membumikan akuntansi syariah di indonesia buku 2

Membumikan Akuntansi Syariah di Indonesia Mei 2010

Copyright©2009 dilindungi oleh Undang-Undang

www. ebookakuntansisyariah.com 84

Electronic-Book

Membumikan

AKUNTANSI SYARIAH di INDONESIA ( MAS-IN )

Hak Cipta © 2009 dilindungi oleh Undang-Undang

Aplikasi pada Entitas Perbankan Syari’ah, Takaful, Entitas

Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan

Transaksi Syariah

( Disertai dengan Soal- Soal Latihan Essay dan Kasus untuk

Memperdalam Pemahaman Materi )

BUKU II

Disusun oleh

DRS. SLAMET WIYONO, MBA, Ak,SAS Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta

Edisi Mei 2010 www.ebookakuntansisyariah.com

http://www.ebookakuntansisyariah.com/



www. ebookakuntansisyariah.com Page 185

Daftar Isi

BUKU I

Halaman Judul (1)

Halaman Persembahan (3)

Halaman Perenungan (4)

Kata Pengantar (5)

Daftar Isi (10)

BAB I : Islam sebagai Agama Kafah (11)

BAB II : Akad dan Transaksi dalam Bisnis Syariah (35)

BAB III : Perhitungan Bagi Hasil (66)

BAB IV : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan Syariah (KDPPLKS) (103)

BAB V : Laporan Keuangan Syariah (118)

BAB VI : Akuntansi Murabahah (147)

BAB VII : Akuntansi Salam. (168)

DAFTA PUSTAKA (183)

BUKU II

BAB VIII : Akuntansi Istishna’ (186)

BAB IX : Akuntansi Mudharabah (216)

BAB X : Akuntansi Musyarakah (238)

BAB XI : Akuntansi Ijarah (252)

DAFTA PUSTAKA (266)




BAB VIII AKUNTANSI UNTUK ISTISHNA’

1. Karakteristik

Seperti telah dijelaskan pada bab akad, istishna mempunyai karakteristik yang

hampir sama dengan salam. Istishna adalah akad jual beli antara pembeli (al-

mustashni) dan as shani (produsen yang juga sebagai penjual). Berdasarkan akad

tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan (al-mashnu)

sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang

disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau

ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Ketentuan harga barang pesanan tidak

dapat berubah selama jangka waktu akad.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna.

Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub

kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini

disebut istishna pararel.

Istishna paralel dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut.

a) Akad kedua antara entitas syariah / pembeli (misal,bank syariah) dan sub

kontraktor terpisah dari akad pertama antara penjual (bank syariah) dan pembeli

akhir.

b) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/ penjual atas

a) jumlah yang telah dibayarkan, dan

b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang

disepakati akan dibayar tepat waktu. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari

produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang

disepakati.




2. Pengakuan dan Pengukuran Istishna

2.1 Akuntansi untuk Penjual

a. Penyatuan dan Segmentasi Akad

PSAK 104 (2007) paragraf 14-16 telah mengatur tentang penyatuan dan segmentasi

akad istishna’. Yang dimaksud dengan penyatuan akad di sini adalah suatu kelompok

akad istishna’ dengan satu atau beberapa pembeli, maka hal tersebut disebut dengan

penyatuan akad / satu akad dengan syarat tertentu. Sedangkan segementasi akad adalah

suatu akad istishna’ yang mencakup sejumlah aset, maka akadnya dipisah antara aset

yang satu dengan lainnya dengan syarat tertentu.

Pengaturan segementasi akad dijelaskan pada paragraf 14 berikut. Bila suatu akad

istishna’ mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan

sebagai suatu akad yang terpisah jika:

a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, dimana penjual dan pembeli

dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan

masing-masing aset tersebut; dan

c) biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan.(par.14).

Sedangkan penyatuan akad, paragraf 15 mengaturnya seperti berikut. Suatu kelompok

akad istishna’, dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai

satu akad istishna’ jika:

a) kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;

b) akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan

bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan

c) akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.

(par.15).

Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna’ terpisah, maka tambahan aset

tersebut diperlakukan sebagai akad terpisah jika:

a) aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna‟

awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau




b) harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna‟

awal.(par.16).

b. Biaya Perolehan Istishna’

PSAK 104, par.25-30 (2007) telah mengatur pengakuan dan pengukuran biaya

istishna’ seperti berikut. Biaya perolehan istishna’ terdiri dari:

a) biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat

barang pesanan; dan

b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan

praakad.

Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya

istishna’ jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya

tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Jurnal yang dibuat entitas syariah untuk biaya praakad adalah:

Tgl Biaya praakad tangguhan Rp. xx -

Kas - Rp.xx

Jika akad istishna disepakati, maka entitas syariah akan membuat jurnal seperti

berikut:

Tgl Aset istishna’ dalam

penyelesaian

Rp. xx -

Beban praakad tangguhan - Rp.xx

Jika akad istishna’ tidak disepakati, maka jurnal untuk biaya praakad akan dijurnal

sebagai berikut:

Tgl Beban lain-lain Rp. xx -

Beban praakad tangguhan - Rp.xx




Biaya perolehan istishna’ yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui

sebagai aset isitishna’ dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Sedangkan, beban

umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak

termasuk dalam biaya istishna‟.(par.25-28).

Jurnal yang dibuat oleh entitas produsen untuk mencatat biaya perolehan istishna’

adalah seperti beriktu:

Tgl Aset istishna’ dalam penyelesaian Rp. xx -

Kas / rekening suplier / bahan,

dsb

- Rp.xx

c. Biaya Perolehan Istishna’ Paralel

Pada akad istishna‟ paralel, PSAK 104, par.29-30 (2007) telah mengatur pengakuan

dan pengukuran biaya perolehan istishna’ paralel sebagai berikut. Biaya istishna’

paralel terdiri dari:

a) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor

kepada entitas;

b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan

praakad; dan

c) semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi

kewajibannya, jika ada.

Biaya perolehan istishna’ paralel diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian

pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

Jurnal yang dibuat oleh entitas syariah adalah:

Tgl Aset istishna dalam penyelesaian Rp. xx -

Rekening kontraktor/ kas - Rp.xx

d. Pendapatan Istishna’ dan Istishna’ Paralel

Pengakuan pendapatan istishna’ dan istishna’ paralel diatur dalam PSAK 104 par.17-

24 (2007), dengan penjelasan seperti berikut.




Pendapatan istishna’ diakui dengan menggunakan metode prosentase

penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan

barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.(par.17).

Jika metode prosentase penyelesaian digunakan, maka:

a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan

dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna’ pada periode yang

bersangkutan. Penjelasannya seperti berikut: misal, bila pekerjaan yang telah

diselesaikan pada tahun 1 adalah 60%, nilai akad = Rp 500 juta,-, maka

pendapatan istishna’ yang diakui adalah 60% X Rp 500 juta,-=Rp 300 juta,-.

b) bagian margin keuntungan istishna‟ yang diakui selama periode pelaporan

ditambahkan kepada aset istishna‟ dalam penyelesaian; dan

c) pada akhir periode harga pokok istishna‟ diakui sebesar biaya istishna‟ yang

telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.(par.18). Penjelasan: misal,

pada tahun 1 biaya istisha’ yang telah dikeluarkan adalah Rp 200 juta,- maka

keuntungan yang diakui = Rp 300 juta,- - Rp 200 juta,- = Rp 100 juta,--, yang

akan ditambahkan ke rekening „aset istishna’ dalam penyelesaian‟.

Entitas syariah akan membuat jurnal untuk mengakui pendapatan sebagai

berikut: (berdasar contoh di atas)

Tgl Harga Pokok Istishna Rp. 200 juta -

Aset istishna dalam

penyelesaian

Rp 100 juta

--

Pendapatan istishna - Rp. 300 juta

Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak

dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka

digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) tidak ada pendapatan istishna‟ yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut

selesai;

b) tidak ada harga pokok istishna‟ yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut

selesai;




c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna‟ dalam penyelesaian

sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan

d) pengakuan pendapatan istishna‟, harga pokok istishna‟, dan keuntungan

dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.(par.19). Misal, nilai akad

istishna‟ = Rp 500 juta,-, harga pokok istishna‟ Rp 400 juta,- maka pada saat

pekerjaan selesai akan diakui „pendapatan istishna’ sebesar Rp 500 juta.- - Rp

400 juta,- = Rp 100 juta,--.

Jurnal yang dibuat oleh entitas syariah adalah seperti berikut:

Pada saat entitas syariah menerima aset istishna’ dari kontraktor, maka jurnal

yang dibuat adalah:

Tgl Aset Istishna Rp. 400jt -

Aset istishna dalam

penyelesaian

-

Rp.400 jt

Pada saat entitas syariah menyerahkan aset istishna’ maka akan dibuat jurnal (

bila pembeli akhir membayar aset istishna’ secara bertermin selama masa

produksi):

Pada saat entitas syariah menagih pertama ke pembeli akhir maka jurnalnya:

misal,

Tgl Piutang Istishna Rp. 300 jt -

Termin istishna’ - Rp.300 jt

Pada saat entitas syariah menagih ke dua ke pembeli akhir maka jurnalnya:

misal,

Tgl Piutang Istishna Rp. 200 jt -

Termin istishna’ - Rp.200 jt

Pada saat entitas syariah menerima kas pertama dari pembeli akhir maka dibuat

jurnal:

Tgl K a s Rp. 300 jt -

Piutang istishna - Rp.300 jt




Pada saat entitas syariah menerima kas ke dua dari pembeli akhir maka dibuat

jurnal:

Tgl K a s Rp. 200 jt -

Piutang istishna - Rp.200 jt

Pada saat entitas syariah menyerahkan aset istishna’ kepada pembeli akhir akan

dibuat jurnal sebagai berikut:

Tgl Termin Istishna Rp. 500 jt -

Aset istishna - Rp.400 jt

Pendapatan istishna - Rp. 100 jt

Ilustrasi dalam transaksi / akad istishna’ paralel

PT. MAJU mengikat akad istishna dengan bank syariah Sejahtera pada 1 Mei 2007

untuk memperoleh sebuah rumah kantor dengan nilai akad Rp 500 juta,-. Kemudian,

pada 2 Mei 2007 bank syariah Sejahtera mengikat akad istishna’ paralel dengan

kontraktor untuk membangun rukan yang dibutuhkan oleh PT MAJU tersebut. Biaya

pembuatan rukan yang disepakati dengan kontraktor adalah Rp 400 juta,--. Biaya

praakad ditanggung bank syariah sebesar Rp 1.000.000,--. Rukan diselesaikan selama

1,5 tahun yaitu tahun 2007 dan 2008. Berikut data selengkapnya terkait dengan akad

istishna’ paralel tersebut.

No. Keterangan 2007 Rp 2008 Rp

1 Kontraktor menagih kepada bank

syariah

100 juta 300 juta

2 Bank syariah membayar tagihan

kepada kontraktor

90 juta 310 juta

3 Bank syariah menagih kepada

pembeli akhir PT MAJU

200 juta 300 juta

4 PT MAJU membayar tagihan

kepada bank syariah

150 juta 350 juta




5 Kontraktor menyerahkan aset

istishna‟ kepada bank syariah

400 juta

6 Bank syariah menyerahkan aset

istishna‟ kepada pembeli akhir PT

MAJU

500 juta ( nilai

kontrak)

Buatlah jurnal yang diperlukan dan Neraca, Rugi laba pada tahun 2007, bila

menggunakan metode:

a) prosentase penyelesaian;

b) akad selesai.

JAWAB:

a) Metode Prosentase Penyelesaian.

1. Jurnal yang dibuat oleh bank syariah Sejahtera adalah sebagai berikut:

2007 2008

(dalam jutaan rupiah) Debit Kredit Debit Kredit

Tgl. Biaya praakad tangguhan

Kas

(mencatat biaya praakad)

1

1

-

-

Aset istishna’ dalam

penyelesaian

Biaya praakad tangguhan

(mengakui biaya praakad

sebagai biaya aset istishna,

karena akad disepakati oleh

PT MAJU dan bank syariah)

1

1

-

-


penyelesaian

Utang Istishna’- kontraktor

(mencatat penagihan dari

kontraktor)

100

100

300

300

Utang istishna’-kontraktor

Kas

(mencatat pembayaran utang

istishna‟ kepada kontraktor)

90

90

310

310

Piutang istishna’-PT MAJU

Termin istishna’

200

200

300

300




(mencatat tagihan kepada

pembeli akhir PT MAJU)

K a s

Piutang Istishna’

(mencatat penerimaan kas

atas tagihan termin kepada


150

150

350

350

Harga pokok istishna’


penyelesaian

Pendapatan istishna’

( mencatat pengakuan

pendapatan sesuai dengan %

penyelesaian*)

101

24

125

300

75

375

Aset istishna’


penyelesaian

(mencatat penerimaan aset

istishna’ rukan dari

kontraktor)

401

401

Termin istishna’

Aset istishna’


penyelesaian

( mencatat penyerahan aset

istishna‟ kepada pembeli

akhir PT MAJU)

500

401

99

* perhitungan % penyelesaian:

Tahun 2007= (Rp 100 jt / Rp 400 jt) X Rp 500 juta,-=Rp 125 juta,-


2. Neraca Bank Syariah Sejahtera per 31 Desember 2007 (dalam jutaan rupiah)

Bank Syariah Sejahtera

NERACA

Per 31 Desember 2007

Kas ...

Piutang istishna’ 50 Utang isitishna’ 10


penyelesaian

125

Termin istishna’ (200)




Keterangan :

Piutang istishna‟= 200 -150 = 50

Aset istishna’ dalam penyelesaian= 1 + 100 + 24 = 125

Utang istishna’ = 100 – 90 = 10

Termin istishna‟ = 200 ( sebagai contra account terhadap Aset istishna’ dalam

penyelesaian dan piutang istishna’)

3. Rugi / Laba tahun 2007:

Pendaptan istishna’ =125

Harga pokok istishna’ =101 (-)

Laba kotor istishna’ = 24

b. Metode Akad / Kontrak Selesai:


2007 2008



Kas


1

1

-

-


penyelesaian

Biaya praakad





1

1

-

-


penyelesaian



kontraktor)

100

100

300

300


Kas


istishna’ kepada kontraktor)

90

90

310

310




Piutang istishna’-PT MAJU

Termin istishna’

(mencatat tagihan kepada


200

200

300

300

K a s

Piutang Istishna’

(mencatat penerimaan kas

atas tagihan termin kepada


150

150

350

350

Aset istishna’


penyelesaian


istishna’ rukan dari

kontraktor)

401

401

Termin istishna’

Aset istishna’

Pendapatan isitishna’


istishna’ kepada pembeli

akhir PT MAJU)

500

401

99



NERACA


... ...

Piutang istishna’ 50 Utang isitishna’ 10


penyelesaian

101

Termin istishna’ (200)

Keterangan :

Piutang istishna’= 200 -150 = 50

Aset istishna’ dalam penyelesaian= 1 + 100 = 101


Termin isishna‟ = (200) sebagai contra account terhadap Aset istishna’ dalam

penyelesaian dan Piutang istishna’.





Pendaptan istishna‟ =0

Harga pokok istishna‟ =0 (-)


Menurut metode akad selesai, pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan

pada saat aset istishna’ selesai diproduksi. Jadi di tahun 2007 tidak ada pengakuan

pendapatan dan keuntungan.

e. Istishna’ dengan Pembayaran Tangguh

Istishna‟ dengan dengan pembayaran tangguh diatur dalam PSAK 104, par. 20-24

(2007). Secara lengkapnya dapat dijelaskan pada uraian di bawah ini.

Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian dan proses pelunasan

dilakukan dalam lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka

pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna‟

dilakukan secara tunai, diakui sesuai prosentase penyelesaian; dan

b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama

periode pelunasan secara proposional sesuai dengan jumlah pembayaran.

Proposional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102:

Akuntansi Murabahah.

Hubungan antar biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh di

bawah ini:

Biaya perolehan (biaya produksi) Rp 1.000,-

Margin keuntungan pembuatan barang pesanan Rp 200,-

Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan Rp 1.200,-

Nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama tiga

tahun

Rp 1.600,-

Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama tiga

tahun

Rp 400,-




Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode

lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan

dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna‟

dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan

b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama

periode pelunasan Proposional yang dimaksud secara proposional sesuai

dengan jumlah pembayaran. sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102:

Akuntansi Murabahah.

Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna‟ dan termin

istishna‟ (istishna’ billing) pada pos lawannya.

Sebagai ilustrasi, kita dapat menggunakan ilustrasi sebelumnya, dengan perubahan data

sebagai berikut:



syariah

100 juta 300 juta


kepada kontraktor

90 juta 310 juta


istishna’ kepada bank syariah

400 juta


istishna’ kepada pembeli akhir PT

MAJU

500 juta ( nilai

kontrak)

a) pembayaran oleh PT MAJU dilakukan angsuran 3 tahun setelah penyerahan barang

pesanan.

b) margin istishna’ selama 3 tahun = 20% X Rp 500 juta,-=Rp 100 juta,--

c) nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama 3 tahun = Rp 500 juta,- + Rp

100 juta,-=Rp 600 juta.




Jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut:

a) Metode Prosentase Penyelesaian.


2007 2008



Kas


1

1

-

-


penyelesaian

Biaya praakad



karena akad disepakati oleh PT

MAJU dan bank syariah)

1

1

-

-


penyelesaian



kontraktor)

100

100

300

300


Kas


istishna’ kepada kontraktor)

90

90

310

310

Harga pokok istishna’


penyelesaian

Pendapatan istishna’

( mencatat pengakuan

pendapatan sesuai dengan %

penyelesaian*)

101

24

125

300

75

375

Aset istishna’


penyelesaian


istishna‟ rukan dari kontraktor)

401

401




Piutang istishna’

Aset istishna’


Penyelesaian

Margin istishna’ tangguhan


istishna’ kepada pembeli akhir

PT MAJU dan mencatat

margin istishna‟ tangguhan)

600

401

99

100

Penerimaan pembayaran

angsuran setiap tahun

selama 3 tahun*:

Th. 2009

Sd 2011

K a s

Piutang istishna’


Pendapatan margin istishna’

200

33,33

200

33,33

* perhitungan % penyelesaian:



Kas = Rp 600 juta / 3 = Rp 200juta,-

Pendapatan margin istishna’=Rp 100 juta.- / 3 = Rp 33,33 juta,-

2. Neraca Bank Syariah Sejahtera per 31 Desember 2007 (dalam jutaan rupiah) sebagai

berikut:


Neraca


... ...

--- Utang isitishna’ 10


penyelesaian

125

Keterangan :

Aset istishna’ dalam penyelesaian= 1 + 100 + 24 = 125








Laba kotor istishna’ = 24 (laba akrual)

b). Metode Akad / Kontrak Selesai:


2007 2008



Kas


1

1

-

-


penyelesaian

Biaya praakad





1

1

-

-


penyelesaian



kontraktor)

100

100

300

300


Kas


istishna‟ kepada kontraktor)

90

90

310

310

Aset istishna’


penyelesaian


istishna‟ rukan dari

kontraktor)

401

401

Piutang istishna’

Aset istishna’

Pendapatan isitishna’



istishna‟ kepada pembeli

600

401

99

100




akhir PT MAJU dan mencatat

margin tangguhan)

Penerimaan pembayaran

angsuran setiap tahun

selama 3 tahun*:

K a s

Piutang istishna’


Pendapatan margin

istishna‟

200

33,33

200

33,33



Neraca


... ...

-- Utang isitishna’ 10


penyelesaian

101

Keterangan :

Aset istishna’ dalam penyelesaian= 1 + 100 = 101






Menurut metode akad selesai, pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan

pada saat aset istishna’ selesai diproduksi. Jadi di tahun 2007 tidak ada pengakuan

pendapatan dan keuntungan. Apabila pembeli akhir membayar secara angsuran, maka

setiap pembayaran oleh pembeli akhir, bank syariah akan mengakui pendapatan margin

istishna’ secara proposional atas margin yang dikenakan setelah harga tunai.



www. ebookakuntansisyariah.com 3

f. Penyelesaian awal

Dalam hal pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, PSAK

104, par.31-32 (2007) telah mengaturnya sebagai berikut:

Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual

memberikan potongan maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna’.

Pengurangan pendapatan istishna akibat penyelesaian awal piutang istishna’ dapat

diperlakukan sebagai:

(a) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna pada saat

pembayaran; Jurnal yang akan dibuat adalah:

Tgl Kas Rp. xx -

Pendapatan margin istishna Rp. xx -

Piutang istishna - Rp.xx

(b) penggantian (reimburshed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang

dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna‟ secara

keseluruhan.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

a) penerimaan kas:

Tgl Kas Rp. xx -

Piutang istishna - Rp.xx

b) penyerahan kas kembali kepada pembeli akhir:

Tgl Pendapatan margin Istishna Rp. xx -

Kas - Rp.xx

g. Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan

PSAK No. 104 (2007) mengatur tentang pengukuran perubahan pesanan dan klaim

tambahan sebagai berikut.




a) Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual

dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna dan biaya

istishna.

b) Jika kondisi pengenaan setiap tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi

maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya

istishna, sehingga pendapatan istishna akan berkurang sebesar jumlah

penambahan biaya akibat klaim tambahan.

c) Perlakuan akuntansi: a) dan b) juga berlaku pada istishna pararel, akan

tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh

produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad

istishna pararel.

h. Pengakuan Taksiran Rugi

Paragraf 34 dan 35 (PSAK 104,2007) mengatur tentang kemungkinan terjadinya

kerugian istishna’ bila diperkirakan biaya istishna‟ melebihi pendapatan istishna‟. Hal

tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

a) Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna’ akan

melebihi pendapatan istishna’, taksiran kerugian harus segera diakui.

b) Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:

(a) apakah pekerjaan istishna’ telah dilakukan atau belum;

(b) tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau

(c) jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan

sebagai suatu akad tunggal sesuai paragraf 14 PSAK 104 (2007).

2.2 Akuntansi untuk Pembeli

(Bank) sebagai pembeli PSAK No. 104 (2007) telah mengatur pengakuan dan

pengukurannya sebagai berikut.

a) Pembeli mengakui aktiva istishna’ dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang

ditagih pembeli dan sekaligus mengakhiri utang istishna kepada penjual.

Dalam hal ini, jurnal yang dibuat bank adalah sebagai berikut:




Tgl Aktiva Istishna dalam

penyelesaian

Rp. xx -

Hutang Istishna - Rp.xx

b) Aset istishna’ yang diperoleh melalui transaksi istishna’ dengan pembayaran

tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih

antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna‟ tangguh dan biaya

perolehan tunai diakui sebagai beban istishna‟ tangguhan.

Untuk itu, pembeli akan mengakui dengan jurnal sebagai berikut:

Tgl Aktiva Istishna

Beban istishna’ tangguhan

Rp. xx

Rp xx

-

-


c) Beban istishna’ tangguhan diamortisasi secara proposional sesuai dengan porsi

pelunasan hutang istishna’.

Jurnal yang akan dibuat oleh pembeli untuk mengamortisasi beban istishna’

tangguhan adalah:

Tgl Beban istishna’


Rp. xx

-

-

Rp xx

d) Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan

penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari

garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut

melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang

jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian

piutang.

Untuk masalah ini entitas syariah akan mencatat dengan jurnal sebagai berikut.

1. Apabila kerugian lebih kecil dari garansi penyelesaian proyek




a) pada saat penjual menyerahkan uang garansi kepada pembeli (bank):

Tgl Kas Rp. xx -

Uang garansi penyelesaian

proyek

- Rp.xx

b) pada saat pembebanan kerugian pembeli (bank):

Tgl Uang garansi penyelesaian

proyek

Rp. xx -

Rekening lain-lain - Rp.xx

2. Apabila kerugian lebih besar dari garansi penyelesaian proyek

a) pada saat penjual menyerahkan uang garansi kepada pembeli (bank):

Tgl Kas Rp. xx -

Uang garansi penyelesaian

proyek

- Rp.xx

b) pada saat pembebanan kerugian pembeli (bank):

Tgl Uang garansi penyelesaian

proyek

Rp. xx -

Piutang jatuh tempo Rp. xx -

Rekening lain-lain - Rp.xx

e) Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan

spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah

dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai

piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian

piutang.

Dalam hal ini pembeli (bank) akan mencatat sebagai berikut.

(a) Pembeli ditagih oleh penjual:

Tgl Aktiva Istishna


Rp. xx

Rp xx

-

-





(b) pada saat membayar kepada penjual:

Tgl Utang istishna Rp. xx -

Kas - Rp.xx

(c) pada saat mengakui penarikan kembali atas pembayaran kepada penjual:

Tgl Kas Rp. Xx -

Piutang jatuh tempo Rp xx -


penyelesaian

Rp xx

f) Jika pembeli (bank) menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan

spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah

antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian

pada periode berjalan.

Dalam hal ini bank akan mencatat sebagai berikut:

Tgl Aset istishna Rp. xx -

Kerugian penurunan nilai aktiva

istishna

Rp. xx -

Aset istishna dalam

penyelesaian

- Rp.xx

Kerugian penurunan nilai aktiva istishna dilaporkan di laporan laba rugi sebagai

beban lain-lain.

g) Dalam istishna paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan

karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan

diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna.

Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Dalam hal ini bank akan mencatat sebagai berikut:

Tgl Aset istishna Rp. xx -

Kerugian penurunan aktiva

istishna

Rp. xx -

Aset istishna dalam

penyelesaian

- Rp.xx




3. Penyajian

PSAK 104 (2007) mengatur penyajian istishna’ dalam laporan keuangan sebagai

berikut.

(1) Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal berikut ini:

a) Piutang istishna‟ yang berasal dari transaksi istishna‟ sebesar jumlah yang

belum dilunasi oleh pembeli akhir.

b) Termin istishna‟ yang berasal dari transaksi istishna‟ sebesar jumlah tagihan

termin penjual kepada pembeli akhir.

(2) Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal berikut ini:

a) Hutang istishna’ sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum

dilunasi.

b) Aset istishna’ dalam penyelesaian sebesar:

(a) persentasi penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli

akhir, jika istishna‟ paralel; atau

(b) kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna‟.

4. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan keuangan, tetapi tidak

terbatas, pada:

a) metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna’;

b) metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang

sedang berjalan;

c) rincian piutang istishna‟ berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;

d) pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan keuangan, tetapi tidak

terbatas, pada:

a) rincian hutang istishna‟ berdasarkan jumlah dan jangka waktu;




b) pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.

5. ILUSTRASI TRANSAKSI ISTISHNA’

Contoh : METODE AKAD SELESAI, pembayaran diangsur setelah penyerahan

aset istishna’.

PT. Usman Jaya membutuhkan rumah tipe 70/150 dengan spesifikasi khusus untuk

kantor. Harga rumah Rp. 200 juta, dana yang dibayarkan PT. Usman Jaya untuk uang

muka Rp. 50 juta. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah. Setelah

akad ditandatangani antara PT Usma Jaya dan Bank Syariah dengan nilai akad Rp 200

juta,-, bank syariah memesan kepada pengembang dan pengembang akan

menyelesaikan pesanannya selama 9 bulan. Bank membayar biaya pra akad sebesar Rp

1.000.000,-- dan akad ditandatangani antara bank dan PT Usman pada 1 Juli 2007. PT

Usman menyerahkan uang muka sebesar Rp 50.000.000,--. Disamping itu, bank juga

menandatangani akad pembelian / pesanan kepada pengembang pada 1 Juli 2007,

dengan harga beli Rp 170.000.000,--. Berikut ini data dan tagihan yang dilakukan oleh

pengembang sampai dengan selesai per 1 Maret 2008:

2 Juli 2007: bank menerima uang muka dari pembeli Rp 50.000.000,--

1 Agustus 07: pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp

30.000.000,-

1 Nopember 07: pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna

Rp 50.000.000,-

1 Februari 08: : pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna

Rp 90.000.000,-

1 Maret 08: pengembang menyerahkan aktiva istishna’ yang telah selesai kepada bank

syariah.




1 Maret 08 : bank syariah menyerahkan aset istishna kepada Tuan Usman. Tuan Usman

mengangsur pembayaran rumah tersebut selama 2 tahun. Bank syariah mengenakan

keuntungan istishna 10% dari pembiayaan.

DIMINTA:

Buatlah perhitungan untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian untuk transaksi

istishna paralel tersebut: bila menggunakan metode akad selesai untuk pengakuan

pendapatannya.

JAWAB:

Perhitungan

a) Pemesan akan melunasi rumah pesanannya pada saat rumah selesai dibangun dan

diserahkan bank syariah kepada PT Usman, dengan harga kontrak Rp 200 juta.

Harga pokok rumah adalah =Rp 170 juta. Jadi laba bank syariah adalah Rp 200

juta,- - Rp 171 juta ,- = Rp 29 juta,-. Harga jual bila diangsur 2 tahun = Rp 200

juta,- + 10% (Rp 200 juta,-) = Rp220 juta,-. Angsuran per bulan = Rp 220 juta,- /

24 = Rp 9.166.667,--; sedangkan margin per bulan = Rp 20 juta,-/ 24 = Rp

833.333,-

Berikut ini jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah

Pada saat bank syariah menerima uang muka dari PT Usman: 1 Juli 2007

1. Pada saat bank syariah mencatat biaya pra-akad Rp 1.000.000,-:

Dr. Beban pra-akad yang tangguhan Rp 1.000.000,-- --

Cr. K a s -- Rp 1.000.000,--

Dr. K a s Rp 50.000.000,-- --

Cr. Uang muka istishna -- Rp 50.000.000,--




2. Pada saat ada kepastian akad istisha dengan nasabah PT Usman, bank

mencatat:

Dr. Aset istishna dalam penyelesaian Rp 1.000.000,-- --

Cr. Beban pra-akad yang tangguhan -- Rp 1.000.000,--

3. Pada saat bank menerima tagihan dari pengembang dan membayarnya:

Tanggal 1Agustus 2007 sebesar Rp 30.000.000,--


Cr. Hutang istishna -- Rp 30.000.000,--

Pada saat bank syariah membayar Hutang istishna:

Dr. Hutang istishna Rp 30.000.000,-- --

Cr. K a s -- Rp 30.000.000,--

Tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp 50.000.000,--



Pada saat bank syariah membayar Hutang istishna’:


Cr. K a s -- Rp 50.000.000,--

Tanggal 1Februari 2008 sebesar Rp 70.000.000,--






Pada saat bank syariah membayar Hutang istishna:


Cr. K a s -- Rp 90.000.000,--

4. Pada saat bank menerima barang pesanan dari pengembang yang sudah selesai

100%, bank syariah akan membuat jurnal sebagai berikut:

Dr : Aset Al-istishna ………… Rp. 171.000.000,- --

Cr :Aset istishna dalam penyelesaian -- Rp. 171.000.000,-

5. Pada saat Bank Syariah menyerahkan rumah kepada nasabah PT USMAN

JAYA.

Dr Piutang istishna ………………… .Rp. 220.000.000,- --

Cr: Persediaan barang istishna -- Rp. 171.000.000,-

Cr. Pendapatan margin istishna’ -- Rp 29.000.000,-

Cr. Margin Istishna’ tangguhan -- Rp 20.000.000,-

Dr. Uang Muka Istishna’ Rp 50.000.000,-- --

Cr. Piutang Istishna’ -- Rp 50.000.000,--




7. Pada saat Bank Syariah menerima angsuran per bulan dari PT USMAN JAYA.

Dr. Ka/ Rekening PT USAMA JAYA Rp 9.166.667,- --

Cr. Piutang Istishna’ -- Rp 9.166.667,--

Mengakui pendapatan margin istishna’.

Dr. Margin Istishna’ tangguhan Rp 833.333,-- --

Cr. Pendapatan Margin Istishna’ -- Rp833.333,--

8. Penyajian akhir tahun

Sebelum penyajian di laporan keuangan Bank Syariah, maka terlebih dahulu

dilakukan penyesuaian untuk mengakui bagian keuntungan Al-istishna yang belum

dibayar oleh mitra (bila ada) dengan adjustment atas pengakuan Pendapatan Margin

Istishna‟ satu bulan, yaitu dengan jurnal :

Pada akhir tahun per, 31 Desember, Adjustment

Dr : Margin istishna tangguhan ……… Rp. 833.333,- -

Cr : Pendapatan Margin Istishna ‘……… Rp833.333,-

Penyajian Laporan Laba Rugi

Pada akhir tahun Bank Syariah akan melaporkan di laporan laba rugi sebagai

“Pendapatan Margin Istishna‟

Penyajian di Neraca

Di neraca bank syariah akan disajikan rekening Piutang Istishna‟ yang dikurangi

dengan Margin istishna’ tangguhan dan Penyisihan Piutang Istishna’ tidak dapat

Ditagih; yang disebut Nilai bersih yang dapat direalisasikan.

-------------------------------

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiini




SOAL-SOAL AKUNTANSI ISTISHNA’

1. Jelaskan perbedaan al Istishna dengan al Istilshna paralel!

2. Jelaskan unsur-unsur biaya istishna!

3. Dalam hal istishna paralel, jelaskan perlakuan akuntansi untuk tagihan-tagihan

yang dilakukan oleh subkontraktor!

4. Jelaskan perlakuan akuntansi istishna apabila bank syariah menerapkan

“metode prosentase penyelesaian”!

5. Jelaskan perlakuan akuntansi istishna apabila bank syariah menerapkan

“metode kontrak selesai ”!

6. Bagaimana perlakuan akuntansinya apabila pembeli akhir melakukan

penyelesaian kewajibannya lebih awal? Jelaskan dengan angka-angka!

7. Jelaskan apabila terjadi perubahan pesanan dan klaim tambahan dalam akad

istishna!

8. Bagaimana penyajian piutang istishna di dalam neraca bank syariah?

9. Bagaimana penyajian keuntungan istishna di dalam laporan laba rugi bank

syariah?

10. Bagaimana penyajian aktiva istishna dalam penyelesaian di dalam neraca bank

syariah?

Kasus

PT. MAJU mengikat akad istishna dengan bank syariah Sejahtera pada 1 Mei 2007

untuk memperoleh sebuah rumah kantor dengan nilai akad Rp 700 juta,-. Kemudian,

pada 2 Mei 2007 bank syariah Sejahtera mengikat akad istishnal‟ paralel dengan

kontraktor untuk membangun rukan yang dibutuhkan oleh PT MAJU tersebut. Biaya

pembuatan rukan yang disepakati dengan kontraktor adalah Rp 500 juta,--. Biaya

praakad ditanggung bank syariah sebesar Rp 10.000.000,--. Rukan diselesaikan selama

1,5 tahun yaitu tahun 2007 dan 2008. Berikut data selengkapnya terkait dengan akad

istishna‟ paralel tersebut.






syariah

200 juta 300 juta


kepada kontraktor

190 juta 310 juta

3 Bank syariah menagih kepada

pembeli akhir PT MAJU

300 juta 400 juta

4 PT MAJU membayar tagihan

kepada bank syariah

250 juta 450 juta


istishna‟ kepada bank syariah

500 juta


istishna‟ kepada pembeli akhir PT

MAJU

700 juta ( nilai

kontrak)

Buatlah jurnal yang diperlukan dan Neraca, Rugi laba pada tahun 2007, bila

menggunakan metode:

a) prosentase penyelesaian;

b) akad selesai. (untuk Bank Syariah dan Pembeli Akhir PT MAJU).

======$$$$$======




BAB IX

AKUNTANSI MUDHARABAH

1. KARAKTERISTIK

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa mudharabah adalah akad kerjasama

usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan

nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka

seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya

kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan

penyalahgunaan dana.

Dalam pelaksanaannya mudharabah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah maqayyadah

(investasi terikat). Mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik

dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi,

sedangkan mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana

memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek

investasi.

Dalam operasional mudharabah, entitas syariah dapat bertindak sebagai pemilik

dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana

yang disalurkan disebut investasi mudharabah. Apabila entitas syariah sebagai

pengelola dana maka :

(a) dalam akad mudharabah muqayyadah, dana yang diterima disajikan dalam laporan

perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah;

(b) dalam akad mudharabah muthlaqah, dana yang diterima disajikan dalam neraca

sebagai dana syirkah temporer. Mengenai pengembalian pembiayaan mudharabah

dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya

akad mudharabah.




(c) Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan , maka porsi

jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan

nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika

dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian

finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (paragraph 5-10, PSAK 105,2007).

2. PRINSIP PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi

hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian

hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).

Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto

(net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan

dana mudharabah.

Contoh

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil

Penjualan 100

Harga Pokok Penjualan 65

Laba kotor 35 Gross Profit Margin

Beban 25

Laba (rugi) bersih 10 Net Profit Sharing

(paragraph 11, PSAK 105,2007).

Dalam PSAK ini, revenue sharing (omset penjualan atau pendapatan) tidak

diperkenankan sebagai dasar bagi hasil, dengan alasan bahwa dalam penjualan

mengandung unsur modal pokok atas barang yang dijual oleh entitas. Dengan

demikian, dasar bagi hasil yang diperkenankan adalah laba kotor atau laba bersih

(gross profit atau net profit sharing). Apabila entitas pengelola dana mudharabah

memperoleh keuntungan maka keuntungan dibagi hasilkan antara pemilik dana

mudharabah dan pengelola dana mudharabah, sedangkan bila pengelola dana

mudharabah menderita rugi normal, bukan kelalaian pengelola, maka kerugian




menjadi tanggungan pemilik dana (shahibul maal). Keuntungan yang dibagi

didasarkan pada nisbah yang telah disepakati pada awal akad disepakati ke dua

belah pihak, misal: 40:60, yaitu 40% untuk pengelola dana mudaharabah dan

60% untuk pemilik dana mudharabah.

Berdasarkan contoh di atas, bila kita menggunakan gross profit sharing sebagai

dasar bagi hasil dan nisbah bagi hasil adalah 40:60, yaitu 40% untuk pengelola

dana mudaharabah dan 60% untuk pemilik dana mudharabah, maka bagian bagi

hasil untuk:

Pengelola dana = 40% X Rp 35,- = Rp 14,-

Pemilik dana = 60% X Rp 35,- = Rp 21,-

3. AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL)

3.1. Pengakuan dan Pengukuran Invesatasi Mudharabah

PSAK No. 105 (2007) mengatur pengakuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi

mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada

pengelola dana.

2) Pengukuran invesatasi mudharabah diatur sebagai berikut:

a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang

dibayarkan;

b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar

aset non kas pada saat penyerahan:

(i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka

selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi

sesuai jangka waktu akad mudharabah;

(ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka

selisihnya diakui sebagai kerugian. (paragraph 12 dan 13, PSAK

105,2007).




Atas dasar penguturan di atas, maka pemilik dana akan membuat jurnal untuk

mencatat transaksi mudharabah sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang

diberikan. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: (misal, investasi mudharabah

Rp 100.000.000,-)

Tanggal Investasi mudharabah Rp100.000.000,00 --

Kas -- Rp100.000.000,00

Misalnya, tanggal 1 Maret 2008, bank syariah (pemilik dana) memberikan pembiayaan

mudharabah kepada nasabah Tn. Ali dengan menyerahkan mesin. Nilai buku mesin

tersebut adalah Rp 300.000.000,00 dan menurut penilaian, nilai wajar mesin tersebut

adalah Rp 280.000.000,00.- maka dalam hal ini bank syariah akan mencatat pada saat

akad 1 Maret 2008 sebagai berikut:

1 Maret Investasi mudharabah

Kerugian penurunan nilai

Mesin

Rp280.000.000,00

Rp20.000.000,00

--

--

--

Rp300.000.000,00

Bila nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui

sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

Berdasarkan contoh di atas, misalnya, menurut penilaian, nilai wajar mesin tersebut

adalah Rp 320.000.000,00.-, maka selisih Rp 20.000.000,-- diakui sebagai ‟keuntungan

tangguhan‟ yang akan diamortisasi selama masa akad mudharabah. Untuk contoh ini,

pemilik dana akan membuat jurnal untuk mencatatat transaksi tersebut, sebagai berikut:

1 Maret Investasi mudharabah

Keuntungan tangguhan

mudharabah

Mesin

Rp320.000.000,00

--

--

--

Rp20.000.000,00

Rp300.000.000,00

Apabila akad mudharabah diumpamakan selama 20 bulan, maka amortisasi

‟keuntungan tangguhan‟ per bulan adalah Rp 1.000.000,-- (Rp20.000.000,00 : 20), dan




jurnal yang dibuat untuk mengamortisasi „keuntungan tangguhan‟ per bulan adalah

sebagai berikut:

Setiap

bulan

Keuntungan tangguhan mudharabah

Keuntungan selisih nilai Mesin

Rp 1.000.000,--

--

--

Rp1.000.000,00

3.2. Investasi mudharabah turun nilai atau hilang

1) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak,

hilang atau factor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola

dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi

saldo investasi mudharabah. (paragraph 14, PSAK 105,2007).

Untuk kondisi ini, maka pemilik dana harus membuat jurnal untuk mengakui

terjadinya kerugian karena terjadinya penurunan nilai investasi mudharabah,

sebagai berikut:

Kerugian Investasi Mudharabah

Investasi Mudharabah

Rp xxx

--

--

Rp xxx

2) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa

adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut

diperhitungkan pada saat bagi hasil. (paragraph 15, PSAK 105,2007).

Umpamakan, pada 2008 pemilik dana memperoleh bagi hasil Rp 30.000.000,-

dan pada 2008 terjadi kehilangan modal mudharabah di pengelola dana sebesar

Rp 5.000.000,-, maka modal mudharabah yang hilang diperhitungkan sebagai

pengurang bagih hasil yang akan diterimanya. Bila tidak ada dana mudharabah

yang hilang, pemilik dana mudharabah akan menerima bagi hasil sebesar Rp

30.000.000,-; karena pada 2008 terjadi kehilangan dana yang bukan kelalaian

pengelola dana, maka bagi hasil yang akan diterima berkurang dengan Rp

5.000.000,--. Untuk kasus ini, jurnal yang akan dibuat oleh pemilik dana adalah

sebagai berikut:




Des

31

Piutang Bagi Hasil Investasi

Mudharabah

Kerugian Penurunan Nilai


Pendapatan Bagi Hasil

Mudharabah

Rp 25.000.000,-

5.000.000,-

--

--

--

Rp 30.000.000,-

3) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas

tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan

secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak

langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat

pembagian bagi hasil. (paragraph 17, PSAK 105,2007).

Dalam hal ini, jurnal yang dibuat oleh pemilik dana mudharabah akan seperti pada

kasus point 4) di atas, yaitu sebagai berikut: (contoh pada point 4) dan bila

penurunan nilai aset nonkas adalah Rp 5.000.000,-)

Des

31


Mudharabah

Kerugian Penurunan Nilai


Pendapatan Bagi Hasil

Mudharabah

Rp 25.000.000,-

5.000.000,-

--

--

--

Rp 30.000.000,-

Jenis kelalaian seperti apakah yang dimaksud dalam PSAK ini yang dilakukan

pengelola dana sehingga akan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap

hilang atau berkurangnya investasi mudharabah bagi pemilik dana. Kelalaian atas

kesalahan pengelola dana ada 3 jenis yang dijelaskan dalam PSAK 105 ini, yaitu

ditunjukkan oleh:

(a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi;




(b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan / atau

yang telah ditentukan dalam akad, atau

(c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (paragraph 18, PSAK 105,2007)

3.3. Investasi mudharabah berakhir

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum

dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

(paragraph 19, PSAK 105,2007). Untuk ketentuan ini, pemilik dana mudharabah

akan membuat jurnal untuk mengakui piutang sebagai pengganti investasi

mudharabah sebagai berikut:

Piutang Jatuh Tempo – Pengelola

Dana Mudharabah


Rp xxx

--

--

Rp xxx

Pada saat pemilik dana mudharabah menerima pembayaran dari pengelola dana

mudharabah, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

K a s

Piutang jatuh tempo –

Pengelola Dana Mudharabah

Rp xxx

--

--

Rp xxx

Dengan jurnal pembayaran Piutang dari pengelola dana mudharabah, maka saldo

Piutang kepada pengelola dana menjadi bersaldo nol atau sudah habis.

3.4. Penghasilan Usaha Mudharabah

Investasi mudharabah yang dilakukan oleh pemilik dana akan dapat menghasilkan

keuntungan atau bisa juga menanggung kerugian karena kerugian yang diderita

pengelolala dana mudharabah tidak melakukan kelalaian pengelolaan. Atas hasil dan

kerugian ini PSAK 105 (2007) telah mengatur perlakuan akuntansinya berikut ini.

1). Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha

diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.





Atas ketentuan ini, pemilik dana mudharabah akan mengakui bagi hasil tersebut

dengan membuat jurnal sebagai berikut:


Mudharabah

Pendapatan Bagi Hasil Investasi

Mudharabah

Rp xxx

--

--

Rp xxx

Kemudian, pada saat menerima pembayaran bagi hasil dari pengelola dana

mudharabah, pemilik dana mudharabah akan membuat jurnal berikut ini:

K a s


Mudharabah

Rp xxx

--

--

Rp xxx

2). Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir

diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat

akad mudharabah berakhir, selisih antara:

(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan

(b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.


Atas ketentuan ini, jurnal yang harus dibuat oleh pemiliki dana mudharabah adalah

sebagai berikut:

Pembentukan penyisihan kerugian investasi:


Penyisihan Kerugian Investasi

Mudharabah

Rp xxx

--

--

Rp xxx

Kerugian Investasi Mudharabah akan dilaporkan di laporan Laba Rugi sebagai beban

usaha, sedangkan Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah akan dilaporkan di




neraca pemilik dana mudharabah sebagai pengurang Investasi Mudharabah. Berikut

penyajian di neraca pemilik dana.

Bank Syariah ABC

Neraca

Per 31 Desember 2008 (misal)

---

Investasi Mudharabah Rp 300 juta,--

Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah Rp 15 juta (-)

Investasi Mudharabah bersih Rp 285 juta,-

---

Penyisihan kerugian investasi mudharabah diumpamakan 5% dari Investasi

Mudharabaah, sehingga besarnya penyisihan = 5% X Rp 300 juta,- = Rp 15 juta,--.

Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah:

Des

31



Mudharabah

Rp 15 juta,-

--

--

Rp 15 juta,--

Contoh lain pembentukan Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah

Penyisihan kerugian investasi mudharabah dan piutang yang timbul dari transaksi

mudharabah dibentuk sebesar estimasi kerugian investasi mudharabah dan piutang

yang tidak dapat ditagih.

Misal, entitas syariah ( bank syariah) mempunyai saldo per 31 Desember 2008 sebagai

berikut:

Investasi mudharabah Rp 100.000.000,00

Piutang jatuh tempo Rp 50.000.000,00

Bank syariah mengestimasikan kerugian pembiayaan dan piutang yang tidak

tertagih = 5%

Maka, jumlah penyisihan kerugian adalah:

▪ Pembiayaan mudharabah = 5% x Rp 100.000.000,00 = Rp5.000.000,00




▪ Piutang jatuh tempo 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp2.500.000,00

Total =Rp 7.500.000,00

Untuk itu, bank syariah akan membuat ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember

sebagai berikut:

31 Des Kerugian investasi mudharabah

Kerugian piutang jatuh tempo

Penyisihan kerugian investasi

mudharabah

Penyisihan kerugian piutang jauh

Tempo

Rp5.000.000,00

Rp2.500.000,00

--

--

--

--

Rp5.000.000,00

Rp2.500.000,00

Kerugian investasi dan kerugian piutang akan dilaporkan di laporan laba/rugi,

sedangkan Penyisihan kerugian investasi mudharabah dan Penyisihan kerugian piutang

jatuh tempo dilaporkan di neraca sebagai pengurang rekening Investasi mudharabah

dan Piutang jatuh tempo.

3.5. Pembayaran Kembali Pembiayaan

Seperti telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, bahwa pada saat akad

mudharabah berakhir, selisih antara:

(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan

(b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Diumpamakan, pengelola dana mengembalikan investasi mudharabah ke pemilik dana

sebesar Rp 290 juta,-, investasi mudharabah Rp 300 juta,- dan penyisihan kerugian

investasi mudharabah Rp 15 juta,--, maka selisih antara kas yang diterima Rp 290

juta,- dengan Investasi Mudharabah bersih Rp 285 juta,- = Rp 5 juta,- akan diakui

sebagai ‟keuntungan investasi mudharabah‟. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

K a s

Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah


Keuntungan Investasi

Mudharabah

Rp 290 juta,-

Rp 15 juta,--

--

--

--

--

Rp 300 juta,-

Rp 5 juta,--




Dengan pembayaran kembali atas pembiayaan oleh pengelola dana maka jumlah

investasi mudharabah pada pemilik dana akan berkurang dan di neraca akan dilaporkan

sejumlah sisa setelah pembayaran kembali. Dalam contoh kasus di atas, saldo Investasi

Mudharabah menjadi habis atau saldo nol.

Bila kas yang diterima dari pengelola dana adalah Rp 280 juta,-, maka selisih antara kas

yang diterima dan investasi mudharabah bersih adalah Rp 5 juta, - diakui sebagai

kerugian investasi mudharabah. Berikut ini jurnal yang dibuat oleh pemilik dana.

K a s


Mudharabah

Kerugian Investasi

Mudharabah


Rp 280 juta,-

Rp 15 juta,--

Rp 5 juta,--

--

--

--

--

Rp 300 juta,-

3.6. Pengakuan Keuntungan Atau Kerugian Mudharabah

PSAK No. 105 (2007) telah mengatur pengakuan keuntungan atau kerugian

mudharabah dan metode distribusi bagi hasil. Distribusi bagi hasil mudharabah dapat

dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu gross profit sharing atau net profit

sharing. Dalam gross profit sharing, bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah

dikurangi Harga pokok penjualan, sedangkan dalam net profit sharing, bagi hasil

dihitung dari gross profit dikurangi dengan beban yang berkaitan langsung dengan

pengelolaan dana mudharabah.

Apabila pembiayaan melewati satu periode pelaporan

(a) keuntungan investasi mudharabah diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai

dengan nisbah yang disepakati, dan

(b) kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan

mengurangi investasi mudharabah.

Contoh berikut ini perhitungan laba/rugi pengelola dana mudharabah tahun 2008:




Penjualan Rp1.000.000,00

Harga pokok penjualan Rp 600.000,00

Laba kotor Rp 400.000,00

Biaya – biaya Rp 300.000,00

Laba (rugi) bersih Rp 100.000,00

Metode bagi hasil

a) Bila gross profit sharing, dengan nisbah bank syariah (pemilik dana) : pengelola

dana= 20 : 80 maka bagi hasil untuk:

Bank Syariah : 20% x Rp400.000,00 = Rp80.000,00

Pengelola : 80% x Rp400.000,00 = Rp320.000,00

b) Bila metode net profit sharing, nisbah bank syariah : pengelola = 80 : 20 maka

bagi hasilnya:

Bank syariah : 80% x Rp100.000,00 = Rp80.000,00

Pengelola : 20% x Rp100.000,00 = Rp 20.000,00

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai

piutang.(paragraph 24, PSAK 105,2007).

Untuk bagi hasil di atas yang belum dibayar oleh pengelola dana, bank syariah

(pemilik dana) akan membuat pencatatan sebagai berikut:

31 Des

2008

Piutang pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil mudharabah

Rp80.000,00

-

-

Rp80.000,00

Piutang akan dilaporkan di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan di

laporan laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional. Pada saat pengelola dana

membayar bagi hasil ke bank syariah maka bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

Tanggal Kas

Piutang pendapatan bagi hasil

Mudharabah

Rp80.000,00

--

--

Rp80.000,00




Apabila pengelola dana mengalami kerugian, misalkan Rp10.000,00 maka kerugian

ditanggung oleh bank syariah (pemilik dana) , yang akan mengurangi investasi

mudharabah. Bank syariah (pemilik dana) akan mengakui kerugian sebagai berikut:

31 Des Kerugian investasi mudharabah

Investasi mudharabah

Rp10.000,00

-

-

Rp10.000,00

Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola

dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. paragraph 23, PSAK 105,2007).

Dengan demikian, investasi mudharabah tidak akan dikurangi kerugian yang

disebabkan oleh kelalaian pengelola dana dan yang menanggung kerugian adalah

pengelola dana sendiri.

4. AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA (Bank Syariah atau

entitas lain Sebagai Mudharib )

Sebagai mudharib maka entitas menerima dana dari shahibul maal (pemilik

dana) untuk dikelola dalam bentuk investasi terikat atau investasi tidak terikat.

Dalam hal entitas sebagai mudharib, PSAK No. 105 (2007) mengaturnya berikut ini.

4.1. Perlakuan Akuntansi Dana yang Diterima Pengelola Dana Mudharabah

(Mudharib)

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana

syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada

akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.


Atas ketentuan ini, jurnal yang dibuat oleh pengelola dana pada saat menerima dana

mudharabah adalah sebagai berikut:




Tanggal K a s

Dana syirkah temporer

Rpxxx

-

-

Rpxxx

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola

dana mengakui sebagai asset sesuai ketentuan pada paragraph 12-13. (paragraph 25,

PSAK 105,2007). Dalam hal ini berlaku akuntansi untuk pengelola dana mudharabah

sebagai investasi mudharabah.

Berikut ini contoh aplikasi akuntansi untuk pengelola dana mudharabah pada bank

syariah.

Dana mudharabah yang diterima oleh pengelola dana diakui sebagai Dana syirkah

temporer pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode

akuntansi, Dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.

Misal, bank syariah menerima dana mudharabah sebagai berikut:

10 Juni 2008: nasabah Tuan Ali menyetor dana sebagai tabungan mudharabah sebesar

Rp100.000.000,00

10 Agustus: nasabah mengambil Rp20.000.000,00 dana yang ditabungkan di bank

syariah.

Atas transaksi ini, bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

Penerimaan tabungan mudharabah Rp 100 juta,- dari tn. Ali:

10 Juni

2008

Kas


Rp100.000.000,0

-

-

Rp100.000.000,0

Pencatatan atas pengambilan Tabungan mudharabah tn. Ali Rp 20 juta,-

10 Agust

2003


Kas

Rp20.000.000,00

-

-

Rp20.000.000,00

Setelah tanggal 10 Agustus 2008 saldo Dana syirkah temporer adalah

Rp80.000.000,00.- Apabila sampai dengan 31 Desember 2008 tidak ada penambahan




atau pengurangan maka di neraca Dana syirkah temporer akan dicatat sebesar nilai

tercatat tersebut sebesar Rp80.000.000,00.-

Bagi hasil Dana syirkah temporer dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai

dengan nisbah yang disepakati.

Misal, bank syariah mendapatkan pendapatan operasional tahun 2008 Rp

100.000.000,00.-

Dana yang dihimpun:

- Dana syirkah temporer, tabungan mudharabah Rp200.000.000,00

- Dana syirkah temporer milik Tn Ali Rp80.000.000,00

- Deposito mudharabah Rp800.000.000,00

- Nisbah bagi hasil = 40 : 60 ( bank syariah: nasabah)

Bagi hasil untuk Tuan Ali dapat dihitung sebagai berikut (pemilik dana):

Bagi hasil untuk porsi tabungan mudharabah = (Rp 200 juta / Rp 1 milyar) x Rp 100

juta,- =Rp 20 juta,-. Bagian nasabah adalah 60% = 60% x Rp 20 juta,- = Rp 12 juta,-.

Sedangkan bagian bank syariah (pengelola dana) = 40% X Rp 20 juta,- = Rp 8 juta,-.

Bagi hasil untuk Tn. Ali adalah =

80.000.000

= ------------------ x Rp 12.000.000,- =

200.000.000

40

= -------- x Rp12.000.000,00 = Rp4.800.000,00

100

Bagi hasil untuk Tn. Ali di dalam %:

Rp4.800.000,00

= ------------------- x 100% = 6,00 %

Rp80.000.000,00

Hak pihak ke tiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan

tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi




hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan

atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. (paragraph 29-30,

PSAK 105,2007)

Atas bagi hasil ini bank syariah (pengelola dana) akan mencatat bagi hasil yang akan

dibagikan kepada pemilik dana tabungan mudharabah Tn. Ali, sebagai berikut:

31/12/08 Distribusi bagi hasil mudharabah

Kewajiban bagi hasil

Mudharabah

Rp4.800.000,00

-

-

Rp4.800.000,00

Pada saat bank syariah membayar bagi hasil tersebut, bank syariah (pengelola dana)

akan mencatat:

5 Jan.

2009

Kewajiban bagi hasil mudharabah

Kas

Rp4.800.000,00

-

-

Rp4.800.000,00

Distribusi bagi hasil mudharabah akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai

pengurang pendapatan usaha pengelola (bank syariah), sedangkan kewajiban bagi hasil

mudharabah akan dilaporkan di neraca.

Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola

dana). Dalam hal ini bank syariah akan mencatat kerugian sebagai berikut:

Tanggal Kerugian Dana Syirkah Temporer

Kewajiban lain-lain/kas

Rp xx

-

-

Rp xx

4.2. Perlakuan Akuntansi Mudharabah Musytarakah

PSAK 105 (2007) mendifinisikan mudharabah musytarakah adalah bentuk

mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama

investasi. Dimisalkan, bank syariah menerima tabungan mudharabah dari deposan

dalam bentuk pool of fund (kumpulan dana tabungan mudharabah) sebesar Rp 1

milyar,-, kemudian bank menginvestasikan dalam investasi mudharabah dimana mitra

pengusaha juga menyertakan modal sebesar Rp 500 juta,- sehingga total investasi




mudharabah yang dikelola oleh mudharib (pengusaha) adalah Rp 1,5 milyar,--. Jadi,

dalam hal ini bank syariah sebagai pemilik dana mudharabah (shahibul maal) dimana

dananya berasal dari tabungan mudharabah dan dana pengusaha sendiri (bisa dari dana

tunai maupun nonkas).

PSAK 105 (2007) telah mengatur perlakuan akuntansi untuk mudharabah musytarakah

seperti berikut ini.

1) Penyertaan dana mudharabah musytarakah

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka

penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.

Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan

musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasar akad

mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasar akad

musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha

sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan

pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah

dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. (paragraph 31-33,

PSAK 105,2007).

2) Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

(a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik

dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi

setelah dikurangai untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi

antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan

porsi modal masing-masing; atau

(b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik

dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil

investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut




dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai

dengan nisbah yang disepakati.

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal

para musytarik. (paragraph 34-35, PSAK 105,2007).

Ilustrasi

Bank Syariah Sejahtera menandatangani akad mudharabah musytarakah dengan PT

LANCAR pada 1 Mei 2008. Bank syariah menyalurkan pembiayaannya dengan kas Rp

400 juta,- dan PT LANCAR sebesar Rp 100 juta,- , nisbah bagi hasil yang disepakati

adalah bank:mitra=40:60 dari laba kotor usaha mitra, bila rugi maka pembagian ruginya

berdasarkan porsi modal yang disetorkan masing-masing. Pada tahun 2008 PT

LANCAR melaporkan Laba Kotor usahanya sebesar Rp 200 juta,-.

Diminta: hitunglah bagi hasil untuk bank dan mitranya.

Jawab:

Cara 1:

Hasil usaha dibagi antara bank dan mitra dengan dasar nisbah, sisanya setelah dikurangi

hak pengelola dana akan dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Bagian pengelola (musytarik) = 60/100 x Rp 200 juta,- = Rp 120,-juta; sisanya Rp 80

juta,- dibagi berdasarkan porsi modal.

Pengelola = 100/500 x Rp 80 juta,- =Rp 16 juta,-

Bank syariah = 400/500 x Rp 80 juta,- = Rp 64 juta,-

Jadi, bagi hasil pengelola = Rp 120 juta,- + Rp 16 juta,-=Rp 136 juta,-

Bagi hasil bank syariah = Rp 64 juta,- ; total hasil yang dibagi = Rp 136 juta,- +

Rp 64 juta,- =Rp 200 juta,--

Cara 2:

Hasil usaha dibagi antara bank dan mitra berdasarkan porsi modal masing-masing,

sisanya setelah dikurangi hak pengelola dana akan dibagi sesuai dengannisbah bagi

hasil.




Bagian pengelola (musytarik) = 100/500 x Rp 200 juta,- = Rp 40,-juta; sisanya Rp 160

juta,- dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil.

Pengelola = 60/100 x Rp 160 juta,- =Rp 96 juta,-

Bank syariah = 40/100 x Rp 160 juta,- = Rp 64 juta,-

Jadi, bagi hasil pengelola = Rp 40 juta,- + Rp 96 juta,-=Rp 136 juta,-

Bagi hasil bank syariah = Rp 64 juta,- ; total hasil yang dibagi = Rp 136 juta,- +

Rp 64 juta,- =Rp 200 juta,--.

Jadi, cara 1 dan cara 2 hasil perhitungan bagi hasil adalah sama.

5. PENYAJIAN

Bagaimanakah pengelola dana dan pemilik dana menyajikan dalam laporan

keuangannya? Dalam hal ini PSAK 105 (2007) telah mengaturnya berikut ini.

1. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan

sebesar nilai tercatat.

2. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

(a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai

tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;

(b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum

diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang

belum dibagikan di kewajiban. (paragraph 36-37, PSAK 105,2007)

6. PENGUNGKAPAN

Paragraph 38-39, PSAK 105, (2007), telah mengatur tentang pengungkapan yang

berkaitan dengan mudharabah baik bagi pemilik dana maupun pengelola dana, seperti

berikut ini.

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah,

tetapi tidak terbatas, pada:

(a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil

usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;




(b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;

(c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan

(d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan

Syariah.

2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah,

tetapi tidak terbatas pada:

(a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil

usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;

(b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;

(c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan

(d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.

---------------------------------------

Alhamdulillahirabbil ‘alamiini




SOAL-SOAL

1. Jelaskan perbedaan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan musyarakah!

2. Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah?

3. Seandainya bank syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk aktiva non kas,

misal, mobil. Nilai buku mobil =Rp100.000.000,00, setelah dinilai dengan nilai

yang wajar, ternyata nilai wajar mobil tersebut:

1. Rp120.000.000,00; atau

2. Rp80.000.000,00

Bagaimana pengukuran pembiayaan mudharabah tersebut dan bagaimana

perlakuan terhadap selisih antara nilai buku dan nilai pasar yang wajar tersebut?

4. Pada tahun 2008 Mitra bank syariah melaporkan rugi labanya sebagai berikut:


Harga pokok penjualan Rp200.000.000,00

Laba Kotor Rp300.000.000,00

Beban operasi Rp100.000.000,00

Laba operasi Rp200.000.000,00

a. Apabila gross profit sharing diterapkan dalam pembagian hasil, dengan

nisbah bank : nasabah = 40 : 60 maka hitunglah pembagian laba! Buatlah

jurnal penyesuaian yang dibuat bank untuk mengakui pendapatan bagi

hasil!

b. Apabila net profit sharing diterapkan dalam pembagian hasil dengan



hasil! (baik untuk bank syariah dan mitranya)

5. Bank Syariah Sejahtera menandatangani akad mudharabah musytarakah dengan

PT LANCAR pada 1 Mei 2008. Bank syariah menyalurkan pembiayaannya

dengan kas Rp 400 juta,- dan PT LANCAR sebesar Rp 200 juta,- , nisbah bagi

hasil yang disepakati adalah bank:mitra=40:60 dari laba kotor usaha mitra, bila

rugi maka pembagian ruginya berdasarkan porsi modal yang disetorkan masing-




masing. Pada tahun 2008 PT LANCAR melaporkan Laba Kotor usahanya sebesar

Rp 200 juta,-.

Diminta:

Hitunglah bagi hasil untuk bank dan mitranya pada 2008, dan bagi rugi bila pada

tahun 2009 mitra mengalami kerugian kotor Rp 20 juta,-

5. Bagaimana perlakuan akuntansi bank syariah apabila dana yang ditanamkan bank

di usaha mitra ternyata

a. bangkrut normal;

b. diselewengkan oleh mitra usaha bank?

==============================alhamdulillaahi rabbal ‘alamiini==========




BAB X

AKUNTANSI MUSYARAKAH

I. KARAKTERISIK

Musyarakah sebenarnya hampir sama dengan mudharabah. Musyarakah

merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal

mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan pemilik dana,

misal bank, sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu,

baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan

modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus

kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas,

atau aset nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.

Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam

musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan

jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam musyarakah menurun,

bagian modal pemilik dana atau bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra,

sehingga bagian modal pemilik dana / bank akan menurun dan pada akhir masa akad

mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai

dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai

dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara

proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan baik berupa kas maupun aktiva

lainnya.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat

meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang

disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:




(a) Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi,

manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau

(b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang

disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang (seperti

lembaga pengadilan atau lembaga arbitrase syariah).

Disamping itu, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra

lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan

lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian

porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan

keuntungan lainnya.

Kaitannya dengan bagi hasil, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan

berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode

akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Untuk mengetahui hasil yang akan

dibagihasilkan antar mitra, pengelola musyarakah harus mengadministrasikan transaksi

usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi

tersendiri. (paragrap 5-12 PSAK 106, 2007).

II. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN MUSYARAKAH

Pengakuan dan pengukuran musyarakah telah diatur oleh PSAK 106 (2007) sebagai

penyempurana PSAK 59 (2002). Berikut ini penjelasan selengkapnya.

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar

penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah

harus membuat catatan akutansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

(paragrap 13 PSAK 106, 2007). Untuk memperjelas ketentuan ini, dimisalkan, PT ABC

memiliki usaha Toko sembako sudah berjalan selama 5 tahun, kemudian PT ABC akan

membuka usaha baru yaitu jasa air isi ulang. Untuk pendirian unit usaha baru ini

perusahaan ini meminta pembiayaan ke bank syariah dengan akad musyarakah. Modal




pendirian usaha air isi ulang misalnya, Rp 100.000.000,-, perusahaan ini menyertakan

modal Rp 30.000.000,-- dan modal dari bank syariah Rp 70.000.000,--. Kesepakatan

pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah misalnya, mitra:bank = 40:60 dan bila rugi

pembagian rugi berdasarkan porsi modal masing-masing, yaitu 30:70. Catatan

akuntansi yang harus dibuat oleh PT ABC tersebut adalah hanya yang berasal dari

usaha air isi ulang saja, tidak termasuk hasil dari usaha sembako tersebut. Dengan

demikian, laporan laba rugi yang akan digunakan dasar bagi hasil adalah laba rugi dari

usaha air isi ulang saja, tidak termasuk dari laba rugi usaha sembako.

III. AKUNTANSI UNTUK MITRA AKTIF

A. Pada saat akad

Akuntansi musyarakah untuk mitra aktif pada saat akad telah diatur dalam PSAK 106

(2007). Berikut penjelasan selengkapnya dan bagaimana mitra aktif mencatat dalam

pembukuannya.

1) Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk

usaha musyarakah.

2) Pengukuran investasi musyarakah adalah sebagai berikut.

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat

selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas , maka selisih tersebut

diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih

penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad

musyarakah. (paragrap 14-15 PSAK 106, 2007).

3) Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan

jumlah penyusutan yang mencerminkan:

(a) penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan

(b) penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat

penyerahan nonkas untuk usaha musyarakah.




4) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka

penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah

yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang

baru.

5) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak

dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari

seluruh mitra musyarakah.

6) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui

sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer

sebesar:

(a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan

(b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan

selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan

dikembalikan kepada mitra pasif.

Contoh:

1 Maret 2009, bank syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT. Maju untuk

mencampurkan modalnya dalam usaha garmen. Bank syariah menyerahkan kas

Rp200.000.000,00 dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin Rp

9.000.000,00 per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin tersebut dinilai

sebesar Rp 10.000.000,00.- PT. Maju menyerahkan keahlian dan dana kas

Rp200.000.000,00.-. Pembagian hasil didasarkan pada perbandingan / nisbah: bank

dan PT Maju=40:60 atas dasar laba kotor sedangkan untuk kerugian berdasarkan

setoran modal. Mitra Aktif PT Maju akan mengakui dan mengukur Investasi

musyarakah sebagai berikut.

Jurnal untuk Mitra Aktif:




1 Maret

2009

Investasi musyarakah – Kas

Investasi musyarakah-aset nonkas

Selisih penilaian aset musyarakah

Dana Syirkah Temporer

Kas

Rp400.000.000

100.000.000

--

--

--

--

--

Rp 10.000.000

Rp 290.000.000

200.000.000

B. Selama Akad

1. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif

di akhir akad dinilai sebesar:

(a) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi

dengan kerugian (jika ada); atau

(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha

musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

2. bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana

mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas

yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah

dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi

kerugian (jika ada).

C. Akhir Akad

Pada saat akhir akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada

mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Jurnal yang dibuat:

Debit: Dana syirkah temporer Rp xx –

Kredit: Utang kepada mitra pasif (bank syariah) – Rp xx




D. Pengakuan Hasil Usaha

Pengakuan hasil usaha musyarakah baik yang menguntungkan maupun yang

merugikan telah diatur PSAK 106 (2007) sebagai berikut:

1. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya

sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan

pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi

hasil dan kewajiban.

2. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing

mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

3. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha,

maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha

musyarakah.

4. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktek dapat diketahui

berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan

akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Berikut ini diberikan ilustrasi bagi hasil usaha.

Di bawah ini laporan laba rugi mitra aktif PT MAJU pada tahun 2008.

Penjualan Rp 500 juta,--

Harga pokok penjualan Rp 200 juta,--

Laba kotor Rp 300 juta,--

Biaya operasi Rp 150 juta,--

Laba operasi Rp 150 juta,--

Laba dibagi berdasar nisbah bank:PT Maju= 40 : 60 atas dasar laba kotor.

Perhitungan bagi hasil:

Bank syariah: 40% X Rp 300 juta,--=Rp 120 juta,-

PT MAJU: 60% X Rp 300 juta,--=Rp 180 juta,--

Misalnya Rugi Rp 20 juta,- maka rugi dibagi berdasarkan setoran modal, misal 60:40,

maka pembagian rugi adalah:






Jurnal yang harus dibuat oleh mitra aktif PT MAJU:

BILA LABA:

Debit: Bagi Hasil Musyarakah Rp 120 juta ---

Kredit: Utang bagi hasil Musyarakah ----- Rp 120 juta,--

BILA RUGI:

Debit: Kerugian Musyarakah Rp 8 juta,-- ---

Kredit: Investasi Musyarakah ---- Rp 8 juta,--

IV. AKUNTANSI UNTUK MITRA PASIF

A. Pada Saat Akad

PSAK 106 (2007) telah mengatur perlakuan akuntansi musyarakah untuk mitra

pasif, misalnya bank syariah, sebagai berikut.

1. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset

nonkas kepada mitra aktif.

2. Pengukuran investasi musyarakah:

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih

antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui

sebagai :

(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau

(ii) kerugian pada saat terjadinya.

3. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan

akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan,

dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).




4. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak

dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari

seluruh mitra.

Contoh:

1 Maret 2009, bank syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT. Maju

untuk mencampurkan modalnya dalam usaha garmen. Bank syariah menyerahkan

kas Rp200.000.000,00 dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin Rp

9.000.000,00 per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin tersebut

dinilai sebesar Rp 10.000.000,00.- PT. Maju menyerahkan keahlian dan dana kas

Rp200.000.000,00.-. Pembagian hasil didasarkan pada perbandingan / nisbah: bank

dan PT Maju=40:60 atas dasar laba kotor sedangkan untuk kerugian berdasarkan

setoran modal. Mitra Pasif Bank Syariah akan mengakui dan mengukur Investasi

musyarakah sebagai berikut.

Jurnal untuk Mitra Pasif:

1 Maret

2009

Investasi musyarakah – Kas

Investasi musyarakah-aset nonkas

mesin

KeuntunganTangguhan-Selisih

penilaian aset nonkas

musyarakah

Aset nonkas - Mesin

K a s

Rp200.000.000,-

100.000.000,-

--

--

--

-

--

Rp 10.000.000,00

Rp 90.000.000,00

200.000.000,00

Pengakuan keuntungan selisih penilaian aset nonkas musyarakah pada akhir periode

melalui amortisasi, misalnya, diakui Rp 2 juta,--, dibuat jurnal penyesuaian sebagai

berikut:

31 Des

2009

KeuntunganTangguhan-Selisih

penilaian aset nonkas musyarakah

Keuntungan Selisih Penilaian Aset

nonkas musyarakah

Rp2.000.000,00

---

-

Rp 2.000.000,00




B. Selama Akad

Selama akad, investasi musyarakah menurun diukur dan dinilai sesuai dengan

PSAK 106(2007) sebagai berikut:

1. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif

di akhir akad dinilai sebesar:

(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi

dengan kerugian (jika ada); atau

(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah

setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

2. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana

mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha

musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktit dan

kerugian (jika ada).

Contoh:

Bila selama tahun 2009 PT MAJU membayar angsuran dana mitra pasif bank syariah

secara tunai Rp 50 juta,- dan bank syariah telah menyusutkan aset nonkas di investasi

musyarakah Rp 20 juta setahun, maka pencatatan dan penilaiannya sebagai berikut:

BANK SYARIAH

31 Des

2009

K a s

Penyusutan-Investasi Musyarakah aset

nonkas

Investasi Musyarakah-kas

Akumulasi Penyusutan-Investasi

Musyarakah aset nonkas

Rp

50.000.000,-

20.000.000,-

--

--

--

--

50.000.000,-

20.000.000,-

Penilaian dan penyajian di neraca per 31 Desember 2009 bank syariah sebagai berikut:




BANK SYARIAH ABC

NERACA

PER 31 DESEMBER 2009

---

Investasi Musyarakah-kas Rp 150.000.000,--

Investasi Musyarakah-aset

Nonkas Rp 100.000.000,-

Keuntungan Tangguhan ( 8.000.000,-)

Akumulasi penyusutan ( 20.000.000,-)

Nilai buku Rp 72.000.000,-

C. Akhir Akad

Pada akhir akad, investasi musyarakah diakui sesuai dengan PSAK 106(2007)

sebagai berikut:

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra

aktif diakui sebagai piutang.

Jurnal yang dibuat oleh mitra pasif bank syariah adalah:

Debit: Piutang –PT MAJU Rp xxx ---

Debit: Akumulasi Penyusutan-Investasi Musyarakah aset nonkas Rp xxx ---

Kridit: Investasi Musyarakah-aset nonkas --- Rp xxx

D. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai

kesepakatan. Sedangkan kerugaian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi

dana.

Berikut ini diberikan ilustrasi bagi hasil usaha.

Di bawah ini laporan laba rugi mitra aktif PT MAJU pada tahun 2008.

Penjualan Rp 500 juta,--

Harga pokok penjualan Rp 200 juta,--

Laba kotor Rp 300 juta,--




Biaya operasi Rp 150 juta,--

Laba operasi Rp 150 juta,--

Laba dibagi berdasar nisbah bank:PT Maju= 40 : 60 atas dasar laba kotor.

Perhitungan bagi hasil:



Misalnya Rugi Rp 20 juta,- maka rugi dibagi berdasarkan setoran modal, misal 60:40,

maka pembagian rugi adalah:



Jurnal yang harus dibuat oleh mitra pasif- BANK SYARIAH:

BILA LABA: Adjustment per 31 Desember 2008:

Debit: PiutangBagi Hasil Musyarakah Rp 120 juta ---

Kredit: Pendapatan bagi hasil Musyarakah ----- Rp 120 juta,--

BILA RUGI:

Debit: Kerugian Musyarakah Rp 12 juta,-- ---

Kredit: Investasi Musyarakah ---- Rp 12 juta,--

V. PENYAJIAN

Pada akhir periode, investasi musyarakah disajikan dalam laporan keuangan

sesuai yang diatur oleh PSAK 106(2007) sebagai berikut:

1. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha

musyarakah dalam laporan keuangan:

(a) kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra

pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;

(b) aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana

syirkah temporer untuk;

(c) selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan dalam unsur ekuitas.




Berikut format Investasi musyarakah di neraca pengelola Aktif per 31 Desember :

PT MAJU

NERACA

PER 31 DESEMBER 20XX

---

Investasi Musyarakah-kas Rp xxxxx,--


Nonkas Rp xxxxx,-

Akumulasi penyusutan ( xxxxx,-)

Nilai buku Rp xxxxxx,-

Ekuitas:

Modal disetor Rp xxxxx

Saldo Laba Rp xxxxxx

Selisih Penilaian

Aset nonkas Musyarakah Rp xxxx

2. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha

musyarakah dalam laporan keuangan:

(a) kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai

investasi musyarakah;

(b) keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada

nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi

musyarakah .

Berikut format Investasi musyarakah di neraca pengelola pasif per 31 Desember

20xx

BANK SYARIAH ABC

NERACA

PER 31 DESEMBER 2009

---

Investasi Musyarakah-kas Rp XXXXX,--


Nonkas Rp XXXXX,-

Keuntungan Tangguhan ( XXXXX,-)

Akumulasi penyusutan (XXXXX-)

Nilai buku Rp XXXXX,-

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin




Soal-Soal

2. Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah?

3. Seandainya bank syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk aktiva non kas,

misal, mobil. Nilai buku mobil =Rp100.000.000,00 setelah dinilai dengan nilai

yang wajar ternyata nilai wajar mobil tersebut:

a. Rp120.000.000,00

b. Rp80.000.000,00

Bagaimana pengukuran pembiayaan musyarakah tersebut dan bagaimana

perlakuan terhadap selisih antara nilai buku dan nilai pasar yang wajar tersebut?

4. Mitra bank syariah melaporkan rugi labanya tahun 2008 sebagai berikut:


Harga pokok penjualan Rp200.000.000,00

Laba kotor Rp300.000.000,00

Beban operasi Rp100.000.000,00

Laba operasi Rp200.000.000,00

a. Apabila Gross Profit sharing diterapkan dalam pembagian hasil dengan



hasil!

b. Apabila Net profit sharing diterapkan dalam pembagian hasil dengan



hasil!

5. Bank syariah ABC bersyirkah dengan PT XYZ, akad musyarakah

ditandatangani 1 Mei 2007 antara bank syariah dan mitranya tsb. Bank syariah

menyetorkan dana kas Rp 100 juta,- dan mesin produksi dengan nilai buku Rp

100 juta,-, setelah dinilai yang wajar mesin tersebut bernilai Rp 120 juta,--. PT

XYZ menyetorkan modalnya Rp 80 juta,- tunai. Selama tahun 2007, setelah

mitra melaksanakan bisnisnya, melaporkan Laporan Laba Rugi, bahwa Laba




operasinya Rp 100 juta,-. Nisbah bagi hasil adalah bank:mitra=40:60 dari laba

kotor. Pada tahun 2008, PT XYZ melaporkan Laba Rp 120 juta,- dan beban

operasi Rp 150 juta,--.

Diminta:

1. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2007 untuk bank dan

mitranya.

2. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui bagi hasil dari sisi bank dan

mitranya.

3. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui kerugian tahun 2008 bila

bagi hasil berdasarkan laba operasi, baik bagi bank maupun bagi mitra

bank!

6. Bagaimana perlakuan akuntansi bank syariah apabila dana yang ditanamkan

bank di usaha mitra ternyata

a. bangkrut normal;

b. diselewengkan oleh mitra usaha bank?

=== Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin===




BAB XI

AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH

(SEWA-MENYEWA)

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Dalam transaksi ijarah

yang ditekankan atau yang menjadi obyek jaminan transaksi adalah penggunaan

manfaat atas sebuah aset. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah harga sewa.

Secara konvensional sistem ini dikenal dengan nama leasing. Dalam prinsip ini nasabah

boleh memiliki barang tersebut setelah masa sewa selesai apabila besarnya sewa sudah

termasuk cicilan pokok harga barang. Akuntansi ijarah yang dibahas di sini didasarkan

pada PSAK 107 (IAI, 2007) dengan ilustrasi untuk memperjelas pembahasan.

I. KARAKTERISTIK

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak

guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa

(ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang

dimaksud adalah sewa operasi (operating lease). Sedangkan ijarah muntahiyah

bittamlik adalah akad ijarah dengan wa‟ad (janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk

melaksanakan sesuatu) perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan pada saat

tertentu.

II. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Akuntansi bagi Pemilik (Mu’jir)

Akuntansi ijarah bagi pemilik terdiri dari sub bahasan biaya perolehan, penyusutan dan

amortisasi, pendapatan dan beban, dan perpindahan kepemilikan. Berikut ini uraian

selengkapnya.




1.a. Biaya Perolehan

Biaya perolehan diatur dalam PSAK 107 (2009) sebagai berikut. Obyek ijarah diakui

pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan obyek ijarah

yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap dan aset tidak berwujud

mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud. (par.09 dan 10).

Misalnya, 1 Maret 2009, pemilik (bank syariah) membeli mobil untuk

disewakan dengan cost (biaya) Rp200.000.000,00 maka dicatat sebagai berikut:

1 Maret 2009

Aset ijarah

Kas

Rp200.000.000,-

Rp200.000.000,-

1.b. Penyusutan dan Amortisasi

Pada akhir tahun, pada saat pemilik ( bank syariah) akan menyusun laporan keuangan

maka aktiva ijarah tersebut harus disusutkan sesuai dengan ketentuan,yakni (par.11-

12):

a) Obyek ijarah disusutkan atau amotisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan

atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk

aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).

b) Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola

konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek

ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil

yang dapat dipakai 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiya

bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5

tahun.

Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16:

Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak

Berwujud. (par.13).

Berikut ini diberikan ilustrasi penyusutan aset ijarah tersebut.




Misalnya:

a. Transaksi ijarah (sewa biasa) apabila mobil di atas dibeli untuk transaksi ijarah,

diperkirakan mempunyai umur ekonomis 6 tahun dengan nilai sisa 10% dari cost.

Maka beban penyusutan per tahun menurut metode garis lurus:

Penyusutan per tahun: Rp200.000.000,00 – (10% x Rp200.000.000,00) =

20.000.000,00 = Rp180.000.000,00 : 6 = Rp30.000.000,00

Penyusutan tahun 2009 : 10 x Rp30.000.000,00 = Rp25.000.000,00

12

Adjusment per 31 Desember 2009:

Beban penyusutan aset ijarah

Akumulasi penyusutan aset

ijarah

Rp 25.000.000,--

Rp 25.000.000,--

Beban penyusutan akan dilaporkan di laporan rugi laba dan akumulasi penyusutan

akan mengurangi aset ijarah di neraca, hasilnya adalah sebagai berikut:

Nilai buku aktiva ijarah

Bank Syariah

Neraca Per 31 Desember 2009

AKTIVA PASIVA

Aset ijarah Rp200.000.000,00

Akumulasi penyusutan Rp 25.000.000,00

Nilai buku Rp175.000.000,00

b. Transaksi Ijarah Muntahiyah bittamlik

Besarnya penyusutan aktiva ijarah tergantung masa sewa, misal masa sewa 4

tahun nilai sisa diperkirakan 30 % maka penyusutan per tahun:

Rp200.000.000,00 – (30% x Rp200.000.000,00 = Rp60.000.000,00) = Rp140 jt

4 4

= Rp35.000.000,00.-

Jadi penyusutan tahun 2009 adalah 10 bulan :

10 x Rp35.000.000,00 = Rp 29.166.667

12




Adjustment per 31 Desember 2009: Beban penyusutan aset ijarah

Akumulasi penyusutan aset

ijarah

Rp 29.166..667,-

-

Rp 29.166.667,--

1.c. Pengakuan Pendapatan dan Beban.

Pendapatan dan beban ijarah diatur PSAK 107 (2009) par. 14-18, yang secara lengkap

diuraikan dengan ilustrasi berikut ini.

Pendapatan.

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan

kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat

direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Berikut ini ilustrasinya.

Misal, mobil yang dibeli 1/3 2009 kemudian disewakan dengan sewa per bulan Rp

8.000.000,00 dan dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya maka pengakuan

pendapatan ijarah akan dicatat sebagai berikut:

5 April – Desember 2009

Kas

Pendapatan ijarah

Rp 8.000.000,-

Rp 8.000.000,-

Pada tanggal 31 Desember 2009 bank syariah akan mengakui pendapatan ijarah

yang belum diterima selama bulan Desember, karena baru akan diterima Januari 2010

dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

31 Desember 2009

Piutang Pendapatan ijarah

Pendapatan ijarah

Rp 8.000.000,--

Rp 8.000.000,--

Pendapatan ijarah akan di laporan laba rugi. Dalam hal ini untuk contoh di atas

pendapatan ijarah sebesar Rp80.000.000,00 (10 bulan x Rp8.000.000,00), sedangkan

piutang pendapatan ijarah akan dilaporkan di neraca sebesar Rp8.000.000,00.-




Untuk penyesuaian pendapatan yang belum diterima pada Januari 2010 dapat dibuatkan

jurnal pembalik untuk memudahkan dalam pencatatan penerimaan pendapatan ijarah

setiap bulan, yaitu:

1 Januari 2010

Pendapatan ijarah

Piutang Pendapatan ijarah

Rp 8.000.000,--

Rp 8.000.000,--

Pada tanggal 5 Januari 2004 diterima pembayaran pendapatan ijarah Rp8.000.000,00

maka bank syarih akan mencatat sebagai berikut:

Kas

Pendapatan ijarah

Rp 8.000.000,--

Rp 8.000.000,--

Beban.

Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:

a. biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya;

b. dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan

pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai

beban pada saat terjadinya.

Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan bertahap, biaya perbaikan obyek

ijarah yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf a dan b ditanggung pemilik maupun

penyewa sebanding bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah. (par.14-17).

Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik, perbaikan tersebut dapat

dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan

pemilik. (par.18).

Ilustrasi beban

Misalkan, untuk akad ijarah mobil di atas bank syariah mengeluarkan biaya akad

sebesar Rp1.000.000,00 dan mobil disewa untuk 4 tahun maka biaya akad ijarah akan

diamortisasi selama 4 tahun dan pertahunnya adalah:




Rp1.000.000,00: 4 tahun = Rp 250.000,00.-

Berikut ini pengalokasian awal biaya akad dan amortisasi setiap tahunnya:

1 Maret 2009 mencatat biaya akad ijarah Biaya akad ijarah yang

ditangguhkan

Kas

Rp 1.000.000,-

Rp 1.000.000,-

31 Desember 2009 amortisasi 10 bulan:

10 x Rp 250.000 = Rp 208.333

12 Beban akad ijarah

Biaya akad ijarah yang

ditangguhkan

Rp 208.333,-

Rp208.333,-

Apabila penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik

obyek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui

sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut.

Misalnya, mobil yang disewa nasabah bank syariah dilakukan perbaikan rutin, pada

tahun 2009 sebesar Rp2.000.000,00 maka beban perbaikan akan menjadi beban

bank syariah (pemilik obyek), berikut pengakuannya:

Beban perbaikan aset ijarah

Kas

Rp 2.000.000,-

Rp 2.000.000,-

1.d. Perpindahan Kepemilikan.

Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam

ijarah muntahiya bit tamlik dengan cara: (PSAK 107, 2009, par. 19)

a) hibah, maka jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai beban;

Sebagai contoh, pada penyewaan mobil, mobil dibeli 1 Januari 2006 Rp

200.000.000,-, nilai sisa 20%, disewakan dengan masa sewa 4 tahun dengan sewa per




bulan Rp 8.000.000,-, setelah 4 tahun selesai pembayaran sewa mobil ini dihadiahkan

kepada nasabah penyewa maka pada saat penyerahan akan dicatat sebagai berikut:

1 Maret 2010

Akumulasi penyusutan aset ijarah

Kerugian pelepasan aktiva ijarah

Aktiva Ijarah

Rp 140.000.000,-

60.000.000,-

Rp

200.000.000,-

Perhitungan pendapatan dan beban setelah pelepasan mobil sewa:

Pendapatan ijarah : 48 x Rp8.000.000,00 = Rp384.000.000,00

Penyusutan mobil ijarah = Rp140.000.000,00

Pendapatan kotor = Rp244.000.000,00

Rugi pelepasan mobil ijarah = Rp 60.000.000,00

Pendapatan bersih 4 tahun sebelum

biaya perbaikan dan beban akad = Rp184.000.000,00

Beban perbaikan aktiva ijarah (misal) = Rp 40.000.000,00

Pendapatan Bersih (4 tahun) = Rp144.000.000,00

Return on investment (untuk 4 tahun):

(Rp144.000.000,00 / Rp 200.000.000,00) x 100% = 72%. Return on Investment 1

tahun = 72% / 4 = 18 %

b) penjualan sebelum masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat

obyek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;

Misalnya, dengan contoh sebelumnya mobil yang telah dibayar sewa selama 3

tahun dan kemudian bank syariah menjual kepada nasabah dengan harga sebesar sisa

sewa yaitu 1 tahun sewa: 12 x Rp8.000.000,00 = Rp96.000.000,00.- Penyusutan untuk

3 tahun sampai dengan penjualan : 3 x Rp35.000.000,00 = 105.000.000,00.-




Jadi pada saat penjualan mobil ijarah, bank syariah akan mencatat, sebagai

berikut:

Kas

Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Keuntungan penjualan aset

ijarah

Aset ijarah

Rp 96.000.000,-

Rp 105.000.000,-

Rp 1.000.000,-

Rp 200.000.000,-

Keuntungan penjualan aktiva ijarah dilaporkan di laporan laba rugi sebesar

Rp1.000.000,00 sebagai “pendapatan non operasi”.

c) penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah

tercatat obyek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;

Jurnal yang dibuat oleh pemilik obyek sewa, apabila penjualannya di atas nilai buku /

nilai sisa, adalah seperti jurnal di point b), yaitu:

Kas

Akumulasi penyusutan aktiva

ijarah

Keuntungan penjualan aset

ijarah

Aset ijarah

Rp xx

Rp xx

Rp xx

Rp xx

Apabila penjualannya dengan harga jual di bawah nilai sisa, maka akan diakui adanya

kerugian. Berikut jurnal yang harus dibuat oleh penyewa:

Kas

Akumulasi penyusutan aktiva

ijarah

Kerugian penjualan aset ijarah

Aset ijarah

Rp xx

Rp xx

Rp xx

Rp xx

d) penjualan secara bertahap, maka :

i. selisih antara harga jual dan jumlah nilai tercatat sebagai obyek ijarah

yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan




ii. bagian obyek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak

lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

(par.19).

2. Akuntansi bagi Penyewa (Musta’jir)

Akuntansi ijarah bagi penyewa terdiri dari sub bahasan beban, perpindahan

kepemilikan, jual dan ijarah, dan ijarah lanjut. Berikut ini uraian selengkapnya.

2.a. Beban Ijarah

Beban ijarah telah diatur PSAK 107 (2009) paragraf 20-23, secara lengkapnya

diuraikan berikut ini.

(a) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Jurnal standar yang harus dibuat oleh penyewa adalah:

Beban ijarah

Kas

Rp xx

Rp xx

(b) Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah

diterima.

Jurnal yang harus dibuat adalah :

Beban ijarah

Utang ijarah

Rp xx

Rp xx

(c) Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan

penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jurnal yang akan dibuat oleh penyewa adalah:

Beban ijarah

Kas

Rp xx

Rp xx




(d) Biaya pemeliharaan obyek ijarah dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui

penjualan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan

kepemilikan obyek ijarah.

2.b. Perpindahan Kepemilikan

Perpindahan kepemilikan obyek ijarah telah diatur oleh PSAK 107 (2009) paragraf 24,

yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diuraikan seperti di bawah ini.

Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam

ijarah muntahiya bit tamlik dengan cara:

(a) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek

ijarah yang diterima;

Jurnal yang dibuat oleh penyewa adalah:

Aset ijarah

Keuntungan aset ijarah

Rp xx

Rp xx

(b) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai

wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;

Jurnal yang dibuat oleh penyewa adalah:

Aset ijarah

Kas

Rp xx

Rp xx

(c) pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai

wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;

Jurnal yang dibuat penyewa adalah:

Aset ijarah

Kas

Rp xx

Rp xx

(d) pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar.

Jurnal yang dibuat adalah:




Aset ijarah

Kas

Rp xx

Rp xx

2.c. Jual dan Ijarah

Jual dan ijarah telah diatur oleh PSAK 107 (2009) paragraf 25-27, yang secara lengkap

dengan penjelasan dapat diuraikan seperti di bawah ini.

(a) Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling

tergantung (ta‟alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.

(b) Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada pihak lain dan kemudian

menyewanya kembali maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian

pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan

perlakuan akuntansi penyewa.

(c) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat

diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Jurnal yang dibuat adalah:

Saat menjual aset, jurnal yang dibuat adalah:

Kas

Akumulasi penyusutan

Keuntungan pelepasan aset

Mobil (misal)

Rp xx

Rp xx

Rp xx

Rp xx

Pada saat aset sudah disewa, maka berlaku akuntansi bagi penyewa seperti sudah

dibahas di bagian sebelumnya.

2.d. Ijarah Lanjut

Ijarah lanjut telah diatur oleh PSAK 107 (2009) paragraf 28-30, yang secara lengkap

dengan penjelasan dapat diuraikan seperti di bawah ini.

(a) Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang

sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan

akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini (PSAK 107).




(b) Jika suatu entitas menyewa obyek ijarah (sewa) untuk disewa lanjutkan, maka

entitas mengakui sebagai beban ijarah atau sewa tangguhan untuk pembayaran

ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah atau sewa untuk sewa jangka

pendek.

(c) Perlakuan akuntansi untuk penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas

(sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan

untuk tersaksi antara entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut.

III. PENYAJIAN

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya,

beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.(par. 31)

IV. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan selengkapnya diatur dalam PSAK 107(2009) par.32-33 sebagai berikut:

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah

muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

i. keberadaan wa‟ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang

digunakan (jika ada wa‟ad pengalihan kepemilikan);

ii. pembatasan-pembatasan, misalnya, ijarah lanjut;

iii. agunan-agunan yang digunakan (jika ada);

b. nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok

aset ijarah;

c. keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah

muntahiyah bittmalik, tetapi tidak terbatas, pada:

a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:




i. total pembayaran;

ii. keberadaan wa‟ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme

yang digunakan ( jika ada wa‟ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan);

iii. pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;

iv. agunan yang digunakan (jika ada);

b. keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui

(jika ada transaksi jual dan ijarah).

Alhamdulillaahirabbil ‘alamiin.

===================




SOAL-SOAL Transaksi Ijarah

1. Jelaskan perbedaan IJARAH dan IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK!

2. Bagaimanakah cara perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam

ijarah muntahiyah bittamlik?

3. Dalam hal bank sebagai pemilik obyek sewa, menurut PSAK No. 107 (2009)

kapan diakui aktiva ijarah dan bagaimana pengukurannya? Berikan contohnya!

4. Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah? Berikan

contohnya!

5. Seandainya pada akhir periode masih terdapat pendapatan ijarah yang belum

diterima pembayarannya oleh bank syariah, apakah yang harus dilakukan oleh

bagian pembukuan? Berikan contohnya!

6. Bank syariah memperoleh aktiva ijarah pada 1 Maret 2007, Rp100.000.000,00

kemudian aktiva di ijarahkan sebagai ijarah muntahiyah bit tamlik, selama 5

tahun, dengan sewa per bulan Rp2.000.000,00 dan penyewa diberikan hak

untuk memiliki aktiva ijarah tsb.Umur aktiva diperkirakan 5 tahun dengan

estimasi nilai sisa Rp10.000.000,00.- Penyusutan yang diterapkan adalah

metode garis lurus. Pada saat masa sewa berakhir, penyewa diberikan hak opsi

untuk membeli, dan pada akhir masa sewa aktiva ijarah dibeli dengan harga

Rp10.000.000,00.- Buatlah jurnal transaksi untuk mencatat semua transaksi

tersebut oleh bank syariah.

7. Untuk soal no. 7, apabila diakhir masa sewa aktiva ijarah dihibahkan kepada

penyewa. Buatlah jurnal untuk mencatat hibah tersebut!

8. Untuk soal no. 7 juga, apabila diakhir masa sewa aktiva ijarah dijual dengan

harga, misalnya, Rp2.000.000,00.- Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi

pengalihan aktiva tersebut!

9. Untuk soal no. 7 juga, apabila diakhir masa sewa aktiva ijarah tidak dibeli oleh

penyewa, kemudian bank syariah menjual kepada pihak lain dengan harga

Rp5.000.000,00.- Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan aktiva

tersebut!

=====alhamdulillahirabbil ‘alamiin===




DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi‟i, 2002, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek, Gema Insani

Press, Jakarta.

Bakry, Oemar, 1984, Al Qur’an dan Terjemah Rahmat, Penerbit Abdullah bin Affif &

Co., Jakarta.

Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2003, Pedoman Akuntansi Perbankan

Syariah Indonesia (PAPSI), Jakarta.

C. Mish, Frederick (editor in chief), 1984, Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary,

MERRIEAM WEBSTER INC, Publishers Springfileld, Massachusetts,

U.S.A.

Haroen, Nasrun, 2000, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1, tentang

Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 1998), Penerbit Salemba, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2, tentang

Laporan Arus Kas, Penerbit Salemba, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan Syariah, Penerbit Salemba, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101,

tentang Laporan Keuangan Syariah, Penerbit Salemba, Jakarta.


tentang Akuntansi Murabahah, Penerbit Salemba, Jakarta.


tentang Akuntansi Salam, Penerbit Salemba, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104-106,

tentang Akuntansi Istishna’, Mudharabah, Musyarakah; Penerbit Salemba,

Jakarta.


tentang Akuntansi Ijarah; Penerbit Salemba, Jakarta.

Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar, 2001, Ensiklopedia Muslim ( Minhajul Muslimin ), Darul

Falah, Jakarta.

Sabiq, Sayyid, 2007, Fiqih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2002, Konsep, Produk, dan Implementasi

Operasional Bank Syariah, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Wiyono, Slamet, 2006, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah,

Grasindo, Jakarta.

Zulkifli, Sunarto, 2003, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Zikrul Hakim,

Jakarta.

membumikan akuntansi syariah di indonesia buku 2

Documents

Transcript of membumikan akuntansi syariah di indonesia buku 2