MK-Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati.pdf

Good corporate ..., Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati, FISIP UI, 2016

Good Corporate Governance (GCG) sebagai Pilar Implementasi Program

Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia)

Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati dan Wahyuni Pudjiastuti

Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,

Kampus UI Depok Jalan Lingkar Kampus Raya, Depok, 16424, Indonesia

[email protected]

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip yang mengendalikan perusahaan agar

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan

pertanggungjawabannya kepada para shareholders dan stakeholders. Empat prinsip GCG

yang dijadikan pedoman, yaitu Responsibility (Pertanggungjawaban), Accountability

(Akuntabilitas), Fairness (Keadilan), dan Transparancy (Transparansi). Dalam upaya

pelaksanaan prinsip responsibility dari GCG tersebut, PT. KAI melaksanakan program

Corporate Social Responsibility (CSR). Prinsip responsibility mempunyai hubungan yang

dekat dengan CSR sebagai sarana pencapaian daya saing berkelanjutan sesuai ekspektasi

stakeholders. Berdasarkan analisis studi literatur pada Annual Report PT. KAI, tertulis bahwa

program CSR PT. KAI bertajuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang

mencakup pengembangan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Pelaksanaan PKBL

PT. KAI memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep Triple Bottom Lines CSR, yaitu profit,

people, dan planet. Penerapan GCG pada program CSR PKBL juga sudah memenuhi kriteria

sebagai perusahaan pelaksana GCG terbukti dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh

PT. KAI. Tata kelola perusahaan dan kebijakan lain yang menyangkut CSR sebagai pedoman

pelaksanaan PKBL. Artinya, prinsip GCG merupakan salah satu pilar utama dalam

implementasi CSR pada PKBL PT. KAI. CSR PKBL PT. KAI secara keseluruhan dinilai

sudah baik aktivitasnya sesuai dengan tahapan-tahapan implementasi CSR dan juga prinsip

GCG.

Kata Kunci: CSR; GCG; PKBL; PT. KAI.

Good Corporate Governance (GCG) as Pillar Program Implementation of Corporate

Social Responsibility (CSR) (Study on the “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”

PT. Kereta Api Indonesia)

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is a concept that controls the company in order to achieve a balance

between the strength and authority of the company in providing accountability to its shareholders and

stakeholders. Four GCG guiding concept, namely Responsibility (Responsibility), Accountability

(Accountability), Fairness (Justice), and Transparency (Transparency). In efforts to implement the concept of

responsibility of GCG, PT. KAI implement Corporate Social Responsibility (CSR). The concept of

responsibility has a close relationship with CSR as a means of achieving sustainable competitiveness in line with

expectations of stakeholders. Based on the analysis of literature on the Annual Report PT. KAI, that the CSR


program PT. KAI entitled “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),” which includes the development

of internal and external relations. Implementation of CSR PT. KAI has associated with the concepts of Triple

Bottom Lines CSR, namely profit, people, and planet. Implementation of GCG on PKBL CSR program also

match the criteria as a GCG company which is proved by the executor of the policies applied by PT. KAI.

Corporate governance and other policies concerning CSR as CSR implementation guidelines. That is, the

concept of corporate governance is one of the main pillars in the implementation of CSR in the PKBL PT. KAI.

PKBL CSR on PT. KAI overall has been good activities according to the stages of implementation of the

concept of CSR and GCG.

Keywords: CSR; GCG, PKBL, PT. KAI.

Pendahuluan

Saat ini, di Indonesia telah banyak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berkembang

seiring dengan pertumbuhan perekonomian negara. Di lain pihak, BUMN membantu

pemerintah dalam usaha menekan angka pengangguran dan menambah lahan pekerjaan bagi

masyarakat serta berkontribusi menambah pendapatan devisa negara. Salah satu contoh

BUMN di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). PT. KAI merupakan BUMN

yang bergerak dalam bidang jasa transportasi yang khusus melayani jasa transportasi darat

untuk melayani masyarakat dalam bidang transportasi kereta.

PT. KAI bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan nasional khususnya di

bidang transportasi kereta yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta

api. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkeretaapian Nomor 13 Tahun 1992, bahwa

transportasi mempunyai peranan penting dan peranan untuk memantapkan perwujudan

wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar

bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

Sebuah BUMN, terutama BUMN besar seperti PT. KAI telah memberi pengaruh yang sangat

besar kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat luas. PT. KAI dan masyarakat luas adalah

satu kesatuan yang saling tergantung satu sama lain. PT. KAI memberikan peluang kerja dan

menyediakan kebutuhan masyarakat dengan jasa transportasinya. Sedangkan masyarakat

menggunakan jasa transportasinya, menyediakan tenaga kerja, dan sebagainya. Seiring

dengan semakin besar dan luasnya pengaruh PT. KAI terhadap kehidupan masyarakat, sudah

seharusnya PT. KAI bertanggung jawab terhadap keseluruhan lingkungan, baik internal

maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi perusahaan dan tata kelola yang baik


guna menyinergikan antara kebutuhan perusahaan dengan stakeholders-nya, prinsip strategi

dan tata kelola tersebut dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG).

GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai

keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan

pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada

umumnya. Terdapat empat prinsip GCG yang dijadikan pedoman, yaitu Responsibility

(Pertanggungjawaban), Accountability (Akuntabilitas), Fairness (Keadilan), dan

Transparancy (Transparansi) (Tunggal, 2007).

Salah satu bagian dari GCG yang akan dibahas adalah prinsip pertanggungjawaban

(responsibility), yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa

dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini PT. KAI harus

memerhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), keamanan lingkungan, dan

kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat seperti yang telah

tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009

(knkg-indonesia.com). Oleh karena itu, PT. KAI harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap

gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

Dalam upaya pelaksanaan prinsip responsibility dari GCG, salah satunya dapat didukung

dengan melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini disebabkan

prinsip responsibility merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat dengan CSR.

Selain itu, Daniri (2005) mengatakan bahwa, Tranformasi GCG perusahaan yang awalnya

bermigrasi dari Corporate Governance Commitment (CGC), menuju kepada Good Governed

Corporation (GGC), dan akhirnya perusahaan hadir sebagai Good Corporate Citizen (GCC)

dengan pendekatan Triple Bottom Line—yang sejalan dengan konsep CSR yaitu Profit,

Planet, People (3P)—sebagai sarana pencapaian daya saing berkelanjutan sesuai ekspektasi

stakeholders.

Dapat dikatakan bahwa, adanya GCG berawal dari komitmen PT. KAI dalam melakukan tata

kelola perusahaan, mengatur tata kelola di perusahaan, mengatur perusahaan agar dapat

berjalan dengan baik. Selain itu juga menciptakan dukungan stakeholders terhadap

perusahaan sehingga tercipta keberhasilan perusahaan yang mampu membangun kultur


perusahaan berbasis etika bisnis serta mampu membangun tanggung jawab terhadap sosial

lingkungan dengan pendekatan pada basis keuntungan, manusia, dan lingkungan.

CSR telah menjadi kewajiban PT. KAI berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, yang tertuang dalam pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Sebagai kewajiban, sehingga harus dikelola dengan baik agar dana yang

dikeluarkan efektif sesuai dengan tujuan dan sasarannya serta memberikan social benefit bagi

PT. KAI sendiri.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam

jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen (GCC). Sedangkan

Pedoman Pokok Pelaksanaannya meliputi : (1) Organ Perusahaan harus berpegang pada

prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by laws); (2) Perusahaan harus melaksanakan

tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian

lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan

yang memadai (Zarkasyi, 2008).

Prinsip responsibility lebih mencerminkan stakeholders driven, karena lebih mengutamakan

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. CSR yang baik memadukan

kepentingan shareholders dan stakeholders, dan tidak hanya berfokus pada hasil yang ingin

dicapai (profit). Implementasi GCG terhadap Prinsip CSR merupakan pelaksanaan GCG yang

mengarah atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta secara konsekuen

patuh terhadap tata nilai, aturan dan rambu-rambu yang disepakati oleh internal perusahaan

(Suharto, 2007). Oleh karena itu, CSR dapat menjadi „senjata pamungkas‟ bagi PT. KAI

dalam rangka upaya untuk mendukung pelaksanaan GCG terutama yang berkaitan dengan

hubungan kerjasama dengan stakeholder.

Pelaksanaan CSR PT. KAI

Keberadaan Public Relations (PR) di PT. KAI dalam melaksanakan CSR mempunyai tujuan

yaitu sebagai upaya menciptakan saling pengertian antara PT. KAI dan publiknya. CSR

memiliki peranan dalam suatu konsep bahwa organisasi, khususnya PT. KAI memiliki suatu


tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, lingkungan

dalam segala aspek operasional PT. KAI dan lain-lain. Oleh karena itu, PR PT. KAI

menggunakan Program CSR dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan para

stakeholders.

Program CSR merupakan investasi untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan

(sustainable development). Penerapan program CSR merupakan salah satu upaya pendukung

pencapaian konsep tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Diperlukan tata kelola

perusahaan yang baik agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk

dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders yang dapat dipenuhi secara

proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi dan

memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Post,

Lawrance, dan Weber, 2005).

Dalam implementasi program CSR, Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai peran

penting, terlebih dalam konteks pembentukan citra PT. KAI. Dalam pelaksanaannya, Humas

terlibat sejak proses pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan dan pemrograman,

aksi dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap publik terhadap perusahan

(Cutlip, Center, dan Broom, 2006). Tujuan dari implementasi program CSR adalah dalam

rangka memperkuat keberlanjutan PT. KAI di masing-masing kawasan, mengingat kawasan

PT. KAI sendiri berada dimana-mana, PT. KAI perlu membangun kerjasama antar

stakeholders dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat di sekitarnya.

Secara konsisten, PT. KAI melaksanakan program CSR, yang difokuskan pada Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Program CSR PT.

KAI dilaksanakan sesuai kemampuan perusahaan dengan mempertimbangkan asas manfaat,

keadilan, efisiensi dan efektivitas serta sumber dana yang tersedia. PT. KAI melaksanakan

Program CSR berdasarkan Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/III/6/KA-

2009 tanggal 31 Maret 2009 Tentang “Organisasi dan Tata Laksana Di Lingkungan Kantor

Pusat PT. Kereta Api (Persero)” dan KEP.U/OT.003/VI/I/KA-2009 tanggal 5 Juni 2009

Tentang “Perubahan dan Tambahan (P&T) Kedua atas Keputusan Direksi Nomor

EP.U/OT.003/III/6/KA-2009 tanggal 31 Maret 2009 Tentang Organisasi dan Tata Laksana di

lingkungan Kantor Pusat PT. Kereta Api (Annual Report PT. KAI 2012).


Secara garis besar, program CSR sejalan dengan misi PT. KAI yaitu menyelenggarakan bisnis

perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi

terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian

lingkungan berdasarkan 4 pilar utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan

Kenyamanan. Sebagai perusahaan negara yang wilayah operasionalnya berdampingan dengan

kehidupan masyarakat, PT. KAI senantiasa memelihara hubungan baik dengan komunitas

masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah Daerah Operasi, dan ikut

meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Tanggung jawab sosial perusahaan di PT. KAI terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Bina

Lingkungan (BL) dan Program Kemitraan (PK). Kedua bagian ini tidak dapat terpisahkan satu

sama lain, karena keduanya sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat di luar

lingkungan perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengacu pada

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang

Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Besarnya

dana PKBL berasal dari perhitungan Laba tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) (Annual Report PT. KAI 2014).

1. Program Kemitraan

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar

menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Sasaran Program Kemitraan adalah para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di

sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan jasa.

Selain menyalurkan dana kemitraan, Perseroan juga melakukan pembinaan, pelatihan

dan sharing antar mitra binaan dalam hal produksi dan pemasaran produk untuk

peningkatan pengetahuan dan kreativitas dalam bentuk gathering kemitraan. Selain itu,

bantuan promosi produk mitra juga diberikan dengan mengikutsertakan pada pameran

produk kerajinan.

2. Program Bina Lingkungan

Bina Lingkungan atau dapat disebut juga dengan Community Relations Management

merupakan bagian dari CSR yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas

pengelolaan hubungan internal dan eksternal yang fokus pada pembinaan komunitas.

Dalam hal ini Community Relations Management sebagai bagian tanggung jawab sosial


perusahaan. Kegiatan community relations pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha

perusahaan untuk mengirimkan pesan kepada stakeholder tentang tindakan-tindakan

yang dilakukan perusahaan untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Kegiatan

community relations merupakan refleksi atas munculnya konflik sosial antara kapitalis

dengan kelompok lain (seperti pekerja, kelompok pecinta lingkungan, konsumen, dan

lainnya).

Kegiatan Bina Lingkungan difokuskan kepada:

a. Internal Relations Management

Internal Relations yang dilakukan PT. KAI adalah berupa pembinaan komunitas

internal, dalam hal ini adalah karyawan perusahaan. kegiatan pembinaan kepada

komunitas internal/pegawai perusahaan melalui kegiatan rutin, seperti kegiatan

olahraga dan kesenian, peringatan hari raya keagamaan & pelatihan/pendidikan bagi

pegawai.

Kegiatan internal relations yang paling rutin dilaksanakan adalah Badan Pembina

Olah Raga & Kesenian (Baporseni). Kegiatan Baporseni bertujuan memelihara dan

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani pegawai, serta untuk menampung

minat dan bakat para pegawai khususnya dalam bidang olahraga dan kesenian,

dengan harapan pegawai dapat menjaga kekompakan kerja serta menjaga kesehatan

tanpa mengganggu kewajibannya dalam bekerja. Baporseni dilaksanakan di luar jam

kerja, dengan kegiatan antara lain bulutangkis, catur, futsal, sepakbola, tenis

lapangan, tenis meja, voli, jantung sehat, dan donor darah. Selain Baporseni,

pembinaan pegawai oleh unit Human Resources Development, CSR/Bina

Lingkungan juga melaksanakan kegiatan Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP)

(Annual Report PT. KAI 2012).

Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah Berbuka Puasa Bersama Anak

Yatim dan Dhuafa. Dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan berbagi

kebahagiaan dengan anak yatim piatu dan kaum dhuafa. Kemudian kegiatan

internal relations yang terakhir adalah kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ibu

setiap tanggal 22 Desember bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi

untuk para wanita, khususnya para ibu/karyawati, agar senantiasa bisa

menyeimbangkan antara keluarga dan karir. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh

karyawati Kantor Pusat dan dimeriahkan dengan berbagai macam perlombaan, yaitu


Lomba MC, Peragaan Busana Nasional dan Cerdas Cermat (Annual Report PT. KAI

2013).

b. Eksternal Relations Management

External Relations yang dilakukan PT. KAI adalah pembinaan komunitas eksternal

ditujukan kepada masyarakat di sekitar tempat usaha dan atau masyarakat yang ada

hubungan langsung/tidak langsung dengan bisnis Perusahaan seperti membantu

korban bencana alam, pelestarian lingkungan hidup, bakti sosial, serta penelitian &

survei.

Kegiatan External Relations yang telah dilaksanakan oleh PT. KAI menurut Annual

Report PT. KAI tahun 2012 adalah:

1. Program One Billion Indonesia Trees (OBIT)

Program ini dicanangkan oleh Kementerian BUMN dalam bidang lingkungan.

Untuk tahun 2012 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendapatkan jatah

penanaman pohon baru sejumlah lebih kurang 62.900 pohon yang tersebar di

seluruh Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa dan Balai Pelatihan

(Annual Report PT. KAI 2012).

2. Program Bakti Sosial

Program bakti sosial ini meliputi pengobatan gratis dan khitanan masal. Pada

tahun 2012 dilaksanakan di seluruh Daop & Divre dalam rangka HUT KA ke-

67. Sasaran diberikan kepada warga sekitar stasiun dan sekitar rel. Dalam

program Bakti Sosial dilakukan sosialisasi untuk ikut menjaga kelancaran

perjalanan kereta api dan menjaga aset-aset PT. KAI (Annual Report PT. KAI

2012).

3. Community Development

Community development merupakan bukti nyata kepedulian PT. KAI terhadap

masyarakat yang tinggal di wilayah stasiun maupun sekitar rel. Community

development lebih ditujukan ke daerah yang memiliki kerawanan gangguan

operasional kereta api yang tinggi. Community development dilaksanakan

dengan tujuan untuk mengurangi gangguan perjalanan kereta api yang

diakibatkan pelemparan ke arah kereta yang sedang berjalan maupun

pengrusakan atau pencurian sarana dan prasarana kereta api. Dari kegiatan ini

diharapkan masyarakat sekitar rel dapat membantu atau ikut serta menjaga

keamanan sarana dan prasarana perkeretaapian, juga memberi pengertian kepada


anak-anak untuk tidak melakukan pelemparan ke arah kereta yang sedang

berjalan (Annual Report PT. KAI 2012).

4. Penelitian/Survei

Kegiatan survei dilakukan dalam rangka:

a. Sosialisasi pembentukan CSR daerah dengan harapan agar daerah lebih

memahami fungsi CSR dalam perusahaan.

b. Mengumpulkan informasi mengenai kondisi masyarakat di daerah yang

sering mengalami rawan gangguan kamtibmas.

c. Melaksanakan pelestarian lingkungan hidup berupa peninjauan ke daerah

yang akan melaksanakan penghijauan, menjelang musim hujan.

d. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat berupa bantuan bak sampah

dan gerobak sampah.

The Triple Bottom Line CSR PT. KAI

Salah satu perkembangan besar CSR dikemukakan oleh John Eklington (1997) yang terkenal

dengan “The Triple Bottom Line” dimuat dalam buku “Cannibals with Gorks, the Triple

Bottom Line of Twentieth Century Business”. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa jika perusahaan

ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya profit, namun juga harus

dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat (people) dan ikut aktif dalam menjaga

kelestarian lingkungan (planet) (Wibisono, 2007). Sebagaimana disampaikan pada gambar

berikut:

Sumber: Eklington dalam Wibisono 2007

Dalam gagasan tersebut perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak

pada Single Bottom Line yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan

saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

Sosial (People)

Lingkungan (Planet) Ekonomi (Profit)


Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama setiap kegiatan usaha. Tak heran

bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau

mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Dan

pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin

keberlangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk

mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi

biaya.

People, dalam hal ini masyarakat adalah stakeholder yang penting bagi perushaaan. Karena

tanpa dukungan dari masyarakat, perusahaan tidak akan mampu menjaga keberlangsungan

usahanya. Perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, dan

melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Bagian terpentingnya

adalah, bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan harus didasari dengan niat yang tulus,

bukan karena keterpaksaan.

Planet adalah unsur yang sangat perlu diperhatikan. Jika suatu perusahaan ingin tetap

mempertahankan keberadaannya maka harus disertakan tanggung jawab lingkungan, karena

lingkungan sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan hubungan antara lingkungan

dengan manusia bersifat sebab akibat, yaitu jika manusia menghargai lingkungan dengan cara

merawat dan memeliharanya, maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada manusia.

Namun masih banyak manusia yang masih tidak peduli dengan lingkungan, karena

beranggapan tidak ada keuntungan di dalamanya. Padahal dengan melestarikan dan merawat

lingkungan, manusia akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dalam bidang

kesehatan, kenyamanan, dan sumber daya alam.

Penerapan Triple Bottom Line mengajarkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada

peningkatan keuntungan saja, tapi juga harus tetap memberikan aspek lainnya. Ibarat organ

tubuh yang tidak dapat dipisahkan, perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan (profit)

saja, tetapi manusia/sosial (people), dan lingkungan (planet) juga perlu diperhatikan oleh

perusahaan.

Pelaksanaan PKBL PT. KAI memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep Triple Bottom Lines

CSR, yaitu profit, people, dan planet. Pertama adalah profit, dimana PT. KAI sebagai pelaku


usaha tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk

beroperasi dan terus berkembang. Hal tersebut cukup jelas diketahui bahwa PT. KAI yang

beroperasi di bidang jasa transportasi umum, tentunya berorientasi pada keuntungan, baik

melalui penjualan tiket maupun franchise dari perusahaan-perusahaan yang ingin membuka

usahanya di area milik PT. KAI.

Selanjutnya adalah people, yaitu perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap

kesejahteraan publiknya, baik internal maupun eksternal. Hal tersebut tercermin dalam

program CSR-nya yang bertajuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dimana

sasarannya adalah publik internal maupun eksternal seperti UKM, pegawai, kelompok pecinta

lingkungan, konsumen, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Tujuan PKBL yang

berhubungan dengan konsep people disini adalah menyelaraskan nilai-nilai perusahaan

dengan nilai-nilai sosial di masyarakat, menghindari tekanan dari kelompok tertentu,

meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, menunjukkan prinsip-prinsip manajerial, serta

menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (Annual Report PT. KAI 2012).

Terakhir, konsep planet dalam CSR yaitu peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan

keragaman hayati. Konsep tersebut berkaitan dengan kegiatan penanaman pohon bertajuk One

Billion Indonesia Trees (OBIT), pelestarian lingkungan hidup berupa peninjauan ke daerah

yang akan melaksanakan penghijauan, dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat

berupa bantuan bak sampah dan gerobak sampah dalam program eksternal Bina Lingkungan.

Seluruh rangkaian pelaksanaan PKBL PT. KAI telah dirangkum dan dipublikasikan dalam

laporan pertanggungjawaban tahunan PT. KAI yang dapat diakses oleh publik melalui website

resminya. Hal tersebut dilakukan mengingat kepentingan masyarakat yang perlu mengetahui

apa saja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. KAI berkaitan dengan

stakeholder-nya. Masyarakat sendiri yang akan menilai PT. KAI, apakah program-program

kegiatannya dilakukan secara efektif, dapat diandalkan, dan bermanfaat untuk kehidupan

masyarakat atau tidak.

Berdasarkan pelaksanaan PKBL PT. KAI dan kaitannya dengan konsep Triple Bottom Line

CSR, maka dapat dikatakan bahwa, terdapat kecenderungan (trend) meningkatnya tuntutan

publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi good

corporate governance (GCG). Salah satu implementasi dari penerapan GCG di perusahaan

adalah penerapan CSR. Dalam era globalisasi, kesadaran akan penerapan CSR menjadi


penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang)

yang ramah lingkungan.

CSR PT. KAI Menuju Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Surat Edaran Meneg PM & P.BUMN No. S.106/M.PMP BUMN/2000 tanggal 17

April 2000 tentang kebijakan penerapan Good Corporate Governance (GCG) menyatakan

bahwa, GCG adalah suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang

bersumber dari Budaya Perusahaan, Etika, Nilai, Sistem, Proses Bisnis, Kebijakan dan

Struktur Organisasi Perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung

pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien, efektif

dan pertanggungjawaban perusahaan perusahaan pada pemegang saham dan stakeholders

lainnya (Tunggal, 2007).

GCG bagi PT. KAI merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas

lagi dimasa yang akan datang. Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih

terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham, sekarang menjadi lebih luas dan

untuk tata kelola perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan stakeholders. Akibat

yang muncul dari pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan

masalah CSR.

Kebijakan dan tata kelola suatu perusahaan pada masa mendatang harus lebih memperhatikan

kebutuhan dari para stakeholders (Murtanto, 2005). Pengungkapan terhadap aspek ekonomi

(economic), lingkungan (environmental), dan sosial (social) sekarang ini menjadi cara bagi

perusahaan untuk mengomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada stakeholders. Hal ini

dikenal dengan nama sustainability reporting atau triple bottom line reporting yang

direkomendasikan oleh Global Reporting Initiative (GRI) (globalreporting.org, 2011).

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan

perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju

tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Sutedi (2011), ada beberapa prinsip dasar yang

harus diperhatikan dalam Corporate Governance, yaitu:

1. Transparency (Keterbukaan)


Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus

dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai

sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap

risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya informasi akan membatasi

kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari

perubahan modal (vitality of capital).

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan

perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan,

yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya

yang diwakili oleh dewan direksi. Selanjutnya dewan direksi bertanggung jawab untuk

melakukan pengawasan.

3. Fairness (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam

memenuhi hak-hak stakeholders. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada

kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak

yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk

melindungi hak-haknya.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan

yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan

keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang

kondusif bersama masyarakat seperti pelaksanaan CSR, dan sebagainya. Dengan

menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan

operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada

shareholder juga kepada stakeholders lainnya.

Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip GCG dalam implementasi CSR PT KAI dapat dilihat

sebagai berikut:


1. Transparency (Keterbukaan)

Perusahaan jasa seperti PT. KAI mempunyai tujuan yaitu menjalankan prinsip

transparency dengan menyediakan dan memberikan informasi laporan

pertanggungjawaban yang diberikan dan dikomunikasikan secara material dan relevan

berdasarkan waktu yang tepat, memadai, jelas, akurat, lengkap, dapat diandalkan, dapat

diverifikasi, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Laporan pertanggungjawaban

tersebut dari tahun ke tahun terunggah dalam website resmi PT. KAI lengkap dengan

laporan anggaran dan rincian program masing-masing divisi dalam manajemen. Adanya

laporan pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

apa saja yang telah dilakukan perusahaan serta agar perusahaan dapat mengambil

keputusan yang lebih tajam dan kualitas yang lebih baik untuk masa depan perusahaan

kedepannya sehingga mencapai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Pada prinsip akuntabilitas ini, PT. KAI melakukan kegiatan bisnisnya secara transparan

dan wajar dengan dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan

stakeholders. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti PT. KAI

berbeda dengan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, yang dihasilkan

adalah produk, dan seringkali proses pembuatan produk menghasilkan limbah industri

yang lebih banyak dibanding perusahaan jasa. Hal ini menyebabkan, CSR pada

perusahaan manufaktur lebih banyak ditekankan pada pengolahan limbah dibanding

perusahaan jasa. Sebaliknya perusahaan jasa, khususnya jasa transportasi seperti PT. KAI,

lebih banyak berhubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga program CSR lebih

banyak dilakukan dengan masyarakat secara langsung sebagai bentuk tanggung jawabnya

terhadap masyarakat sekitar. Upaya tersebut jelas telah dilakukan oleh PT. KAI dalam

program Bina Lingkungan yang menyentuh lapisan masyarakat seperti pegawai, UKM,

kelompok pecinta lingkungan, konsumen, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya.

3. Fairness (Kesetaraan)

PT. KAI dalam prinsip ini juga melakukan kegiatan CSR berdasarkan kesetaraan dan

kewajaran maupun keadilan dengan senantiasa memperhatikan pemegang saham dan

stakeholders sehingga menjadi prioritas utama dalam mendapatkan informasi atau

memenuhi kebutuhan mereka. Hal tersebut juga sesuai dengan kebijakan maupun

peraturan perundang-undangan BUMN dan Perkeretaapian yang berlaku berdasarkan


prinsip kesetaraan dan kewajaran yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dalam annual

report PT. KAI, program PKBL PT. KAI telah dilakukan secara adil dan setara, sesuai

dengan kepentingan stakeholders-nya, baik internal maupun eksternal. Sehingga

pemegang saham juga tidak merasa rugi untuk menginvestasikan dananya pada PT. KAI

agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Prinsip responsibility yang dilakukan oleh PT. KAI yaitu melaksanakan program-program

CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab

terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut dilakukan demi terpeliharanya

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good

Corporate Governance. Selain melaksanakan CSR untuk menaati peraturan peundang-

undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persereoan

Terbatas, PT. KAI juga melakukan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dengan

penerapan-penerapan CSR dalam PKBL dan juga memberlakukan ISO 26000 dalam

pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKBL PT. KAI yang ditujukan kepada stakeholders internal

memang terlihat telah cukup sesuai dengan ekspektasi stakeholders-nya, khususnya bagi

pegawai-pegawai PT. KAI itu sendiri. Namun di sisi lain, dalam kegiatan yang ditujukan bagi

stakeholders eksternal, masih dinilai kurang memuaskan bagi stakeholders-nya. PT. KAI

seperti membuka mata bagi masyarakat tertentu, namun juga menutup mata bagi masyarakat

lain. Dengan kata lain, masih banyak masyarakat kecil yang tidak tersentuh. Hal tersebut

sempat menuai kontroversi pada peristiwa penggusuran pedagang asongan di sekitar stasiun

yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 (tempo.co, 2013). Banyak pedagang yang dahulu

berjualan di sekitar stasiun kehilangan tempat untuk mencari nafkah dengan alasan PT. KAI

yang ingin menertibkan dan membuat kenyamanan bagi penumpang. Seharusnya hal ini

menjadi perhatian penting PT. KAI mengingat pedagang di sekitar stasiun juga merupakan

salah satu stakeholders bagi PT. KAI karena mereka mencari nafkah dari kereta api.

Selain itu, program-program CSR yang dilaksanakan PT. KAI sepertinya masih dalam ranah

karitas dan pelayanan, dan belum pada perwujudan investasi sosial. Dengan kata lain,

pelaksanaannya masih belum menjawab permasalahan sosial. Sedangkan untuk pelaksanaan

program-program PKBL juga masih belum maksimal. Terbukti secara teknis SDM yang


menangani bidang ini pun belum terstruktur secara organisasional dan masih dititipkan

bersama bagian perusahaan yang lain. Sementara itu untuk rangkaian progam-progam CSR

dalam PKBL ini pada dasarnya masih dalam satu frame yang sama. Oleh karena itulah kedua

progam ini sebaiknya disinergikan untuk saling mengisi satu sama lain dalam mencapai citra

posistif perusahaan di mata masyarakat.

Kesimpulan

CSR kini semakin populer. Berbagai tuntutan tanggung jawab sosial di dunia industri

mendorong CSR semakin diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan yang baik melaksanakan

CSR berdasarkan prinsip Triple Bottom Line (profit, people, planet) serta sejalan dengan

prinsip GCG (transparency, accountability, fairness, responsibility).

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan CSR PKBL PT. KAI, disimpulkan

bahwa:

1. Prinsip GCG merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi CSR pada PKBL PT.

KAI, terlihat dari hasil Annual Report PT. KAI dari tahun ke tahun.

2. Penerapan CSR PKBL pada PT. KAI merupakan bentuk nyata dari komitmen PT. KAI

untuk melakukan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat sekitar. Tanggung jawab

sosial tersebut disalurkan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (profit,

people, planet).

3. Penerapan GCG pada program CSR PKBL sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan

pelaksana GCG, dimana hal tersebut terbukti dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan

oleh PT. KAI. Tata kelola perusahaan dan kebijakan lain yang menyangkut CSR sebagai

pedoman pelaksanaan PKBL.

4. Penilaian CSR PKBL pada PT. KAI secara keseluruhan sudah baik dimana aktivitasnya

sesuai dengan tahapan-tahapan implementasi CSR dan juga prinsip GCG sehingga sudah

cukup efektif.

Dalam praktik CSR PKBL di PT. KAI, secara umum prinsip-prinsip GCG telah diterapkan

dengan baik pada setiap program. Dari prinsip transparency sudah memenuhi prinsip GCG,

prinsip accountability pada setiap program sudah diterapkan dengan struktur yang jelas.

Prinsip responsibility melalui program-program CSR PKBL yang telah dilaksanakan sehingga

telah terlaksana pula tanggung jawab PT. KAI terhadap stakeholders, shareholders,


masyarakat dan lingkungan sekitar serta PT. KAI yang senantiasa mengikuti peraturan yang

telah diterapkan pemerintah pusat maupun daerah setempat serta peraturan menjadi sebuah

BUMN yang baik. Prinsip fairness, PT. KAI memperhatikan shareholders maupun

stakeholders sebagai wujud keadilan yang dilakukan tanpa memandang status maupun jabatan

yang ada namun kurang bermanfaat bagi banyak orang karena dalam prinsip ini hanya untuk

kalangan tertentu yang disiapkan oleh PT. KAI.

Saran

Upaya-upaya yang telah dilakukan agar prinsip-prinsip GCG yang ada dapat meningkatkan

implementasi CSR PKBL PT. KAI yaitu:

1. Mengintegrasikan CSR dalam misi dan nilai yang dimiliki oleh PT. KAI.

2. Meningkatkan komitmen dari pihak manajemen PT. KAI.

3. Membangun CSR sesuai dengan risk management.

4. Meningkatkan CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan dan mengawasinya.

5. Mengarahkan seluruh stakeholder PT. KAI untuk ikut serta dalam pelaksanaan CSR

PKBL PT. KAI.

Perlu juga dilakukan sosialisasi aktif mengenai penyelenggaraan CSR yang sejalan dengan

prinsip GCG dan merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh PT. KAI kepada masyarakat

sekitar. Mereka perlu mengetahui secara detail tentang program-program yang dilaksanakan.

Selain itu, CSR PKBL PT. KAI juga perlu lebih meningkatkan lagi ke dalam isu lingkungan,

bukan berarti selama ini tidak ada program terhadap kepedulian lingkungan dan alam yang

efektif. Hanya saja perlu lebih diperbanyak, lebih ditingkatkan lagi, serta lebih inovatif untuk

isu lingkungan, karena dampak pemanasan global seperti banjir yang menggenang di

beberapa titik sekitar rel kereta api yang saat ini menjadi masalah penting bagi keselamatan

lingkungan juga bisa menjadi salah satu wacana yang patut dipertimbangkan. PT. KAI dapat

membuat tanggul di sekitar rel kereta api untuk mencegah banjir tersebut. Terakhir, PT. KAI

harus tetap menerapkan prinsip-prinsip GCG secara terus-menerus dalam pengelolaan

perusahaan, khususnya CSR.


Daftar Referensi

Buku:

Cutlip, Scott M., Center, Allen H., dan Broom, Glen M. (2006). Effective Public Relations.

Edisi 9. Terjemahan. Jakarta: Kencana.

Daniri, Mas Achmad. (2005). Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya

dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia.

Murtanto. (2005). Sistem Pengendalian Internal untuk Bisnis. Jakarta: Hecca Mitra.

Post, James E., Lawrence, Anne T., dan Weber, James. (2005). Business and Society:

Stakeholder, Ethics, Public Policy. Edisi 11. Singapore: Mc. Graw-Hill.

Suharto, Edi. (2007). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial

Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Bandung: Refika Aditama.

Sutedi, Adrian. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.

Tunggal, Amin Widjaja. (2007). Corporate Governance (Suatu Pengantar). Jakarta:

Harvindo.

Wibisono, Yusuf. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social

Responsibility). Gresik: Fascho Publishing.

Zakarsyi, H. Moh. Wahyudin. (2008). Good Corporate Governance pada Badan Usaha

Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta.

Website:

Global Reporting Initiative. (2011). GRI Sustainability Reporting Guidelines G3. Dalam

www.globalreporting.org. (Diakses pada tanggal 13 April 2016).

Good Corporate Governance. Dalam knkg-indonesia.com. http://knkg-

indonesia.com/home/news/95-good-corporate-governance.html (Diakses pada tanggal 13

April 2016).

Tirta, Ilham. (2013). Penggusuran Kios PT. KAI Dinilai Langgar UU. Dalam tempo.co edisi

4 Januari 2013. https://m.tempo.co/read/news/2013/01/04/083452047/penggusuran-kios-pt-

kai-dinilai-langgar-uu (Diakses pada tanggal 25 April 2016).

Lain-lain:

Annual Report PT. KAI Tahun 2012, 2013, dan 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.


http://www.globalreporting.org/

MK-Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati.pdf

Documents

Transcript of MK-Anadia Syifa Ul Af Idah Fahmiyati.pdf