Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam...
5
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 513 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 Januari 2015 Nomor B-227/01-15/01/2015 hal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tahun 2014 maka perlu menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku Koordinator dalam pemberian rekomendasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerntahan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Transcript of Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam...
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
NOMOR 513 TAHUN 2015
TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKATDAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanSosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia atas Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14Januari 2015 Nomor B-227/01-15/01/2015 hal Tindak Lanjut HasilKoordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tahun 2014 makaperlu menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit KerjaPerangkat Daerah selaku Koordinator dalam pemberianrekomendasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentangPenunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja PerangkatDaerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, BantuanSosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerntahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
Menetapkan
KESATU
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang BantuanKeuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 172 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentangPedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran danLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentangPedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata CaraPengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, BantuanSosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAHSELAKU PEMBERI REKOMEDANSI BELANJA HIBAH, BANTUANSOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015.
Menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah(SKPD/UKPD) selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, BantuanSosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan Gubernur ini.
KEDUA Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah(SKPD/UKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajibmelaksanakan proses pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuankeuangan dalam bentuk uang kepada :
a. individu;b. keluarga;c. masyarakat;d. kelompok masyarakat;e. organisasi kemasyarakatan;f. pemerintah daerah lain;g. pemerintah; danh. partai politik.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuaidengan tugas dan fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah(SKPD/UKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajibmelakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuansosial dan bantuan keuangan.
Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan melaporkanpenggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangankepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (PPKD) dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberirekomendasi paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaranberikutnya.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan danberlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 April 2015
GUBE^tJ^RbyiNSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,/•w i\ e*\
BASWKl T. PURNAMATembusan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI JakartaKepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahProvinsi DKI Jakarta
Para Kepala SKPD/UKPD selaku KoordinatorKepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta
Nomor 513 TAHUN 2015Tanggal 2 April 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKUPEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NO. SKPD/UKPD Kelompok, Lembaga/Organisasi/Masyarakat Penerima Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan1 2 3
1 Sekretariat DPRDAsosiasi DPRD Provinsi se Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Provinsi se
Indonesia
2 Badan Perencanaan
Pembangunan DaerahOrganisasi : Dewan Riset Daerah Provinsi DKI JakartaInstansi vertikal : Badan Pusat Statistik
3
Badan PemberdayaanMasyarakat danPerempuan dan KeluargaBerencana
Lembaga/Organisasi pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak
4Badan KepegawaianDaerah
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
5Badan Kesatuan Bangsadan Politik
- Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan- Lembaga/Organisasi Keormasan yang bergerak dalam hal kesatuan dan persatuan bangsa dan
politik, Partai Politik
6Badan Pendidikan dan
Pelatihan
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
7
Badan Pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
8Badan PengelolaLingkungan Hidup Daerah
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
9Badan Perpustakaan danArsip Daerah
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
10Badan PenanggulanganBencana Daerah
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
11
Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri ProvinsiDKI Jakarta
Lembaga/Organisasi
12
13
14
Satuan Polisi PamongPraja
Biro Tata Pemerintahan
Lembaga/Organisasi yang mendukung program Pemerintah Daerah untuk menciptakan keamanandan ketertiban masyarakat (Lembaga/Organisasi Vertikal dan Swasta)Lembaga/Organisasi Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah lain (Provinsi,Kabupaten/Kota)
Biro Kesejahteraan Sosial
- Lembaga/Organisasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat- Lembaga/Organisasi yang program kerjanya di bidang kesejahteraan masyarakat (Lembaga di
bidang sosial keagamaan dan pendidikan keagamaan), Komando Resismen Mahasiswa,Lembaga Kewirausahaan Pemuda DKI Jakarta.
15Biro Pendidikan Mental
Spiritual
- Lembaga/Organisasi pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipandaerah dan mental speritual.
- Lembaga/Organisasi keagamaan yang program kerjanya di bidang pendidikan keagamaan(Lembaga bentukan Pemerintah maupun masyarakat)
16 Biro Hukum - Lembaga/Organisasi hukum
17Biro Organisasi danReformasi Birokrasi
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
18Biro Kepala Daerah danKerjasama Luar Negeri
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
19 Biro PerekonomianLembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersanqkutan
20 Biro UmumLembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersanqkutan
21 Biro Penataan KotaLembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersanqkutan
22
23
Dinas Kesehatan
Dinas Olahraga danPemuda
Lembaga/Organisasi yang kegiatan operasionalnya di bidang kesehatan (Lembaga Pemerintah/Swasta)- Lembaga/Organisasi olahraga dan pemuda, kepramukaan.
- Lembaga/Organisasi sosial masyarakat bidang olahraga dan pemuda
24Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan- Lembaga/Organisasi kepariwisataan dan kebudayaan- Lembaga/Organisasi sosial di bidang seni dan budaya
NO. SKPD/UKPD Kelompok, Lembaga/Organisasi/Masyarakat Penerima Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan1 2 3
25
26
Dinas Sosial
- Lembaga/Organisasi sosial- Lembaga/Organisasi yang kegiatannya di bidang sosial kemasyarakatan (Yayasan sosial
kemasyarakatan)
- Lembaga/Organisasi yang mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat(Lembaga Pemerintah/Swasta)
Dinas Perindustrian dan
Energi
- Lembaga/Organisasi industri kecil- Lembaga/Organisasi yang mendukung program Pemerintah Daerah bidang industri, energi dan
pengrajin
27 Dinas Pendidikan
- Lembaga/Organisasi pendidikan- Lembaga pendidikan keterampilan- Lembaga/Organisasi yang program kerjanya di bidang pendidikan/ akademis termasuk kepada
guru bantu dan guru agama
28
Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Kehumasan
- Lembaga/Organisasi komunikasi, informatika dan kehumasan- Lembaga/Organisasi yang program kerjanya di bidang komunikasi, penyiaran, telekomunikasi,
publikasi dan kehumasan
29Dinas Kelautan, Pertanian
dan Ketahanan Pangan
Individu, keluarga, kelompok, masyarakat atau lembaga/organisasi nelayan/petani miskin
30
Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengahserta Perdagangan
Lembaga/Organisasi koperasi dan Lembaga/ Organisas yang program kerjanya di bidang koperasidan Usaha Menengah/ Kecil dan Menengah (UMKM) dan lembaga masyarakat bidang perdagangan
31Dinas Perumahan dan
Gedung PemdaIndividu, keluarga, kelompok, masyarakat (penataaan kampung) dan lembaga/organisasi instansivertikal
32Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
33
Dinas PenanggulanganKebakaran dan
Penyelamatan
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
34Dinas Perhubungan danTransportasi
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
35Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
36 Dinas Tata AirLembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
37 Dinas Bina MargaLembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
38 Dinas Penataan KotaLembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
39Dinas Pertamanan dan
Pemakaman
Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
40 Dinas KebersihanLembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
41 Dinas Pelayanan Pajak Lembaga/Organisasi/LSM dan keormasan yang berhubungan dengan tugas fungsi SKPD yangbersangkutan
GUB^TORPROVlN^ DAERAH KHUSUS/, --"./ |,. IBtJ KOTA JAKARTA,
V •<•• •: A-
\ /V BASUKI X/PURNAMA
