meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja:...

7
JAKSA AGtT:'l"G IillPUBIJK INDONESIA KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: I<EP- 014 j AjJAj02j2010 TENTANG TIM PENGUATAN, PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRJl\M PERCEPATAN (QUI(I( WINS) REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, t V lel11imbang a. bahwa program Reformasi Birokrasi telah dicananqkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentanq Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005 - 2025, khususnya Bab IV Butir 1.2. Huruf E, Angka 35 yang menyatakan bahwa "pembangunan aparatur negara dilsk ukan melalui retormesi birokresi untuk meninqketken protesionslisme aparatur neqsr» dan untuk mewujudkan tetu pemerintaf7an yang trsik, di pusat maupun di daeraIJ agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya''; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, telah ditetapkan 4 (empat) Program Percepatan (Quick Wins) yaitu; Percepatan dan Optimalisasi Penanganan Perkara, Penerapan Sistem Tekuoloql Informasi (onl/ne) Penanganan PerKara, Penerapan Sistem Teknologi Informasi (onl/ne) LAPDU, dan Re-design Wehsite Kejaksaan; sebagai upaya mewujudkan kepercayaan marvarakat kepada institusi Kejaksaan, perubahan pola pikir (mind se) dan perubahan budaya kerja (culture set); c. bahwa keempat pmgram percepatan sebagaimana butir b di atas, telah dilaksanakan (ji 4 (empat) Pilot Project yaitu Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Tangerang; d. bahwa untuk pelaksanaan Program Percepatai (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Ir.donesia secara berxesinarnbuncan di seluruh unit kerja kejaksaan RepubJik Indonesia, maka perlu dilakukan keqtat.m penguatan, pengembangan c.ian irnplementasinya secarasistimatis dan terukur ,·Ii 1") (nil::> hol::>C"~Vo;::>I"C"::l::>nTinnni n::.n 1(:" (cn:>tYI hcd""C'\ VC\;',(/r-J-:::In

Transcript of meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja:...

Page 1: meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja: Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka penerapan Program Percepatan (Quick

JAKSA AGtT:'l"GIillPUBIJK INDONESIA

KEPUTUSANJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR: I<EP- 014 j AjJAj02j2010

TENTANGTIM PENGUATAN, PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI

PROGRJl\M PERCEPATAN (QUI(I( WINS) REFORMASI BIROKRASIKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

tVlel11imbang a. bahwa program Reformasi Birokrasi telah dicananqkan dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentanq RencanaPembangunan Nasional Jangka Panjang 2005 - 2025, khususnyaBab IV Butir 1.2. Huruf E, Angka 35 yang menyatakan bahwa"pembangunan aparatur negara dilsk ukan melaluiretormesi birokresi untuk meninqketken protesionslismeaparatur neqsr» dan untuk mewujudkan tetu pemerintaf7anyang trsik, di pusat maupun di daeraIJ agar mampumendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidanglainnya'';

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Reformasi BirokrasiKejaksaan Republik Indonesia, telah ditetapkan 4 (empat) ProgramPercepatan (Quick Wins) yaitu; Percepatan dan OptimalisasiPenanganan Perkara, Penerapan Sistem Tekuoloql Informasi(onl/ne) Penanganan PerKara, Penerapan Sistem TeknologiInformasi (onl/ne) LAPDU, dan Re-design Wehsite Kejaksaan;sebagai upaya mewujudkan kepercayaan marvarakat kepadainstitusi Kejaksaan, perubahan pola pikir (mind se) dan perubahanbudaya kerja (culture set);

c. bahwa keempat pmgram percepatan sebagaimana butir b di atas,telah dilaksanakan (ji 4 (empat) Pilot Project yaitu Kejaksaan TinggiDKI. Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri JakartaSelatan, dan Kejaksaan Negeri Tangerang;

d. bahwa untuk pelaksanaan Program Percepatai (Quick Wins)Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Ir.donesia secaraberxesinarnbuncan di seluruh unit kerja kejaksaan RepubJikIndonesia, maka perlu dilakukan keqtat.m penguatan,pengembangan c.ian irnplementasinya secarasistimatis dan terukur,·Ii 1") (nil::> hol::>C"~Vo;::>I"C"::l::>nTinnni n::.n 1(:" (cn:>tYI hcd""C'\ VC\;',(/r-J-:::In

Page 2: meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja: Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka penerapan Program Percepatan (Quick

-

Mengingat

,"""-

Menetapkan

peRTAMA

2

e. Bahv/a Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia masing-masingNomOI' : KEP-110/ A/JA/09/2008 tanggal 26 September 2008tentang Pembentukan Tim Program Perrepc.tan (Quick wins)Reformasi Birokrasi; Nomor : KEP-038/ AiJAj04/2 J08 tanggal 8 April2009 tentang Revisi Pernbentukan Tim Program Percepatan (QuickWJ{7S) Reformasi Birokrasi; dan Nomor : KEP-042/ A/JA/04/2009tanggal 22 April 2009 tentang Penarnbahan An\;jgota Tim ProgramPercepatan (Quick Wins) P,:forlllasi Birokrasi; maka dipandangperlu dilakukan i-erubahan Tim guna melaksanakan Penguatan,Penqembanqar; dan Implementasi Program 'Jercepatan (QuickWins) Reforfll.lsi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesla.

f. Sebagai pe.wujudannva perlu dibentuk TI:vI PENGUATAN,PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAMPERCEPATAN (QUICK WIN!;,] REFORM~SI BIROKRASIKEJAI<SAAN REPUBLIK INDONESIA, dengan Keputusan JaksaAgung Republi« Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentanq PenvelenqcaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1~)99 Nomor 75 danTambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentanq Perubahan atasUndang-Undang NomOI' 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-PokokKepegawaian;

3. Undang-Undang NomOI' 16 Tahun 2004 Tentanq KejaksaanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RencanaPelllbangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - L025;

5. Instruksi Presiden NomOI' 5 Tahun 2004 Tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;

6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/JA/10/1999 TentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telahdiubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agun~ RI Nomor : KEP-558/ A/JAj12/2003;

7. I<eputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-086/ AjJA/08/2008 TentanjPembentukan Tim Reformasi Birokrasi KEjaksaan RepublikIndonesia;

MErV1UTUSKAN

KEPUTUSA~J JAI<SA AGUNG REPUBUK INDONESI4 TENTANG TIMPENGUATAN, PENGEMBANGAN DAN IMPLEME~JTASI PROGRAMPERCEPATAN (():JJCK WINS) REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAANREPUBLII< INDO~!t:SIA;

rvlenoanokat cara Pp;ClhCltvano narnanva tpr'rlntJ rrn ri;:lIrim I rlmnirrin T

Page 3: meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja: Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka penerapan Program Percepatan (Quick

KEDUA

3

T'lM PEI\JGUATAI'-J, PENGEfVlBANGA[\J, DAN I['vlPLEMENTASI PROGRAMPERCEPATAN (QUICK WINS) REfORMASI BIROKFASI KEJAKSAANREPUBLIK INDONESIA sebagaimana tersebut pada dlkturn PERTAMArnelaksanakan tugas melalui keqiatan :

1. Melakukan penguatan terhadap Program Percepatan (Quick Wins)Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesla secara konslstendan terukur di Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta, Kejaksaan TinggiBanten, I<ejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan NegeriTangerang sebagai unit kerja Pilot Project tahun 2009;Melakukan Pengernbangan mela!ui penerapan Proorarn Percepatan(Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia di 10(sepuluh) Kejaksaan Tinggi dan 14 (empat bel as) Kejaksaan Negeriantara lain:2.1. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;2.2. I<ejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;2.3. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat:2.4. I<.ejaksaan Tinggi Jawa Tengah;2.5. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;2.6. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;2.7. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;2.8. Kejaksaan Tinggi Maluku;2.9. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tirnur:2.10. Kejaksaan Tinggi Kall.uantan Barat;2.11. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;2.12. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;2.13. Kejaksaan Negeri Jak?"ta Timur;2.14. I<ejaksaan ~Jegeri Jakarta Utara;2.15. Kejaksaan Negeri Medan;2.16. l<ejaksclJn Negeri Palembang;2.17. Kejaksaan Negeri Bandung;2.18. Kejaksaan Negeri Semarang;2.19. Kejaksaan Negeri Surabaya;2.2.0. Kejaksaan Negeri Manado;2.21. Keja'csaan Negeri Makassar;2.22. Kejaksaan Negeri Ambon;2.23. Kejaksaan Negeri Samarinda;2.24. Kejaksaan Negeri Pontianak.

)L.

3. Melakukan implementasi serta monitoring don evaluasi secarakonsisten, sistematik, dan terukur terhadap F'roqrarn Percepatan(Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesiasehingga tujuan Reformasi Birokrasl Kejaksaan Republik Indonesiadapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja:Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka penerapanProgram Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi KejaksaanRepublik Indonesia di 12 (dua belas) Kejaksaan Tinggi dan 16 (enambelas) Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2di atas;

4.

Page 4: meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja: Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka penerapan Program Percepatan (Quick

4

J'/ ..

KETIGA Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tuqas Tim Penguatan,Pengembangan dan Implementasi Program Percepat m (Quick Wins)Reformasi Birokrasi f(ejaksaan Repi. blik Indonesia ciibebankan padaAnggaran Kejaksaan Agung RI Tahun 2010 dan bantuan dari LembagaDonor.

KEEMPAT Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung Republik In Jonesla ini, makakeputusan Jaksa Agung Republik Indonesia masing-masing Nomor :KEP-llO/ AjJA/09/2008 tanggal 26 September 2008 tentangPernbentukan Tim Progl'am Percepatan (Quick wins) Rerorrnasi Birokrasi;Nomor : f<EP-038/AIJA/04/2008 tanggal 8 April 200) tentang RevisiPembentukan Tim Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi;dan Nomor : KEP-042/A/JA/04/2009 tanggal 22 Ap-ll 2009 tentangPenambahan Anggota Tim Program Percepatan (Quick Wins) ReformasiBirokrasi; dinyatakan tidak berlaku lagi.

t<ELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan l.etentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diaoakan perbaikansebagaimara mestinya.

r:

DitetarkanPada Tanggal

: di Jakarta: 4 Februari 2010

JAKS~;U~R~PUBLlK INDONESIA, .

-/k.~~HENDARMAN SUPANDJI

Page 5: meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja: Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka penerapan Program Percepatan (Quick

{.'

..

Larnpiran Keputusan Jaksa Agung Repubiik IndonesiaNornor KEP- 014 / A/JA/02/20 10Tanggai : 4 Februari 2010

r-..····-..·-- ·- ..·..· -·------·--·- ..·-·-····--·-·--·--- ---.----- ..----- ..-- - ..-- ..---------,- - ..-- - ..--.-· ..· -..-·---- ..---·-- ..1- -------------------;

I NO NAIVIA / PANGKAT / NRP 1 NIP I JABATAN I JABATAN Ii..······-..:- - -..- - - - -..-_ .._ -.- -.---.- -..- - - -- ----- - -- -.l-..---.- - ---- ..- - ----J---..!? ALAM T~_~ 1I 1 2 i 3 .. 41--T--·I--REsTA-NNAr~T)~-PITLJI)ULU~SH., MH. ...-------1-- ..KE-PALAP"US'AT-"'''''-'·-··..--..P-E..NANGG UNG-...----l

. I

Jaksa Utarna Madya (IV/d) INSTAKRIM JAWAB___.... .._N~p_._4785 614JJ NI~_:_J92 605 2319 7801~..QQ_L. _ .. _

2. LF.ONARD E. E. SIMANJUNTAI<, SH.,f\1H. JAKSA FUNGSIONALJaksa Utama Pratama (IV/b) PADA PUSAT SEKRETARIS I

, NRP. 6926711/NIP. 196707031992:)31003 DIKLAT KEJAKSAAN

i-'3~'-j--C~I'RISTIAN C-:-RATUANIK, SH. JAI<SA~~~~~IONAL .---------- ..--

I Jaksa Muda (Ill/d) PADA PUSAT SEKRETARIS III NRP. 6932412/NIP. 196612181993121001 INSTAKRIM ..

I..· ··4.'-'" -"ARMil~-SYA-H~·S·~I~-~iVisi·~·-·----·-- -..-- ..·- -------- --'''-'--'''oI"R''EIG'U-R''---'''''''-I-'-''f<OO R DI N ATO-R--"

Jaksa Utama Muda (IV/c) PENYIDIKAN PADA ! PERCEPATAN DANI NRP. 4306034/[\IIP. 196005031980021001 JMIJ PIDSUS I OPTIMALISASII ! I PEr~ANGANAN1 1 _. ._ ------ .. -- --- ---.- --.- - - ------- -------- - .. --.... ------- -- - .\- __ ?_~R~f.\~_EE2~~~__I 5. : TRIYONO HARYANTO, SH., MH. KABAG

~

i Jaksa IJtama Pratanla (IV/b) SUNPROGLAPNIL ANGGOTA_____ I _~!RP.4825930/NIP. 1959100?1982011001 PADA JAM PIDSUS _

6. SUTION USMAN .L\JI, SH. DIREKTUR UHEKSI KOORDINATORI Jaksa Utama Madya (IV/d) PADA JJ\M PIDUM PERCEPATAN DAN

INRP. 9805259/NIP. 195208011980031004 OPTIMALISASI

PENANGANANI PERKARA PIDUMr·..-..---..·..- - -- - ---- - --- ---..---- - -..- - ..- ..--- ..-.---- ..- - -- -- --- -..-..-- --- -.-.--- -------------I 7. WARSA SUSANT A, SH. KABAG

Jaksa Utama Pratarna (IV/b) SUNPROGLAPNIL ANGGOTA....- ....- ."..r:!J3_~:""§ 8~25..§_10/ ~Ll~:..1..~_?...§Jl~§J~~_~Q_~_lO0 ~ P..6Q~JA~ __PJQ..Vl::'L.... .. . _

8. ALFRED NAPITUPULU, SH. . KEPALA BIDANG KOORD1NATORJaksa Utama Muda (Iv/e) ANALISlS PADA PENERAPAN SISTEMNRP. 6805210/NIP. 195207061980031005 PUSAT INSTAKRIM T1 (ONLINE)

FENANGANAI\IPERKARA

....

ANGGOTA9. I AMIR HAIGM, Srnk., S.Sos.

Madya Wira TU (Ill/c)N~F. 589593/NIP. 195911211989031002

KASUBBID:<ERJASAMA TEKNIKBIDANG PRODUKSI

PADA PUSATINSTAKRIM

._---_ .._-_. -----,..-,------------------_.-.----------------- ._- ------- -- - ----"-_ .._------_._------

10. ISMAIL, ST. SH. KASUBDIT IMadya Wira TU (III/c) PENGOLAHAN DATA ANGGOTANRP. 59670006/NIP. 197006151.396031002 BIDANG PRODUKSI 11

PADA PUSATTr. .,.. •.--r-n I/r""\ TI\ 11

Page 6: meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja: Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka penerapan Program Percepatan (Quick

.' ~; r'-i2~'''KA-rARiN-A--EN DANGSA-R W ESTRI, SH~----- ------ --- KABAG -------

! Jaksa Maclya (IV/a) SUNPROGLAPNIL ANGGOTA\,._. I~_R~~__§'~_~1..:?.?1C'lIP_~J:2_§~.Q_~29199_'±9_~?006 PADA JAM,!:!~~ _. .._. _I 13. DIDIEf< DARfVlANTO, SH" MH, I<EPALA PUSAT I<OORDINATOR\ Jaksa Utarna Muda (IV/c) I PENERANGAN PENANGANANI NRP, 47354254/NIP, 195404291974011001 I HUKUM ! WEBSITE

.·i4~-I-CHAIRlJ66ii'iSjpAI:IUTAR,-sl:i--~- -iKA8iD-HlJBMEi5MAS-I----_ISE}~IS.S.!\I\~--...-.-, I Jaksa Utama Pratarna (IV/b) ! PADA PUSPENKUM I ANGGOTA! I NRP. 5805521/NIP. 195503201980111001 I:'.-{'5-:'Ts-6EI~"AR'NO-;"S~I-----------------------------·-----------~·----I<-E-PA·LA-BTRO---l----K GO-RDT NAT6R:------! \ Jaksa Utama f\1adya (IV/d) I<EPEGAWAIAN I PENGEMBANGANi I NRP. 2755527/NIP. 19550616197502.1001 I PROGRAM QUICI<I I WINS BIDANG

I(i!:- -~dIB~f;~I~~~JJ/~)-----~-------- KABAG~~~ PADA p::::::~--I NRP. T755483/NIP. 195405081975091001 I KEPEGAWAIANI - -- - -- ---- - - ------------- -.--- -- - ---.--- -- - --------------- ·1------------ --- --.------------------ .--I 17. NEITY FIRDAUS, SI-! .\ DIREKTUR PPH KOORDINATORI Jaksa Utama Madya (IV/d) PADA JAM DATUN PENGEMBANGAN: NRP. 6795159/NIP. 19510520197903220 PROGRAM QUICKI WII\JS BIDANGI I PERDATA DAN TATA

I : USAHA NEGARA............. - - _ .._ ..•... -- _._ .._._-_ _. __ - -.............•. -.. - - - ----- -_ -._.__ _._ --_............... _ .._-_ _ - _ __ .. _ ..__ _,._ -_ •...•._-_ __ _----_ _ ..

18. i E[)VWAI~[) KAl3AN, SH.( MH. I KABAG II j J !

I Jaksa Madya (IV/a) , SUI\JPROGLAPNIL, ANGGOTAI

I . NRP. 48926563/NIP. 196503021989031003 PADA JAM DATUN !l-i-9-:--FAEb~iONiYUS-ljF~SH., M H .---·-------------------OTREKTU-R--- ----KOORDII~ATOR-----

1/ Jaksa Utama Muda (IV/c) PRODSARIN PENGEMBANGAN I

NRP. 6795431/I\JIP. 195410111979031001 PADA JAM INTEL I PROGRAM QUICKI WINS BIDANG

i-2(i:- ~~~~A~::'~-~~~:~~IV~~--------~~~~~{~~~:~-1--~~:~:!~----!., J,~R~:__~2227)2L~.!E:_J_~_~.zQ~2219..z~.Q~JO0 l.___ __ pAJ)h~!'\.I'j_l~.IE ~ j .. ._ ... ._. .• .. _. l

r" .

HENDARtvlJ-\N SUPANDJI

Page 7: meninqketken protesionslisme neqsr» tetu...dapat segera terwujud sesualdenqan Program Kerja: Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan dalam rangka penerapan Program Percepatan (Quick

.' I .::,

.(EJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INOC)f\JE'SIAJAKARTA---------------------------.-------------------

NOTA [JINAS

Kepada Yth.Dari

PARA JAKSA AGUNG MUDAI(EPALA PUSAT INFORMASI DATA DAN STATISTIK KRIMINALselaku Penanggung Jawab Tim Penguatan, Pengembangan Danlmplementasi Program Percepatan (Quiks Wins) ReformasiBirokrasi Kejaksaan Republik Indonesia04 Maret 2010

NO- G\ /M/M.3/03/2010Segera1 (satu) eksemplarUndangan Rapat

TanggalNor.iorSifatLampiranPennai

Meni ndak lanjuti Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-014/J.N N02j2010tanggiJl 4 Pebruari 2010 tentang pembentukan Tim Penguatan, Pengembangan dan Implementasi?TOQTam?ercepatan (Quick Wins) Reforrnasi BirokTasi Kejaksaan Republik Indonesia, bersama inidencan hormat rnohon bantuan Bapak untuk dapat memerintahkan narna-narna anggota Tim(sebagaimana Surat Keputusan terlampir) untuk dapat menghadiri rapat, pada :

HariTanggalWa k tuTempatAgenda Rapat

: Senin: 08 !Vlaret 2010: Pkl. 09.00 WIB sjd selesai: Ruang Rapat Pusat Instakrim: Pembahasan Rencana Kerja Tim Penquatan, I)engembangan dan

Implementasi Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi BirokrasiKejaksaan R.I. Tahun 2010.

Demikianlah untuk Bapak menjadi maklum.

1. J'- .,,,

KEPALA PUSAT INSTM:RIM....... _. SELAKU .

pr;~ANGGU~G.:::J~WABTIM PENGUATANf PENGEMBANGAN DAN,'.···;·':JMPCEMENtfASI PROGRAMF'ERCEPATAN(QUICK WINS)/::,:/:>'. '. )'R;EF" ~~ASI BIROKRASI KEJJ:,KSAANR.I.I: :,. ( .'· '.) \ ',' \\ \

1\ \

Tembusan :1~yth. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;

(selaku Pengarah Reformasi Birokras! I(ejaksaan R.I.)3. Yth. Jaksa Aouno ~1uda Pembinaan di Jakarta: