MENTERI PARIWISATA REPUBLIK...
Transcript of MENTERI PARIWISATA REPUBLIK...
MENTERI PARIWISATAREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM. 126/UM.001/MP/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA NOMOR KM. 126/UM.001/MP/2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata, maka perlu disusun penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM. 126/ UM.001/MP/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Menetapkan
KESATU
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
- 2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
10. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM. 126/ UM.001/MP/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA NOMOR KM. 126/ UM.001/MP/2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019.
: Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM. 126/UM.001/MP/2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019, sehingga secara keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pariwisata ini.
-3-
MENTERI PARIWISATAREPUBLIK INDONESIA
KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Januari 2017
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF YAHYA
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PARIWISATA RI
UKUS KUSWARANIP. 19591217 198603 1 001
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
-4-
LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 126/UM.001/MP/2017 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA NOMOR KM. 126/ UM.001/MP/2015 TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019
R in g k a s a n ek s ek u tif
Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 bahwa nilai penting dari terwujudnya Program Reformasi Birokrasi adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah mengembangkan program Reformasi Birokrasi. Demikian pula dengan Kementerian Pariwisata yang telah mengalami perubahan organisasi sebanyak 2 kali yaitu dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan saat ini menjadi Kementerian Pariwisata, sejak Tahun 2010 secara bertahap telah melaksanakan Reformasi Birokrasi.
Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Visi reformasi birokrasi adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang professional dan berintegrasi tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan misi reformasi birokrasi adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset dan cultureset, pengembangan mekanisme control yang efektif, dan pengelolaan sengketa administrative secara efektif dan efisien.
Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,
IV
berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang terdiri dari: manajemen perubahan/pola pikir (mindset) dan budaya kerja {cuituresef), peraturan perundang-undangan, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Permasalahan utama yang dihadapi Kementerian Pariwisata pada awal Periode pelaksanaan adalah kualitas pelayanan publik yang masih rendah, akuntabilitas kinerja, kapasitas SDM, dan tata laksana. Namun hal ini secara bertahap telah dilakukan perbaikan dan telah membuahkan hasil dengan adanya peningkatan pada nilai indeks kualitas pelayanan publik dari 2,89 (Tahun 2015) menjadi 3,72 (Tahun 2016) dengan predikat "Sangat Baik", serta peningkatan opini atas audit laporan Keuangan oleh BPK dari disclaimer pada tahun 2014 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2015 dan 2016 secara berturut-turut.
Dari pencapain tersebut, tentunya masih diperlukan upaya peningkatan dan berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa masih terdapat 4 bidang yang harus menjadi fokus utama untuk perbaikan, yaitu peraturan perundang- undangan, kelembagaan, pengawasan, dan Sistem manajemen SDM aparatur. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan RB serta untuk memposisikan Kementerian Pariwisata menuju Pemerintahan yang baik {goodgovernance), pelaksanaan program tersebut harus tetap dilaksankan mencakup 8 (delapan) program area perubahan yang terdiri dari: manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang- undangan, penguatan tata laksana, penguatan kelembagaan, penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan setiap pelaksanaan program, sehingga diharapkan dapat terwujudnya tata kelola Kementerian Pariwisata yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan pemerintah.
Y
D aftar isi
Kata Pengantar.......................................................................... iiRingkasan Eksekutif.................................................................... vDaftar Isi.................................................................................... viiDaftar Tabel............................................................................... viiiDaftar Gambar............................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN.............................................................. 1A. Latar Belakang...............................................................B. Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pariwisata 2010-2014.................................. 10C. Kondisi Yang Diinginkan.................................................. 22
BAB II SASARAN DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASIKEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019 .......................... 26
A. Nawacita....................................................................... 26B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015 - 2019........................................ 27
BAB III PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASIKEMENTERIAN PARIWISATA............................................ 36
BAB IV RENCANA AKSI PERUBAHAN: PROGRAM DAN KEGIATANREFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019...................................................................... 40
A. Manajemen Perubahan................................................... 41B. Penguatan Pengawasan................................................... 50C. Penguatan Peraturan Perundang-undangan....................... 63D. Penguatan Tata Laksana.................................................. 67E. Penguatan Kelembagaan.................................................. 76F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik............................. 80G. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN.......................... 85H. Penguatan Akuntabilitas Kinerja....................................... 107I. Quick W ins.................................................................... 113
BAB V PENUTUP....................................................................... 138
Halaman
VI
DAFTAR Tabel
Tabel 1. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan KemenparTahun 2000 s.d 2016.................................................... 12
Tabel 2. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-undangan.......... 14Tabel 3. Data Aplikasi (E-governmenf) Kementerian
Pariwisata 2010-2014................................................... 17Tabel 4. Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi... 30Tabel 5. Hasil yang diharapkan, Indikator dan Kegiatan Reformasi
Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019.................... 33
Tabel 6. Permasalahan Pelaksanaan RB Kemenpar....................... 36
Tabel 7. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian
Pariwisata 2015-2017..................................................... 40
Tabel 8. Rencana Aksi Bidang Manajemen Perubahan.................. 42
Tabel 9. Rencana Aksi Bidang Penguatan Pengawasan................ 52
Tabel 10. Rencana Aksi Bidang Penguatan PeraturanPerundang-undangan..................................................... 64
Tabel 11. Rencana Aksi Bidang Penguatan Tata Laksana................ 68
Tabel 12. Rencana Aksi Bidang Penguatan Kelembagaan................ 77
Tabel 13. Rencana Aksi Bidang Peningkatan Kualitas PelayananPublik........................................................................... 81
Tabel 14. Rencana Aksi Bidang Penguatan Sistem SDMAparatur Sipil Negara.................................................... 86
Tabel 15. Rencana Aksi Bidang Penguatan Akuntabilitas................ 108
Tabel 16. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang PenguatanTata Laksana Tahun 2015-2016...................................... 114
Tabel 17. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang PeningkatanKualitas Pelayanan Publik Tahun 2015-2016.................... 119
Tabel 18. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang PeningkatanKualitas Pelayanan Publik Tahun 2017........................... 129
Halaman
Ml
Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata.................. 9
Gambar 2. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019.................. 23
Gambar 3. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 24
Gambar 4. Perbandingan Sasaran RB........................................... 32
Gambar 5. Performansi dan Target Kementerian Pariwisatasampai dengan Tahun 2019........................................ 33
Gambar 6. Permasalahan Utama RB Kemenpar............................. 38
v i i i
-4-
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATANOMOR KM.126/UM.001/MP/2017TANGGAL 25 Januari 2017TENTANGPERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA NOMOR KM.126/UM.001/MP/2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019
BABI |p ENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 ditegaskan bahwa seluruh instansi pusat maupun daerah harus melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan instansinya serta secara bertahap mencapai peningkatan kinerja sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode (5 tahunan).
Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah adanya road map reformasi birokrasi yang mana road map sebagai salah satu bagian penting dari dokumen usulan yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mendapat mandat di bidang pariwisata juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang salah satunya melaksanakan penyusunan road map reformasi birokrasi dengan berpedoman pada RPJMN dan pedoman reformasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.
Road map Kemenpar adalah rencana keija rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpar yang meliputi 8 program area perubahan (manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan sistem manajemen SDM, penguatan tata laksana, penguatan kelembagaan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan pelayanan publik), sampai dengan tahun akhir periode. Road map juga menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target atau indikator pencapaiannya. Jadi, Road map reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dengan mengacu pada grand design RB 2010-2025, penyusunan road map dilaksanakan secara bertahap yaitu setiap periode lima tahun. Road map Tahap I Kemenpar (2010-2014) telah dilaksanakan dan hasilnya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (Tahap II, Tahun 2015-2019). Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Tahap II Kemenpar 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya sebagaimana telah ditetapkan dengan dengan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.126/UM.001/ MP/2015. Program Reformasi Birokrasi Tahap II tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 berjalan, namun seiring dengan perkembangan program Kementerian Pariwisata dan kebijakan pimpinan, maka diperlukan penyesuaian dan revisi program dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2017. Selain itu, pelaksanaan prohgram juga harus menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenpar yang ada saat.
Berikut kondisi Reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpar saat ini, yaitu:
1. Manajemen PerubahanTerkait dengan manajemen perubahan, kondisi objektif yangdihadapi di lingkungan Kementerian Pariwisata, antara lain:
1) nilai-nilai individu (tercermin dalam sikap, perilaku, etika, motivasi, komitmen, inovasi dan kreatifitas) pada sebagian aparatur Kementerian Pariwisata masih ditandai dengan sikap yang apatis terhadap lingkungan keija, relatif kurang terbuka terhadap kritik, kurang peduli terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya, kurang semangat untuk belajar dan mengembangkan diri, dan kurang komitmen terhadap tujuan organisasi;
2) nilai-nilai kepemimpinan (tercermin dalam gaya kepemimpinan, pemahaman visi dan misi, kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi dan komitmen) pada sebagian aparatur Kementerian Pariwisata masih ditandai dengan kurang optimalnya kemampuan kepemimpinan, kurang transparan dalam pengambilan keputusan, lemah dalam melakukan koordinasi/komunikasi dengan relasi/ bawahan;
3) secara umum pola pikir (mind-sef) dan budaya kerja (culture- set) di lingkungan Kementerian Pariwisata masih belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional, serta masih belum memiliki persepsi
dan pemahaman yang sama tentang arti dan pentingnya reformasi birokrasi; dan
4) adanya pandangan/persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi termasuk Kemenpar;
2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan1) masih ada pertentangan antara peraturan perundang-
undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah;
2) peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat;
3) usulan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan seringkah tidak didukung oleh kajian akademis dan scientific evidence yang memadai;
4) Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala;
5) Pelaksanaan identifikasi terkait peraturan perundangan yang tidak harmonis belum dilakukan ke seluruh peraturan.
6) koordinasi diantara unit kerja/instansi yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan relatif masih lemah;
7) beban penyusunan peraturan perundang-undangan belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai;
8) penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan sebagian besar belum ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya;
9) implementasi peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata belum dilakukan secara optimal oleh para stakeholder bidang pariwisata;
3. Penguatan KelembagaanDengan adanya pergantian presiden Jokowi-JK, nomenklatur Kementerian Pariwisata mengalami perubahan, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata. Selain berubah dalam nomenklatur, Kemenpar juga mengalami perubahan dalam klasifikasi kluster dari semula termasuk dalam kluster 2 menjadi kluster 3, sehingga terdapat perubahan dalam fungsi dan nama unit kerja didalamnya yaitu yang awalnya
Direktorat menjadi kedeputian. Gambaran kondisi saat ini bidangpenataan dan penguatan organisasi Kementerian Pariwisata, antaralain:
1) Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpar, memiliki 5 unit kerja eselon I, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Kementerian, dan 4 (empat) Deputi, dengan jumlah unit kerja eselon II sebanyak 28, unit kerja eselon III sebanyak 100 dan unit kerja eselon IV sebanyak 215;
2) Sekretariat Kementerian didukung oleh 3 Biro. Deputi merupakan unit teknis yang membidangi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. Unsur Pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 Inspektorat yang langsung berada di bawah Menteri;
3) Guna menunjang pelaksanaan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf yang saat ini menjadi Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 4 UPT yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Bali, Politeknik Pariwisata Makassar dan Akademi Pariwisata (AKPAR) Medan, serta terdapat penambahan 2 UPT pada tahun 2016 yaitu Politeknik Pariwisata Palembang, dan Politeknik Pariwisata Lombok.
4. Penguatan Tata LaksanaKegiatan penguatan tata laksana yang telah dilaksanakan saat ini,antara lain:1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tingkat unit
eselon I sebanyak 1.315;2) Pelaksanaan Layanan Pengadaan secara elektronik
(e-procuremenf) ;3) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);4) Sistem Informasi Center Technologi (ICT) Pariwisata;5) Sistem Informasi Pasar Wisatawan Nusantara untuk memantau
jumlah pergerakan wisnus secara real time,6) Digitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenpar, antara
lain:- administrasi perkantoran melalui e-office,- disposisi/arahan pimpinan melalui e-commande,
- pelaksanaan pemasaran pariwisata berbasis IT melalui E- Marketing;
- penerimaan mahasiswa baru satu pintu seluruh Perguruan Tinggi Pariwisata dibawah Kementerian Pariwisata melalui aplikasi SBM STAPP.
7) Sistem lain yang mendukung seluruh kegiatan pada Kemenpar.
Pada saat ini seluruh sistem tersebut telah berjalan dengan baik,namun pengembangan dan perbaikan secara intensif masih perludilaksanakan guna mencapai sistem manajemen yang lebih baik dimasa depan.
5. Peguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur1) Jumlah seluruh pegawai Kemenpar sebanyak 2.010 orang,
dengan rincian: 1.320 orang pegawai pusat dan 690 orang pegawai UPT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 364 orang menduduki jabatan struktural, dengan rincian: Eselon I sebanyak 5 orang, Eselon II sebanyak 27 orang, Eselon III sebanyak 104 orang, dan Eselon IV sebanyak 228 orang;
2) Jumlah fungsional umum di lingkungan Kemenpar sebanyak1.398 orang, dengan rincian per unit kerja eselon I sebagai berikut: Sekretariat Kementerian sebanyak 344 orang, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebanyak 146 orang, Deputi Bidang PengembanganPemasaran Pariwisata Mancanegara sebanyak 140 orang, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara sebanyak 143 orang, Deputi Bidang PengembanganKelembagaan Kepariwisataan sebanyak 153 orang, dan UPT sebanyak 472 orang;
3) Jumlah pejabat fungsional tertentu di lingkungan Kemenpar sebanyak 246 orang, terdiri dari Dosen sebanyak 196 orang, Auditor sebanyak 19 orang, Analis Kepegawaian sebanyak 3 orang, Peneliti sebanyak 20 orang, Widyaiswara sebanyak 6 orang, Dokter sebanyak 3 orang, dan Perawat sebanyak 1 orang. Dari jumlah fungsional tersebut, tersebar di beberapa Unit Keija terkait bidangnya masing-masing.
4) SKP yang telah disusun belum dijadikan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja;
5) Pemberian tunjangan kinerja belum berdasarkan pada capaian kinerja individu, masih terbatas pada kehadiran pada jam kerja;
f.. • %
6) Sistem aplikasi kepegawaian masih dalam pengembangan sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan terkait manajemen SDM secara maksimal;
7) Nilai dan kelas jabatan yang ada belum menunjukkan ketepatan bobot jabatan;
8) Belum adanya Pola Karir yang jelas;9) Belum adanya standardisasi kompetensi dan jumlah SDM
berdasarkan tusi organisasi;10) Penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensi dan
kebutuhan organisasi (assesmen).
6. Penguatan Pengawasan1) Laporan hasil audit oleh BPK atas kualitas pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa SPI bidang keuangan di Kemenpar telah mengalami peningkatan dalam, yang semula disclaimer pada tahun 2013 dan 2014 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2015 dan 2016;
2) Implementasi kebijakan tentang SPIP masih terfokus padapengelolaan keuangan, belum mencakup implementasi tusi lain organisasi seperti implementasi dan efektivitas SOP,penempatan SDM, dll;
3) APIP belum dapat berperan sebagai quality assurance dan consulting, karena masih terpaku pada paradigma lama yaitu sebagai watchdog,
4) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi beberapa kebijakan integritas, seperti WBS, Benturan kepentingan, dll;
5) Belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM".
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja1) Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
dilaksanakan sebelum menyusun dokumen penganggaran;2) Tujuan dan sasaran dalam dokumen RKT dan dokumen Tapja
(Penetapan Kinerja) belum mengacu pada tujuan dan sasaran dokumen Renstra. Kedua dokumen ini juga belum seluruhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur;
3) IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja;
4) Pelaksanaan monev capaian kinerja melalui e-performance serta penyusunan indikator kinerja belum mencakup secara keseluruhan sampai dengan level staf;
5) LAKIP belum menyajikan informasi kinerja secara memadai melalui evaluasi dan analisis serta pembandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
6) Evaluasi atas LAKIP unit kerja serta penilaian atas kinerja unit kerja belum dilaksanakan secara optimal. Penilaian atas kinerja unit kerja belum memfokuskan pada manajemen kinerja;
7) Belum adanya komitmen dalam pelaksanaan hasil monev rencana aksi yang dilakukan oleh Inspektorat;
8) Kualitas hasil evaluasi kinerja internal masih rendah, sehingga belum mampu memicu perubahan kinerja organisasi.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik1) Tersedianya layanan PPID Kemenpar;2) Tersedianya Information Center Technology (ICT) Bidang
Pariwisata;3) Tersedianya crisis center pariwisata untuk pelayanan informasi
kepada wisatawan sebagai antisipasi dampak kejadian insidentil seperti bencana (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi) serta dampaknya terhadap Kepariwisataan;
4) Tersedianya aplikasi penerimaan mahasiswa baru satu pintu (SBM STAPP) seluruh Perguruan Tinggi Pariwisata dibawah Kemenpar;
5) Tersedianya calender o f event sebagai bahan referensi bagi wistawan dalam menentukan waktu kunjungan ke Indonesia;
6) Upaya peningkatan kualitas belum dilakukan secara terfokus, karena belum ada penetapan yang jelas atas jenis pelayanan publik Kementerian Pariwisata;
7) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik Kementerian Pariwisata, tetapi belum fokus pada core pelayanan publik Kementerian Pariwisata.
Selanjutnya, gambaran secara umum tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata sebagai berikut:Nomenklatur organisasi Kementerian Pariwisata telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (tahun 2009-2012) menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2012-2014, dan sejak pergantian Kabinet Jokowi-JK, pada November 2014 nomenklatur Kemenparekraf diubah menjadi Kementerian Pariwisata.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, Kemenpar mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:1. Perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata.
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Struktur Organisasi Kemenpar terdiri dari 4 Staf Ahli Menteri, 1 Sekretariat Kementerian, 4 Deputi, dan 1 Inspektur. Sekretaris Kementerian membawahi 3 unit Eselon II, masing-masing Deputi membawahi 6 unit Eselon II dan khusus Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan membawahi 4 Unit Pelaksana Teknis (Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, STP Bali, Politeknik Makassar, dan Akademi Pariwisata (AKPAR) Medan). Pada Tahun 2016 terdapat penambahan 2 (dua) UPT yaitu Politeknik Pariwisata Palembang dan Politeknik Pariwisata Lombok. Bagan/struktur organisasi secara lengkap sebagaimana gambar 1.
Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Kementerian Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai regulator dan pemberi kebijakan bidang kepariwisataan. Peran Kementerian pariwisata ini telah terbukti dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat setiap tahunnya, diantara terhadap PDB Nasional pada Tahun 2014 sebesar 4% dan 4,23% pada Tahun 2015, menyumbang devisa sebesar 120 Triliun Tahun 2014 dan 144 Triliun Tahun 2015, serta sebagai penyedia tenaga kerja bidang pariwisata sejumlah 10,3 juta Tahun 2014 dan meningkat menjadi 11,4 juta di Tahun 2015.
B. Pencapaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Periode I (2010-2014) dan Tahap II (2015-2016)
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahap I telah dilaksanakan pada periode 2010-2014 dan dikarenakan seringnya perubahan nomenklatur Kementerian, maka RB Tahap I dilaksanakan dengan Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang berbeda-beda, yaitu Departemen Budpar 2010- 2012, Kemenparekraf (2012-November 2014), dan Kemenpar (November 2014-sekarang).
Dari pelaksanaan program RB Periode Tahap I, Kemenpar mendapatkan hasil penilaian dengan Indeks RB sebesar 47% pada tahun 2012 dan mendapatkan tunjangan kinerja pegawai sebesar 47% yang terealisasi sejak pertengahan tahun 2013. Selanjutnya dari hasil evaluasi dan penilaian RB periode Tahap II, Kemenpar memperoleh nilai indeks RB sebesar 65,23% pada Tahun 2015, sehingga mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi sebesar 70% yang diterima sejak bulan September 2016.
Dari hasil evaluasi Tim Penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015, Kemenpar terus melakukan upaya perbaikan sebagai tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tersebut serta melakukan peningkatan program pelaksanaan RB secara menyeluruh, sehingga pada tahun 2016, nilai indeks RB Kemenpar kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,82.
Gambaran secara umum pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokasi periode I (Tahun 2010-2014) serta Periode II dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, yang sekaligus merupakan hal-hal yang harus dipertahankan serta akan terus dievaluasi, adalah sebagai berikut:1. Manajemen Perubahan
1) terbentuknya Tim Percepatan RB Kemenparekraf dengan Kepmen No. KM.43/OT.001/MPEK/2012 jo. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.KM.23/OT.001/ MKP/2013 jo. Keputusan Menteri Pariwisata No.58/OT.001/ MPEK/2014, dan diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata No.KM.78/OT.001/MP/2015 sebagaimana telah diubah kembali dengan Keputusan Menteri Pariwisata No. No.KM.61/OT.001/MP/2016;
2) terbentuknya Tim Program Management Office (PMO) Manajemen Perubahan pada tingkat Kementerian dengan SK Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.SK.93/OT.001/ SEKJEN/KPEK/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata No.SK.474/OT.001/SESMEN/ KEMPAR/2016, serta Tim PMO seluruh UPT;
3) terbentuknya Agen Perubahan Kementerian Pariwisata Tingkat Pusat dan UPT dengan Keputusan Menteri Pariwisata No.KM.69/UM.001/MP/2016;
4) tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kemenpar 2015- 2019 dengan Keputusan Menteri Pariwisata No.KM.126/ UM.001/MP/2015;
5) tersusunnya rencana pelaksanaan manajemen perubahan (strategi perubahan dan strategi komunikasi) dengan Keputusan Menteri Pariwisata No KM.107/UM.001/MP/2016;
6) tersusunnya rencana tindak Agen Perubahan Kementerian Pariwisata;
7) tersusunnya Nilai Budaya Kerja Kementerian Pariwisata dengan Keputusan Menteri Pariwisata No.KM.26/UM.001/ MP/2016;
8) pencanangan dan sosialisasi Nilai Budaya Kerja kepada 500 orang pegawai Kemenpar pada tanggal 18 Februari 2016, di Balairung Soesilo Soedarman-Gedung Sapta Pesona, Jakarta;
9) terbentuknya Tim Penyusun Dokumen Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pariwisata dengan Nomor.SK.433/OT.001/Sesmen/Kempar/2015;
10) kampanye dan sosialisasi tentang WBS pada tanggal 23 September 2015 dan sosialisasi tentang larangan gratifikasi pada tanggal 18 Desember 2015 kepada seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata;
11) tersusunnya Draft Laporan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian PAN dan RB Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015;
12) dibentuknya PPID/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dengan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor SK.20/KP.110/SESMEN/ KEMPAR/2016;
13) bimbingan teknis secara rutin bagi Tim PMO dan Agen Perubahan tingkat pusat dan UPT pada Tahun 2015 dan 2016.
2. Penguatan Peraturan Perundang-undanganCapaian hasil pelaksanaan RB bidang peraturan perundang-undangan dari Periode I (2010-2014) sampai dengan Periode IITahun 2016 sebagai berikut:1) Pelaksanaan dan evaluasi sistem pengendalian penyusunan
peraturan perundang-undangan untuk mengatasi adanya peraturan yang tumpang tindih;
2) Untuk mengantisipasi perbedaan dalam penyusunan Peraturan, telah disusun Peraturan Menteri Parekraf Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemenparekraf dan saat ini dalam proses revisi;
3) Telah dibentuk Tim Deregulasi Kementerian Pariwisata dengan Keputusan Menteri Pariwisata No.KM.40/OT.001/
MP/2016, yang bertugas untuk melakukan identifikasi dan analisis atas peraturan yang dianggap tidak harmonis, inkonsisten dan menghambat percepatan pembangunan kepariwisataan;
4) Pemetaan dan inventarisasi seluruh peraturan perundang- undangan yang telah dikeluarkan Kementerian Pariwisata dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2016 (Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan keputusan/peraturan menteri dengan hasil sejumlah 189, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undanganKemenpar Tahun 2000 s.d 2016
1 2000
2 2001
3 2002
4 2003
5 2004
6 2005
7 2006
8 2007
9 2008
10 2009
11 2010
12 2011
13 2012
14 2013
15 2014
16 2015
17 2016
Total
2 2
1 2 3
2 2
0
6 6
1 1
2 2
4 4
11 11
7 8
1 20 21
1 1 12 14
1 13 14
1 7 8
3 34 37
1 3 29 33
1 22 23
6 9 159 12 189
5) Identifikasi dan analisis terhadap Peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/tumpang tindih/inkonsisten dan menghambat percepatan program pembangunan kepariwisataan dengan hasil sebanyak 9 keputusan/peraturan
pada Tahun 2015 dan telah ditindaklanjuti dengan pencabutan 4 peraturan dan revisi terhadap 5 peraturan, dengan rincian sebagaimana Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pariwisata
NO PERATURAN ANALISIS SARANTINDAK LANJUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor Secara substansi sudah tidak relevan dengan kondisi Dicabut. KB3- 10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen usaha pariwisata saat ini.Hotel Jaringan Internasional. Tjdak
1 PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata; dan
2 PM.86/HK.501/MKP/2010 tertang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM: 42/OT.OOl/ MKP- 2006 tertang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata di Makassar.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/UM.001/MKP/07 tertang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan.
Secara substansi sudah tidak sesuai dikarenakan peningkatan status kelembagaan Akademi Pariwisata Makassar menjadi Politeknik Pariwisata Makassar telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/31Q3/M.PAN- RB/09/2015 tanggal 18 September 2015.
Secara substansi dan acuan kebijakan, yaitu UU Nomor 9 Tahun 1990 tertang Kepariwisataan, sudah tidak relevan dengan kebijakan pembangunan pariwisata saat ini. Tidak harmonis dengan:
Diganti.
Dicabut, dengan menggunakan 1 (satu) Permen yang sama.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.03/UM.001/MKP/2008 tertang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Tahun 2008.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.33/UM.001/MKP/2009 tertang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Tahun 2009.
1 PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010 - 2025; dan
2 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tertang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Secara substansi sudah tidak sesuai dikarenakan Diganti.Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata perubahan organisasi dari Kementerian KebudayaanKerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata.dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan BadanPromosi Pariwisata Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan danPariwisata Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Btonomi Kreatif Secara substansi sudah tidak sesuai dikarenakan Diganti. Nomor PM.97/UM.001/MPBC/20H tentang perubahan organisasi dari Kementerian Pariwisata danPenyelenggaraan Sstem Pengendalian Intern Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata.Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 Secara substansi sudah tidak sesuai dikarenakan Diganti, tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan perubahan struktur organisasi yang berakibat pada Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata, perubahan jenis dan pelaksanaan kegiatan serta
dialihkannya alokasi dana Tugas Pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Secara substansi sudah tidak sesuai dengan Diganti.Nomor 1 Tahun 2014 tertang Penyelenggaraan perkembangan penyelenggaraan sertifikasi usaha Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana diubah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Tahun 2014 Tertang Standarisasi dan Penilaian Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesesuaian.Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
6) Identifikasi dan analisis terhadap peraturan Perundang- undangan terkait usaha pariwisata pada Tahun 2016, dengan hasil 15 peraturan/keputusan dan telah ditindaklanjuti dengan penggabungan 13 peraturan terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan usulan pencabutan 2 peraturan tentang sistem Manajemen Pengaman Hotel dan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah;
7) koordinasi diantara unit kerja/instansi yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan relatif sudah meningkat (rapat koordinasi hukum 2 kali dalam 1 tahun);
8) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata kepada stakeholder di daerah setiap tahun;
9) Kementerian Pariwisata telah menyusun database peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata yang dapat diakses secara online di JDIH Kemenpar pada www.kemenpar.QO.id.
3. Penguatan KelembagaanBerikut beberapa pencapaian dalam penguatan Kelembagaan Kementerian Pariwisata sejak Periode I (2010-2014) sampai dengan Periode II Tahun 2015-2016, yaitu dengan ditetapkannya beberapa Peraturan/Keputusan Menteri, serta pembentukan dan penataan unit-unit organisasi sebagai berikut:1) Penetapan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.27/HK.001/MKP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
2) Penetapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3) Telah dilakukan review struktur organisasi Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Badan Pengembangan SDM Kepariwisataan, dan Sekretariat Jenderal, yang ditetapkan sekaligus pada saat perubahan nomeklatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata;
4) Penguatan UPT, yaitu perubahan Akpar Makassar menjadi Politeknik Pariwisata Makassar;
5) Pembentukan 2 (dua) UPT baru yaitu Politeknik Pariwisata Palembang dan Politeknik Pariwisata Lombok;
6) Evaluasi jenjang organisasi Kemenpar yang menghasilkan analisa, pemetaan dan pengembangan TI (e-office atau e-go fy
7) Survey internal organisasi terhadap efektivitas organisasi yang ada saat ini.
4. Penguatan Tata LaksanaPenguatan tata laksana (business process pada unit kerja di lingkungan Kemenpar dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja yang berada di lingkungan Kemenpar. Penguatan tata laksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penggunaan e-government dalam setiap aktivitas unit kerja.1) Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kementerian Pariwisata telah menyusun SOP dan peta proses bisnis di masing-masing unit eselon I dengan jumlah seluruhnya sebanyak 1.315, terdiri dari 190 SOP Sekretariat Kementerian Pariwisata, 85 SOP Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, 224 SOP Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, 92 SOP Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, 174 SOP Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, dan 550 SOP U PT. Dari jumlah tersebut telah dilakukan direview untuk SOP Pelayanan Informasi Publik di Sekretariat Kementerian;
2) E-governmentSelama ini birokrasi cenderung dianggap tidak bisa menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dituduh menjadi penghambat untuk mencapai tujuan pemerintahan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata terus melakukan pengembangan e-government internal yaitu digitalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung aktivitas dalam rangka mendukung proses birokrasi (intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll serta eksternal yaitu website penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan, dll.
Berikut beberapa pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tugas Kemenpar:
Tabel 3. Data Aplikasi (E-government) Kementerian _____ Pariwisata sampai dengan Tahun 2016
No Unit Kerja Aplikasi
1Biro Hukum dan Komunikasi Publik-Setmen
www.kemenpar.go.idwww.Parekraf.qo.idwww.info.Kemenpar.go.idAplikasi PPIDAplikasi JDIHAplikasi Halo Wonderful (http://halo.kemenpar.qo.id)www.fotohumas.Kemenpar.qo.id
2Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi- Setmen
Aplikasi Simak BMN
Aplikasi Absensi
Aplikasi Penggajian
Aplikasi Barang Persediaan
Aplikasi persuratan e-office
Aplikasi e-commando
Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG)
Aplikasi Sistem Arsip Pegawai Elektronik
Layanan Pengadaan Sistem elektronik (LPSE) (e-procurement)Aplikasi SIRUP
3Biro Perencanaan dan Keuangan-Sekretariat Kementerian Pariwisata
Aplikasi e-Performance
Aplikasi e-monev
Aplikasi Tepra
Aplikasi Krisna
Aplikasi RKA-KL
Aplikasi Smart
Aplikasi SPM
Aplikasi PPSPM
Aplikasi SAKPA
Aplikasi SAKPAW
Aplikasi SAPA
Aplikasi APS
Aplikasi SAIBA
4Inspektorat-Sekretariat Kementerian Pariwisata
Sistem e-audit
Sistem Pengawasan (SIMWAS)
5Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran
www.Indonesia.Travel
News Traking
No Unit KeijaPariwisata Mancanegara/ Nusantara
AplikasiIntranet Sarana Promosi
Sistem Informasi Pasar W isatawan Nusantara
6Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Monitoring investasi Par
Diving indonesia.net
DMOPNPM Mandiri
7
Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
e-learning
Webmail.parekraf.go.id
Intranet.parekraf
Sistem Informasi Geospasial
www.kemenpar.go.id (gabungan denqan Biro Hukomlik)
8 STP Bandung
www.stp-bandung.ac.id
intranet STP Bandung
Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru (Aplikasi SBM STAAP)Aplikasi Monitoring Registrasi Mahasiswa
Aplikasi Self Access Nilai Mahasiswa
Aplikasi Penilaian terhadap dosen dan program studi
Aplikasi Penggajian
Aplikasi Barang Persediaan
Aplikasi Pembayaran Tunjangan Kinerja
Aplikasi Absensi
Aplikasi Simak BMN/SAI
Aplikasi Abacus
Aplikasi Galilleo
Aplikasi Fidelio
9 STP Bali
www.stpbali.ac.id
Aplikasi Self Access Nilai Mahasiswa
Aplikasi E-Book
Aplikasi E-Journal
Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SBM STAPP)
Aplikasi SIAMIK
Aplikasi Absensi
Aplikasi Profil Dosen
Aplikasi Abacus
No Unit Keija AplikasiAplikasi Galilleo
Aplikasi Fidelio
10 Akpar Medan
www.akparmedan.ac.id
Aplikasi Absensi
Aplikasi Simak BMN/SAI
Aplikasi Persediaan
Aplikasi Abacus
Aplikasi Galilleo
Aplikasi Fidelio
Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SBM STAPP)
11 Poltekpar Makassar
www.poltekparmakassar.ac.id
Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SBM STAPP)
Aplikasi Akademik
Aplikasi Kemahasiswaan
Aplikasi Portal Dosen
Aplikasi Manajemen Aset
Aplikasi SIMAK BMN / SAI
Aplikasi Barang Persediaan
Aplikasi SAKPA
Aplikasi Abacus
Aplikasi Galilleo
Aplikasi Fidelio
12 Poltekpar Palembang www. poltekpar-palembanq .ac. id13 Poltekpar Lombok www.ppl.ac.id
Penguatan Sistem Manajemen SDM AparaturKondisi dan pencapaian Kemenpar dalam bidang penguatanSistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur mencakupkegiatan:1) penataan sistem rekrutmen pegawai melalui sistem Computer
Assisted Test (CAT);2) analisis jabatan;3) analisis beban kerja;4) evaluasi jabatan dan peta jabatan;5) penetapan kelas jabatan dengan SK Menteri Pariwisata No.
KM.108/KP.403/MP/20166) penyusunan standar kompetensi jabatan (manajerial);
7) assesmen individu berdasarkan kompetensi namun belum seluruhnya;
8) penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP);9) pengembangan fasilitas dalam aplikasi database pegawai
SIMPEG, yaitu masing-masing pegawai dapat mengakses data masing-masing secara online, dan terintegrasi dengan website Kemenpar;
10) pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dan digital (e-iearning);
11) penyusunan metode efektivitas pelaksanaan diklat manajerial;12) penerapan absensi elektronik (sebagai dasar sementara
pemberian tukin);13) Revisi dan penetapan pelaksanaan pemberian tunjangan
kinerja berbasis kinerja dengan point: nilai SKP per semester menjadi dasar pemberian tukin pegawai pada semster berikutnya sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2016;
14) Penetapan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama sebagai dasar pelaksanaan Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata.
6. Penguatan PengawasanDalam bidang pengawasan, Kemenpar telah melaksanakanbeberapa hal diantaranya:1) Tim Penyusun Dokumen Strategi Komunikasi Pendidikan dan
Budaya Anti Korupsi Kementerian Pariwisata sesuai SK Menteri Pariwisata No. SK 433/OT.OOl/SESMEN/KEMPAR/ 2015 tanggal 27 Juli 2015;
2) Telah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat, Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan dan tindaklanjut pengaduan internal (whistleblowing system), Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman umum pengelolaan benturan kepentingan {conflict o f interest))
3) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Pariwisata dengan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.74/OT.001/MP/2015;
4) Pembentukan wadah WBS dengan SK No. SK. 13/ITJEN/KPEK/ 11/2014 dan telah diubah dengan Keputusan Sekretaris
V; I.: • iS
Kementerian Pariwisata No. 250/OT.001/SESMEN/KEMPAR/ 2015;
5) Telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan kemenpar sebagai pedoman pengendalian internal di lingkungan Kemenpar;
6) Sosialisasi Permen tentang SPIP, pengendalian gratifikasi, WBS, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan ;
7) Desain penyelenggaraan SPIP dan Bimtek SPIP;8) Bimtek audit berbasis resiko;9) Pencanangan zona integritas (WBK) pada tanggal 26 Oktober
2015 dan pengusulan unit kerja Poltekpar Makassar sebagai unit kerja percontohan WBK/WBBM kepada Kementerian PAN dan RB Tahun 2016 dengan surat Nomor PS. 101/1/16/ SESMEN/KEMPAR/2016 tanggal 29 Juli 2016;
10) Pengusulan 5 Satker menjadi zona integritas menuju WBK/ WBBM kepada Kementerian PAN dan RB dengan surat Nomor.UM.001/26/l/MP/2017 tanggal 21 Juni 2017;
11) Rancangan Sistem pegawasan secara terintegrasi dengan SIM PEG dan e-performance.
7. Penguatan Akuntabilitas KinerjaHasil pencapaian dalam Program penguatan Akuntabilitas KinerjaKementerian Pariwisata yaitu:1) peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja (nilai SAKIP
meningkat dari 72,08 pada Tahun 2015 menjadi 75,20 dengan predikat BB di tahun 2016);
2) tersusunnya rencana strategis (RENSTRA) yang memuat indikator kinerja utama pada Kementerian Pariwisata;
3) tersusunnya Dokumen RKT sebelum dokumen Anggaran;4) informasi kinerja dalam LAKIP teranalisa dengan baik;5) telah disusun pedoman akuntabilitas kinerja dan sistem
pengukuran kinerja berbasis elektronik (e-performance);6) pengembangan aplikasi e-performance dan e-monev dalam
monitoring capaian kinerja;7) dokumen perencanaan, kinerja, pelaporan dan evaluasi
kinerja digunakan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan kinerja.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikDalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Kemenpartelah melaksanakan hal sebagai berikut:
1) Penerimaan dan pendaftaran mahasiswa baru serta bursa tenaga kerja secara online di UPT (STP dan Akpar);
2) Pelayanan satu pintu penerimaan mahasiswa baru seluruh Perguruan Tinggi di Kementerian Pariwisata secara online melalui aplikasi Seleksi Bersama Masuk Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik Pariwisata (SBM-STAPP);
3) Rancangan aplikasi pengaduan secara online (e-service) Halo Wonderful;
4) Tersedianya crisis center kepariwisataan;5) Tersedianya layanan informasi melalui contact form pada
menu website Kemenpar;6) Pengembangan fasilitas menu pada website Kementerian
Pariwisata, antara lain penambahan menu FAQ untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi umum tentang Program Kementerian Pariwisata, penambahan konten sub menu pada menu informasi publik sesuai Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan penambahan konten pada menu Hubungi Kami yaitu kategorisasi pertanyaan pilihan bagi masyarakat dalam mengajukan pertanyaan, saran/masukan, maupun pengaduan untuk memudahkan bagi operator dalam menjawab;
7) Survey kepuasan kepada pengguna/masyarakat atas pelayanan informasi Kemenpar secara online melalui website Kemenpar dan secara langsung pada saat menerima layanan melalui media elektronik;
8) Tersusunnya calender o f event pariwisata seluruh provinsi setiap tahun;
9) Fasilitasi pelatihan SDM Kepariwisataan kepada pelaku usaha pariwisata sebanyak 10.850 orang dan sertifikasi sebanyak 16.100 orang;
10) Tersusunnya rancangan aplikasi layanan informasi sertifikasi SDM Kepariwisataan;
11) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik Kementerian Pariwisata kepada para stakeholder di daerah setiap tahun untuk perbaikan pelaksanaan layanan di tahun berikutnya.
C. Kondisi yang Diinginkan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu:1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan,
kesehatan, perumahan, dan mental/karakter;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.
Gambar 2. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019
WOBMA PEMBANGUNAN KdJgjNET KERJA1 } M e m b a n gu n u n tu k u u n u s i j ( ia n a u w a i a k i t ;y ') U p a y a p fn tn g k a ra n k r «*J a h tc ra n , k em a k m u ra n , p ro d u k t iv ita s T idak b o le h m rn r ip r a lc a n k e t im p a n g a n y a n g m a k in
melebar. Ptst hation kh u su s d iberikan k e p a d a p e n in g k a ta n p r o d u k t iv ita s r a k y a t lap isan m en e n g a h bav» ah. ta n p a m en gh a la n g i, m en gh a m b a t. m e n g e c ilk a n d an m en g u ra n g i k e le lu a s a a n p e la k u -p e la k u besar u n tu k te ru s m en ja d i a g en prm imVmhar!
.1) Ak tiv ita s pembangunan tidak bo lrh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseim bangan rknslstem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
D IM E N S I PE M B A N G U N A N M A N U S IA D IM E N SI PE M B A N G U N A N SE K TO R U NG G U LAN
KMwM m Paogjan
D IM E N SI P E M E R A T A A N & K E W IL A Y A H A N
r te i la ih e l im il» uh
Kesehatan
Mental / Karakter ladualrt
A a t e r w l t o y a l t ( 1 ) D esa . ( 2 ) W e — Iram . < 3 ) U a r
(a w a , ( 4 ) K a w a t t T I — n r
Kepastian i
J Lujmmmwa>ui
Tata Kelola & Reformasi Btrokia
QUICK W INS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
APBN riiin Non-APRN
■J****-!*.
K e ra n g k a R e g u la s i
P era tu ra n P res id en R sp teH k Indonesia N om or 2 Tahu n 2019 Ten tan g Rone ana Pem ban gu n an Jangka M e n e n g ah N asiona l (R PJM N ) 2019 - 2019
Dari 3 dimensi di atas, sektor pariwisata termasuk salah satu dari dimensi sektor unggulan yang menjadi target pembangunan kabinet Jokowi-JK. Dimensi-dimensi pembangunan termasuk sektor pariwisata dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik.
Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan sektor pariwisata tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula.
Dukungan tata kelola pemerintahan yang baik juga sejalan dengan harapan tujuan jangka panjang pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu diharapkan pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja pada tahun 2019 dan pada tahun 2025 diharapkan
pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.
Gambar 3. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antaralain:1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi
pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan
outcomes (hasil);3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kineija yang
didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Memperhatikan hal-hal di atas, maka untuk mencapai targetpembangunan sektor pariwisata serta tujuan jangka panjang reformasi
birokrasi, seyogyanya kondisi tata kelola Kementerian Pariwisata sebagai berikut:1. Manajemen kinerja yang terimplementasi dengan optimal yaitu
ditandai dengan keselarasan antara input anggaran dan hasil yang diharapkan;
2. Kualitas akuntabilitas keuangan bernilai WTP;3. Manajemen pengawasan dilaksanakan dengan optimal;4. Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, tidak ada fragmented
dan tumpang tindih fungsi;5. e-government yang diterapkan secara terintegrasi dan telah
berjalan efektif dan efisien;6. Tersedianya SOP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;7. Tersedianya SDM dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan
organisasi;8. Penempatan pegawai didasarkan pada kompetensi yang dimiliki
{right place right job))9. Tersedianya pelayanan terpadu {conecting layanan))10. Terimplemetasikannya standar pelayanan dan maklumat
pelayanan secara konsisten;11. Hasil survey kepuasan masyarakat minimal bernilai baik.
Untuk mewujudkan hal-hal di atas, maka keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting, yang mana pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.
BABII SASARAN DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI 2015-2019
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019 harus didasarkan pada arah kebijakan Pemerintah, antara lain sebagai berikut:
A. Nawacita
Dalam dokumen NAWACITA, yang mencakup 9 (sembilan) janji yang ingin diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam NAWACITA nomor 2.Selanjutnya, upaya berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, disebutkan secara spesifik pada butir 12 agenda yang diberikan perhatian khusus dalam Visi - Misi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai berikut:
" Kami berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Dalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik, kam i akan memberi penekanan pada 5 (lima) prioritas utama:a. Kami akan mengambil in isiatif penetapan payung hukum yang lebih
kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi. Hai in i penting untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi, dan capaian reformasi birokrasi d i Indonesia.
b. Kami akan menjalankan aksi-aksi konkrit untuk restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik d i kelembagaan pemerintah pusat yang berada d i bawah Presiden maupun kelembagaan Pemerintah Daerah melalui revisi UU Pemerintahan Daerah.
c. Kami akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur S ip il Negara sehingga tercipta aparatur sip if negara yang kompeten dan terpercaya.
d. Kami berkomitmen memberantas korupsi d i kalangan aparatur sipit negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden untuk secara tegas menegakan aturan yang terkait dengan korupsi.
e. Kami akan melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara: meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik m elalui citizen charter daiam UU Kontrak Layanan Publik."
Dari program nawacita di atas, Kementerian Pariwisata memiliki tugas no. 6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dan no. 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
Selain nawacita, arah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu agenda pembangunan nasional yang secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
efektif sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019 Buku I, yaitu:a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahanb. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN)
Arah kebijakan dan strategi untuk agenda : Membanguntransparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meliputi:1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan
kineija, melalui strategi:a. penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;b. penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan
nasional; danc. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (SAKIP).
2. Penerapan e-govemment untuk mendukung bisnis prosespemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:a. penguatan kebijakan e-governmentyang mengatur
kelembagaan e-government,b. penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang
terintegrasi;c. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara
elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dand. penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan open government melalui strategi:a. pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan
informasi publik;c. publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L7D;
d. penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
e. pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
f. pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda:Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas ReformasiBirokrasi Nasional (RBN), meliputi:1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui
strategi:a. penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah;b. penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan
daerah;c. penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di
daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasinasional, melalui strategi:a. penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN;b. penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;c. perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada
instansi pemerintah daerah; dand. penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi nasional.
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),melalui strategi:a. penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan
sangat selektif;b. penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang
transparan, kompetitif, dan berbasis TIK;c. penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;d. penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan
berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
e. penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; danf. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi:a. memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan
Publik secara konsisten;b. mendorong inovasi pelayanan publik;c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
dand. penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan
publik.
Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara yang dimuat dalam RPJMN yang menjadi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:
Tabel 4. Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi
No Isu strategis Agenda prioritas 2015-2019Instansi
pembina/ pelaksanaa. REFORMASI
BIROKRASINASIONAL
(a) Penguatan payung hukum RBN(b) Peningkatan kapasitas implementasi(c) Penyempurnaan pelaksanaan dan
peningkatan kualitasnya(d) Akselerasi pelaksanaan RB di daerah(e) Quick Wins RB (a.l. P ilo t P ro ject pada Q uick
W ins m
Kemen PAN dan RB Kemendagri K/L /Pemda
b. AKUNTABILITASKINERJA
(a) Penyempurnaan SAKIP(b) Implementasi SAKIP sebagai Pilar
Manajemen Kinerja(c) Pelaksanaan MoLI antara Kemen PPN
dengan Kemen PAN dan RB(d) Pelaporan kinerja instansi pemerintah
secara terbuka
Kemen PAN dan RBBPKPBappenasKemenkeuKemenkominfo
c. PENGAWASAN (a) Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
(b) Sinergi pengawasan internal dengan eksternal
(c) Pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi
(d) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP
Kemen PAN dan RB BPKPKemendagri K/L /Pemda
d. KELEMBAGAANBIROKRASI
(a) Audit/ Review Organisasi K/L/Pemda(b) Desain kelembagaan birokrasi(c) Penataan Kelembagaan untuk mendukung
Prioritas Presiden
Kemen PAN dan RBLANK/L
e. KETATALAKSANAAN
(a) Implementasi UU Administrasi Pemerintah(b) Pengembangan e-Governm ent secara
terintegrasi(c) Proses bisnis birokrasi yang sederhana,
cepat, dan terintegrasi (review dan penyempurnaan)
(d) Peningkatan kualitas e-procurem ent(e) Manajemen kearsipan birokrasi berbasis
TIK
Kemen PAN dan RBKemenkominfoLKPPANRIK/L/Pemda
No Isu strategis Agenda prioritas 2015-2019Instansi
pembina/pelaksanaf. SDM APARATUR (a) Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU
ASN(b) Akselerasi implementasi UU ASN secara
konsisten(c) Penetapan formasi CPNS/CASN secara
ketat(d) Sistem rekrutmen berbasis kompetensi(e) Penyempurnaan sistem diklat untuk
mendukung kinerja(f) Sistem promosi terbuka dan penempatan
dalam jabatan berbasis kompetensi(g) Sistem remunerasi berbasis kinerja(h) Penguatan rew ard and punishm ent secara
fa ir(i) Penguatan budaya integritas, budaya
kinerja, dan budaya melayani(j) Penyempurnaan sistem jaminan sosial
(kesehatan, pensiun, dll)(k) Penguatan kapasitas kelembagaan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN)(l) Penguatan sistem informasi kepegawaian
nasional.
Kemen PAN dan RBBKNLANKemendagriK/L/Pemda
g- PELAYANANPUBLIK
(a) Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
(b) Modernisasi sistem dan manajemen Pelayanan Publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan)
(c) Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik
(d) Membuka ruang partisipasi publik melalui C itizen Charter
(e) Penguatan integritas dalam pelayanan publik
Kemen PAN dan RBORILANK/L/Pemda
Selain harus berpedoman pada arah kebijakan pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpar juga harus mengacu pada sasaran program pembangunan sub sektor aparatur negara yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, yaitu:1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.2. Birokrasi yang efektif dan efisien3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Ketiga sasaran di atas, memiliki rumusan yang berbeda dengan sasaran RB periode sebelumnya, namun demikian, keselarasan keduanya secara substansi tidak memiliki perbedaan, Berikut perbandingan sasaran RB.
Gambar 4. Perbandingan Sasaran RB
Is TK-eSS
Berdasarkan nawacita dan RPJMN 2015-2019, maka Kementerian Pariwisata memiliki target sebagai berikut:1. Mikro:
• kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 8%• Devisa 240 Triliun• Jumlah tenaga kerja 13 juta
2. Makro:• Indeks Daya Saing Pariwisata (WEF)**: #30• Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 20 juta• Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 275 juta
Performansi sektor pariwisata dan target sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 5. Performansi Tahun 2014 dan Target Kementerian Pariwisatasampai dengan Tahun 2019
• Kontribusi terhadap POB (Contribution to GDP)
• Devisa (Foreign Exchange)• Kontribusi terhadap Kesempatan Kerja
(Contribution to Employment)
Indeks Daya Saing kepariwisataan (Tourism Competitiveness Index) (W EFp
• Kedatangan Wisatawan Mancanegara (International Tourist Arrivals)
• Perjalanan Wisatawan Nusantara (Domestic Tourist Trips)
2014 TARGET 2019• 4 % (BPS)
9 % (WTTC)
• Rp. 120 triliun
• 11 juta ►
• 8% (BPS)
15% (WTTC)
• Rp. 240 biliun
• 13 juta
• #70 k • #30
• 9 juta m * 20 juta
• 250 juta f * 275 juta
Untuk mencapai target Kementerian Pariwisata di atas, maka program/ kegiatan Kementerian Pariwisata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019, antara lain:
Tabel 5. Hasil yang diharapkan, Indikator dan Kegiatan Reformasi BirokrasiKementerian Pariwisata 2015-2019
AreaPerubahan
Hasil yang diharapkan
Indikator Kegiatan
ManajemenPerubahan
Meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan pegawai ASN
1) Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Pariwisata
2) Indeks Integritas: 9
1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
2) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir
PenguatanPengawasan
1. Meningkatnya opini laporan keuangan
Opini BPK:WTP 1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM;
2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
3) Pelaksanaan whistleblowing system;
4) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
2. Meningkatnya kapasitas manajemen pengawasan
Tingkat kematangan implementasi SPIP: skor: 3
5) Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja
6) Penanganan pengaduan masyarakat
PenguatanAkuntabilitasKinerja
Meningkatnya kinerja Kementerian
Kualitas dan kuantitas Akuntabilitas
Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
AreaPerubahan
Hasil yang diharapkan
Indikator Kegiatan
PenguatanKelembagaan
Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN
PenguatanTatalaksana
1. Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik
Indeks e-government: 3,4
1) Perluasan penerapan e- govem m entyang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik
Ketatalaksanaan Organisasi: Baik
2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
Tingkat Kepuasan Publik atasketerbukaan informasi publik Kemenpar
3) Implementasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4) Penerapan sistem kearsipan yang handal
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur
Indeks profesionalitas ASN Kemenpar:86
1) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN
2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
3) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka
4) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessm ent center
5) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai
6) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
7) Pembangunan/pengemba ngan sistem informasi ASN
8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN
9) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas
f
AreaPerubahan
Hasil yang diharapkan
Indikator Kegiatan
diktat10) Menyusun dan
menetapkan pola karier pegawai ASN
11) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
PenguatanPeraturanPerundang-undangan
Meningkatnya kualitas peraturan perundang- undangan
Tingkat penggunaan Peraturanperundangan bidang pariwisata
1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
2) Menyempurnakan/mengu bah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundanq-undanqan lain
PeningkatanKualitasPelayananPublik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik {quick wins)
Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenpar (quick wins): 95%
1) Penerapan pelayanan satu atap {quick wing)
Meningkatnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik
2) Pembangunan/ Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan
BABIII P er m a s a la h a n r e fo r m a s i b ir o k r a s i
Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan sesuai dengan RPJMN dan sasaran RB, tentunya tidak mudah, hal ini karena dalam pelaksanaannya seringkali mendapatkan kendala atau permasalahan.
Beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Pariwisata dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi sesuai perkembangannya serta berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2016, antara lain:
Tabel 6. Permasalahan Pelaksanaan RB Kemenpar
No Area Perubahan Permasalahan
1 Manajemen Perubahan (mental aparatur)
1) kurangnya persepsi dan pemahaman yang sama tentang arti dan pentingnya reformasi birokrasi;
2) M indset dan cu/tureset yang sudah terbentuk relatif lama cenderung sulit untuk diubah;
3) Pelaksanaan rencana tindak agen perubahan masih dalam tahap awal pelaksanaan, sehingga hasilnya belum terlihat.
2 Penguatan Akuntabilitas 1) Pelaksanaan monev capaian kinerja melalui e-perform ance belum optimal serta penyusunan indikator kinerja belum mencakup secara keseluruhan sampai dengan level staf;
2) Belum adanya komitmen dalam pelaksanaan hasil monev rencana aksi yang dilakukan oleh Inspektorat;
3) Kualitas hasil evaluasi kinerja internal masih rendah, sehingga belum mampu memicu perubahan kinerja organisasi.
3 Penguatan Pengawasan 1) Implementasi kebijakan tentang SPIP masih terfokus pada pengelolaan keuangan, belum mencakup implementasi tusi lain organisasi seperti implementasi dan efektivitas SOP, penempatan SDM, dll;
2) Belum dilakukan monev atas implementasi beberapa kebijakan integritas, seperti WBS, Benturan kepentingan, dll;
3) Belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM";
4) Belum maksimalnya peran APIP sebagai Q uality Assurance dan Consulting di unit kerjanya.
4 Penguatan Kelembagaan/ Organisasi
1) Masih rendahnya pemahaman tentang tugas dan
fungsi organisasi, terutama dengan perubahan nomenklatur dari Instansi Kelompok II menjadi
Kelompok III, serta belum adanya persamaan persepsi tentang core business Kementerian
Pariwisata;
No Area Perubahan Permasalahan
2) Belum terlihat kesesuaian antara struktur organisasi
dengan kinerja organisasi;3) Belum adanya kajian/evaluasi atas efektivitas fungsi
organisasi, dan pelaksanaan restrukturisasi organisasi
cenderung didasarkan pada kebijakan pimpinan;
4) Belum optimalnya tugas dan fungsi organisasi yaitu masih terdapat tugas dan fungsi yang tumpang tindih
(ioverlapping) pada beberapa satker, sehingga
diantara unit-unit kerja yang bersangkutan masih
terjadi duplikasi
5 Penguatan Tata Laksana 1) SOP pelaksanaan tugas dan fungsi belum diimplementasikan dengan maksimal, dan cenderung tidak digunakan;
2) Pelaksanaan evaluasi atas Bisnis proses dan SOP belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasilnya belum menunjukan efisiensi dan efektifitas;
3) Penggunaan E-govemment belum terintegrasi, dan cenderung masih tersendiri;
4) belum adanya komitmen pemanfaatan e-govem m ent yang telah dibangun.
6 Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
1) Pengisian jabatan struktural belum dilakukan melalui open bidding/lelang jabatan secara nasional;
2) Belum diterapkannya Indikator Kinerja Individu;3) SKP yang telah disusun belum dijadikan pedoman
dalam penilaian kinerja;4) Pemberian tunjangan kinerja belum berdasarkan pada
capaian kinerja individu, masih terbatas pada kehadiran dalam jam kerja;
5) Sistem aplikasi kepegawaian masih dalam
pengembangan sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan terkait manajemen SDM
secara maksimal;6) Nilai dan kelas jabatan yang ada belum menunjukkan
ketepatan bobot jabatan;7) Belum adanya Pola Karir yang jelas;8) Belum adanya standardisasi kompetensi dan jumlah
SDM berdasarkan tusi organisasi;9) Penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensi
dan kebutuhan organisasi (assesm en).7 Penguatan Peraturan
Perundang-undangan1) usulan penyusunan suatu peraturan perundang-
undangan masih ada yang tidak didukung oleh kajian akademis dan sc ien tific evidence yang memadai;
2) masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani penyusunan peraturan perundang- undangan;
3) Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan belum dilakukan secara berkala;
4) Pelaksanaan identifikasi terkait peraturan perundangan yang tidak harmonis belum dilakukan ke seluruh peraturan.
8 Peningkatan Kualitas 1) Informasi yang tersedia belum lengkap dan kurang update, sehingga informasi yang diberikan kepada
No Area Perubahan Permasalahan
Pelayanan Publik pemangku VsperM nqanlstakeholder masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan;
2) Belum terintegrasinya pelayanan terpadu (conecting layanan) dari website Kemenpar kepada unit kerja internal yang terkait, sehingga masih terjadi Keterlambatan dalam memberikan informasi;
3) Belum dilaksanakan identifikasi dan penetapan jenis pelayanan publik, serta standar dari masing-masing jenis pelayanan publik yang dilakukan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata kepada stakeholder/masyarakat, sehingga evaluasi yang dilakukan belum terfokus pada core layanan Kemenpar;
4) Belum dilakukannya survey kepuasan terhadap masyarakat atas kualitas pelayanan publik secara berkala;
5) SOP pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Dari permasalahan masing-masing area RB di atas, terdapat beberapa permasalahan prioritas yang harus segera mendapatkan solusi dan perbaikan, yaitu:
Gambar 6. Permasalahan Utama RB Kemenpar
MANAJEMEN I KELEMBAGAAN
SDM APARATUR I
Sebagaimana gambar diatas, permasalahan utama RB Kemenpar terdapat pada 4 area perubahan, yaitu Penguatan Pengawasan, Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM aparatur, dan Penguatan Kelembagaan. Penentuan masalah utama di atas, didasarkan juga pada peringkat capaian nilai hasil evaluasi RB Tahun 2016 yaitu rata-rata <70%. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata harus segera melakukan upaya-upaya pembenahan dan solusi atas
permasalahan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan untuk mempertahankan kondisi yang telah dinilai baik, terutama opini BPK atas laporan keuangan yang saat ini telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena jika hal ini tidak dilakukan, akan berdampak pada hilangnya tunjangan kinerja pegawai Kementerian Pariwisata, sedangkan salah satu yang menjadi faktor pendorong kinerja pegawai adalah kesejahteraan.
BABIV R en c a n a a k s i p er u b a h a n p r o g r a m d an k eg ia ta n r b
Berdasarkan program reformasi birokrasi Kementerian pariwisata 2015- 2019 sebagaimana Tabel 4 serta dengan memperhatikan kriteria program quick wins sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, maka program Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata yang akan menjadi prioritas/quick wins adalah program/kegiatan terkait bidang penguatan Tata Laksana dan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Program quick wins reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata sebagai berikut:
Tabel 7. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2017
AreaPerubahan
Kegiatan Program Quick WinsWaktu
Pelaksanaan
PenguatanTatalaksana
1. Perluasan Penerapan e-governm ent yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
1) Penerapan E-Governm ent melalui aplikasi e-o ffice dan e-com m ando di lingkungan Kementerian Pariwisata
2) Pengunaan IT dalam pemasaran Pariwisata (Promosi Branding Wonderful Indonesia) melalui E-M arketing
Tahun2015-2016
PeningkatanKualitasPelayanan Publik
Pengembangan sistem pelayanan publik Kemenpar
1) Fasilitasi pengembangan Wisata Sejarah dan Religi (jalur samudera Ceng Ho dan Jalur Sutra)
2) Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan geologi sebagai Geopark
3) Pelayanan promosi pariwisata nusantara yang terintegrasi secara nasional
4) Peningkatan kualitas pelaksanaan event5) Peningkatan kapasitas SDM melalui
fasilitasi sertifikasi SDM pariwisata di 34 Provinsi Indonesia
6) Penyempurnaan Pelayanan pendidikan melalui Seleksi Bersama Masuk Sekolah (SBM STAPP) yang terintegrasi secara online melalui website Kementerian Pariwisata
Tahun2015-2016
1) Pengelolaan Krisis Kepariwisataan (Tourism C risis M anagem ent)
2) Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata
3) Kerjasama Airlines melalui promosi di media online
4) U ser G enerated Content (UGC) pada website indonesia.travel
Tahun 2017
AreaPerubahan
Kegiatan Program Quick WinsWaktu
Pelaksanaan
5) Promosi Pesona Indonesia di 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas dan Wilayah Perbatasan (cross border)
6) Sertifikasi Kompetensi SDM Kepariwisataan seiumlah 65.000 orang
Dengan mengacu pada kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019 sebagaimana Tabel 4 dan 6, maka dapat diuraikan rencana aksi untuk masing-masing area perubahan dan program quick wins sebagai berikut:
A. Bidang Managemen PerubahanSalah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipratikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, dan berbelit- belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/model perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dalam rangka menjawab tantangan tersebut sesuai dengan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasi yang menjadi kewajiban Kementerian Pariwisata di bidang area manajemen perubahan antara lain;1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas, dan2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya
perubahan pola pikir
Untuk itu telah diprogramkan beberapa kegiatan pendukung dari 2 (dua) kegiatan di atas, yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan kegiatan pembentukan Tim RB, penyusunan Road Map RB dan dokumen strategi manajemen perubahan, serta nilai-nilai budaya kerja dan implementasinya di lingkungan Kemenpar.
Tabel 8. Rencana Aksi Bidang Manajemen Perubahan
Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas dan Pembentukan Agen Perubahan Yang Dapat Mendorong TerjadinyaPerubahan Pola Pikir
Sub Kegiatan a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Uraian Sub Kegiatan
1
Menyusun dan menetapkan tim Reformasi Birokrasi Instansi (RB) Kementerian Pariwisata
SK tentang Tim Percepatan RB Kemenpar
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkoordinasi dan terkawal dengan baik
V V V V VSet. DBPKK, Set. DBPDIP, Set. DBP3M, Set. DBP3N, AsdepPengendalianTransformasi,TimManajemen Perubahan, POKJA RB
2
Menyusun dan Menetapkan Tim Program Management Office (PMO) Manajemen Perubahan Kemenpar
SK tentang Tim PMO Kemenpar V V V V V
3Menyusun rencana kerja tim Percepatan RB dan PMO Kemenpar
Dokumen Rencana Kerja Tim Percepatan RB dan Tim PMO Kemenpar
V V V V V
4Mengimplementasikan rencana kerja b'm RB dan Tim PMO Kemenpar
Laporan pelaksanaan rencana kerja tim RB dan Tim PMO Kemenpar
V V V V V
5
Melakukan Monitoring dan Evaluasi implementasi rencana kerja bm RB dan Tim PMO Kemenpar
Laporan Monitoring dan Evaluasi implementasi rencana kerja Tim RB dan Tim PMO Kemenpar
V V V V V
Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas dan Pembentukan Agen Perubahan Yang Dapat Mendorong TerjadinyaPerubahan Pola Pikir
Sub Kegiatan a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
6Menyusun rencana aksi tindaklanjut tim RB dan Tim PMO Kemenpar
Dokumen rencana aksi tindaklanjut tim RB dan Tim PMO Kemenpar
V V V V V
b Perkiraan Besarnya Anggaran
1.072.096.000 1.179.305.900 1.256.750.000 1.382.425.000 1.520.667.500
c Jangka Waktu Pelaksanaan
Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas dan Pembentukan Agen Perubahan Yang Dapat Mendorong TeijadinyaPerubahan Pola Pikir
Sub Kegiatan b. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenpar
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Uraian Sub Kegiatan
1 Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pemasalahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenpar
Dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi pemasalahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenpar
Birokrasi Kemenpar yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas
V y
AsdepPengendalianTransformasi
2 Melaksanakan penyusunan dan penetapan Roadmap RB Kemenpar 2015-2019
Kepmenpar tentang Roadmap RB Kemenpar 2015-2019
V y -V; : < y J y
3 Melaksanakan sosialisasi Roadmap RB Kemenpar 2015-2019
Laporan pelaksanaan sosialisasi Roadmap RB Kemenpar 2015-2019
y - ..'■y-;: ' y ■
4 Mengimplementasikan Roadmap RB Kemenpar 2015-2019
Laporan implementasi Roadmap RB Kemenpar 2015-2019
y y : y y y
5 Melaksanakan monev implementasi Roadmap RB 2015-2019
Laporan monev implementasi Roadmap RB 2015-2019
y y y J-' y y
6 Menyusun rencana aksi tindaklanjut hasil monev implementasi Roadmap RB 2015-2019
Dokumen rencana aksi tindaklanjut hasil monev implementasi Roadmap RB 2015-2019
y y y y
Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas dan Pembentukan Agen Perubahan Yang Dapat Mendorong TerjadinyaPerubahan Pola Pikir
Sub Kegiatan b. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
b Perkiraan Besarnya Anggaran
162.000.000 180.000.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000
c Jangka Waktu Pelaksanaan
Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas dan Pembentukan Agen Perubahan Yang DapatMendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir
Sub Kegiatan c. Penyusunan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Uraian Sub Kegiatan
1 Melakukan pemetaan pemangku kepentingan Kemenpar
Kepmenpar tentang Strategi Manajemen Perubahan, Strategi Komunikasi, dan Strategi Pelatihan
MeningkatnyaefektivitaspelaksanaanReformasiBirokrasiKemenpar
V VAsdepPengendalian Transformasi, Set. DP3N2 Melakukan assessment terhadap
tingkat partisipasi stakeholders V
3 Melakukan assessment kesiapan dan kemampuan/kapabilitas perubahan (pegawai dan organisasi)
4 Melaksanakan identifikasi strategi perubahan, media komunikasi, dan jenis pelatihan di lingkungan Kemenpar
. V V V V
5 Melaksanan survey media komunikasi yang paling efektif di Kementerian Pariwisata
v V'
*
Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas dan Pembentukan Agen Perubahan Yang DapatMendorong Terjadinya Perubahan Poia Pikir
Sub Kegiatan c. Penyusunan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
2015 2016 2017 2018 2019 jawab
6 Menyusun dan menetapkan dokumen Strategi Manajemen Perubahan, Strategi Komunikasi, dan Strategi Pelatihan Kementerian Pariwisata
V
7 Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi, Strategi Pelatihan Kementerian Pariwisata
Laporan pelaksanaan Sosialisasi dan internalisasi Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi, Strategi Pelatihan Kementerian Pariwisata
..... ■ V- . V V
8 Pembentukan agen perubahan Kepmenpar tentang agen perubahan Kementerian Pariwisata
V
9 Melaksanakan pelatihan bagi Agen Perubahan
Laporan pelaksanaan pelatihan agen perubahan ; | V A
10 Melaksanakan integrasi strategi manajemen perubahan dan komunikasi dengan program RB
Dokumen hasil integrasi strategi manajemen perubahan dan komunikasi dengan program RB
V V
Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas dan Pembentukan Agen Perubahan Yang DapatMendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir
Sub Kegiatan c. Penyusunan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 | 2018 2019
11 Melaksanakan monev hasil integrasi strategi perubahan dan komunikasi dengan program RB
Laporan pelaksanaan monev hasil integrasi strategi perubahan dan komunikasi dengan program RB ____i____________
b Perkiraan Besarnya Anggaran
462.510.000 513.900.000 571.000.000 628.100.000 690.910.000
cJangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas dan Pembentukan Agen Perubahan Yang DapatMendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir
Sub Kegiatan d.Penyusunan Dokumen dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Pariwisata
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Menyusun rencana kerja pelaksanaan PMPRB
Dokumen rencana kerja pelaksanaan PMPRB Kemenpar
Meningkatnya akurasi penilaian pelaksanaan RB Kemenpar
V ■ ■ ■ ■ V... y V VInspektorat,AsdepPengendalian Transformasi, DP3M, Set. DBPDIP, Set. DP3M, Set. DP3N, Set. DBPKK
2 Melakukan sosialisasi rencana kerja pelaksanaan PMPRB
Laporan pelaksanaan sosialiasi rencana kerja pelaksanaan PMPRB
; . ' V : ; V
3 Melaksanakan pelatihan bagi Tim Asessor PMPRB
Laporan pelaksanaan pelatihan bagi assesor PMPRB Kemenpar . y ; ' ; v v
4 Melaksanakan reviu kertas kerja sebelum melakukan PMPRB
Dokumen hasil reviu kertas kerja ; V V v ' ' ■ '"H V y ' - : . y .' ' A v " ; ■.
5 Melaksanakan PMPRB Laporan Pelaksanaan PMPRBy A y ; -
6 Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMPRB
Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMPRB V V V V
7 Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil monev
Dokumen rencana aksi tindak lanjut hasil monev V V
b Perkiraan Besarnya Anggaran 430.922.400 478.802.700 532.003.000 585.203.300 643.723.600
c Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
B. Bidang Penguatan PengawasanDalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pariwisata dan sebagai langkah riil untuk meminimalisir berbagai penyimpangan yang terjadi serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Pariwisata perlu dilakukan peningkatan dan penguatan peran dan fungsi pengawasan. Karena lemahnya peran dan fungsi pengawasan akan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi,sehingga berubah menjadi kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan pengawasan. Dalam rangka untuk mencapai kondisi tersebut akan dilakukan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan yaitu:1. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);2. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Pariwisata;
3. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;4. Pelaksanaan Whistleblowing system;5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; dan6. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Untuk mendukung kegiatan tersebut sampai dengan tahun 2016, telah dilaksanakan langkah-langkah antara lain:1. Predikat WBM/WBBM telah dilakukan Pencanangan Zona
Integritas;2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi telah ditetapkan Permen
tentang Pengendalian Gratifikasi, dan Unit Pengendalian Gratifikasi;3. Pelaksanaan Whistleblowing system telah ditetapkan Permen
tentang Pengaduan Internal di lingkungan Kementerian Pariwisata, Tim verifikator dan penelaah dalam penanganan Whistleblowing system, Bimbingan teknis dari dari LKPP kepada tim, Pembukaan Akun ke Aplikasi Pengaduan Whistleblowing;
4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan telah ditetapkan Permen Pariwisata tentang Benturan Kepentingan;
5. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan Permen Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Parekraf. Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas SPIP di masing-masing unit kerja eselon I, Bimbingan teknis dan
sosialisasi SPIP. Implementasi SPIP juga telah dilakukan dengan Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengendalian, Identifikasi Resiko, kegiatan pengendalian dan penyusunan SOP.
Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2015-2019 akan terus dilakukan peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitasnya dan juga akan dilakukan sosialisasi dan implementasi lanjutan melalui pelaksanaan kegiatan pendukungan antara lain:
Tabel 9. Rencana Aksi Bidang Penguatan Pengawasan
Kegiatan 1. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerjadi Kementerian Pariwisata
Sub Kegiatan a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Satker
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Reviu peraturan menteri mengenai SPIP
Dokumen peraturan menteri mengenai SPIP
Program dankegiatanKementerianPariwisataterlaksanasecara efektifdan efisien,keandalanpelaporankeuangan,pengamananaset negara,dan ketaatanterhadapperaturanperundang-undangan.
V Biro Renkeu, Set DPDIP, Set DP3M, Set DP3N, Set DBPKK, UPT
2 Reviu Petunjuk Pelaksanaan SPIP
Dokumen Juklak SPIP V3 Reviu Standar Operasional
Prosedur (SOP) SPIPDokumen Reviu SOP pelaksanaan SPIP V
4 Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
y\[.' V V
5 Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri mengenai SPIP, Juklak, SOP SPIP dan RTP
Laporan Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri mengenai SPIP, Juklak, SOP SPIP dan RTP
6 Melaksanakan Implementasi SPIP, Juklak, SOP SPIP dan RTP
Laporan Implementasi SPIP, Juklak, SOP SPIP dan RTP
V V V v
7 Melakukan Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP, Juklak, SOP SPIP dan RTP di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Laporan monitoring dan evaluasi implementasi SPIP, Juklak, SOP SPIP dan RTP Kemenpar
V V ■/ V T - : ■ v
Inspektorat, Biro Renkeu
Sub Kegiatan a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Satker
Kegiatan 1. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerjadi Kementerian Pariwisata
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
bPerkiraan Besarnya Anggaran 1.752.967.200 1.947.741.300 2.164.157.000 2.380.572.700 2.618.630.000
clangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 1. Pembangunan SPIP di lingkungan unit keijadi Kementerian Pariwisata
Sub Kegiatan b. Melaksanakan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Menyusun rencana peningkatan peran APIP sebagai QA dan Consulting
Dokumen rencana kerja peningkatan peran APIP sebagai QA dan Consulting
Program dankegiatanKementerianPariwisataterlaksana secaraefektif dan efisien,keandalanpelaporankeuangan,pengamanan asetnegara, danketaatan terhadapperaturanperundang-undangan.
VInspektorat
2 Melaksanakan peningkatan kapasitas dan peran APIP sebagai QA dan Consulting
Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas APIP sesuai dokumen rencana
:,'Vy " V : v ■. : v ; . V
3 Melaksanakan penerapan peran APIP sebagai QA dan Consulting
Laporan pelaksanaan Pendampingan APIP sebagai QA dan Consulting V V : V V
bPerkiraan Besarnya Anggaran 117.480.000 130.533.300 145.037.000 159.540.700 175.494.800
cJangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan
Sub Kegiatan
2. Pembangunan unit keija untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani (WBBM) di Kementerian PariwisataMelaksanakan pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
2015 2016 2017 2018 2019 jawab
a Rincian Sub Kegiatan
1 Mencanangkan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pariwisata
Penunjukan unit kerja yang berperan sebagai zona Integritas percontohan di lingkungan Kemenpar
KementerianPariwisatamenjadiInstansiWBK/WBBM
Inspektorart
2 Melaksanakan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi kepada seluruh unit kerja yang termasuk dalam WBK/WBBM dan Zona Inteqritas
Laporan pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di lingkungan Kemenpar
/ ' V V . : V v V V V
3 Inventarisasi dan seleksi Unit Kerja yang dapat dijadikan sebaqai Unit Kerja WBK/WBBM
Dokumen hasil seleksi unit kerja WBK/WBBM v ' v V ' V '
4 Penetapan Unit Kerja sebagai Unit Kerja WBK/WBBM
Kepmenpar tentang Unit Kerja sebagai Unit Kerja WBK/WBBM di linqkunqan Kemenpar
V v V V
5 Pembinaan Unit Kerja sebagai Unit Kerja WBK/WBBM
Laporan pelaksanaan pembinaan Unit Kerja WBK/WBBM
V v V V
6 Monitoring dan evaluasi Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja WBK/WBBM
Dokumen laporan monev Unit Kerja sebagai Unit Kerja WBK/WBBM
':;v ■ ■ f-' 1:;
Kegiatan
Sub Kegiatan
2. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani (WBBM) di Kementerian PariwisataMelaksanakan pembangunan unit keija untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
b Perkiraan Besarnya Anggaran 119.306.600 132.562.800 147.292.000 162.021.000 178.223.400
cJangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 3. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Kementerian PariwisataSub Kegiatan Melaksanakan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pariwisata
No Tahapan Kerja Output OutcomeTahun Waktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Menyusun Peraturan Menteri tentang kebijakan penanganan gratifikasi
Dokumen Kepmenpar tentang kebijakan Gratifikasi
Tidak ada kasus atau kejadian Praktik Gratifikasi di Kemenpar
VInspektoratKementerian
2 Melaksanakan p u b lic cam paign mengenai Gratifikasi
Laporan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri tentang penanganan Gratifikasi
V :
3 Melaksankan Implementasi Penanganan gratifikasi
Laporan pelaksanaan implementasi penanganan gratifikasi
■V; v
4 Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi
v ; ' ' v ' "■■■■' v-.,- V ; v .■ V ' v
5 Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi
Dokumen rencana aksi penangnan gratifikasi v V v V
b Perkiraan Besarnya Anggaran 26.730.000 29.700.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000
cJangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 4. Pelaksanaan whistleblowing system di lingkungan Kementerian Pariwisata
Sub Kegiatan Melaksanakan whistleblowing system di lingkungan Kementerian Pariwisata
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Menyusun Peraturan Menteri tentang W histle B low ing System di Kementerian Pariwisata
Dokumen Kepmenpar tentang Whistle Blowing System
Penanganan Pengaduan internal terlaksana dengan baik dan tepat sasaran
VInspektoratKementerian
2 Melaksanakan Sosialisasi tentang W histle B low ing System
Laporan pelaksanaan sosialisasi WBS
W — :' v :: V
3 Implementasi W histle B low ing System
Laporan pelaksanaan W histle B low ing System ■ '/ v ; v V V V
4 Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas W histle B low ing System
Laporan pelaksanaan Monev Whistle Blowing System
J ; . J j / :-■ ■ y v ' ' " - y ; ; v v J V y y -
5 Menyusun Rencana Tindaklanjut W histle B low ing System
Dokumen Rencana Tindaklanjut Whistle Blowing System
v v - v . v ... r V
b Perkiraan Besarnya Anggaran 141.400.000 157.111.200 174.568.000 192.024.800 211.227.300
cJangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pariwisata
Sub Kegiatan Melaksanakan pemantauan benturan kepentingan (Conflict Of Interest) di lingkungan Kementerian Pariwisata
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanqqunq
2015 2016 2017 2018 2019 jawab
a Rincian Sub Kegiatan
1 Menyusun Kepmenpar tentang benturan kepentingan di Kementerian Pariwisata
Permenpar tentang COI
Seluruh kasus BenturanKepentingan dapat
V .InspektoratKementerianPariwisata
2 Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pariwisata
Dokumen SOP penanganan benturan kepentingan
diselesaikan.
V
3 Melaksanakan Sosialisasi Kepmenpar dan SOP tentang benturan kepentingan
Laporan pelaksanakan sosialisasi mengenai Col
V
4 Implementasi Kepmenpar dan SOP tentang benturan kepentingan
Laporan implementasi Kepmenpar dan SOP tentang benturan kepentinqan
'V' ' y :, y
5 Melakukan Monitoring dan evaluasi mengenai penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Laporan pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan V V V v
6 Implementasi rencana tindaklanjut hasil evaluasi mengenai penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Laporan pelaksanaan tindaklanjut hasil evaluasi mengenai penanganan benturan kepentingan
V V;:
Sub Kegiatan Melaksanakan pemantauan benturan kepentingan (Conflict Of Interest) di lingkungan Kementerian Pariwisata
Kegiatan 5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pariwisata
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
b Perkiraan Besarnya Anggaran 141.400.000 157.111.200 174.568.000 192.024.800 211.227.300
clangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 6. Penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pariwisata
Sub Kegiatan Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat tentang Kepariwisataan (pelayanan publik)
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
2015 2016 2017 2018 2019 jawab
a Rincian Sub Kegiatan
1 Menyusun Kepmenpar tentang pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pariwisata
Kepmenpar tentang pengaduan masyarakat di Kemenpar
Penanganan seluruh pengaduan masyarakat oleh Kementerian
V Biro Hukomlik
2 Menyusun SOP tentang Penanganan pengaduan masyarakat
Dokumen SOP tentang Penanganan pengaduan masyarakat
Pariwisata
V
2 Sosialisasi Kepmenpar dan SOP tentang Penanganan pengaduan masyarakat
Laporan sosialisasi Kepmenpar tentang Penanganan pengaduan masyarakat
v '.V V
3 Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
Laporan implementasi Kepmenpar tentang pengaduan masyarakat di linqkunqan Kemenpar
V v
4 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Laporan pelaksanaan monev penanganan pengaduan masyarakat
V v v
5 Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
Laporan implementasi tindak lanjut hasil evaluasi penanganan
V V" ' V
Sub Kegiatan Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat tentang Kepariwisataan (pelayanan publik)
Kegiatan 6. Penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pariwisata
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
pengaduanmasyarakat
b Perkiraan Besarnya Anggaran 420.814.500 467.571.600 519.524.000 571.476.400 628.624.000
cJangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasikan berbeda atau sengaja dibuat tiidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu perlu dilakukan perubahan/ penguatan terhadap sistem perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut akan dilakukan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasi di Bidang Perundang-undangan antara lain;1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang
sedang diberlakukan;2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-
undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilakukan kegiatan pendukung antara lain melaksanakan penataan peraturan perundang- undangan serta merumuskan dan menyusun peraturan Perundang- undangan yang diprogramkan oleh Kemenpar.
C. Bidang Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
h
Tabel 10. Rencana Aksi Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan 1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukanSub Kegiatan Melaksanakan penataan peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemenpar
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Reviu Peraturan Menteri Parekraf Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di linqkunqan Kemenparekraf
Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di lingkungan Kemepar
Peraturanperundang-undangan yangmendukungpercepatan programKementerianPariwisata
y a - -
Biro Hukomlik, AsdepPengendalian Transformasi, Setdep PDIP, Setdep DP3M, Setdep DP3N, Set. DBPKK
2 Melaksanakan inventarisasi seluruh peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan Kementerian Pariwisata
Dokumen inventarisasi peraturan perundang- undangan yang telah disusun oleh Kemenpar dan yang masih relevan dengan kondisi lingkungan eksternal Kemenpar
v:/;.;, v v •L: V;'
3 Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsisten, dan menghambat pelaksanaan program Kementerian Pariwisata
Dokumen hasil identifikasi dan klasifikasi peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsisten, dan menghambat pelaksanaan program Kementerian Pariwisata
v i j ; . A
4 Menganalisis hasil identifikasi dan klasifikasi peraturan Perundang-
Dokumen hasil analisis/evaluasi regulasi
r / V-.'.';: v V
Kegiatan 1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukanSub Kegiatan Melaksanakan penataan peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanqgung
2015 2016 2017 2018 2019 jawab
undangan yang tumpang tindih, inkonsisten, dan menghambat pelaksanaan program Kementerian Pariwisata
5 Melaksanakan penyusunan Program legislasi pariwisata 5 Tahun
Dokumen program legislasi pariwisata 5 tahunan V V V
6 Melaksanakan Evaluasi Program legislasi pariwisata 5 Tahun
Dokumen Evaluasi program legislasi pariwisata 5 tahunan ; V — ; v : V V
bPerkiraan Besarnya Anggaran
3.773.857.300 4.193.174.700 4.659.083.000 5.124.991.300 5.637.490.430
cJangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, ataudisharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain
Sub Kegiatan Merumuskan dan menyusun peraturan Perundang-undangan yang diprogramkan oleh Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Menyusun peraturan menteri sesuai prolegpar
Dokumen Permenpar sesuai program legislasi pariwisata 5 tahunan
Peraturanperundang-undanganKementerianPariwisatayangberkualitas
V V V VBiro Hukomlik
2 Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi penyusunan peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pariwisata sesuai dengan kepmen tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundanq-undanqan
Dokumen Laporan pelaksanaan monev implementasi penyusunan peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pariwisata \ v: V j ' v .... V
3 Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi peraturan menteri sesuai proleqpar
Dokumen Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi peraturan menteri sesuai proleqpar
V V V V V
bPerkiraan Besarnya Anggaran
425.250.000 472.500.000 525.000.000 577.500.000 635.250.000
CJangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber AnggaranDIPA-APBN Kementerian Pariwisata
D. Bidang Penguatan Tata Laksana
Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraanpemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarki, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/ aparatur. Oleh karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
6
Tabel 11. Rencana Aksi Bidang Penguatan Tata Laksana
Kegiatan 1 . Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian PariwisataSub Kegiatan a. Menyusun Tatalaksana (Business Process) Kementerian Pariwisata
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1
Menyusun Keputusan Menteri tentang Tatalaksana/SOP Induk Kementerian Pariwisata
Permenpar tentang Tatalaksana Kemenpar
Terselenggara nya proses dan prosedur kerja yang efektif dan efisien dan terintegrasi
V , V . V .Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
2Melakukan sosialisasi Tatalaksana Kementerian Pariwisata
Laporan pelaksanaan sosialisasi tentang Tatalaksana Kemenpar kepada seluruh unit kerja
^ V-:'' V ", V
Biro Umum,Kepegawaian,danOrganisasi, Set. DBPDIP, Set. DBP3M, Set. DBP3N, Set. DBPKK
3
Melakukan evaluasi Tatalaksana Kementerian Pariwisata sesuai dinamika Organisasi
Laporan evaluasi di akhir tahun dan rencana tindak lanjut mengenai tatalaksana Kemenpar
V
Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
bPerkiraan Besarnya Anggaran 526.500.000 585.000.000 650.000.000 715.000.000 786.500.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber AnggaranDIPA-APBN Kementerian Pariwisata
KegiatanSub Kegiatan
Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Pariwisata b. Menyusun SOP AP penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1Melaksanakan penilaian kebutuhan SOP
Dokumen SOP Kemenpar
Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur dan Kemenpar secara keseluruhan
V V V V Biro UKO, Set. DBPDIP, Sekretariat DP3M, Set DP3N, Set DBPKK
2Menyusun daftar SOP AP yanq akan dikembanqkan y - / y y ; ' / ,
3Menyusun dokumen penilaian kebutuhan SOP AP
y v- y " ' v Y ’ ';v . y v
4Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan SOP AP
, v v
5Melaksanakan analisis dan penulisan SOP AP : v v y V
6Melaksanakan pengujian dan reviu SOP AP
Laporan pelaksanaan pengujian dan reviu SOP AP
v V V.;.-:
7 Pengesahan SOP APKepmenpar tentang SOP AP Kemenpar
8Melaksanakan pelatihan dan pemahaman SOP AP
Laporan pelaksanaan Sosialisasi SOP AP di lingkungan Kemenpar
v v : ' ; y v y . ■ y v
9Implementasi penerapan SOP AP
Laporan hasil penerapan SOP di lingkungan Kemenpar
' v '" V
KegiatanSub Kegiatan
Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Pariwisata b. Menyusun SOP AP penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
10Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SOP AP
Laporan pelaksanaan monev implementasi SOP AP
:V : ; v t V : ; ' - v ^ V ' ; ' -
11Melaksanakan revisi dan pengembangan SOP AP
Laporan pelaksanaan revisi SOP Kemenpar v :V ' ./'.■ '''V V '.' '.-V
bPerkiraan Besarnya Anggaran
1.464.868.800 1.627.632.000 1.808.480.000 1.989.328.000 2.188.260.800
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 2. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di KementerianPariwisata
Sub Kegiatan Melaksanakan Pembangunan/Pengembangan e-government
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1
Menyusun Peraturan Menteri tentang cetak biru (Blue Print) Pengembangan E- Government di lingkungan Kementerian Pariwisata
Dokumen blue print IT Kemenpar dalam waktu 5 tahun
Meningkatnya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraa n tatalaksana pemerintahan di Kemenpar
y ■
Biro UKO, Biro Renkeu, Set. DBPDIP, Sekretariat DP3M, Set DP3N, Set DBPKK, Asdep Pengendalian Transformasi
2Melaksanakan inventarisasi bidang/unit kerja pengguna aplikasi
Dokumen inventarisasai kebutuhan apikasi ;V;' V
3
Melaksanakan pembahasan rencana penggunaan aplikasi dalam administrasi persuratan
Dokumen rencana detail aplikasi administrasi persuratan
■ V ■ V V
4 Menyusun rancangan aplikasi dan integrasi aplikasi
Rencana aksi aplikasi yang akan disusun \ Z ;*;;;'.?
5
Melakukan sosialisasi mengenai E-Government di lingkungan Kementerian Pariwisata
Laporan pelaksanaan sosialisasi mengenai E-Gov di lingkungan Kemenpar
y ; u C '..,V
6
Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi E-Government di lingkungan Kementerian Pariwisata
Laporan pelaksanaan bimbingan teknis kepada seluruh unit kerja pengguna aplikasi
V V V y V
Kegiatan 2. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di KementerianPariwisata
Sub Kegiatan Melaksanakan Pembangunan/Pengembangan e-government
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
7Implementasi aplikasi E- Government di lingkungan Kemenpar
Laporan implementasi aplikasi e-government di lingkungan Kemenpar
" v ' - ? I--;;'
8
Melakukan Monitoring dan evaluasi implementasi E- Government di lingkungan Kementerian Pariwisata
Laporan Monitoring dan evaluasi implementasi E- Government di lingkungan Kementerian Pariwisata
y ■■-■■■■ " v V :
Biro UKO, Biro Renkeu
bPerkiraan Besarnya Anggaran
4.512.836.500 5.014.262.700 5.571.403.000 6.128.543.500 6.741.398.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 3. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masing di lingkungan KemenparSub Kegiatan Melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
2015 2016 2017 2018 2019 jawab
a Rincian Sub Kegiatan
1Menyusun Peraturan Menteri tentang keterbukaan informasi publik di Kementerian Pariwisata
Permenpar tentang KIPTerselenggaranya pemanfaatan portal PPID untuk
VBiro Hukomlik
2Menyusun SOP pelayanan informasi publik Kementerian Pariwisata
SOP pelayanan Informasi Publik Kemenpar
pelayanan informasi kepada masyarakat
V
3Melaksanakan inventarisasi data Kemenpar yang akan dipublikasi
Dokumen inventarisasi data Kemenpar yang bisa dipublikasikan sesuai permenpar tentanq KIP
V V v V
4
Melaksanakan Sosialisasi peraturan menteri tentang keterbukaan informasi publik dan SOP pelayanan informasi publik
Laporan pelaksanaan sosialisasi Permenpar tentang KIP
■ / ■ ■. V ■ Y ; V
5
Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap triwulanan dan semesteran terhadap pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Kemenpar dengan menqqunakan IT
Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik Kemenpar serta rencana tindaklanjut
v ■ ■ ■ y W ' v / ' : Y
6
Melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelayanan informasi di linqkunqan Kemenpar
Rencana Kerja untuk tahun mendatang sesuai dengan rencana tindak lanjut yang berdasarkan hasil evaluasi
; v ' V a : y Y ; ; ' • ; .Y V
Kegiatan 3. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masing di lingkungan KemenparSub Kegiatan Melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
b Perkiraan Besarnya Anggaran 299.523.500 332.803.800 369.782.000 406.760.200 447.436.300
C langka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 4. Penerapan sistem kearsipan yang handal di Kementerian PariwisataSub Kegiatan Melaksanakan penerapan sistem kearsipan yang handal dilingkungan Kementerian Pariwisata
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Melakukan penyusunan Kepmen tentang Tata Kearsipan
Kepmenpar tentang Tata Kearsipan
Terselenggaranya kearsipan berbasis elektronik yang efektif
Biro UKO
2 Melaksanakan sosialisasi Kepmen tentang Tata Kearsipan
Laporan pelaksanaan sosialisasi Kepmen tentang Tata Kearsipan
... v ./v'; v
3 Melaksanakan implementasi Kepmen tentang Tata Kearsipan
Laporan pengimplementasian Kepmen tentang Tata Kearsipan
v ■' v V V
4Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Kepmen tentang Tata Kearsipan
Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kepmen tentang Tata Kearsipan
; ■’ ' V
b Perkiraan Besarnya Anggaran 283.500.000 315.000.000 350.000.000 385.000.000 423.500.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
E. Bidang Penguatan Kelembagaan
Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Oleh karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/ perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
Tabel 12. Rencana Aksi Bidang Penguatan Kelembagaan
Kegiatan Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN Kementerian PariwisataSub Kegiatan a. Melaksanakan restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi Unit Kerja
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan tentang organisasi di masing-masing unit kerja Kemenpar (ketepatan fungsi, ukuran, duplikasi fungsi, kesesuaian struktur dengan kinerja dan mandat, tumpang tindih dengan K/L lain)
Dokumen evaluasi organisasi sesuai Permenpan Nomor 67 tahun 2011
Struktur organisasi Kemenpar yang tepat fungsi dan tepat ukuran V V V
AsdepPengendalian Transformasi, Biro UKO, Set. DP3M, Set. DBPDIP, Set. DBPKK
2 Melakukan kajian terhadap permasalahan struktur organisasi yang ada
V ; ' V V
3 Menyusun rencana restrukturisasi. Dokumen rencana restrukturisasi organisasi
4 Menyusun dan menetapkan Permenpar tentang restrukturisasi organisasi
Permenpar tentang SOTK Organisasi
5 Melaksanakan restrukturisasi Laporan implementasi restrukturisasi
6 Melaksanakan sosialisasi SOTK baru
Laporan sosialisasi SOTK baru V
7 Melakukan Monitoring dan evaluasi implementasi SOTK baru
Laporan hasil monev implementasi SOTK baru v v V V
8 Menyusun Rencana Aksi Rencana tindak lanjut sesuai V V V1
Kegiatan Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN Kementerian PariwisataSub Kegiatan a. Melaksanakan restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi Unit Kerja
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
Tindaklanjut hasil monev SOTK baru
hasil monev
b Perkiraan Besarnya Anggaran 1.858.017.700 2.064.465.000 2.293.849.000 2.523.233.900 2.775.557.300
C langka Waktu Pelaksanaan Fahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN Kementerian PariwisataSub Kegiatan b. Melaksanakan penguatan unit keija yang menangani fungsi Organisasi, Tatalaksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian dan Diklat
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Melaksanakan pembinaan/ pendampingan unit kerja bidang organisasi, tata laksana, pelayanan publik, Kepegawaian dan Diklat
Laporan pelaksanaan pembinaan unit kerja bidang organisasi, tata laksana, pelayanan publik, Kepegawaian dan Diklat
Terselenggaranya kelembagaan pemerintahan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar unit kerja sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik
:
Biro UKO2 Melaksanakan pengendalian
(monitoring dan evaluasi) implementasi fungsi di Unit Kerja bidang organisasi, tata laksana, pelayanan publik, Kepegawaian dan Diklat
Laporan evaluasi organisasi sesuai Permenpan Nomor 67 tahun 2011
V t ' / . : ' vEr-vv;t ' :-'vy ;vy t ■tviV ':-,-
bPerkiraan Besarnya Anggaran 148.379.900 164.866.500 183.185.000 201.503.500 221.653.900
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Pelayanan publik menjadi aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau, serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.
F. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 13. Rencana Aksi Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan 1. Penerapan pelayanan satu atap di Kementerian PariwisataSub Kegiatan Menyusun penerapan standar pelayanan publik Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
2015 2016 2017 2018 2019 jawab
a Rincian Sub Kegiatan
1 Melaksanakan identifikasi dan pemetaan jenis pelayanan publik Kemenpar
Dokumen identifikasi pelayanan publik kemenpar
Pelayanan Publik Kemenpar yang berkualitas
VAsdepPengendalianTransformasi,
2 Menyusun dan menetapkan Kepmenpar tentang pelayanan publik Kemenpar
Kepmenpar tentang pelayanan publik Kepariwisataan
VBiro Hukomlik
3 Menyusun dan menetapkan standar dan SOP pelayanan publik Kemenpar
Kepmenpar tentang standar pelayanan publik di lingkungan Kemenpar
V ; v
4 Melaksanakan sosialisasi Kepmenpar tentang Jenis, Standar dan SOP Pelayanan publik Kemenpar
Laporan pelaksanaan sosialisasi Kepmenpar tentang Jenis, Standar dan SOP Pelayanan Publik Kemenpar
V v V > y ;:
5 Implementasi penerapan Kepmenpar tentang Standar dan SOP Pelayanan publik Kemenpar
Laporan implementasi Kepmenpar tentang jenis pelayanan Publik dan Standar Pelayanan publik Kemenpar
6 Melaksanakan Monitoring dan evaluasi implementasi Kepmenpar tentang Standar
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan Publik
V •'v v ■
Kegiatan 1. Penerapan pelayanan satu atap di Kementerian PariwisataSub Kegiatan Menyusun penerapan standar pelayanan publik Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
dan SOP pelayanan publik kemenpar
Kemenpar
7 Menyusun rencana tindaklanjut hasil evaluasi implementasi Kepmenpar tentang Standar dan SOP pelayanan publik kemenpar (reviu standar/SOPj)
Dokumen rencana tindak lanjut hasil evaluasi
i ’ ; ; r y ■ :: V .
bPerkiraan Besarnya Anggaran
928.450.350 1.031.611.500 1.146.235.000 1.260.858.500 1.386.944.350
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 2. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Kementerian PariwisataSub Kegiatan Melaksanakan Digitalisasi Pelayanan Pubiik Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro Hukum danKomunikasiPublik
1 Menyusun blueprint digitalisasi layanan publik Kemenpar terpadu
Dokumen blue print digitalisasi pelayanan publik terpadu
Meningkatnya kemudahan dan kecepatan
V V
2 Merancang aplikasi/ dashboard layanan publik Kemenpar
Aplikasi/Dashboardlayanan
prosesPelayanan Publik Kemenpar
V V
3 Menyusun dan menetapkan juklak dan juknis penggunaan aplikasi/ dashboard layanan publik
Kepmenpar tentang juklak dan juknis tentang penggunaan aplikasi/ dashboard layanan publik
V
4 Melaksanakan sosialisasi Aplikasi/dashboard layanan publik Kementerian
Laporan pelaksanaan sosialisasi Aplikasi/ dashboard layanan publik Kementerian
V
5 Melaksanakan BIMTEK penggunaan Aplikasi/ dashboard layanan publik Kementerian
Laporan pelaksanaan BIMTEK penggunaan Aplikasi/dashboard layanan publik Kementerian
y V yy'
6 Implementasi penerapan aplikasi/dashboard layanan publik
Laporan implementasi penerapan dashboard/ aplikasi layanan publik
V V V
7 Melaksanakan pengelolaan aplikasi/dashboard layanan publik
Laporan pengelolaan dashboard/aplikasi layanan publik
V V y
Kegiatan 2. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Kementerian PariwisataSub Kegiatan Melaksanakan Digitalisasi Pelayanan Publik Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
8 Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi pelayanan publik
Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pelayanan publik Kemenpar
9 Menyusun rencana tindaklanjut hasil evaluasi implementasi digitalisasi pelayanan publik kemenpar
Dokumen rencana kerja tindaklanjut hasil evaluasi
bPerkiraan Besarnya Anggaran 264.038.220.800 293.375.800.800 325.973.112.000 358.570.423.200 394.427.465.600
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2017-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya, dan bagaimana Sistem Manajemen SDM yang diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan
hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Oleh karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang professional, berdedikasi, dan memiliki integritas tinggi.
G. Bidang Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara
\
Tabel 14. Rencana Aksi Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara
Kegiatan 1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan KemenparSub Kegiatan a. Assessment Kineija Individu Berdasarkan Kompetensi
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
1
Membentuk Tim Penilai Kompetensi Pegawai Kemenpar (TPKPK) dan kelenqkapannya
SK Pembentukan Tim Penilai Kompetensi Pegawai Kemenpar (TPKPK)
Peningkatan kinerja pegawai Kemenpar V
2Melaksanakan seleksi administrasi dan tes subtansi jabatan
Laporan hasil seleksi administrasi dan tes subtansi jabatan
V
3Menentukan metode yang akan digunakan untuk penilaian kompetensi
Sistem penilaian kompetensi V
4Melaksanakan penilaian kompetensi
Laporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi V V ; . ,
5Menyusun laporan hasil penilaian kompetensi
Laporan hasil penilaian kompetensi V
6Menetapkan hasil penilaian kompetensi
Dokumen laporan hasil assessment Kinerja Individu Berdasarkan Kompetensi
V V
bPerkiraan Besarnya Anggaran
500.000.000 550.000.000 605.000.000
C langka Waktu Pelaksanaan Tahun 2017-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan KemenparSub Kegiatan b. Melakukan perbaikan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1
Mengevaluasi dan menyempurnakan, melakukan validasi dan menetapkan analisis jabatan
Dokumen Analisis Jabatan
Kebutuhan jumlah pegawai Kemenpar 5 tahun ke depan yang ideal telah tersusun dan terpenuhi denganmemperhatikan kompetensi dan syaratpendidikannya
V V
Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
2
Mengevaluasi dan menyempurnakan, melakukan validasi dan menetapkan analisis Beban Kerja
Dokumen analisis Beban Kerja ';V- ' v V v ' " " - V •
3
Menyusun dokumen pemetaan pegawai yang memetakan kebutuhan jenis dan jumlah jabatan serta pemangku jabatan
Dokumen pemetaan pegawai
4Menyusun dokumen bezetting yang berisi persediaan pegawai saat ini
Dokumen Bezetting Pegawai yang berisi persediaan pegawai
; v \ . : - V
V
Kegiatan 1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan KemenparSub Kegiatan b. Melakukan perbaikan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
5
Menyusun, menetapkan dan rmelakukan Reviu Renstra SDM yang merupakan sebuah dokumen yang berisi proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa yang akan datang
Dokumen Renstra SDM . 7 7 >77V;'; -V; V ■
6Menyusun dan menetapkan rencana redistribusi peqawai
Dokumen formasi V
bPerkiraan Besarnya Anggaran
357.330.000 393.063.000 432.369.300
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2017-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
i
Kegiatan
Sub Kegiatan
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Rekruitmen dan Seleksi Secara Transparan dan Berbasis Kompetensidi lingkungan KemenparMerumuskan dan menetapkan Kebijakan Sistem Rekruitmen dan Seleksi Secara Transparan dan Berbasis Kompetensi
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
1Melakukan inventarisasi, identifikasi dan kajian sistem rekruitmen
Dokumen kajian sistemTerselenggaranya seleksi rekrutmen secara transparan, obyektif dan bebas KKN
V
2
Membentuk tim penyusun pedoman dalam membangun sistem pengadaan dan seleksi secara transparan dan akuntabel
SK tim penyusun pedoman dalam membangun sistem pengadaan dan seleksi secara transparan dan akuntabel
V
3
Menyusun strategi pelaksanaan meliputi mekanisme dan tahapan pelaksanaan secara transparan
Strategi pelaksanaan mekanisme dan tahapan pelaksanaan secara transparan
V
4
Menyusun draft pedoman sistem pengadaan dan seleksi pegawai secara transparan dan berbasis kompetensi
Draft pedoman sistem pengadaan dan seleksi pegawai secara transparan dan berbasis kompetensi
V
5Mengusulkan draft pedoman kepada pimpinan
Dokumen rumusan sistem pengadaan dan seleksi pegawai secara transparan dan berbasis kompetensi
V
Kegiatan 2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Rekruitmen dan Seleksi Secara Transparan dan Berbasis Kompetensidi lingkungan Kemenpar
Sub Kegiatan Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Sistem Rekruitmen dan Seleksi Secara Transparan dan Berbasis Kompetensi_____________________________ di lingkungan Kemenpar ________________ ___________________________________________________________
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
6
Menetapkan pedoman sistem pengadaan dan seleksi pegawai secara terbuka
Dokumen Pedoman kebijakan Sistem rekrutmen dan seleksi yang selaras dengan formasi peqawai
'r
7
Menyempurnakan SOP sistem pengadaan dan seleksi pegawai secara Transparan dan terbuka
SOP revisi sistem pengadaan dan seleksi pegawai secara Transparan dan terbuka
V >v
8
Melaksanakan implementasi rekruitmen pegawai secara transparan dan berbasis kompetensi
Laporan Implementasi rekruitmen pegawai secara transparan dan berbasis kompetensi
V , V ' ; V
9
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi sistem rekruitmen
Laporan monitoring dan evaluasi sistem rekruitmen V ■ v
bPerkiraan Besarnya Anggaran
325.000.000 357.500.000 393.250.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2017-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Sf
Kegiatan 3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1
Menyusun dan menetapkan SK Tim Panitia perumusan Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka
SK Tim Panitia perumusan Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka
Meningkatnya ketepatan antara kompetensi dan kualifikasi calon pegawai pejabat ASN
VBiro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
2
Membuat telaahan yang didasarkan pada pola karir dan catatan cela serta hasil asesmen center sebagai bahan promosi terbuka
Dokumen kajian yang didasarkan pada pola karir dan catatan cela serta hasil asesmen center
V
3
Menyusun Permen Pariwisata tentang promosi pegawai secara terbuka (lelang jabatan/open bidding)
Permen Pariwisata tentang promosi pegawai secara terbuka (lelang jabatan/open bidding)
v
4Melaksanakan sosialisasi Permen tentang promosi secara terbuka
Laporan hasil sosialisasi Permen tentang promosi secara terbuka
■ ; / -
5Melaksanakan promosi secara terbuka
laporan pelaksanaan lelang jabatan (Pendaftaran dan seleksi promosi diumumkan secara online dan bersifat open bidding (lelang Jabatan)
v V V
Kegiatan 3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab
2015 2016 2017 2018 2019
6
Melakukan evaluasi implementasi pedoman tentang Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka terhadap efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas sistem pengangkatan promosi peqawai
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Lelang Jabatan
bPerkiraan Besarnya Anggaran
360.000.000 400.000.000 440.000.000 484.000.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2016-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
<)
Kegiatan 4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment centerSub Kegiatan Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pemanfaatan Assessment Center
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro UKO, Set PDI P (Set DP3M, Set DP3N, Set DBPKK
1Menyusun standar kompetensi jabatan
Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
Penempatan SDM aparatur sesuai dengan
V V
2
Menyusun kamus kompetensi yang dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional
Dokumen Kamus Kompetensi Jabatan
persyaratanjabatan
V
3Menyusun dan Menetapkan Permenpar tentang Standar Kompetensi Jabatan
Permenpar tentang Standar Kompetensi Jabatan
V
4Melaksanakan sosialisasi kamus dan standar kompetensi jabatan
Laporan hasil sosialisasi kamus dan standar kompetensi
V
5
Menyusun draft Peraturan Menteri tentang penilaian kompetensi individu bagi pegawai (assesment center)
Peraturan Menteri tentang penilaian kompetensi individu bagi pegawai
V
Kegiatan 4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment centerSub Kegiatan Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pemanfaatan Assessment Center
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
6
Melaksanakan sosialisasi dan implementasi peraturan penilaian kompetensi individu bagi pegawai
Dokumen laporan kegiatan sosialisasi dan laporan hasil pelaksanaan assesment peqawai
7
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen kompetensi individu para pegawai
Laporan hasil monev pelaksanaan asesmen kompetensi individu para pegawai
8
Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem assesmen kompetensi individu dan dampaknya terhadap kinerja lembaga dan pegawai
Laporan hasil evaluasi sistem assesmen (co. dokumen hasil assesment pegawai yang digunakan untuk pengembangan peqawai)
v V
bPerkiraan Besarnya Anqqaran
1080,000,000 1,200,000,000 1,320,000,000 1,452,000,000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2016-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai Kementerian PariwisatSub Kegiatan a. Menyusun dan menetapkan nilai dan kelas jabatan (Evaluasi Jabatan)
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro UKO
1Menyusun/review Informasi Faktor Jabatan dilingkungan Kemenpar
Dokumen Informasi Faktor Jabatan
PeningkatankinerjapegawaiKemenpar
V V :
2Menentukan Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Kemenpar
Dokumen nilai dan Kelas Jabatan Kemenpar V V
3Menyusun Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Pariwisata
Dokumen hasil rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Pariwisata
V V
4
Menetapkan Kepmen tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Pariwisata
Kepmen tentang nilai dan kelas jabatan Kementerian Pariwisata
V V
bPerkiraan Besarnya Anqqaran
279,059,000 306,964,900 337,661,400
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2017-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kineija pegawai Kementerian PariwisatSub Kegiatan b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penilaian kineija pegawai di Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro UKO, Set DBPDIP, DP3M, DP3N, DBPKK
1
Melaksanakan penginventarisasian, pengidentifikasian dan pengkajian indikator kinerja masing-masing jabatan dan standar kompetensi jabatan serta indikator masing- masinq unit kerja
Data indikator kinerja masing-masing jabatan dan standar kompetensi jabatan serta indikator masing- masing unit kerja
Pengembangan karir sdm aparatur berbasis penilaian kinerja V
2Membentuk tim penyusun pedoman sistem penilaian kinerja
SK tim penyusun pedoman sistem penilaian kinerja -V
3Menyusun dan menetapkan pedoman penilaian kinerja individu
Permenpar tentang penyusunan, pengendalian, penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian prestasi kerja peqawai
4
Melaksanakan BIMTEK/pelatihan penyusunan penilaian kinerja individu (SKP)
Laporan bimtek penyusunan penilaian kinerja individu (SKP)
V V
5Implementasi penilaian kinerja individu (SKP)
Laporan implementasi penilaian kinerja individu (SKP)
V V V
Kegiatan 5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kineija pegawai Kementerian PariwisatSub Kegiatan b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penilaian kineija pegawai di Kemenpar
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab
2015 2016 2017 2018 2019
6
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kineija pegawai
Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai
v v
bPerkiraan Besarnya Anggaran 450.000.000 495.000.000 544.500.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2017-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward and punishment berbasis kineija
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub KegiatanBiro UKO, Set DBPDIP, DP3M, DP3N, DBPKK
1
Melaksanakan penginventarisasian, pengidentifikasian dan pengkajian indikator kinerja masing-masing jabatan
Data indikator kinerja masing-masing jabatan dan standar kompetensi jabatan
Peningkatannilai capaianSKP danPenurunantingkatpelanggarandisiplin
V V
2
Menyusun pedoman pemberian reward and punishment pegawai (tunjangan kinerja) dan Permen par tentang Kode Etik/disiplin pegawai
1. Permenpar tentang tunjangan kinerja2. Permenpar tentang Kode Etik/disiplin
3
Melaksanakan sosialisasi dan implementasi Permen tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai
Laporan hasil sosialisasi dan implementasi Permen tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai
? V / V ; \ ' P ' / : V .. '
4
Melaksanakan sosialisasi dan implementasi Permen Pariwisata tentang kode etik/disiplin pegawai
Laporan hasil sosialisasi dan laporan pelaksanaan Permen Pariwisata tentang kode etik/disiplin pegawai
v V V
5
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Permen tentang Pemberian
Melaksanakanmonitoring dan evaluasi terhadap implementasi Permen tentang Pemberian
V V V
Kegiatan 6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
Tunjangan Kinerja Tunjangan Kinerja
6
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kode etik/disiplin peqawai
Laporan hasil evaluasi terhadap penerapan kode etik/disiplin pegawai
bPerkiraan Besarnya Anqqaran
524.932.200 583.258.000 641.583.800 705.742.200
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2016-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 7. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Membangun/mengembangkan Sistem Informasi ASN
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro UKO
1Menyusun blue print pengembangan sistem informasi ASN berbasis IT
Permenpar tentang pengembangan sistem informasi ASN berbasis U
Terwujudnya sistem informasi ASN yang handal, update, dapat diakses dengan mudah dan terintegrasi
V MM ' - M
2Melakukan evaluasi atas aplikasi SIMPEG yang sudah ada
Laporan hasil evaluasi atas aplikasi SIMPEG yang sudah ada
V V "v " J :
3Merancang pengembangan aplikasi SIMPEG
Aplikasi (pengintegrasian sistem kepegawaian dalam aplikasi SIMPEG)
V / .j': -y.;
4Melakukan uji coba sistem aplikasi database pegawai (SIMPEG)
Laporan hasil uji coba sistem aplikasi database peqawai (SIMPEG)
V ; v.. ■; v f :
5Melaksanakan sosialisasi Aplikasi SIMPEG baru ASN kepada seluruh unit kerja
Laporan pelaksanaan sosialisasi Aplikasi SIMPEG baru ASN kepada seluruh unit kerja
V v
6
Melaksanakan bimtek penggunaan aplikasi SIMPEG kepada para operator dan pejabat terkait
Laporan pelaksaaan bimtek penggunaan aplikasi SIMPEG kepada para operator dan pejabat terkait
V V
7Melaksanakan Updating data pegawai
Database pegawai V V V V v
Kegiatan 7. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Membangun/mengembangkan Sistem Informasi ASN
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
8
Menyediakan informasi kepegawaian dalam pengelolaan manajemen SDM
Laporan Hasil pemanfaatan data SIMPEG y ;. ■ % U ' v V
9
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan SIMPEG dan dampaknya terhadap penqelolaan SDM Kemenpar
Laporan Hasil Monev Pengelolaan dan pemanfaatan SIMPEG
v ' -
bPerkiraan Besarnya Anqqaran
405.000.000 450.000.000 500.000.000 550.000.000 605.000.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan Sistem Pengkaderan/Talents Pool Pegawai ASN
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro UKO
1Identifikasi kebutuhan jabatan yang akan mendukunq talent pool
Data identifikasi kebutuhan jabatan yang mendukung talents pool
Tersedianya talent pool di lingkungan
V
2
Menyusun dan menetapkan peraturan tentang talent pool di lingkungan Kemenpar
Permen tentang talent pool
Kemenpar
V
3Sosialisasi peraturan tentang talent pool di lingkungan Kemenpar
Laporan pelaksanaan sosialisasi
V
4
Implementasi Permen melalui pengembangan dan promosi SDM yang memenuhi kriteria
Laporan pelaksanaan pengembangan dan promosi SDM yang memenuhi kriteria
V V
5
Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Permen tentang Penqkaderan
Laporan hasil evaluasi implementasi Permen tentang Pengkaderan
u-;-
bPerkiraan Besarnya Anqqaran
250.000.000 275.000.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2018-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 9. Penyusunan dan penetapan pola karier pegawai ASNSub Kegiatan Menyusun dan Menetapkan Pola Karier Pegawai ASN
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro UKO
1Identifikasi pola karir peqawai Kemenpar
Data hasil identifikasi pola karir peqawai
Penerapan Pola Karir di Kemenpar secarakonsisten dan melembaga
V
2Menyusun pedoman pola karir pegawai
Draft Permenpar tentang Pola Karir Pegawai Kemenpar
V
3Melaksanakan Uji coba pola karir
Laporan hasil pelaksanaan uii Coba pola karir ■ V V - '
4Menetapkan pedoman pola karir pegawai
Permen Pariwisata tentang pedoman pola karir peqawai ASN
V
5Melaksanakan sosialisasi pedoman pola karir pegawai
Laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman pola karir
V
6Implementasi pedoman pola karir pegawai
Laporan hasil implementasi pola karir peqawai
,; v
7Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman pola karir ASN
Laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pedoman pola karir ASN
V V
bPerkiraan Besarnya Anqqaran
130.000.000 143.000.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2018-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
$
Kegiatan 10. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatanSub Kegiatan Melakukan pengukuran Gap Competency antara Pemangku Jabatan dan Syarat Kompetensi jabatan
No Tahapan Kerja Output Outcome
Waktu Pelaksanaan (Tahun)Penanggun
g jawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan Biro UKO
1Melaksanakan inventarisasi jabatan di setiap unit kerja
Data inventarisasi jabatan di setiap unit kerja
Penempatan SDM aparatur sesuai dengan persyaratan jabatan
V
2Menyusun dan menetapkan syarat kompetensi jabatan
Syarat kompetensi jabatan
3Melaksanakan penilaian kompetensi pegawai
Dokumen hasil asesmen kompetensi peqawai
V
4 Assesmen gap CompetencyDokumen hasil gapkompetensi/petakompetensi
v ' ; ; V
5
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan assesment/ pengukuran gap kompetensi
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan assesment/pengukura n gap kompetensi
v
bPerkiraan Besarnya Anqqaran
300.000.000 330.000.000
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2018-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan 11. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diktat di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Penguatan Sistem dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan untuk Mendukung Kinerja
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun)
Penanggungjawab
2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan AsdepPengembangan SDM Aparatur
1Melakukan inventarisasi, analisis kebutuhan diklat dan rencana pelaksanaan Diklat
Dokumen hasil inventarisasi dan analisis Kebutuhan Diklat
Diklat telah berbasis kompetensi dan kinerja
; y 'o y
2
Menyusun dan penetapan pedoman/kurikulum pengembangan diklat funqsional dan teknis
Permen tentang pedoman/kurikulum pengembangan diklat funqsional, dan teknis
y - •
3
Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi program diklat dengan seluruh unit kerja linqkup Kemenpar
Dokumen hasil singkronisasi program diklat
; V y : - . y . : ■ y ' y
4Melaksanakan penyempurnaan sistem seleksi calon peserta diklat
Dokumen hasil reviu sistem seleksi calon peserta diklat
V y
5Melaksanakan sosialisasi pedoman/ kurikulum penqembanqan diklat
Laporan hasil sosialisasi pedoman/kurikulum penqembanqan diklat
y y
6Melaksanakan diklat teknis dan fungsional sesuai perencanaan
Dokumen laporan pelaksanaan diklat ;;V" V y y - y ■ : ■
l
Kegiatan 11. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diktat di lingkungan Kementerian PariwisataSub Kegiatan Penguatan Sistem dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan untuk Mendukung Kineija
NO Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab
2015 2016 2017 2018 2019
7
Melakukan kerjasama dengan lembaga pembina diktat dalam pelaksanaan diktat
Dokumen hasil kerjasama dengan lembaga pembina diklat dalam pelaksanaan diklat
y ’. y :o ::vv: ■ V y y W y y y - y -
8Melakukan evaluasi kompetensi tenaga pengajar
Laporan hasil evaluasi kompetensi tenaga pengajar
■ yy ■ :■ y y ^ . y y y y y y y y y i v y y y y y y - y i y;::
9Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar (widyaiswara)
Dokumen laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pengajar
V v v : . V . v ' ; v'
10Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem diklat
Laporan hasil monev implementasi sistem diklat dan rekomendasi perbaikan
v v V v
bPerkiraan Besarnya Anqqaran
5 4 9 .9 5 7 . 0 0 0 6 0 4 .9 5 2 . 7 0 0 6 6 5 .4 4 8 . 0 0 0 7 3 1 .9 9 2 . 8 0 0 8 0 5 .1 9 2 . 1 0 0
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2015-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kepentingan publik seringkah menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber-sumber yang dipergunakannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, reformasi birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas akan melaksanakan kegiatan prioritas nasional yaitu "Pembangunan/Pengembangan teknologi Informasi dalam manajemen Kineija" dan kegiatan pendukung untuk mewujudkan kineija yang terstruktur dan saling mendukung mulai dari tingkat pimpinan tertinggi yang dijabarkan ke struktur di bawahnya sampai dengan staf, sedangkan untuk pengukuran kinerja akan ditetapkan indikator-indikator sesuai dengan level kineijanya. Pembangunan/pengembangan di atas, akan dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain;1. Perumusan kebijakan mengenai pengukuran kinerja individu yang
terkait dengan kineija organisasi;2. Pengembangan aplikasi e-performance sebagai alat monitoring dan
pengukuran kinerja;3. Implementasi SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja.
H. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kineija
Tabel 15. Rencana Aksi Bidang Penguatan Akuntabilitas
Kegiatan Pembangunan/pengembangan Teknologi Informasi dalam Manajemen KineijaSub Kegiatan a. Membangun/mengembangkanTeknologi Informasi dalam Manajemen Kineija
No Tahapan Kerja Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Melaksanakan inventarisasi rencana kerja dan target masing-masing unit kerja lingkup Kemenpar
Dokumen rencana kerja unit kerja Kemenpar
Terwujudnyapelaksanaanpenyusunanlaporanakuntabilitaskinerja yang lebihcepat, tepat danakurat diKementerianPariwisata
V V V V
Biro Renkeu
2 Menyusun rencana pengembangan aplikasi pengukuran kinerja (e- perform ance)
Dokumen rencana pengembangan aplikasi pengukuran kinerja V V V V
3 Melaksanakan pembahasan rencana pengembangan aplikasi pengukuran kinerja denqan unit kerja terkait
Laporan dan notulensi rapat hasil pembahasan rencana pengembangan aplikasi penqukuran kinerja
%;;:.;:- ' V v" u
4 Melaksanakan penyempurnaan aplikasi
Aplikasi e-performance yang baru : ■ V ; ' J ; y : ... v V
5 Melaksanakan Uji Aplikasi e- performance baru
Dokumen laporan uji aplikasi e- performance "'■ ■ V v ......
6 Melaksanakan sosialisasi Aplikasi E-Performance
Laporan pelaksanaan sosialisasi aplikasi E-Performance kepada seluruh unit kerja di Kemenpar
v y - ■■
7 Melaksanakan Bimtek/workshop e- performance
Laporan pelaksanaan Bimtek/workshop E- Performance
v v v
Kegiatan Pembangunan/pengembangan Teknologi Informasi dalam Manajemen KinerjaSub Kegiatan a. Membangun/mengembangkanTeknologi Informasi dalam Manajemen Kinerja
No Tahapan Keija Output OutcomeWaktu Pelaksanaan (Tahun) Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
8 Mengimplementasikan penggunaan E-performance dalam manajemen kinerja
Laporan implementasi penggunaan E-performance dalam manajemen kinerja
V X ' ; .
9 Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi e-peformance
Laporan monev implementasi aplikasi e-peformance secara berkala
V S 'V ' y - - ' ; - 'Y'
10 Menyusun rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi
Dokumen rancana aksi tindaklanjut hasil evaluasi ■ / ' S ■ ■ i ■.-■Y. ; '■
bPerkiraan Besarnya Anggaran
85.740.300 95.267.000 104.793.700 115.274.000
c Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2016-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
Kegiatan Pembangunan/pengembangan Teknologi Informasi dalam Manajemen KineijaSub Kegiatan b. Implementasi SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja
No Tahapan Kerja Output OutcomeTahun Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Melaksanakan reviu Pedoman SAKIP Kemenpar (e-performance)
Kepmenpar tentang Pedoman SAKIP Kemenpar (e-performance)
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kemenpar
.;.V/ i VBiro Renkeu, Inspektorat, Set. DP3M, Set. DP3N, AsdepPengembangan Strategi Parnus, Set, DBPDIP, Set. DBPKK, Asdep Litbangjakpar, Asdep PSDMA, STP Baii, Poltekpar Makassar, AKPAR Medan, Poltekpar Palembang, Poltekpar Lombok, STP Bandung, BO Danau Toba
2 Melaksanakan sosialisasi Kepmenpar tentang SAKIP kepada Unit Kerja
Laporan sosialisasi penerapan SAKIP ^ Y Y ; Y \
3 Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
Laporan pelaksanaan dan hasil Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
V V : V ' •.
4 Mengimplementasikan SAKIP Kepmenpar
LAKIPV V v V
5 Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP
Laporan monev implementasi SAKIP ;; T V / --V.;
6 Menyusun rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP
Dokumen rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP
Y v
bPerkiraan Besarnya Anggaran
2.704.842.000 3.005.379.900 3.339.311.000 3.673.242.100 4.040.566.400
C langka Waktu Pelaksanaan Tahun 2016-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
'nI
Kegiatan Pembangunan/pengembangan Teknologi Informasi dalam Manajemen KinerjaSub Kegiatan c. Perumusan kebijakan mengenai pengukuran kineija individu yang terkait dengan kineija organisasi
NO Tahapan Kerja Output OutcomeTahun Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
a Rincian Sub Kegiatan
1 Melaksanakan Identifikasi isu-isu dan permasalahan strateqis orqanisasi
Dokumen hasil identifikasi isu-isu dan permasalahan strategis organisasi
Meningkatnya kineija Kemenpar V
Biro Renkeu, Inspektorat, Set. DP3M, Set. DP3N, AsdepPengembanga n Strategi Parnus, Set, DBPDIP, Set. DBPKK, Asdep Litbangjakpar, Asdep PSDMA, STP Bali, Poltekpar Makassar, AKPAR Medan, Poltekpar Palembang, Poltekpar Lombok, STP Bandung, BO Danau Toba
2 Melaksanakan Identifikasi dan pemetaan sasaran- sasaran strategis organisasi
Dokumen hasl identifikasi dan pemetaan sasaran- sasaran strategis organisasi
V
3 Melaksanakan Identifikasi, penyusunan dan penetapan indikator-indikator kunci keberhasilan organisasi
Dokumen hasil Identifikasi, penyusunan dan penetapan indikator-indikator kunci keberhasilan organisasi
V
4 Menyusun dan menetapkan indikator-indikator kineija utama dan individu
Kepmenpar tentang IKU dan IKI Kementerian Pariwisata : V
5 Menyusun blueprint pengembangan sistem pengukuran kineija organisasi (balance scorecard, dll)
Dokumen blueprint pengembangan sistem pengukuran kineija organisasi
6 Melaksanakan sosialisasi pengembangan sistem pengkuran kinerja organisasi
Laporan sosialisasi pengembangan sistem pengkuran kinerja organisasi
y v ; , , . . V V
7 Mengimplementasikan sistem pengukuran kineija
Laporan implementasi sistem pengukuran kinerja 'V"': V V
8 Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pengukuran kineija
Laporan monitoring dan evaluasi sistem pengukuran kinerja
v V V
Kegiatan Pembangunan/pengembangan Teknologi Informasi dalam Manajemen KinerjaSub Kegiatan c. Perumusan kebijakan mengenai pengukuran kineija individu yang terkait dengan kinerja organisasi
No Tahapan Kerja Output OutcomeTahun Penanggung
jawab2015 2016 2017 2018 2019
9 Menyusun rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi sistem penqukuran kinerja
Dokumen rencana aksi tindaklanjut hasil evaluasi sistem penqukuran kinerja
V / ' K / . : ' ; V
bPerkiraan Besarnya Anggaran
3.339.311.000 3.673.242.100 4.040.566.400
C Jangka Waktu Pelaksanaan Tahun 2017-2019
d Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata
ls
I. Quick WinsProgram quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata menyusun program ini selain untuk mempercepat dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, juga sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga diharapkan hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pariwisata.
Berikut akan diuraikan rencana aksi program quick wins Kementerian Pariwisata Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Untuk program quick wins Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, masing-masing akan ditentukan dalam rencana kerja tahunan reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata.
Tabel 16. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang Penguatan Tata Laksana Tahun 2015-2016
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
1 Penerapan E- Governm ent melalui : a. Aplikasi e-
officed l lingkungan Kementerian Pariwisata
1. Membutuhkan banyak penggunaan alat tulis kantor terutama kertas dalam kegiatan operasional sehari- hari.
2. Jarak dan waktu menjadi masalah yang akan menghambat kecepatan transfer dokumen.
3. Dibutuhkan banyak kurir untuk mengantarkan dokumen.
4. Kecepatan pengambilan keputusanakan terhambat seiring dengan keterlambatan penyampaian dokumen
5. Membutuhkan tempat penyimpanan arsip aktif, in-aktif dan permanen.
6. Sistem penomoran secara manual masih memungkinkan untuk dapat dimanipulasi.
7. Membutuhkan akses langsung ke surat fisik.
1. Penggunaan sistem untuk meminimalisir penggunaan alat tulis kantor, karena penyampaian dokumen akan dilakukan dengan media elektronik.
2. Penggunaan sistem sehingga transfer dokumen akan menjadi lebih cepat bahkan dengan kecepatan sepersekian detik.
3. Penggunaan sistem sehingga tidak lagi dibutuhkan kurir dokumen.
4. Penggunaan sistem untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, seiring dengan kecepatan penyampaian dokumen.
5. Penggunaan sistem sehingga tempat penyimpanan arsip dapat diminimalkan.
6. Penggunaan sistem sehingga penomoran sudah otomatis dan tidak dapat dimanipulasi.
7. Penggunaan sistem yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
TahaD I: Pembanaunan Sistem1. Kick O ff2. Instalasi Server Production3. Customization4. Internal Testing5. Demo6. UAT& TO T7. BAUT8. BAST9. Documentation
TahaD II: Sosialisasi dan ImDlementasi1. Demo Server Kemenpar2. Server Production3. Preparation and E-Office4. Final Setup5. Go-Live6. Penyesuaian Pengguna
TahaD III: Penaukuran Damoak/ Perubahan1. Pengambilan Sample Data2. Analisis Dampak
Penanaauna Jawab:Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi
1. Dengan sistem E-O ffice akan tercipta tatanan surat-menyurat elektronik yang efektif, efisien dan sistemati, mulai dari konsep, naskah dinas, pemeriksaan naskah dinas, persetujuan naskah dinas hingga pengarsipan naskah dinas;
2. E-O ffice dapat menciptakan efisiensi alat tulis kantor, mempercepat transfer dokumen, mempercepat pengambilan keputusan;
3. Dengan pemakaian E- Office kebutuhan akan tempat penyimpanan arsip dokumen dapat diminimalkan karena semua dokumen akan tersimpan di penyimpanan elektronik.
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
Waktu Delaksanaan:Tahun 2015-2016
Anaaaran:Rp. 16.500.000.000,- (E_Government)
Sumber Anaaaran:DIPA APBN Kementerian Pariwisata
b. Aplikasi E- CoManDO di lingkungan Kementerian Pariwisata
1. Kemudahan akses terhadap data sulit karena tidak terdokumentasi dengan baik, hal ini karena banyak instruksi yang disampaikan lewat lisan ataupun Whatsapp
2. Budaya kerja terpisah-pisah sesuai unit masing-masing
3. Pengarsipan tersebar pada masing- masing unit
4. Dalam hal pengawasan (Controlling) terhadap tindaklanjut sebuah instruksi sulit dipastikan
5. Kesulitan dalam hal monitoring
1. Penggunaan sistem agar data terdokumentasi secara baik pada aplikasi sehingga mudah diakses lewat internet kapan saja dan dimana saja.
2. Penggunaan sistem Centralize berbasis IT
3. Penggunaan sistem agar pengarsipan terpusat pada aplikasi
4. Penggunaan sistem sebagai alat bantu untuk early warning notification
5. Penggunaan sistem sehingga monitoring dapat dilakukan lewat dashboard aplikasi
TahaD I: Pembanaunan Sistem1. Kick O ff2. Instalasi Server Production3. Customization4. Internal Testing5. Demo6. UAT & TOT7. BAUT8. BAST9. Documentation
TahaD II: Sosialisasi dan ImDlementasi1. Demo Server Kemenpar2. Server Production3. Preparation and E-CoManDO4. Final Setup5. Go-Live6. Penyesuaian Pengguna
TahaD III: Penaukuran DamDak/ Perubahan1. Pengambilan Sample Data2. Analisis Dampak
Dengan sistem E-CoManDO akan tercipta sebuah sistem rantai komando yang rapi, mudah diakses, terpusat dan berbasis IT, pengarsipan yang handal serta mudah untuk di monitoring
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
Penanaauna Jawab:1. Tim Bidang Penguatan Quick
Wins;2. Tim Bidang Penguatan Tata
Laksana;3. Biro umum, Kepegawaian dan
Organisasi, Setmen
Waktu Delaksanaan:Tahun 2015-2016
Anaaaran:Rp. 16.500.000.000 (E-Government)
Sumber Anaaaran:DIPA APBN Kementerian Pariwisata
2 Pengunaan IT dalam pemasaran Pariwisata (Promosi Branding Wonderful Indonesia) melalui E-M arketing
Pemasaran yang telah dilaksanakan kurang optimal hasilnya karena belum banyak memanfaatkan teknologi dalam implementasinya dan belum terintegrasi
Pemasaran terintegrasi dan melakukan promosi dengan pendekatan BAS (Branding, Advertising, Selling) melalui media online, electronik, cetak ruang, dengan pendekatan POSE (Pa id m edia, ow ned m edia, so c ia l m edia dan Endorser).
TahaD I: Penaembanaan Sistem:1. Peningkatan website
Kementerian (owned media),2. Bekerjasama dengan media
online internasional dan juga pada focus pasar (google, tripadvisor, wechat)
3. Bekerjasama dengan media elektronikinternasional (CNN, Fox, CNBC, CCTV, National Geographic, Discovery Channel, BBC, Sport Channel)
TahaD II: Sosialisasi danImDlementasi:1. Promosi Branding Wonderful
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
Indonesia yang gencar pada semua media (elektronik, online, cetak, ruang) internasional dan di fokus pasar;
2. Promosi Branding Wonderful Indonesia melalui partisipasi event internasional (pameran/bursa pariwisata) dan penyelenggaraan event internasional di luar negeri (sales mission dan festival) dan dalam negeri (fam trip, event);
3. Melibatkan public figures/artist, komunitas/bloggers sebagai endorser
TahaD III: Penaukuran Kineria:1. Melakukan pemantauan dan
survey di focus pasar;2. Evaluasi tingkat pengunjung
website, media online;3. Evaluasi dampak event-event
internasional
Penanaauna iawab:1. Tim Bidang Quick Wins2. Tim Bidang Penguatan Tata
Laksana3. Deputi BP3M
Waktu Pelaksanaan:Tahun 2015-2019
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
Anaaaran:Rp. 1.015.000.000.000
Sumber Anaaaran:DIPA APBNP Kementerian Pariwisata
Tabel 17. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2015-2016
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
1 Fasilitasi Pengembangan Wisata Sejarah dan Religi (jalur samudera Ceng Ho dan Jalur Sutra)
Fasilitasi pengembangan wisata sejarah dan religi (jalur samudera Cheng Ho dan jalur sutera) di 9 titik yaitu Banda Aceh, Batam, Tanjung Pandan- Belitung, Palembang, DKI Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, Denpasar untuk menghidupkan kembali cerita akan perjalanan yang dilakukan Laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan agam islam serta masa keemasan perdagangan dunia melalui jalur samudera Cheng Ho
Pengembangan pola perjalanan (travel pattern) jalur samudera Cheng Ho dan jalur sutera
TahaD I:Pembanaunan/PenaembanaanSistem:Pemetaan wilayah yang dilalui jalur Cheng Ho
TahaD II: ImDlementasi dan SosialisasiLaunching jalur Cheng Ho
TahaD III: Penaukuran damDak/oerubahan:Melakukan evaluasi atas implementasi fasilitasi pengembangan pola perjalanan (travel pattern) jalur samudera Cheng Ho dan jalur sutera terhadap peningkatan jumlah wisatawan (wisman dan wisnus) ke Indonesia khsusnya jalur Cheng Ho dan Jalur Sutra)
Penanaaunaiawab:1. Tim Bidang Quick Wins2. Tim Bidang Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik3. Deputi Bidang
Jumlah wisatawan khususnya wisatawan asal Tiongkok
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Waktu Delaksanaan:Tahun 2015-2016
Anaaaran:Rp. 4.435.610.000,-
Sumber Anaaaran:DIPA APBN Kementerian Pariwisata
2 Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Geologi sebagai Geopark
Indonesia mengembangkan 5 kawasan geopark, dan 2 diantaranya merupakan global geopark, yaitu geopark gunung sewu dan geopark gunung batur, sedangkan 3 lainnya geopark nasional merangin- Jambi, Rinjani-Lombok, dan Kaldera Toba-Medan
Pembangunan geopark tematik untuk mendorong terwujudnya keseimbangan antara upaya konservasi geologis dengan pertumbuhan ekonomi lokal, dengan lokasi pilot geopark Rinjani-Lombok
TahaD I:Pembanaunan/PenaembanaanSistem:Penentuan tema geopark
TahaD II: ImDlementasi dan Sosialisasi1. Peningkatan kualitas daya
tarik geowisata2. Tata Kelola Geotrik Tematik
TahaD III: Penaukuran damDak/Derubahan:Melakukan evaluasi atas hasil implementasi pedoman pengembangan/pembangunan geopark tematik terhadap efektivitas dan efisiensi pengembangan jalur geopark
Pedoman pengembangan jalur geopark
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
serta dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan danPertumbuhan ekonomi lokal
Penanaaunaiawab:1. Tim Bidang Quick Wins2. Tim Bidang Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik3. Deputi Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
WaktuDelaksanaan:Tahun 2015-2016
Anaaaran:Rp. 1.950.000.000,-
Sumber Anaaaran:DIPA APBN Kementerian Pariwisata
3 Pelayanan promosi pariwisata nusantara yang terintegrasi secara nasional
Promosi kegiatan kepariwisataan saat ini relatif belum terencana dan terarah dengan baik, serta masih berjalan parsial dan terpisah dari suatu daerah dengan daerah lainnya.
Penyusunan kalender kegiatan (.calender o f event)
TahaD I: Pembanaunan/Penaembanaan Sistem:1. Koordinasi lintas sektor yang
berkaitan dengan kualitas pelayanan promosi yang mampu merespon kebutuhan masyarakat, pasar dan investor;
2. Analisis dan klasifikasi
Buku kalender kegiatan ( calender o f event)
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
data/bahan informasi untuk promosi cetak, elektronik, dan online;
3. Penyusunan manajemen informasi dan teknologi pengelolaan promosi pariwisata nusnatara di setiap daerah.
TahaD II: Imolementasi dan Sosialisasi1. Penyelenggaraan Focus
Group Discussion (FGD) dan Workshop berskala lokal (daerah);
2. Penyelenggaraan seminar berskala nasional;
3. Pengembangan manajmen informasi dan teknologi pengelolaan promosi pariwisata nusantara secara nasional;
4. Penandatanganan Moll dengan stakeholder media cetak, elektronik, dan online,
TahaD III: Penaukuran damDak/Derubahan:Melakukan evaluasi atas penyusunan kalnder kegiatan (calender of event) kepariwisataan lokal setiap
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
daerah dan nasional terhadap peningkatan jumlah pengunjung setiap event dan pendapatan perevent serta media value
Penanaaunaiawab:1. Tim Bidang Quick Wins2. Tim Bidang Peningkatan
kualitas publik3. Deputi Bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
Waktu Delaksanaan:Tahun 2015-2016
Anaaaran:Rp. 450.000.000,-
Sumber Anaaaran:DIPA APBN Kementerian Pariwisata
4 Peningkatankualitaspenyelenggaraan kegiatan (event) kepariwisataan
Pelaksanaan keiatan (event) kepariwisataan di daerah belum sepenuhnya memenuhi standar atau kriteria tertentu yang menjamin kualitas suatu event untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan sekaligus wisatawan mancanegara.
Penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan {event) kepariwisataan
TahaD I: Pembanaunan/Penaembanaan Sistem:1. Koordiasi dan pengumpulan
data/bahan informasi dari stakeholder baik pusat maupun daerah;
2. Analisis data/bahan informasi.
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
TahaD II: Implementasi dan Sosialisasi1. Penyelenggaraan Focus
Group Discussion (FGD) dan Works hop berskala nlokal (daerah);
2. Penyelenggaraan seminar berskala nasional;
3. Penyelenggaraan uji gelar percontohan event kepariwisataan yan berkualitas.
TahaD III: Penaukuran damDak/Derubahan:Melakukan evaluasi atas impelementasi pedoman penyelenggaraan kegiatan terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan event dan peningkatan jumlah pengunjung event.
Penanaaunaiawab:1. Tim Bidang Quick Wins2. Tim Bidang Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik3. Deputi Bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
Waktu pelaksanaan: Tahun 2015-2016
Anaaaran:Rp. 450.000.000,-
Sumber Anaaaran:DIPA APBN Kementerian Pariwisata
5 Peningkatan kapasitas SDM melalui fasilitasi sertifikasi SDM Pariwisata di 34 Provinsi di Indonesia
1. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata
2. Asesor kompetensi di fasilitasi oleh Kemenpar
3. Pembentukan LSP Pariwisata difasilitasi oleh Kemenpar
1. Mendorong peningkatan peran/ keterlibatan manajemen Hotel dalam pembentukan asesork ompetensi
2. Mendorong keterlibatan Dinas pariwisata di daerah, dengan menganggarkan kegiatan Asesor Kompetensi, pendirian LSP, dan Uji kompetensi
3. Mendorong keterlibatan asosiasi profesi pariwisata dalam mempengaruhi karyawan ikut berpartisipasi dalam uji kompetensi.
TahaD I: Pembanaunan/Penaembanaan Sistem:1. Membuat MOU terhadap
Hotel dan LSP Pariwisata yang akan diajak kerjasama dalam pembentukan asesor kompetensi
2. Membuat system atau mekanisme proses uji kompetensi yang melibatkan manajemen Hotel dengan LSP pihak ketiga
TahaD II: ImDlementasi danSosialisasi1. Mensosialisasikan kepada
pihak yang terlibat seperti: Hotel, LSP, Dinaspar di daerah, dan para penanggungjawab.
2. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dengan memanfaatkan asesor
1. Terbentuknya kerjasama antara Kementerian Pariwisatadengan Hotel dan LSP Pariwisata pihak ketiga
2. Jumlah SDM tersertifikasi adalah 35.000 orang.
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
kompetensi yang ada di Hotel tersebut dengan mengatur asesor oleh LSP sehingga biaya yang dibutuhkan relative lebih efisien jika sepenuhnya dilaksanakan oleh LSP terutama dalam penentuan Asesornya.
TahaD III: Penaukuran damDak/ Derubahan:Melakukan evaluasi atas Mou dan pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP dengan asesor kompetensi dari hotel terkait dengan efisiensi tenaga dan biaya serta evaluasi jumlah SDM yang disertifikasi.
Penanaaunaiawab:1. Tim Bidang Quick Wins2. Asdep Pengembangan SDM
Kepariwisataan, DBPKK
Waktu Delaksanaan:Bulan Februari Tahun 2016
Anaaaran:Rp. 42.000.000.000
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
Sumber Anaaaran:DIPA APBN Kementerian Pariwisata
6 Penyempurnaan Pelayanan pendidikan melalui Seleksi Bersama Masuk Sekolah Tinggi/Akademi/Poli teknik Pariwisata (SBM STAPP) yang terintegrasi secara online melalui website Kementerian Pariwisata
1. Pelaksanaan Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru masih dilakukan oleh masing- masing Unit PelaksanaTugas (UPT) secara terpisah
2. Belum semua UPT menerapkan system online untuk penerimaan mahasiswa baru
3. Pelaksanaan waktu ujian berbeda-beda di masing- masing UPT
1. Menyatukan keseluruhan proses penerimaan mahasiswa baru dari 4 UPT (STP Bandung, STP Bali, Politeknik Negeri Pariwisata Makassar, dan Akademi Pariwisata Medan)
2. Menerapkan system online untuk seluruh proses penerimaan mahasiswa baru, dari tahap pendaftaran, koreksi hasil ujian, hingga menetapkan hasil ujian.
3. Waktu pelaksanaan ujian Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan secara erentak
TahaD I: Pembanaunan/ Penaembanaan Sistem:1. Menyusun Kepanitiaan
Terpadu dari 4 UPT di bawah Kementerian Pariwisata
2. Membuat Rencana Kerja Panitia Pelaksana SBM- STAPP
3. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berkompeten untuk menangani system online penerimaan mahasiswa baru
TahaD II: ImDlementasi dan SosialisasiMelakukan publikasi mengenai proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara online di berbagai media massa
Tahap III: Penaukuran Dampak PerubahanMelakukan evaluasi atas implementasi STAPP
Penanaaunaiawab:1. Tim Bidang Quick Wins
1. Kemudahan bagi calon mahasiswa baru untuk melakukan pendaftaran ke 4 UPT Pendidikan Kementerian Pariwisata.
2. Menjadikan proses penerimaan mahasiswa lebih akuntabel dan terpercaya dengan penilaian oleh system elektronik yang telah dibangun.
NoUsulan Program
Quick WinsKondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Pelaksanaan Output
2. Tim Bidang Peningkatan Kualitas Publik
3. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisaataan
4. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisaataan
4 U PT Pendidikan Kementerian Pariwisata
Waktu Delaksanaan:Bulan Februari-Agustus periode tahun 2016-2019
Anaaaran:Rp. 4.194.543.000,-
Sumber Anaaaran:DIPA APBN Kementerian Pariwisata
Tabel 18. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2017
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
: 1. Pengelolaan Krisis Kepariwisataan (Tourism Crisis Management)
: Tahun 2017
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Kerja Output
1. Pembentukan organisasi pengelola krisis kepariwisataan melalui SK Menteri Pariwisata
SK Menteri Pariwisata tentang organisasi pengelola krisis kepariwisataan
2. Penyusunan pedoman dan Standard pengelolaan krisis kepariwisataan.
Buku pedoman dan standard pengelolaan krisis kepariwisataan
3. Sosialisasi pedoman dan standard pengelolaan krisis kepariwisataan ke 10 destinasi branding
Website khusus pengelolaan krisis kepariwisataan
4. Penyediaan website khusus pengelolaan krisis kepariwisataan
Laporan kegiatan sosialisasi pedoman dan standard penanganan krisis kepariwisataan ke 10 destinasi branding
5. Monitoring dan evaluasi pengelolaan krisis kepariwisataan
Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan krisis kepariwisataan
Outcome Penanggungjawab/Anggaran
1. Pada bulan November 2016, Menteri Pariwisata telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Crisis Center (TCC) Kepariwisataan yang beranggotakan pejabat dan staf Kementerian Pariwisata
2. TCC berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait untuk meng- counter isu-isu yang berpotensi menimbulkan krisis kepariwisataan
3. Belum ada pedoman dan standard penanganan krisis kepariwisataan
4. Website khusus pengelolaan krisis kepariwisataan belum tersedia.
1. Pembentukan organisasi pengelola krisis kepariwsiataan dengan melibatkan person in charge (PIC) dari K/L terkait.
2. Perlu disusun pedoman dan Standard pengelolaan krisis kepariwisataan
3. Penyelenggaraan sosialisasi pedoman dan standard pengelolaan krisis kepariwisataan ke daerah;
4. Penyediaan website khusus pengelolaan krisis kepariwisataan.
Meningkatnya stabilitas kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara ke destinasi wisata Indonesia
Penanggungjawab:1. Tim Bidang Quick Wins2. Tim Bidang Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik3. Biro Hukum dan Komunikasi
Publik4. Sekretaris Deputi Bidang
Pemasaran Pariwisata Mancanegara
5. Sekretaris Bidang Pemarasan Pariwisata Nusantara
Anoaaran/Sumber Anaoaran:: Rp. 2.200.000.000/DIPA Kementerian Pariwisata
Kegiatan : 2. Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi PariwisataWaktu Pelaksanaan : Tahun 2017
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Kerja Output
1. Melaksanakan rapat persiapan dan pembentukan pokja
Notulen rapat persiapan dan SK POKJA
2. Koordinasi dengan pemerintah daerah/dinas pariwisataprovinsi/kab/ kota dan stakeholders lainnya
Laporan hasil koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi/Kab/Kotadan stakeholder lain
3. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata di 87 lokasi di 87 Kab/Kota yang berada di 26 provinsi, dengan jumlah peserta 50 orang/lokasi total = 4.350 orang
Laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata di 87 lokasi di 87 Kab/Kota yang berada di 26 provinsi, dengan jumlah peserta 50 orang/lokasi total = 4.350 oranq
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata
OutcomePenanggungjawab/
Anggaran1. Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata pada saat ini baru dapat menangani bidang-bidang usaha homestay, cinderamata, kuliner, dan seni budaya. Pada tahun anggaran 2017 kegiatan PKUMDP lebih difokuskan pada usaha homestay sebagai bagian dari komitmen pada Kementerian yang menempatkan homestay sebagai program prioritas. Pemasaran homestay melalui digital bekerja sama dengan tim ITX (Indonesia Tourism Exchange)
2. Kenyataan dilapangan bahwa pemahaman tentang sadar wisata dengan konsep sapta pesona, masyarakat yang masih kurang/minim juga menjadi salah satu kendala belum optimalnya perkembangan pariwisata.
Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha bidang pariwisata (Homestay, kuliner, cinderamata, dan seni budaya) di desa wisata tentang manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran dalam mendukung pengelolaan usahanya serta memberikan penambahan wawasan tentang konsep Sapta Pesona
1. Meningkatnya kompetensi pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan usaha
2. Meningkatnya kualitas usaha masyarakat di destinasi pariwisata
Penanggungjawab :Asdep Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Anaaaran/Sumber Anggaran:: Rp. 18.300.000.000/DIPA Kementerian Pariwisata
Kegiatan : 3. Kerjasama Airlines melalui promosi di media online
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2017
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Kerja Output Outcome Penanggungjawab/Anggaran
Website indonesia.travel belum bisa menghasilkan output conversion rate yang leads to sell
Melakukan kerjasama dengan pihak airlines dalam promosi pariwisata melalui pembuatan landing page pada website airlines dan promo tiket/paket wisata ke Indonesia pada website indonesia.travel untuk meningkatkan inbound wisatawan mancanegara
1. Perencanaana. Pembentukan time
efektifb. Menyiapkan
MOU/PKSc. Perancangan konsep
joint promotion dan outputnya dengan pihak airlines
MoU/PKS Kemenpar dengan Airlines Konsep joint promotion dan outputnya
Meningkatnya jumlah booking dan transaksi dari airlines
Penanggungjawab : AsdepBidang PKP2M
Anaaaran/Sumber Anaaaran:: Rp.145.535.533.000/DIPA Kementerian Pariwisata
2. Pelaksanaana. Pembuatan landing
page diindonesia.travel dan website airlines
b. Publikasi melalui media online internasional (Google, Youtube, Facebook, TripAdvisor)
c. Email Direct Marketing ke subscribers/^ nggota frequent flyers airlines
d. Data Sharing mengenai jumlah traffic, user profile,
Tambilan landing page websiteIndonesia.travel
Dokumentasi publikasi media online internasonal (Google, Youtube, Facebook, TripAdvisor)
Dokumentasi email direct marketing kepada anggota frequent flyers airlines
Data jumlah traffic, user profile, user behaviours, jumlah
Kegiatan : 3. Kerjasama Airlines melalui promosi di media online
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2017
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Keija Output Outcome Penanggungjawab/Anggaran
user behaviours, jumlah booking, jumlah paying
e. Menyiapkan content marketing untuk mempromosikan event dan destinasi wisata serta promosi mengenai promo tiket/paket wisata ke Indonesia
booking, jumlah paying dan dokumentasi data sharingContent marketing event dan destinasi wisata serta promosi mengenai promo tiket/paket wisata ke Indonesia
3. Monitoring dan Evaluasi performa publikasi di media online dan website serta hasil jumlah booking dan paying
Laporan monitoring dan evaluasi performa publikasi di media online dan website serta hasil jumlah booking dan paying
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
: 4. User Generated Content (UGC) pada website indonesia.travel
: Tahun 2017
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Kerja Output Outcome Penanggungjawab/Anggaran
Website indonesia.travel belum terintegrasi dengan pengalaman pengguna (user experience) di sosial media secara real-time
Diperlukannya platform untuk mengoptimalkan UGC
1. PerencanaanKoordinasi perancangan UGC dengan tim web development
Laporan hasil koordinasi perancangan UGC
1. Meningkatnya traffic website Indonesia.travel
2. Meningkatnya engagem ent sosial media indonesi.travei
3. Terintegrasinya konten sosial media dan website secara real time/ ter- up-to-date dan dinamis
Penanggungjawab :Asdep Bidang PKP2M
Anaaaran/Sumber Anaaaran:: Rp. 2.151.400.000/DIPA Kementerian Pariwisata
2. Pelaksanaana. Pembuatan dan integrasi
module UGC pada d ig ita l m arketing platform Indonesia.travel, termasuk penentuan hashtag, perijinan penggunaan konten
b. Uploading contentc. Moderasi terkait
pengaturan, pemblokiran dan kurasi konten
Dokumentasi hasil integrasi UGC dengan d ig ita l m arketing platform Indonesia.travel
3. Monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi integrasi UGC dengan website Indonesia.travel
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2017
: 5. Promosi Pesona Indonesia di 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas dan Wilayah Perbatasan(cross border)
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Kerja Output
1. Rapat Internal untuk persiapan Event baik teknis maupun administratif di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border)
Notulen Rapat Persiapan event di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border)
2. Advance pra event di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border)
Laporan Advance pra event di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border)
3. Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait event di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border)
Notulen Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait event di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border)
4. Promosi Pra - Publikasi Event Pesona Indonesia di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border) pada berbagai media(Online, Elektronik, Cetak dan Ruanq)
Dokumentasi Promosi Pra - Publikasi Event Pesona Indonesia di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border
5. Pelaksanaan event di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border) yang telah terpublikasi di Media (Online, Elektronik,
Laporan pelaksanaan event di 10 DPP dan wilayah perbatasan (cross border)
Outcome Penanggungjawab/Anggaran
Masih minimnya Promosi dan Publikasi Pesona Indonesia di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan wilayah perbatasan (Cross Border), sehingga diperlukan pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan promosi destinasi baik melalui publikasi media (online, elektronik, ruang dan cetak) di dalam negeri, maupun penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan jumlah perjalanan dan pengeluaran wisatawan nusantara.
Promosi Pesona Indonesia melalui Penyelenggaraan Event di 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas dan Wilayah Perbatasan (cross border)
Meningkatnya jumlah perjalanan dan pengeluaran wisatawan nusantara di 10 (sepuluh)DestinasiPariwisata Prioritas dan Wilayah Perbatasan (cross border)
Penanggungjawab:1. Tim Bidang Quick Wins2. Tim Bidang Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik3. Asdep Pengembangan Pasar
Prersonal
Anaaaran/Sumber Anggaran:: Rp. 140.000.000.000/DIPA Kementerian Pariwisata
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2017
: 5. Promosi Pesona Indonesia di 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas dan Wilayah Perbatasan(cross border)
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Kerja Output Outcome Penanggungjawab/Anggaran
Ruang dan Cetak)
6. Promosi dan publikasi terkait pelaksanaan event
Dokumentasi promosi dan publikasi terkait pelaksanaan event
7. Monitoring dan evaluasi atas implementasi penyelenggaraan event terhadap peningkatan perjalanan dan pengeluaran wisatawan nusantara di 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas dan Wilayah Perbatasan {crossborder)
Laporan monitoring dan evaluasipenyelenggaraan event
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
: 6. Sertifikasi Kompetensi SDM Kepariwisataan sejumlah 65.000 orang
: Tahun 2017
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Keija Output
1. Rapat internal sebagai pertimbangan masukan/ usulan rencana uji kompetensi dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Asosiasi Profesi di bidang pariwisata
Notulen hasil rapat pertimbangan usulan rencana uji kompetensi
2. Mengumumkan pemberian fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara online
Dokumen pengumuman pemberian fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi s
3. Melakukan seleksi LSP yang kredibel dan dapat dipercaya dalam bekerjasama untuk melaksanakan fassilitasi sertifikasi kompetensi
Laporanpelaksanaan seleksi LSP
4. Menentukan kuota fasilitasi per LSP
Data kuota fasilitasi LSP
5. Perjanjian dengan piagam kerjasama
Piagam kerjasama antara Kemenpar denqan LSP
6. Pelaksanaan uji kompetensi Laporan pelaksanaan uji kompetensi
Outcome Penanggungjawab/Anggaran
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan uji kompetensi sebanyak 30.591 orang
1. Kegiatan pra uji kompetensi dilakukan secara online
2. Uji kompetensi dilakukan pada alumnus dan mahasiswa tingkat akhir di dunia pendidikan
Meningkatnyakemampuantenaga kerjapariwisataIndonesiadenganstandarnasional/internasionalMeningkatnyakepercayaanmasyarakatterhadaptenaga kerjapariwisatayang kompeten
Penanggungjawab :Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan, DBPKK
Anaaaran/Sumber Anggaran:: 39.000.000.000,-/DIPA Kementerian Pariwisata
Kegiatan : 6. Sertifikasi Kompetensi SDM Kepariwisataan sejumlah 65.000 orang
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2017
Kondisi Saat ini Usulan Reformasi Tahapan Kerja Output Outcome Penanggungjawab/Anggaran
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan
!
BABV |pENUTUP
Reformasi birokrasi di Kementerian Pariwisata dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu: manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta quick wins.
Pencapaian reformasi birokrasi tersebut dapat diukur melalui beberapa kriteria keberhasilan, antara lain terkawalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, meningkatnya hasil kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Pariwisata (hasil survey), meningkatnya indeks integritas pegawai Kemenpar, meningkatnya kualitas hasil laporan keuangan (opini BPK:WTP), meningkatnya tingkat kematangan implementasi SPIP dengan menurunnya temuan satuan pengawasan intern (SPI) dan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satker lingkup Kemenpar, meningkatnya kualitas dan kuantitas akuntabilitas kinerja Kemenpar dengan peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terwujudnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja organisasi, tingginya nilai indeks e- government dengan dapat diaksesnya seluruh fasilitas e-government secara lengkap, tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan, meningkatnya nilai indeks profesionalitas ASN Kemenpar dengan adanya sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, dan akuntabel, adanya sistem promosi jabatan secara terbuka (open bidding), adanya analisis jabatan, peta jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, dan harga jabatan, adanya profil kompetensi individu, kinerja individu yang terukur, pola karir yang jelas bagi setiap pegawai, harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan meningkatnya tingkat efektivitas dan penggunaan peraturan perundangan bidang pariwisata oleh stakeholder terkait, adanya regulasi pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan Kemenpar, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap direncanakan sampai dengan tahun 2019 yang didukung dengan komitmen yang kuat oleh seluruh
pegawai Kementerian Pariwisata mulai dari pimpinan sampai dengan staf dan diperkirakan membutuhkan dana sebesar ± 3,2 Triliun Rupiah.
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
Arief Yahya
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Sekretaris Kementerian,
UKUS KUSWARA
NIP. 19591217 198603 1 001
139