Blok 1 & 2

Blok 1 & 2 / study skills, critical thinking, communication, bioethic, &humaniora

Modul V

(Dampak Pola Asuh dan Gizi Anak pada Keluarga Miskin di Jawa Barat)

Grup XVI

Indah Kurniawati 1010019

Christian Yonathan 1010037

Carryn Bestika 1010053

Emil Eviliana 1010115

Hubert Hansel 1010133

Maria .F. Delong 1010155

Paramitha Setiadi 1010171

Wan Haddis Violitta 1010181

Veghasanah Tanlie 1010186

Nama Tutor:

dr. Mela

Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha

Bandung - 2010

Persepsi Nilai Anak dalam Keluarga Indonesia dalam Konsep Sosial Budaya

Persepsi nilai anak bagi keluarga Indonesia masih kuno dan salah persepsi. Pada masa

yang lalu banyak terdapat pandangan masyarakat tentang jumlah anak yang tidak sepenuhnya

benar. Pendapat tradisional bahwa "Banyak Anak Banyak Rezeki" dan keluarga besar adalah

suatu pelayanan luhur terhadap masyarakat. Perubahan telmologi, perubahan ekonomi dan

perubahan nilai ini, semuanya terlibat dalam perubahan besarnya jumlah anggota keluarga.

Hambatan dalam pelaksanaan program pembudayaan KB di masyarakat disebabkan karena

adanya pandangan orang tua terhadap anak dalam keluarga, bahwa anak tidak saja merupakan

kebanggaan orang tua tetapi dibalik kebanggaan-kebanggaan itu tersembunyi harapan-harapan

yang dibebankan diatas pundak anaknya. Dilihat dari segi sosial dan budaya, persepsi anak

dalam keluarga sebagai berikut:

Sosial Ekonomi

Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang dapat membantu meningkatkan ekonomi

keluarga sehingga mempunyai banyak anak akan banyak tambahan pendapatan yang

akan diperoleh. Hal ini memang suatu kenyataan dan benar,tetapi belum diperkirakan

nasib anak itu sendiri apakah anak itu memang bias diharapkan pendidikannya dan masa

depannya. Kalau hal ini dipertimbangkan, mempunyai banyak anak malah menjadi beban

dan masalah.

Adat lstiadat

Adat kebiasaan atau adat dari suatu masyarakat yang memberikan nilai anak laki-

lakilebih dari anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini akan memungkinkan satu keluarga

mempunyai banyak anak. Disini norma adat istiadat perlu diluruskan karena tidak banyak

menguntungkan bahkan banyak bertentangan dengan kemanusiaan.

Berikut ini persepsi anak sendiri bagi keluarga:

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak mempunyai nilai tertentu bagi orangtua. Anak yang

diibaratkan sebagai titipan Tuhan bagi orang tua memiliki nilai tertentu serta mentutut

dipenuhinya beberapa konsekuensi atas kehadirannya. Latar belakang sosial yang berbeda

tingkat pendidikan, kesehatan, adat istiadat atau kebudayaan suatu kelompok sosial serta

penghasilan atau matapencaharian yang berlainan, menyebabkan pandangan yang berbeda

mengenai anak.

Anak memiliki nilai universal namun nilai anak tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosio

kultural dan lain-lain. Yang dimaksud dengan persepsi nilai anak oleh orang tua adalah

merupakan tanggapan dalam memahami adanya anak, yang berwujud suatu pendapat untuk

memiliki diantara pilihan-pilihanyang berorientasi pada suatu hal yang pada dasarnya terbuka

dalam situasi yang datangnya dari luar.

Menurut Arnold dan Fawcett (1975) sebagaimana dikutip oleh

Jamaluddin Ancok (1985) konsep anak memiliki dimensi :

a. Manfaat Positif Umum (Manfaat)

1. Manfaat Emosional.

Anak membawa kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam hidup orang tuanya.

Anak adalah sasaran cinta kasih, dan sahabat bagi orang tuanya.

2. Manfaat Ekonomi dan Ketenagaan.

Anak dapat membantu ekonomi orang tuanya dengan bekerja di sawah atau

di perusahaan keluarga lainnya. atau dengan menyumbangkan upah yang

mereka dapat di tempat lain.

3. Memperkaya dan Mengembangkan diri sendiri.

Memperkaya memelihara anak adalah suatu pengalaman belajar bagi orang

tua. Anak membuat orang tua lebih matang, lebih bertanggungjawab. Tanpa

anak, orang yang telah menikah tidak selalu dapat diterima sebagai orang

dewasa dan anggota masyarakat sepenuhnya.

4. Mengenali Anak.

Orang tua memperoleh kebanggaan dan kegembiraan dari mengawasi anakanak

mereka tumbuh dan mengajari mereka hal-hal baru, mereka bangga

kalau bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

5. Kerukunan dan Kelanjutan Keluarga.

Anak bisa membantu memperkuat ikatan perkawinan antar suami istri dan

mengisi kebutuhan suatu perkawinan. Mereka meneruskan garis keluarga,

nama keluarga, dan tradisi keluarga.

b. Nilai Negatif Umum (Biaya)

1. Biaya Emosional

Orang tua sangat mengkhawatirkan anak-anaknya terutama tentang prilaku

anak-anaknya, keamanan dan kesehatan mereka. Dengan adanya anak-anak,

rumah akan ramai dan kurang rapi. Kadang-kadang anak-anak itu

menjengkelkan.

2. Biaya Ekonomi.

Ongkos yang harus dikeluarkan untuk memberi makan dan pakaian anakanak

cukup besar.

3. Keterbatasan dan Biaya Alternatif

Setelah mempunyai anak kebebasan orang tua berkurang.

4. Kebutuhan Fisik.

Begitu banyak pekerjaan rumah tambahan yang diperlukan untuk mengasuh

anak. Orang tua mungkin lebih lelah.

5. Pengorbanan kehidupan pribadi suami istri.

Waktu untuk dinikmati oleh orang tua sendiri berkurang dan orang tua

berdebat tentang pengasuhan anak.

Definisi keluarga itu sendiri banyak pendapat dari beberapa ahli, yaitu:

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan ikatan

emosional dan yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari keluarga (Friedman,

1998). Keluarga adalah kumpulan dua atau lebih individu yang berbagi tempat tinggal atau

berdekatan satu dengan lainnya; memiliki ikatan emosi; terlibat dalam posisi sosial; peran dan

tugas-tugas yang saling berhubungan; serta adanya rasa saling menyayangi dan memiliki

(Murray & Zentner, 1997 dan Friedman, 1998 dalam Allender & Spradley, 2001). Sedangkan

menurut Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 Bab I ayat 1 keluarga adalah unit terkecil

dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan

anaknya, atau ibu dan anaknya.

Keluarga pasti memiliki peran dan fungsi nya masing-masing. Berbagai peranan yang terdapat di

dalam keluarga adalah sebagai berikut :

Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik,

pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-

anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik

anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai

anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari

nafkah tambahan dalam keluarganya. Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan

tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Fungsi Keluarga

Fungsi yang dijalankan keluarga adalah :

1. Fungsi Pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak

untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak.

2. Fungsi Sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi

anggota masyarakat yang baik.

3. Fungsi Perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota

keluarga merasa terlindung dan merasa aman.

4. Fungsi Perasaan dilihat dari bagaimana keluarga secara instuitif merasakan perasaan dan

suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama

anggota keluarga. Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan

keharmonisan dalam keluarga.

5. Fungsi Agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan

anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur

kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia.

6. Fungsi Ekonomi dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur

penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi rkebutuhan-kebutuhan keluarga.

7. Fungsi Rekreatif dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam

keluarga, seperti acara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-

masing, dan lainnya.

8. Fungsi Biologis dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi

selanjutnya.

9. Memberikan kasih sayang, perhatian,dan rasa aman diaantara keluarga, serta membina

pendewasaan kepribadian anggota keluarga

DEFINISI, DAMPAK, dan PENYEBAB

ANAK JALANAN

MENURUT WHO & UNICEF

Menurut UNICEF , anak jalanan adalah setiap perempuan atau laki-laki yang belum mencapai

usia dewasa, yang hidup di jalan (dalam arti luas, misalnya tempat tinggalnya sepi, gurun, dll)

yang mana telah menjadi tempat hidupnya atau tempat kebiasaan, berdiam dan atau sumber mata

pencahariannya, tidak dilindungi secara memadai, diawasi atau diarahkan oleh orang dewasa

yang semestinya bertanggung jawab.

UNICEF membagi anak jalanan dalam dua kategori utama:

   1. Anak-anak di jalan adalah mereka yang terlibat dalam beberapa jenis aktivitas

ekonomi mulai dari memohon kepada penjual. Sebagian besar pulang pada akhir hari

dan kontribusi pendapatan untuk keluarga mereka. Mereka mungkin menghadiri

sekolah dan mempertahankan rasa milik keluarga. Karena kerapuhan ekonomi

keluarga, anak-anak ini akhirnya dapat memilih untuk hidup permanen di jalanan.

2. Anak-anak jalanan yang benar-benar hidup di jalan (atau di luar lingkungan keluarga

normal). ikatan keluarga mungkin ada tetapi lemah dan hanya diselenggarakan secara

kasual.

Menurut UNICEF, ada beberapa penyebab timbulnya anak jalanan yaitu :

- Matinya kedua orang tua mereka

- Masalah ekonomi (baik dari diri sendiri, maupun dari keluarga)

- Keluar dari sekolah (pendidikannya) sehingga anak tersebut tidak “dibekali”

- Tekanan psikologis (baik yang bersumber dari keluarga, maupun pergaulan)

- Tingginya rasa kebutuhan akan materi yang tak terpeuhi

- Kurang mendapatkan perhatian

- Sering mengalami diskriminasi

- Tereksploitasi oleh pihak yang memanfaatkannya (sengaja ataupun tidak)

Menurut WHO, ada beberapa penyebab timbulnya anak jalanan, yaitu :

* Keluarga yang “rusak”

    * Adanya konflik bersenjata (perang)

    * Kemiskinan

    * Bencana alam dan bencana buatan manusia

    * Kelaparan

    * Fisik dirinya dan pelecehan seksual

    * Eksploitasi oleh orang dewasa

    * Dislokasi melalui migrasi

    * Urbanisasi dan kepadatan penduduk

    * Akulturasi

    * Pencabutan hak waris atau adanya pihak yang semestinya bertanggung jawab namun

tidak mengakui anak tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari anak jalanan menurut UNICEF , yaitu :

- mereka kekurangan kebutuhan dasar (pendidikan)

- mereka kehilangan perlindungan

- mereka kehilangan bimbingan dan supervisi

- mereka dihadapkan ke berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.

Dampak yang ditimbulkan dari anak jalanan menurut WHO , yaitu :

- mereka menderita berbagai penyakit ( kolera, tuberkulosis, anemia)

- mereka terkena berbagai racun (dari makanan maupun lingkungan)

- mereka terjebak dalam masalah kekerasan (pemerkosaan, pembunuhan, dll)

Pola Makan Sehat

Yang dimaksud pola makan yang tidak baik adalah mengonsumsi makanan tinggi lemak,tinggi

garam,tinggi gula tetapi rendah serat dan vitamin,contohnya:Fried chicken,beef burger,French

fries,sate kambing,soto,jeroan,dll.sehingga ditakutkan dapat menyebabkan berbagai penyakit

degenerative seperti jantung koroner,hipertensi,diabetes,gagal ginjal,dll

Yang dimaksud dengan gizi seimbang adalah pola makan yang seimbang antara zat gizi yang

diperoleh dari aneka ragam makanan dalam memenuhi kebutuhan zat gizi untuk hidup

sehat,cerdas dan produktif.yang dimaksud dengan seimbang adalah keseimbangan antara asupan

dan kebutuhan zat gizi, antara kelompok pangan sumber tenaga,sumber pembangun(lauk pauk)

dan sumber zat pengatur(sayuran dan buah),serta keseimbangan antar waktu makan(pagi,siang

dan malam)

Pemasyarakatan pemahaman gizi seimbang:

-Tahun 1950 melalui slogan 4 sehat 5 sempurna

-Tahun 1994 melalui pedoman umum gizi seimbang(PUGS)

4sehat 5 sempurna pola makan sehari-hari yang terdiri dari:

1.Makanan pokok sumber karbonhidrat/kalori

2.lauk-pauk sumber protein hewani dan nabati

3.sayur-mayur sumber vitamin dan mineral

4.Buah-buahan sumber vitamin dan mineral

5.Susu sumber lemak,protein dan kalsium

Peranan berbagai kelompok bahan makanan tergambar dalam piramida gizi seimbang dan yang

berbentuk kerucut.

Bahan makanan tersebut di populerkan dengan istilah”Tri guna makanan :

-pertama suber zat tenaga yaitu padi adian dan umbi-umbian serta tepung tepungan.

-kedua,sumber zat pengatur yaitu sayur sayuran dan buah buahan

-ketiga sumber zat pembangun yaitu kacang-kacangan,makanan hewani dan hasil olahan

Ada 13 pesan dasar Gizi seimbang:

•1. makanlah aneka ragam makanan

-tidak ada satu jenis makanan(selain ASI)yang mengandung semua jenis zat gizi yang

dibutuhkan untuk hidup sehat

-Dengan makan beraneka ragam berarti kekurangan zat gizi dari suatu makanan dapat dilengkapi

oleh zat gizi makanan dari makanan lain

-Susunan makanan yang beragam adalah jika setiap kali makan pagi,siang dan malam hidangan

terdiri dari 4kelompok makanan yaitu makanan pokok,lauk-pauk,sayur dan buah

-Makanan beraneka ragam dapat mencegah berbagai penyakit degeratif

•2. makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi

-Makanan sumber energi penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja ,belajar,

berolah raga,bermain serta kegiatan lainnya

-Kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan makan-makanan sumber karbonhidrat,protein dan

lemak

-Kelebihan dan kekurangan energi dapat diamati melalui berat badan(pada orang dewasa

digunakan indeks masa tubuh dan pada anak balita digunakan KMS)

Rumus IMT=berat badan (Kg)dibagi dengan kuadrat tinggi badan(m2)

Kategori IMT

Kurus Kekurangan BB berat <17,0

Kekurangan BB ringan 17,0-18,4

Normal 18,5-25,0

Gemuk Kelebihan BB ringan >25,0-27,0

Kelebihan BB berat >27

• 3. makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi

-Energi diperoleh Dari tiga zat gizi makro,yaitu karbonhidrat,protein dan lemak

-Makanan yang mengandung zat karbonhidrat diupayakan menyumbang 50-60% dari total

kecukupan energi

-Terdapat 2 jenis karbonhidrat

a.Kompleks(beras ,gandum ,jagung ,umbi-umbian)

b.Sederhana(gula,sirup)batas gula tidak lebih dari 5% kecukupan energy(3-4 sendok makan)

• 4. batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan energi

-Lemak dan minyak berguna sebagai sumber energi dan asam lemak esensial,membantu

penyerapan vitamin ADEK,serta menambah lezatnya makanan

-Konsumsi lemak dan minyak dibatasi terutama lemak jenuh yang membahayakan kesehatan

seperti mentega,daging berlemak,margarin,dan makanan yang digoreng dengan suhu tinggi

-Penimbunan lemak dalam tubuh dapat menimbulkan penyumbatan pembuluh darah,penyakit

jantung dan penyakit degeneratif lainnya

• 5. gunakan garam beryodium

-Yodium adalah zat gizi mikro yang diperlukan tubuh terutama untuk pertumbuhan fisik dan

perkembangan otak melalui fungsi hormon tiroid

-Tahun 1994 diwajibkan seluruh garam konsumsi yang beredar harus mengandung

yodium(KIO3)30-80 ppm (part per million)

• 6. makanlah makanan sumber zat besi

-Zat besi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah

-Sumber zat besi makanan antara lain hati,kuning telur,daging,kacang-kacangan dan sayuran

berdaun hijau(singkong,bayam,dll)

-Zat besi berasal dari hewani mudah diserap

• 7. berikan ASI saja pada bayi pada umur 4 bulan

-ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi

-ASI mempunyai kelebihan yang meliputi 3 Aspek yaitu gizi-kekebalan-kejiwaan,berupa jalinan

kasih sayang antara ibu dan bayi untuk perkembangan mental dan kecerdasan

-Setelah 4 bulan,ASI saja tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi

-ASI tetap diberikan sampai bayi berumur 2 tahun bersama dengam MP-ASI yang jenis dan

jumlahnya disesuaikan dengan umur bayi

•8. biasakan makan pagi

-Makan pagi sangat bermanfaat untuk memelihara ketahanan fisik dan meningkatkan

produktifitas kerja

-Bagi anak sekolah,makan pagi sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi belajar

-Makan pagi sebaiknya mengandung 20-30% dari kebutuhan gizi

• 9. minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya

-Air dibutuhkan oleh tubuh untuk:

1.Transportasi zat gizi dalam tubuh

2.Mengatur keseimbangan cairan dan garam mineral

3.Mengatur suhu tubuh

4.Melancarkan proses buang air besar dan kecil

5.Jumlah air minum yang dibutuhkan dalam sehari sebanyak 6-8 gelas tergantung umur dan jenis

kegiatan

6.Air minum harus bersih dan aman,yaitu harus bebas dari kuman,bahan berbahaya dan bahan

cemaran lainnya

-Sumber air minum yang berasal dari sumur,PAM dan sumber lainnya harus dimasak sampai

mendidih

• 10. lakukan kegiatan fisik dan olah raga secara teratur

-Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan

a.meningkatkan kebugaran

b.Mencegah kelebihan BB

c.Meningkatkan fungsi jantung,paru-paru,otot

d.Memperlambat penuaan

• 11. hindari minuman beralkohol

-Kebiasaan minum-minuman beralkhol dapat menyebabkan

a.Terhambatnya proses penyerapan zat gizi

b.Kerusakan jaringan hati dan saraf otak

c.Ketagihan dan kehikangan kendali diri(pencetus kearah tindakan criminal)

•12. makanlah makanan yang aman bagi kesehatan

-Makanan yang aman adalah makanan yang bebas dari:

a.Kuman

b.Bahan berbahaya

c.Bahan cemaran

d,Bahan tambahan yang tidak diperbolehkan(asam boraks,formalin,zat perwarna rodamin B,

methanyl yellow)

-Hindari makanan kemasan yang kemasannya telah rusak

• 13. bacalah label pada makanan yang di kemas

-Terutama yang berkaitan dengan:

a.Kandungan zat gizi

b.Tanggal Kadaluarsa

c.Keterangan lainnya seperti label halal

Kebutuhan gizi seseorang per-hari bergantung pada:

1.Golongan Umur

2.Jenis kelamin

3.Berat dan tinggi badan

4.Aktivitas sehari-hari

Sehingga setiap orang mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda sesuai dengan anjuran dalam

Angka Kecukupan Gizi(AKG)

Cara menghitung Kebutuhan Kalori sehari

1.Mengetahui tinggi badan

2.Mengetahui berat badan

3.Mengetahui BB idaman=(TB-100%)-10%

4,Mengetahui BB normal=BB idaman+-10%

5.Mengetahui Status gizi,kurus bila kurang dari BB normal dan gemuk bila lebih dari BB normal

Cara Menghitung Kebutuhan Kalori sehari

6.Mengetahui aktivitas harian

Ringan Sedang Berat

Pegawai Kantor Mahasiswa Pelaut

Pegawai Toko Pegawai Industri ringan Buruh

Guru Ibu Rumah Tangga Penari

Sopir Atlit

Sekretaris

Kebutuhan Kalori per kg BB idaman

Aktivitas Ringan Sedang Berat

Gemuk 25 30 35

Normal 30 35 40

Kurus 35 40 40-50

7.Kebutuhan Kalori sehari=BB idaman X kebutuhan kalori perkg BB idaman

Anjuran jumlah porsi makanan memenuhi gizi seimbang anak laki-laki usia 1-`12 tahun

Bahan

Makanan

1-3 th

1200kkal

4-6 th

1700kkal

7-9 th

1900kkal

10-12 th

2000kkal

Nasi 3p 4p 4,5p 5p

Sayuran 1,5p 2p 3p 3p

Buah 3p 3p 3p 4p

Tempe 1p 2p 3p 3p

Daging 1p 2p 2p 2,5p

ASI Smp 2th

Susu 1p 1p 1p 1p

Minyak 3p 4p 5p 5p

Gula 2p 2p 2p 2p

Anjuran jumlah porsi makanan memenuhi gizi seimbang anak laki-laki usia 1-12tahun

P=porsi

1p nasi=100g(3/4gelas)

Ip sayuran=100g(1 gelas)

1p buah=50g(1buah)

1p tempe=50g(2 potong sedang)

1p daging=50 g(1 potong sedang)

Untuk anak perempuan porsi nasi dikurangi 1p dan untuk porsi daging dikurangi 1/2p

Aturan jumlah porsi makanan memenuhi gizi seimbang

Bahan

Makanan

13-15th

2400 kkal

16-18th

2600 kkal

19-29 th

2700 kkal

30-49 th

2500 kkal

Nasi 6,5p 8p 8p 7p

Sayuran 3p 3p 3p 3p

Buah 4p 4p 5p 5p

Tempe 3p 3p 3p 3p

Daging 3p 3p 3p 3p

Susu 1p

Minyak 6p 6p 7p 6p

Gula 2p 2p 2p 2p

Untuk jumlah porsi makanan memenuhi gizi seimbang

1.Untuk perempuan,porsi nasi dikurangi 1p dan untuk porsi minyak dikurangi 1p

2.Untuk perempuan,porsi nasi dikurangi 3p dan untuk porsi minyak dikurangi 1p

3.Untuk perempuan,porsi nasi dikurangi 3,5p dan untuk porsi minyak dikurangi 2p

4.Untuk perempuan,porsi nasi dikurangi 2,5p

Aturan jumlah porsi makanan memenuhi gizi seimbang

Bahan

Makanan

50-64 th1

2200 kkal

50-64 th2

1900 kkal

65+ th1

2200 kkal

65+ th2

1900 kkal

Nasi 6p 4,5p 5p 7p

Sayuran 4p 3p 4p 3p

Buah 5p 4p 4p 5p

Tempe 3p 3p 3p 3p

Daging 3p 3p

Ikan segar 3p 3p

Susu 1p 1p 1p 1p

Minyak 6p 4p 4p 4p

Gula 2p 2p 2p 2p

Aturan jumlah porsi seimbang memenuhi gizi seimbang

1=laki-laki

2=perempuan

Susu untuk usia 50 tahun keatas menggunakan susu rendah lemak

Anjuran jumlah porsi makanan memenuhi gizi seimbang untuk ibu hamil dan menyusui

Bahan Makanan Ibu Hamil

(2000+285 kkal)

Ibu Menyusui

(2000+500 kkal)

Nasi 5p+1p 5p+1p

Sayuran 3p 3p+1p

Buah 4p 4p

Tempe 3p 3p+1p

Daging 3p 3p

Susu +1p +1p

Minyak 5p 5p+1p

Gula 2p 2p

Daftar Padanan Bahan Makanan

Golongan 1:Bahan penukar nasi

Bahan Makanan URT Berat(g)

Bihun 50

Kentang 2 bj sedang 200

Mi Basah 1,5 gelas 200

Roti Putih 4 iris 80

Singkong 1 potong sedang 100

Ubi 1 bj sedang 150

Mi Kering 50

Satu porsi nasi setara denganb ¾ gelas(100 g),mengandung:

-175 kalori

-4g protein

-40 g Karbonhidrat

Bahan penukar nasi artinya bahan makanan yang dapat digunakan sebagai penukar porsi nasi

Golongan 2:Bahan Makanan penukar Sayuran

Bahan Makanan

Bayam Buncis,daun singkong Bunga kol,daun Pepaya

Daun Bawang Daun Melinjo Daun Pakis

Jagung Muda Jantung pisang Jamur Segar

Kangkung Labu siam Lobak

Oyong Pare Pepaya Muda

Rebung Sawi Toge

Terong Tomat Wortel

Kacang panjang Ketimun

Satu porsi sayuran setara dengan 100g atau sekitar 1 gewlas(setelah dimasak dan

ditiriskan),mengandung:

-50 kalori

-3g protein

-10g Karbonhidrat

Bahan penukar sayuran artinya bahan makanan dapat digunakan sebagai penukar satu porsi

sayuran

Golongan 3:Bahan Penukar Buah-buahan

Bahan Makanan URT Berat(g)

Apokat ½ bh segar 50

Apel ½ bh sedang 75

Belimbing 1 bh segar 125

Duku 10 bh 75

Jeruk Manis 2 bh sedang 100

Mangga ½ bh sedang 50

Nanas 1/6 bh 75

Pepaya 1 ptg sedang 100

Satu porsi sayuran setara dengan buah pisang ambon ukuran sedang atau 50g,mengandung:

-40 kalori

-10 g karbonhidrat

Bahan penukar buah-buahan artinya bahan makanan yang dapat digunakan sebagai penukar satu

porsi buah

Golongan 4:Bahan Penukar tempe

Bahan Makanan URT Berat(g)

Kacang Kedele 2sdm 25

Kacang Merah 2sdm 25

Kacang Tanah kupas 2sdm 20

Kacang Ijo 2sdm 25

Oncom 2ptg besar 50

Tahu 1ptg besar 100

Satu porsi tempe setara dengan 2 potong sedang atau 50gram,mengandung:

-80kalori

-6g protein

-3g lemak

-8g Karbonhidrat

Bahan Penukar tempe artinya bahan makanan yang dapat digunakan sebagai penukar satu porsi

tempe

Golongan 5: bahan makanan Penukar Daging

Bahan Makanan URT Berat(g)

Daging ayam 1ptg sedang 100

Hati segar 1 ptg sedang 50

Ikan Segar 1 ptg sedang 50

Ikan Asin 1 ptg kecil 25

Ikan Teri Kering 2sdm 25

Telur Ayam Kampung 2btr 60

Telur Ayam Negri 1btr besar 60

Udang Basah ½ gelas 50

Susu Sapi 1gelas 200

Tepung sari Kedele 4sdm 25

Tepung Susu Whole 5sdm 25

Tepung Susu Skim 4sdm 20

Satu porsi daging sapi setara dengan 1 potong sedang atau 50gram,mengandung:

-95 kalori

-10 g protein

-6 g lemak

Susu sapi selain sebagai sumber preotein,dan lemak,juga mengandung karbonhidrat,vitamin

terutama vitamin A dan Niasin serta mineral(kalsium dan fosfor)

Golongan 6:Bahan Makanan Penukar Minyak dan Gula

Bahan Makanan URT Berat(g)

Margarin ½ sdm 5

Mentega ½ sdm 5

Kelapa 1 ptg kecil 30

Santan ½ gelas 50

Bahan Makanan ini hampir seluruhnya terdiri dari lemak, satu porsi minyak setara dengan 1

sendok makan atau 5g,mengandung:

-45 kalori

-5 g lemak

Bahan Makanan URT Berat(g)

Gula Pasir 1sdm 10

Gula aren/kelapa 10

Selai/jam 15

Madu 1sdm 15

Sirop 15

Bahan Makanan ini hampir seluruhnya terdiri dari Karbonhidrat sederhana,satu porsi gula setara

1 sendok makan atau 10 g,mengandung:

-37 Kalori

-9 g Karbonhidrat

Contoh Menu Sehari 1500 Kalori

Waktu Bahan

Makanan

Penukar URT Menu

Pagi Roti 1p 2ptg Roti

Panggang

Telur 1p 1btr Omelet

Kacang Merah ½ p 2sdm Sup kacang

Merah

Sayuran Sesuka Wortel

10.00 Buah 1p 1ptg Juice

Waktu Bahan

Makanan

Penukar URT Menu

Siang Nasi 2p 1 ½ gelas Nasi

Ikan 1p 1ptg Pepes Ikan

Tempe 1p 1ptg Bacem Tempe

Sayuran Sesuka Lalapan kacang

Panjang,kol,

sambal

Buah 1p 1ptg Jeruk

Waktu Bahan

Makanan

Penukar URT Menu

16.00 Buah 1p 1bh Apel

Malam Nasi 1p 1 ½ gls Nasi

Ayam Tanpa

kulit

1p 1ptg Ayam Bakar

Tahu 1p 1ptg Tahu Isi

Sayuran Sesuka Sayur Asem

Buah 1p 1ptg Melon

Gizi seimbang untuk bayi

1. Protein : 4-5% dari total kalori asi

2. Lemak : 58% dari kalori total dalam susu matur.

3. Karbohidrat : amilase (enzim pencerna zat pati)

4. Mineral : kalsium fosfor klor kalium dan natrium

5. Vitamin : berfariasi sesuai diet ibu

Gizi seimbang untuk ibu hamil dan menyusui

a. ibu hamil

Beberapa hal yang perlu di perhatikan:

1. kebutuhan aktual selama hamil bervariasi di pengaruhi oleh status nutrisi dan riwayat kesehatan

2. kebutuhab terhadap 1 nutrien dapat di ganggu oleh asupan yang lain

3. kebutuhan nutrisi tidak konstan selama perjalalan kehamilan

* Kalori

Selama hamil, ibu membutuhkan tambahan energi/kalori untuk pertumbuhan dan perkembangan

janin, juga plasenta, jaringan payudara, cadangan lemak, serta untuk perubahan metabolisme

yang terjadi. Di trimester II dan III, kebutuhan kalori tambahan ini berkisar 300 kalori per hari

dibanding saat tidak hamil. Berdasarkan perhitungan, pada akhir kehamilan dibutuhkan sekitar

80.000 kalori lebih banyak dari kebutuhan kalori sebelum hamil. Peningkatan kebutuhan kalori

kira-kira 15% dari kebutuhan kalori normal wanita

* Protein

Kebutuhan protein bagi wanita hamil adalah sekitar 60 gram. Artinya, wanita hamil butuh

protein 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Protein tersebut

dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru, maupun plasenta dan janin. Protein juga dibutuhkan

untuk mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel.

* Lemak

Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan membutuhkan lemak sebagai

sumber kalori utama. Lemak merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan

jaringan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat

pada akhir trimester III. Tubuh wanita hamil juga menyimpan lemak yang akan mendukung

persiapannya untuk menyusui setelah bayi lahir.

* Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama

kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan membutuhkan

karbohidrat sebagai sumber kalori utama. Pilihan yang dianjurkan adalah karbohidrat kompleks

seperti roti, serealia, nasi dan pasta. Selain mengandung vitamin dan mineral, karbohidrat

kompleks juga meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil untuk mencegah

terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar dan wasir.

* Vitamin dan mineral

Wanita hamil juga membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dibanding sebelum hamil.

Ini perlu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta proses diferensiasi sel.

Tak cuma itu. Tambahan zat gizi lain yang penting juga dibutuhkan untuk membantu proses

metabolisme energi seperti vitamin B1, vitamin B2, niasin, dan asam pantotenat. Vitamin B6 dan

B12 diperlukan untuk membentuk DNA dan sel-sel darah merah, sedangkan Vitamin B6 juga

berperan penting dalam metabolisme asam amino.

Kebutuhan vitamin A dan C juga meningkat selama hamil. Begitu juga kebutuhan mineral,

terutama magnesium dan zat besi. Magnesium dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dari

jaringan lunak. Sedangkan zat besi dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah dan sangat

penting untuk pertumbuhan dan metabolisme energi, disamping untuk meminimalkan peluang

terjadinya anemia. Kebutuhan zat besi menjadi dua kali lipat dibandingkan sebelum hamil.

*Zat Besi

Zat besi lebih baik di konsumsi waktu makan atau pada jam tidur pada saat lambung kosong

untuk memeksimalkan absorps

*Asam Folat

DAMPAK KURANG GIZI

Kekurangan asupan gizi pada trimester I dikaitkan dengan tingginya kejadian bayi lahir

prematur, kematian janin, dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi. Sedangkan kekurangan

energi terjadi pada trimester II

dan III dapat menghambat pertumbuhan janin atau tak berkembang sesuai usia kehamilannya.

Contoh konkretnya adalah kekurangan zat besi yang terbilang paling sering dialami saat hamil.

Gangguan ini membuat ibu mengalami anemia alias kekurangan sel darah merah. Kekurangan

asam folat juga dapat menyebabkan anemia, selain kelainan bawaan pada bayi, dan keguguran.

Padahal, tak sulit memperoleh tambahan zat besi dan asam folat ini. Selain dari suplemen, juga

dari bahan makanan yang disantapnya. Namun ibu hamil tak dianjurkan mengonsumsi suplemen

multivitamin karena kelebihan vitamin A dan D dosis tinggi dalam tubuh justru dapat

menimbulkan penumpukan yang berefek negatif. Suplemen dalam bentuk jejamuan juga tidak

dianjurkan jika kebersihan dan keamanan bahannya tidak terjamin.

ANJURAN KHUSUS

Ibu hamil sebaiknya mengonsumsi sedikitnya dua gelas susu sehari atau kalau tidak, santaplah

hasil produksi ternak lainnya. Ingat, keanekaragaman bahan makanan merupakan kunci dari

menu makanan bergizi seimbang. Kebutuhan kalori mudah didapat dari tambahan porsi biji-

bijian, sayuran, buah dan susu rendah lemak. Jika ibu baru mengonsumsi menu bergizi setelah

beberapa minggu kehamilan, diharapkan keterlambatannya tidak melampui masa trimester II

yang merupakan masa pertumbuhan janin terbesar.

Bagi ibu hamil sebenarnya tidak ada makanan yang benar-benar harus dihindari, kecuali alkohol.

Namun bila ibu mengalami keluhan mual-muntah, maka ia tidak dianjurkan untuk mengonsumsi

makanan yang dapat merangsang keluhan mual-muntahnya. Contohnya adalah durian. Jika tidak

ada keluhan, buah ini boleh dikonsumsi selama hamil asalkan jumlahnya wajar, yaitu sekitar 35

gram dalam sehari.

Olahan apa pun seperti makanan yang dibakar boleh saja disantap asalkan benar-benar matang

dan tidak dikonsumsi bagian gosongnya. Selanjutnya, apabila ibu hamil telah mengonsumsi

menu makanan sesuai anjuran, maka camilan tanpa kalori boleh-boleh saja dikonsumsi seperti

agar-agar, gelatin dan sejenisnya.

Selain alkohol, kopi juga tidak dianjurkan diminum selama hamil karena kurang mengandung zat

gizi dan kemungkinan memberikan efek negatif walau hal ini masih diperdebatkan. Merokok

aktif maupun pasif juga harus dihentikan karena berkaitan dengan tingginya risiko keguguran,

bayi lahir meninggal, lahir prematur, ataupun lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500

gram).

PANTAU KENAIKAN BERAT BADAN

Pada trimester I biasanya ibu hamil akan mengalami penyesuaian terhadap perubahan fungsional

dalam tubuhnya akibat proses kehamilan. Di antaranya keluhan mual-muntah dan rasa tidak

nyaman lainnya. Dengan demikian, asupan makanan selama trimester ini belum dapat

menaikkan BB ibu hamil. Normalnya, pada trimester I berat badan diharapkan naik kurang dari 2

kilogram. Sedangkan pada trimester II dan III sebaiknya kenaikan BB kurang dari 1/2 kg setiap

minggunya.

Ibu hamil yang tergolong kurus sebelum hamil, diharapkan bisa mencapai kenaikan BB

sebanyak 12,518 kg pada akhir kehamilan. Sedangkan untuk mereka yang tidak kurus dan tidak

gemuk alias memiliki berat badan ideal diharapkan mencapai kenaikan BB sebesar 11,516 kg di

akhir kehamilannya. Sedangkan mereka yang kelebihan BB saat sebelum hamil diharapkan

kenaikan BB-nya hanya 711,5 kg pada akhir kehamilannya. Sementara wanita hamil yang

kegemukan sebelum hamil, kenaikan BB dianjurkan sebatas 6 kg atau lebih sedikit pada akhir

kehamilannya. Agar kenaikan berat badan terjaga, tentu saja ibu perlu secara berkala dan rutin

menimbang badan bersamaan dengan pemeriksaan kehamilan.

MENU SEHARI IBU HAMIL

Menu makanan untuk ibu hamil pada dasarnya tidak banyak berbeda dari menu sebelum hamil.

Jadi seharusnya tidak ada kesulitan berarti dalam pengaturan menu makanan selama hamil. Nah,

berikut bahan makanan yang dianjurkan dalam sehari:

Kelompok bahan makanan: Porsi:

roti, serealia, nasi dan mi 6 piring/porsi

sayuran 3 mangkuk

buah 4 potong

susu, yogurt, dan atau keju 2 gelas

daging, ayam, ikan, telur dan kacang-kacangan 3 potong

lemak, minyak 5 sendok teh

gula 2 sendok makan

Berikut tabel contoh menu makanan dalam sehari bagi ibu hamil

Bahan makananPorsi hidangan

sehariJenis hidangan

Nasi 5 + 1 porsiMakan pagi: nasi 1,5 porsi (150 gram) dengan ikan/ daging 1

potong sedang (40 gram), tempe 2 potong sedang (50 gram),

sayur 1 mangkok dan buah 1 potong sedang

Makan selingan: susu 1 gelas dan buah 1 potong sedang

Makan siang: nasi 3 porsi (300 gram), dengan lauk, sayur

dan buah sama dengan pagi

Selingan: susu 1 gelas dan buah 1 potong sedang

Makan malam: nasi 2,5 porsi (250 gram) dengan lauk, sayur

dan buah sama dengan pagi/siang

Selingan: susu 1 gelas

Sayuran 3 mangkuk

Buah 4 potong

Tempe 3 potong

Daging 3 potong

Susu 2 gelas

Minyak 5 sendok teh

Gula 2 sendok makan

Variasikan menu tersebut dengan bahan makanan penukarnya sebagai berikut:

* 1 porsi nasi (100 gram) dapat ditukar dengan:

Roti 3 potong sedang (70 gram), kentang 2 biji sedang (210 gram), kue kering 5 buah besar (50

gram), mi basah 2 gelas (200 gram), singkong 1 potong besar (210 gram), jagung biji 1 piring

(125 gram), talas 1 potong besar (125 gram), ubi 1 biji sedang (135 gram)

* 1 potong sedang ikan (40 gram) dapat ditukar dengan: 1 potong kecil ikan asin (15 gram), 1

sendok makan teri kering (20 gram), 1 potong sedang ayam tanpa kulit (40 gram), 1 buah sedang

hati ayam (30 gram), 1 butir telur ayam negeri (55 gram), 1 potong daging sapi (35 gram), 10 biji

bakso sedang (170 gram) dan lainnya.

* 1 mangkuk (100 gram) sayuran, di antaranya buncis, kol, kangkung, kacang panjang, wortel,

labu siam, sawi, terong dan lainnya.

* 1 potong buah, seperti 1 potong besar papaya (110 gram), 1 buah pisang (50 gram), 2 buah

jeruk manis (110 gram), 1 potong besar melon (190 gram), 1 potong besar semangka (180 gram),

1 buah apel (85 gram), 1 buah besar belimbing (140 gram), 1/4 buah nenas sedang (95 gram), 3/4

buah mangga besar (125 gram), 9 duku buah sedang (80 gram), 1 jambu biji besar (100 gram), 2

buah jambu air sedang (110 gram), 8 buah rambutan (75 gram),

2 buah sedang salak (65 gram), 3 biji nangka (45 gram), 1 buah sedang sawo (85 gram), dan

lainnya.

* 2 potong sedang tempe (50 gram) dapat ditukar dengan:

Tahu 1 potong besar (110 gram), 2 potong oncom kecil (40 gram), 2 sendok makan kacang hijau

(20 gram), 2,5 sendok makan kacang kedelai (25 gram), 2 sendok makan kacang merah segar (20

gram), 2 sendok makan kacang tanah (15 gram), 1,5 sendok makan kacang mete (15 gram), dan

lainnya.

* 1 gelas susu susu sapi (200 cc) dapat ditukar dengan:

4 sendok makan susu skim (20 gram), 2/3 gelas yogurt nonfat (120 gram), 1 potong kecil keju

(35 gram), dan lainnya.

* Minyak kelapa 1 sendok teh (5 gram) dapat ditukar dengan:

avokad 1/2 buah besar (60 gram), 1 potong kecil kelapa (15 gram), 2,5 sendok makan kelapa

parut (15 gram), 1/3 gelas santan (40 gram), dan lainnya.

* Gula pasir 1 sendok makan (13 gram) ditukar dengan:

1 sendok makan madu (15 gram)

b. Ibu menyusui

Kalori :

Kebutuhan kalori selama menyusui proposional dengan jumlah ASI yang di hasilkan dan lebih

tinggi selama menyusui dibandingselama hamil.

Protein :

Ibu memerlukan tambahan 20 gram protein di atas kebutuhan normal ketika menyusui.

Cairan :

Dianjurkan bahwa ibu yang menyusui minum 2-3liter cairan per hari

Vitamin dan mineral

Kebutuhan vitamin dan mineral selama menyusui lebih tinggi dari pada selama hamil

Gizi seimbang untuk anak

Anak makan rata-rata 5-7 kali sehari.Diantara anak usia 6-11 tahun,kudapan memberikan 20%

dari total asupan kalori dan 19% dari total asupan lemak dan lemak jenuh.Kudapan harus

diberikan sedikitnya90 menit sebelum makan untuk menghindari pengaruhnya terhadap nafsu

makan

Gizi seimbang untuk remaja

Kudapan berkontribusi 30% atau lebih dari total asupan kalori setiap hari.Remaja harus didorong

untuk bertanggung jawab atas pemilihan kudapan yang sehat

Gizi seimbang untuk lansia

1.Kalori :

Proses metabolisme protein berubah sesuai penuaan, tetapi terdapat sedikit kesepakatan tentang

kebutuhan protein pada lansia

2.Zat besi:

RDA pada zat besi pada wanita menurun dari 15 mg pada usia 23-50tahun sampai 10 mg pada usia

51tahun dan lebih

3.Kalsium :

Lansia beresiko untuk mengalami defisinsi kalsium baik karena penurunan asupan kalsium dan

penurunan absorpsi kalsium karena penuaan

4.Magnesium :

DRI magnesium untuk pria dan wanita tetap konstan selama masa lansia

5.Vitamin D

• DRI untuk vitamin b meningkat 5 ug untuk dewasa usia 31-50 tahun menjadi 10 ug untuk

lansia 51-70 tahun

6.Vitamin B12

Sebanyak 10%-30% lansia lebih dari51 tahun mengalami defisiensi vitaminB12 karena

insufisiensi sekresi asam lambung yang terjadi sekunder akibat reseksi lambung ,gastritis atropik,

penggunaan obat yang menekan sekresi asam lambung, atau infeksi lambung

7.Vitamin B6 :

DRI meningkat 1,3 mg untuk dewasa muda menjadi 1,7 mg dan 1,5 mg secara berurutan, untuk

lnsia pria dan wanita lebih dari 50 tahun

Gizi lebih

•Disebabkan karena konsumsi makanan yang melebihi dari yang di butuhkan.Konsumsi lemak

yang tinggi dan gula

Gizi kurang

•Konsumsi gizi yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam waktu tertentu

Gizi buruk

• Diare, infeksi, penyakit pencernaan, infeksi saluran pencernaan bagian atas,anemia dll

•Anemia gizi besi (AGB) , Di sebabkan kekurangan zat besi dalam jumlah yang tidak mencukupi

kebutuhan sehari- hari

• Kekurangan vitamin A, Disebabkan konsumsi vitamin A tidak mencukupi kebutuhannya

• Gangguan akibat kekurangan yodium, Karena konsumsi yodium tidak mencukupi kebutuhan

Bagaimana Hubungan Aspek Sosial Budaya dalam Pola Asuh Anak dengan

Pola Makan yang Sehat?

(Emil Eviliana_1010115)

Pola Asuh

Sering dikatakan bahwa ibu adalah jantung dari keluarga, jantung dalam tubuh

merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Apabila jantung berhenti

berdenyut maka orang itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Dari perumpaan ini bisa

disimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu sebagai tokoh sentral dan sangat penting untuk

melaksanakan kehidupan. Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya.

(Gunarsa, 1993)

Agar pola hidup anak bisa sesuai dengan standar kesehatan, disamping harus mengatur

pola makan yang benar juga tak kalah pentingnya mengatur pola asuh yang benar pula. Pola asuh

yang benar bisa ditempuh dengan memberikan perhatian yang penuh serta kasih sayang pada

anak, memberinya waktu yang cukup untuk menikmati kebersamaan dengan seluruh anggota

keluarga.

Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah

orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orang tua oleh

karena itu orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang

tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola

pergaulan hidup yang berlaku dilingkungannya. Dengan demikian dasar pengembangan dari

seorang individu telah diletakkan oleh orang tua melalui praktek pengasuhan anak sejak ia masih

bayi (Supanto, 1990).

Pengasuhan berasal dari kata asuh (to rear) yang mempunyai makna menjaga,

merawat,dan mendidik anak yang masih kecil.Wagnel dan Funk menyebutkan bahwa mengasuh

itu meliputi menjaga serta memberi bimbingan menuju pertumbuhan ke arah kedewasaan.

Pengertian lain diutarakan oleh Webster yang mengatakan bahwa mengasuh itu membimbing

menuju ke pertumbuhan ke arah kedewasaan dengan memberikan pendidikan, makanan, dan

sebagainya terhadap mereka yang diasuh(Sunarti,1989).

Dari beberapa pengertian tentang batas asuh, menurut Whiting dan Child dalam proses

pengasuhan anak yang harus diperhatikan adalah orang-orang yang mengasuh dan cara

penerapan larangan atau keharusan yang dipergunakan. Larangan maupun keharusan terhadap

pola pengasuhan anak beraneka ragam. Tetapi pada prinsipnya cara pengasuhan anak

mengandung sifat : pengajaran (instructing), pengganjaran (rewarding) dan pembujukan

(inciting) (Sunarti, 1989).

Di negara timur seperti Indonesia, keluarga besar masih lazim dianut dan peran ibu

seringkali di pegang oleh beberapa orang lainnya seperti nenek, keluarga dekat atau saudara serta

dapat juga di asuh oleh pembantu (Nadesul, 1995).

Kerangka konseptual yang dikemukakan oleh UNICEF yang dikembangkan lebih lanjut

oleh Engle et al (1997) menekankan bahwa 3 konsep makanan – kesehatan – asuhan merupakan

faktor – faktor yang berperan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak yang

optimal.Engle et al (1997) mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal yaitu:

1. Perhatian/dukungan ibu terhadap anak

2. Pemberian ASI atau makanan pendamping pada anak

3. Rangsangan psikososial terhadap anak

4. Persiapan dan penyimpanan makanan

5. Praktik kebersihan dan sanitasi lingkungan

6. Perawatan balita dalam keadaan sakit seperti pencari pelayanan kesehatan

Perhatian / Dukungan Ibu terhadap Anak dalam Praktek Pemberian

Makanan

Semua orangtua harus memberikan hak anak untuk tumbuh. Semua anak harus

memperoleh yang terbaik agar dapat tumbuh sesuai dengan apa yang mungkin dicapainya dan

sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Untuk itu perlu perhatian/dukungan orangtua. Untuk

tumbuh dengan baik tidak cukup dengan memberinya makan, asal memilih menu makanan dan

asal menyuapi anak nasi. Akan tetapi anak membutuhkan sikap orangtuanya dalam memberi

makan. Semasa bayi, anak hanya menelan apa saja yang diberikan ibunya. Sekalipun yang

ditelannya itu tidak cukup dan kurang bergizi. Demikian pula sampai anak sudah mulai disuapi.

Anak tidak tahu mana makanan terbaik dan mana makanan yang boleh dimakan. Anak masih

membutuhkan bimbingan seorang ibu dalam memilih makanan agar pertumbuhan tidak

terganggu. Bentuk perhatian/dukungan ibu terhadap anak meliputi perhatian ketika makan,

mandi dan sakit (Nadesul, 1995).

Wanita yang berstatus sebagai ibu rumah tangga memiliki peran ganda dalam keluarga,

terutama jika memiliki aktivitas di luar rumah seperti bekerja ataupun melakukan aktivitas lain

dalam kegiatan sosial. Wanita yang bekerja di luar rumah biasanya dalam hal menyusun menu

tidak terlalu memperhatikan keadaan gizinya, tetapi cenderung menekankan dalam jumlah atau

banyaknya makanan. Sedangkan gizi mempunyai pengaruh yang cukup atau sangat berperan

bagi pertumbuhan dan perkembangan mental maupun fisik anak. Selama bekerja ibu cenderung

mempercayakan anak mereka diawasi oleh anggota keluarga lainnya yang biasanya adalah

nenek, saudara perempuan atau anak yang sudah besar bahkan orang lain yang diberi tugas untuk

mengasuh anaknya (Sunarti, 1989).

Pola Makan

Sejalan dengan sasaran global dan perkembangan keadaan gizi masyarakat, rumusan

tujuan umum program pangan dan gizi tahun 2001-2005 yaitu menjamin ketahanan pangan

tingkat keluarga, mencegah dan menurunkan masalah gizi, mewujudkan hidup sehat dan status

gizi optimal.

Menurut kerangka yang disusunn oleh WHO, terjadinya kekurangan gizi dalam hal ini

gizi kurang dan gizi buruk lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, penyakit infeksi dan

asupan makanan yang secara langsung berpengaruh terhadap kejadian kekurangan gizi, pola asuh

serta pengetahuan ibu juga merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung dapat

berpengaruh terhadap kekurangan gizi.

Makanan untuk anak harus mengandung kualitas dan kuantitas cukup untuk

menghasilkan kesehatan yang baik. Kekurangan gizi akan mengakibatkan anak mudah diserang

penyakit, pengetahuan gizi dan pemberian makanan bergizi disarankan untuk anak wajib

diketahui bagi pendidik di Taman Kanak-Kanak. Anak membiasakan diri makan melalui

makanan disekolah, anak belajar memilih makanan yang baik, jika makanan masuk kebadan

adalah makanan bergizi, maka anak akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat.

Pengasuhan anak oleh Ibu (Orang Dewasa) terhadap pemenuhan kebutuhan gizi,

perawatan dasar termasuk imunisasi, pengobatan bila sakit, tempat tinggal yang layak, higyene

perorangan, sanitasi lingkungan, sandang, kesegaran jasmani, (Soetjiningsih, 1995 dalam

Herwin. B. 2004).

Masalah gizi kurang dan gizi buruk bila tak ditangani secara serius akan mengakibatkan

bangsa Indonesia akan mengalami “LOS GENERATION“ keterlibatan keluarga yang selama

24 jam mendampingi anak yang menderita kekurangan gizi tersebut. Perhatian cukup dan pola

asuh anak yang tepat akan memberi pengaruh yang besar dalam memperbaiki status gizinya.

Dengan melihat tabel Distribusi Anak Balita Gizi Kurang Menurut Jenis Kelamin Di

Wilayah Puskesmas Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2003 menunjukan bahwa,

status gizi buruk/kurang menunjukan bahwa kejadian kerawanan gizi pada keluarga adanya

berbagai multifaktor pada pola pengasuhan dan perawatan anak balita, (Herwin. B. 2004).

Anak balita adalah anak – anak yang berusia dibawah lima tahun yang sedang

menunjukan pertumbuhan badan yang pesat sehingga memerlukan zat-zat gizi yang lebih tinggi

setiap kilogram berat badan.

Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya asupan makanan

yang diterima setiap harinya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk beraktifitas, adanya penyakit

infeksi yang diderita oleh anak balita sehingga daya tahan tubuh menurun berakibat menurunnya

berat badan dan kehilangan energi dalam tubuh. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh karena

kuranya kontrol / pola asuh pada balita baik terhadap asuhan makanan, higyene perorangan

maupun kebersihan lingkungan sekitar tempat balita berinteraksi dan beraktifitas.

Aspek Sosial Budaya yang Mempengaruhi Pola Makan Sehat

Aspek sosial budaya pun juga mempengaruhi masalah gizi, di antaranya berkaitan dengan

kepercayaan yang keliru, pantangan – pantangan, upacara – upacara, dan kebiasaan makan.

Pembatasan oleh budaya ini berakibat pada kecukupan gizi karena berpotensi terhadap kegagalan

untuk melihat hubungan antara makanan dan kesehatan serta kegagalan untuk mengenali

kebutuhan gizi pada anak.

Pentingnya dampak sosial-budaya pada pangan yang meliputi hal-hal seperti :

Bagaimana, kapan dan kombinasi yang bagaimana pangan tertentu disajikan

Siapa yang menyiapkan makanan, siapa yang menyajikan dan prioritas anggota keluarga

tertentu dalam pola pembagian makanan

Hubungan antara besarnya keluarga dan umur anggota keluarga dengan pola pangan dan

status gizi

Larangan keagamaan yang berhubungan dengan konsumsi pangan

Bagaimana pola pangan dikembangkan dan mengapa pangan tertentu diterima sedangkan

yang lainnya ditolak atau hanya dimakan jika pangan yang hanya boleh dimakan tidak

dapat di peroleh lagi.

Setiap masyarakat mengembangkan cara yang turun temurun untuk mencari, memilih,

menangani, menyiapkan, menyajikan, dan cara-cara makan.Adat dan tradisi merupakan dasar

perilaku tersebut, yang biasanya sekurang-kurangnya dalam beberapa hal berbeda di antara

kelompok yang satu dengan yang lain. Nilai – nilai, sikap, dan kepercayaan yang ditentukan

budaya merupakan kerangka kerja di mana cara makan dan daya terima terhadap makanan

terbentuk, yang dijaga dengan seksama dan diajarkan dengan tekun kepada setiap generasi

berikutnya.

Dengan demikian, walaupun kelapara dapat ditentukan secara biologis, pada umumnya

kebiasaan pangan seseorang tidak didasarkan atas keperluan fisik akan zat – zat gizi yang

terkandung dalam pangan. Kebiasaan ini berasal dari pola pangan yang diterima budaya

kelompok dan diajarkan kepada seluruh anggota. Dari kerangka belajar tersebut masing – masing

menginginkan jenis pangan tertentu, menyiapkan pangan merupakan sesuatu petunjuk yang

diperbolehkan budaya dan disajikan dalam cara dan jumlah yang diterima masyarakat.

Misalnya, banyak penduduk hanya makan jagung jika beras tidak dapat diperoleh atau

sebaliknya. Jagung, suatu pangan pokok yang diterima di beberapa negara di dunia sekalipun

ditanam di tempat tersebut. Dalam hal beras, pangan pokok yang paling umum di Asia Tenggara,

disajikan dan dimakan dengan cara yang berlainan dari satu negara ke negara lain.

Adat istiadat dan kebiasaan makan ada hubungannya dengan hampir semua agama,

walaupun dapat berlainan dari satu agama ke agama lainnya. Kebanyakan kelompok agama

juaga mempunyai peraturan tertentu terhadap makanan.Pada mulanya mereka mengembangkan

prasangka terhadap beberapa bahaya yang berhubungan dengan pangan yang kini dipantang atau

karena faktor lainnya. Apapun alasannya, jenis pangan tertentu tidak dapat diterima anggota

suatu kelompok beragama. Akan tetapi, kadang – kadang pengganti pangan yang mereka pilih

untuk dimakan terbukti merupakan penukar yang tepat.

Pengaruh sosial budaya dan agama yang kuat terhadap makanan pantang, penerimaan

makanan dan kebiasaan makan tidak menghalangi perbaikan status gizi melalui pengenalan

pangan yang baru dan berbeda ke dalam sistem produksi pertanian. Hal tersebut semata – mata

berarti bahwa cara dan pola penerimaan pangan harus dimengerti, dihargai dan dikembangkan

seandainya diperkenalkan pangan yang baru dan berbeda.

Banyak kepercayaan – kepercayaan lain tentang makanan dijumpai di berbagai tempat di

dunia ini. Beberapa jenis pangan dianggap ringan atau yang dapat mengakibatkan masuk angin,

diare, konstipasi, atau cacingan. Beberapa jenis pangan dianggap berpengaruh terhadap tingkah

laku. Di beberapa tempat di Afrika ada kepercayaan bahwa telur membuat wanita menjadi steril,

tidak bermoral, atau membuat anak – anak menjadi jahat atau menjadi pencuri. Daging mentah

sering dianggap sebagai bahan makanan yang dapat membuat orang menjadi kuat. Kadang

kepercayaan terhadap makanan yang betul, akan tetapi pada umumnya tidak benar bahkan

merugikan dan berbahaya.

Suatu hal yang penting dilihat dari segi gizi yaitu hal – hal yang mudah dimengerti tetapi

ironi, bahwa bila anak – anak sedang terkena diare atau demam makanannya dikurangi secara

drastis, cara demikian jelas dapat menimbulkan akibat yang fatal yaitu timbulnya defisiensi

energi protein yang berat,

Di beberapa negara berkembang umumya ditemukan larangan atau pantangan tertentu

bagi makanan ibu hamil. Latar belakang larangan atau pantangan tersebut didasarkan pada

kepercayaan agar tidak mengalami kesulitan pada waktu melahirkan dan bayinya tidak terlalu

besar. Ada pula penduduk di negara – negara Asia yang mempunyai kepercayaan bahwa

makanan yang mengandung protein hewani menyebabkan air susu ibu beracun bagi anak

bayinya.

Kepercayaan terhadap suatu pangan tertentu yang berpengaruh baik atau buruk pada

manusia tidak saja ditemukan pada masyarakat di negara yang sedang berkembang tetapi juga

dijumpai di negara – negara maju yang teknologinya telah berkembang. Olson(1958)

mengemukakan tentang beberapa macam kepercayaan. Di Amerika Serikat antara lain:

1. Percaya bahwa pangan tunggal seperti yoghurt, gula,coklat, royal jelly mempunyai

kekuatan dalam meningkatkan kesehatan dan vitalitas di luar nilai kandungan zst

gizinya.

2. Percaya bahwa pangan yang diproduksikan dengan menggunakan pupuk kimia dapat

menurunkan nilai gizi pangan yang bersangkutan.

3. Percaya bahwa fortifikasi zat gizi pada pangan tertentu memberikan manfaat baik

bagi tubuh.

4. Percaya makanan seperti pisang, tomat, telur yang sangat baik bagi penyembuhan

penyakit artritis, kanker, kencing manis, hipertensi, kegemukan, atau penyakit

lainnya.

Dua kepercayaan yang pertama tersebut tidaklah berbahaya kecuali terhadap keuangan keluarga.

Kepercayaan yang ketiga dapat menjadi berbahaya bila sampai terjadi kelebihan zat gizi yang

mengakibatkan overnutrition. Untungnya, ini tidak tampak karena kebanyakan mengkonsumsi

vitamin B kompleks. Kepercayaan yang keempat dapat mengakibatkan hal yang paling

membahayakan karena menyebabkan keadaan penyakit makin berat sehingga lebih sulit diobati.

Sebagai contoh,Nasi papah atau “nasi papak” adalah pemberian makanan yang telah

dipapah atau dilumatkan dengan mulut kepada bayi. Kondisi ini masih kita temukan dibeberapa

bagian Pulau Lombok khususnya di daerah-daerah pinggiran, yang agak terisolir. Nasi papah

masih terus berlangsung karena alasan budaya.Nasi papah masih menjadi permasalahan yang

sulit diatasi apalagi dalam upaya meningkatkan cakupan pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten

Lombok Timur.

Nasi papah dari Sisi Budaya.

Sangat sedikit literatur yang menjelaskan kapan nasi papah itu mulai diberikan, bahkan kalau

kita menanyakan pada nenek-nenek kita di kampong mengatakan bahwa kamu besar juga karena

dulu diberikan nasi papah dan kenyataannya kamu bias hidup dan sukses seperti saat ini. Jadi

disini dapat dijelaskan bahwa praktek pemberian nasi papah tersebut sudah berlangsung sangat

lama dan diteruskan secara turun temurun.

Sebagian ibu-ibu percaya bahwa anak-anak memerlukan makanan untuk dapat tumbuh dan

berkembang. Untuk itu diperlukan makanan yang tersedia setiap saat dan tidak membahayakan

kesehatannya baik dari segi ukuran maupun teksturnya. Indikator yang dapat dilihat untuk

menentukan kekenyangan seorang bayi adalah apabila dia terus menerus menangis walaupun

sudah diberikan ASI.

Untuk memenuhi kebutuhan bayi maka ibu-ibu atau nenek akan memberikan berbagai jenis

makanan mulai dari madu, pisang, bubur dan lain sebagainya. Namun masih ada sebagian

masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tertentu masih menerapakan kebiasaan memberikan

nasi papah kepada bayinya.

Nasi papah adalah nasi yang dikunyah terlebih dahulu sebelum diberikan kepada bayinya.

Bahkan ada yang sengaja menyimpan untuk beberapa kali pemberian makanan. Kebiasaan

memberikan makanan kepada bayi berupa nasi papah didapatkan secara turun temurun, dan ini

merupakan bentuk kearifan local tentang hubungan kasih saying antara ibu dan bayinya.

Sebagian masyarakat memberikan nasi papah berdasarkan keyakinan agama bahwa Rasulullah

Muhammad SAW pernah memberikan papahan kurma kepada anak-anak kecil atau bayi-bayi.

Begitu juga dengan anjuran memberikan madu pada bayi yang baru lahir. Mungkin ini perlu

pembahasan yang lebih lanjut sejauhmana keshahihan hadist-hadist tersebut sehingga

pemahaman itu bias menjadi budaya di Pulau Lombok? Jika memang hadist tersebut shahih

kenapa kebiasaan pemberian nasi papah hanya terdapat di Pulau Lombok tetapi tidak ditemukan

pada masyarakat muslim lainnya? Pertanyaan pertanyaan ini mungkin akan dibahas pada lain

kesempatan.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw

Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan

oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah sebagai sesuatu yang turun

temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic.

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma

sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain,

tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Nasi papah sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat karena adanya anggapan itu

sudah merupakan tradisi yang harus terus dikembangkan dan dilestarikan. Kebudayaan

dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam

pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai

makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-

pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang

kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan

bermasyarakat

Banyak hal yang belum bisa dijelaskan secara nyata tentang pemberian nasi papah tersebut. Ada

beberapa faktor yang menyebabkan orang memilih suatu budaya terutama dalam makanan antara

lain adanya nilai makanan, pantangan agama, takhayul dan kepercayaan tentang kesehatan.

Pemilihan makanan juga dapat disebabkan karena makanan itu dianggap baik oleh masyarakat

dan yang tidak kalah penting adalah ketersediaan bahan makanan dan kemampuan

mengekploitasi bahan makanan tersebut.

Baliwati, dkk. (2004), mengeksplorasi bahwa komponen ketersediaan dan stabilitas pangan

dipengaruhi oleh sumber daya alam, manusia, sosial dan produksi pangan. Akses pangan

menunjukkan jaminan bahwa setiap rumah tangga dan individu mempunyai sumber daya yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan norma gizi. Kondisi tersebut tercermin

dari kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan produksi pangan dan peningkatan

pendapatannya.

Selain faktor-faktor di atas faktor sosio budaya dan religi juga dapat mempengaruhi ketahanan

pangan dan konsumsi pangan masyarakat. Kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan

yang besar terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Karena aspek

sosio budaya merupakan fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan

keadaan lingkungan, agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat tersebut.

Masyarakat menganggap pemberian nasi papah aman-aman saja dan tidak menimbulkan

permasalahan yang berarti bagi kesehatan. Dengan memberikan nasi papah merupakan bentuk

ekspresi kasih sayang orang tua kepada anaknya.Mereka merasa menjadi lebih aman, tenang.

Kontak air liur juga dipercaya akan mempererat hubungan emosional antara orang tua dan si

anak.

Foster dan Andersen, 1986 mengatakan bahwa Makanan adalah suatu konsep budaya, suatu

pernyataan yang sesungguhnya mengatakan zat ini sesuai bagi kebutuhan kita. Sedemikian kuat

kepercayaan-kepercayaan kita mengenai apa yang dianggap makanan dan apa yang dianggap

bukan makanan sehingga terbukti sangat sukar untuk meyakinkan orang untuk menyesuaikan

makanan tradisional mereka demi kepentingn kesehatan dan gizi yang lebih baik.

Nasi Papah dari Pandangan Kesehatan

Sebagian besar para ahli sepakat bahwa makanan terbaik bagi bayi adalah air susu ibu karena

mengandung zat gizi yang lengkap bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi khususnya sampai

berumur 6 bulan, dan setelah itu baru diberikan makanan tambahan berupa makanan pendamping

sesuai umurnya. Air Susu Ibu juga memiliki banyak kelebihan selain yang disebutkan di atas

seperti mengandung zat antibody terutama pada ASI yang pertama keluar yang disebut

colustrum. ASI juga tidak perlu membeli, bias tersedia setiap saat dengan suhu yang sesuai

kebutuhan bayi dan banyak lagi manfaat lainnya.

Pemberian Makanan Pendamping ASI juga perlu memperhatikan tingkatan umur bayi, dimana

semakin besar umurnya maka kebutuhannya juga akan semakin meningkat. Umumnya makanan

pendamping ASI yang dibuat secara rumahan sangat sedikit mengandung mikronutrient yang

justru sangat dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang terutama untuk perkembangan

kecerdasannya.

Pemberian nasi papah jelas sangat kurang dari asfek pemenuhan kebutuhan gizi tersebut, dimana

biasanya yang dipapah hanya makanan sumber karbohidrat saja seperti beras dan sangat jarang

ditambahkan makanan yang lain baik makanan sumber protein maupun vitamin dan mineral.

Sehingga akan sulit memenuhi kebutuhan zat gizi bayi.

Nasi papah juga dapat menjadi media penyebaran penyakit antara si ibu dengan bayi, dimana

jika seorang ibu menderita penyakit-penyakit infeksi menular tertentu yang berhubungan dengan

gigi dan mulut serta pernapasan maka akan sangat mudah untuk ditularkan pada bayinya.

Misalnya Tuberculosis. Dari segi kebersihan dan keamanan pangan nasi papah masih perlu

dipertanyakan juga, karena anak bisa tertular penyakit yang diderita ibu melalui air liur,

sedangkan dari segi kuantitas dan kualitas nilai gizi jelas merugikan si bayi, karena ibu-ibu akan

mendapatkan sari makanan sedangkan bayinya akan mendapatkan ampasnya.

Dari contoh di atas, dapat kita lihat bahwa aspek sosial budaya ini cukup berperan dalam

pola asuh anak yang berkaitan dengan pola makan yang sehat. Pentingnya seorang ibu terutama

terlihat sejak kelahiran anaknya. Agar pola hidup anak bisa sesuai dengan standar kesehatan,

disamping harus mengatur pola makan yang benar juga tak kalah pentingnya mengatur pola asuh

yang benar pula.Namun adanya faktor budaya yang berbeda – beda dari masyrakat membuat

perbedaan pada pola asuh anak yang berkaitan dengan pola makan yang sehat. Ada beberapa

faktor yang menyebabkan orang memilih suatu budaya terutama dalam makanan antara lain

adanya nilai makanan, pantangan agama, takhayul dan kepercayaan tentang kesehatan.

Pemilihan makanan juga dapat disebabkan karena makanan itu dianggap baik oleh masyarakat

dan yang tidak kalah penting adalah ketersediaan bahan makanan dan kemampuan

mengeksploitasi bahan makanan tersebut.

Beberapa implikasi korelasi kebudayaan dengan makanan:

FAKTOR SOSIAL

FAKTOR BUDAYA

KEBIASAAN MAKAN

FAKTOR EKONOMI

KEKURANGAN GIZI

PENYEBAB ANAK KEKURANGAN GIZI

Penyebab langsung

1. Asupan energi dan protein

asupan makanan merupakan banyakny zat gizi yang masuk dalam tubuh sehingga kesehatan

terjaga. Apabila asupan gizi seseorang rendah dan tidak seimbang (terutama energi dan

protein) akan menyebabkan KEP (kurang energi protein).

2. Faktor infeksi

Infeksi (bakteri,virus dan parasit) sangat erat hubungannya dengan hal malnutrisi

dan dapat mempengaruhi status gizi seseorang.

Mekanisme patologisnya:

penurunan asupan zat gizi akibat kurangnya nafsu makan, menurunnya ikro dilakukan

Peningkatan kehilangan cairan akbiat penyakit diare, mal, muntah, dan pendarahan terus

menerus.

Meningkatnya kebutuhan akibat sakit dan parasit yang terdapat dalam tubuh.

Penyebab tidak langsung

- Pengetahuan gizi

Kurangnya pengetahuan dan salah persepsi tentang kebutuhan gizi yang ada pada pemikiran

masyarakat.

- Pendidikan gizi

Suatu bidang pengetahuan yang memungkinkan seseorang memilih dan mempertahankan pola

makan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu gizi. Biasany dilakukan dalam lingkup makro dan

mikro. Makro dilakukan pada masyarakat luas, sedangkan mikro dilakukan keluarga.

Pendidikan kesehatan dalam keluarga sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua

terutama ibu.

- Pola asuh

Kemampuan keluarga untuk memberikan makanan pada bayi dan anak untuk tumbuh

kembang anak. Seorang anak dengan gizi yang buruk disebabkan pola asuh yang salah / factor

genetic. Biasanya pola asuh yang salah terjadi pada keluarga yang tidak mampu yang kurang

memperhatikan keseimbangan gizi anak.

- Pendapatan keluarga

Keterbatasan ekonomi yang tidak mampu membeli makanan yang baik maka pemenuhan

gizinya akan kurang.

- Pelayanan kesehatan

Pemanfaatan kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarkat untuk mendapat pelayanan

kesehatan yang berbasis promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif misalnya penimbangan

bayi di posyandu, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan bayi, suplementasi vitamin

A dan imunisasi.

DAMPAK TIDAK TERCAPAINYA KEBUTUHAN GIZI ANAK TERHADAP

PERKEMBANGAN FISIK DAN PSIKIS

Maria F. Delong

Dampak dari penyebab-penyebab langsung, dalam kasus kekurangan gizi adalah:

1. Masalah gizi/gizi buruk (segi fisik)

Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat

dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi disamping

merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di

tingkat rumah tangga dan juga menyangkut aspek pengetahuan serta perilaku yang kurang

mendukung pola hidup sehat. Secara umum di Indonesia terdapat dua masalah gizi utama yaitu

kurang gizi makro dan kurang gizi mikro Kurang gizi makro pada dasarnya merupakan

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan protein. Masalah gizi

makro adalah masalah gizi yang utamanya disebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan

asupan energi dan protein. Kekurangan zat gizi makro umumnya disertai dengan kekurangan zat

gizi mikro. Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi,

atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang

dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi

Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Secara klinis KEP terdapat  dalam 3 tipe yaitu :

Kwashiorkor, ditandai dengan : edema, yang dapat terjadi di seluruh tubuh, wajah

sembab    dan membulat, mata sayu, rambut tipis, kemerahan seperti rambut jagung,

mudah dicabut    dan rontok, cengeng, rewel dan apatis, pembesaran hati, otot mengecil

(hipotrofi), bercak    merah ke coklatan di kulit dan mudah terkelupas (crazy pavement

dermatosis), sering disertai penyakit infeksi terutama akut, diare dan anemia.

Marasmus, ditandai dengan : sangat kurus, tampak tulang terbungkus kulit, wajah seperti

orang tua, cengeng dan rewel, kulit keriput, jaringan lemak sumkutan minimal/tidak ada,

perut cekung, iga gambang, sering disertai penyakit infeksi dan diare.

Marasmus kwashiorkor, campuran gejala klinis kwashiorkor dan marasmus.

Salah satu jenis kekurangan gizi mikro adalah kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi

dilaporkan sebagai penyebab utama dari 20% kematian ibu dan menyumbang hingga 50% factor

penyebab kematian ibu. Kekurangan zat besi juga mempengaruhi perkembangan otak dan

psikologi anak-anak, dan membuat orang menjadi malas dan lebih mudah terkena infeksi.

Berikut macam-macam penyakit akibat kekurangan gizi mikro :

Besi - Kelelahan, anemia, penurunan fungsi kognitif, sakit kepala, glossitis, dan perubahan kuku

· Iodine - Gondok, keterlambatan perkembangan, dan keterbelakangan mental

· Vitamin D gangguan pertumbuhan tulang

· Vitamin A - Malam kebutaan, , pertumbuhan yang buruk,

· Folat -, anemia, dan kerusakan pembuluh saraf (pada janin perempuan tanpa suplementasi

folat)

Seng - Anemia, kekerdilan, , hiperpigmentasi , respon imun berkurang

Dari segi psikis

Seorang anak akan memiliki banyak gangguan yg akan mempengaruhi pertumbuhan dan

menghambat kemampuan berpikirnya dan pada akhirnya menurunkan IQ. Hal ini bisa

saja terjadi jika seorang anak mengalami malnutrisi (kekurangan gizi). Seperti kita

ketahui pengembangan setiap organ dalam tubuh tergantung pada nutrisi. Namun

kurngnya nutrisi, seringkali menyebabkan otak dan sistem syaraf tidak mencapai potensi

mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya kapasitas mental dan keterampilan sosial yang

bermasalah bersamaan dengan koordinasi yang lebih rendah. Tingkat ketahanan fisik

mereka sangat minim karena jumlah energi yang rendah sehingga membatasi kemampuan

mereka untuk menghadiri sekolah maupun melakukan kegiatan lainnya.

SOLUSI UNTUK MASALAH KEKURANGAN GIZI

Maria F. Delong

Untuk masalah kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan materiil

dasar berdasarkan standar tertentu. Adapun standar ini lebih dikenal dengan garis

kemiskinan, yaitu tingkat pengeluaran atas kebutuhan pokok yang meliputi sandang,

pangan, papan secara layak Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, pemerintah

Indonesia mencanangkan Inpres Desa Tertinggal. Program ini dilakukan dengan melalui

dua tahap. Pertama pemerintah menentukan desa-desa yang memiliki pemusatan

penduduk miskin yang tinggi, yang disebut desa tertinggal. Kedua, pemerintah

menghimpun penduduk-penduduk di desa tertinggal ke dalam suatu wadah di bawah

naungan lembaga kesejahteraan desa, misalnya KUD, kelompok tani, dan sebagainya.

Kemudian pemerintah memberikan anggaran bagi tiap desa tertinggal yang dapat

dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok di sana untuk memulai usaha yang dapat

berjalan, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tepat.

Upaya yang berbeda juga dapat diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan, di

antaranya:

1. Meningkatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki penduduk miskin Misalnya dengan

mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sempit dengan intensifikasi

pertanian, memberikan bekal keterampilan untuk mengolah barang-barang bekas di

sekitarnya, misalnya kaleng bekas, besi bekas, plastik bekas, membimbing penduduk

untuk jeli memerhatikan dan memanfaatkan peluang usaha di sekitarnya, seperti

penduduk yang tinggal di daerah rawa memanfaatkan enceng gondok untuk bahan

kerajinan, penduduk di daerah gunung memanfaatkan bunga pinus sebagai kerajinan, dan

lain-lain.

2. Memberikan program penyuluhan dan pembekalanketerampilan Pemerintah hendaknya

intensif terjun ke masyarakat untuk memberikan pengajaran dan pelatihan keterampilan

bagi penduduk miskin agar dapat menghasilkan sesuatu guna menunjang pendapatannya.

Pemerintah mencarikan bapak asuh terutama para pengusaha-pengusaha untuk

menggandeng masyarakat dalam mengembangkan usaha.

3. Menyediakan pasar-pasar bagi penjualan produksi penduduk Pasar merupakan fasilitas

penting dalam menunjang pendapatan penduduk. Selain sebagai tempat memasarkan

hasil produksi masyarakat, keberadaan pasar juga bisa memotivasi masyarakat untuk

lebih produktif lagi. Karena masyarakat tidak perlu kawatir lagi akan mengalami

kesulitan memasarkan hasil produksinya.

Untuk masalah kesehatan

Kualitas penduduk yang diuraikan sebelumnya yang berpengaruh terhadap kemiskinan,

ternyata juga berpengaruh pada kesehatan penduduk. Kemiskinan akan berdampak pada

kesehatan.

Penduduk miskin cenderung memiliki pola hidup kurang bersih dan tidak sehat.

Kondisi kehidupan yang memprihatinkan mengharuskan penduduk miskin bekerja keras

melebihi standar kerja penduduk yang lebih mampu, sehingga mengesampingkan aspek

kesehatannya. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak

berdampak pada kesehatan mereka. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan

pangan secara sehat dan bergizi berdampak pada rendahnya gizi. Ketidakmampuan dalam

emenuhi kebutuhan perumahan mengharuskan mereka tinggal di kolong jembatan,

bantaran sungai, atau rumah seadanya, sehingga kebutuhan akan sanitasi air bersih juga

tidak terpenuhi. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pakaian secara layak

berdampak pada kesehatan kulit dan organ-organ tubuh lainnya.

Dampak dari tingkat kesehatan penduduk yang rendah tersebut adalah tingginya angka

kematian (terutama bayi dan ibu).

Untuk menanggulangi masalah kesehatan tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Peningkatan gizi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi makanan

tambahan yang bergizi terutama bagi anak-anak. Program ini dapat dioptimalkan melalui

pemberdayaan posyandu dan kegiatan PKK.

2. Pelaksanaan imunisasi. Berdasarkan prinsip pencegahan lebih baik dari pengobatan,

program imunisasi bertujuan melindungi tiap anak dari penyakit umum. Hal tersebut

dapat dilaksanakan melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional).

3. Penambahan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus mampu menampung dan

menjangkau masyarakat di daerah-daerah tertinggal. Penambahan fasilitas kesehatan ini

meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes (pondok bersalin desa),

posyandu. Penambahan fasilitas ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat, seperti imunisasi, KB, pengobatan, dan lain-lain. Dengan demikian

dapat mengurangi tingginya angka kematian bayi, dan meningkatkan angka harapan

hidup masyarakat.

4. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis. Pemerintah menyediakan pelayanan gratis bagi

penduduk miskin dalam bentuk Askeskin (asuransi kesehatan masyarakat miskin) dan

kartu sehat yang dapat digunakan untuk memperoleh layanan kesehatan secara murah,

atau bahkan gratis di rumah sakit pemerintah atau puskesmas.

5. Pengadaan obat generik. Pemerintah harus mengembangkan pengadaan obat murah yang

dapat dijangkau oleh masyarakat bawah. Penyediaan obat murah ini dapat berupa obat

generik.

6. Penambahan jumlah tenaga medis. Agar pelayanan kesehatan dapat mencakup seluruh

lapisan masyarakat dan mencakup seluruh wilayah Indonesia diperlukan penambahan

jumlah tenaga medis, seperti dokter, bidan, perawat. Tenaga medis tersebut juga harus

memiliki dedikasi tinggi untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil serta berdedikasi

tinggi melayani masyarakat miskin.

7. Melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat

Penyuluhan semacam ini juga bisa melibatkan lembagalembaga lain di luar lembaga

kesehatan, seperti sekolah, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat. Jika

kesadaran akan arti pentingnya pola hidup sehat sudah tertanam dengan baik, maka

masyarakat akan dengan sendirinyaterhindar dari berbagai penyakit.

Pemberian subsidi kepada masyarakat

Program perbaikan gizi makro diarahkan untuk menurunkan masalah gizi makro yang

utamanya mengatasi masalah kurang energi protein terutama di daerah miskin baik di

pedesaan maupun di perkotaan dengan meningkatkan keadaan gizi keluarga,

meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan gizi baik di

puskesmas maupun di posyandu, dan meningkatkan konsumsi energi dan protein pada

balita gizi buruk.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah gizi makro adalah melalui

pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan dan gizi, pemberdayaan masyarakat di

bidang gizi, pemberdayaan petugas dan subsidi langsung berupa dana untuk pembelian

makanan tambahan dan penyuluhan pada balita gizi buruk dan ibu hamil.

Program KB

Program Keluarga Berencana merupakan usaha lansung yang bertujuan untuk

mengurangi tingkat kelahiran melalui penggunaan alat kntrasepsi. Berhasil atau tidaknya

Pelaksaan Program Keluarga Berencana akan menetukan pula berhasil atau tidaknya

usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pertambahan penduduk yang

cepat, tidak seimbang dengan peningkatan produksi akan mengakibatkan ketegangan –

ketegangan sosial dengan segala akibat yang luas.

1. Pengaruh positif Program KB

Ø Dengan adanya program KB maka laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan untuk

menghindari terjadinya peledakan penduduk yang luar biasa, karena diperkirakan jika

angka persentase kesetaraan jumlah penduduk yang ber-KB dapat dinaikkan 1 % per

tahun, maka diprediksikan jmlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sekitar 237,8 juta

jiwa, ini masih di bawah dari angka proyeksi penduduk tahun 2015 yang diperkirakan

sekitar 248 juta jiwa. Tingkat keberhasilan program KB ini dibuktikan dari data yang di

dapat yakni angka kelahiran total dari 2,7 % (SDKI 2000) turun menjadi 2,5 % (SUsenas

2004), sedangkan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka 2,86 % (SP 1990)

menjadi 1.17 % ( 2000 ). Dengan adanya kebijakan pemerintah unutk pengaturan laju

pertumbuhan penduduk dan pengaturan jumlah kelahiran di Indonesia merupakan bagian

dari kebijakan kependudukan nasional, yang dalam hal ini pelaksanaan program KB di

daerah pada era otonomi perlu ditentukan sasaran kinerja program untuk mewujudkan

keserasian kependudukan di berbagai bidang pembangunan. Dengan terkendalinya

jumlah penduduk, maka akan tercipta generasi yang berkualitas, sehingga dapat

meneruskan pembangunan Indonesia yang berkualiatas.

2. Pengaruh negatif Program KB

Ø Selain mendatangkan pengaruh yang positif, program KB juga memiliki pengruh yang

kurang menguntungkan, ini dilihat dari semakin meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam ber-KB, maka penggunaan metode KB berupa penggunaan AKDR, implant, suntik

KB, pil KB juga semakin meningkat, maka biaya yang harus di keluarkan pemerintah

untuk pengadaan alat – alat dan obat untuk kontrasepsi di Indonesia dapat dikatakan

cukup tinggi.

Tindakan pemerintah saat bencana

Pemerintah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di

Indonesia memberikan prioritas yang tinggi dalam peningkatan kesiapsiagaan yang

diwujudkan dengan pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC

PB). Tujuan pembentukan SRC-PB dengan perkuatannya, adalah untuk membantu

pemerintah daerah dalam melakukan  tindakan-tindakan yang cepat tanggap darurat di

daerah yang terkena bencana, berupa bantuan  teknis, peralatan dan dukungan logistic.

SRC-PB bertugas pada tahap awal bencana dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah

daerah. Beberapa tugas yang diemban oleh SRC PB adalah :

Pengkajian kerusakan dan kebutuhan secara cepat.

 Pengendalian situasi darurat bencana termasuk pembuka jalan (debottle necking)

 Pencarian,penyelamatan&evakuasi

Pelayanan kesehatan, pengungsian dan hunian sementara

 Penyaluran logistik dari titik penerimaan hingga ke sasaran

 Pemulihan segera fungsi sarana & prasarana vital

 Pengaturan bantuan dan relawan dalam dan luar negeri

 Mengkoordinasikan dukungan pusat sesuai tugas reguler instansi

Kementerian/Lembaga

Tugas Tambahan SRC PB:

 Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan SDM daerah dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Peningkatan lapangan kerja

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 113,74 juta orang,

bertambah 1,79 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2008 sebesar 111,95

juta orang, atau bertambah 2,26 juta orang dibanding Februari 2008 sebesar 111,48 juta

orang.

Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 104,49 juta

orang, bertambah 1,94 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2008 sebesar 102,55

juta orang, atau bertambah 2,44 juta orang dibanding keadaan Februari 2008 sebesar

102,05 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2009

mencapai 8,14 persen, mengalami penurunan apabila dibandingkan pengangguran

Agustus 2008 sebesar 8,39 persen, dan pengangguran Februari 2008 sebesar 8,46 persen.

Dibanding Februari 2008, hampir seluruh sektor mengalami peningkatan lapangan kerja,

kecuali sektor konstruksi yang mengalami penurunan lapangan kerja sebanyak 120 ribu

orang dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang menurun sebanyak 60

ribu orang. Sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor perdagangan yaitu

naik 1,16 juta orang, sektor jasa kemasyarakatan naik 830 ribu orang, dan sektor

pertanian naik 340 ribu orang. Pada Februari 2009, jumlah penduduk yang bekerja

sebagai buruh/karyawan sebanyak 28,91 juta orang (27,67 persen), berusaha dibantu

buruh tidak tetap sebanyak 21,64 juta orang (20,71 persen) dan berusaha sendiri sejumlah

20,81 juta orang (19,92 persen). Berdasarkan jumlah jam kerja maka pada Februari 2009

penduduk yang bekerja diatas 35 jam per minggu mencapai 73,12 juta orang (69,98

persen), sedangkan yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam per minggu

hanya sekitar 1,58 juta orang (1,51 persen). Pekerja dengan pendidikan SD ke bawah

mengalami penurunan sebanyak 190 ribu orang dalam setahun terakhir (Februari 2008 –

Februari 2009), namun jumlahnya masih tetap mendominasi lapangan kerja di Indonesia

yaitu sebanyak 55,43 juta orang (53,05 persen).

United Nation Convention on the Right of the Child

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu

sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat

perang.Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala,

anak-anak dijadikan peserta tempur(combatan) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi

akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya

membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka

panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara.Demikian juga di

negara-negara yang dalam keadaan aman,yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi

pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti

pekerja anak (child labor), anak jalanan (street children), pekerja seks anak (child prostitution),

penculikan dan perdagangan anak (child trafficking), kekerasan anak (violation)dan penyiksaan

(turtore) terhadap anak.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata,

menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan

anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong

prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk

mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar

mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti

kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyayi atau bintang cilik, dengan kegiatan

dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.Pada sisi lain sering

dijumpai perilaku anak yang diketegorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran

hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam

proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakukan yang tidak

manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadang kala dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari

keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak.

Laporan UNICEF tahun 1995 dalam 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam

Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 1

80 Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 78 – 88

Instrumen Hukum

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB

tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) th 19893 , telah diratifikasi oleh

lebih 191negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 th

1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hokum

Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan

instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hokum mengenai

anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi

manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, ha-hak ekonomi, sosial dan

budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama

penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak

(pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokan

menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup

dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup,

kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban

untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bias dijangkau, dan melakukan

pelayanan kesehatan dan pengobatan, khusuSnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24).

Implementasinya dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program

(1) melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak,

(2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan,

(3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi,

(4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu,

(5) memperoleh imformasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada

pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi,

(6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta

penyuluhan keluarga berencana, dan,

(7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk

terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa

(1) hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7),

(2) hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak

(nama, kewargnegaraan dn ikatan keluarga) (Pasal 8),

(3) hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari

segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertangung

jawab atas pengasuhan (Pasal 19),

(4) hak untuk mmemperoleh perlindungan khusus bagi bagi anak- anak yang kehilangan

lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional

yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20),

(5) adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala

perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21),

(6) hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan

latihan khusus yang dirancang untuk membantu

mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23),

(7) hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan

28).

2. Hak terhadap perlindungan (protection rights)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran

bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari

diskriminasi, termasuk

(1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perwatan dan latihan

khusus, dan

(2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan

masyarakat negara. Perlindungan dari ekploitasi, meliputi

(1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi,

(2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan

perkembangan anak,

(3) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya

penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi,

(4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan

(5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan

pelanggaran hukum.

3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (development rights)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan

hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral

dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak

menyebutkan,

(1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma,

(2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh

setiap anak,

(3) membuat imformasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampIlan bagi anak, dan

(4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur

di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi

(1) hak untuk memperoleh informasi,

(2) hak untuk bermain dan rekreasi,

(3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya,

(4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama,

(5) hak untuk mengembangkan kepribadian,

(6) hak untuk memperoleh identitas,

(7) hak untuk didengar pendapatnya, dan

(8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasiya... (Absori) 83

4. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang

mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi

(1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya,

(2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekpresikan,

(3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan

(4) hak untuk memperoleh imformasi yang layak dan terlindung dari

imformasi yang tidak sehat. Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan

dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya

terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak

melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Implementasi di Indonesia

Melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah diratipikasi dan berlaku

mengikat menjadi hukum Inodnesia. Melalui ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan

reservasi, yakni penundaan pelaksanaan beberapa pasal Konvensi Hak Anak. Dalam

perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan reservasi

beberapa pasal, sehingga pasal yang direservasi tinggal pasal yang mengatur masalah hak anak

untuk mengakses imformasi (Pasal 17), adopsi anak (Pasal 21), perlindungan anak dalam status

pengungsi (Pasal 22). Konsekwensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian

internasional seperti Konvensi Hak Anak, menurut Syahmin AK4 adalah:

(1) Merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah

ada;

(2) Mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hokum internasional yang

sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang;

(3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada

sebelumnya.

Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban

untuk menjamin terlaksananya hakhak anak dengan menuangkan dalam sebuah produk

perundangundangan. Melalui upaya harmonisasi hukum, BPHN merekomendasikan, pertama,

mengintroduksir hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ke dalam perundang-undangan hukum

nasional, kedua, peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak

anak, dan ketiga, melakukan identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan-

perundang-undangan.

Konsekwensinya menurut Erma Syafwan Syukrie5 , pemerintah Indonesia harus melakukan

langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu:

(1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undang yang ada dan masih sedang dalam

perencanaan/pembentukan;

(2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak anak;

(3) Mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan konvensi hak anak dengan

perundang-undangan lain;

(4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu

penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;

(5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan

pelaksanan Konvensi Hak Anak/ penyelerasaan dengan perundang-undangan Indonesia.

Instrumen hukum lain yang mengatur ketentuan hukum terkait dengan hak anak, antara lain

ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak dengan mendsarkan

pada Pasal 34 UUD 45 (lama) yang mengatur pakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

Ketentuan lain ditemukan dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak,

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan buruh anak di sektor industri formal.

Untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja telah diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Nomor 01 tahun 1987, di antaranya mengatur pencegahan pekerja anak dari upaya eksploitasi

anak. Terhadap penyanyi cilik, bintang film cilik Depnaker berusaha untuk mengatur jumlah

kontrak yang diperbolehkan. Untuk menangani penyelesiaan hukum bagi anak yang terlibat

perkara hukum dikeluarkan peradilan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang

Peradilan Anak. Terkait dengan itu juga diatur pada beberapa pasal KUHP yang masih dipakai

yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, seperti

Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Menurut UU Nomor 3 tahun 1997, yang dimaksud anak adalah

orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur

18 tahun atau belum pernah nikah. Sementara batas umur anak untuk dapat diajukan ke

pengadilan ditetapkan antara 8-18 tahun, dan selanjutnya untuk dapat dipidana minimal

berumur 12 tahun.

Era Otonomi Daerah

Pada era Otonomi Daerah, dalam rangka untuk menanggulangi dan melindungi pekerja anak,

telah dikeluarkan Kepmen Dagri dan Otda Nomor 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja

Anak (PPA). Salah satu isi pokok adalah melakukan penanggulangan pekerja anak, dengan cara

melakukan penghapusan, pengurangan dan perlindungan pekerja anak yang berusia di bawah 15

tahun agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya, sehingga dapat

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual. Pemerintah

Daerah berkewajiban untuk melakukan langkahlangkah pengaturan lebih lanjut dalam

pelaksanaan kegiatan penanggulangan pekerja anak. Menurut Pasal 5 program penanggulangan

pekerja anak meliputi:

(1) Melakukan pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk

anak;

(2) Melakukan pemberian perlindungan yang sesuai bagi

pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan;

(3) Melakukan perbaikan pendapat keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana

tumbuh kembang anak dengan wajar;

(4) Melakukan sosilisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga

kemasyarakatan dan masyarakat.

Program yang bersifat khusus dalam penanggulangan pekerja anak meliputi:

(1) mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan

bantuan beasiswa;

(2) memberikan pendidikan nonformal; dan

(3) mengadakan pelatihan keterampilan bagi anak. Pembiayaan kegiatan penanggulangan

pekerja anak bisa dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak, APBN,

APBD, bantuan luar negeri dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

Sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hak anak secara menyeluruh, sedang

diupayakan bentuk legitimasi melalui pembuatan UU Perlindungan Anak. Pada saat sekarang

UU Perlindungan Anak sudah ditandatangani oleh pemerintah dan DPR dan tinggal menunggu

diundangkan. Beberapa materi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak antara lain

(1) masalah pemenuhan hak anak dan kewajibannya,

(2) tangung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua terhadap anak,

(3) perwalian anak,

(4) kuasa asuh,

(5) pengangkatan anak,

(6)perlindungan anak dalam bidang kesehatan, agama, pendidikan, dan sosial, dan

(7) ketentuan pidana anak.

Dalam UU Perlindungan anak tersebut, juga diatur persoalan anak yang sedang berhadapan

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan

seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan

anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip

nondiskriminasi, kepentingan bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup,

kelangsungan dan perkembangan.

Dalam perkembangannya UU Perlindungan anak yang sudah ditandatangani tampaknya masih

terdapat masalah, sehingga pengundangannya masih belum ada kejelasan. Beberapa persoalan

yang masih menjadi masalah seperti Pasal 37 ayat (3) yakni masalah agama antara orang tua

asuh dan anak yang akan diasuh. Di samping itu pada saat bersamaan terdapat ganjalan dari

sekelompok masyarakat, seperti Koalisi Perlindungan Anak (KPA) menolak UU Perlindungan

Anak, karena dianggap tidak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Konvensi Internasional

Labour Organisation (ILO) Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 1 Tahun 2000.

Penutup

Melihat perhatian masyarakat yang begitu luas, kalangan pemerintah dan DPR berkeyakinan

bahwa masukan ataupun kritik masyarakat di satu sisi mempunyai nilai positif untuk perbaikan

dalam rangka kesempurnaan UU Perlindungan Anak, karena itu mereka bertekad untuk dapat

menggolkan UU perlindungan pada tahun 2002 agar berbagai persoalan yang menyangkut

perlindungan anak di Indonesia dapat diatasi dengan segera.

Dengan adanya UU Perlindungan Anak, diharapkan akan terdapat instrumen hukum yang

berfungsi sebagai perekayasa perlindungan anak di Indonesia. Format ke depan yang

menyangkut fungsi undang-undang sebagai instrumen social engenering akan segera bisa

dilakukan Harapan kita tidak hanya terbatas berhenti pada pembentukan sebuah produk undang-

undang, tetapi yang lebih penting bagaimana undang-undnag bisa dijalankan dengan langkah-

langkah kongkrit oleh seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, LSM, Ormas dan

lembaga lain yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan hak-hak anak. Selama ini

pemerintah dianggap belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak,

maka peran masyarakat menjadi amat penting untuk turut berpartisipasi, yakni para pihak yang

mempunyai kepedualian masa depan anak, baik organisasi keagamaan, yayasan atau LSM.

Namun upaya yang dilakukan selama ini belum maksimal, rata-rata baru terbatas program

yang sifatnya sektoral dan belum menyentuh hal yang mendasar yang berkaitan dengan

perlindungan hak anak.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga

negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik

fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan

kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara

khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan

Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun

1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against

Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138

Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia

Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3835);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182

Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of

Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri

dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis

lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau

ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai

orang tua terhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik,

mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental

sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau

memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang

tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan

putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan

bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah

satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,

melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan

kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau

organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam

bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak

korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak

Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya

sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak,

atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak

asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang

cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan

informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

SEtiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak

yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat

kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Seiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi

anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya

hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak

memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan

dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum

dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung JawabNegara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak

asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya

dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan

prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak

dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum

bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui

kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab,

tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung

jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan

dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui

keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang

yang menemukannya.

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya

diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara

asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari

ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak

berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu

dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum

mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi

kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus

status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI KUASA ASUH

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya,

terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat

mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang

pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan

yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga,

tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain

yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang

perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya

memuat ketentuan :

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan

c. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui

tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi

persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan

pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan

agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta

milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan

anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai

kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak

sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat

penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan

hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut

dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan

pengadilan.

BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang

mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang

diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka

pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan

kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan

bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan

memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara

optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut

anak.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan

darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama

mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan

orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama

orang tuanya.

Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin

perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang

komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak

dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun

rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan

secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak

dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar

dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi

organ tubuhnya untuk pihak lain

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan

anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua

dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua

anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya

kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik

sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya

sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan

peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan

aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh

pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-

cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak

yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula

mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang

dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang

bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam

lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh

lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah

dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama

dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan

membantu anak, agar anak dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan

anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia,

tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu

perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka

lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat

mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat

penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

a. anak yang menjadi pengungsi;

b. anak korban kerusuhan;

c. anak korban bencana alam; dan

d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi

konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d,

dilaksanakan melalui :

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,

kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami

gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya

dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan

dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun

sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat

menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan

menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk

menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan

bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah

dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya

masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi

dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat

dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan,

dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,

pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1).

Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi

anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial

sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara

diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang

menyandang cacat.

Pasal 71

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan

rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak

dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam

perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan,

lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,

lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-

undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua)

orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah,

tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,

lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap

perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat,

melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka

perlindungan anak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil

maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik

fisik, mental, maupun sosial,

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas

dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,

dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak

korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan

pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau

penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam)

bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam

puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk

dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling

sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan

tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau

jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang

menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan

kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui

atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai

dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan

militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau

pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam

peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika

dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama

20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun

dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80,

Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89

dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda

yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak

Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

THE ROAD TO THE 2002 UN SPECIAL SESSION ON CHILDREN:

HOW DID WE GET HERE?

1.Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak

Tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB berjanji hal-hal tertentu untuk anak-anak

ketika itu secara formal mengadopsi Konvensi PBB tentang

Hak-hak Anak (juga dikenal sebagai CRC). CRC menyediakan kerangka kerja bagi

promosi dan perlindungan hak asasi manusia dasar bagi semua anak, di mana-mana, sepanjang

waktu.

CRC menjelaskan bahwa hak-hak anak termasuk hak untuk:

• dilindungi dari semua jenis bahaya;

• diberikan dengan hal-hal yang mereka butuhkan untuk bertahan dan berkembang;

• ambil bagian dalam komunitas dan kehidupan politik;

• tumbuh dalam keluarga mereka sendiri, budaya bahasa, dan agama bila memungkinkan.

2. Dunia 1990 Summit pada Anak

Pada tahun 1990 pemerintah mengadakan pertemuan besar yang disebut "The World Summit for

Children "

di New York. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengembangkan janji-janji dan

komitmen

untuk meningkatkan dan berinvestasi dalam kehidupan anak-anak. Pada pertemuan ini mereka

berjanji untuk selalu

menempatkan kepentingan terbaik anak pada posisi pertama, pada saat yang baik dan di masa

buruk. Mereka membuat 27 janji-janji untuk anak-anak yang mengatakan bahwa mereka akan

capai pada tahun 2000 dan yang mereka lakukan dalam dokumen yang disebut "Deklarasi Dunia

tentang Survival, Perlindungan dan Pengembangan

Anak dan Rencana Aksi ". ( World Declaration on the Survival, Protection and Development

of Children and Plan of Action)

3. Nasional Program Aksi

Setelah KTT Dunia 1990 tentang anak-anak, para pemimpin dunia kembali ke negara asal

mereka. Mereka sekarang harus mencari cara untuk membuat janji-janji menjadi sebuah

kenyataan di negara asal mereka. Banyak Negara mengembangkan apa yang disebut, "Sebuah

Program Aksi Nasional". (A National Programme of Action )Program Aksi ini menjelaskan

bagaimana pemerintah akan mencapai tujuan dan janji-janji mereka telah dibuat. Ini juga

termasuk cara bekerja dalam kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, tingkat pemerintah

lainnya, sektor swasta dan kelompok-kelompok sipil. Program ini juga menjelaskan bagaimana

pemerintah akan mengumpulkan informasi dan memantau hal yang berbeda yang mempengaruhi

kesejahteraan anak-anak. Koleksi dan pemantauan akan membantu mereka untuk membangun

dan mengembangkan program untuk menangani masalah yang muncul.

4. Review Mid Dekade

TINJAUAN PROSES ADALAH SEPERTI 'KARTU LAPORAN UNTUK PEMERINTAH

Pada bulan Februari 1996 negara-negara diminta untuk menyerahkan laporan tentang kemajuan

yang mereka telah buat sejauh ini dalam mencapai tujuan dan janji-janji mereka yang telah

dibuat pada KTT Dunia untuk Anak-anak. Sebagian alasan untuk ini adalah bahwa banyak janji-

janji yang dibuat di KTT Dunia 1990 untuk Anak-anak sudah dimaksudkan telah dipenuhi di

tahun 1995. Ini rasanya terlalu singkat dan mudah dalam 5 tahun untuk memenuhi janji-janji

untuk tahun 2000. Pada tahun 1996 beberapa hal membaik NAMUN, banyak pekerjaan yang

masih harus dilakukan. Semua orang dan pemerintah yang terlibat diminta untuk meningkatkan

upaya mereka dan ingat janji-janji mereka

5. The 'Review End-Dekade' Proses

Pada akhir tahun ke 10, setiap pemerintah diharapkan dapat memberikan laporan lengkap

merinci prestasi dan kegagalan mereka selama 10 tahun terakhir. Pemerintah tidak hanya

kelompok untuk berkontribusi pada laporan. Dalam beberapa kasus lembaga swadaya

masyarakat, organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, media, anak-anak dan orang muda

dan orang lain juga akan berkontribusi pada rincian laporan.

Hasil dari review tersebut akhir dekade dan hasilnya bagi dunia secara keseluruhan - prestasi dan

kegagalan - dapat ditemukan di PBB Laporan Sekretaris Jenderal, " We the Children ".

6. The 3 Prepcoms

Untuk bersiap-siap pada Sesi Khusus mengenai Anak pada bulan Mei 2002, persiapan perlu

dilakukan. Dalam bulan-bulan menjelang Sidang Istimewa tentang Anak ada 3 kali rapat Komite

Persiapan atau 'Prepcoms'. pertemuan ini semua diselenggarakan di New York City di gedung

PBB. tanggal Mereka adalah:

The Prepcom 1 - Mei 2000

The Prepcom 2 - Januari 2001

Prepcom ke-3 - Juni 2001

Tujuan utama dari Prepcoms adalah untuk melihat kembali keberhasilan dan kegagalan dari 10

tahun terakhir, untuk memulai konsep dan diskusi tentang janji masa depan dan untuk

merencanakan Sidang Khusus PBB tentang Anak.

7. Proses Daerah

Ada pertemuan-pertemuan persiapan daerah yang diselenggarakan sepanjang tahun 2000 dan

2001. Pertemuan-pertemuan itu merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan

mendiskusikan isu-isu spesifik ke daerah mereka. Topik utama dari diskusi pada pertemuan ini

adalah:

Sebuah tinjauan prestasi dan kegagalan sejak 1990

Persiapan untuk 2002 Sesi Khusus tentang Anak

Sebuah kesempatan untuk melihat ke depan dan berpikir komitmen yang baru

Lima pertemuan regional utama diadakan:

1. Pertemuan 5 Menteri mengenai Anak dan Kebijakan Sosial di Amerika

Kingston, Jamaika Oktober, - 2000

2. Asia Selatan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Investasi pada Anak

Kathmandu, Nepal Mei - 2001

3. Asia Timur dan Konsultasi Pasifik 5 Menteri

Beijing, Cina - Mei, 2001

4. Konferensi Antarpemerintah Berlin untuk Anak-anak di Eropa dan Asia Tengah

Berlin, Jerman - Mei, 2001

5. Pan-African Forum tentang Masa Depan Anak

Kairo, Mesir - Mei, 2001

8. Perserikatan Bangsa-Bangsa Sesi Khusus pada Anak

10 tahun telah datang dan pergi sejak tahun 1990. Sekarang saatnya bagi pemerintah untuk

berpikir tentang janji-janji baru mereka selama 10 -15 tahun ke depan.

Sesi Khusus tentang Anak-anak akan diadakan pada bulan Mei, 2002. Pemerintah akan menjadi

peserta utama tetapi banyak organisasi lainnya dan orang-orang akan dimasukkan, misalnya,

organisasi non-pemerintah, pendukung anak-anak dan anak itu sendiri. Ini akan memberikan

dunia kesempatan untuk melihat bagaimana kehidupan anak-anak telah meningkat selama 10

tahun terakhir dan apa yang masih perlu dicapai untuk masa depan. Ini juga akan menjadi

kesempatan untuk memperbaiki cara pandangan dunia dan memperlakukan orang-orang muda.

Seperti disebutkan sebelumnya, 11 tahun yang lalu ada pertemuan internasional besar pada anak-

anak yang disebut World Summit on Children. Disetujui 27 tujuan bahwa pemerintah dunia akan

mencoba dan mencapai untuk anak-anak. Sesi Khusus mengenai Anak diselenggarakan untuk

melihat apa yang terjadi kepada anak-anak sejak tahun 1990 dan menyetujui apa yang dunia

ingin lakukan untuk anak-anak selama sepuluh tahun mendatang.

Sidang Istimewa adalah pertemuan pemerintah yang akan setuju bersama-sama apa yang ingin

mereka lakukan untuk anak-anak. Orang-orang utama di Sidang Istimewa akan 'didelegasi'

pemerintah - orang yang mewakili pemerintah mereka. Beberapa dari mereka bekerja di New

York untuk pemerintah mereka dan orang lain akan datang dari ibukota negara mereka, terutama

untuk pertemuan ini. Beberapa adalah kepala negara (seperti Presiden) tetapi ada juga Perdana

Menteri, menteri dan politisi lainnya. Sebagian besar delegasi pemerintah akan tetapi pegawai

negeri atau pejabat. Juga akan ada delegasi pemerintah banyak yang akan berada di bawah 18

tahun

Juga akan ada banyak 'delegasi' dari organisasi non-pemerintah [LSM] yang telah datang ke

Sidang Istimewa untuk berbicara tentang situasi anak-anak di negara mereka atau untuk

menyorot isu-isu tertentu seperti pekerja anak atau anak-anak pengungsi. Akan ada banyak Di

bawah 18 tahun di antara para delegasi juga.

Juga akan ada perwakilan dari PBB dan organisasi internasional lainnya. Jumlah terbesar akan

datang dari UNICEF - Children's Fund PBB - yang telah melakukan banyak pekerjaan untuk

membuat Sidang Istimewa terjadi. Lainnya akan mewakili lembaga seperti organisasi PBB

mencari setelah pengungsi atau Bank Dunia (yang meminjamkan uang kepada negara-negara

miskin untuk membantu mereka mengembangkan).

Bisnis utama dari Sidang khusus akan pemerintah berbicara tentang apa yang telah mereka

lakukan selama sebelas tahun terakhir untuk anak-anak dan / atau apa yang mereka pikir

seharusnya terjadi selama sepuluh tahun mendatang. Akan ada banyak pidato tentang hal ini.

Juga akan ada 'roundtables' 3 di mana pemerintah akan membahas isu-isu kunci. Roundtables

tidak benar-benar bulat. Ini adalah sidang paripurna dengan presentasi resmi, diikuti oleh

pemerintah membaca laporan disiapkan. Pada roundtables di Sidang Istimewa, masing-masing

akan memiliki 2 anak sebagai pembicara.

Akan ada banyak 'side event' di gedung PBB dan di luar. Beberapa dari ini akan diselenggarakan

oleh pemerintah dan beberapa oleh LSM. Mereka akan membahas berbagai masalah dan isu

yang mempengaruhi anak-anak. Mereka bukan bagian dari bisnis utama dari pertemuan tersebut

tetapi kesempatan untuk mendengar dari anak-anak dan 'ahli' dewasa tentang apa yang harus

dilakukan untuk anak-anak.

Ada dua dokumen utama yang sedang dibahas pada Sidang Khusus.

Yang pertama adalah laporan disebut We the Children ' yang telah ditulis oleh kepala PBB,

Sekretaris Jenderal Kofi Annan. Ini adalah laporan panjang yang terlihat pada apa yang terjadi

dengan anak-anak selama sepuluh tahun terakhir. Kesimpulan utama adalah bahwa pemerintah

tidak menyimpan sebagian besar janji-janji yang mereka buat kepada anak-anak pada tahun 1990

karena mereka tidak menginvestasikan uang yang cukup pada anak-anak (misalnya di sekolah

atau persediaan air bersih). Selain itu, negara-negara kaya tidak memberikan cukup membantu

negara-negara miskin untuk membantu mereka mencapai tujuan. Namun, banyak hal baik itu

terjadi dan lebih banyak anak yang hidup hari ini karena upaya yang dilakukan pemerintah.

Ringkasan ramah anak laporan ini disertakan dalam kit informasi.

Dokumen utama lainnya di Sidang Khusus ini disebut 'A World Fit for Children'. Dokumen ini

juga dikenal sebagai Dokumen Hasil. Dokumen ini telah dibahas oleh pemerintah di PBB selama

sembilan bulan terakhir dan berisi janji-janji bahwa pemerintah akan membuat anak-anak untuk

10 tahun ke depan. Dokumen itu mengatakan bahwa ada empat isu utama yang dihadapi anak-

anak yang perlu memandang - kesehatan, pendidikan, HIV / AIDS dan perlindungan anak dari

kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Ketika Sidang Istimewa adalah atas 'Rencana Aksi' dalam

dokumen ini akan memandu apa yang pemerintah lakukan untuk anak-anak.

Versi ramah anak dari dokumen, 'A World Fit for Children' juga disertakan dalam kit informasi.

Pemerintah akan kembali ke rumah dan mulai bekerja di luar bagaimana mereka bisa

mulai untuk berhasil dalam mencapai janji-janji mereka telah membuat anak-anak. Pada akhir

tahun depan setiap pemerintah harus mengembangkan 'Program Nasional Aksi' [NPA] untuk

membantu mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Hasil. Anak-anak dan LSM harus

dilibatkan dalam mencoba untuk membantu mencapai tujuan dan dalam memastikan bahwa

pemerintah melakukan yang terbaik untuk menepati janji mereka. Pemerintah harus membuat

laporan secara berkala pada seberapa baik mereka lakukan

Anak sehat jasmani dan rohani

A. Sehat jasmani (menurut WHO) : sosok manusia yang berpenampilan kulit bersih, mata

bersinar, rambut tersisir rapi, berpakaian rapi, berotot, tidak gemuk, nafas tidak berbau,

selera makan baik, tidur nyenyak, gesit dan seluruh fungsi fisiologi tubuh berjalan

normal.

B. Kesehatan rohani menurut WHO : merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi

tantangan hidup menerima orang lain apa adanya (ber-empati dn tidak berprasangka)

serta bersikap positif terhadap dirinya dan orang lain.

Mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual.

• Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.

• Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan

emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.

• Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa

syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana

ini, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya sehat spiritual dapat dilihat dari

praktik keagamaan seseorang.

.