MEMBANGUN PERTANIANppkk.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/08/... · pertanian. Pertanian...

4
PERTANIAN merupakan pilar utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Puncak mengingat sebagian besar penduduk menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian. Namun benarkah sektor pertanian di Kabupaten Puncak sudah benar-benar mampu dimanfaatkan secara optimal dan membawa peningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Puncak? Fakta justru menunjukkan bahwa kerentanan pangan menghantui sebagian masyarakat Puncak, tingkat ketercukupan gizi anak-anak masih jauh di bawah rata-rata nasional, dan angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Puncak masih sangat tinggi. Di sisi lain, adalah kenyataan pula bahwa produk pertanian dari kawasan Kabupaten Puncak memiliki kualitas yang baik karena berasal dari lahan yang sangat subur dan terbebas dari penggunaan bahan-bahan non organik. Lantas mengapa kedua fakta berseberangan tersebut terjadi? Dengan cepat kita dapat menyimpulkan bahwa keterisolasian kawasan dan buruknya infrastruktur menjadi pangkal persoalan. Keterisolasian yang menyebabkan komoditi pertanian berkualitas dari kawasan Puncak tidak dapat menjangkau pasar. Ketika satu-satunya moda transportasi hanya melalui angkutan udara, maka produk pertanian sebaik apapun akan kehilangan daya saingnya. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur menjadi kunci pengembangan pertanian. Akan tetapi benarkah jika infrastruktur sudah membaik dan akses ke pasar semakin terbuka, otomatis produk pertanian dari Kabupaten Puncak akan mampu bersaing dengan produk sejenis dari dari daerah lain? Apakah serta merta masyarakat di Kabupaten Puncak akan kembali giat berkebun dan berladang? Dan akankah sektor pertanian serta merta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Adalah benar bahwa infrastruktur menjadi persoalan kunci yang harus diselesaikan, namun bercermin dari pengalaman berbagai daerah dengan problem serupa, perbaikan infrastruktur harus pula disertai dengan PUSAT PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KERJASAMA (PPKK) FISIPOL UGM | AGUSTUS 2014 POLICY BRIEF: MEMBANGUN PERTANIAN MELALUI PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI DAN PASCA PRODUKSI DI KABUPATEN PUNCAK, PAPUA DRAFT 01 DRAFT 01

Transcript of MEMBANGUN PERTANIANppkk.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/08/... · pertanian. Pertanian...

Page 1: MEMBANGUN PERTANIANppkk.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/08/... · pertanian. Pertanian dalam rangka pengoperasian alsintan. c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan

PERTANIAN merupakan pilar utama perekonomian

masyarakat di Kabupaten Puncak mengingat sebagian

besar penduduk menggantungkan penghidupannya pada

sektor pertanian. Namun benarkah sektor pertanian di

Kabupaten Puncak sudah benar-benar mampu

dimanfaatkan secara optimal dan membawa peningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat Puncak? Fakta justru

menunjukkan bahwa kerentanan pangan menghantui

sebagian masyarakat Puncak, tingkat ketercukupan gizi

anak-anak masih jauh di bawah rata-rata nasional, dan

angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Puncak masih

sangat tinggi. Di sisi lain, adalah kenyataan pula bahwa

produk pertanian dari kawasan Kabupaten Puncak

memiliki kualitas yang baik karena berasal dari lahan yang

sangat subur dan terbebas dari penggunaan bahan-bahan

non organik. Lantas mengapa kedua fakta berseberangan

tersebut terjadi?

Dengan cepat kita dapat menyimpulkan bahwa

keterisolasian kawasan dan buruknya infrastruktur

menjadi pangkal persoalan. Keterisolasian yang

menyebabkan komoditi pertanian berkualitas dari

kawasan Puncak tidak dapat menjangkau pasar. Ketika

satu-satunya moda transportasi hanya melalui angkutan

udara, maka produk pertanian sebaik apapun akan

kehilangan daya saingnya. Oleh karena itu perbaikan

infrastruktur menjadi kunci pengembangan pertanian.

Akan tetapi benarkah jika infrastruktur sudah membaik

dan akses ke pasar semakin terbuka, otomatis produk

pertanian dari Kabupaten Puncak akan mampu bersaing

dengan produk sejenis dari dari daerah lain? Apakah serta

merta masyarakat di Kabupaten Puncak akan kembali giat

berkebun dan berladang? Dan akankah sektor pertanian

serta merta mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat?

Adalah benar bahwa infrastruktur menjadi persoalan

kunci yang harus diselesaikan, namun bercermin dari

pengalaman berbagai daerah dengan problem serupa,

perbaikan infrastruktur harus pula disertai dengan

PUSAT PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KERJASAMA (PPKK) FISIPOL UGM | AGUSTUS 2014

POLICY BRIEF:

MEMBANGUN PERTANIAN

MELALUI PENDAMPINGAN

PROSES PRODUKSI DAN PASCA PRODUKSI

DI KABUPATEN PUNCAK, PAPUA

DRAFT 01

DRAFT 01

Page 2: MEMBANGUN PERTANIANppkk.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/08/... · pertanian. Pertanian dalam rangka pengoperasian alsintan. c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan

infrastruktur hanya akan mempermudah eksploitasi

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di

Kabupaten Puncak. Oleh karena itu, berdasarkan hasil

penelitian kami yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten

Puncak, Tim PPKK Fisipol UGM merekomendasikan

agenda strategis penguatan kelembagaan masyarakat

guna menopang pengembangan sektor pertanian dalam

rangka memperkuatkan ketahanan dan kedaulatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan

pangan maupun dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian yang

perekonomian masyarakat. Langkah-langkah tersebut tepat. Tanpa intervensi pada kedua ranah tersebut,

kami rumuskan dalam dua kategori, yakni upaya perbaikan infrastruktur hanya akan meningkatkan

peningkatan kapasitas produksi dan upaya peningkatan ketergantungan masyarakat terhadap produk komoditi

akses pasar. dari luar daerah. Bahkan lebih buruk lagi, perbaikan

A. PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI

Kapasitas produksi merupakan salah kriteria dasar untuk memastikan produk ekonomi memiliki kekuatan

dalam menembus pasar. Dalam ekonomi, daya saing komoditi khususnya pertanian diantaranya ditentukan

oleh skala, kualitas, dan keberlangsungan produksi. Dengan demikian, masyarakat petani Puncak harus

mampu merubah sistem pertanian subsisten yang hanya berorientasi pemenuhan kebutuhan rumah tangga

menjadi pola pertanian skala produksi yang berorientasi pasar. Untuk itu pendampingan dan fasilitasi dari

pemerintah sangat diperlukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

a. Program pengembangan jaringan jalan pertanian antar distrik

b. Program peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian

c. Program pengembangan bibit unggul dan pertanian organik.

d. Program pemanfaatan pengembangan transportasi udara.

a. Program pengendalian hama terpadu

b. Program konservasi lahan

c. Program konservasi air/lahan basah.

d. Program penanaman pohon pelindung

e. Program diversifikasi lahan dan tanaman

f. Program pengelolaan nutrisi tanaman

g. Program pengembangan sistem agroforestri (kombinasi antara

tanaman semusim dengan tanaman tahunan).

Optimalisasi pengelolaan potensi

lahan pertanian

Peningkatan pengetahuan dan

keterampilan petani

a. Program peningkatan pemahaman terhadap potensi pertanian

b. Program pelatihan keterampilan budidaya tanaman pangan

berkelanjutan.

c. Program pelatihan pengolahan lahan pertanian berkelanjutan.

d. Program pelatihan pembuatan bibit unggul, pupuk organik dan

pembasmi hama organik.

e. Program pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian.

Peningkatan ketersediaan sarana dan

prasarana produksi pertanian

B. PENINGKATAN AKSES PASAR

Produktivitas pertanian masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan komoditi yang dihasilkan dalam

mengakses pasar. Peningkatan keterserapan produksi yang dihasilkan akan memberikan insentif bagi petani

untuk meningkatkan produktivitasnya, sebaliknya produktivitas akan menurun ketika insentif untuk produksi

berkurang. Hingga saat ini harus diakui bahwa akses pasar untuk komoditi yang berasal dari Puncak masih

terbatas pada pasar lokal, itupun dengan skala yang sangat kecil. Oleh karena itu, tantangan besar bagi

pemerintah adalah memfasilitas pengembangan akses pasar bagi produk-produk pertanian masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah:

Page 3: MEMBANGUN PERTANIANppkk.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/08/... · pertanian. Pertanian dalam rangka pengoperasian alsintan. c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan

a. Program pengembangan kredit pertanian

b. Program insentif permodalan industri pertanian

a. Program penyediaan fasilitas penyimpanan komoditi

b. penyediaan fasilitas pengolahan komoditi pertanian

c. Program pengembangan pasar distrik

Peningkatan sarana pasca

produksi pertanian

Peningkatan akses permodalan

Peningkatan kemampuan

pengolahan dan pemasaran

komoditi pertanian

a. Program pelatihan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil pertanian

b. Program peningkatan kapasitas kewirausahaan berbasis pertanian

c. Program pelatihan dan pendampingan pemasaran produksi pertanian

C. PENGUATAN TATAKELOLA PERTANIAN

Upaya sistematis dalam meningatkan produktivitas pertanian bukan hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah, dalam hal ini dinas pertanian maupun dinas terkait lainnya. Meskipun pemerintah memiliki

peran penting, namun tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat, program-program yang dilakukan tidak

akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, agar upaya

peningkatan kapasitas produksi maupun peningkatan akses pasar dapat terselenggara dengan baik,

diperlukan dukungan yang terlembaga dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan

oleh pemerintah untuk mendorong terbentuknya pelembagaan pertanian dan perekonomian masyarakat:

a. Program pembentukan dan pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat

dan Mesin Pertanian (UPJA)

b. Program peningkatan kapasitas pengelolaan UPJA

Pembentukan dan pengembangan

lembaga pendukung peningkatan

produktivitas pertanian

a. Program pengembangan koperasi unit distrik

b. Program peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi unit distrik

Pembentukan dan pengembangan

lembaga ekonomi pertanian

Pengorganisasian masyarakat petani a. Program pembentukan kelompok tani berbasis gereja/kampung

b. Program pembentukan dan pemberdayaan kelompok usaha bersama

(KUBE) berbasis gabungan kelompok tani

c. Pemberdayaan kelompok tani melalui

BUPATI

DISTAN DISPERINDAGKOP

UPJA KUD PASAR

KABUPATEN

DISTRIK

KAMPUNG/GEREJA

POKTAN

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

PETANI

POKTAN POKTAN POKTAN

SKEMA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERTANIAN KAB. PUNCAK

Page 4: MEMBANGUN PERTANIANppkk.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/08/... · pertanian. Pertanian dalam rangka pengoperasian alsintan. c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan

Peran masing-masing lembaga: rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar,

daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani.

d. Melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk

pelayanan jasa alsintan, seperti :a. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan

- Jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, sumber daya alam (lahan pertanian), pengelolaan

sarana pertanian, pengelolaan sumber daya manusia, - Pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan;

serta pengelolaan kelembagaan pertanian. - Perlindungan tanaman termasuk pengendalian

b. Melakukan koordinasi dengan Disperindag dalam kebakaran;

rangka perumusan kebijakan teknis terkait - Jasa pemanenan, pengeringan, dan penggilingan

peningkatan produksi pertanian dan pemasaran hasil e. Melakukan koordinasi dengan siswa-siswa SMK pertanian. Pertanian dalam rangka pengoperasian alsintan.

c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan UPJA dan

KUD dalam rangka perumusan program, pendidikan, 4. KOPERASI USAHA DISTRIK (KUD)pelatihan, dan pembinaan terhadap kelompok tani

a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan implementasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian.

program dengan Dinas Pertanian dan UPJA dalam

rangka peningkatan produksi pertanian terhadap

kelompok tani.

a. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengaturan dan fasilitasi pengembangan industri pembinaan, serta penyaluran bantuan bagi kelompok pertanian dan pemasaran hasil produksi pertanian. tani dalam rangka peningkatan produksi pertanian

b. Melakukan koordinasi dengan Distan dalam rangka dan pemasaran produk pertanian.

perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap industri pertanian dan peningkatan pemasaran hasil kelompok tani dalam rangka pembelian hasil produksi pertanian. produksi pertanian untuk kepentingan pemasaran.

c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan KUD d. Melakukan koordinasi dengan Disperindag dan dalam rangka perumusan program, pendidikan, pelaku pasar dalam rangka pemasaran dan distribusi pelatihan, dan pembinaan terhadap kelompok tani hasil produksi pertanian.dalam rangka pengembangan industri pertanian dan

pemasaran hasil produksi pertanian.5. KELOMPOK TANI (POKTAN)

d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antara Mitra a. Melakukan koordinasi dengan UPJA dan KUD dalam

dengan UPJA dalam rangka pengembangan alat dan rangka implementasi program peningkatan produksi

mesin pertanian.dan pemasarah hasil produksi pertanian.

b. Mengimplementasikan pendidikan, pelatihan, dan

pembinaan serta penyaluran bantuan bagi para a. Mengoptimalisasikan penggunaan alat dan mesin petani dalam rangka peningkatan produksi dan

pertanian (Alsintan) dan mempercepat alih teknologi pemasaran produk pertanian.Alsintan kepada masyarakat pertanian di perdesaan c. Melakukan koordinasi dengan pemimpin adat, melalui kelompok-kelompok tani pemimpin gereja, dan ketua kampung untuk

b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap mempermudah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kelompok tani dalam rangka mempercepat dan pembinaan, serta penyaluran bantuan dalam rangka meningkatkan mutu pengolahan tanah, mengurangi peningkatan produksi dan pemasaran produk kehilangan hasil panen, meningkatkan serta pertanian.meningkatkan efisiensi produksi. d. Melakukan koordinasi dengan KUD dalam rangka

c. Melakukan koordinasi dengan KUD dalam penjualan produk pertanian dalam rangka mendorong pengembangan produk pertanian dalam pemasaran hasil pertanian.

1. DINAS PERTANIAN

2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3. USAHA PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA)