MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN … PANRB No. 1073 Tahun … · 3. Peraturan Presiden...
11
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR ^O't'^TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR HARGA SATUAN TAHUN 2021 BAGIAN ANGGARAN 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2021; a. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Daftar Harga Satuan Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Mengingat
Transcript of MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN … PANRB No. 1073 Tahun … · 3. Peraturan Presiden...
-
MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ̂O't'^TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR HARGA SATUAN TAHUN 2021 BAGIAN ANGGARAN 048
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan dalam
rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2021;
a.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Daftar Harga Satuan Tahun 2021 di
Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Mengingat
-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Apairatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1593);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/MK.02/2020
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
976);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
678).
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
DAFTAR HARGA SATUAN TAHUN 2021 BAGIAN
ANGGARAN 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
: Menetapkan ketentuan dalam Daftar Harga Satuan Tahun
2021 Bagian Anggaran 048 Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KESATU
-
: Daftar Harga Satuan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu merupakan acuan bagi Satuan Kerja
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Komisi Aparatur Sipil Negara dalam penyusunan dan
pelaksanaan anggaran Tahun 2021.
: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini,
mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/MK.02/2020
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).
KEDUA
KETIGA
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2021.
KEEMPAT
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3o Vei=>zm\ovr
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
DAN REFORMASI BIROKRASI,
JO KUMOLO
-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
DAFTAR HARGA SATUAN TAHUN 2021
BAGIAN ANGGARAN 048 KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 10^^
TANGGAL : Desember 2020
DAFTAR HARGA SATUAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2021
HARGASATUANURAIANNO
A. PAKAIAN
1 stel 590.000Pakaian Dinas Resepsionis
Keterangan
Pakaian Dinas Resepsionis terdiri dari 1
set pakaian atas bawah, Batik dan
Kerudung (bagi yang berjilbab)
1.
1 stel 590.000Pakaian Dinas Safari untuk Ajudan,
Pengawal Pribadi, dan Protokoler
2.
PEGAWAIB. HONORARIUM
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN) SELAIN PRAMUBAKTI,
KEBERSIHAN,PETUGAS
PENGEMUDI DAN SATPAM
5.164.000S2, SI dan D4 OB1.
4.695.000OBDI, D2 dan D32.
4.276.000SLTA Sederajat OB3.
-
Keterangan:
1. Dalam hal penugasan mengandung
risiko kerja dan kompleksitas
pekerjaan yang lebih banyak, dapat
diberikan honorarium yang melampaui
DHS ini dengan melampirkan analisis
beban PPNPN dari unit kerja tersebut
selain pramubakti,
kebersihan, pengemudi dan satpam;
2. Pegawai pemerintah non pegawai
negeri (PPNPN) pada poin 1 dapat
diberikan uang saku rapat di luar jam
kerja, uang saku konsinyering dan
uang transport sepanjang tugasnya
melaksanakan kegiatan satuan kerja
dengan
petugas
berhubunganyang
pelaksanaan DIPA. Dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. S2, SI dan D4 disamakan dengan
ketentuan golongan III;
b. DI, D2, D3 dan SLTA Sederajat
disamakan dengan ketentuan
golongan II;
3. Nilai honor PPNPN sudah termasuk
iuran/premi jaminan kesehatan sesuai
ketentuan yang berlaku;
C. IZIN MASUK DAERAH KEAMANAN TERBATAS (BANDAR UDARA)
e-Pass - Umum
a. Bulanan OB 300.000
2.500.000OTb. Tahunan
Keterangan :
- Harga ini mengikuti harga yang ada dalam PP No. 15 Tahun 2016
tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
- e-Pass ini hanya untuk proses pengantaran atau penjemputan
Pejabat Negara dan Eselon 1 ke Bandara
D. BIAYA PENGINAPAN TANPA BUKTI PENGINAPAN
-
Untuk penginapan yang tanpa bukti penginapan dapat
menggunakan 30% dari SBM Penginapan setiap daerah dengan
menyertakan surat pernyataan tidak menginap yang
ditandatangani oleh yang bersangkutan, mengetahui Pejabat
Pembuat Komitmen dan diperlakukan sebagai dasar penggantian
biaya penginapan.
E. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
SERTA DALAM RANGKA RAPAT DI LUAR KOTA MENGGUNAKAN
METODE AT COST (SESUAI PENGELUARAN)
1) Untuk keberangkatan dimulai dari tempat kedudukan (kantor
atau sesuai urgensi tinggi seperti berangkat dari tempat
tinggal) menuju Bandara, dan satuan biaya taksi dari Bandara
ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor).
2) Nilai pertanggungjawaban satuan biaya taksi tidak melebihi
ketentuan dalam standar biaya masukan (SBM).
3) Untuk transportasi kegiatan rapat di dalam kota tetap mengacu
kepada peraturan SBM yang berlaku.
F. PENYELENGGARAAN JUMPA PERS PIMPINAN KEMENTERIAN
PANRB DI PUSAT DAN LUAR KOTA DENGAN MEDIA MASSA DAN
TRANSPOR DALAM KOTA
Transport wartawan dan reporter dalam
rangka jumpa pers
Bagi Wartawan yang melaksanakan
perjalanan dinas dari Daerah dalam rangka
memenuhi undangan dari Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian PANRB dapat
diberikan penggantian biaya transportasi jika
sesuai undangan, kehadiran dan dapat
menunjukkan
transportasi.
bukti-bukti pengeluaran
150.0001 Org1.
G. BIAYA PENGGANTI TRANSPORTASI TENAGA MAGANG DI
KEMENTERIAN PANRB
Tenaga Magang berpendidikan S1 OH 100.0001.
Tenaga Magang yang berpendidikan D3 OH 100.0002.
Tenaga PKL yang berpendidikan
SMU/SMK (sederajat)
3.100.000OH
H. HONORARIUM TIM PANEL INDEPENDEN DAN TIM EVALUASI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
-
Honorarium Tim Panel Independen dan
Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian
atas makalah peserta Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik
Orang per
makalah150.000
850.000I. INSTRUKTUR SENAM OK
J. BIAYA TRANSPORTASI DI PULAU JAWA MELALUI DARAT
DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN PRIBADI ATAU DINAS,
DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS ATAU KONSINYERING,
DIALOKASIKAN DALAM DAFTAR PENGELUARAN RIIL DAN
TRANSPOR KEGIATAN MENGGUNAKAN METODE AT COST
DENGAN BATASAN TERTINGGI SEBAGAI BERIKUT:
Jakarta - Kota Bekasi Orang/Kali 200.0001.
Jakarta - Kabupaten Bekasi Orang/Kali 250.0002.
Jakarta - Kabupaten Bogor Orang/Kali 250.0003.
Jakarta - Kota Bogor Orang/Kali4. 300.000
Jakarta - Depok Orang/Kali5. 200.000
Jakarta - Kota Tangerang Orang/Kali6. 250.000
Jakarta - Kota Tangerang Selatan Orang/Kali7. 200.000
Jakarta - Kabupaten Tangerang8. Orang/Kali 300.000
Jakarta - Kepulauan Seribu Orang/Kali9. 400.000
Jakarta - Kabupaten Cianjur Orang/Kali10. 300.000
Jakarta - Kota Serang Orang/Kali11. 250.000
Jakarta - Kabupaten Serang Orang/Kali12. 250.000
Jakarta - Kabupaten Pandeglang13. Orang/Kali 250.000
Jakarta - Kota Bandung14. Orang/Kali 350.000
Jakarta - Kabupaten Bandung15. Orang/Kali 300.000
Jakarta - Kabupaten Bandung Barat16. Orang/Kali 300.000
Jakarta - Kota Cilegon17. Orang/Kali 250.000
Jakarta - Kabupaten Garut18. Orang/Kali 375.000
Jakarta - Kabupaten Ciamis19. Orang/Kali 400.000
Jakarta - Kota Sukabumi20. Orang/Kali 300.000
-
Orang/Kali 325.000Jakarta - Kota Tasikmalaya21.
Orang/Kali 375.000Jakarta - Kabupaten Tasikmalaya22.
Orang/Kali 400.000Jakarta - Kabupaten Banjar23.
Orang/KaliJakarta - Kabupaten Kuningan 400.00024.
Orang/KaliJakarta - Kabupaten Sumedang 300.00025.
Jakarta - Kabupaten Majalengka Orang/Kali 350.00026.
Orang/KaliJakarta - Kabupaten Lebak 300.00027.
Orang/KaliJakarta - Kabupaten Pelabuhan Ratu 375.00028.
Jakarta - Kabupaten Indramayu Orang/Kali 350.00029.
Jakarta - Kabupaten Cirebon Orang/Kali 350.00030.
Orang/KaliJakarta - Kabupaten Karawang 250.00031.
Jakarta - Kabupaten Pangandaran Orang/Kali 425.00032.
Jakarta - Kabupaten Subang Orang/Kali 300.00033.
Jakarta - Kabupaten Purwakarta Orang/Kali 300.00034.
Jakarta - Kota Cimahi Orang/Kali 350.00035.
Jakarta - Kabupaten Wonosobo Orang/Kali36. 800.000
Jakarta - Kota Surakarta Orang/Kali37. 1.000.000
Jakarta - Kota Semarang Orang/Kali38. 800.000
Jakarta - Kota Purwokerto Orang/Kali39. 650.000
Jakarta - Kota Tegal Orang/Kali40. 550.000
Jakarta - Kota Pekalongan Orang/Kali41. 650.000
Jakarta - Kota Yogyakarta42. Orang/Kali 1.000.000
Jakarta - Kabupaten Kudus Orang/Kali43. 810.000
Jakarta - Kota Magelang Orang/Kali44. 900.000
Jakarta - Kabupaten Cilacap Orang/Kali45. 700.000
Jakarta - Kabupaten Temanggung Orang/Kali46. 800.000
Jakarta - Kabupaten Pemalang Orang/Kali47. 600.000
-
Jakarta - Kota Banjarnegara Orang/Kali48. 700.000
Jakarta - Kota Salatiga Orang/Kali49. 850.000
Jakarta - Kabupaten Klaten Orang/Kali50. 1.000.000
Jakarta - Kabupaten Kebumen Orang/Kali51. 875.000
Jakarta - Kabupaten Purworejo Orang/Kali52. 1.000.000
Jakarta - Kota Purwodadi Orang/Kali53. 900.000
Jakarta - Kota Surabaya Orang/Kali54. 1.500.000
Jakarta - Kabupaten Banyuwangi55. Orang/Kali 2.000.000
Jakarta - Kota Malang56. Orang/Kali 1.600.000
57. Jakarta - Kota Blora Orang/Kali 1.000.000
Jakarta - Kabupaten Ngawi58. Orang/Kali 1.250.000
Jakarta - Kabupaten Sragen59. Orang/Kali 960.000
Jakarta - Kota Kediri60. Orang/Kali 1.500.000
Jakarta - Kota Mojokerto61. Orang/Kali 1.500.000
Jakarta - Kota Tulungagung62. Orang/Kak 1.500.000
Jakarta - Kota Jember63. Orang/Kali 1.700.000
Jakarta - Kota Situbondo64. Orang/Kali 1.700.000
Jakarta - Kota Probolinggo65. Orang/Kali 1.600.000
Jakarta - Kota Pasuruan66. Orang/Kak 1.600.000
Jakarta - Kabupaten Tuban67. Orang/Kak 1.400.000
Jakarta - Kota Bojonegoro68. Orang/Kak 1.300.000
Jakarta - Kota Madiun69. Orang/Kak 1.400.000
Jakarta - Kota Ponorogo70. Orang/Kak 1.300.000
Jakarta - Kota Pacitan71. Orang/Kak 1.300.000
Jakarta - Kabupaten Magetan72. Orang/Kak 1.300.000
L. BIAYA TRANSPORTASI DARAT UNTUK DAERAH YANG TIDAK
TERCANTUM DALAM DHS.
-
- Bagi Pegawai Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dari
Daerah yang tidak tercantum dalam DHS dalam rangka
memenuhi undangan dari Unit Kerja di Lingkungan Kementerian
PANRB, tetap menggunakan at cost dan jika tidak menyertakan
bukti pengeluaran, maka tidak mendapatkan penggantian biaya
transportasi dan taksi.
M. BIAYA TRANSPORTASI DI LUAR JAWA MELALUI LAUT DAN
DARAT DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN UMUM YANG
DIALOKASIKAN DALAM DAFTAR PENGELUARAN RIIL DAN
TRANSPOR KEGIATAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN DENGAN
METODE AT COST DENGAN BATASAN MAKSIMAL SEBAGAI
BERIKUT:
Bandara H. AS. Hanandjoedin - Kabupaten
Belitung Timur
Orang/Kali 275.0001.
Bandara Ferdinand Lumban Tobing Sibolga -
Kota Padang Sidempuan
Orang/Kali 150.0002.
Orang/KaliBandara Binaka - Kabupaten Nias Selatan 200.0003.
Bandara Binaka - Kabupaten Sitoli Orang/Kali 40.0004.
Bandara M. Kaharudin Kabupaten Orang/Kali 100.0005.
Sumbawa Besar
Bandara M. Kaharudin Kabupaten Orang/Kali 300.0006.
Sumbawa Barat
Bandara Sultan Muhammad Salahuddin -
Kabupaten Bima
Orang/Kali 200.0007.
Bandara Sultan Muhammad Salahuddin - Orang/Kali 250.0008.
Kabupaten Dompu
Orang/KaliPelabuhan Ulee Lheue - Kabupaten Sabang 200.0009.
Orang/KaliBandara Hasan Aroeboesman - Kabupaten
ende, NTT
100.00010.
Kabupaten Ende - Bandara Turelelo, Soa
Kabupaten Ngada, NTT
Orang/Kali11. 250.000
Bandara Turelelo, Soa - Kabupaten Ngada,
NTT
Orang/Kali12. 100.000
-
Orang/KaliBandara Frans Sales Lega - Kabupaten
Manggarai, NTT
100.00013.
Bandara Frans Sales Lega, Kabupaten
Manggarai - Kabupaten Manggarai Barat, NTT
Orang/Kali 200.00014.
Pelabuhan Pantai Baru, Rote Ndao
Kabupaten Rote Ndao, NTT
Orang/Kali 150.00015.
Bandara Frans Seda, Maumere - Kabupaten Orang/Kali 100.00016.
Sikka, NTT
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2020
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
TJAHJO KUMOLO
