MENGUKUR PENCAPAIAN PROGRAM JKN DENGAN BIG ......MENGUKUR PENCAPAIAN PROGRAM JKN DENGAN BIG DATA:...
Transcript of MENGUKUR PENCAPAIAN PROGRAM JKN DENGAN BIG ......MENGUKUR PENCAPAIAN PROGRAM JKN DENGAN BIG DATA:...
-
MENGUKUR PENCAPAIAN PROGRAM JKN DENGAN BIG DATA: BAGAIMANA KONDISI PELAYANAN KESEHATAN DAN IURAN KEPESERTAAN TERKINI?
Muttaqien, MPH., AAK.(ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL UNSUR TOKOH/ AHLI)
JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2020
-
SISTEMATIKA
2
1• Pengantar
2• Maha Data Dalam Monev JKN (Sismonev, Statisik
JKN, Media dan Sosial Media Monitoring)
3• Opsi Kebijakan
4• Penutup
-
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DJSN
BERDASARKAN UU SJSN DAN UU BPJS
33
UU 40 Tahun
2004
TENTANG SJSN
• Menyampaikan hasil monitoring dan
evaluasi SJSN setiap 6 bulan
• Mengusulkan Pergantian Antar Waktu
(PAW) dan Pejabat Sementara Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS
• Mengusulkan Pergantian Antar Waktu
(PAW) dan Pejabat Sementara Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS
• Memberikan konsultasi kepada BPJS
tentang Bentuk dan Isi Laporan
Pengelolaan Program
• Sebagai pengawas eksternal (dalam
rangka Monev)TENTANG BPJS
UU 24 Tahun
2011
FUNGSIMerumuskan kebijakan umum dan
sinkronisasi penyelenggaraan SJSN
TUGAS
1) Melakukan kajian dan penelitian
penyelenggaraan jaminan sosial
2) Mengusulkan kebijakan investasi dana
jaminan sosial
3) Mengusulkan anggaran jaminan sosial
bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan
anggaran operasional
WEWENANG
Melakukan monitoring dan evaluasi
(Monev) penyelenggaraan jaminan sosial
-
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
BIG DATA: MONITORING DAN EVALUASI JKN
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
-
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
LAPORANBULANAN
TRIWULANSEMESTERTAHUNAN
• KEMENTERIAN /LEMBAGA
• PENGAWAS EKSTERNAL
Pengaduan/keluhan
Stakeholders
RDPKomisi 9 DPR
Review bersama Kunjungan
lapanganAnalisis Konfirmasi
Laporan
Rekomendasi
-
5 URGENSI MONITORING DAN EVALUASI JKN
BAHAN LAPORAN YANG MEYAKINKAN
PEMANGKU KEPENTINGAN, BAHWA
SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN
SEPADAN DENGAN MANFAAT YANG
DITERIMA
MENILAI DAMPAK DAN
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN
PROGRAM DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN KESEHATAN YANG
BERKUALITAS
MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI
KOREKSI TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM DAN PELAYANAN, SERTA
MEMITIGASI RISIKO DAN GAP/SELISIH
ANTARA PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN JKN
MEMASTIKAN PENGALOKASIAN DAN
PENGGUNAAN SUMBER DAYA
SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN
BENAR BENAR MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN KEUANGAN
(FINANCIAL PROTECTION) BAGI
PESERTA
MENILAI SECARA OBJEKTIF
PENYELENGGARAAN JKN
DISESUAIKAN DENGAN
PRINSIP, REGULASI DAN
TARGET KINERJA
66
-
Columns StyleInsert the title of your subtitle Here
KENAPA INFORMASI PUBLIK TENTANG SJSN PENTING?
• Hak atas informasi merupakan salah satu Hak AsasiManusia
• sarana kontrol publik terhadap perilakupenyelenggaraan SJSN
• Mendorong akuntabilitas proses penyelenggaraan SJSN
• Sebagai prasyarat partisipasi yang efektif dalampengambilan keputusan, karena masukan bisa langsungdisampaikan publik kepada pembuat kebijakan.
77
-
Data dan informasi program JKN yang akurat, komprehensif dan terintegrasi sangat penting untuk
memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung kelangsungan program JKN. Pemanfaatan Big Data sebagai
landasan pembuatan kebijakan menjadi pentingagar setiap Kebijakan yang dibuat menjadi lebih
tepat sasaran.
8
-
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
PEMANFAATAN BIG DATA: MONITORING DAN EVALUASI OLEH DJSNhttp://sismonev.djsn.go.id/sismonev.php
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/http://www.free-powerpoint-templates-design.com/http://sismonev.djsn.go.id/sismonev.php
-
SISTEM MONITORING DJSN
http://sismonev.djsn.go.id/sismonev.php DJSN memiliki SistemMonitoring yang dapat
diakses oleh masyarakat
umum, yang memuat
data tentang:
1. Pelayanan
2. Kepesertaan
3. Organisasi
4. Iuran
5. Pembayaran
6. Keuangan
1010
http://sismonev.djsn.go.id/sismonev.php
-
PERTUMBUHAN KEPESERTAAN JKN
1111
TAHUN TARGET PETA JALAN
REALISASI CAPAIAN (%)
2014 121.600.000 133.423.653 109,72
2015 155.450.000 156.790.287 100,86
2016 189.300.000 171.939.254 90,83
2017 223.150.000 187.982.949 84,24
2018 257.000.000 208.054.199 80,95
2019 257.500.000 224.149.019 87,05
2020 * N/A 222.435.719 N/A -
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2014 2015 2016 2017 2018 2020
Juta
Jiw
a
GRAFIK PERBANDINGAN KEPESERTAAN JKN
DENGAN PETA JALAN
Peta Jalan
Data: Sismonev DJSN; (*) Laporan BPJS Kesehatan, Agustus 2020
-
KLAIM RASIO JKN
40,84
52,78
67,40
81,98 81,80
106,01
42,66
57,08
67,25
84,48
94,40
108,77
104,46%108,15%
99,78% 103,05%
115,40%
102,60%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
100,00 110,00 120,00 130,00 140,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tril
iun
Ru
pia
h
Pendapatan Iuran Biaya Manfaat (termasuk Biaya Promkes) Klaim Rasio
BIAYA MANFAAT > PENDAPATAN IURANData: Sismonev DJSN 1212
-
13
• Kementerian dan lembaga
• Lembaga Legislatif
• Pemerintah Daerah
• Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
• Universitas Dalam dan Luar Negeri
• Lembaga penelitian
• Think tank
• Peneliti individu
• Mahasiswa S1/S2/S3
• Media masssa
• LSM
• Masyarakat umum
• Bahan PenyusunanKebijakan JKN
• Bahan Monitoring danEvaluasi
• Jurnal Ilmiah• Penelitian Peneliti dan
Mahasiswa• Pemberitaan media
massa• Dll
PENGGUNA DAN PEMANFAATAN DATA SISMONEV
1313
-
KEGUNAAN DI DJSN
BAHAN UNTUK LAPORAN KEPADA PRESIDEN
PENILAIAN KINERJA BPJS KESEHATAN
PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JKN
PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN SISTEM
JAMINAN SOSIAL NASIONAL
PENYUSUNAN REKOMENDASI KEPADA BPJS KESEHATAN DAN INSTANSI TERKAIT UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM JKN
1414
-
15
UU 40 tahun 2004 tentang SJSN
• (1) Pasal 4 : SJSN diselenggarakan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas; (2) Pasal 7 ayat
(4) : DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial;
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS :
• (1) Pasal 7 :BPJS adalah Badan Hukum Publik; (2) Pasal 10 huruf g : BPJS bertugas
untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial; (3)
Pasal 39 ayat (3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh DJSN;
UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
• Undang-Undang ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi
setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali
beberapa informasi tertentu.
DASAR HUKUM PENYERAHAN DATA
-
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
STATISTIK JKN
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
-
BELUM ADA INFORMASI STATISTIK CAPAIAN
PROGRAM YANG
DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK
6 TAHUN BERJALAN
KONDISI DEFISIT BPJS KESEHATAN
DEFISIT
TRANSPARASI DATA
DIBUTUHKAN UNTUK
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
PUBLIK
KEPERCAYAAN PUBLIK
LATAR BELAKANG
“ Diperlukan kesatuan faham dan hasil informasi yang merupakan hasil karyabersama berbagai pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang
berbasis bukti agar lebih banyak dipelopori”
1717
-
PROSES PENGOLAHAN DATA
1818
Kelompok Kerja (Pokja) Pengolahan Data JKN
(SK DJSN No. 01/DJSN/I/2018) Januari-Februari 2018
Pengolahan Data PeriodePertama
Agustus-September 2018
Pengolahan Data PeriodeKedua
November 2019
Analisis Data & Pelaporan
Cleansing Data
Menunggu seluruh klaim 2018 masuk database BPJS Kesehatan
Pengolahan data populasi Peserta JKN (BIG DATA) oleh TIM POKJA(Pembersihan – Penggabungan – Pengolahan – Analisis – Pelaporan)
Unit Analisis Nasional & Provinsi
DATA PESERTA & IURANDATA KLAIM
-
TUJUAN PENGOLAHAN DATA
1919
Memberikan informasi kepadapublik sejauh mana program JKN telah mencapai tujuannya
Menghasilkan informasi akurat dan dipercaya serta disepakati bersama para pemangku kepentingan, yang akanmenjadi dasar pembuatan kebijakan
TUJUAN
-
20
KEGOTONG-ROYONGAN;
dijelaskan dalambesaran klaim per
kasus
NIRLABA
KETERBUKAAN:Semua data yang terkait pengelolaan
dan pemanfaatan harus dapatdiketahui oleh seluruh pemangku
kepentingan
KEHATI-HATIAN
PORTABILITAS
AKUNTABILITAS:Seberapa besar dana yang
diterima BPJSK telah digunakanuntuk sebesar-besarnya
kepentingan peserta
KEPESERTAAN WAJIB: Berapa jumlah pesertadan berapa persen dari
populasi telah terlindungiJKN
DANA AMANAT
MAKSIMALISASI MANFAAT UNTUK PESERTA:
TREN Kenaikan utilisasi yang lebih tinggipada kelompok miskin dan kurang mampu
(kelas III) dan di banyak provinsi, menggambarkan kemajuan program JKN
STATISTIK JKN MENJAWAB PRINSIP-PRINSIP SJSN
-
21
Mempermudah aksesinformasi yang lengkap, benar, dan jelas bagisetiap peserta
Pemahaman besaran klaim per kasusyang menunjukkan kepada peseta yang sakit yang telah membantu peserta lain (gotong royong)
Pemahaman besaran klaim per kasus menunjukkan kepadapeserta yang sehat (yang belum pernah klaim) ke siapa dan ke-berapa orang mereka telah membantu menggotong biayaberobat saudara yang sakit
Besaran klaim per orangper bulan dan besaraniuran per orang per bulanmenjadi buktiakuntabilitas JKN
Pengelolaan keuangan yang akurat dandapat dipertanggungjawabkan
Statistik JKN memfasilitasi:
SEJAUH MANA PROGRAM JKN MEMENUHI PRINSIP YANG DITETAPKAN UU? SYARAT KELANGSUNGAN PROGRAM
PRINSIP KETERBUKAAN PRINSIP AKUNTABILITAS
2121
-
• Data Klaim BPJS Tahun 2014-2018 dianalisismenurut angka kejadian (insiden) per tahun
• Memberikan informasi lebih rinci mengenaijenis penyakit yang diagnosis yang diklaim keBPJS dalam satu tahun
• Menjadi sumber informasi penting dalamperencanaan Pemerintah, Pemda, maupunSwasta dalam penyediaan jenis-jenis layanankesehatan khusus yang dibutuhkan sesuaipertumbuhan prevelensi suatu penyakit
• Data penyakit menjadi sumber informasipenting dalam perencanaan obat, alat medis, sarana dan tenaga kesehatan
STATISTIK JKN MEWUJUDKAN EVIDENCE BASED POLICY
2222
-
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
BIG DATA:MENDORONG PENYESUAIAN IURAN & MANFAAT JKN serta PENATAAN FASKES
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
-
Pasal 38(1) Besaran luran ditinjau paling lama 2 (dua) tahunsekali, dengan menggunakan standar praktik aktuariajaminan sosial yang lazim dan berlaku umum dansekurang-kurangnya memperhatikan inflasi, biayakebutuhan Jaminan Kesehatan, dan kemampuanmembayar Iuran.
(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua DewanJaminan Sosial Nasional kepada Presiden dengan tembusan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
DJSN Mengusulkan Iuran JKN kepada Presiden(Perpres 64/2020)
-
Pendapatan Iuran dan Kolektabilitas Iuran
25
19,9 T 19,9 T
24,8 T 25,4 T 25,5 T
35,8 T
24,3 T
12,3 T 13,4 T 13,8 T13,8 T 14,5 T
16,8 T
10,4 T
3,5 T
10,8 T
17,8 T
21,5 T24,5 T
28,8 T
17,0 T
1,9 T
4,7 T 5,7 T6,7 T
9,0 T 15,5 T
7,5 T
1,7 T1,6 T 1,6 T 1,6 T 1,7 T
1,9 T 0,9 T
1,4 T
2,4 T3,7 T 5,2 T
6…
13,0 T 8,6 T
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Juni2020
PBI APBN PPU PemerintahPPU Badan Usaha PBPU
Pendapatan Iuran Kolektabilitas Iuran
Sumber: BPJS Kesehatan, 2014 – 2020
102,75%102,63%
100,20%99,80%99,92%
105,45%
99,40%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
101,00%
102,00%
103,00%
104,00%
105,00%
106,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Juni 2020
-
Angka Kolektibilitas PBPU naik dari 63,58% (Desember 2019) menjadi 73,90% (Juni, 2020)
24,3 T
10,4 T
17,0 T
7,5 T0,9 T
8,6 T
28,4 T
10,3 T
16,8 T
5,5 T 1,0 T 6,3 T
116,70%
99,19% 99,01%
73,90%
101,82%
73,43%
0,0 0%
20, 00%
40, 00%
60, 00%
80, 00%
100 ,00%
120 ,00%
140 ,00%
-
500 0000,0
100 00000 ,0
150 00000 ,0
200 00000 ,0
250 00000 ,0
300 00000 ,0
PBI APBN PPU Pemerintah PPU BU PBPU BP PBI APBD
Pendapatan Iuran Penerimaan Iuran Kolektabilitas
26Sumber: BPJS Kesehatan, 2020
-
RITL menghabiskan biaya paling tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya→ Sudah sesuaikah dengan iuran ?
8,6 T
10,8 T
12,3 T
12,8 T
13,7 T
15,1 T
7,5 T
0,4 T
0,7 T
0,8 T
0,9 T
1,1 T
1,2 T
0,6 T
8,2 T
13,6 T
16,6 T
23,5 T
27,4 T
31,7 T
15,5 T
25,2 T
31,9 T
37,5 T
47,0 T
51,8 T
60,2 T
29,3 T
0,1 T
0,1 T
0,1 T
0,2 T
0,3 T
0,3 T
0,1 T
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Juni 2020
RJTP RITP RJTL RITL PromPrev
27Sumber: BPJS Kesehatan, 2014 – 2020
-
UTILISASI DIALISIS PADA PROGRAM JKN (2014-2018): NAIK
- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Juta
Ru
pia
h
PERTUMBUHAN AKSES DAN BIAYA DIALISIS PADA PROGRAM JKN
jumlah kunjungan jumlah orang biaya
REALISASI PREDIKSI
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
-
20
40
60
80
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021R
up
iah
Ku
nju
nga
n
TREN RERATA KUNJUNGAN DAN UNIT COST DIALISIS PADA PROGRAM JKN
kunjungan/orang biaya/kunjungan
REALISASI PREDIKSI
MENINGKAT: Konsumsi Dialisis semakin banyak dan sering• Jumlah pasien, • Jumlah kunjungan, • Rerata kunjungan setiap orang/tahun NAIK dari 44 kali
(2014) menjadi 56 kali (2018),• biaya klaim untuk prosedur dialisis (N-3-15-0)
MENURUN: Faskes dibayar semakin rendah• Unit cost pelayanan dialisis menurun, dari Rp. 1.002.582
pada 2014 menjadi Rp.869.407 pada 2018. Tahun 2016 terjadi perubahan kebijakan tarif.
• Rata-rata nilai klaim per satu pasien dalam setahun Rp.48.714.515 (2018)
2828
-
29 29
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900A
ceh
Sum
ater
a U
tara
Sum
ater
a B
arat
Ria
u
Jam
bi
Sum
ater
a Se
lata
n
Be
ngk
ulu
Lam
pu
ng
Ke
p. B
angk
a B
elit
un
g
Ke
pu
lau
an R
iau
DK
I Jak
arta
Jaw
a B
arat
Jaw
a Te
nga
h
DI Y
ogy
akar
ta
Jaw
a Ti
mu
r
Ban
ten
Bal
i
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Tim
ur
Kal
iman
tan
Uta
ra
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Te
nga
h
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Te
ngg
ara
Go
ron
talo
Sula
wes
i Bar
at
Mal
uku
Mal
uku
Uta
ra
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Pe
r 1
0.0
00
Pe
sert
a
2015 2018 Angka Admisi Nasional 2018 angka nasional 2015
Sumber: Statistik JKN 2014-2018
Angka Nasional 2018: 537/10.000 peserta
Angka Nasional 2015: 440/10.000 peserta
2929
-
Papua, Maluku, DIY, Babel, dan NTT mengalami PertumbuhanAkses Pelayanan Yang Paling Tinggi di RJTP
23
6%
19
2%
14
0%
12
6%
11
6%
16
2% 28
9%
19
4% 3
53
%
87
%
10
4%
18
3%
10
7%
37
5%
13
0%
18
6%
13
0% 2
86
%
33
3%
11
2%
14
7%
10
6%
13
6%
19
5% 31
7%
18
6%
14
0% 2
80
%
16
4%
18
2%
64
9%
67
%
30
8%
10
06
%
Ace
h
Sum
ate
ra U
tara
Sum
ate
ra B
arat
Ria
u
Jam
bi
Sum
ate
ra S
ela
tan
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
Kep
. Ban
gka
Bel
itu
ng
Kep
ula
uan
Ria
u
DK
I Jak
arta
Jaw
a B
arat
Jaw
a Te
nga
h
DI Y
ogy
akar
ta
Jaw
a T
imu
r
Ban
ten
Bal
i
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Te
nga
h
Kal
iman
tan
Se
lata
n
Kal
iman
tan
Tim
ur
Kal
iman
tan
Uta
ra
Sula
we
si U
tara
Sula
we
si T
en
gah
Sula
we
si S
ela
tan
Sula
we
si T
en
ggar
a
Go
ron
talo
Sula
we
si B
arat
Mal
uku
Mal
uku
Uta
ra
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Pertumbuhan Angka Akses Pelayanan RJTP Tahun 2014-2018
Sumber: Statistik JKN 2014-2018 3030
-
Provinsi NTB, Jawa Timur, Kalsel, Sulut,dan Sumut MengalamiPertumbuhan Akses Paling Tinggi di RITP
19%
63%
5% 7% 7%
62%62%
26%16%
-12%
-52%
54%
12%12%
82%
48%58%
160%
-35%
-2%
13%
67%44%
-19%
63%
20%31%
-25%
11%
42%
-68%
-4%
20%11%
39%
Pertumbuhan Angka Akses Pelayanan RITP Tahun 2014-2018
Sumber: Statistik JKN 2014-2018 3131
-
PENINGKATAN ANGKA KUNJUNGAN FKTP DAN FKRTL 2014- 2019Bagaimana Tahun 2020 ?
3232
61,7Juta
100,6Juta
120,9Juta
150,3Juta
147,4Juta
337,7Juta
194,5Juta
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 A G S T 2 0 2 0
BagaimanaDampak
Covid19?
KUNJUNGAN PELAYANAN FKTP
21,3Juta
39,8Juta
49,3Juta
64,4Juta
76,8Juta
84,8Juta 46,0
Juta
4,2Juta
6,3Juta
7,6Juta
8,7Juta
9,7Juta
11,0Juta
6,2Juta
2014 2015 2016 2017 2018 2019 AGST 2020
Rawat Jalan Rawat Inap BagaimanaDampakCovid19?
KUNJUNGAN PELAYANAN FKRTL
Sumber: BPJS Kesehatan, 2014 – 2020
-
-
40
33
BESAR BELANJA DARIPADA PENDAPATAN IURAN
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio
Kla
im
Ju
ta R
up
iah
Tren Rasio Klaim Jaminan Kesehatan Nasional
Pendapatan Iuran Biaya Manfaat Rasio Klaim
PERTUMBUHAN BIAYA MANFAAT DI ATAS PENDAPATAN IURAN-→
Terjadi perubahan Ketika Perpres 64/2020 + Pandemi Covid-19
ANCAMAN KEBERLANGSUNGAN JKN : DEFISIT
STRUKTURAL ?
2014 2015 2016 2017 2018 2019Agst2020
Iuran per kapita 305.192 336.616 392.022 394.965 394.009 498.571 412.088
Manfaat per kapita 319.724 364.074 391.114 449.216 453.232 483.873 300.449
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Ru
pia
h
Laju Pertumbuhan Iuran dan Biaya Manfaat per Kapita
Perpres 64/2020
-
73.626
76.451
77.901
82.141
82.882
84.558
88.081
92.015
96.363
98.239
101.152
105.303
109.724
116.570
220.023
225.248
259.253
272.280
287.492
433.045
Peradangan Dan Infeksi Pernafasan RinganPenyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik Ringan
Peradangan Epiglotis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis RinganProsedur Pada Kulit, Jaringan Bawah Kulit Dan Payudara Ringan
Prosedur Jaringan Lunak RinganSimple Pneumonia & Whooping Cough Ringan
Gastritis & Ulkus Peptikum RinganKegagalan Jantung Ringan
Neonatal, Bbl Group-5 Tanpa Prosedur Mayor RinganGangguan Antepartum Ringan
Hipertensi RinganGangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickle Ringan
Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik RinganKemoterapi Ringan
Diagnosis Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)Infeksi Non Bakteri Ringan
Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain RinganPersalinan Vaginal Ringan
Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain-Lain (Ringan)Operasi Pembedahan Caesar Ringan
2015
Sumber: Statistik JKN 2014-2018 3434
-
106.249
114.205
120.869
122.624
124.749
125.776
131.078
137.398
142.857
143.804
147.040
155.643
172.284
192.649
269.254
286.795
349.567
442.194
525.699
736.307
Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin RinganPeradangan Epiglotis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis…
Hipertensi RinganPenyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik Ringan
Kemoterapi RinganOperasi Pembedahan Caesar Sedang
Peradangan Dan Infeksi Pernafasan RinganGangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickle Ringan
Kegagalan Jantung RinganSimple Pneumonia & Whooping Cough Ringan
Prosedur Pada Kulit, Jaringan Bawah Kulit Dan Payudara RinganGangguan Antepartum Ringan
Neonatal, Bbl Group-5 Tanpa Prosedur Mayor RinganPersalinan Vaginal SedangInfeksi Non Bakteri Ringan
Diagnosis Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)Persalinan Vaginal Ringan
Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain RinganNyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain-Lain (Ringan)
Operasi Pembedahan Caesar Ringan
2018
Sumber: Statistik JKN 2014-2018
3535
-
“Di RJTP dan RITP → Perempuan terlihat Lebih banyak aksesdibanding laki-laki”
6000 4000 2000 0 2000 4000 6000
0-5
11-15
21-25
31-35
41-45
51-55
61-65
71-75
Angka Akses RJTP Tahun 2018
Laki-Laki Perempuan
36
3000 2000 1000 0 1000 2000 3000
0-5
11-15
21-25
31-35
41-45
51-55
61-65
71-75
Angka Akses RITP Tahun 2018
Laki-Laki Perempuan
Sumber: Statistik JKN 2014-2018Sumber: Statistik JKN 2014-2018
-
“DI RJTL dan RITL → Perempuan terlihat Lebih banyak akses dibandinglaki-laki” (2)
3000 2000 1000 0 1000 2000 3000
0-5
11-15
21-25
31-35
41-45
51-55
61-65
71-75
Angka Akses RJTL Tahun 2018
Laki-Laki Perempuan
37
2000 1000 0 1000 2000
0-5
11-15
21-25
31-35
41-45
51-55
61-65
71-75
Angka Akses RITL Tahun 2018
Laki-Laki Perempuan
Sumber: Statistik JKN 2014-2018
-
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
BIG DATA : ANALISIS MEDIA MONITORING DAN MONITORING MEDIA SOSIAL
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
-
TRAFFIC PERCAKAPAN DI MEDIA SOSIAL
3939
ISU TENTANG “DANA BANTUAN SUBSIDI GAJI PEMERINTAH
TAHAP 2 YANG TELAH DICAIRKAN OLEH PEMERINTAH,
NAMUN MASIH BANYAK PESERTA BELUM MENERIMA”
MENDAPATKAN ATENSI YANG TINGGI DENGAN MENJADI ISU
TERKAIT JAMINAN SOSIAL YANG PALING BANYAK DI BAHAS DI
MEDIA SOSIAL SELAMA PERIODE 1-14 SEPTEMBER 2020.
419433
398
471
309334
535550
479
546
352
290
176
357
0
100
200
300
400
500
600
-
4040
DISTRIBUSI SUARA BPJS KESEHATAN – BP JAMSOSTEK
32%
68%BPJS KESEHATAN
BP JAMSOSTEK
BP Jamsostek lebihpopuler di media sosial jika
dibandingkan dengan BPJS
Kesehatan.
Peningkatan yang cukup
besar terhadap mention BPJS
Ketenagakerjaan disebabkan
oleh program BLT Gaji oleh
pemerintah.
Data 1 – 7 September 2020
-
TOPIK BPJS KESEHATAN – BP JAMSOSTEK
4141
80,65%
1,31%
18,04%
POSITIF
NETRALNEGATIF
SENTIMEN BPJS KESEHATAN
74,64%
2,58%22,79%
POSITIF
NETRAL NEGATIF
SENTIMEN BP
JAMSOSTEK● Sentimen pada kedua topik
didominasi oleh sentimen positif.
Pada topik BPJS Jamsostek,
sentimen negatif cenderung cukup
tinggi disebabkan komplain dari
peserta yang belum mendapatkan
BSU.
● Selama periode 8-14 September
2020, Topik BPJS Kesehatan dan
BP Jamsostek disebutkan sebanyak
2,351 post. Platform media sosial
yang paling aktif adalah Twitter
dengan total post sebanyak 2,183
post. Disusul secara berurutan oleh
Facebook (138); Youtube (13);
Instagram (9); Forum (5) dan Blog
(2).
-
DISTRIBUSI SUARA: PROGRAM JAMINAN SOSIAL
160635%
72116%
95321%
65014%
51712%
391%
20% 59
1%
JKN JKK JKM JHT JP DJSN Anggota DJSN Jamkesmas
268
516
226
596
0 100 200 300 400 500 600 700
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4
Jamkesmas Anggota DJSN DJSN JP JKK JHT JKM JKN
• Pada periode 1 – 31 Agustus 2020 statistik proporsi pemberitaan pada kategori Instansi DJSN dan Program menunjukkan “visibility” terbesar adalah JKN
pada umumnya (1.606), diikuti oleh program JKM, JKK, JHT, JP, Jamkesmas, DJSN dan Anggota DJSN dengan masing - masing jumlah pemberitaan
sebanyak, 953, 721, 650, 517, 59, 39 dan 2 berita yang dimuat oleh semua media.
• Pemberitaan yang menyebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada umumnya mendapatkan pemberitaan yang terbesar. Hal ini karena media banyak
menyoroti pemberitaan mengenai program JKN di bulan Juli 2020. Di mana, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkaitan dengan Penunggak
Iuran BPJS Kesehatan Bisa Mengikuti Program Relaksasi. 4242
Analisis tanggal 1 – 31 Agustus 2020 yang bersumber
dari 36 Media Online dan 3 Media Cetak.
-
DISTRIBUSI SUARA: ANALISIS SENTIMEN
DEPUTI POSITIVE NEUTRAL NEGATIVE TOTAL
JKN 886 514 206 1606JKm 466 201 54 721JHT 595 260 98 953JKK 455 123 72 650JP 338 157 22 517DJSN 29 10 0 39ANGGOTA DJSN 1 1 0 2JAMKESMAS 30 29 0 59TOTAL 4547
JKN32%
JKM17%
JHT21%
JKK16%
JP12%
DJSN1%
Anggota DJSN0% Jamkesmas
1%
Distribusi Suara (Positif & Netral)
● Secara keseluruhan, sentimen positif terhadap program-program
Jaminan Sosial secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan
sentimen negatir selama periode Agustus 2020 ini
● Dikembangjan kategorisasi isu setiap berita→ bahan Monev DJSN
4343
-
Pencapaian BPJS Kesehatan
44
-
OPSI KEBIJAKAN (1)
• Membangun Sismonev Terpadu JKN• Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilaksanakan secara terpadu (Pasal 98 ayat (4) Perpres 82/2018tentang Jaminan Kesehatan)
• ...Perbaikan sistem tata kelola SJSN didukung dengan pembangunansistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, sertapengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecuranganpelaksanaan jaminan sosial (RPJMN 2020 – 2024)
• Monitoring dan evaluasi terpadu akan memudahkan setiap institusidalam mengambil keputusan yang akurat dan memitigasi risiko,terutama untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor.
• Monev akan menjadi lebih efisien karena terdapat satu saluranpasti untuk data dan informasi terkait pelaksanaan program JKN
-
KERANGKA MONITORING DAN EVALUASI TERPADU JKN
4646
RANAH INDIKATOR
PERATURANSDMPENDANAANTATA KELOLA
MASUKAN
• SOSIALISASI• PENGUMPULAN
IURAN• PEMBERIAN
PELAYANAN
PROSES• AKSES• KESIAPAN
PELAYANAN• PENGGUNAAN
SUMBER DAYA• KINERJA
MANAJEMEN
LUARAN
PENGUMPULANDATA (integrasi, kualitas, keamanan, etik, infrastruktur)
SUMBER-SUMBER PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN BERBASIS FASILITAS
SIM RUTIN
ANALISIS DAN SISTESIS
PENILAIAN MUTU DATA; ESTIMASI DAN PROYEKSI; PENGGUNAAN HASIL RISET; EVALUASI
• CAKUPAN• PERLINDUNGAN
FINANSIAL,• MUTU,
KEAMANAN DAN EFISIENSI
OUTCOME
• LUARAN KESEHATAN
• KEMISKINAN• PERTUMBUHAN
EKONOMI
DAMPAK
(KESIAPAN PELAYANAN, MUTU, CAKUPAN, KESEHATAN)
REGISTRASI VITAL
KOMUNIKASI DAN PENGGUNAAN
PELAPORAN DENGAN SASARAN TERTENTU DAN KOMPREHENSIF; PROSES REGULER
46
-
KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT MONITORING DAN EVALUASI JKN
KEMENKESBPK
BPKP
OJK
KEMENKEU
KEMENSOS
KEMENAKER
BAPPENAS
KEMENKO PMK
TUJUAN
Mengawal program JKN berjalan sesuai rencanadan EFEKTIF melindungi
masyarakat
“Penting halnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi JKN dilakukan secara
TERPADU dan BERSINERGI”
4747
DJSN
-
KOORDINASI INTENSIF ANTAR K/L DALAM MONEV JKN
48
a) Pengorganisasian monitoring danevaluasi untuk mendapatkandata yang dibutuhkan
b) Strukturisasi kegiatan monitoring dan evaluasi secara operasionaldi tingkat Kementerian/Lembaga
a) Untuk mencegah duplikasi, tumpang-tindih, inkonsistensi daninefisiensi
b) Untuk program yang bersifatpengulangan (rutin)
a) Metode yang Tepat danTerpercaya
b) Informasi yang akurat dan tepatc) Mengedepankan transparansi
dan akuntabilitas
PRINSIP KOORDINASI DAN INTEGRASI
PRINSIP KESERASIAN PRINSIP PROFESIONAL
-
Opsi Kebijakan (2)
49
• Membangun integrasi data antara BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan→ Perlu dikaji lebih mendalam opsi apakahdiperlukan adanya lembaga khusus terkait pengelolaan datakepesertaan kedua BPJS ?
• Memperkuat Public-Private Partnership karena adanya lowcapacity dan high demand terkait Big Data Analytic. Masihadanya gap pengetahuan, tools, keandalan platform, danmetode → PPP dapat menyediakan kapasitas, tapi harusada proses klarifikasi potensi konflik kepentingan, debatpublik yang kuat untuk penggunaan data, dan mekanismeyang jelas terkait sharing informasi
-
Data adalah harta karun→apakah akan terpendam ATAU diolah untuk mengungkap sainsdan menghasilkan Evidence-Based Policy ?
50
PENUTUP
-
email: [email protected] | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000
Terima Kasih