Modul B.pdf
-
Upload
iqbal-tawakkal -
Category
Documents
-
view
259 -
download
0
Transcript of Modul B.pdf
-
8/19/2019 Modul B.pdf
1/30
-
8/19/2019 Modul B.pdf
2/30
MODUL B
Sinkronisasi Pendataan Perumahan
Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan
Tahun 2015
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
-
8/19/2019 Modul B.pdf
3/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
iDekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN
BAGIAN I PENGANTAR
1) Latar Belakang
2) Maksud, Tujuan dan Keluaran
3) Ruang Lingkup Modul
BAGIAN II - PANDUAN PELAKSANAAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAN
PROGRAM NASIONAL BIDANG PKP
1) Mekanisme dan Alur Pelaksanaan
2) Rapat Kerja-3
3) Pra Rapat Konsultasi
4) Rapat Koordinasi Perencanaan Provinsi 1
5) Rapat Konsultasi6) Rapat Koordinasi Perencanaan Provinsi 2
LAMPIRAN
I Format B: Laporan Pelaksanaan Kegiatan
II Format Pendataan
Format I: Daftar Isian Pendataan Perumahan Tahun 2015
Format II: Definisi Operasional Rumah Layak Huni
-
8/19/2019 Modul B.pdf
4/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
iiDekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
DAFTAR SINGKATAN
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPS Badan Pusat Statistik
Dekon Dekonsentrasi
Disdukcapil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah
PDAM Perusahaan Daerah Air Minum
Perpamsi Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
PKP Perumahan dan Kawasan Permukiman
PLN Perusahaan Listrik Negara
PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
REI Real Estate Indonesia
SKBG Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
UU Undang-Undang
-
8/19/2019 Modul B.pdf
5/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
BAGIAN IPENGANTAR
1 Latar Belakang
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di
Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan. Salah satu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari pemerintahan
konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan
dengan cara melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah ataugubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Dekonsentrasi
adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 6 (enam) salah satunya adalah perumahan rakyat
dan kawasan permukiman
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi
serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota;
d. Urusan Pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh Daerah Provinsi.
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khusus
yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dapat
dilihat pada Tabel 1.1.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
6/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
2Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Tabel 1.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PKP Kementerian PUPR
NoSub
UrusanPemerintah Pusat Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/
Kota
1 2 3 4 51 Perumahan a. Penyediaan rumah bagi
masyarakat
berpenghasilan rendah
(MBR)
b. Penyediaan danrehabilitasi rumah
korban bencana nasional
c. Fasilitasi penyediaanrumah bagi masyarakat
yang terkena relokasi
program PemerintahPusat
d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan
bagi MBR
a. Penyediaan danrehabilitasi
rumah korban
bencana
provinsi
b. Fasilitasi penyediaan
rumah bagi
masyarakat yang
terkena relokasi
programPemerintah
Daerah provinsi
a. Penyediaan danrehabilitasi rumah
korban bencana
kabupaten/kota
b. Fasilitasi penyediaanrumah bagi
masyarakat yang
terkena relokasi
program Pemerintah
Daerah
kabupaten/kotac. Penerbitan Sertifikat
Kepemilikan
Bangunan Gedung
(SKBG)
Urusan pembangunan perumahan merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat
multi dimensional serta multisektoral yang perlu ditangani secara terpadu melalui
koordinasi yang berjenjang di setiap tingkat pemerintahan serta harus sesuai dengan tata
ruang. Para pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam upaya pembangunan
perumahan dan permukiman, mengingat bahwa perumahan dan permukiman merupakankebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan
perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu
ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan
berkesinambungan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan pemukiman harus
didukung oleh kebijakan pembangunan perumahan yang kuat.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan perencanaan
pembangunan perumahan diperlukan dukungan data perumahan yang lengkap danrelevan. Pendataan perlu dilakukan secara baik dan terstruktur serta tidak kalah penting
pendataan harus sesuai dengan kondisi permasalahan di daerah (Propinsi/Kabupaten/
Kota). Berbagai pendataan terkait dengan PKP yang selama ini dilakukan masih perlu
terus ditingkatkan. Hal ini karena data PKP yang ada masih belum seragam dan
diragukan validitasnya.
Dalam kerangka itu, Pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan
data yang lengkap dan relevan, yang dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan
mekanisme Dekonsentrasi. Melalui kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan ini
diharapkan didapatkan data yang relevan, akurat, serta sesuai dengan kondisi permasalahan di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
-
8/19/2019 Modul B.pdf
7/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
3Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
2 Maksud, Tujuan dan Keluaran
Dalam konteks Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP Tahun 2015, maka maksud,
tujuan, sasaran dan keluaran penyusunan Modul B - Kegiatan Sinkronisasi Pendataan
Perumahan adalah sebagai berikut:
Maksud
Agar SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 dapat
melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan dengan tertib dan tepat
sasaran.
Tujuan
Sebagai panduan kepada SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Pendataan
Perumahan.
Keluaran
Terselenggaranya rangkaian kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan;
Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan,
meliputi:
- Prosiding Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dan
- Prosiding Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan.
Tersusunnya Dokumen Data Perumahan.
3 Ruang Lingkup Modul
Modul ini berisi materi dan panduan langkah-langkah pelaksanaan rangkaian kegiatan
Sinkronisasi Pendataan Perumahan yang disusun dalam dua bagian sebagaimana pada
Tabel 1.2 berikut ini.
Tabel 1.2 Ruang Lingkup Modul B – Sinkronisasi Pendataan Perumahan
Bagian Ruang Lingkup Isi
Bagian-1:
Pengantar
1. Latar Belakang2. Maksud, Tujuan, Keluaran dan Sasaran
3. Ruang Lingkup ModulBagian-2:
Panduan
Pelaksanaan
Kegiatan
1. Mekanisme Pelaksanaan2. Alur Pelaksanaan3. Rapat Kerja-3: Pembahasan Persiapan Teknis Pelaksanaan Pra
Rapat Konsultasi dan Rapat Konsultasi
4. Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan5. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan 16. Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan7. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan 2
Lampiran - Form I Daftar Isian Pendataan Perumahan- Form II Usulan Definisi Operasional Rumah Layak Huni
Sumber: Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
-
8/19/2019 Modul B.pdf
8/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
4Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
BAGIAN II PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 MEKANISME DAN ALUR PELAKSANAAN
Sinkronisasi Pendataan Perumahan merupakan salah satu lingkup kegiatan Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan oleh SKPD
Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015. Sinkronisasi
Pendataan Perumahan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu:
a. Rapat Kerja-3;
b. Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;
c. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan 1;
d. Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dane. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan 2.
Kelima rangkaian kegiatan tersebut, akan menghasilkan beberapa dokumen laporan
teknis, diantaranya adalah:
a. Laporan Pelaksanaan kegiatan Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;
b. Laporan Pelaksanaan kegiatan Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dan
c. Dokumen Data Perumahan.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pra Rapat Konsultasi dan Rapat Konsultasi disampaikan
kepada Kementerian Perumahan Rakyat selambat-lambatnya 2 minggu setelah
pelaksanaan masing-masing kegiatan. Sedangkan Dokumen Data Perumahandisampaikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat selambat-lambatnya minggu
kedua bulan November tahun 2015. Selain ketiga dokumen di atas, seluruh hasil
pelaksanaan rangkaian Sinkronisasi Pendataan Perumahan akan dilaporkan dalam
Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan yang disampaikan
kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selambat-lambatnya
pada minggu kedua bulan Desember tahun 2015.
Untuk lebih jelasnya, mekanisme dan alur pelaksanaan Sinkronisasi Pendataan
sebagaimana Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 berikut ini.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
9/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
5Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Laporan Pertanggungjawaban:
- Lap. Triwulan I (manajerial)
- Lap. Triwulan II (manajerial +
akuntabilitas)
- Lap. Triwulan III (manajerial)- Lap. Triwulan IV (manajerial +
akuntabilitas)
LAPORAN AKHIR: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan
Tahun 2015 mencakup pelaksanaan: 1) sosialisasi kebijakan dan program nasional bidang perumahan,
2) sinkronisasi pendataan perumahan, serta 3) fasilitasi pemberdayaan pokja PKP Provinsid
Keterangan:a Khusus Prov. DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara, agenda pembahasan Rapat Koordinasi 1 dan 2 adalah
dalam rangka pembentukan Pokja PKP Provinsi.b Laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan (Format A, B dan C) disampaikan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan,
Kementer ian PU-PR selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan melalui fax/email.c Dokumen Data Perumahan dan Dokumen Pokja PKP Provinsi disampaikan Kepada Ditjen Penyediaan Perumahan,
Kementerian PU-PR (hardcopy dan softcopy ) pada minggu ke dua bulan November 2015 . Dokumen Pokja PKP Provinsi
mencakup:
- Hasil Review Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi (31 provinsi selain DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara)
- SK Pokja PKP Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara)
- Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi 5 Tahun
- Hasil Diskusi Tematikd Laporan Pelaksanaan Ke giatan Dekonsentrasi Pere ncanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 (LAPORAN AKHIR)
disampaikan Kepada Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PU-PR (hardcopy dan softcopy ) pada minggu kedua
bulan Desember 2015
Rapat Kerja 1
SKPD PROVINSI
Rapat Kerja 4
Rangkaian Kegiatan:
- Rapat Kerja 2
- Sosialisasi
Kebijakan dan
Program NasionalBidang Perumahan
Laporan Teknis:
- Lap. Pelaksanaan
Keg. Sosialisasi
(Format A)b
Sosialisasi Kebijakan
dan Prog. Nasional
Bidang Perumahan
Rangkaian Kegiatan:
- Rapat Kerja 3
- Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan
Pendataan
- Rapat Koordinasi Pendataan I- Rapat Konsultasi Pelaksanaan
Pendataan
- Rapat Koordinasi Pendataan II
Laporan Teknis:
- Lap. Pelaksanaan Keg. Sinkronisasi
Pendataan Perumahan (Format B)b
- Dokumen Data Perumahanc
Sinkronisasi Pendataan Perumahan
Rangkaian Kegiatan:
- Rakor Pokja PKP Prov. 1a
- Rakor Pokja PKP Prov. 2a
- Rakor Pokja PKP Prov. 3
- Rakor Pokja PKP Prov. 4- Rakor Pokja PKP Prov. 5
- Rakor Pokja PKP Prov. 6
Laporan Teknis:
- Lap. Pelaksanaan Keg. Fasilitasi
Pemberdayaan Pokja PKP
Provinsi (Format C-1 s/d C-5)b
- Dokumen Pokja PKP Provinsic
Fasilitasi Pemberdayaan Pokja
PKP Provinsi
Gambar 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
(Sinkronisasi Pendataan Perumahan)
Sumber: Tim Penyusun, 2014
-
8/19/2019 Modul B.pdf
10/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
6Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
SKPD
RapatKerja 4
RAPAT KOORDINASI
DEKONSENTRASI*)
RAKOR POKJA PKP PROV. 1
RAKOR POKJA PKP PROV. 2
RAKOR POKJA PKP PROV. 3
RAKOR POKJA PKP PROV. 4
RAKOR POKJA PKP PROV. 5
RAKOR POKJA PKP PROV. 6
Rapat Kerja 1
BIMTEK DEKONSENTRASI
TAHUN 2015 *)
Rapat Kerja 2
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN
PROGRAM NASIONAL BIDANG
PERUMAHAN
*) Dilaksanakan melalui DIPA Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
RapatKerja 3
RAPAT PRA KONSULTASI
PELAKSANAAN PENDATAAN
Rapat Koordinasi
Sinkronisasi
Pendataan I
Rapat Koordinasi
Sinkronisasi
Pendataan II
RAPAT KONSULTASI
PELAKSANAAN PENDATAAN
Rapat Koordinasi Sinkronisasi
Pendataan II :Finalisasi definisi operasional Rumah
Layak Huni Unik Per ProvinsiDokumentasi data perumahan provinsi
Rapat Koordinasi Sinkronisasi
Pendataan I :Membahas dan mengidentifikasi
kebutuhan data mengenai kelayakan
hunian serta definisi operasional yangdapat diimplementasikan di Provinsi
yang bersangkutan;
Melengkapi data sekunder perumahan
Merumuskan rekomendasi definisi
operasional rumah layak huni yang
telah disandingkan dengan
ketersediaan data perumahan.
Rapat Pra Konsultasi Pelaksanaan
Pendataan :pembahasan awal Usulan Definisi
Operasional Rumah Layak Huni dan
pendataan perumahan.
Rapat Kerja 3:pembahasan persiapan teknis
pelaksanaan Pra Rapat Konsultasi dan
Rapat Konsultasi
Rapat Konsultasi Pelaksanaan
Pendataan :Perumusan definisi operasional Rumah
Layak Huni per kabupaten/kota
Pembahasan Permasalahan Pendataan
Perumahan
Pelaksanaan pendataan perumahan per
kab/kota
Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
(Sinkronisasi Pendataan Perumahan)
Sumber: Tim Penyusun, 2014
-
8/19/2019 Modul B.pdf
11/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
7Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
2 RAPAT KERJA-3
Maksud
Persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka Sinkronisasi Pendataan
Perumahan.
Tujuan
Tujuan rapat ini adalah:
1. Menjelaskan konsep kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan yang terdiri dari:
a. Tahapan kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan
b. Format-format Pendataan Perumahan.
2. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan Sinkronisasi Pendataan
Perumahan.
Tahapan Kegiatan Sinkronisasi Pendataan:
- Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan -1;
- Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;
- Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan-2; dan- Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan.
Format Pendataan Yang Disiapkan:
- Format permintaan data untuk sumber data daerah yaitu Bappeda, Dinas
yang menangani perumahan, BPS Provinsi, PLN Provinsi, PDAM, REI,
dan pejabat kab/kota mengenai defini rumah layak huni yang akan
dikumpulkan pada acara Rapat Pra Konsultasi- Format permintaan data bersumber dari Disdukcapil, BKKBN Provinsi
yang akan dikumpulkan pada acara Rapat Konsultasi
- Format Kuesioner untuk Kab/Kota, yang akan dikirimkan bersama
undangan acara Pra Konsultasi
- Format usulan definisi operasional rumah layak huni untuk Kab/Kota
yang akan dibagikan bersamaanundangan acara Pra Konsultasi
Rencana Kegiatan Yang akan Dilaksanakan, antara lain:
- Penyiapan pendataan perumahan;
- Penyiapan usulan definisi operasional rumah layak huni yang
mempertimbangkan kearifan lokal;
- Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;
- Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan -1;
- Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dan
- Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan-2.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
12/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
8Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Keluaran
1. Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan Sinkronisasi Pendataan Perumahan; dan
2. Risalah rapat.
Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah paparan dan diskusi, rincian sebagai
berikut:
- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015
- Peserta : 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan SKPD Pelaksana
Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
bersama dengan unit yang menangani perencanaan bidang
PKP
- Narasumber : -
- Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari
- Lokasi Pelaksanaan : Ibukota provinsi
Alat dan Bahan
- Alat : Komputer, infocus, kertas flip chart , dan spidol.
- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentang
Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;
3. Modul B – Sinkronisasi Pendataan Perumahan;
4. Draf Paparan Konsep Kegiatan Sinkronisasi Pendataan
Perumahan;5. Draf Rencana kerja pelaksanaan Sinkronisasi Pendataan
Perumahan;
6. Format pendataan perumahan yang harus disiapkan oleh
kabupaten/kota; dan
7. Format usulan definisi operasional yang harus disiapkan
oleh kabupaten/kota.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
13/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
9Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Proses Pelaksanaan Kegiatan
1. Paparan tentang konsep kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan. Disampaikan
oleh pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
2. Pembahasan Rencana kerja Sinkronisasi Pendataan Perumahan, meliputi kegiatan:
a. Penyiapan usulan definisi operasional rumah layak huni yang mempertimbangkan
kearifan lokal;
b. Penyiapan pendataan perumahan;
c. Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;
d. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan -1;
e. Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dan
f. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan-2.
3 PRA RAPAT KONSULTASI PELAKSANAAN PENDATAAN
Maksud
Sebagai forum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota
dalam rangka penyamaan persepsi kegiatan Pendataan Perumahan dan pembahasan awal
Usulan Definisi Operasional Rumah Layak Huni.
Tujuan
1. Menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan dan review Pendataan Dekonsentrasi tahun
2014-2015; b. Penjelasan kuesioner pendataan perumahan dan Definisi Operasional Rumah
Layak Huni Provinsi;
c. Perencanaan Perumahan Daerah dari Bappeda Provinsi;
d. Kinerja dan target pembangunan perumahan dari dinas yang menangani
perumahan;
e. Kinerja dan target jaringan PDAM;
f. Trend dan pendataan pembangunan perumahan swadaya/swasta dari
REI/Perumnas;
g. Kinerja dan targget sambungan listrik rumah dari PLN;h. Kekhasan rumah layak huni atau data jumlah rumah dari perwakilan Kab/Kota;
i. Data Statistik Urusan Perumahan dari BPS;
2. Membahas isian kuesioner pendataan perumahan;
3. Melakukan pengumpulan format data dari narasumber;
4. Melakukan pengumpulan format kuesioner ke seluruh peserta kab/kota (walaupun
belum lengkap).
Keluaran
1. Draf awal definisi rumah layak huni provinsi;
2. Draf awal data perumahan (hasil kuesioner);
3. Laporan Pelaksanaan Pra Rapat Konsultasi.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
14/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
10Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Metode
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi, tanya jawab, diskusi
interaktif dan diskusi desk dengan rincian sebagai berikut:
- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015.- Peserta : - Perwakilan pemda provinsi, terdiri dari perwakilan
Bappeda Provinsi, perwakilan BPS Provinsi, perwakilan
dinas yang menangani perumahan di Provinsi, perwakilan
PDAM atau Perpamsi, perwakilan BKKBN provinsi,
perwakilan PLN provinsi dan perwakilan dinas Dukcapil
- Perwakilan REI dan Perumnas Provinsi
- Perwakilan dari Universitas
- Perwakilan pemda kabupaten/kota sebanyak @ 3 orang,
terdiri dari perwakilan Bappeda sebanyak 1 orang dan perwakilan Dinas yang menangani bidang PKP sebanyak 2
orang
- Narasumber : - 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Pusat
- 1 (satu) orang Setda Pemerintah Provinsi
- 5 (lima) orang Pejabat Pemerintah Provinsi/ Pejabat
Instansi Vertikal di Provinsi (BPS, Bappeda, Dinas yang
menangani perumahan, PLN dan PDAM)
- 3 (tiga) orang Pejabat Pemerintah Kab/kota yang memiliki
kekhasan perumahan rakyat atau yang memiliki
kelengkapan data perumahan
- 1 (satu) orang perwakilan dari REI/Perumnas
- Waktu Pelaksanaan : Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan selama 2 hari
- Lokasi Pelaksanaan : Ibukota provinsi
Alat dan Bahan
- Alat : Komputer, infocus, kertas flip chart , dan spidol.
- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentang
Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;
3. Modul B - Sinkronisasi Pendataan Perumahan.
4. Draft awal data perumahan.
5. Susunan acara dan penanggung jawab sesi acara.
6. Bahan-bahan paparan narasumber.
7. Daftar pembagian tugas panitia.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
15/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
11Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Proses Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pra Rapat Konsultasi dilaksanakan selama 2 hari bertempat di ibukota provinsi.
Adapun susunan acara pelaksanaan kegiatan Pra Rapat Konsultasi sebagaimana pada
Gambar 2.3 berikut ini.
Keterangan:
NP : Narasumber Pusat (Ditjen Penyediaan Perumahan)
ND : Narasumber Daerah / instansi vertikal yang ada di provinsi
P : Panitia Acara
Gambar 2.3 Susunan Acara Pra Rapat Konsultasi
Sumber: Tim Penyusun, 2014
Berdasarkan susunan acara di atas, Pra Rapat Konsultasi terbagi menjadi 7 (tujuh) sesi
dengan rincian proses pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.
Sesi 1 : Pembukaan
Tujuan : Membuka acara Pra Rapat Konsultasi secara resmi sekaligus memahami latar
belakang pelaksanaan acara.
Metode : - Upacara Seremonial
- Presentasi
- Protokoler
Waktu : 60 Menit
Alat/Bahan : - Laptop dan infocus
- Bahan sambutan pembukaan
Langkah
Pelaksanaan
: a. Pengantar protokol dan ucapan selamat datang pada peserta.
b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
-
8/19/2019 Modul B.pdf
16/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
12Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Sesi 1 : Pembukaan
c. Pembukaan dan Arahan oleh Sekretaris Daerah/Kepala Bappeda/Kepala
Dinas Provinsi yang menangani PKP.
d. Pembacaan doa
e. Penjelasan alur proses Pra Rapat Konsultasi. Pada sesi ini juga disampaikan
tentang mekanisme dan tahapan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015. Selain itu, status kemajuan ( progress) pelaksanaan
Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 juga dapat
disampaikan sebagai informasi kepada para peserta
f. Ice breaking dan perkenalan (jika diperlukan)
Output : Peserta memahami latar belakang dan tujuan pelaksanaan Pra Rapat Konsultasi
Sesi 2 : Paparan Renstra Penyediaan Perumahan dan Indikator/definisi rumah
layak huni dan penjelasan kuesioner pendataan perumahan
Tujuan : Meningkatkan pemahaman peserta tentang Renstra Ditjen Penyediaan
Perumahan dan definisi Rumah Layak Huni dan penjelasan tentang kuesioner
pendataan
Narasumber : 2 (dua) orang Narasumber Pusat
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang Definisi Rumah Layak Huni dan
- Kuesioner Pendataan Perumahan
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan Narasumber Pusat mengenai Renstra Ditjen Penyediaan
Perumahan dan review Pendataan Dekonsentrasi tahun 2014-2015 (30menit)
b. Paparan Narasumber Pusat mengenai kuesioner pendataan perumahan
dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi (30 menit)
c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
paparan oleh moderator (60 menit)
Output : Peserta memahami Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan dan indikator terkait
pendefinisian Rumah Layak Huni dan kuesioner Data Perumahan
Sesi 3 : Paparan statistik perumahan dan data perencanaan perumahan
Tujuan : Untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang data statistik perumahan
provinsi dan data perencanaan pembangunan perumahan provinsi
Narasumber : 2 (dua) orang Narasumber Daerah / instansi vertikal yang ada di provinsi
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang Statistik Perumahan Provinsi
- Bahan Tayang Data Perencanaan Pembangunan Perumahan Provinsi
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan Statistik Perumahan Provinsi oleh Narasumber Daerah ( 30 menit)
b. Paparan Data Perencanaan Pembangunan Perumahan Provinsi ( 30 menit)
c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
-
8/19/2019 Modul B.pdf
17/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
13Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Sesi 3 : Paparan statistik perumahan dan data perencanaan perumahan
paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
Output : Peserta memahami dan adanya kesepakatan terhadap data perumahan provinsi
dan data perencanaan pembangunan perumahan provinsi
Sesi 4 : Paparan kinerja dan target pembangunan perumahan, serta penjelasan
data keluarga
Tujuan : Untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang kinerja dan target
pembangunan perumahan dan pemahaman mengenai data keluarga
Narasumber : 2 (dua) orang Narasumber Daerah / instansi vertikal yang ada di provinsi
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang tentang Kinerja dan Target Pembangunan Perumahan
Provinsi
- Bahan Tayang tentang Data Keluarga
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai Kinerja dan Target
Pembangunan Perumahan Provinsi (30 menit)
b. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai Data Keluarga (30 menit)
c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
Output : Peserta memahami kinerja dan target pembangunan perumahan provinsi dan
data keluarga
Sesi 5 : Penjelasan trend dan pendataan pembangunan perumahan
swadaya/swasta dan kinerja serta target sambungan listrik
Tujuan : Untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang trend dan pendataan
perumahan swadaya/swasta serta kinerja dan target sambungan listrik rumah
Narasumber : 2 (dua) orang Narasumber Daerah / instansi vertikal yang ada di provinsi
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang tentang Trend dan Pendataan Pembangunan Perumahan
Swasta/Swadaya
- Bahan Tayang tentang Kinerja dan target sambungan listrik rumah
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai Trend dan Pendataan
Pembangunan Perumahan Swasta/Swadaya (waktu 30 menit)
b. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai kinerja dan target sambungan
listrik rumah (waktu 30 menit)
c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
Output : Peserta memahami trend dan pendataan perumahan swadaya/swasta serta
kinerja dan target sambungan listrik rumah
-
8/19/2019 Modul B.pdf
18/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
14Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Sesi 6 : Pleno (Paparan Kabupaten/Kota) dan Diskusi Meja
Tujuan : Untuk menyampaikan ke-khasan Rumah Layak Huni daerah dan data jumlah
rumah serta cara memperoleh data.
Narasumber : 3 (tiga) Narasumber Daerah Kab/Kota (terpilih)
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit (durasi waktu disesuaikan dengan kondisi/ pelaksanaan di daerah)
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang tentang Rumah Layak Huni
- Bahan Tayang tentang data jumlah rumah dan cara memperoleh data
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai Rumah Layak Huni unik
daerah (waktu 30 menit)
b. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai data jumlah rumah dan cara
memperoleh data (waktu 30 menit)
c. Diskusi meja/klarifikasi dan tanya jawab, untuk membahas:
Isu apa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan perumahan
Parameter apa yang perlu dimasukkan dalam pendefinisian rumah layak
huni, sesuai kondisi daerah
d. Penyampaian pointers paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
Output : Peserta memahami isu dan karakteristik ke-khasan Rumah Layak Huni daerah
dan data jumlah rumah beserta cara perolehannya
Sesi 7 : Penutupan Pra Rapat Konsultasi
Tujuan : - Untuk mengakhiri acara Pra Rapat Konsultasi
- Peserta mendapatkan arahan dan tindak lanjut tentang hal-hal apa saja yang
perlu dilakukan pasca kegiatan.
Metode : Upacara seremonial
Waktu : 30 menit
Alat/Bahan : - Sambutan penutup Pra Rapat Konsultasi
- Draf Berita Acara Pra Rapat Konsultasi
Langkah
Pelaksanaan
: a. Pembacaan sambutan penutupan dari Kepala SKPD
b. Pembacaan Doa
c. Penandatanganan Berita Acara
d. Foto bersama seluruh panitia dan peserta
Output : - Dokumentasi Kinerja dan target pembangunan perumahan di daerah
- Berita Acara Pra Rapat Konsultasi
4 RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI PENDATAAN 1
Maksud
Menyiapkan bahan Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan.
Tujuan
1. Melengkapi data sekunder perumahan Provinsi yang telah disiapkan sebelumnya;
2. Membahas hasil pengumpulan format data dari narasumber;3. Membahas draf awal definisi rumah layak huni.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
19/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
15Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Keluaran
1. Draf definisi rumah layak huni provinsi;
2. Draf data perumahan;
3. Risalah rapat.
Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi, dengan rincian sebagai
berikut:
- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015
- Peserta : Bappeda Provinsi dan Dinas yang menangani Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Narasumber : -- Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari
- Lokasi Pelaksanaan : Ibukota provinsi
Alat dan Bahan
- Alat : Komputer, infocus, kertas flip chart , dan spidol.
- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melaluiDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentang
Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;
3. Modul B - Sinkronisasi Pendataan Perumahan.
4. Draft definisi operasional rumah layak huni Provinsi hasil
rapat pra konsultasi
5. Draft data perumahan tahun 2015 hasil rapat pra konsultasi
6. Form I Pendataan Perumahan Tahun 2015.
7. Form II Usulan Definisi Operasional Rumah Layak Huni.
Proses Pelaksanaan Kegiatan
1. Melakukan verifikasi terhadap data perumahan yang telah diperoleh
2. Membahas dan mengkaji ulang masukan-masukan definisi operasional Rumah Layak
Huni yang ada mempertimbangkan data perumahan yang tersedia
3. Merumuskan rekomendasi definisi operasional rumah layak huni;
-
8/19/2019 Modul B.pdf
20/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
16Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
5 RAPAT KONSULTASI PELAKSANAAN PENDATAAN
Maksud
Forum komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kab/Kota dalam rangka finalisasi Dokumen Data Perumahan serta Definisi OperasionalRumah Layak Huni.
Tujuan
1. Penjelasan kembali mengenai pendataan perumahan dan definisi operasional rumah
layak huni provinsi;
2. Penjelasan data kependudukan dari Disdukcapil
3. Penjelasan data keluarga dari BKKBN
4. Memfinalisasi Data Perumahan Kab/Kota Tahun 2015
5. Memfinalisasi Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi
Keluaran
1. Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi
2. Data Perumahan Tahun 2015
3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Konsultasi.
Metode
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi, tanya jawab dan diskusi
interaktif dengan rincian sebagai berikut:
- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015.
- Peserta : - Perwakilan pemda provinsi, terdiri dari perwakilan
Bappeda Provinsi, perwakilan BPS Provinsi, perwakilan
dinas yang menangani perumahan di Provinsi, perwakilan
PDAM Provinsi, perwakilan BKKBN provinsi, perwakilan
PLN provinsi dan perwakilan dinas Dukcapil
- Perwakilan REI dan Perumnas Provinsi
- Perwakilan dari Universitas
- Perwakilan pemda kabupaten/kota sebanyak @ 2 orang,
terdiri dari perwakilan Bappeda kabupaten/kota sebanyak
1 orang dan perwakilan Dinas yang menangani bidang
PKP sebanyak 2 orang
- Narasumber : - 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat
- 1 (satu) orang sekda Provinsi
- 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi /Instansi Vertikal yang ada di Provinsi
- Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari
- Lokasi Pelaksanaan : Ibukota provinsi
-
8/19/2019 Modul B.pdf
21/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
17Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Alat dan Bahan
- Alat : Laptop, infocus, kertas flip chart , dan spidol.
- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentangPenetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;
3. Modul B - Sinkronisasi Pendataan Perumahan.4. Draft definisi operasional rumah layak huni Provinsi hasil
rapat pra konsultasi
5. Draft data perumahan tahun 2015 hasil rapat pra konsultasi
6. Susunan acara dan penanggung jawab sesi acara.7. Bahan-bahan paparan narasumber.8. Daftar pembagian tugas.
Proses Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Rapat Konsultasi dilaksanakan selama 2 hari sesuai dengan jumlah
Kabupaten/Kota, bertempat di ibukota provinsi. Adapun susunan acara pelaksanaan
Rapat Konsultasi sebagaimana pada Gambar 2.4 berikut ini.
Keterangan:
NP : Narasumber Pusat (Ditjen Penyediaan Perumahan) ND : Narasumber Daerah / instansi vertikal yang ada di provinsi
P : Panitia AcaraGambar 2.4 Susunan Acara Rapat Konsultasi
Sumber: Tim Penyusun, 2014
-
8/19/2019 Modul B.pdf
22/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
18Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Berdasarkan susunan acara pada Gambar 2.4, maka Rapat Konsultasi terbagi menjadi 4
(empat) sesi dengan rincian proses pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.
Sesi 1 : Pembukaan
Tujuan : Untuk membuka acara Rapat Konsultasi secara resmi sekaligus memahami
latar belakang pelaksanaan acara.Metode : - Upacara Seremonial
- Presentasi
- Protokoler
Waktu : 60 Menit
Alat/Bahan : - Laptop dan infocus
- Bahan sambutan pembukaan
Langkah
Pelaksanaan
: a. Pengantar protokol dan ucapan selamat datang pada peserta.
b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
c. Pembacaan sambutan dari Sekretaris Daerah/Kepala Bappeda/Kepala Dinas
Provinsi yang menangani PKP kemudian dilanjutkan pembukaan acara.d. Pembacaan doa
e. Panitia menjelaskan alur proses Rapat Konsultasi.
f. Ice breaking dan perkenalan (jika diperlukan)
Output : Peserta memahami latar belakang dan tujuan pelaksanaan Rapat Konsultasi
Sesi 2 : Paparan tentang Pendataan Nasional, Data Kependudukan Dukcapil
Tujuan : Penjelasan, diskusi dan tanya jawab dengan materi tentang Pendataan
Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni dan Penjelasan
mengenai data Kependudukan Dukcapil Narasumber : 1(satu) orang Narasumber Pusat dan 1 (satu) orang Narasumber Daerah
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan draft awal data perumahan dan definisi operasional rumah layak
huni provinsi hasil rapat pra konsultasi dan rapat koordinasi 1
Langkah
Pelaksanaan
: a. Penjelasan kembali data perumahan dan definisi operasional rumah layak
huni dan contoh-contoh penanganan di pusat
b. Penjelasan data kependudukan dari Disdukcapilc. Penjelasan data keluarga dari BKKBN
d. Tanya jawab dan diskusi
Output : Peserta memahami dan sepakat terhadap Pendataan Perumahan dan Definisi
Operasional Rumah Layak Huni dan Pemahaman Peserta terhadap data
kependudukan Dukcapil
-
8/19/2019 Modul B.pdf
23/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
19Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Sesi 3 : FGD
Tujuan : Finalisasi Pendataan Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni
Provinsi serta inventarisasi permasalahan perumahan di Provinsi
Narasumber : -
Metode : Focus Group Discussion, pembagian menjadi 3 (tiga) kelompok FGD
Waktu : 120 menit (jumlah sesi dan lamanya waktu sesi disesuaikan dengan kondisi/
pelaksanaannya di daerah)
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart untuk masing-masing kelompok
- Data perumahan yang sudah diisi oleh Kab/Kota
- Usulan Definisi Operasional Rumah Layak Huni hasil rapat sebelumnya
- Data-data pendukung lainnya
Langkah
Pelaksanaan
: a. Sesi ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan pembahasan tematik
sebagai berikut:
1) Pengumpulan data perumahan per Kab/Kota
2) Pembahasan permasalahan perumahan per Kab/Kota
3) Perumusan definisi operasional Rumah Layak Huni Provinsi
b. Masing-masing kelompok diskusi terdiri dari 3 (tiga) orang provinsi yang
terdiri dari: (i) 1 (satu) orang perwakilan Bappeda Provinsi; (ii) 1 (satu)
orang perwakilan Dinas Provinsi yang menangani Bidang PKP; dan (iii)
notulis dan perwakilan kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) orang
c. Waktu pembahasan kelas diskusi disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan
didaerah
d. Moderator kelas diskusi yaitu dari SKPD Dekonsentrasi
Output : Usulan Final Data Perumahan Provinsi, dan Usulan Final Definisi Operasional
Rumah Layak Huni Provinsi
Sesi 4 : Pembacaan Kesimpulan dan Penutupan Rapat Konsultasi
Tujuan : Menyampaikan kesimpulan dari masing-masing grup diskusi serta mengakhiri
Rapat Konsultasi
Narasumber : Narasumber Daerah
Metode : - Presentasi
- Upacara Seremonial
Waktu : 60 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Draf Final Data Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni
ProvinsiLangkah
Pelaksanaan
: a. Pembacaan kasimpulan dari masing-masing grup diskusi oleh perwakilan
dari peserta grup diskusi
b. Pembacaan sambutan penutupan dari Kepala SKPD
c. Pembacaan Doa
d. Protokoler penutup
e. Penandatanganan Berita Acara
f. Foto bersama seluruh panitia dan peserta
Output : Draf Final Data Perumahan Provinsi, dan Usulan Final Definisi Operasional
Rumah Layak Huni Provinsi
-
8/19/2019 Modul B.pdf
24/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
20Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
6 RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI PENDATAAN 2
Maksud
Melengkapi data perumahan yang masih dapat diperoleh untuk menjadi bahan
Penyusunan Dokumen Data Perumahan (Profil Perumahan Provinsi), finalisasi DefinisiOperasional Rumah Layak Huni
Tujuan
Finalisasi Dokumen Data Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi.
Keluaran
1. Kesepakatan atas Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi yang
ditandatangani oleh Gubernur/Sekda Provinsi;
2. Dokumen Data Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi
yang ditandatangani oleh Gubernur/Sekda Provinsi.
Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah koordinasi dan diskusi, dengan rincian
sebagai berikut:
- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015
- Peserta : Bappeda Provinsi dan Dinas yang menangani bidang PKP di
tingkat Provinsi
- Narasumber : -- Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari
- Lokasi Pelaksanaan : Ibukota provinsi
Alat dan Bahan
- Alat : Komputer, infocus, kertas flip chart , dan spidol.
- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melaluiDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentang
Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;
3. Modul B - Sinkronisasi Pendataan Perumahan.
Proses Pelaksanaan Kegiatan
1. Peninjauan ulang terhadap Draf Final Data Perumahan Provinsi, dan Usulan Final
Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi;
2. Penandatanganan Dokumen Data Perumahan (Profil Perumahan Provinsi).
-
8/19/2019 Modul B.pdf
25/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
LI-1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
LAMPIRAN I Format B: Laporan Pelaksanaan Kegiatan
-
8/19/2019 Modul B.pdf
26/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
LI-2Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRA RAPAT KONSULTASIPELAKSANAAN PENDATAAN
A. PELAKSANAAN KEGIATANNama Provinsi : ........................................................................................Nama Kegiatan : Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan PendataanHari, Tanggal : ........................................................................................Tempat : ........................................................................................
........................................................................................Pembuka Acara : ........................................................................................Jml Peserta Undangan : ........................................................................................Jml Peserta Hadir : ........................................................................................ Agenda Rapat : ........................................................................................
B. HASIL PEMBAHASAN1) Sesi 1 – Pembuk aan Dan Pengantar Acara
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:
a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
2) Sesi 2 – Paparan Tentang Rens tra Dit jen Penyed iaan Perum ahan Dan
Review Pend ataan Deko nsen trasi Tahun 2010 - 2011
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
3) Sesi 3 – Paparan Statist ik Perumahan Dan Data Perencanaan
Perumahan
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
4) Sesi 4 – Paparan Penjelasan Kin erja Dan Target Pembangunan
Perumahan Serta Penjelasan Data Keluarga
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................
b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
FORMATB-1
KOP SURAT SATKER DEKON BIDANG PERUMAHAN
-
8/19/2019 Modul B.pdf
27/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
LI-3Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
5) Sesi 5 – Penjelasan Trend Dan Pendataan Pembang unan Perumahan
Swadaya/Swasta Dan Kinerja Serta Target Sambun gan Lis trik
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................
c. ...............................................................................................................dst
6) Sesi 6 – Pleno
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
7) Sesi 7 – Penutupan Lok akarya
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................
b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
C. CATATAN PENTING DAN TINDAK LANJUT1) Catatan Penting
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2) Tindak Lanjut
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Mengetahui,Kepala SKPD yang MembidangiPerumahan
__ttd+stempel__
Nama Terang
DAFTAR LAMPIRAN1. Dokumentasi Kegiatan (salah satu foto memuat backdrop kegiatan);2. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;3. Bahan/Materi Paparan;4. Surat Undangan Peserta;5. Surat Permohonan Narasumber dan Moderator;6. Dokumen lain yang dianggap penting.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
28/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
LI-4Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANRAPAT KONSULTASI OPERASIONAL PENDATAAN
D. PELAKSANAAN KEGIATANNama Provinsi : ........................................................................... .............Nama Kegiatan : Rapat Konsultasi Operasional PendataanHari, Tanggal : ........................................................................................
Tempat : ................................................................................................................................................................................
Pembuka Acara : ........................................................................................Jml Peserta Undangan : ........................................................................................Jml Peserta Hadir : ........................................................................................ Agenda Rapat : ........................................................................................
E. HASIL PEMBAHASAN1) Sesi 1 – Pembuk aan Dan Pengantar Acara
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:
a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
2) Sesi 2 – Paparan Tentang Pend ataan Nasion al, Data Kependudu kan
Dukcapi l
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
3) Sesi 3 – Focus Group Discuss ion
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst
4) Sesi 4 – Kesimp ulan Dan Penutupan
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................
c. ...............................................................................................................dst
FORMATB-2
KOP SURAT SATKER DEKON BIDANG PERUMAHAN
-
8/19/2019 Modul B.pdf
29/30
Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan
LI-5Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
F. CATATAN PENTING DAN TINDAK LANJUT1) Catatan Penting
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2) Tindak Lanjut
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Mengetahui,Kepala SKPD Provinsi,
__ttd+stempel__
Nama Terang
DAFTAR LAMPIRAN1. Dokumentasi Kegiatan (salah satu foto memuat backdrop kegiatan);2. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;3. Bahan/Materi Paparan;4. Surat Undangan Peserta;5. Surat Permohonan Narasumber dan Moderator;6. Dokumen lain yang dianggap penting.
-
8/19/2019 Modul B.pdf
30/30
LAMPIRAN II FORMAT PENDATAAN