Analisa Model Tenurial Dalam Unit Manajemen KPH

PUSPIJAK

MODEL TENURIAL DALAM UNIT

MANAJEMEN KPH

I. PendahuluanII. Sejarah KawasanIII. Penggunaan Dan Pemanfaatan KawasanIV. Dampak Penggunaan KawasanV. Alternatif Solusi Penggunaan KawasanVI. Analisis Model TenurialVII. Penutup

Institusi Institusi pengelola pengelola

kawasan (KPH)kawasan (KPH)

i. PENDAHULUAN

A. Penunjukkan kawasan Sdh dilakukan 3 kali ,pd saat dilak tata batas luasan

berkurang◦ SK No. 67/Kpts-II/91 dengan luas 1.237.268 ha◦ SK No. 416/Kpts-II/99 dgn luas 1.144.512 ha◦ SK No.256/Kpts-II/2000 dgn luas 1.004.735 ha

B. Status kawasan KPH Besluit Residen Lampung Districk No. 99 /1933 ditetapkan

sebagai KPH Way Ketibung II Reg,35 Besluit Residen Lampung Districk No. 372/1937 ditetapkan

sebagai KPH Gedong Wani Reg,40 Besluit Residen Lampung Districk No. 308/1941 ditetapkan

sebagai KPH Way Ketibung I Reg,5 Besluit Residen Lampung Districk No. 311/1941 ditetapkan

sebagai KPH Way Kibang Reg,37

Lanjutan Sejarah Kawasan KPH Gedong Wani Besluit Residen Lampung Districk No. 372 tanggal 12 Juni

Kepmenhut No. 67 thn1991 Tentang TGHK Provinsi Dati I Lampung Kepmenhutbun No. 416/ Kpts-II/1999 dan No. 256 / Kpts-II/2000 Kepmenhut

No388/Kpts-II/1996 jo No. SK.240/Menhut-II/2007 tentang Pemberian HPHTI

seluas ± 41.210 Ha kepada PT. Dharma Hutan Lestari d/h PT. LPFFactory. Kepmenhut No. SK. 248/Menhut-II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri

No. 388Kpts-II/1996 KHP Gedong Wani Reg. 40 telah ditetapkan dengan SK Menhut No. 68/Menhut-

II/2010 dengan luas 30.243 Ha KPHP model Unit XVI yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan

dan Kabupaten Lampung Timur sesuai Keputusan Menteri Kehutanan

No. SK 427/Menhut-II/ 2011 tanggal 27 Juli 2011.

EKONOMI

SOSIAL EKOLOGILAHANKAW.HUT

AN

POLITIKHUKUM

1.Adanya peternakan ayam dan kambing yang diusahakan secara mandiri & bermitra dengan pengusaha.

2. Adanya kebun-kebun yang dikelola secara perorangan (sawit 30 %, karet 10 %, cokelat 15 %),

3. Adanya bangunan milik pemerintah seperti Balai Desa, Kecamatan, SD Negeri, SMP Negeri dan swasta,Koramil, dan Kapolsek.

4. Ada desa-desa definitif (35 desa) dalam kawasan hutan baik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati maupun Keputusan Gubernur Lampung

5. Adanya Sertifikat tanah dalam kawasan hutan, Sejak 1960 masy sudah membayar PBB

Pemukiman dan kebun masyarakat di KPH

Pasar trasional dan Alfamart di Desa Sripendowo, Kec Ketapang

Konflik Sumberdaya hutan

Konflik sumberdaya hutan/alamatl penjarahan, pencurian kayu dan hasil hutan lainnya

Konflik sosial/etnis, antara pendatang dan penduduk asli.

Konflik lahan karena tumpang tindih penggunaan lahan, penyerobotan Sengketa dan perladangan liar.

•Sejarah kawasan menguraikan penunjukan kawasan Hutan (TGHK), awal pemukiman masyarakat , penerbitan hak garap.•Perkembangan penggunaan dan pemanfaatan kawasan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, permukiman, peternakan dan fasilitas umum.•Dampak penggunaan dan pemanfaatan kawasan, menguraikan tentang konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, antara pengusaha dan pemerintah pusat. •Beberapa anternatif solusi yang dapat direkomendasikan dalam rangka mengurangi konflik yang terjadi. 

Metode Tahapan Kegiatan Data dan informasi Luaran/sasaranPenelitianDesk study Deskripsi

Pemilihan areal study (lokasi)

SK Menhut, SK Gubernur, SK Bupati

Wilayah konflik tenurial

Konsultasiwawancara

Sejarah penggunaan dan pemanfaatan kawasan oleh : pemegang ijin, masyarakat

Laporan :Ditplan, BUK, PHKA

Risalah penggunaan kawasan

DokumentasiPengumpulan

data dan informasi

Analisis perkembangan penggunaan dan pemanfataan kawasan

Dokumen Perusahaan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindag, BPN, Agraria

Produksi Kelembagaan Tenaga kerja, embiayaan

1

2

3

4

5

6

Survey panganwawancara Analisis sebab akibat

land tenure

Statistik Kehut, Perusahaan, Dishut, Desa/ Tokoh masyarakatLSM,

Kondisi kawasan, pemanfaatan lahan oleh masyarakat/ perusahaan, Perda

Survey lap.Diskusi (FGD)Wawancara

Studi perkembangan kondisi lahan di lapangan (desa/dukuh)

Monografi desa, dokumentasi lapangan, dokumen BPN, Peraturan terkait, tingkat konflik tenurial (strata 1, 2,3,4)

Okupasi (pertambangan, perkebunan, pemukiman),Desa definitive, kebun, usaha lain dalam kawasan

FGD Rumusan Kebijakan

Pilihan alternative pemanfaatan dan penggunanaan kawasan kedepan

Sasaran pilihan Kebijakan

Konsep Desa HutanPenyelesaian/saran konflik lahan HTR, HKM, Hutan Desa