MENGELOLA SECARA AKUNTABILITAS - Ditjen...
Transcript of MENGELOLA SECARA AKUNTABILITAS - Ditjen...
MENGELOLA SECARA AKUNTABILITAS
Prof. Dr. Haryono Umar, MSc, Ak, CA
HU
Keuangan Negara
UU No 31 Th 1999 jo UU No. 20 th 2001
UU No 17 Th 2003
UU No 1 th 2004
UU No. 19 Th 2003
Berbagai aturan pelaksanaan
Pasal 1 ayat 1 PP No 24 th 2004 jo PP no 21 Th 2007 ttg Standar
Akuntansi Pemerintaha
HU
Keuangan Negara
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut (UU 17 thn 2003)
Pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara
profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai
dengan aturan pokok UUD 1945 (asas tahunan, asas
universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asa
akuntabilitas, asas profesionalitas, asas
proporsionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan
keuangan negara)
HU
Pelaksanaan Anggaran
Harus ada DIPA.....UU APBN
Harus ada POK.... Rincian APBN
Berdasarkan Permenkeu No.190/PMK.05/2012 tatacara
pembayaran pelaksanaan APBN psl 3:
Ayat (2) Alokasi dana yg tertuang dlm DIPA
merupakan batas tertinggi pengeluaran negara
Ayat (3) pengeluaran tsb tdk boleh dilaksanakan jika
alokasi dananya tdk tersedia atau tdk cukup tersedia
dlm DIPA
Kepatuhan
Realisasi Belanja Barang Berupa Pekerjaan Jasa Konsultansi Berindikasi
Merugikan Negara dan Senilai Rp13,06 Milyar Tidak Dapat Diyakini
Kewajarannya
Pengadaan Fasilitasi Pembelian Film Right untuk Pemutaran Bioskop
Rakyat Film Keliling Berindikasi Merugikan Keuangan Negara Sekurang-
kurangnya Sebesar Rp1,34 Milyar, Belum Dipungut PPh Sebesar Rp499,09
Juta dan Berpotensi Memboroskan Keuangan Negara.
Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas 62 Paket Pekerjaan Belanja
Modal Tahun Anggaran 2012 pada 23 Satker di Lingkungan Kemdikbud
Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan kepada Rekanan
Sekurang-kurangnya Sebesar Rp19,49 Milyar
Pengadaan Mobile Cinema pada Direktorat Jenderal Kebudayaan
Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Indikasi Kerugian
Keuangan Negara Sebesar Rp1,18 Milyar dan Sanksi Denda Keterlambatan
Belum Dikenakan Sebesar Rp981,17 Juta
Kepatuhan
Terdapat Penyimpangan Realisasi Perjalanan Dinas Sebesar
Rp2.357.802.469,00 dan perjalanan dinas sebesar Rp783.660.000,00
dipertanggungjawabkan secara lumpsum
Pembayaran Pekerjaan Senilai Rp131.403.080.976,25atas 40 Kontrak
Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Prestasi Pekerjaan
Kekurangan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Belanja Modal pada Sebelas
Satuan Kerja Sebesar Rp2.095.623.142,10
Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas 51 Paket Pekerjaan Belanja
Modal Tahun Anggaran 2013 pada 22 Satker Belum Dikenakan Sanksi Denda
Keterlambatan Sebesar Rp10.546.174.978,34
Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung C
Dan Entrance Museum Nasional Tahap I Sebesar Rp38.632.796,05 dan
Potensi Kelebihan Bayar Atas Pekerjaan Penahan Tanah Yaitu Soldier Pile
dan Bore pile Sebesar Rp3.724.247.289,86
Pengadaan Alat Pengumpul Data Spek Tdk sesuai Kontrak indikasi Kerugian
Negara Rp582.097.500,00, Potensi Kemahalan Rp3.953.101.255,90, Barang
Belum Dpt Digunakan Sebesar Rp4.850.000.000,00, Jaminan Pelaksanaan
Tdk Dicairkan Rp1.029.545.000,00, tdk Denda Kelambat Rp1.029.545.000,00
SPI
Terdapat Realisasi Belanja dan Pelaksanaan Kegiatan yang melampaui
Anggarannya Sebesar Rp4,76 Miliar, kurang dianggarkan sebesar Rp1,35
Miliar, Pengesahan Belanja Tahun 2012 Dilakukan di Tahun 2013 Sebesar
Rp10,36 Miliar dan Pembayaran Pekerjaan Tahun 2013 yang Gagal
Diproses Sebesar Rp1,85 Miliar
Pengendalian atas Retur Belanja dan Pengajuan Pembayaran Kembali
(Ralat) atas Retur Belanja Tidak Memadai dan Terdapat Retur Belanja
Sebelum TA 2013 Yang Belum Selesai Proses Ralatnya
Pengendalian, Pelaporan, dan Penatausahaan Aset Tetap Kemendikbud
Belum Tertib:
Data Transfer Masuk Aplikasi SIMAK Kementerian Parekraf ke
Kemendikbud Tidak Sesuai Dengan BAST Aset Penghitungan Kembali
BAST dan Transfer Masuk pada Aplikasi BMN dari Kemenparekraf ke
Kemendikbud (27 Unit Kerja)
Klarifikasi atas Selisih BAST dan dan Transfer Masuk pada Aplikasi BMN
dari Kemenparekraf ke Kemendikbud (9 Unit Kerja)
Risk Matrix PUPPIES
(probability tinggi, dampak kecil)
Menyebabkan kerusakan tapi mudah
dikendalikan
TIGERS
(probability tinggi, dampak besar)
Berbahaya, hrs segera dicari
penanganannnya dg cepat
KITTENS
(probability rendah, dampak kecil)
Masih perlu sedikit perhatian, namun masih
bisa ditolerir
ALLIGATORS
(probability rendah, dampak besar)
Berbahaya, masih bisa dihindari dg hati-
hati
The Risk
Nepotisme prilaku seorang pejabat atau pegawai negeri yang lebih
mengutamakan kerabat dan keluarganya dalam banyak aspek terutama dalam kaitan dengan pemberian fasilitas Negara/organisasi dan promosi jabatan.
Kolusi persekongkolan (collusion), permufakatan, atau kesepakatan jahat
untuk melakukan suatu hal yang tidak baik yang akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu
Korupsi
Khianat, Penyalahgunaan kewengan, kekayaan
ada pelaku, menguntungkan diri sendiri/oranglain/korporasi, melawan hukum, mengakibatkan kerugian keuangan negara
HU
Perbuatan Korupsi Yg Merugikan Keuanga Negara
HU
1. Perbuatan melawan hukum →
melanggar ketentuan per-UU-an
yang berlaku.
2. Perbuatan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada karena jabatan
atau kedudukan.
ADA UNSUR KESENGAJAAN / NIAT JAHAT
Modus Operandi Korupsi
Pengelolaan Keuangan Negara
Setidaknya ada 7 Modus yaitu:
1. Pejabat memanfaatkan Anggaran untuk kepentingan pribadi / kerabat dan atau tidak sesuai peruntukannya, diragukan kebenarannya (bukti direkayasa / fiktif).
2. Pejabat menggunaka anggaran untuk kepentingan pribadi / keroni tanpa rincian pertanggungjawaban.
3. Pejabat mengeluarkan anggaran utk kemanfaatan pihak yg tdk berhak
4. Pejabat berkerjasama dg pihak lain utk rekayasa perencanaan dan anggaran
5. Pejabat berkerjasama dg pihak lain utk rekayasa PBJ
6. Memanfaatkan perbankan utk kepentingan/keuntungan pribadi
7. Akrobat Anggaran
HU
7 reasons why Good people do Bad
things
Ingin mencapai kinerja
Terlanjur janji
Loyalitas Berlebihan
Mudah Percaya
Kurang silaturahim.... Orang kuat (Steward dan kompeten)
Menganggap diri yg paling benar
Tdk kuat pressures
HU
Courtesy of Google.com
30
KERUGIAN
KEUANGAN
NEGARA
SUAP
MENYUAP
PENGGELAPAN
DALAM
JABATAN
PEMERASAN
PERBUATAN
CURANG
COI DALAM
PENGADAAN
GRATIFIKASI
HU
Itjen Kemendikbud Tindak Pidana Korupsi
Unsur-unsur Korupsi
Ada Pelakunya
Menguntungkan diri sendiri, orang
lan, atau korporasi
Melawan hukum
Merugikan keuangan negara
HU
Courtesy of Google.com
Pemerasan dalam Jabatan Pasal 12 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001
Pejabat
Pengusaha/ Masyarakat
Courtesy of Google.com
Penyuapan
Pasal 5,6, & 11 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001
Pejabat
Pengusaha/ Masyarakat/
PN atau Peg.Negeri
Courtesy of Google.com
Gratifikasi
Pasal 12B,12C & 13 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001
Pengusaha/ Masyarakat/
PN atau Peg.Negeri
Pejabat
Pressures
opportunity rationalization
Capability Integrity
Pemberantasan Korupsi
Preventif
• Perbaikan system
• Pengawasan
• Business approach
• Economy approach
Represif
• Peran serta masy
• Penyelidikan
• Penyidikan
• Penuntutan
• eksekusi
Edukatif
• Cultural approach
• Pendidikan formal
• Pendidikan pegawai
• Pendidikan masyarakat
KATEGORI GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP
Gratifikasi
Yang Dianggap Suap
Berhubungan dengan jabatan
Berlawanan tugas
dan Kewajiban
Uang terima kasih
Dari rekanan
setelah lelang
Mobil tanda
perkenalan
Jabatan baru
Fasilitas wisata
Dari rekanan ke istri
pejabat
Uang rokok dalam
pemberian layanan
TOLAK
TERIMA
Tidak tahu proses pemberian & identitas pemberi;
L
A
P
O
R
Perhatikan:
Penerimaan fasilitas 1. Derajat CoI pemberi; 2. Relevansi dgn Transportasi & akomodasi
tupoksi; Dalam kedinasan 3. Substansi kegiatan &
L fasilitas yg diterima.
Penerimaan plakat, A Gratifikasi kedinasan vandel, souvenir
Penerimaan oleh wakil Goody bag/gimmick P Instansi dalam Dari panitia seminar dll
kedinasan TERIMA Dalam kedinasan O
R Penerimaan hadiah,
kontes,
Kompetisi terbuka
dalam kedinasan
KATEGORI GRATIFIKASI Kedinasan
BUKAN GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP & KEDINASAN
Gaji & pendapatan sah lainnya dari instansi
Kompensasi atas profesi di luar kedinasan
Diskon/suku bunga komersial
Yang berlaku umum Bukan Gratifikasi Keuntungan/manfaat TERIMA
Yang berlaku umum atas NIKMATI Penerimaan berdasar Penempatan dana/saham TIDAK WAJIB kontrak yang sah atau
pribadi LAPOR karena dilakukannya
Penghargaan atas prestasi prestasi akademik/non akademik
Di luar kedinasan
Keuntungan undian, kontes, kompetisi terbuka di luar
kedinasan
Makanan minuman siap saji yang berlaku umum dalam
kedinasan
Program Pengendalian Gratifikasi
Suatu rangkaian kegiatan sosialisasi dan pengendalian gratifikasi, implementasi
sistem pengendalian gratifikasi, serta monitoring dan evaluasi yang bertujuan
untuk:
1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan
gratifikasi
2. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang
sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi;
3. Mempermudah pelaporan atas penerimaan
gratifikasi.
Buku Saku