Menjangkau UMKM, Melindungi dari Dampak Pandemi

Stimulus Fiskal untuk UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Gambar: detik.com

Kondisi UMKM di Indonesia Data dan Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Nasional

Kondisi UMKM

Belum didukung dengan iklim usaha yang baik

Belum Produktif

Kesulitan Naik Kelas

Sulit menembus pasar globalKekurangan layanan finansial

52,5% UMKM bersifat informal

60.702 ribu

5.550 ribu

Mikro

Kecil

Menengah

Besar

63,5 juta (98,7%)

783.132 ribu

60,34% total PDB nasional

97% total tenaga kerja

99% total lapangan kerja

14,17% total ekspor

58,18% total investasi

99,9%Jumlah usaha

(Sumber: KemenkopUKM 2018 dan BPS 2016)

ICOR indonesia 2016-2018 masih sangat tinggi (6,3)(Malaysia sebesar 4,6, Thailand 4,5, dan Vietnam 5,2)

• Survey IFC 2016• Alasan informal (rumit, tidak ada manfaat, mahal)

• Porsi kredit UMKM hanya 19,6%, didominasi Bank BUMN (BI, 2018)

• 46,7% didominasi sektor perdagangan, belum mampu menciptakan value added tinggi (BPS, 2016)

• Belum mampu terlibat dalam mata rantai produksi sektor usaha menengah/besar

• Usaha mikro terlalu mendominasi (98,7%) dan proporsinya tidak berubah 10 tahun terakhir

• Hanya 6,3% mampu masuk Global Value Chain dibanding rata-rata Asia Tenggara 22% (WTO, 2013)

• Kontribusi ekspor 14,7%

Tangguh Menghadapi Krisis

• 1998‐ 64% tidak berubah omzetnya, 31% menurun, dan

1% berkembang (Media Indonesia, 2015)‐ Penurunan tenaga kerja hanya 0,1% (FEUI, 2013)

• 2008Resesi global tidak berdampak signifikan karena

ketergantungan ekonomi ke ekspor rendah

Berbeda dengan 1998 dan 2008Apakah UMKM mampu bertahan?

• 2020 ... Namun krisis akibat pandemi ini ...

2

68%Jumlah penduduk usia produktif

Dan akan terus mendominasi 2020-2030 (Bonus Demografi)

Peluang memanfaatkan bonus demografi

Dampak Pandemi terhadap UMKM dan Respon Kebijakan

Sumber:- Gambar: Tempo.co- Referensi: Indopremier, Republika, Bisnis.com

Menkop UKM (Mei, 2020)"Kalau dirata-ratakan dengan survei lain, 40% UMKM yang akan

berhenti, padahal kita tahu sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan yang mayoritas itu mikro dan ultra mikro."

Sandiaga Uno (Mei, 2020)"Krisis saat Ini Berbeda dari 1997-1998, UMKM Paling Babak Belur,"

SCORE-International Labour Organization (ILO) Indonesia (April, 2020)Survey terhadap 571 perusahaan :• 2/3 UMKM yang disurvei berhenti beroperasi• 52% kehilangan pendapatan hingga >50%• 63% telah mengurangi jumlah pekerja

Sektor-sektor UMKM yang berhasil bertahan di tengah pandemi• Alat kesehatan (masker, sarung tangan, APD dll)• Bahan kebersihan (a.l. sanitizer, disinfektan) • Sembako, makanan beku dan peralatan memasak• Jasa ekspedisi• UMKM yang telah memanfaatkan platform online, terutama retail

dan makanan siap saji

Respon Kebijakan:• Relaksasi kredit UMKM• Tambahan stimulus KUR• Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu, termasuk

UMKKM, yang ditetapkan Bank Indonesia• Subsidi Bunga• Pembebasan Pajak Hanya Berlaku untuk WP UMKM dengan

Skema PPh Final

3

Kondisi UMKM mengalami penurunan permintaan yang mengakibatkan

menurunnya kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang mereka gunakan

sebagai usaha sehingga memerlukan penguatan dengan melakukan

restrukturisasi pinjaman/kredit dan dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi

bunga/subsidi margin kepada UMKM.

Demand Side Rp205,20 TPerlindungan sosial

(PKH, Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non-Jabodetabek, Pra Kerja, Diskon Listrik, Logistik/Pangan/Sembako, BLT Dana Desa

Insentif Perumahan bagi MBR

Supply Side

Rp402,45 TRp203,9 T

Rp1,3 T

Rp607,65 T

4

Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional Rp695,20 T(di luar anggaran kesehatan Rp87,55 T)

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) sebagai pandemi yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,

sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan

perekonomian termasuk untuk dunia usaha.

UMKM- Subsidi Bunga- Penempatan Dana untuk

Restruk- Belanja IJP- Penjaminan untuk modal kerja

stop lost- PPh final UMKM DTP- Pembiayaan investasi kepada

koperasi melalui LPDP

Insentif UsahaPembiayaan KorporasiSektoral K/L dan Pemda

123,4635,2878,78

5,001,00

2,401,00

120,6153,57

104,81

Sumber: OJK, DJPb, data diolah

No Penyalur Debitur Alokasi Anggaran

1 Perbankan 102 Bank Umum1570 BPR176 BPRS

36,689 Juta 32,162 Triliun

Perusahaan Pembiayaan

110 Perusahaan Leasing(terdaftar di OJK)

2 BUMN Penyalur Kredit UMKM

UMi, MekaarPT PNMPT Pegadaian

16,68 Juta 2,592 Triliun

3 BLU, Koperasi 4 BLU Pengelola Dana (PIP, LPDB, P2H, LPMUKP)297 Koperasi mitra BLU

7,289 Juta 0,526 Triliun

5

Total Subsidi Bunga

Rp35,28 TTotal Outstanding Kredit Penerima Subsidi Bunga

Rp1.601,75 Triliun

Total Penundaan Pokok

Rp285,09 TJumlah Debitur Penerima Subsidi Bunga:

60,66 Juta Debitur

1. Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan

• Pinjaman sampai dengan 500 Jt, subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan ke dua

• Pinjaman di atas 500 Jt s.d. 10 Miliar, subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan ke dua

2. Lembaga penyalur kredit program pemerintah

• Pinjaman sampai dengan 10 Jt subsidi nya sebesar beban bunga debitur, paling tinggi 25%

• Pinjaman di atas 10 Jt s.d. 500 Jt, subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan ke dua

• Pinjaman di atas 500 Jt s.d. 10 Miliar, subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan ke dua

SUBSIDI BUNGA UMKMPMK-65/2020

6

6 bulansejak 1 Mei 2020

Periode

Kriteria Debitur

1. UMKM dengan kredit/pembiayaan s.d. Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) memiliki Baki Debet

Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020.

2. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional.

3. Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. Harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan untuk Debitur memiliki plafon

Kredit/Pembiayaan kumulatif di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Debitur yang memiliki plafon Kredit/ Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

7. Debitur Koperasi selain kriteria sebagaimana di atas, Debitur harus memenuhi kriteria yang diatur oleh

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Besaran Subsidi Bunga

Pemberian subsidi bunga bagi

masing-masing debitur

a. Bagi debitur yang memiliki beberapa akad kredit

/pembiayaan yg secara kumulatif

• tidak melebihi plafon kredit/pembiayaan s.d.

500 jt ➔ maks 2 akad kredit

• > 500 jt s.d. 10 miliar ➔ maks 1 akad kredit

b. Untuk debitur yang memperoleh tambahan subsidi

bunga/margin KUR dapat diberikan subsidi

bunga/margin PEN ➔ 1 akad kredit/pembiayaan

selain KUR (dengan syarat jumlah akad

kredit/pembiayaan poin selain KUR tersebut +

akad kredit/pembiayaan KUR tidak melebihi 500

Juta.

melalui bantuan OJKmelalui bantuan OJK

KEMENKEU

O J K

PENYALUR

USERNAME/PASSWORD

1. KONEKSI▪ Penyalur yang sudah terkoneksi SIKP;

penyampaian data dilakukan secara host-to-host

▪ Untuk yang belum terkoneksi SIKP, diberikan Username dan Password melaluibantuan OJKuntuk mengakses Web SIKPContoh user/password:

2. PENYAMPAIAN DATA▪ Penyalur yang telah terkoneksi SIKP;

data disampaikan secara langsung melaluikoneksi antar system.

▪ Penyalur yang belum terkoneksi SIKP; data disampaikan dengan cara unggah(upload) data ke web SIKP.

MEKANISME PENYAMPAIAN DATA DARI PENYALUR KE SIKP DAN KPA

NAMA LJK USERNAME PASSWORD

PD BPR Bangkalan LJK600766 111111111

Data Yang Harus Disampaikan Bank/Penyalur:Data Debitur adalah Data Transaksi (3 bulanterakhir s.d. fasilitas berakhir)

Dengan field data sbb:

✓ Memuat Nomor Rekening |

✓ Tanggal Transaksi Pembayaran Debitur |

✓ Baki debet |

✓ Angsuran pokok |

✓ Jumlah angsuran Bunga (bunga yg dibayardebitur/diluar subsidi)

Tagihan atas Subsidi, yang terdiri atas :

• Detil Data tagihan, Memuat :

✓ NIK |

✓ Nomor Rekening |

✓ Periode Tagihan |

✓ Jumlah Subsidi |

• Berita Acara Rekonsiliasi,

• Dokumen Penagihan lainnya;

8Catatan : harus diperhatikan urutan penempatan field diatas, guna kelancaran proses validasi

❑ Penamaan file tidak ditentukan, tetapi formatnya berbentuk file txt❑ Pemisahan antar kolom menggunakan pipeline |

Contoh nama file: BPRX_tagihan_subsidi 0620.txtContoh data debitur:123456654|20200609|5000000|750000|54500

Contoh data tagihan:7371110909800008|123456654|06|54500

9

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KPA

Debitur

Post audit

1

Bisnis Proses Subsidi Bunga

NIK

2a

5

4

3

Penyalur

NPWP

2b

Rek. Kas Negara

6

7

11

Sumber:

- Gambar: Tempo.co

- Referensi: Indopremier, Republika, Bisnis.com

UMKM Menuju New Normal,Keseimbangan Baru Pasca Covid-19

Pada setiap recovery krisis, terbentuk keseimbangan (equilibrium) ekonomi, dapat berupa keseimbangan yang sama sebelum krisis atau keseimbangan yang bergerak pada posisi yang baru

(Kitsos & Bishop, 2016)

Arah Kebijakan Sektoral dan Fiskal untuk Mendukung UMKM: UMKM Go-Digital, target 8 juta UMKM harus online di 2020 Perluasan basis data Sistem Informasi Kredit Program, untuk

menyatukan database UMKM Pengembangan skema UMKM berbasis cluster dan integrasi dengan

industri besar, a.l. dengan Factory Sharing mendorong formalitas UMKM dan naik kelas mendorong skema investasi jangka panjang bagi UMKM refocusing dukungan pemerintah melalui penyediaan ekosistem

pengembangan usaha

Validasi data secara otomatis

Penyalur

Valid TidakValid

Kuasa Pengguna Anggaran

(Kemenkeu, Kemen BUMN,

KemenkopUKM)

Website SIKP

(sikp.kemenkeu.go.id)

Validasi Data NIK (Dukcapil)

Validasi Data NPWP (DJP)

Masyarakat/

Debitur

RKUN

Post audit

Penjelasan:1. OJK dan KemenKop-UKM mengirimkan data Debitur UMKM yang

memenuhi kriteria untuk diberikan subsidi bunga ke SIKP. BPKPakan melakukan verifikasi untuk data Debitur PNM dan Pegadaian.

2. Penyalur mengunggah data debitur UMKM yang memenuhi kriteriauntuk diberikan subsidi bunga ke SIKP.

3. Data Debitur divalidasi ke Dukcapil (NIK) dan ke DJP (NPWP)4. Validasi by system antara data debitur yang berasal dari OJK-

Kemenkop dengan data debitur yang berasal Penyalur, untukmelihat kesesuaian data, jika data valid maka akan menjadi datatagihan subsidi, jika tidak valid akan dikembalikan secara sistemkepada Penyalur.

5. Penyalur mengunduh data tagihan subsidi dari SIKP6. Penyalur mengajukan tagihan subsidi kepada KPA7. KPA melakukan pengujian formil tagihan dan kesesuaian data SIKP.8. KPA mengajukan permintaan pencairan subsidi bunga atas tagihan

dari penyalur yang memenuhi syarat kepada KPPN.9. KPPN melakukan pengujian dan proses pencairan subsidi bunga

dari RKUN ke rekening penyalur.10. Penyalur:

a. mengirimkan bukti pembebanan subsidi pada kewajiban Debiturkepada BPKP melalui SIKP;

b. menyampaikan pemberitahuan ke Debitur terkait subsidi bungamelalui portal yang disediakan oleh pemerintah.

11. KPA menyampaikan laporan pembayaran subsidi bunga sekaliguspermintaan audit kepada BPKP.

12. BPKP melakukan audit pembayaran tagihan subsidi bunga denganmengakses semua data yang berasal dari sistem maupun lembagayang terlibat.

13. Dlm hal terdapat kelebihan pembayaran (hasil post audit), makapenyalur mengembalikan kelebihan dimaksud ke kas Negara.Dalam hal terdapat kurang bayar, maka Penyalur tidak dapatmemintakan kekurangan tersebut.

14. Kejaksaan menindaklanjuti temuan APIP dan BPKP.

1a 1b

2

Bisnis Proses Subsidi Bunga yang Melibatkan 8 Lembaga

3

45

6

78

9

10a10b

13

10a

11

14

12

Proses Subsidi Bunga/Subsidi Marjin ke UMKM

• OJK memberikan data Debitur sebagai dasar Pemerintah memberikanSubsidi Bunga;

• Lembaga Penyalur menyampaikan besaran subsidi bunga, NIK, NPWP masing-masing debiturnya;

• SIKP menghitung Subsidi Bunga untuk masing-masing Debitur;

• Penyalur mengajukan tagihan subsidi kepada KPA;

• Penyalur menginformasikan jumlah subsidi yang diterima kepadadebiturnya;

• KPA mencairkan subsidi dari rek kas Negara ke penyalur;

• BPKP melakukan audit atas kelebihan bayar;

• Penyalur mengembalikan kelebihan bayar ke kas Negara;

• Kejaksaan menindaklanjuti hasil audit BPKP.