W

W

..

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 292/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM, UANG SAKU, UANG LEMBUR, BIAYAPERJALANAN DINAS DAN STANDAR HARGA BARANG/JASA PADA PANITIA

PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

BUPATI KARANGASEM,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DanaHibah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) KabupatenKarangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan WakilBupati Karangasem Tahun 2015, perlu diberikan dandiatur tentang besaran Honorarium, Uang Saku, UangLembur, Biaya Perjalanan Dinas dan Standar HargaBarang/Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan KabupatenKarangasem ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupatitentang Penetapan Besaran Honorarium, Uang Saku, UangLembur, Biaya Perjalanan Dinas dan Standar HargaBarang/Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan KabupatenKarangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan WakilBupati Karangasem Tahun 2015;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

W Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5678);

W

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang HibahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5272);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2015 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2012tentang Pedoman Pemberian Uang Lembur Bagi PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenKarangasem;

16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2014 Nomor 47);

17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2014tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan PemerintahKabupaten Karangasem;

18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 363/HK/2014tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/JasaKeperluan Pemerintah Kabupaten Karangasem TahunAnggaran 2015, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Bupati Karangasem Nomor 767/HK/2014tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati KarangasemNomor 363/HK/2014 tentang Penetapan StandarisasiHarga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2015;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

19. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 239/HK/2015tentang Pemberian Hibah Kepada Gerakan PramukaKwartir Cabang Karangasem, PWRI, KAMINVET, PEPABRI,PP POLRI, KPPA, LVRI, KPU Kabupaten Karangasem,Panwaslu Kabupaten Karangasem, KODIM 1623Karangasem dan Polres Karangasem yang difasilitasiBadan Kesatuan Bangsa Politik dan PerlindunganMasyarakat Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan besaran honorarium, uang saku, uang lembur,Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Harga Barang/Jasa padaPanitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem dalamrangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KarangasemTahun 2015.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatuterdiri dari :

1. Honorarium Panwas Kabupaten Karangasem;

2. Honorarium Sekretariat Panwas Kabupaten Karangasem;

3. Honorarium Tenaga Profesional/Tenaga Ahli;

4. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

5. Honorarium Anggota Pokja Panwas KabupatenKarangasem;

6. Honorarium Tim Penanganan Pelanggaran Pemilihan;

7. Honorarium Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan

8. Honorarium Narasumber Rakor/Bimtek/Sosialisasi;

9. Honorarium Protokol/MC, Rohaniawan dan Pembaca Doa;

10. Honorarium Panwas Kecamatan;

11. Honorarium Sekretariat Panwas Kecamatan;

12. Honorarium Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL);

13. Honorarium Pengawas TPS;

Uang Saku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatudiberikan kepada peserta Rakor/Bimtek/Sosialisasi padaPanitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem.

Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatudiberikan kepada staf PNS Sekretariat Panitia PengawasPemilihan Kabupaten Karangasem dan diberikan Uang MakanLembur.

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Honorarium, Uang Saku, Uang Lembur, Biaya PerjalananDinas dan Standar Harga Barang/Jasa sebagaimanadimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan sejak TahapanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015dilaksanakan dan diperhitungkan pembayaran sejak yangbersangkutan melaksanakan tugas.

Panwas Kabupaten Karangasem menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaan belanja honorarium, uangsaku, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan penggunaanbarang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatukepada Bupati Karangasem dan DPRD KabupatenKarangasem.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Hibah padaPanitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem dalamrangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KarangasemTahun 2015 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkansampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan PemilihanBupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015.

d

Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 23 April 2015

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta.2. Gubernur Bali, di Denpasar.3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.4. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem, di

Amlapura6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, di

Amlapura.7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem,

di Amlapura.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEMNOMOR 292/HK/2015TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM,UANG SAKU, UANG LEMBUR, BIAYAPERJALANAN DINAS DAN STANDARHARGA BARANG/JASA PADA PANITIAPENGAWAS PEMILIHAN KABUPATENKARANGASEM DALAM RANGKAPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARANGASEM TAHUN 2015

No URAIANJUMLAH HARGA

KET.VOLUME SATUAN (Rp)

1 2 3 4 5 6

I HONORARIUM

1 Panwas Kabupaten Karangasem

Y a Ketua 1 Org Org/Bin 6.500.000,-

b Anggota 2 0rg Org/Bin 6.000.000,-

2 Sekretariat Kabupaten Karangasem

a Kepala Sekretariat/Sekretaris 1 Org Org/Bin 3.000.000,-

b Bendahara 1 Org Org/Bin 2.500.000,-

c Staf Pelaksana PNS 1 Org Org/Bin 2.000.000,-d Tenaga Teknis (Kontrak) 4 Org Org/Bin 1.750.000,-

Tenaga Pendukung Administrasi(Kontrak) 5 Org Org/Bln 1.500.000,-

^ Pengemudi, Pramusaji dan PenjagaMalam (Kontrak) 3 Org Org/Bin 1.500.000,"

^3 Tenaga Profesional/Tenaga Ahli 2 Org Org/Bln 2.500.000,-

4 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Org Org/Paket 680.000,-

5Anggota Pokja Panwas KabupatenKarangasem

a Pengarah 1 Org Org/Bln 750.000,-

b Penanggung Jawab lOrg Org/Bln 550.000,-

c Ketua 1 Org Org/Bln 450.000,"

d Sekretaris lOrg Org/Bln 400.000,-

e Anggota 4 Org Org/Bln 350.000,-

6 Tim Penanganan Pelanggaran Pemilihan

a Pengarah 3 Org Org/Kasus 800.000,-

b Ketua 1 Org Org/Kasus 650.000,-

c Sekretaris lOrg Org/Kasus 500.000,-

d Anggota 6 Org Org/Kasus 400.000,-

7 Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan

a Pengarah 3 0rg Org/Kasus 800.000,-

b Ketua 1 Org Org/Kasus 650.000,-

c Sekretaris 1 Org Org/Kasus 500.000,-

d Anggota 6 Org Org/Kasus 400.000,-

8 Narasumber Rakor/Bimtek/ Sosialisasi 1 Org Org/Keg 500.000,-

9Honorarium Protokol/MC, Rohaniawan,Pembaca Doa

5 Org Org/Keg 100.000,-

10 Panwas Kecamatan

a Ketua 1 Org Org/Bin 1.750.000,-

b Anggota 2 Org Org/Bin 1.500.000,-

^11 Sekretariat Panwas Kecamatan

a Kepala Sekretariat/Sekretaris 1 Org Org/Bin 800.000,-

b Bendahara Pembantu (PUMK) 1 Org Org/Bin 700.000,-

c Staf Sekretariat PNS 1 Org Org/Bin 600.000,-

12 Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) 78 Org Org/Bin 500.000,-

13 Pengawas TPS 930 Org Org/Bin 500.000,-

11 UANG SAKU

Peserta Rakor/Bimtek/Sosialisasi Org/Hari 50.000,-

j/ni UANG LEMBUR

a Uang Lembur 3 Org Org/Hari 17.000,-

b Uang Makan Lembur 3 Org Org/Jam 37.000,-

IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Uang Harian Perjalanan Dinas DalamDaerah

Dari Kabupaten Ke Kecamatan/Desa,Dari Kecamatan ke Kabupaten/Desa

Org/Hari 190.000,-

Dari Kabupaten ke Bawaslu Provinsi,Dari Kabupaten ke Kabupaten Lain diBali

Org/Hari 480.000,-

^ Biaya Transportasi/Biaya TaxiPerjalanan Dinas Luar Daerah

Biaya transport tempat Keberangkatanke Bandara, Dari Bandara ke Tempat

Org/kali 500.000,-

Biaya transport dari Bandara keTempat Tujuan, Dari tempal Lujuankembali ke Bandara

Org/kali 250.000,-

c Tiket Pesawat rea! cost

d Biaya Penginapan real cost

Uang Harian Perjalanan Dinas LuarDaerah

Sesuai Lampiran II Peraturan BupatiKarangasem Nomor 50 Tahun 2014tentang Perjalanan Dinas di LingkunganPemerintah Kabupaten Karangasembeserta perubahannya.

V PENGADAAN BARANG/JASA

✓

Pengadaan ATK dan OperasionalPerkantoran,

Fotocopy/cetak/Penjilidan, Pengadaanbuku, Pakaian, Sesajen, Biaya Sewa,Biaya Pemeliharaan, Makanan danMinuman, Spanduk/Banner/Baliho,Dokumentasi/Publikasi, dll

Sesuai KepuLusan Bupati KarangasemNomor 363/HK/2014 tentang PenetapanStandarisasi Harga Barang/JasaKeperluan Pemerintah KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2015bescrta perubahannya dan berpedomanpada Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah besertaPerubahannya

^UPATI KARANGASEM,

d WAYAN GEREDEG