Mengelola Komunikasi Pelayanan Informasi Publik yang ...
Transcript of Mengelola Komunikasi Pelayanan Informasi Publik yang ...
ADA APA DENGAN PUPR?
Mengelola Komunikasi Pelayanan Informasi Publik yang Rensponsif
Oleh : Biro Komunikasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bogor, 26 Mei 2016
Outline
1. Positioning Kementerian PUPR
2. PPID Kementerian PUPR
3. PPID bagian dari Strategi Komunikasi Publik
LATAR BELAKANG
Posisi Kementerian PUPR: Salah satu instansi dengan anggaran terbesar, yang bersentuhan dengan masyarakat, sesuai dengan agenda NAWACITA.
Menjadi perhatian dengan alokasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Di TA 2015 sebesar 128T, dan DIPA Awal TA 2016 sebesar 104,08 Triliun.
Era demokrasi ditandai oleh kebebasan informasi, menuntut Negara (Pemerintah) respon dengan tuntutan publik dalam proses pembuatan kebijakan publik (policy-making process)
UU KIP No 14/Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan Badan Publik mengelola pelayanan informasi publik.
PRESIDEN JOKOWI: PEMERINTAHAN TERBUKA BANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK (15 DES 2015)
"Hanya dengan pemerintah terbuka, kita mampu mendorong partisipasi masyarakat terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik, hingga membuka pengawasan oleh masyarakat,"
"Dengan teknologi informasi, pemerintah menyediakan informasi aktual kebijakan akan dan yang sudah dibuat. Rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah, transparan, termasuk anggaran publik,"
.
PPID KEMENTERIAN PUPR: MENJADI BAGIAN DARI
STRATEGI KOMUNIKASI
9
24
82
103
90
164
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TINGKAT KENAIKAN JUMLAH PEMOHON PERIODE 2010 - APR 2016
JUMLAH PEMOHON
99%
1%
MEDIA PERMINTAAN PERMOHONAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN
PEMOHON PERIODE JAN - APR 2016
Elektronik
Manual
97%
3%
0%
KLASIFIKASI DATA PEKERJAAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK
JAN – APR 2016
Individu LSM Kelompok Orang
54%
8%
38%
STATUS PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
JAN - APR 2016
Dipenuhi DitolakProses
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Per- April 2016
Pemohon Informasi (orang)
9 24 52 103 148 164 90
Informasi yang Diminta (jenis)
23 48 137 189 331 433 190
Informasi Yang Dikabulkan (jenis)
13 47 133 134 270 342 102
Informasi Yang Ditolak (jenis)
10 1 4 45 61 89 15
Permohonan Dalam Proses (jenis)
- - - - - 2 73
Pengajuan Keberatan 2 kali 7 kali 1 kali - 24 kali 5 kali -
Mediasi (sengketa) - 1 1 - - 1 -
Ajudikasi (sengketa) - 1 1 - 3 6 2 (proses)
Sidang PTUN (sengketa) - - 1 - - - -
REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2010 – April 2016
8
Apa Yang Dilakukan Kementerian PUPR (2015-2016)?
Membangun dan Menata Struktur Organisasi PPID (from Centralized to Combination of Centralized and Decentralized Type)
Membahas dan Menetapkan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian PU (PUPR)
Merumuskan dan Menetapkan SOP & Standar Layanan Pelayanan Informasi Publik Kemen.PUPR (Proses Pembahasan)
Penguatan Sistem Informasi Internal & Sumber Daya
Langkah-langkah Kementerian PUPR dari Waktu ke Waktu
PPID KEMENTERIAN PU
•Keputusan Menteri PU No. 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian PU
•Keputusan Menteri PU No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian PU
• Surat Edaran Menteri PU No. 04/SE/M/2014 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
PPID KEMENTERIAN PERA
•Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.111 Th.2012 tentang PPID Kementerian Perumahan Rakyat
PPID KEMENTERIAN PUPR
•Keputusan Menteri PUPR Nomor: 674 Tahun 2015 Tentang Penetapan Organisasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
•Draft Keputusan Menteri PUPR Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dan Daftar Informasi Dikecualikan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Proses Finalisasi)
•Draft SOP & Standar Layanan Pelayanan Informasi Publik Kemen.PUPR (Proses Pembahasan)
STRUKTUR ORGANISASI PPID DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
MENTERI PEKERJAAN UMUM ----------------------------------------------------
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) --------------------------------------------------------------------------------------------
WAKIL PPID I WAKIL PPID II
TIM PENDUKUNG PPID
11
STRUKTUR ORGANISASI PPID
KEMENTERIAN PUPR
TUGAS PELAKSANA PPID Pusat
mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi
membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Infomasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama;
menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik;
memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa
membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.
TUGAS SEKRETARIAT PPID penyusunan peraturan terkait pengelolaan
informasi dan dokumentasi;
Pengumpulan, penataan dan penyimpanan data serta informasi;
pelayanan informasi dan
penyelesaian sengketa informasi.
menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID secara berkala; dan
membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.
TEROBOSAN DI DAERAH; OPTIMALKAN TUGAS PELAKSANA PPID DAERAH
▪ membuat SOP internal terkait pengumpulan,
pengelolaan, pendokumentasian dan
penyelesaian sengketa informasi;
▪ mengumpulkan dan menyimpan setiap
dokumentasi kegiatan maupun informasi
yang berada di bawah kewenangannya;
▪ dapat mewakili PPID dalam memberikan
pelayanan informasi yang telah
diklasifikasikan sebagai informasi publik
yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala, informasi publik yang wajib
tersedia setiap saat, dan informasi publik
yang wajib diumumkan secara serta merta;
▪ membuat dan menyerahkan usulan Daftar
Informasi Publik dan Daftar Informasi yang
Dikecualikan kepada PPID Utama;
▪ menyediakan dukungan data dan informasi
untuk menanggapi permohonan informasi
publik yang diterima melalui Sekretariat
PPID;
▪ menyediakan dukungan data dan informasi
serta memberikan pendampingan dan/atau
menghadiri proses penyelesaian sengketa
informasi di masing-masing unit Pelaksana
PPID Daerah;
▪ membantu PPID dalam penyebarluasan
informasi publik melalui media komunikasi
dan publikasi; dan
Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama
POLA KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK
MEDIA KOMUNIKASI INTERNAL
• Pertemuan rutin
• WA grup
• Internal Sistem PU-net
BENTUK PENGELOLAAN INFORMASI
• SENTRALISASI: Pu-net Biro Komunikasi Publik sbg koordinator konten
• DESENTRALISASI: Masing-masing PPID Pelaksana mengelola informasi publik dan menyebarluaskan informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi terbuka dan berkala
SALURAN INFORMASI
• Website
• Telepon/faks
• Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Twitter: @kemenpu
• Instagram: kemenpu
• Youtube: kemenpu
• Media Cetak
• Media Luar Ruang
CONTOH POLA KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
1
• PPID Pelaksana Daerah menerima surat panggilan sidang sengketa informasi oleh Komisi Informasi Prov.
• PPID Pelaksana Daerah melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana Pusat dan Tim Sekretariat
2
• Tim Sekretariat menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk pembahasan materi sidang sengketa bersama Wakil PPID (I, II, dan III), Pelaksana PPID Pusat dan Daerah yang terkait dengan pimpinan rapat PPID Utama
3 • Tim Khusus mendampingi PPID Pelaksana Daerah terkait dalam proses
penyelesaian sengketa informasi hingga selesai
SETIAP UNOR MENJADI BAGIAN DARI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK: Contoh Ditjen Bina Marga
Contoh:
PUSAT INFORMASI TERPADU BALITBANG
POLA KOMUNIKASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
• Penyelesaian payung hukum struktur organisasi, dan pejabat PPID;
• Payung hukum DIP dan DIK
• Payung hukum SOP Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
• Pendampingan sengketa informasi di KIP, baik di Pusat dan Daerah
Advokasi Kebijakan
• Sosialisasi peraturan internal
• Bimbingan teknis ke Pelaksana PPID Pusat dan PPID Daerah
• Workshop (conflict resolution and handling)
• Konsultasi dengan pakar KIP
• Penyebaran informasi dengan berbagai saluran media PUPR
Sosialisasi dan Kampanye Publik
• Membangun komunikasi dengan KIP dan ORI
• Komunikasi dengan Kominfo, Kemen PAN, dan Kantor Staf Presiden
• Komunikasi dengan Pusat Mediasi Nasional
• Jaringan media massa dan media PUPR
Jaringan dan Simpul
LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PUPR
▪ A. Secara Langsung :
▪ Ruang Layanan Informasi Publik Gd. Utama Kementerian PUPR Lt. Dasar
▪ B. Secara Tidak langsung:
▪ Telepon, email, faksimili, menu Layanan Informasi Publik di website
PENGHARGAAN YANG
DITERIMA TAHUN 2015
SEBAGAI PERINGKAT KE II KATEGORI KEMENTERIAN
PENILAIAN OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT
DISERAHKAN LANGSUNG OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO
LAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE
Terima Kasih
Informasi lebih lanjut : BAGIAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DAN UMUM
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
[email protected] [email protected]
Telp.021-7228497