MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INI;>ONESIAKM.1~2016.pdffungsi, perlu menetapkan kembali ketentuan...
Transcript of MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INI;>ONESIAKM.1~2016.pdffungsi, perlu menetapkan kembali ketentuan...
.. .. ....
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INI;>ONESIA
SALIN AN
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 /KM.1/2016
TENTANG
PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TINGKAT PUSAT
Menimbang
Mengingat
. .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dalam rangka penataan beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisa~i Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
b. bahwa sehubungan dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk tertib penyelenggaraan administrasi serta memudahkan pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai .penomoran dan pemberian kode naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan tingkat pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarta dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penomoran Dan Pemberian Kode Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pu sat;
1. Peraturan Presiden Nomor ·28 Tahun · 2015 Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
ten tang Republik
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1.81/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas K~menterian Keuangan;
3. Peraturan Menteri l{euangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347 /KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/ Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
Menetapkan
PER'.l'AMA
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
- 2 -
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TINGKAT PUSAT.
. . Menetapkan Penomoran dan · Pemberian Kode Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat -sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, yang terdiri dari:
a. Pola Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Menteri K~uangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
.b. Pola Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Dinas Wakil Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c. Pola Penomoran dan Pemberian Kade Naskah Dihas Unit Organisasi Tingkat Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; ·
d. Pola Penomoran dan .Pemberian Kode Naskah Dinas Staf Ahli sebagai~8:na tei:cantum dalam Lampiran IV; · ..
e. Kode Naskah Dinas· dan Nomor Urut Unit Organisasi di Lingkurigan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
f. · Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana tercan~m dalam Lampiran VI;
g. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingklingan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana ter<?an.tum dalam Lampiran VII;
h. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
i. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana tercantum dalam · Lampiran IX;
j. Kod,e Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; ·
k. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam
. Lampiran XI; .
1. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
KJ
Kl
Kl
~----
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
m. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII; ·
n. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan lnspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
o. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Badan . Kebijakan Fiskal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
p. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
q. Kode Naskah Dinas Unit 1 0rganisasi di Lingkungan Pusat Sistem Informas~ dan Teknologi Keuangan sebagaimana tercantum dalam I,,ampiran XVII; .
r. K~de Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
s. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
t. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi di Lingkungan Pusat Layanan -Pei:igadaan Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampirah XX ..
Dalam hal terdapat naskah dinas yang bersifat teknis dan memiliki bentuk khusus sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing, µnit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, ketentuan mengenai penomoran dan pemberian koc:le naskah dinas dimaksud diatut tersendiri dan ditetapkan o leh pimpinan unit eselon I bersangkutan, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal.
Penomoran dan pemberian kode naskah dinas pada tim kerja yang diusulkan oleh pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, ditetapkan oleh pimpinan tim kerja berkenaan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentu:an mengenai penomoran dan pemberian kode naskah dinas pada Pusat Investasi Pemerintah tetap berpedoman pada penomoran dan pemberian kode naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1135/ KM.l/2012 tentang Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Keputusan Menteri ini.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KELI MA
KEENAM
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
. .. ~
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197 /KM.1/2015 tentang Peno mo ran Dan Pemberian Kode N askah Dinas Di Lingkungan K~menterian Keuangan Tingkat Pusat; dan
b . Keputusan Menteri Keuangan· Nomor 667 /KM.1/2015 tentang Penomoran Dan Pemberian Kode Naskah Dinas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Di Lingkungan Kementerian Keuangan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Wakil Menteri Keuangan; 3. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur
Jenderal, Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
4 . ·Para Kepala Biro, para Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan, para Direktur, para Inspektur, para Kepala Pusat, Sekretaris Pengadilan Pajak, Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEI<RETARIS JENDERAL,
ltd
HADIYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
'
.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155 /KM.1/2016 TENTANG· PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE : NASKAH DINAS . DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TINGKAT PU SAT
KODE NASKAH DINAS UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
NO. NAMA UNIT ORGANISASI
(1) (2) 1. Badan Pendidikan dan Pelatiban Keuangan
2 . Sekretariat Badan
3.
4. 5. 6.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Subbagian ·organisasi Subbagian Tata Laksana Subbagian Hukum dan Kerja Sama
7. Bagian Kepegawaian
8. Subbagian Pengembangan Pegawai 9. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional 10. Subbagian Kepatuhan Internal 11. Subbagian Umum Kepegawaian
12. Bagian Keuangan
13. Subbagian Penyusunan i\nggaran 14. Subbagian Perbendaharaan 15. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
16. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 7. Subbagian Sistem Informasi 18. Subbagian Dukungan Teknis 19. Subbagian Komunikasi Publik
20. Bagian Umum
21. Subbagian Tata Usaha 22. Subbagian Rumah Tangga 23. Subbagian Pengelolaan Aset
24. Kelompok Jabatan Fungsional
KODENASKAH DIN AS
(.3)
... I PP I ...
... I PP. 1 I ...
... I PP.11 I .. .
... I PP.111 I .. .
. .. I PP.112 I .. .
... I PP.113 I .. .
... I PP.12 I .. .
... I PP.121 I .. .
... I PP.122 I .. .
... I PP.123 / ...
... I PP.124 I ...
... I PP.13 I .. .
... I PP.131 I .. .
... I PP.132 I ...
... I PP.133 I ...
... I PP.14 I .. .
... I PP.141 I .. .
... I PP.142 I .. .
.. . /PP.143 / .. .
... I PP.15 I .. .
... I PP.151 I ...
... I PP.152 I .. .
... I PP.153 I .. .
... I PP.100 I ...
25. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan ... I PP.2 I ... Sumber Daya Manusia
26. Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan ... / PP.21 / ... Kompetensi
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
...................................................... __..
(1)
27. 28. 29.
30.
31. 32. 33.
34.
35. 36. 37.
38.
39. 40. 41.
42.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
(2)
Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Subbidang Penyelenggaraan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Bidang Pengelolaan Tes Terpadu
Subbidang Perencanaan Tes Subbidang Penyelenggaraan Tes Subbidang'Evaluasi Hasil Tes
Bidang Pengelolaan Beasiswa
Subbidang Perencanaan Beasiswa Subbidang Seleksi dan Penempatan Subbidang Pemantauan
Bagian Tata U saha
Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Subbagian Tata Usaha, .Kepegawaian, dan Hubungan Masyara~at
Kelompok Jabatan Fungsional
43. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
44. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat . 45. Subbidang Program
46. Subbidang Kurikulum 47. Subbidang Tenaga Pengajar
48. Bidang Penyelenggaraan
49. Subbidang Penyelenggaraan I 50. Subbidang Penyelenggaraan II
51. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 52. Subbidang Evaluasi Diklat 53. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat 54. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja
(3)
... I PP.211 I .. .
. .. I PP.21 2 I .. .
. .. I PP.2 13 I .. .
. .. I PP.22 I .. .
. .. I PP.22 1 I .. .
... I PP.222 I .. .
. .. I PP.223 I .. .
. .. I PP.23 I .. .
. .. I PP.231 I .. .
. .. I PP.232 I .. .
. .. I PP.23~ I .. .
... I PP.24 I .. .
. .. I PP.241 I .. .
... I PP.242 I .. .
... I PP.243 I .. .
... I PP.200 I ...
... I PP.3 I ...
. .. I PP.31 I ...
. .. I PP.311 I ...
. .. I PP.312 I ...
... I PP.31 3 I ...
. .. I PP.32 I ...
. .. I PP.321 I ...
. .. I PP.322 I ...
... I PP.33 I ...
. .. I PP.331 I ...
. .. I PP.332 I ...
. .. I PP.333 I ...
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
(1) (2)
55. Bagian Tata Usaha
56. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 57. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset 58. Sub~agian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan
Masyarakat
59. Kelorripok Jabatan Fungsional
60. Pusat Pendi~ikan dan Pelatihan Pajak
61. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat
62. Subbidang Program 63. Subbidang Kurikulum 64. Subbidang Tenaga Pengajar
65.
66. 67.
68.
69. 70. 71.
72.
73. 74. 75.
76.
77.
78.
79. 80. 81.
Bidang Penyelenggaraan
Subbidang Penyelenggaraan I Subbidang Penyelenggaraan II
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Subbidang Evaluasi Diklat Subbidang Pengolahan Hasil Diklat Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja
Bagian Tata U saha
Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
Bidang Perencanaan da.p Pengembangan Diklat
Subbidang Program Subbidang Kurikulum S1;lbbidang Tenaga Pengajar
(3)
... I PP.34 I ...
... I PP.341 I ~ ..
... I PP.342 I .. .
... I PP.343 I .. .
... I PP.300 I ...
... I PP.4 I ...
... I PP.41 I .. .
... I PP.411 I .. .
... I PP.412 I .. .
... I PP.413 I .. .
... I PP.42 I .. .
. .. I PP.421 I .. .
... I PP.422 I ... .
. .. I PP.43 I ... .
... I PP.431 I .. .
... I PP.432 I .. .
... I PP.433 I .. .
... I PP.44 I .. .
. .. I PP.441 I .. .
... I PP.442 I .. .
... I PP.443 I .. .
... I PP.400 I ...
... I PP.5 I ...
... I PP.51 I .. .
... I PP.511 I .. .
... I PP.512 I ...
... I PP.513 I ...
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
(1)
82.
83. 84.
85.
86. 87. 88.
89.
90. 91. 92.
93.
94.
95.
96. 97 . 98.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.(2)
Bidang Penyelenggaraan
Subbidang Penyelenggaraan I Subbidang Penyelenggaraan II
- 5 -
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Subbidang Evaluasi Diklat Subbidang Pengolahan Hasil Diklat Subbidang.Informasi dan Pelaporan Kinerja
Bagian Tata U saha
Subbagian Perencanaan dan K<~uangan Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Ma.syarakat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat . Subbidang Program Subbidang Kurikulum Subbidang Tenaga Pengajar
99. Bidang Penyelenggaraan
100. Subbidang Penyelenggaraan I 101 . Subbidang Penyelenggaraan II
102. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
103. Subbidang Evaluasi Diklat 104. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat 105. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja
106. Bagian Tata Usaha
107. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 108. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset 109. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan
Masyarakat
(3)
... I PP.52 I ...
. .. I PP.521 I ...
. .. I PP.522 I ...
. .. I PP.53 I ...
... I PP.531 I ...
... I PP.532 I ...
... I PP.533 I ...
. .. I PP.54 I ...
... I PP.541 I ...
. .. I PP.542 I ...
... I PP.543 I ...
... I PP.500 I ...
... I PP.6 I ...
. .. I PP.61 I ...
. .. I PP.611 I .. .
... I PP.612 I .. .
. .. I PP.613 I .. .
... I PP.62 I ...
... I PP.621 I ...
... I PP.622 I ...
... I PP.63 I .. .
... I PP.631 I .. .
... I PP.632 I .. .
... I PP.633 I .. .
.. . I PP.64 I ...
... I PP.641 I ...
... I PP.642 I .. .
... I PP.643 I .. .
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
(1)
MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
(2)
110. Kelompok Jabatan Fungsional
.. I . '•
1 11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum
112. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat
113. Subbidang Program 114. Subbidang Kurikulum 115. Subbidang Tenaga Pengajar
116. Bidang Penyelenggaraan
11 7. Subbidang Penyelenggaraan I 118. Subbidang Penyelenggaraan II
119 . Biqang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
120. Subbidang Evaluasi Diklat 121. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat 122. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja
123. Bagian Tata Usaha
124. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 125. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset 126. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan
Masyarakat
127. Kelompok J abata:p Fungsional
(3)
... I PP.600 I ...
... I PP. 7 I ...
... I PP.71 I .. .
... I PP.711 I .. .
... I PP.712 I .. .
... I PP.713 I .. .
... I PP.72 I ...
... I PP.721 I ...
... I PP.722 I ...
... I PP.73 I .. .
... I PP.731 I .. .
... I PP.732 I ...
... I PP.733 I ...
... I PP.74 I .. .
... I PP.741 I .. .
... I PP.742 I .. .
... I PP.743 I .. .
... I PP.700 I ...
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,
Sajjna~~ dengan aslinya REP ill 'S~gMUM
u.b KEP ALA BAGIANTATA USAHA KEMENTERIAN
,----AR1F BfNT' YUWONO t NIP 197109121997031001
ttd
HADfYANTO
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id