MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2021/KM_12... ·...
Transcript of MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2021/KM_12... ·...
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 12 TAHUN 2021
TENT ANG
PERSETUJUAN KEPADA PT WILMAR NABATI INDONESIA UNTUK
MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI YANG BERLOKASI DI
DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN GRESIK PROVINS! JAWA TIMUR
MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang
Pengerukan dan Reklamasi, persetujuan kegiatan kerja
reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan di wilayah
perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul
diberikan oleh Menteri;
b. bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan Pengelola
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah
memperoleh izin dari Direktur Jenderal Perhubungan
Laut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Nomor KP BX-103/PP 008 tentang
Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik Guna
Menunjang Kegiatan U saha di Bidang Industri Kimia
Dasar Organik PT Wilmar Nabati Indonesia;
c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan
industri untuk pengembangan kawasan industri terpadu,
PT Wilmar Nabati Indonesia akan melaksanakan. kegiatan
kerja reklamasi perairan di sebelah timur kawasan
Mengingat
- 2 -
tepatnya di depan Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga 5,
dan Dermaga 6 seluas 4,3971 Ha atau
43.971 m? dengan volume material urug 735.000 m? yang
berlokasi di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik Provinsi
Jawa Timur;
d. bahwa berdasarkan hasil penelitian teknis dan
administrasi serta kelestarian lingkungan, PT Wilmar
Nabati Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan persetujuan kegiatan kerja reklamasi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Persetujuan Kepada PT Wilmar Nabati Indonesia
untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi yang
Berlokasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik
Provinsi Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
- 3 -
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik
Navigasi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
- 4 -
Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1183);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun
2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Perizinan Berusaha Terin tegrasi Secara Elektronik
Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1844);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun
2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
KP BX-103/PP 008 tentang Persetujuan Pengelolaan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan Gresik Guna Menunjang Kegiatan Usaha di
Bidang Industri Kimia Dasar Organik PT Wilmar Nabati
Indonesia;
Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
A.1146/ AL.324/JDPL tanggal 8 Desember 2020 perihal
Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi Perairan
di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan Gresik oleh PT Wilmar Nabati
Indonesia;
- 5 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN MENTE RI PERHUBUNGAN TENT ANG
PERT AMA
PERSETUJUAN KEPADA PT WILMAR NABATI INDONESIA
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI
YANG BERLOKASI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN
KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN
PELABUHAN GRESIK PROVINS! JAWA TIMUR.
Memberikan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi kepada:
a. N ama Perusahaan
b. Bidang Usaha
c. Alamat
d. NPWP
e. NIB
f. Penanggung Jawab
PT Wilmar Nabati Indonesia.
Industri Kimia Dasar Organik.
Jl. Darmosugondo Nomor 56,
Kelurahan Indro, Kecamatan
Kebomas, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur.
01.269.805.6-092.000
91230302142495
Saronto (Direktur PT Wilmar
Nabati Indonesia)
Untuk melaksanakan kegiatan kerja reklamasi perarran di
depan Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga 5, dan Dermaga 6
dengan total luas 4,3971 Ha atau 43.971 m2 dengan volume
material urug 735.000 m? berasal dari quarry atau borrow area
yang terletak di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
dengan jarak 30 km dari lokasi kegiatan kerja reklamasi di
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan Gresik Provinsi Jawa Timur dengan
titik koordinat geografis sebagai berikut:
Titik a: 07° 10' 32,2950" LS/ 112° 40' 28,5651" BT;
Titik b : 07° 10' 40,6854" LS / 112° 40' 29, 1460" BT;
Titik c : 07° 10' 49, 1579" LS / 112° 40' 34,8642" BT;
Titik d: 07° 10' 41,6256" LS/ 112° 40' 34,9947" BT.
KEDUA
KETIGA
- 6 -
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan kerja reklamasi
sebagai berikut:
No. Nama Jumlah
1. Tongkang 1 Unit
2. Excavator 2 Unit
3. Bulldozer 3 Unit
4. Dump Truck 105 Unit
5. Vibro Compactor 2 Unit
6. Crawler Crane HP55 1 Unit
7. Hyrdraulic Hammer 1 Unit
8. Mobil Tangki Penyiraman 1 Unit
Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan
dan/ atau dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak lain
dalam bentuk apapun.
Pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
persetujuan kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
c. selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi memasang
tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat
dilihat dengan jelas pada siang maupun malam hari dan
berkoordinasi dengan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya;
d. bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh dampak
yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang
dilakukan;
e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil kegiatan kerja
reklamasi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Gresik;
KEEMPAT
KELI MA
KEEN AM
KETUJUH
KEDELAPAN
- 7 -
f. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan
hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik
yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah;
g. melaporkan kegiatan kerja reklamasi setiap bulan kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan diketahui
oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Gresik; dan
h. memulai kegiatan kerja reklamasi paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak persetujuan kegiatan kerja reklamasi
diterbitkan.
Persetujuan kegiatan kerja reklamasi hanya didasarkan pada
kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga
hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang
persetujuan kegiatan kerja reklamasi dengan instansi terkait.
Persetujuan kegiatan kerja reklamasi dapat dicabut apabila
pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
Keputusan Menteri mi serta ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi
se bagaimana dimaksud dalam Diktum PERT AMA dilakukan
oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Gresik dan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya.
Persetujuan kegiatan kerja reklamasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun
sepanjang pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi
tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan
Keputusan Menteri ini.
KESEMBILAN
- 8 -
Keputusan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021
MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BUDI KARY A SUMADI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Gubernur Jawa Timur;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
11. Bupati Gresik;
12. Kepala Distrik N avigasi Kelas I Surabaya;
13. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik;
14. Kepala Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
15. Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia.