MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
Transcript of MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 65 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA
DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA PEMBANGUNAN PROYEK
CIKARANG BEKASI LAUT KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 386 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan
selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha kepada Pejabat Eleson I di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan
dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan
selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Pembangunan Proyek Cikarang Bekasi Laut
kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- 2 -
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
6. Peraturan Menteri Perhubungan PM 110 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1555);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 386
Tahun 2018 tentang Kewenangan Menteri
Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama dalam Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha kepada Pejabat
Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3 -
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI
PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PEMBANGUNAN CIKARANG BEKASI LAUT.
: Mendelegasikan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab
Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Pembangunan Cikarang Bekasi Laut
kepada:
Nama : Ir. Bambang Prihartono, MSCE
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
: Pendelegasian kewenagan, tugas, dan tanggungjawab
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi:
a. menyusun rencana anggaran dalam penyiapan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha,
meliputi:
1. evaluasi dokumen hasil pra studi kelayakan
termasuk kajian pengembalian investasi Badan
Usaha Pelaksana;
2. pengajuan dukungan Pemerintah dan/atau
jaminan Pemerintah; dan
3. pengajuan penetapan lokasi Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha.
b. menetapkan Tim Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha dan panitia Pengadaan;
c. memfasilitasi tahap transaksi Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha, berupa kegiatan:
1. penjajakan minat pasar;
2. penetapan lokasi Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha;
3. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang
mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Badan Usaha Pelaksana;
- 4 -
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
5. Pemenuhan pembiayaan.
d. Melakukan proses pengadaan dan penetapan Harga
Perkiraan sendiri sampai dengan penandatanganan
perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha; dan
e. Hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi melaporkan pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Pembangunan Cikarang Bekasi Laut kepada Menteri
Perhubungan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
atau apabila diperlukan.
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2019
MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
ttd.BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;3. Menteri Keuangan;4. Menteri Agraria dan Tata Ruang;5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;8. Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat;9. Bupati Bekasi;10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan dan Kepala BPTJ.
Utama Madya (IV/d) 1022 199203 1 001
dengan aslinya HUKUM
\