Modul A.pdf

8/19/2019 Modul A.pdf

1/23


2/23

MODUL A

Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional

Bidang Perumahan

Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan

Tahun 2015

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA


3/23

Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

iDekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

BAGIAN I PENGANTAR

1) Latar Belakang

2) Maksud, Tujuan, dan Keluaran

3) Ruang Lingkup Modul

BAGIAN II - PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Mekanisme dan Alur Pelaksanaan

2) Rapat Kerja-2

3) Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

LAMPIRAN

I Contoh Susunan Acara Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang

PerumahanII Format A: Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

III Kumpulan Bahan Paparan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional

Bidang Perumahan, yang terdiri atas:

A. Bahan Paparan: Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman

B. Bahan Paparan: Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunC. Bahan Paparan: Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

D. Bahan Paparan: SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No. 22 Tahun2008)

E. Bahan Paparan: Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan


4/23


5/23


1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

BAGIAN IPENGANTAR

1 Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak bagi setiap Warga Negara

Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1,

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk

bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan

pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis

dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar

mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir

seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai

prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Undang-

Undang Nomor No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa perumahan merupakan salah

satu urusan wajib pemerintah daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP, Pemerintah

mempunyai wewenang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan

permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan

hukum dalam bermukim. Kebijakan dan program nasional bidang perumahan harus

selalu disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah

karena adanya perubahan kebijakan serta untuk meningkatkan pemahaman aparatur

pemerintah daerah yang dilakukan secara intensif, berkesinambungan dan lebih terpadu.

Hal ini juga penting dilaksanakan mengingat tingginya frekuensi mutasi pejabat di

daerah. Melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan

Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan.

2 Maksud, Tujuan, dan Keluaran

Dalam konteks Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015, maka

maksud, tujuan, sasaran dan keluaran penyusunan Modul A – Sosialisasi Kebijakan dan

Program Nasional Bidang Perumahan adalah sebagai berikut:


6/23



Maksud

Agar SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 dapat

melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

dengan tertib dan tepat sasaran.

Tujuan

Sebagai panduan kepada SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang

Perumahan Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan

Program Nasional Bidang Perumahan.

Keluaran

Terselenggaranya rangkaian kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional

Bidang Perumahan di 34 (tiga puluh empat) provinsi; dan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang

Perumahan (Format A).

3 Ruang Lingkup Modul

Modul ini berisi panduan pelaksanaan dan materi Sosialisasi Kebijakan dan Program

Nasional Bidang Perumahan yang disusun dalam dua bagian sebagaimana pada Tabel

1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Modul A – Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional

Bidang PerumahanBagian Ruang Lingkup Isi

Bagian-1:

Pengantar

1. Latar Belakang2. Maksud, Tujuan, Keluaran dan Sasaran3. Ruang Lingkup Modul

Bagian-2:

Panduan

Pelaksanaan

Kegiatan

1. Mekanisme dan Alur Pelaksanaan2. Rapat Kerja-23. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

Lampiran Contoh Susunan Acara Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program NasionalBidang Perumahan

Format A: Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

Kumpulan Bahan Paparan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program NasionalBidang Perumahan, yang terdiri atas:

A. Bahan Paparan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahandan Kawasan Permukiman

B. Bahan Paparan tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun

C. Bahan Paparan tentang Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentangPembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

D. Bahan Paparan tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No 22Tahun 2008)

E. Bahan Paparan tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan

Sumber: Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015


7/23


8/23



Gambar 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

(Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan)


9/23



Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

(Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan)


10/23



2 RAPAT KERJA-2

Maksud

Rapat Kerja-2 dimaksudkan sebagai penyiapan teknis pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan

dan Program Nasional Bidang Perumahan.

Tujuan

Tujuan rapat ini adalah:

1. Menyiapkan teknis pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang

Perumahan, yaitu mulai dari tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kepanitiaan,

undangan, peralatan, dsb;

2. Menyiapkan substansi/materi yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan

Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan; dan

3. Melakukan koordinasi terkait peserta undangan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan.

Keluaran

Keluaran Rapat Kerja-2 adalah:

1. Daftar susunan acara, kepanitiaan dan teknis pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan

Program Nasional Bidang Perumahan di daerah;

2. Daftar substansi/materi beserta nama narasumbernya;

3. Daftar peserta undangan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang

Perumahan; dan

4. Risalah rapat.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah paparan dan diskusi, dengan rincian

sebagai berikut:

- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang

Perumahan Tahun 2015

- Peserta : 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan SKPD Pelaksana

Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

- Narasumber : -

- Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari

- Lokasi Pelaksanaan : Ibukota provinsi

Alat dan Bahan

- Alat : Laptop, infocus, kertas flip chart , dan spidol.

- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan


11/23



Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentang

Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;3. Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional

Bidang Perumahan;

4. Draf susunan acara, kepanitiaan, dan teknis pelaksanaan

kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional

Bidang Perumahan; dan

5. Master substansi/materi (kumpulan bahan paparan

sosialisasi).

Proses Pelaksanaan Kegiatan

1. Paparan tentang kesiapan pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional

Bidang Perumahan di ibukota provinsi, mulai dari susunan acara, tempat, peserta

undangan, kepanitiaan, substansi/materi, dan hal-hal teknis lainnya; dan.

2. Diskusi tentang kesiapan pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional

Bidang Perumahan.

3 PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG

PERUMAHAN

Maksud

Maksud dan tujuan dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang

Perumahan adalah untuk memberikan penjelasan dalam rangka meningkatkan

pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang kebijakan dan program nasional di

bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk men-sosialisasi-kan materi Sosialisasi Kebijakan dan

Program Nasional Bidang Perumahan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

3. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No 22 Tahun 2008); dan

5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan.


12/23



Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersampaikannya materi Sosialisasi Kebijakan dan


Metode

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi/paparan, tanya jawab, diskusi

interaktif dengan rincian sebagai berikut:

- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang

Perumahan Tahun 2015.

- Peserta : - Tingkat provinsi (8 orang): Bappeda, Dinas yang

menangani urusan PKP, Kanwil BPN, BKKBN, BPS,

Anggota DPRD Provinsi, Dinas/Lembaga terkait PKP

lainnya.- Pokja PKP Provinsi (6 orang diutamakan non pemerintah,

seperti Perumnas, APERSI, REI, Perbankan, Akademisi,

dsb)

- Tingkat kabupaten/kota (@4orang) : Bappeda, Dinas yang

menangani urusan PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP

lainnya.

- Narasumber : Tim Narasumber yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusatsebanyak 5 (lima) orang (Pejabat di lingkungan Ditjen

Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, dan Pakar di

bidang PKP) dan 2 (dua) orang Pejabat di lingkungan

Pemerintah Provinsi.

- Waktu Pelaksanaan : Rentang waktu pelaksanaan sosialisasi adalah 3 (tiga) bulan

(jadwal menyesuaikan) dan dialokasikan sebanyak 1 (satu)

kali selama 2 (dua) hari. Khusus untuk provinsi dengan

jumlah kabupaten/kota >25, kegiatan dilaksanakan sebanyak

2 (dua) kali @ selama 2 (dua) hari, yaitu Provinsi:

- Sumatera Utara

- Jawa Barat

- Jawa Tengah

- Jawa Timur

- Papua

- Lokasi Pelaksanaan : Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang

Perumahan dilaksanakan di 34 ibukota provinsi.


13/23



Alat dan Bahan

- Alat : Laptop, infocus, kertas flip chart , dan spidol.

- Bahan/Materi : Bahan paparan tentang:

1. UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP;

2. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;3. PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No. 22Tahun 2008); dan

5. Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 Bidang

Perumahan

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan dilaksanakan

selama 2 (dua) hari di ibukota provinsi. Adapun susunan acara pelaksanaan kegiatan

tersebut sebagaimana pada Gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3 Susunan Acara Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

Berdasarkan susunan acara di atas, rangkaian Sosialisasi Kebijakan dan Program

Nasional Bidang Perumahan terbagi menjadi 7 (tujuh) sesi dengan rincian proses

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.


14/23



Sesi 1 : Pembukaan

Tujuan : Untuk membuka acara secara resmi sekaligus memahami latar belakang

pelaksanaan acara.

Metode : - Upacara Seremonial

- Protokoler

Waktu : 60 Menit

Alat/Bahan : - Laptop dan infocus

- Bahan sambutan pembukaan

Langkah

Pelaksanaan

: a. Pengantar protokol dan ucapan selamat datang

b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya

c. Pembacaan sambutan pembukaan dari Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala

Bappeda/Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan PKP, dilanjutkan

membuka acara secara resmi

d. Pembacaan do'a

e. Ice breaking (jika diperlukan)

Output : Pemahaman tentang latar belakang pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan


Sesi 2 : Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2011

Tujuan : Untuk menjelaskan tentang subtansi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Narasumber : Narasumber Pusat

Metode : - Presentasi

- Diskusi dan tanya jawab

Waktu : 120 Menit

Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart

- Bahan Tayang UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 60 menit) tentang UU No. 1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

b. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers

paparan oleh moderator (waktu 60 menit)

Output : Peserta memahami materi/substansi UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman.


Tujuan : Untuk menjelaskan tentang subtansi/materi dari Undang-Undang No. 20 Tahun

2011 tentang Rumah Susun




Waktu : 120 Menit


- Bahan Tayang UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 60 menit) tentang tentang UU

No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun


15/23






Output : Peserta memahami materi/substansi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah

Susun.

Sesi 4 : Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan


Tujuan : Untuk menjelaskan PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.




Waktu : 120 Menit


- Bahan Tayang Peraturan Pemerintah turunan dari UU No. 1 Tahun 2011

tentang PKP dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 60 menit) tentang tentang PP

No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman



Output : Peserta memahami materi/substansi PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sesi 5 : Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Tujuan : - Untuk menjelaskan secara teknis Permenpera No. 22 Tahun 2008 tentang

SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota.

- Untuk menjelaskan progres penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan

menjaring masukan isu-isu terkait penerapan SPM Bidang Perumahan

Rakyat di daerah.

Narasumber : Narasumber Pusat dan Narasumber Daerah



Waktu : 120 Menit


- Bahan Tayang Permenpera No. 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang

Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

- Bahan Tayang Progress Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 30 menit) tentang Permenpera

No. 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

b. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 30 menit) tentang Progress

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers



16/23



Sesi 5 : Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Output : Peserta memahami materi/substansi SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Catatan:

Pada sesi ini juga dapat dilakukan diskusi tentang isu-isu penerapan SPM

Bidang Perumahan Rakyat, meliputi:

Klarifikasi data pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat;

Permasalahan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat; dan

Usulan/masukan atas SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Sesi 6 : Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2015-

2019 Bidang Perumahan

Tujuan : - Untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan PKP eksisting dan

penjelasan tentang arah kebijakan dalam Renstra Kementerian PUPR

Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan.

- Untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan PKP eksisting dan

penjelasan tentang arah kebijakan dalam Renstra SKPD yang terkait PKP.

Narasumber : Narasumber Pusat dan Narasumber Daerah



Waktu : 120 Menit


- Bahan Tayang Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 Bidang

Perumahan

- Bahan Tayang Renstra SKPD yang terkait Perumahan

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 30 menit) tentang Peraturan

Pemerintah turunan dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok

Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan

b. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 30 menit) Renstra SKPD yang

terkait Perumahan

c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers


Output : Peserta memahami materi/substansi Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-

2019 Bidang Perumahan.

Sesi 7 : PenutupanTujuan : Untuk mengakhiri acara dan menyimpulkan hal-hal pokok dari keseluruhan

kegiatan koordinasi dan tindak lanjut dari kegiatan ini.

Metode : Upacara seremonial

Waktu : 30 menit

Alat/Bahan : - Sambutan penutup

- Pokok-pokok kesimpulan acara

Langkah

Pelaksanaan

: a. Pembacaan sambutan penutupan dari Kepala SKPD b. Pembacaan Do’a c. Protokoler penutupd. Foto bersama seluruh panitia dan peserta

Output : Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional berakhir.


17/23


L1-1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

LAMPIRAN I

Contoh Susunan Acara Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan

No. Kegiatan Durasi Keterangan Penyaji

Hari Pertama

1 Sesi 1:

Pembukaan

60 menit 1. Protokoler, pembacaan

sambutan pembukaan,

penjelasan susunan acara

dan perkenalan.

2. Peserta memahami latar

belakang

diselenggarakannya kegiatan

Sosialisasi Kebijakan dan

Program Nasional Bidang

Perumahan.

3. Susunan acara dapat

dipahami oleh peserta.

Panitia

Pembukaan acara oleh gubernur

atau yang mewakili

2 Sesi 2:

Sosialisasi UU No. 1

Tahun 2011

120 Menit Tersampaikannya materi

UU No. 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Ns. Pusat:

Pejabat Eselon I/II di

lingkungan Ditjen Penyediaan

Perumahan dan DitjenPembiayaan Perumahan/Pakar

di bidang PKP

Hari Kedua

3 Sesi 3:

Sosialisasi UU

No. 20 Tahun 2011

120 Menit Tersampaikannya materi UU

No. 20 Tahun 2011 tentang

Rumah Susun

Ns. Pusat:

Pejabat Eselon I/II di


Perumahan dan Ditjen

Pembiayaan Perumahan/Pakar

di bidang PKP

4 Sesi 4:

Sosialisasi PP No. 88

Tahun 2014 tentang

Pembinaan

Penyelenggaraan

PKP

120 Menit Tersampaikannya materi PP No.88 Tahun 2014 tentang

Pembinaan Penyelenggaraan

PKP

Ns. Pusat:

Pejabat Eselon I/II/III di



Pembiayaan Perumahan

5 Sesi 5:

Sosialisasi SPM

Bidang Perumahan

Rakyat

(NarasumberPusat)


tentang:

SPM Bidang Perumahan

Rakyat, dan

Progres Penerapan SPMBidang Perumahan Rakyat

Ns. Pusat:

Pejabat Eselon III/IV di





18/23


L1-2Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

No. Kegiatan Durasi Keterangan Penyaji

Progress

Penerapan SPM

Bidang Perumahan

Rakyat(Narasumber

Daerah)

Ns. Daerah:

Yang ditugaskan oleh SKPD

Pelaksana Dekonsentrasi

Perencanaan Bidang PerumahanTahun 2015

6 Sesi 6:

Sosialisasi Renstra

Kementerian PUPR

Tahun 2015-2019

Bidang Perumahan

(Narasumber Pusat)

Sosialisasi Renstra

SKPD yang terkait bidang perumahan

(Narasumber

Daerah)


tentang:

Renstra Kementerian PUPR

Tahun 2015-2019 Bidang

Perumahan; dan

Renstra SKPD yang terkait

bidang perumahan

Ns. Pusat:

Pejabat Eselon III/IV di




Ns. Daerah:

Yang ditugaskan oleh SKPD

Pelaksana DekonsentrasiPerencanaan Bidang Perumahan

Tahun 2015

7 Sesi 7:

Penutupan

30 Menit Pembacaan sambutan penutup,

pembacaan doa, dan protokoler

penutup.

Panitia

Penutupan acara oleh Kepala

SKPD Pelaksana Dekonsentrasi

Perencanaan Bidang Perumahan

Tahun 2015


19/23


LII-1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

LAMPIRAN II Format A: Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan


20/23



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp/Fax: (021) 7245751, (021) 7226601

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DANPROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN

A. PELAKSANAAN KEGIATANNama Provinsi : ........................................................................................Nama Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang

PerumahanHari, Tanggal : ........................................................................................

Tempat : ................................................................................................................................................................................

Pembuka Acara : ........................................................................................Jml Peserta Undangan : ........................................................................................Jml Peserta Hadir : ........................................................................................ Agenda Rapat : ........................................................................................

B. HASIL PEMBAHASAN1) Sesi 1 – Sosialisasi UU No . 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukim an

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst

2) Sesi 2 – Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rum ah Susun

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................

b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst

3) Sesi 3 – Sosialis asi PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pemb inaan

Penyelenggaraan PKP

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................

d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst

FORMAT A

KOP SURAT SATKER DEKON BIDANG PERUMAHAN


21/23



4) Sesi 4 – Sosial isasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Progr es

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................

b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst

5) Sesi 5 – Sos ialisasi Renstr a Kementerian PUPR Tahun 2015-2019

Bidang Perumahan dan Sosial isasi Renstra SKPD yang terkait

Perumahan

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................

c. ....................................................................................................................d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst

C. CATATAN PENTING DAN TINDAK LANJUT1) Catatan Penting

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2) Tindak Lanju t

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Mengetahui,Kepala SKPD Provinsi,

__ttd+stempel__

Nama Terang dan NIP

DAFTAR LAMPIRAN1. Dokumentasi Kegiatan (salah satu foto memuat backdrop kegiatan);2. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;3. Bahan/Materi Paparan;4. Surat Undangan Peserta;5. Surat Permohonan Narasumber dan Moderator;6. Dokumen lain yang dianggap penting.


22/23


LIII-1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

LAMPIRAN III Kumpulan Bahan Paparan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan

Program Nasional Bidang Perumahan

A. Bahan Paparan: Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

B. Bahan Paparan: Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

C. Bahan Paparan: Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan


D. Bahan Paparan: SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No. 22 Tahun 2008)

E. Bahan Paparan: Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan


23/23

Modul A.pdf

Documents

Transcript of Modul A.pdf