip Otonomi

Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam

menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut

berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan

mempertimbangkan kode etik profesi.

Prinsip Integritas Moral

Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri

seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya.

Artinya, seorang profesional tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk dapat

menjaga kepentingan profesi, dirinya, serta juga masyarakat.

Menurut Darmastuti (2007), terdapat tiga prinsip yang harus dipegang dalam etika profesi,

diantaranya sebagai berikut :

24

Tanggung jawab.

Maksud tanggung jawab disini ialah tanggung jawab pelaksanaan (by function) serta

juga tanggung jawab dampak (by profession).

Kebebasan.

Maksud kebebasan disini ialah kebebasan untuk dapat mengembangkan profesi itu

dalam batas-batas aturan yang berlaku didalam sebuah profesi.

Keadilan.

Prinsip keadilan ingin membangun 1 kondisi yang tidak memihak manapun yang

memungkinkan untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Etika Komputer

Etika komputer (Computer Ethic) adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan

penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari 2 suku kata yaitu etika (bahasa Yunani:

ethos) adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun

masyarakat dan komputer (bahasa Inggris: to compute) merupakan alat yang digunakan

untuk menghitung dan mengolah data. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus

meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang

harus dipahami oleh masyarakat luas. Sehingga jika kita menggabungkan pengertian dari

kata etika dan komputer adalah seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan

komputer serta proses pengolahan data. Etika komputer sendiri ini bertujuan untuk mencegah

kejahatan-kejahatan terutama di dunia maya seperti pencurian data, pembajakan software,

dan lainnya.

25

Isu-isu pokok etika komputer saat ini diantaranya:

Kejahatan Komputer

Selain memberikan dampak positif, komputer juga mengundang tangan-tangan kriminal

untuk beraksi. Hal ini memunculkan fenomena khas yang disebut computercrime atau

kejahatan didunia komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang

ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal” (Andi Hamzah 1989).

Beberapa kejahatan didunia komputer diantaranya:

a. Unauthorized Access to Computer System and Service, adalah kejahatan yang

dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara

tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer

yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud

sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang

melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus

suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan

berkembangnya teknologi internet/intranet.

b. Illegal Contents, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke

internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar

hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu

berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain,

hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang

merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang

sah, dan sebagainya.

26

c. Data Forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen

penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini

biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah

terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. Cyber Espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk

melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan

komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan

terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam

suatu sistem yang computerized.

e. Cyber Sabotage and Extortion, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan,

perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem

jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan

dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu,

sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan,

tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh

pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan

tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer

atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran

tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber-terrorism.

f. Offense against Intellectual Property, kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas

Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah

peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran

27

suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan

sebagainya.

g. Infringements of Privacy, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang

merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan

terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang

tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat

merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor

PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

h. Cracking, adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan

untuk merusak system keamaanan suatu system computer dan biasanya melakukan

pencurian, tindakan anarkis begitu merekan mendapatkan akses. Biasanya kita sering

salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identetik

dengan perbuatan negative, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan

percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat

dapat dipublikasikan dan rahasia.

i. Carding, adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan

transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang

tersebut baik materil maupun non materil.

j. Denial of Service Attack, adalah serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem

dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan

adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak

perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian, karena untuk

28

mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak

sedikit yang menguras tenaga dan energi.

k. Hate sites, Situs ini sering digunakan oleh hackers untuk saling menyerang dan

melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para

“ekstrimis” untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan

terhadap lawan atau opponent ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program

dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan (isme) yang dianut oleh seseorang /

kelompok, bangsa dan negara untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain

sebagai “pesan” yang disampaikan.

l. Cyber Stalking adalah segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh user

atau junk e-mail yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan.

Walaupun e-mail “sampah” ini tidak dikehendaki oleh para user.

Cyber Ethics

Salah satu perkembangan pesat dibidang komputer adalah internet. Internet, akronim

dari Interconection Networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan suatu

kmputer dengan komputer lain. selain memberikan dampak baik, internet juga

memunculkan permaslahan baru. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup

dalam dunia anonymouse yang tidak memiliki keharusan menunjukkan identitas asli

dalam berinteraksi. Sementara itu, munculnya berbagai layanan dan fasilitas yang

diberikan dalam internet memungkinkan pengguna untuk berinteraksi.

Permasalahan diatas, menuntut adanya aturan dan prinsip dalam melakukan komunikasi

via internet. Salah satu yang dikembangkan adalah Netiket atau Nettiquette, yang

merupakan suatu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet.

29

Berkomunikasi dengan internet memerlukan tatacara sendiri. Netiket yang sering

digunakan mengacu pada standar netiket yang ditetapkan oleh IETF (the Internet Task

Force). IETF adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para

perancang jaringan, operator, penjual dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur

dan pengoprasian internet. IETF terbagi menjadi kelompok-kelompok kerja yang

menangani beberapa topik seputar internet baik dari sisi teknis maupun non teknis.

Termasuk menetaapkan netiquette Guidelines yang terdokumentasi dalam request for

comments (RFC).

Ecommerce

Selanjutnya, perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan

sebuah model perdagangan elektronik yang disebut Electronic Commerce (e-

commerce). Secara umum e-commerce adalah sistem perdagangan yang mrnggunakan

mekanisme elektonik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru

dalam dunia perdagngan, dimana kegiakan perdagangan tersebut dilakukan secara

elektronik dan online. dalam pelaksanaanya, e-commerce menimbulkan beberapa isu

menyangkut hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara

online networking management tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain

menyangkut prinsip-prinsip yuridiksi dalam transaksi, permasalah kontrak dalam

transaksi elektronik. Dengan berbagai masalah yang muncul menyangkut perdagangan

via internet tersebut diperlukan acuan model hukum yang dapat digunakan sebagai

standar transaksi. Salah satu acuan internasional yang banyak

digunakan adalah Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996. acuan yang

berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL

30

sebagai salah satu komisi internasional yang berada dibawah naungan PBB. Model

tersebut telah diuji oleh General Assembly Ressolution No 51/162 tanggal 16 Desember

1996.

Pelangaran Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, hal ini memudahkan seseorang berbagi

dengan orang lain. Hal tersebut menimbulkan banyak keuntungan akan tetapi juga

menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual.

Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah

pembajakan perangkat lunak, pemakaaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan yang

seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal atau juga penyewaan peranggkat lunak

ilegal. Berdasarkan survei yang dilakukan Business Softeware Alliance (BSA) pada

tahun 2001, menempatkan Indonesia pada peringkat ke tiga di dunia.

Tanggung Jawab Profesi

Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional dibidang komputer sudah

melakukan spesialisasi pengetahuan . Organisasi profesi di AS, seperti association for

computing machinery (ACM) dan institute of electrical and electonic engineers (IEEE),

sudah menetapkan kode etik, syarat-syarat pelaku profesi dan garis besar pekerjaan

untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur

tanggungjawab etis yang harus dipenuhinya.

Di Indonesia, organisasi profesi dibidang komputer yang didirikan sejak tahun 1974

yang bernama IPKIN (ikatan profesi komputer dan informatika), juga sudah menetapkan

kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi

komputer di indonesia. Kode etik profesi tersebut menyangkut kewajiban plaku p

31

(Kurniawan, 2020)rofesi terhadap masyarakat, sesama pengembang profesi ilmiah, serta

kewajiban terhadap sesama umat manusia dan lingkunagan hidup. munculnya kode etik

profesisi tersebut tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi

bagi para pengembang profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya

sebagai seorang profesional dengan baik sesuai dengan profesionalisme yang di

tetapkan.

32

PROFESIONALISME KERJA BIDANG IT

A. Hubungan IT dalam Profesionalisme

1. Seorang profesionalisme dijaman sekarang diharuskan mengerti tentang perkembangan

teknologi masa kini, teknologi yang sangat cepat kemajuannya mendorong seorang

professional untuk mengambil pendidikan khusus tentang Teknologi informatika yang

mumpuni untuk menunjang kemajuan karirnya, seorang professional mengerti betul

kemudahan yang diberikan ketika kemampuannya dipadukan dengan kemampuan akan

teknologi informatika, professional yang sadar tentang kebutuhan ini akan mengambil

langkah-langkah dalam meningkatkan skil informatikanya, baik dengan kursus disebuah

lembaga atau dengan kuliah lanjutan.

B. Meningkatkan Profesionalisme di Bidang IT

1. Peningkatan Prosesionalisme, syarat profesionalisme yang harus dimiliki pekerja IT:

a.Dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan

masyarakat ilmu pengetahuan abad 21.

b.Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya

merupakan teori atau konsep.

c.Pengembangan kemampuan professional berkesinambungan.

2. Mempersiapkan SDM

Contoh program pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan Teknologi Informasi:

a.Program Sekolah 2000

b.Program SMK Teknologi Informasi

c.Program Diploma Teknologi Informasi

33

d.Program Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi

3. Menjadi Profesional dengan sertifikasi, Alasan pentingnya sertifikasi profesionalisme

dibidang IT:

1.Bahwa untuk menuju pada level yang diharapkan, pekerjaan dibidang TI membutuhkan

expertise.

2.Bahwa profesi dibidang TI, dapat dikatakan merupakan +9profesi menjual jasa dan

bisnis jasa bersifat kepercayaan.

C. Jenis Pekerjaan di bidang IT

Secara umum, pekerjaan dibidang IT setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya.

a.Kelompok pertama, adalah mereka yang bergelut didunia perangkat lunak (software), baik

mereka yang merancang system operasi, database maupun system aplikasi. Pada lingkungan

kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya:

1.SistemAnalis 3.Web designer

2.Programmer 4. Web Programmer

Sistem Analis Merupakan orang yang bertugas menganalisa system yang akan

diimplementasikan mulai dari menganalisa system yang ada, kelebihan kekurangannya,

sampai studi kelayakan dan desain system yang akan dikembangkan. Ada beberapa yang

menganalogikan antara analyst dan programmer seperti pekerjaan membuat baju.

Programmer merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan system analis,

yaitu membuat program (baik aplikasi maupun system operasi) sesuai dengan system yang

dianalisa sebelumnya. Dari pengalaman, programmer perlu memiliki kemampuan yang

spesifik disuatu teknologi atau spesialisasi, misalnyaJava, .NET, atau yang lainnya

34

b.Kelompok kedua, adalah mereka yang bergelut dibidang perangkat keras (hardware). Pada

lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti:

-Technical engenieer, sering juga disebut teknisi yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang

teknik, baik mengenal pemeliharaan maupun perbaikan perangkat system computer

-Networking engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknisi jaringan

computer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya

-Web Designer merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi

kelayakan, analis dan desain terhadap suatu pembuatan proyek.

-Web Programmer merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web

designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya

c.Kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional system informasi.

Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti ini:

-EDP Operator adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang

berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau

organisasi lainnya.

-Sistem Administrator merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap

system melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap

sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah system.

d.Kelompok keempat, adalah mereka yang berkecimpung dipengembangan bisnis IT. Pada

bagian ini, pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokkan berbagi sector diindustri IT.

Adapun pekerjaan yang lain selain yang diatas adalah:

35

1)Peneliti atau dosen, Bagi yang memiliki jiwa peneliti dan pengajar, pekerjaan ini sangat

cocok buat anda. Tentunya orang-orang yang memilih jalur ini akan mendapatkan kesempatan

untuk tingkat pendidikan lebih lanjut seperti S2 dan S3.

2)Administrator Ada beberapa tipe administrator yang dimaksud yaitu administrator database

,administrator operating system, administrasion jaringan, dan administrator aplikasi (missal

ERP).

D. Sertifikasi

Dalam mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan dibidang TI, perlu

standarisasi dari sebuah profesi. Cara yang ditempuh adalah melalui sertifikasi, sebagai lambang

sebuah profesionalisme.

Beberapa manfaat sertifikasi :

a. Ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional.

b. Pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi.

c. Pengakuan dari organisasi profesi sejenis (benchmarking), baik pada tingkat

regional/internasional.

d. Membuka akses lapangan pekerjaan scr nasional, regional/internasional.

e. Memperoleh peningkatan karier dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala

yang diberlakukan.

Sertifikasi internasional untuk profesi bidang TI relatif pada lingkungan terbatas dan

biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk software atau hardware dari perusahaan tertentu,

seperti Microsoft, Oracle, Cisco, dll. Pelaksanaan sertifikasi diselenggarakan oleh perusahaan

tersebut / lembaga yang ditunjuk sebagai afiliasi, tentunya dengan biaya yang cukup mahal.

Beberapa contoh sertifikasi yang berorientasi produk:

36

a) Sertifikasi Microsoft

MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technicians)

MCSA (Microsoft Certified System Administrations)

MCSE (Microsoft Certified Systems Engineers)

MCDBA (Microsoft Certified Database Administations)

MCT (Microsoft Certified Trainers)

MCAD (Microsoft Certified Application Developers)

MCSD (Microsoft Certified Solution Developers)

Office Specialist (Microsoft Office Specialist)

b) Sertifikasi Oracle

OCA (Oracle Certified Associate)

OCP (Oracle Certified Professional)

OCM (Oracle Certified Master)

c) Sertifikasi Cisco

CCNA (Cisco Certified Networking Associate)

CCNP (Cisco Certified Networking Professional)

CCIA (Cisco Certified Internetworking Expert)

d) Sertifikasi Novell

Novel CLP (Novel Certified Linux Professional)

Novel CLE (Novel Certified Linux Engineer)

Suse CLP (SUSE Certified Linux Professional)

MCNE (Master Certified Novell Engineer)

37

Selain sertifikasi yang berorientasi produk, adapula sertifikasi yang tidak berorientasi

pada produk.

Beberapa sertifikasi yang berorientasi pd pekerjaan / profesi:

a) Institut for Certification of Computing Professionals (ICCP): Badan Sertifikasi Teknologi

Informasi di Amerika

CDP (Certified Data Processor)

CCP (Certified Computer Programmer)

CSP (Certfied Systems Professional)

b) Computing Technology Industry Association (CompTIA): Asosiasi Industri Teknologi

Komputer di Amerika

A+ (Entry Level Computer Services)

Networks+ (Networks Support and Administration)

Security+ (Computer and Information Security)

HTI+ (Home Technology Installation)

IT Project+ (IT Project Management)

Hambatan pelaksanaan sertifikasi :

1. Biaya mahal, untuk mengikuti sertifikasi berstandar internasional dibutuhkan biaya

kurang lebih 150 USD, itupun belum tentu lulus.

2. Kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi

3. Dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan diatas rata-rata untuk lulus sertifikasi.

38

CYBER CRIME

A. Pengertian Cyber Crime

Berbicara masalah cyber crime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer

atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan

persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan

kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk

mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutaakhirkan

sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (cyber

crime) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud

dengan cyber crime? Di antaranya adalah Menurut Kepolisian Ingris, Cyber crime adalah

segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal

berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku

masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan

berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan

munculnya kejahatan yang disebut dengan Cybercrime atau kejahatan melalui jaringan

Internet. Munculnya beberapa kasus Cybercrime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit,

hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan

39

memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam

programmer komputer.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek pidana di bidang komputer” (1989)

mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan

sebagai penggunaan komputer secara illegal. Adapun definisi lain mengenai cybercrime, yaitu:

1. Girasa (2002), mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kegiatan yang menggunakan

teknologi komputer sebagai komponen utama.

2. Tavani (2000) memberikan definisi cybercrime, yaitu : kejahatan dimana tindakan kriminal

hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber.

Untuk menanggulangi kejahatan Cyber maka diperlukan adanya hukum Cyber atau Cyber

Law. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang

berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan

memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia

cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.

Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari Cyberlaw, yang saat ini secara

internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain

yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum Dunia Maya

(Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Secara akademis, terminologi cyberlaw belum

menjadi terminologi yang umum. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang

disepakati. Dimana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyberlaw, misalnya,

Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan

40

Informatika).

Secara yuridis, cyberlaw tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional.

Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan

hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata

meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus

dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

B. Karakteristik dari kejahatan didunia maya adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Kejahatan

Ruang Lingkup Kejahatan Cybercrime, bersifat global, melintasi batas negara sehingga sulit

untuk dideteksi pelaku dan hukum yang berlaku.

2. Sifat Kejahatan

Sifat Kejahatan dari Cybercrime, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat.

3. Perilaku Kejahatan

Pelaku Kejahatan dari Cybercrime, tidak mengenal usia dan bersifat universal. Bahkan

beberapa diantaranya masih anak-anak dan remaja.

4. Modus Kejahatan

Modus Kejahatan dari Cybercrime, adalah modus operand. Dimana modus tersebut hanya bias

dimengerti oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang Komputer, teknik

pemrograman dan seluruh bentuk dunia cyber.

5. Jenis Kerugian yang Ditimbulkan

Dapat berupa material maupun nonmaterial. Seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri,

41

martabat, bahkan kerahasiaan informasi

C. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan

cybercrime adalah:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan

dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut

2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional

3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya

pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan

cybercrime

4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya

mencegah kejahatan tersebut terjadi

5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam

upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance

treaties.

D. Jenis-Jenis Cyber Crime

Ada beberapa jenis Cyber Crime, diantaranya adalah:

1. Pencurian Data (Data Theft)

Pencurian data atau data theft merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem

komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual data curian kepada

pihak lain. Biasanya, tindakan pencurian data ini berujung pada kejahatan penipuan secara

online.

42

2. Akses Ilegal (Unauthorized Access)

Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa ijin dan dengan sengaja merupakan suatu

tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat

pemiliknya mengalami kerugian, misalnya:

a. Membuat pemilik akun kehilangan data penting.

b. Menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan

memakai nama pemilik akun.

3. Hacking dan Cracking

Hacking merupakan aktivitas menerobos program komputer milik orang lain. Si pelaku, atau

yang lebih dikenal dengan sebutan hacker biasanya memiliki keahlian membuat dan membaca

program tertentu dan terobsesi mengamati keamanannya.

Ada juga kejahatan yang dinamakan cracking, yaitu hacking untuk tujuan jahat. Biasanya, para

cracker atau sebutan bagi pelaku cracking bisa mengetahui simpanan para nasabah di beberapa

bank atau pusat data sensitif lain untuk menguntungkan diri sendiri.

Sekilas, hacking dan cracking hampir sama saja, tetapi ada perbedaan yang mendasar di antara

keduanya. Jika hacking adalah upaya yang lebih fokus pada prosesnya, cracking lebih fokus

untuk menikmati hasilnya.

a. Carding

Carding atau penyalahgunaan kartu kredit adalah kegiatan berbelanja menggunakan nomor dan

43

identitas kartu kredit orang lain. Hal ini dilakukan secara ilegal dan data kartu kredit biasanya

didapat melalui tindakan pencurian lewat internet.

b. Defacing

Defacing adalah aktivitas mengubah halaman suatu website milik pihak lain. Pada kasus-kasus

defacing yang sering dijumpai, biasanya para pelaku melakukannya hanya untuk iseng, pamer

kemampuan bisa membuat program, hingga berniat jahat untuk mencuri data dan dijual ke

pihak lain.

c. Cybersquatting

Cybersquatting atau penyerobotan domain name yang merupakan jenis kejahatan dunia maya

yang masuk ke dalam kategori domain hijacking (pembajakan domain). Cara yang dilakukan

adalah dengan mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain.

Hasil kejahatan biasanya akan dijual kepada perusahaan atau pihak lain dengan harga yang

lebih mahal. Pelaku akan berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan

pihak lain.

d. Cyber Typosquatting

Cyber typosquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat domain

plesetan yang mirip dengan nama domain orang lain. Salah satu tujuannya adalah menjatuhkan

domain asli dengan melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat.

e. Menyebarkan Konten Ilegal

44

Konten ilegal biasanya berisi tentang informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, dan bisa

jadi melanggar hukum. Jenisnya sendiri ada banyak sekali, beberapa di antaranya yang sering

kita jumpai adalah berita hoax dan konten yang mengandung unsur pornografi.

f. Malware

Malware merupakan salah satu program komputer yang mencari kelemahan dari suatu

software. Biasanya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau

sistem operasi.

Malware terdiri dari beberapa jenis, seperti worm, virus, trojan horse, adware, browser

hijacker, dan yang lainnya.

Meskipun tersebar juga antivirus atau anti spam, Anda tetap harus waspada agar terhindar dari

malware karena si pembuat biasanya sangat kreatif dan terus produktif dalam membuat

program yang merugikan para korbannya.

g. Cyber Terorism

Kejahatan dunia maya bisa masuk ke dalam kategori cyber terorism jika telah mengancam

pemerintah. Para pelaku cyber terorism biasanya akan melakukan cracking ke situs pemerintah

atau militer.

h. Pemalsuan Data (Data Forgery)

Ini merupakan tindak kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting

yang disimpan sebagai scriptless document di internet. Salah satu praktik pemalsuan data ini

45

misalnya pemalsuan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi typo atau

salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya.

i. Memata-Matai (Cyber Espionage)

Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke

sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai.

Beberapa metode Cyber Crime:

1. Password Cracker

Kegiatan ini merupakan suatu tindakan pencurian atau peretasan password orang lain

dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password.

2. Spoofing

Spoofing adalah tindakan memalsukan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan

pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang

asli.

3. Distributed Denial of Attacks (DDoS)

DDoS adalah tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di

dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini mampu menghabiskan resource yang ada pada

server sehingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti

semula.

46

4. Sniffing

Sniffing merupakan tindakan pencurian username dan password pihak lain. Jika akun

sudah dikuasai, pelaku bisa melakukan tindak kejahatan berupa penipuan dengan

mengatasnamakan pemilik akun yang asli.

5. Destructive device

Destructive device merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Pelaku

biasanya memiliki tujuan untuk menghancurkan atau merusak data yang terdapat pada sebuah

komputer yang dituju. Beberapa isi program tersebut adalah worms, email bombs, nukes,

trojan horse, dsb.

47

KEBIJAKAN HUKUM CYBER CRIME

A. Pengertian Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime

Kebijakan penanggulangan cyber crimedengan hukum pidana termasuk bidang penal

policyyang merupakan bagian dari criminal policy(kebijakan penanggulangan kejahatan).

Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk

penanggulangan cyber crime) tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan

hukum pidana (sarana penal), tetapi harus pula ditempuh dengan pendekatan

integral/sistemikSebagai salah satu bentuk high tech crimeyang dapat melampaui batas-

batas negara (bersifat transnational/transborder), merupakan hal yang wajar jika upaya

penanggulangan cyber crimejuga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno

prevention). Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan

moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global melalui kerjasama

internasional.Operasionalisasi kebijakan penal meliputi kriminalisasi, dekriminalisasi,

penalisasi dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada

perkembangan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial. Oleh karena itu,

penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum yang otonom, melainkan

memperhatikan juga masalah kemasyarakatan dan ilmu perilaku sosial.Kebijakan

kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula

bukantindak pidana menjadi suatu tindak pidana.Jadi pada hakikatnya, kebijakan

kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan

48

menggunakan sarana hukum pidana sehingga itu termasuk bagian dari kebijakan hukum

pidana (penal policy), khususnya kebijakan formulasi. Menurut Bassiouni, keputusan

untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-

faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:

1.Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang

ingin dicapai;

2.Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-

tujuan yang dicari.

3.Penelitian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas

lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.

4.Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-

pengaruhnya yang sekunder.

Kebijakan Penangggulangan cyber crimehukum dalam pidana di Indonesia selama ini dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Dalam KUHP Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat

konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan cyber crime,

selain itu juga terdapat berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi

perkembangan teknologi dan high tech crimeyang sangat bervariasi. Contoh dalam hal

menghadapi masalah pemalsuan kartu kredit dan transfer dana elektronik saja, KUHP

mengalami kesulitan karena tidak adanya aturan khusus mengenai hal tersebut.

Ketentuan yang ada hanya mengenai :

a. sumpah/keterangan palsu (Pasal 242)

49

b. pemaluan mata uang dan uang kertas (Pasal 244-252)

c. pemalsuan materai dan merk (Pasal 253-262)

d. pemalsuan surat (Pasal 263-276).

2. undang di luar KUHP

a. UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengancam pidana terhadap

perbuatan:

b. memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi (Pasal 50 jo.22)

c. menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan

telekomunikasi (Pasal 55 jo.38)

d. menyadap informasi melalui jaringan telekomunikasi (Pasal 56 jo.40).

e. Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 38 UU No.15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan pasal 44 ayat (2) UU No.30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; mengakui

electronic recordsebagai alat bukti yang sah.;UU No.32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran, antara lain mengatur tindak pidana:

1) Pasal 57 jo. 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap siaran yang :

a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkandan/atau bohong;

b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan

obat terlarang; atau

c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

50

2) Pasal 57 jo. 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap siaran yng

memperolokkan,merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama,

martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

3) 58 jo. 46 ayat(3) Mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang

didalamnya memuat: a)promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama

B. Pengertian Cyberlaw

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan (prilaku) seseorang

dan masyarakat dimana akan ada sangsi bagi yang melanggar. Alasan cyberlaw itu diperlunya

menurut Sitompul (2012:39) sebagai berikut :

1. Masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang

memiliki nilai dan kepentingan

2. Meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki

pengaruh dalam dunia nyata.

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya

diasosiasikan dengan internet.

Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang

berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan

memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia

cyber atau maya.

C. Ruang Lingkup Cyberlaw

51

Jonathan Rosenoer dalam Cyberlaw, the law of internet mengingatkan tentang ruang lingkup

cyberlaw diantaranya :

Hak Cipta (Copy Right)

Hak Merk (Trade Mark)

Pencemaran nama baik (Defamation)

Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)

Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)

Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name

Kenyamanan individu (Privacy)

Prinsip kehati-hatian (Duty Care)

Tindakan kriminal biasa menggunakan TI sebagai alat

Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll

Kontrak/transaksi elektronik dan tandatangan digital

Pornografi

Pencurian melalui internet

Perlindungan konsumen

Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-goverment, e-

education, dll.

D. Pengaturan Cybercrimes dalam UUITE

Saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber,

UU RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik no 11 th 2008 , yang terdiri dari 54 pasal

dan disahkan tgl 21 April 2008, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet

(siber), termasuk didalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime.

Rangkuman dari muatan UU ITE adalah sebagai berikut:

52

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan

konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines

(pengakuan tanda tangan digital lintas batas)

Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP

UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada

di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia

Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual

Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):

-Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)

-Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)

-Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)

-Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)

-Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)

-Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)

-Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?))

-Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(phising?))

53

DAFTAR PUSTAKA

Anoname. (2017, November 07). Retrieved from Bapenda Jabar:

https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/

Ayu, A. (2018, April 12). Retrieved from ayukhusnulkhotimah:

http://ayukhusnulkhotimah.web.ugm.ac.id/2018/04/12/etika-komputer/

http://digilib.uinsby.ac.id. (n.d.). Retrieved from http://digilib.uinsby.ac.id/6465/2/Bab%201.pdf

Ibeng, P. (2020, Oktober 15). Retrieved from Pendidikan.co.id: https://pendidikan.co.id/etika-

profesi/

Kurniawan, A. (2020, Desember 12). www.gurupendidikan.co.id. Retrieved from

gurupendidikan.co.id: https://www.gurupendidikan.co.id/moral-adalah/

Marpaung, A. N. (2017). Profesionalisme Kerja Bidang Umum dan IT. Jambi:

https://elektro.teknik.unja.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/4.pdf.

Ramli, M. (2012). ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI. TA’LIM *

Vol.II -- No.03 Jan-Jun 2012, 134-147.

Sitompul, J. S. (2012). Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana.

Jakarta: PT. Tata Nusa.

Suhariyanto, B. S. (2012). Suhariyanto, Budi, S.H, M.H, . Depok: Suhariyanto, Budi, S.H, M.H, .

Syafnidawaty. (2020, April 29). Retrieved from Universitas Raharja:

https://raharja.ac.id/2020/04/29/apa-itu-cyber-crime/

Wahid, A. d. (2015). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Jakarta: PT. Refika Aditama.