Membangun Energi Baru Terbarukankpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Edisi 5 Energi Baru... · 6...
Transcript of Membangun Energi Baru Terbarukankpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Edisi 5 Energi Baru... · 6...
1sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
Pengelolaan Energi Limbah Sampah Dengan Skema KPBU
Waste-to-Energy, Solusi Energi Bersih Berkelanjutan untuk
Kebutuhan Energi
sustaining
PaRtnERsHiPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
Edisi Energi Terbarukan 2017
Membangun Energi Baru Terbarukan
2 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
EditoRialindEks
4
Melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), diharapkan pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur energi di wilayahnya, bahkan turut memenuhi kebutuhan energi nasional.
Fokus
Saat ini kota Tangerang telah mengantongi Pre-Feasibility Study (PFS) atau studi kelayakan dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dapat direalisasikan pada 2018.
Top Event10
Dalam pelaksanaan TPB/SDGs sampai tingkat daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama menyelenggarakan pertemuan regional untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs.
14 Kabar KPBU
Pembahasan perihal kebijakan pengembangan kawasan terpadu oleh Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen.
16 Snapshot
Galeri foto suasana TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang yang akan dijadikan infrastruktur energi baru terbarukan (PLTSa) dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
20 Mitra
Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan selama kurang lebih 56 tahun, Pertamina terus berkomitmen dalam menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari hulu sampai hilir.
Berbekal pengalaman selama 20 tahun lebih pada bidang corporate finance, merger dan akuisisi, pengembangan strategi serta pengelolaan sehari-hari perusahaan di industri transportasi, logistik dan jasa keuangan, Arisudono Soerono bergabung di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menjadi Presiden Direktur.
22 Inspirasi
Daftar isi 18 Ragam Inovasi
24 Kolom
Waste-to-Energy (WTE) sebagai suatu sistem pengolahan sampah menjadi energi listrik dan panas hadir menjadi solusi energi bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan bahan bakar industri.
3sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
EditoRialindEks
Sejak dahulu hingga kini, manu-
sia, hidup dan kehidupan mem-
butuhkan energi. Tidak dapat
dibayangkan jadi apa dunia ini jika tidak
ada energi. Jika di zaman dulu, orang
memasak menggunakan kayu bakar,
penerangan menggunakan obor, lilin,
dan lain sebagainya, kini kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi memenuhi
kebutuhan energi sekaligus menjawab
persoalan energi tersebut.
Dengan kata lain, di dalam pemba-
ngunan suatu negara atau daerah (ko-
ta), energi memiliki peranan yang sa-
ngat penting untuk menggerakkan se-
gala aktivitas perekonomian. Di sisi lain,
selain memiliki manfaat yang sangat sig-
nifikan di dalam sendi-sendi kehidupan
dan perekonomian, jika tidak dimanfa-
atkan serta dikelola dengan bijak, ener-
gi juga memiliki efek yang kurang baik.
Salah satunya adalah polusi dan berku-
rangnya sumber energi yang ada di pe-
rut bumi jika dipakai te rus menerus.
Untuk itu, dibutuhkan Iptek yang
canggih yang bisa menciptakan energi
terbarukan sekaligus bersahabat dengan
alam, juga dibutuhkan infrastruktur yang
memadai untuk menggerakkan energi
terbarukan tersebut. Yang menjadi perta-
nyaan, apakah infrastruktur energi di Ta-
nah Air sudah cukup baik? Jawabannya
sudah tentu masih kurang. Karena itu,
era pemerintahan Presiden Joko Widodo
terus giat membangun infrastruktur guna
mendukung pertumbuhan, perkembang-
an serta pemajuan negeri dan kota-kota
yang ada di Indonesia.
Tidak cukup sampai di sini, bicara
infrastruktur energi, sudah barang ten-
tu juga berbicara biaya pembangunan
infrastrukturnya. Sebab, untuk memba-
ngun infrastruktur energi membutuhkan
biaya yang tidak sedikit dan tidak se-
mua daerah yang ada di Indonesia me-
miliki kesiapan untuk membayar biaya
yang dibutuhkan. Padahal, infrastruk-
tur energi merupakan suatu infrastruk-
tur yang vital dalam menggerakkan ro-
da perekonomian di suatu kota, baik da-
lam skala kecil maupun besar, misalnya
untuk menggerakkan roda transportasi,
seperti mobil, truk, bus, sepeda motor,
kereta listrik, kapal laut dan lain-lain.
Sektor industri juga sangat membutuh-
kan energi untuk menggerakkan mesin-
mesin pabrik dan mesin-mesin jahit di
pabrik tekstil. Demikian pula di sektor
lainnya yang juga sangat membutuhkan
energi secara bijak dan kreatif.
Untuk itulah, skema pembiayaan kerja
sama pemerintah dan badan usaha (KP-
BU) sangat berperan untuk menjawab
persoalan pembangunan infrastruktur di
sektor energi. Sebab, dengan skema KP-
BU, suatu daerah atau kota tidak harus
berpusing-pusing lagi memikirkan biaya
pembangunan infrastruktur energi. Hal ini
dikarenakan skema KPBU memiliki prin-
sip kerja sama atau gotong royong. Arti-
nya, untuk membangun infrastruktur ini ti-
dak harus selalu menunggu pemenuhan
biaya dari pemerintah melainkan peme-
rintah, badan usaha milik negara/daerah
(BUMN/BUMD) serta swasta bekerja sa-
ma untuk membangun infrastruktur se-
suai dengan porsinya masing-masing.
Untuk itulah, pada edisi kali ini, tim
redaksi membahas proses pembangun-
an infrastruktur energi di beberapa dae-
rah yang ada di Indonesia dengan meng-
gunakan skema KPBU, seperti apa dan
sejauh mana perkembangan pemba-
ngunannya. Selamat membaca.
Salam hormat,Redaksi.
Catatan REDaksi
Membangun Energi dengan Skema KPBU
SUSUNAN REDAKSI
PENANGGUNG JAWABDirektur Kerjasama Pemerintah
Swasta Rancang Bangun
PEMIMPIN REDAKSIAde Hendraputra
DEWAN REDAKSIDadang JusronReghi Perdana
Astu Gagono KendartoNovie Andriani
Mohammad Taufiq RinaldiMuch NurachmadAhmad Yudistira
Dhianti Afifah Nabila YudhyHartono Kurniawan
Fildzah AmalinaElly DamayantyNur Wulandari
REDAKTUR PELAKSANAYan Kurniawan
JURNALIS/ASISTEN REDAKTUR PELAKSANAMunib Ansori
ANALISIS BERITA Alia Fachrunnisa
EDIToR Lukman Ajis Salendra
REPoRTERRaflis Rusdi
Thomas Febrian H
PENERJEMAH Khairil Zamarel
FoToGRAFERHari Ambari
ILLUSTRAToR/MEDIA DESIGNERAldrian Agusta
TENAGA PENDUKUNG Lilis Mardiana
ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN
FoTo CovER: HARI AMBARI
ALAMAT REDAKSIJalan Taman Surapati
Nomor 2 Jakarta 10310Telepon (021) 31934175, Faksimile (021) 31923813
1SUSTAINING PARTNERSHIP EDISI ENERGI TERBARUKAN 2017
Pengelolaan Energi Limbah Sampah Dengan Skema KPBU
Waste-to-Energy, Solusi Energi Bersih Berkelanjutan untuk
Kebutuhan Energi
SUSTAINING
PARTNERSHIPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
Edisi Energi Terbarukan 2017
Membangun Energi Baru Terbarukan
4 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
Membangun Energi Terbarukan dengan Skema KPBU
fokusfokus
Melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), diharapkan pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur energi di wilayahnya, bahkan turut memenuhi kebutuhan energi nasional.
Sebagaimana negara-nega-
ra di dunia, Indonesia tidak
mungkin lagi hanya men-
gandalkan energi yang ada
di perut bumi (energi konvensional) da-
lam menunjang pembangunan serta
pertumbuhan ekonomi nasional. Bebe-
rapa kekayaan alam bangsa ini, seper-
ti energi fosil, yaitu batu bara, minyak
dan gas bumi dengan berbagai macam
penggunaan akan berkurang dan ha-
bis seiring dengan pertumbuhan pen-
duduk dan kebutuhannya.
Selain itu, tren baru dunia inter-
nasional saat ini adalah berlomba-lom-
ba untuk memanfaatkan energi ba-
ru terbarukan (EBT) yang ramah ling-
kungan serta diikuti dengan kemajuan
teknologinya. Sederhananya, negara-
negara maju secara perlahan tapi pasti
mulai meninggalkan energi konvensio-
nal dan beralih ke EBT. Di awal tahun
2017, dalam International Renewable
Energy Agency (IRENA) Forum yang
berlangsung di Hotel St. Regis, Abu
Dhabi, disebutkan bahwa dalam 10 ta-
hun belakang ini investasi pengem-
bangan energi terbarukan naik pesat.
Data terakhir di 2015 tercatat investasi
dalam EBT sebesar US$ 305 miliar,
naik dari 2014 sebesar US$ 270 miliar,
dan 2013 sebesar US$ 231 miliar.
Investasi energi terbarukan Asia di
2015 mencapai US$ 161 miliar. Untuk
tataran Asia, negara Cina menjadi sa-
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
ISTIMEWA
5sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
fokusfokus
ISTIMEWA
lah satu negara dengan investasi ener-
gi terbarukan terbesar di dunia. Sebab,
sepertiga dari investasi energi terbaru-
kan dunia di 2015 di sumbangkan oleh
Negeri Tirai Bambu (Cina) tersebut.
Investasi energi terbarukan juga di-
sumbangkan oleh negara Asia lain
yaitu Negeri Matahari Terbit (Jepang).
Selain itu, India juga merupakan salah
satu negara yang getol dalam mengem-
bangkan EBT, yaitu sebesar 19.11%
yang mengembangkan energi bertena-
ga air. Sedangkan pengembangan EBT
di tataran Uni Eropa mencapai US$ 52
miliar, dan Amerika Se rikat (AS) sebe-
sar US$ 51 miliar.
Data lainnya, hingga 2030, Badan
Energi Dunia (International Energy
Agency/IEA) memproyeksikan permin-
taan energi dunia meningkat 45% atau
1,6% per tahun. Tidak hanya itu, menu-
rut data IMF pada 2011, bahan bakar
fosil akan tetap menjadi sumber ener-
gi paling penting, dengan minyak ber-
kontribusi sebesar 33%, batu bara 28%
dan gas alam 23% dari total sumber
energi. Jenis EBT yang paling banyak
dikembangkan oleh dunia berupa te-
naga matahari dan tenaga angin.
Jika bicara soal EBT, saat ini Jer-
man menjadi negara penghasil energi
terbarukan terbesar nomor 2 untuk so-
lar power dan dan nomor 1 untuk bio-
mass di dunia yaitu masing-masing se-
kitar 38.400 GWh dan 50.000 GWh.
Negara penghasil renewable energy
terbesar berikutnya adalah Brazil, yaitu
sebesar 83.98% total energi negara
ini disuplai oleh energi terbarukan ter-
utama oleh tenaga air.
Selain itu, negara lain yang energi
terbarukannya berkembang pesat ada-
lah Denmark. Listrik dari energi angin di
Denmark mampu memenuhi 116% dari
kebutuhan domestik, artinya ada sur-
plus pasokan listrik. Kemudian Portu-
gal, yang 65% pasokan listrik domes-
tiknya dari energi angin di Desember
2025. Lalu pada 8 Mei 2016, sebanyak
95% dari kebutuhan listrik domestik di
Jerman dihasilkan dari energi matahari
dan angin.
Sudah barang tentu, jika menyoal
EBT, Indonesia juga memiliki potensi
sekaligus peluang dalam mengem-
bangkan energi baru terbarukan ini.
Dalam diskusi panel pada acara Per-
tambangan dan Energi Expo 2017 di
Jakarta, Selasa (26/9), Direktur Jender-
al Energi Baru, Terbarukan dan Kon-
servasi Energi (EBTKE) KESDM, Ri-
da Mul yana menyampaikan, Indonesia
memiliki enam sumber daya EBT, yakni
energi air, surya, angin, arus laut, bio-
energi dan panas bumi. “Total potensi
keenam sumber daya tersebut diper-
kirakan sebesar 441,7 GW dengan ka-
pasitas terealisasi hingga saat ini baru
sebesar 8,89 GW atau 2% dari potensi,”
ungkapnya.
Sementara, potensi Indonesia untuk
mengolah atau memanfaatkan sumber
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap
6 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
fokusfokus
energi baru dan terbarukan tersebut sangatlah mungkin. Se-
bab, potensi energi terbarukan seperti biomassa, panas bumi,
energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Akan
tetapi hingga saat ini pemanfaatannya masih sangat kecil alias
masih belum maksimal dimanfaatkan.
Kebutuhan dan Pentingnya EBT
Menyadari akan pentingnya ekonomi bagi bangsa dan ne-
gara, bangsa-bangsa maju yang ada di dunia, khususnya
Eropa, Amerika Serikat maupun negara-negara Asia, semi-
sal Jepang dan Korea, sudah mulai melirik dan menemukan
solusi dalam menghadapi krisis energi di negeri mereka. Ti-
dak heran jika kemudian, negara-negara maju dan berkem-
bang tersebut, melalui penelitian maupun kerja kerasnya te-
lah memiliki teknologi yang mampu menciptakan energi, da-
lam hal ini energi baru dan terbarukan atau energi yang tidak
lagi mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung dalam
perut bumi yang ada di negerinya secara terus menerus.
Menyadari akan pentingnya energi baru dan terbarukan,
pemerintah Indonesia pun mulai berbenah, salah satunya
merubah paradigma terhadap energi baru terbarukan (EBT)
tersebut dengan cara tidak lagi memandang bahwa energi ba-
ru dan terbarukan ini sebagai energi alternatif, melainkan me-
mandang EBT sebagai energi yang utama dan penting.
Secara konkret, hal ini terlihat pada Rencana Umum Energi
Nasional (RUEN) pemerintah, yang mana dalam RUEN ini pe-
ISTIMEWA
ISTIMEWA
Panel sel surya
Kincir penangkap energi bayu.
7sustaining PaRtnERsHiP Edisi TransporTasi Massal pErkoTaan 2017
fokusfokus
HARI AMBARI
merintah telah menargetkan EBT dari
11,9% menjadi 23% hingga tahun 2025
mendatang. Menyoal hal itu, dalam dis-
kusi bersama Jakarta Foreign Corre-
spondents Club (JFCC), Jumat (13/10),
Menteri Energi dan Sumber Daya Mine-
ral (ESDM), Ignasius Jonan, menerang-
kan pihaknya berkomitmen agar target
mengenai pembaruan energi sebesar
23% pada 2025 dalam tiga tahun men-
datang akan mencapai 17%-18%. “Akan
tetapi, untuk mencapai target itu bukan-
lah pekerjaan yang mudah, dibutuh-
kan kerja sama dan pengerjaan yang
fokus,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, guna
mencapai target 23% ini, pihaknya akan
melakukan pembangunan pembangkit
listrik dengan EBT, yang mana pemba-
ngunan EBT ini memanfaatkan tenaga
angin maupun matahari. Selain itu, untuk
transportasi, pihaknya akan terus me-
ngembangkan transportasi listrik yang
lebih ramah lingkungan. ”Salah satunya
mendorong pembangunan micro-hydro
(tenaga air) dan, wind power (tenaga an-
gin) secara terus menerus,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional Indonesia/Kepala Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Bambang Permadi Soe-
mantri Brodjonegoro, bahwa negara ini
memiliki peluang besar untuk meng-
olah energi dari udara, air dan panas
bumi. Meski di antara tiga peluang yang
sesuai di beberapa wilayah di Indone-
sia itu, air merupakan sumber energi
yang paling memungkinkan untuk men-
jadi peluang energi terbarukan di Indo-
nesia.
“Jadi, di antara energi udara, air dan
panas bumi, meski skema KPBU belum
banyak digunakan untuk sektor energi,
pembangkit air kita sudah mulai masuk
ke pengolahan tersebut,” ujarnya dalam
wawancara dengan majalah Partner-
Instalasi penangkap energi ombak dalam.
Instalasi PLTU
ISTIMEWA
8 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
fokusfokus
ship di Semarang pada sela-sela per-
temuan dengan Ikatan Akuntan Indo-
nesia (IAI) dan Sosialisasi Penyusunan
Rencana Aksi Daerah di Kantor Guber-
nur Semarang, Jumat (15/12).
Kata Bambang Brodjonegoro, pa-
da pertengahan September 2017 si-
lam dalam Forum Diskusi Kadin ber-
tema ‘Kebijakan Pembangunan un-
tuk Mendukung Energi Terbarukan’ di
Bonn, Jerman, Indonesia perlu me-
lakukan terobosan. Langkahnya adalah
mendekatkan kawasan industri ke sum-
ber energi terbarukan. Untuk itu, diper-
lukan koordinasi antarkementerian dan
lembaga agar menghasilkan kebijakan
yang komprehensif dan holistik.
Sebagaimana yang dinyatakannya
kepada wartawan, sekarang ini perkem-
bangan energi terbarukan menghadapi
banyak tantangan yang tercermin dari
lambatnya pertumbuhan kontribusi en-
ergi terbarukan terhadap pasokan en-
ergi nasional, bahkan pada tahun 2014
hingga 2016 saja hanya bergeser dari 6
persen hingga 7 persen.
Inovasi Energi dalam Skema KPBU
Sebagaimana dengan yang telah di-
terangkan di atas, kebijakan energi na-
sional menetapkan target ambisius un-
tuk porsi energi terbarukan dalam baur-
an energi nasional sebesar 23 persen
pada tahun 2025 dan diharapkan me-
ningkat menjadi 31 persen pada tahun
2050.
Inovasi tentang energi terbarukan
ini menjadi penting mengingat seluruh
dunia berkomitmen sejak tahun 2015
untuk mengurangi emisi karbon, mene-
rapkan ekonomi hijau dan mengura-
ngi kemiskinan yang harapannya ada-
lah pada pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan energi terbarukan ju-
ga penting karena produksi minyak dan
gas menyusut selama sepuluh tahun
terakhir sehingga Indonesia menjadi
negara importir.
Sustainable Development Goals
(SDGs) memasukkan energi berkelan-
jutan ini agar seluruh negara dapat me-
mastikan akses energi yang terjangkau,
andal, modern dan berkelanjutan bagi
semua pihak. Energi berperan sebagai
faktor penting pembangunan berkelan-
jutan dan mengatasi kemiskinan.
Tantangan lainnya adalah bagaimana
mengembangkan teknologi energi ter-
barukan di Indonesia. Tanpa dukungan
teknologi yang baru, bersih dan efisien,
negeri ini hanya akan tetap bergantung
pada teknologi dan peralatan impor.
Bambang bahkan mengatakan bah-
wa efisiensi energi tidak lagi merupa-
kan sektor yang hanya dipromosikan
oleh pemerintah. Untuk tujuan ini, ke
depannya akan difokuskan pada pe-
Skema Energi Geothermal
DoK PERTAMINA
9sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
fokusfokus
nelitian dan pengembangan sumber
energi tebarukan yang tersedia di In-
donesia, mudah dioperasikan hingga
dapat diaplikasikan di daerah terpen-
cil dengan peralatan yang sederhana
agar pencapaian pembangunan berke-
lanjutan kelak tidak terganggu karena
krisis energi.
Sudah barang tentu, bicara ener-
gi, juga berbicara tentang infrastruktur
dan pembiayaannya. Dengan kata lain,
untuk membangun infrastruktur dan
pembiayaan pengelolaan EBT tidaklah
sedikit. Tidak semua daerah di negeri
memiliki Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD) yang cukup dan
memadai.
oleh sebab itu, dibutuhkan kerja
sama antara pemerintah, pemerintah
daerah (Pemda), BUMN/BUMD dan ju-
ga swasta. Selanjutnya, skema ini dike-
nal dengan sebutan skema kerja sama
pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Melalui skema pembiayaan semacam
ini, diharapkan pemerintah daerah bi-
sa memenuhi kebutuhan infrastruktur
energi di daerahnya bahkan turut me-
menuhi kebutuh an energi nasional.
Menyoal hal ini, dalam acara Indo-
nesia Public-Private Partnership (PPP)
Day 2017 yang diselenggarakan oleh
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
bekerja sama dengan Pemerintah Ka-
nada dan Bank Dunia, Menteri Keua-
ngan, Sri Mulyani Indrawati, menjelas-
kan kerja sama dengan semua pihak
dan lembaga, termasuk swasta sangat
diperlukan dalam membangun infra-
struktur EBT juga infrastruktur lainnya
di Tanah Air. Kerja sama ini sangat di-
butuhkan sebab pemerintah maupun
Pemda tidak memiliki sumber ang-
garan yang besar dalam pembiayaan
pembangunan.
“Saya menilai kerja sama dengan pi-
hak private sector tidak hanya meme-
cahkan masalah finansial namun juga
masalah disiplin dalam tata kelola ser-
ta penge lolaan aset keuangan dan eko-
nomi dalam proyek yang ingin dilak-
sanakan,” jelasnya.
oleh karena itu, lanjutnya, agar
pembangunan infrastruktur EBT, trans-
portasi, SPAM, dan sanitasi di daerah
dapat terwujud, para Pemda harus me-
lihat sekaligus memanfaatkan peluang
skema KPBU untuk memajukan roda
perekonomian serta kesejahteraan rak-
yat daerahnya.
Sri Mulyani juga menambahkan,
agar skema KPBU ini bisa berjalan de-
ngan baik serta maksimal, ada bebe-
rapa hal yang perlu diperhatikan oleh
kepala daerah, baik Gubernur, Bupa-
ti, Wali Kota serta Pemda. Salah satu-
nya adalah Pemda harus memiliki ko-
mitmen yang kuat dalam pelaksanaan
pembangun an infrastruktur EBT dan in-
frastruktur lain yang akan atau sedang
dibangun di daerahnya.
Namun, ia juga berharap agar dae-
rah, dalam hal ini Pemda, mempelajari
perihal skema KPBU ini. Sebab, me-
nurutnya, KPBU dapat menjadi solusi
atas tantangan pembiayaan infrastruk-
tur yang utama di daerahnya. “Con-
tohnya, keberhasilan Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rak-
yat yang mampu memanfaatkan KPBU
dan mengatasi keterbatasan APBN,”
imbuhnya.
Selain itu, menurutnya, Indonesia
juga perlu mengejar ketertinggalan de-
ngan membangun infrastruktur keras
seperti listrik, jalan raya, pelabuhan,
dan telekomunikasi. “Yang tidak ka-
lah pentingnya adalah perihal peren-
canaan. Sebab, perencanaan struktur
dan legal secara langsung maupun ti-
dak langsung dapat meningkatkan ke-
percayaan private sector untuk masuk
ke dalam pembangunan yang dilaku-
kan,” tandasnya.
Kincir angin
Panel sel surya
ISTIMEWA
ISTIMEWA
10 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
toP EvEnttoP EvEnt
Pengelolaan Energi Limbah Sampah Dengan Skema KPBUSaat ini kota Tangerang telah mengantongi Pre-Feasibility Study (PFS) atau studi kelayakan dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dapat direalisasikan pada 2018.
Waduk Setiabudi
Menyoal energi baru ter-
barukan, selain meman-
faatkan angin, arus, dan
matahari, sampah men-
jadi sorotan dari berbagai negara ber-
kembang dan maju yang ada dunia.
Sebab, setiap daerah atau kota dari ne-
gara-negara tersebut pastilah memiliki
sampah yang melimpah.
Bagi ne gara-negara tersebut, ten-
tunya dengan kecanggihan teknolo-
gi yang dimiliki, sampah dapat diolah
menjadi berkah—mengubah paradig-
ma yang mana sampah tidak lagi di-
pandang sebagai benda yang tidak
berguna, melainkan bernilai ekonomis
sekaligus menguntungkan—sampah
diolah menjadi energi listrik yang dapat
mengurangi ketergantungan pada ener-
gi konvensional.
Lihat saja pembangkit listrik tenaga
sampah atau pembangkit listrik te naga
biomassa dan sampah di Swedia. Se-
lain karena kebijakan pemerintah dan
budaya masyarakat yang mengerti ar-
ti kebersihan, bagi Swedia sampah me-
rupakan suatu berkah yang melimpah.
Kenapa tidak, Swedia saat ini menjadi
negara yang dikenal memiliki mana-
jemen sampah yang baik. Mayoritas
sampah rumah tangga di negara Skan-
dinavia itu dapat didaur ulang, khusus-
nya menjadi energi.
Di Swedia, melalui proses pem-
bakaran, uap panas sampah rumah
tangga diolah menjadi pembangkit te-
naga listrik yang mampu mencukupi
kebutuh an energi panas untuk 950.000
rumah tangga dan memasok listrik ba-
gi 260.000 rumah di seluruh negara
Swedia. Tidak heran kemudian jika saat
ini Swedia menjadi salah satu negara
Pemulung memilah limbah rumah tangga di TPA Rawa Kucing
HARI AMBARI
11sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
toP EvEnttoP EvEnt
yang kekurangan bahkan pengimpor
sampah, yaitu 800 ribu ton sampah per
tahun dari negara-negara tetangganya
yang ada di Eropa.
Selain itu, di Negeri Paman Sam
(Amerika Serikat), sekitar 2.500 MW
listrik dihasilkan oleh Pembangkit Lis-
trik Tenaga Sampah (PLTSa) setiap ta-
hunnya dari 35 juta ton sampah (17%
dari total sampah dihasilkan). Lebih dari
80% volume sampah di Denmark dan
60% di Jepang juga diproses di fasilitas
waste-to-energy (WTE).
Menyadari bahwa sampah bukanlah
sekadar benda yang tidak berguna, me-
lainkan suatu benda yang dapat diman-
faatkan menjadi energi penggerak roda
perekonomian, sebagai negara yang
sedang berkembang, Indonesia pun te-
rus berbenah dan mulai melirik potensi
energi yang terdapat dalam negeri, ter-
masuk sampah. Sebab, setiap daerah
yang ada di negeri ini memiliki potensi
yang sangat signifikan dalam hal energi
baru dan terbarukan atau EBT.
Di era kemajuan teknologi disertai
dengan pertumbuhan jumlah penduduk
serta kebutuhannya, energi EBT men-
jadi jawaban atas berkurangnya Sum-
ber Daya Alam (SDA) yang ada dalam
perut bumi bangsa ini. Berdasarkan
kondisi objektif serta dalam rangka me-
nyiapkan energi untuk masa depan, pe-
merintah, baik pusat maupun daerah,
terus mencari cara untuk membangun
infrastruktur dari EBT tersebut.
Untuk itu, setiap Pemerintah Dae-
rah (Pemda) terus berupaya mendo-
rong pemenuhan serta pemajuan in-
frastruktur EBT tanpa membebani Ang-
Taman yang asri di TPA Rawa Kucing.
HARI AMBARI
HARI AMBARI
Jalan beton di TPA Rawa Kucing.
12 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
toP EvEnttoP EvEnt
HARI AMBARI
garan Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Sebagai salah satu energi terbaru-
kan yang sedang menjadi perhatian
dari pemerintah pusat, daerah, peneliti
maupun investor, pemanfaatan sampah
menjadi salah satu cara untuk mereduk-
si jumlah sampah yang ada di Indone-
sia meskipun pada praktiknya masih
belum berkembang secara maksimal.
oleh karena itu, pemerintah Indone-
sia terus-menerus mendorong perkem-
bangan dari teknologi PLTSa ini.
Itulah sebabnya, di era pemerintah-
an Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak
2015 terus menggiatkan pembangunan
PLTSa. Tidak heran jika pada 2015, pe-
merintah menerbitkan aturan menge-
nai pengelolaan energi sampah, yak-
ni Peraturan Menteri ESDM Nomor 44
Tahun 2015 sebagai aturan feed-in-tar-
iff. Aturan ini memastikan PT PLN (Per-
sero) membeli tenaga listrik dari PLTSa
de ngan tarif flat selama 20 tahun. Tidak
cukup sampai disitu, pada tahun 2016,
lahir Peraturan Presiden Nomor 18 Ta-
hun 2016 tentang Percepatan Pemba-
ngunan Pembangkit Listrik Berbasis
Sampah.
Hasilnya, pada 5 Desember 2016,
PLN menandatangani perjanjian jual
beli tenaga listrik dari PLTSa di tujuh
pemerintah daerah dan kota percepat-
an, yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Ban-
dung, Semarang, Surakarta, Surabaya,
dan Makassar dengan total pembelian
PLTSa mencapai 100 MW (Megawatt).
Mengelola TPA Rawa Kucing Jadi Sumber Energi Terbarukan
Mengolah sampah di Tempat Pem-
buangan Akhir (TPA) menjadi energi
terbarukan seperti gas metana, brick-
et, listrik atau energi terbarukan lain-
nya tentu menjadi impian setiap dae-
rah di Indonesia. Sebagaimana yang
sedang dilakukan oleh daerah lainnya,
kota Tangerang terdengar sebagai kota
pertama yang memiliki keinginan untuk
mengolah sampah menjadi energi ter-
barukan.
Proyek ini tentu dapat menjadi pro-
yek ideal apabila dapat terlaksana mes-
kipun proyek tersebut baru dimulai dan
belum terealisasi, sebagaimana dika-
takan oleh Kasubag Pemberitaan Hu-
mas Kota Tangerang, Mualim kepada
Majalah Partnership, Rabu (20/12),
di Kantor Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang.
Tak diragukan lagi, pembangunan
Proyek Listrik Tenaga Sampah (PLT-
Sa) merupakan keinginan yang sudah
di idamkan oleh kota Tangerang. “Ki-
ta akan menyelesaikan proyek PLTSa,
karena ini yang kita inginkan bersama,”
ujar Camat Pinang, H. Engkos Zarkasy
saat dihubungi melalui telepon geng-
gamnya, Kamis (12/12).
TPA Rawa Kucing berada di tengah
perjalanan dari arah Grogol menuju
Tangerang. Letaknya lima kilometer dari
Limbah rumah tangga di tempat pembuangan akhir.
Energi dari gas metan.
HARI AMBARI
13sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
pusat kota Tangerang. Terdapat plang
nama berukuran besar di wilayah itu.
Tampak mobil sampah berlewatan. Se-
telah berjalan menyusuri pintu masuk,
terlihatlah gunung tumpukan sampah
dan banyak pekerja di wilayah itu.
Sementara di arah kanan pintu ma-
suk, terdapat suatu tempat seperti ta-
man kota. Fasilitas toilet bersih, bahkan
trek jogging menepis kesan jorok dan
kotor dari taman TPA. Di sana juga terli-
hat tempat pengolahan gas metan yang
berasal dari sampah yang sedang di-
kembangkan untuk penggunaan indus-
tri rumah tangga.
PLTSa: Tangerang, Makassar dan Semarang
Pemkot Tangerang melakukan pe-
ngelolaan sampah dengan pemanfaat-
an sampah menjadi sumber energi ini
dengan dasar hukum dari Perpres No-
mor 3 Tahun 2016 tentang Percepat-
an Pelaksanaan Proyek Strategis, di-
mana kota ini bersama kota Semarang
dan Makassar ditetapkan sebagai ko-
ta untuk pelaksanaan proyek infrastruk-
tur energi yang berasal dari pengolah-
an sampah.
Kota Tangerang bahkan telah me-
lakukan kegiatan market sounding se-
bagaimana diatur dalam Peraturan Pre-
siden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015
tentang Kerja Sama Pemerintah dan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infra-
struktur dan Peraturan Menteri Peren-
canaan Pembangunan Nasional Nomor
4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelak-
sanaan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyedia an Infra-
struktur.
Pada acara bertajuk Market Sound-
ing Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan In-
frastruktur Pengelolaan Sampah Ener-
gi Baru Terbarukan di Ruang Akhlakul
Karimah, Wakil Wali Kota Tangerang,
Sachrudin mengatakan bahwa sampah
bagaimanapun juga harus dikelola.
Pilihan mengkonversi sampah menjadi
energi dengan teknologi waste-to-ener-
gy adalah pilihannya.
“Secara prinsip, dijadikan energi
atau tidak, sampah harus tetap dike-
lola. Adapun energi yang dihasilkan me-
rupakan suatu bonus,” paparnya seba-
gaimana dimuat dalam rilis Pemberita-
an Humas Kota Tangerang.
Pada acara market sounding, Ke-
pala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tangerang juga mengungkapkan bah-
wa di awal tahun 2017, terdapat 72 in-
vestor yang berminat dan telah mendaf-
tar untuk mengelola sampah menjadi
energi terbarukan di Kota Tangerang.
Ke-72 tersebut berasal dari dalam dan
luar negeri, seperti Cina, Korea, Je-
pang, Taiwan dan Jerman.
Melalui kegiatan market sounding di
awal tahun 2017 itu, Pemkot Tangerang
ingin memberikan gambaran mengenai
lokasi pengelolaan sampah TPA Rawa
Kucing sekaligus proses interaksi un-
tuk menghimpun serta mengetahui ma-
sukan maupun minat calon investor ter-
masuk pihak perbankan dan asuransi
dalam hal rencana pelaksanaan kerja
sama pemerintah dengan badan usaha
dalam penyediaan PLTSa.
Wali Kota Tangerang, Arief Rachad-
iono Wismansyah mengharapkan ada-
nya percepatan dalam penyusunan kaji-
an pembangunan pembangunan PLTSa
di Kota Tangerang yang direncanakan
akan menghasilkan energi terbarukan
sebesar 12 MWatt. Guna memperce-
pat rencana tersebut, Wali Kota beser-
ta tim percepatan pelaksanaan proyek
Waste-to-Energy (WtE) melakukan ra-
pat koordinasi dengan Kementerian Ke-
uangan terkait pembahasan penyiapan
Proyek PLTSa di Kota Tangerang mela-
lui skema KPBU, di Ruang Rapat Direk-
torat Jenderal Pengelolaan Pembiaya-
an dan Risiko, Kementerian Keuangan,
Selasa (6/9).
KPBU dan Alternatif Pembiayaan
Untuk proyek EBT di Kota Tangerang
yang dikabarkan akan menghasilkan
energi sebesar 12 MWatt tersebut,
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan
telah mengundang kepala daerah ter-
masuk Wali Kota Tangerang pada per-
tengahan tahun lalu. Keterbatasan ang-
garan pendapatan dan belanja nega-
ra dalam pembiayaan pembangunan
infrastruktur menyebabkan adanya
selisih pendana an (funding gap) yang
harus dipenuhi.
Untuk mengatasi hal itu, pemerin-
tah dituntut untuk menggunakan be-
berapa alternatif pendanaan. Salah
satunya adalah dengan mengguna-
kan kerja sama yang melibatkan pi-
hak swasta yang dikenal dengan isti-
lah Public-Private Partnership (PPP)
atau Kerja Sama Pemerintah dan Ba-
dan Usaha (KPBU).
Menurut Sri Mulyani, pemerintah
memutuskan untuk memberikan jamin-
an kepada berbagai proyek di tujuh dae-
rah. Tujuh daerah menurut tim Kemen-
keu memiliki proyek yang dapat diper-
cepat di antaranya adalah proyek Light
Rail Transit (LRT) Surabaya, LRT Ban-
dung, Jalan Tol Makassar dan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Peka-
nbaru juga PLTSa Kota Tangerang.
toP EvEnttoP EvEnt
Dwityo Akoro SoerantoHARI AMBARI
14 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
kaBaR kPBukaBaR kPBu
Dalam pertemuan deng an
Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) di Semarang dan So-
sialisasi Penyusun an Ren-
cana Aksi Daerah yang dihelat di Kan-
tor Gubernur Jawa Tengah, di Sema-
rang, 15-16 Desember 2017, Menteri
Perencanaan Pemba ngunan Nasional/
Kepala Bappenas, Bambang Brodjone-
goro mengatakan bahwa tujuan pemba-
ngunan berkelanjutan yang meliputi di-
mensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan
tata kelola perencanaan dirumuskan
secara terintegrasi melalui Tujuan Pem-
bangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (TDB/SDGs).
Tujuan dari pembangunan berkelan-
jutan tersebut kemudian diatur dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
59 Tahun 2017 tentang Pelaksana an
Pencapaian Tujuan Pembangunan Ber-
kelanjutan yang telah diterbitkan, dima-
na peraturan ini merupa kan bentuk ko-
mitmen untuk pelaksanaan TPB/SDGs
di seluruh Indonesia. Dalam pelaksa-
naan TPB/SDGs sampai tingkat dae-
rah, Kementerian Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Bappenas dan Ke-
menterian Dalam Negeri bekerjasama
menyelenggarakan pertemuan regional
untuk pe nyusunan Rencana Aksi Dae-
rah (RAD) TPB/SDGs.
Selaku Koordinator Pelaksana TPB/
SDGs, Menteri Perencanaan Pemba-
Rencana Aksi Daerah dan Tujuan Pembangunan BerkelanjutanMelalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), perencanaan aksi daerah melalui pembangunan infrastruktur pengelolaan energi dari sampah, air dan udara yang dituangkan dalam RAD akan semakin terintegrasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
HARI AMBARI
15sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
kaBaR kPBukaBaR kPBu
ngunan Nasional/Kepala Bappenas,
Bambang Brodjonegoro dalam sambut-
annya menyatakan, bahwa batas wak-
tu penyusunan Rencana Aksi Daerah
(RAD) adalah 12 bulan setelah Perpres
tersebut diundangkan. Penyusunan RAD
dipimpin oleh gubernur dan dirumuskan
bersama bupati/wali kota di wilayahnya
dengan melibatkan ormas, dermawan,
pelaku usaha dan akademisi.
“Hal itu dilakukan karena TPB/SDGs
menguatkan paradigma baru bahwa
pembangunan harus dijalankan secara
inklusif, tidak ada yang tertinggal (no
one left behind) dan terintegrasi secara
holistik,” tuturnya.
Selain itu pertemuan ini juga men-
jelaskan secara lebih rinci tentang cara
penyusunan rencana aksi daerah TPB/
SDGs oleh Kementerian PPN/Bappe-
nas, dan kesiapan data TPB/SDGs di
tingkat nasional dan daerah oleh Ba-
dan Pusat Statistik, serta laporan kem-
ajuan penyusunan RAD Provinsi Jawa
Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah.
Sesuai dengan isi Perpres, Rencana
Aksi Daerah TPB/SDGs untuk 34 pro-
vinsi di seluruh Indonesia wajib disele-
saikan paling lambat 10 Juli 2018.
Untuk itu pemerintah daerah perlu
segera bergegas menyelesaikan Ren-
cana Aksi Daerah TPB/SDGs sebelum
tenggat waktu yang telah ditetapkan un-
tuk bersama. Indonesia bertekad untuk
menjadi pelopor, rujukan, dan role mo-
del dalam melaksanakan TPB/SDGs di
tingkat dunia.
Mengenai energi terbarukan, ia
menuturkan, saat ini beberapa nega-
ra maju di dunia sudah tidak lagi meng-
andalkan sumber daya alam konvensio-
nal seperti minyak bumi, kelapa sawit
(CPo) ataupun batu bara. Walaupun me-
miliki tantangan tersendiri, inovasi energi
terbarukan ini menjadi penting bagi ne-
gara-negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia. Pasalnya, sejak tahun
2015 beberapa negara berkembang dan
maju sudah mulai berkomitmen untuk
mengurangi emisi karbon, menerapkan
ekonomi hijau dan mengurangi kemiskin-
an melalui pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bap-
penas memaparkan, bahwa selain ber-
gotong royong membangun infrastruk-
tur air bersih, sanitasi, dan transportasi,
pemerintah pusat, daerah dan swasta
juga harus bekerjasama dalam memba-
ngun energi terbarukan, yaitu energi lis-
trik. Hal itu disebabkan karena daerah
yang ada di Indonesia memiliki potensi
dalam menciptakan energi terbarukan
ini melalui sampah, air atau udara.
“Yang ingin saya tekankan, meka-
nisme KPBU memberikan peluang ba-
gi pemerintah daerah untuk mengem-
bangkan pola pembiayaan baru bagi 19
jenis pembangunan infrastruktur di tiga
sektor besar, yaitu infrastruktur konek-
tivitas, sosial, dan perkotaan termasuk
energi terbarukan,” tandasnya.
HARI AMBARI
16 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
snaPsHotsnaPsHot
Sekelompok warga mengumpulkan sekaligus memilah sampah yang dapat didaur ulang di TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang.
Sampah-sampah yang ada di TPA ini akan dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat energi baru terbarukan dengan
infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU.
Kota Tangerang menjadikan TPA Rawa Kucing sebagai infrastruktur energi baru terbarukan berbentuk Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa) dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, di TPA Rawa Kucing juga
dibangun menjadi bukit hijau.
HARI AMBARI
HARI AMBARI
17sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
snaPsHotsnaPsHot
Ruas jalan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang yang akan menjadi tempat pembangkit listrik
tenaga sampah (PLTSa) melalui skema KPBU.
Danau penampungan air lindi di TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang yang dikelilingi jogging track.
HARI AMBARI
HARI AMBARI
18 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
Ragam inovasi
Waste-to-Energy, Solusi Energi Bersih Berkelanjutan untuk Kebutuhan Energi
Keberadaan energi khusus-
nya energi listrik sangat kru-
sial dalam menggerakkan
roda pembangunan suatu
negara. Kebutuhan manusia akan jenis
energi ini terus mengalami peningkat an
dari tahun ke tahun seiring dengan per-
kembangan teknologi dimana hampir
semua peralatan yang digunakan oleh
manusia saat ini membutuhkan energi
listrik.
Hingga saat ini, energi listrik di Indo-
nesia masih ditopang oleh sumber daya
energi fosil sebagai komponen utama
untuk menghasilkan energi tersebut.
Sementara itu, pemanfaatan potensi
sumber daya energi terbarukan sudah
mulai berkembang pesat di negara–ne-
gara maju yang unggul dalam rekaya-
sa teknologi dan memiliki kemampuan
finansial yang kuat. Meski pun penggu-
naan sumber daya energi terbarukan
relatif murah, mudah didapat, serta ra-
mah ling kungan, perkembangan energi
terbarukan masih belum optimal dikare-
nakan biaya untuk merekayasa teknolo-
gi yang dibutuhkan untuk pembangkit
listrik dari energi baru terbarukan ma-
sih sangat tinggi sehingga secara bis-
nis sangat sulit bersaing dengan ener-
gi fosil yang sudah lama established.
Perlunya biaya investasi pembangun-
an infrastruktur energi terbarukan yang
tinggi tersebut dan didukung oleh harga
jual energi fosil yang saat ini masih ren-
dah mengakibatkan minat investor ter-
hadap energi terbarukan menjadi se-
makin menyusut.
Seiring dengan meningkatnya ke-
butuhan akan energi listrik dan pening-
katan jumlah penduduk di Indonesia,
adanya sumber energi alternatif untuk
memproduksi listrik perlu dikelola le-
bih lanjut. Waste-to-Energy merupakan
salah satu cara untuk menjawab tan-
tangan yang sedang dihadapi Indone-
sia, yaitu tantang an mengenai energi
alternatif pengganti fosil dan tantang-
an limbah yang terus meningkat seiring
peningkat an jumlah populasi di Indone-
sia.
Saat ini, proyek pembangunan pem-
bangkit listrik berbasis sampah (PLTSa)
di Indonesia mulai bermunculan. Pem-
bangunan instalasi pengolah sampah
menjadi energi listrik berbasis teknolo-
gi ramah lingkungan sudah men-
jadi perhatian pemerintah, khususnya
Peme rintah Provinsi DKI Jakarta, Ko-
ta Tangerang, Kota Bandung, Kota Se-
marang, Kota Surakarta, Kota Suraba-
ya, Kota Makassar, dan Kota Denpasar.
Infrastruktur energi yang berasal dari
sampah sendiri termasuk ke dalam 37
potensi proyek prioritas dari 245 poyek
strategis nasional. Teknologi yang ba-
nyak dipi lih adalah teknologi thermal di-
mana teknologi in telah diterapkan di
banyak negara seperti Singapura, Thai-
land, Cina, Jepang, Denmark, dan be-
berapa negara Eropa. Swedia bahkan
melakukan impor sampah untuk me-
menuhi kebutuhan bahan baku teknolo-
gi penghasil listrik tersebut.
Teknologi pengolahan sampah
menjadi listrik tersebut memanfaat-
kan energi panas dari hasil pembakar-
Waste-to-Energy (WTE) sebagai suatu sistem pengolahan sampah menjadi energi listrik dan panas hadir menjadi solusi energi bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan bahan bakar industri.
Alat pengolah limbah organik
ISTIMEWA
19sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
Ragam inovasi
an sampah untuk mengubah air men-
jadi uap air bertekanan tinggi. Uap dari
boiler digunakan untuk memutar turbin
yang terhubung ke generator untuk
menghasilkan listrik. Sisa pembakaran-
nya sendiri perlu diproses lebih lanjut
agar tidak mencemari lingkungan. Pa-
da prinsipnya, teknologi ini mengguna-
kan sedikit sumber energi (fosil) untuk
membakar sampah sebagai bahan ba-
ku supaya dapat menghasilkan energi
yang lebih besar. Sumber energi yang
banyak digunakan untuk teknologi ini
adalah batu bara sebagai bahan ba-
kar yang paling murah dan mudah di-
dapatkan saat ini.
Akan tetapi, Peraturan Presiden No-
mor 18 Tahun 2016 tentang Percepat-
an Pembangunan PLTSa mengguna-
kan teknologi proses thermal inciner-
ator yang awalnya akan dilaksanakan
di tujuh kota di Indonesia yang telah
disebutkan di atas (kecuali kota Den-
pasar) telah dicabut melalui Putusan
MA Nomor 27/HUM/2016 pada tang-
gal 2 November 2016 karena satu dan
lain hal. Terlepas dari pencabutan ter-
sebut, sampah-sampah domestik ru-
mah tangga yang banyak mengandung
unsur karbon seperti sisa buah-buah-
an dan kotoran hewan ternak atau pe-
liharaan dapat menjadi bahan baku
pembuatan biogas yang kemudian da-
pat diubah menjadi energi listrik.
Dengan demikian, daerah bisa
menjadi lebih mandiri karena mempu-
nyai kemampuan untuk menciptakan
energi terbarukan yaitu listrik melalui
sampah domestik, sehingga tidak ter-
gantung pada energi listrik konvensio-
nal. Selain itu, dengan teknologi ener-
gi listrik berbasis sampah dapat dicip-
takan lingkungan yang lebih bersih
dan asri.
Di Indonesia sendiri, pengguna-
an biogas masih sangat minim. Biogas
merupakan sumber energi terbarukan
yang dihasilkan oleh fermentasi anaer-
obik dari bahan organik seperti limbah
kotoran hewan, limbah cair dan padat.
Biogas juga dapat digunakan se-
bagai pengganti gas alam untuk ba-
han bakar dalam perindustrian. Sam-
pai saat ini, harga gas alam untuk per-
industrian di Indonesia masih tergolong
tinggi dibandingkan negara tetangga.
Akan tetapi, sehubungan dengan ke-
murnian metana dalam biogas yang
diperlukan untuk mengaplikasikannya
di sektor industri minimal 80%, biogas
memerlukan perlakuan khusus agar
kemurnian metana dalam biogas da-
pat meningkat, misalnya dengan me-
nekan jumlah gas pengotor. Salah sa-
tu proses yang bisa dilakukan adalah
penyerapan (absorbsi) gas karbon di-
oksida (Co2) yang terkan dung dalam
biogas. Gas karbon dioksida ini bersifat
asam dan sangat korosif bila bereaksi
dengan air se hingga da pat menyebab-
kan korosi pada per alatan mesin dan
pipa-pipa, knocking pada mesin, ser-
ta dapat menurunkan nilai efisiensi pa-
nas pembakaran pada biogas. Pengu-
rangan gas karbon dioksida tersebut ju-
ga diperlukan dalam mobilisasi biogas
dalam tabung. Penabung an biogas a-
kan sangat tidak efisien jika kadar Co2-
nya tinggi.
Selain terhambat oleh teknologi,
proyek waste-to-energy yang ramah
lingkungan di Indonesia pun belum
berkembang dengan baik karena be-
lum tersedia nya anggaran dan ketentu-
an mengenai pemberian bantuan biaya
pengolah an sampah dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah.
Pemanfaatan skema kerja sama
pemerintah dengan badan usaha (KP-
BU) dapat menjadi salah satu alterna-
tif yang paling efisien. Selain menda-
patkan pencukupan pendanaan me-
lalui kerja sama dengan pihak swasta
yang juga unggul dalam hal teknolo-
gi, monitoring pelaksanaannya pun
menjadi lebih terkontrol, ditambah de-
ngan hadirnya jaminan pemerintah
untuk pelaksanaan proyek sesuai de-
ngan persyaratan yang termaktub da-
lam perjanjian kerja sama. Dengan
KPBU, penyedia an infrastruktur yang
berkualitas, efektif, efisien, tepat sa-
saran dan tepat waktu pun menjadi le-
bih mudah.
Pembuatan gas bio berbahan sampah Memisahkan sampah organik dan nonorganikISTIMEWA ISTIMEWA
20 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
mitRamitRa
Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan selama kurang lebih 56 tahun, Pertamina terus berkomitmen dalam menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan dengan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
PT Pertamina (Persero)
Hal ini dapat dilihat pada pem-
bangunan kilang pemerintah,
yaitu proyek New Grass Root
Refinery (NGRR) Bontang, Kaliman-
tan Timur melalui skema kerja sama
pemerintah dan badan usaha (KPBU)
dan skema penugasan dengan pem-
biayaan pemerintah atau pembiaya-
an korporasi. Hal tersebut kemudian
diperkuat dengan adanya Keputusan
Menteri ESDM, dimana Pertamina te-
lah ditunjuk untuk melakukan pemba-
ngunan kilang Tuban melalui skema
penugasan dengan pembiayaan korpo-
rasi dan kilang Bontang dengan skema
KPBU pada bulan Maret 2016.
Untuk selanjutnya proyek kilang ter-
sebut termasuk ke dalam proyek stra-
tegis nasional berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Dengan
demikian, Pertamina berhak untuk
mendapatkan jaminan dan insentif pe-
merintah dan percepatan penerbitan
izin berdasarkan Perpres Nomor 146
Tahun 2015 jo. Perpres Nomor 3 Tahun
2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelak-
sanaan Proyek Strategis Nasional.
Selain hal tersebut, yang tidak kalah
pentingnya adalah keseriusan serta
konsistensi Pertamina dalam mengem-
bangkan energi baru terbarukan (EBT),
salah satunya sektor panas bumi. De-
ngan kata lain, PT Pertamina (Persero)
Kilang PT PertaminaPERTAMINA.Co.ID
21sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
mitRamitRa
terus menyiapkan diri untuk menyam-
but masa depan yang jauh berbeda
yakni realita bahwa sumber daya migas
akan semakin menipis. Perusahaan te-
rus berorientasi pada energi berkelan-
jutan untuk memenuhi kebutuhan ener-
gi masyarakat Indonesia.
Keseriusan dan konsistensi itu se-
lanjutnya dapat dilihat pada penam-
bahan kapasitas terpasang pem-
bangkit panas bumi sebesar 55 MW,
dengan onstream-nya proyek Ulube-
lu Unit 4. Saat ini total kapasitas ter-
pasang panas bumi Pertamina men-
jadi 587 MW. Terkait dengan hal itu, Di-
rektur Utama Pertamina Massa Manik
menyata kan, saat ini penyediaan sum-
ber energi, baik energi konvensional
maupun energi baru dan terbarukan
yang dike lola secara lebih efisien, ber-
sih dan efektif oleh per usahaan sema-
kin meningkat.
Tidak hanya berfokus pada pengem-
bangan sektor panas bumi, Pertamina
juga siap berpartisipasi di bidang ener-
gi terbarukan lainnya, termasuk solar
Pv, angin, micro-hydro, green diesel,
bahkan sampai ke bisnis storage da-
lam jangka mene ngah. Perusahaan
pun terus membuka diri untuk beker-
jasama dengan para pemain eksisting,
pemerintah, serta berbagai pihak lain-
nya untuk dapat mengakse lerasi ke-
mampuan Pertamina. “Kami siap me-
lakukan partnership, berinvestasi atau
chip-in di perusahaan lain yang mem-
punyai atau telah mengembangkan
teknologi energi terbarukan, misalkan
teknologi pembangkit listrik tenaga air
skala kecil atau mini hidro dengan me-
lakukan kajian bersama tentang poten-
si pengembangan Pembangkit Listrik
Mini Hidro (PLTM) di beberapa lokasi
potensial di Jawa Barat,” katanya da-
lam perhelatan Pertamina Energy Fo-
rum 2017 belum lama ini.
Katanya, di dalam negeri, pemerin-
tah Indonesia di bawah kepemimpinan
Presiden Joko Widodo sudah berkomit-
men untuk mengurangi emisi rumah ka-
ca hingga 29 persen pada tahun 2030.
Pemerintah juga berupaya meningkat-
kan teknologi dari energi baru terbaru-
kan, seperti teknologi berbasis panas
bumi bisa mencapai 2,1 Gigawatt (GW)
hingga 2025. Tujuannya untuk memban-
tu pemerintah mencapai target bauran
EBT sebesar 23% dari total pengguna-
an energi di tahun 2025. Yang mana
oktober 2018, proyek panas bumi ber-
kapasitas 55 megawatt (MW) di Wilayah
Kerja Panas Bumi (WKP) Lumut Balai di
Sumatera Selatan akan beroperasi.
“Jadi inilah tantangan untuk kita ka-
rena memang Kementerian ESDM dan
Kementerian Lingkungan Hidup secara
konsisten ingin mendorong energi ter-
barukan ini untuk memiliki peran yang
lebih besar di masa yang akan datang.
Kami juga menyambut baik standar pe-
merintah untuk menuju ke standar Eu-
ro 4 di tahun 2021. Kita juga sudah me-
mulai untuk meng-upgrade kilang-kil-
ang kita dalam meng antisipasi hal ini,”
tutupnya.
Kilang PT Pertamina
PLTU Ulubelu Unit 4
PERTAMINA.Co.ID
PERTAMINA.Co.ID
22 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
insPiRasiinsPiRasi
Arisudono Soerono Presiden Direktur Pt indonesia infrastructure Finance (Pt iiF)
Berbekal pengalaman selama 20 tahun lebih pada bidang corporate finance, merger dan akuisisi, pengembangan strategi serta pengelolaan sehari-hari perusahaan di industri transportasi, logistik dan jasa keuangan, Arisudono Soerono bergabung di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menjadi Presiden Direktur.
Sebelum bergabung di PT Indo-
nesia Infrastructure Finance
(IIF), lulusan sarjana jurus-
an Teknik Kimia dari Institut Teknolo-
gi Bandung (ITB) ini menjabat sebagai
Chief Financial Officer di PT Blue Bird
(2012-2013). Sebelumnya, beliau be-
kerja di Credit Suisse London, Accen-
ture Jakarta dan Seoul, dan Citibank
Jakarta.
Jika dilihat sepintas, khususnya an-
tara latar pendidikan dan pekerjaan,
Arisudono agak banting setir, akan te-
tapi hal itu tidak menghambat profesio-
nalitas serta kualitasnya dalam beker-
ja. Untuk mengimbangi antara teori dan
praktik, selain belajar secara pengalam-
an dan otodidak, ia pun kerap mengikuti
pelatihan perbankan, baik berskala na-
sional maupun internasional.
Beberapa di antaranya adalah Pro-
gram Eksekutif mengenai Manajemen
Risiko Perbankan yang diselenggarakan
oleh INSEAD di Perancis dan pelatihan
kepemimpinan dari the Kennedy School
of Government-Harvard University. IIF.Co.ID
23sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
insPiRasiinsPiRasi
Tidak hanya itu, berbekal pengalam-
an selama 20 tahun lebih pada bidang
corporate finance, merger dan akuisisi,
pengembangan strategi serta pengelo-
laan sehari-hari perusahaan di industri
transportasi, logistik dan jasa keuang-
an, Arisudono juga pernah menjabat
sebagai Wakil Ketua Komite Pengem-
bangan Infrastruktur di KADIN. Ber-
dasarkan kepiawaiannya tersebut ke-
mudian lulusan MBA dari London Busi-
ness School pada 2000 bergabung di
PT Indonesia Infrastructure Finance
(IIF) menjadi Presiden Direktur.
Salah satu prestasi yang berhasil ia
capai selama menjadi Presiden Direktur
IIF, khususnya di bidang infrastruktur,
adalah percepatan salah satu Proyek
Strategis Nasional yaitu Sistem Penye-
diaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang
dilaksanakan dengan skema Kerja Sa-
ma Pemerintah dan Badan Usaha (KP-
BU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur sebagai Penanggung Jawab Pro-
yek Kerjasama (PJPK). Percepatan ter-
sebut diperkuat dengan adanya Per-
aturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pro-
yek Strategis Nasional, dan ditargetkan
beroperasi pada pertengahan 2019.
Yang tidak kalah pentingnya adalah
PT Indonesia Infrastructure Finance
(IIF) ditunjuk menjadi Mandated Lead
Arranger oleh PT LEN Telekomunikasi
Indonesia. Dalam kapasitasnya seba-
gai Mandated Lead Arranger, PT IIF
akan mengatur dan mencari pendana-
an sindikasi guna membiayai pemba-
ngunan jaringan tulang punggung se-
rat optik nasional Palapa Ring Paket
Tengah yang dilaksanakan menggu-
nakan skema KPBU. Konkretnya, pa-
da perhelatan 2nd Annual Indone-
sia Infrastructure Finance Conference
Euro Money dengan sponsor utama
IIF yang berlangsung di Hotel Grand
Hyatt Jakarta, Selasa (24/5), Presi-
den Direktur PT IIF Arisudono Soer-
ono dan Direktur Utama PT LEN Tele-
komunikasi Indonesia Raden Wahyu
Pantja Gelora menandatangani no-
ta kesepakatan di bidang pembiayaan
infrastruktur.
Di bawah keterampilan serta kepia-
waian dari Arisudono Soerono, PT IIF
terus bekerja sama dengan pemerintah
dalam berbagai sektor, termasuk dalam
mendukung perkembangan skema KP-
BU dalam proyek-proyek infrastruktur di
Indonesia.
IIF.Co.ID
Presiden Direktur IIF Arisudono Soerono (kanan), berjabat tangan dengan Direktur Utama PT LEN Telekomunikasi Indonesia, Raden Wahyu Pantja Gelora. PT IIF ditunjuk menjadi Mandated Lead Arranger oleh PT LEN Telekomunikasi Indonesia untuk pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional.
24 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
kolomkolom
Seiring dengan gencarnya
upaya pembangunan infra-
struktur di seluruh wilayah
Indonesia dalam rangka pe-
merataan pertumbuhan ekonomi, kon-
sep pengembangan kawasan terpadu
kembali menjadi ujung tombak kebijak-
an pemerintah.
Beberapa konsep pengembang-
an kawasan terpadu yang saat ini se-
dang dilaksanakan antara lain ada-
lah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
Kawasan Industri, dan Kawasan Strate-
gis Pariwisata Nasional (KSPN). Bebe-
rapa kawasan ini malahan juga menjadi
bagian dari daftar Proyek Strategis Na-
sional yang ditetapkan melalui Peratur-
an Presiden Nomor 3 Tahun 2016 ten-
tang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional.
Di sisi lain, sejarah menunjukkan
bahwa Indonesia sudah tidak asing de-
ngan konsep pengembangan wilayah
terpadu yang diinisiasi semenjak peri-
ode orde Baru, misalnya, melalui kon-
sep Satuan Pengembangan Wilayah
(SWP), Kawasan Pengembangan Eko-
nomi Terpadu (KAPET), Kawasan An-
dalan (Kadal) dan beragam konsep pe-
ngembangan lain yang berdiri sendiri
maupun menjadi bagian dari paket ke-
bijakan yang lebih besar.
Artikel ini bertujuan untuk memberi-
kan sedikit refleksi mengenai pelaksa-
naan kebijakan pengembangan kawas-
an terpadu yang pernah dan sedang di-
implementasikan di Indonesia. Fokus
akan diberikan pada kebijakan pengem-
bangan kawasan terpadu yang men-
jadi bagian dari dokumen Rencana Ta-
ta Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Diharapkan dengan mengetahui capai-
an kebijakan tersebut, pemerintah a-
kan dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan
pengembangan kawasan terpadu ke
depannya.
Ragam Kebijakan Pengem-bangan Kawasan Terpadu
Uraian tentang kebijakan pengem-
bangan kawasan terpadu tidak akan
lepas dari kebijakan pengembangan
wilayah. Kebijakan pengembangan wi-
layah mulai menarik perhatian peme-
rintah semenjak tahun 1970-an, bersa-
maan dengan munculnya problematika
ketimpangan antarwilayah. Secara um-
um, berdasarkan kajian literatur, tipologi
kebijakan pengembangan wilayah dapat
dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama
berlangsung dari periode 1970-an sam-
pai tahun 1990. Dalam fase ini, kebijak-
an pengembangan wilayah diarahkan
dalam kerangka pemerataan pertum-
buhan wilayah antara Jawa dan luar Ja-
wa. Insentif dan kelonggaran terkait in-
vestasi diberikan pada wilayah luar Ja-
wa agar dapat mengimbangi kecepatan
pertumbuhan wilayah Jawa. Pada tahun
1990, modifikasi atas target pengem-
bangan wilayah mulai dilakukan. Target
percepatan pertumbuhan bukan hanya
menggunakan kriteria “luar Jawa”, teta-
pi juga wilayah-wilayah lain yang memi-
liki sektor pembangunan yang potensial.
Ini muncul bersamaan dengan kesadar-
an pemerintah bahwa beberapa wilayah
di Jawa pun sebenarnya memiliki karak-
teristik “tertinggal”. oleh sebab itu, mulai
dari periode ini, kriteria yang lebih kom-
pleks dari sekedar dikotomi Jawa dan
luar Jawa digunakan.
Fase kedua pengembangan wilayah
yang dimulai sejak tahun 1990 itu juga
menjadi tonggak munculnya beragam
kebijakan pengembangan kawasan ter-
padu. Salah satu yang menjadi kebijak-
an awal adalah penetapan 13 Kawas-
an Pengembangan Ekonomi Terpadu
(KAPET), yang mayoritas berada di
Kawasan Timur Indonesia (KTI). Selain
itu, pada tahun 1997 juga diterbitkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasio-
nal (RTRWN) yang memuat setidak-
tidaknya tiga kebijakan pengembangan
kawasan terpadu melalui Sistem Perko-
taan Nasional, Kawasan Tertentu dan
Kawasan Andalan. Ketiga kebijakan pe-
ngembangan kawasan terpadu ini ke-
mudian tetap berlaku dan diperbaharui
sesuai kebutuhan pasca reformasi da-
lam RTRWN kedua yang diterbitkan pa-
da tahun 2008.
Pada tahun 2011, kebijakan pengem-
bangan kawasan terpadu juga mene-
mui momentumnya dengan diluncur-
kannya Master Plan Percepatan Pem-
bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
MP3EI menetapkan 6 (enam) kori-
dor pembangunan yang diseleksi ber-
dasarkan sektor pengembangan yang
potensial. Dalam kesempatan yang sa-
ma, Pemerintah juga secara aktif kem-
Kebijakan Pengembangan Kawasan Terpadu dalam Pemerataan Pembangunan
Oleh
Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen
Perencana di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas
DoK PRIBADI
25sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
42/2015 tentang Kawasan Industri memberi landasan bagi penetapan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan industri. Secara umum, kawasan terpadu yang ditetapkan memiliki karakteristik terbatas secara luasan wilayah, memiliki kemudahan investasi dalam bentuk insentif dan didukung dengan pengembangan infrastruktur dan sarana-prasarana yang memadai. Pembangunan kawasan terpadu tersebut menjadi tanggung jawab lintas sektor, dengan melibatkan beragam instansi pemerintah pusat dan daerah. Adapun kawasan terpadu sektoral, seperti Kawasan Industri dan KSPN, walaupun memiliki konsep yang sama, tetapi porsi tanggung jawab terbesar menjadi milik instansi sektoral terkait. Menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana dampak dan capaian yang telah dihasilkan oleh ragam kebijakan pengembangan kawasan terpadu tersebut, mengingat beberapa kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dalam waktu yang cukup lama. 7"(8&(&)/&5&)73&(+)9$4&:&;)<&.$=(&4)2&()>&1&$&((:&)
!Salah satu kebijakan pengembangan kawasan terpadu yang sudah ditetapkan dalam waktu yang cukup lama adalah kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Ada 3 (tiga) kebijakan pengembangan kawasan terpadu yang tercantum dalam RTRWN.
?&,#&0)6@)A43.50&.$)!"#$%&'&()*"(+",#&+&()!&-&.&()/"01&23)2&4&,)7/79<)
2"3&%+%, Sistem Perkotaan Nasional (SPN). SPN ditetapkan pada kota-kota untuk menentukan status dan posisinya terkait dengan pengembangan wilayah sekitar kota-
Sistem Perkotaan Nasional
PKN
PKW
Kawasan Andalan
KSN
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
kolomkolom
Kebijakan Pengembangan Kawasan Terpadu dalam Pemerataan Pembangunan
bali mendorong implementasi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) yang sebelum-
nya telah ditetapkan dasar pelaksana-
annya melalui Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2009 tentang Kawasan Eko-
nomi Khusus. Hingga tahun 2017, telah
ditetapkan 12 KEK yang tersebar di se-
luruh wilayah di Indonesia.
Dalam skala yang lebih terbatas,
kawasan pengembangan terpadu sek-
toral juga mulai tumbuh melalui pene-
tapan Kawasan Industri dan Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Sejumlah 88 KSPN telah ditetapkan
dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 ten-
tang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional 2010-2025.
Sementara itu, PP Nomor 42 Tahun
2015 tentang Kawasan Industri mem-
beri landasan bagi penetapan dan pe-
laksanaan pembangunan di kawasan
industri.
Secara umum, kawasan terpadu
yang ditetapkan memiliki karakteristik
terbatas secara luasan wilayah, memi-
liki kemudahan investasi dalam bentuk
insentif dan didukung dengan pengem-
bangan infrastruktur dan sarana-pra-
sarana yang memadai. Pembangun-
an kawasan terpadu tersebut menjadi
tanggung jawab lintas sektor, dengan
melibatkan beragam instansi pemerin-
tah pusat dan daerah. Adapun kawas-
an terpadu sektoral, seperti Kawasan
Industri dan KSPN, walaupun memiliki
konsep yang sama, tetapi porsi tang-
gung jawab terbesar menjadi milik in-
stansi sektoral terkait. Menjadi menarik
untuk mengetahui bagaimana dam-
pak dan capaian yang telah dihasilkan
oleh ragam kebijakan pengembangan
kawasan terpadu tersebut, mengingat
beberapa kebijakan tersebut sudah di-
implementasikan dalam waktu yang cu-
kup lama.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Capaiannya
Salah satu kebijakan pengembangan
kawasan terpadu yang sudah ditetap-
kan dalam waktu yang cukup lama ada-
lah kebijakan-kebijakan yang tercantum
di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN). Ada 3 (tiga) kebi-
jakan pengembangan kawasan terpadu
yang tercantum dalam RTRWN.
Pertama, Sistem Perkotaan Nasio-
nal (SPN). SPN ditetapkan pada kota-
kota untuk menentukan status dan po-
sisinya terkait dengan pengembangan
wilayah sekitar kota-kota tersebut. SPN
merupakan upaya pemerintah yang
awalnya dimaksudkan dalam rangka
mendukung program transmigrasi. De-
ngan masuk ke dalam jaringan SPN,
kota-kota akan dilengkapi dengan be-
ragam infrastruktur, khususnya jalan
dan rel kereta api, untuk mendukung
status yang dimilikinya. Hal ini sudah
dijamin oleh beberapa peraturan per-
undangan, khususnya peraturan per-
undangan terkait penyediaan jalan.
Kota-kota di dalam jaringan SPN diba-
gi ke dalam 3 (tiga) kelas: (1) Pusat Ke-
giatan Nasional (PKN), yang mengem-
ban fungsi hub bagi jaringan transpor-
tasi dan perekonomian internasional
maupun antarprovinsi; (2) Pusat Ke-
giatan Wilayah, yang mengemban
fungsi hub sekunder bagi jaringan
Gambar 1.Ilustrasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Terpadu dalam RTRWN Antarkabupaten
26 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
kolomkolom
transportasi dan perekonomian in-
ternasional maupun antarkabupat-
en/kota; dan (3) Pusat Kegiatan Lokal
(PKL), yang mengembang fungsi hub
bagi jaringan transportasi dan pereko-
nomian antarkecamatan. Total ada 36
PKN dan 176 PKW dalam RTRWN ter-
baru yang ditetapkan pada tahun 2008.
Jumlah tersebut lebih banyak daripada
jumlah PKN dan PKW yang ditetapkan
dalam RTRWN 1997.
Kedua, Kawasan Andalan. Kawas-
an Andalan ditetapkan dalam bentuk
klaster wilayah yang dapat terdiri dari
beberapa kabupaten. Kabupaten yang
menjadi pusat kawasan ditentukan
berdasarkan potensi kabupaten ter-
sebut sesuai sektor yang menjadi an-
dalan. Karena bentuknya yang berupa
klaster, terdapat kemungkinan terjadi
pertampalan antara wilayah yang ma-
suk ke dalam jaringan SPN dan Kawas-
an Andalan. Khususnya, mayoritas ka-
bupaten pusat Kawasan Andalan ada-
lah kawasan perkotaan yang masuk ke
dalam jaringan SPN. Berbeda dengan
SPN, pengembangan Kawasan Andal-
an menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah sepenuhnya. Total terdapat 157
Kawasan Andalan di dalam RTRWN
2008, yang tersebar di kawasan darat-
an maupun perairan.
Ketiga, Kawasan Strategis Nasio-
nal (KSN). Berbeda dengan kedua ke-
bijakan sebelumnya, KSN bertujuan un-
tuk mengamankan kepentingan nasional
atas kawasan tertentu yang bernilai stra-
tegis. Nilai strategis yang dimaksud ada-
lah nilai budaya, keamanan, lingkung-
an hidup, teknologi dan ekonomi. Untuk
KSN dari sudut kepentingan ekonomi,
yang memiliki dampak langsung terha-
dap pembangunan infrastruktur, total ada
22 KSN yang ditetapkan dalam RTRWN
2008. Penetapan kawasan ke dalam
KSN memerlukan tindak lanjut dari pe-
merintah pusat dalam penyediaan infra-
struktur dan sarana prasarana.
Ketiga kebijakan pengembangan
kawasan terpadu tersebut telah ditetap-
kan semenjak RTRWN yang pertama
diterbitkan pada tahun 1997. Meskipun
mengalami beberapa perubahan dalam
RTRWN 2008, konsep dasar dari ketiga
kebijakan tersebut masih sama. oleh
sebab itu, dapat dikatakan bahwa keti-
ga kebijakan tersebut telah ditetapkan
dari tahun 1997 dan capaian kebijak-
an tersebut dapat mulai diukur. Ukuran
yang digunakan adalah Produk Domes-
tik Regional Bruto (PDRB). Diharapkan
bahwa kabupaten/kota yang ditetapkan
ke dalam kebijakan pengembangan
kawasan terpadu tersebut akan meng-
alami pertumbuhan PDRB yang lebih
signifikan dibandingkan kabupaten/kota
lainnya. Periode observasi adalah peri-
ode 2000-2013. Hasil observasi dapat
dilihat pada Tabel 1 dan 2 di halaman
selanjutnya.
Berdasarkan hasil observasi per-
tumbuhan PDRB dan status kabupa-
!"#$%&'(&)*&+$,"-&."#/0"1$23.41"&+$-5","-6"2&7$-8296"1&7:;+&
!! !"""# !""$# !"%"# !"%&# '()# *')#*+,+-+.#/.0+1+.#
%# "#$#%&#! "#$#%&#! "#$#%&#! "#$#%&#! '! '! '!!# ()%#*#+#! ()%#*#+#! ()%#*#+#! ()%#*#+#! '! '! '!&# ,-$#./!012! ,-$#./!012! ,-$#./!012! ,-$#./!012! '! '! !!2# 3-4#5! 3-4#5! 3-4#5! 3-4#5! '! '! '!$# ,676%! ,676%! ,676%! ,#54)57!032! '! '! '!3# 8-4/%/! 9#57-%#57!032! ,#54)57!032! ,676%! '! '! '!4# 9#57-%#57!032! ,#54)57!032! 9#57-%#57!032! 9#57-%#57!032! '! '! !!5# ,#54)57!012! ,#&#:! ,#&#:! ,#&#:! '! '! '!6# (/46#%;6! (/46#%;6! (/46#%;6! (/46#%;6! !! '! '!%"# ,#&#:! 8-4/%/! 8-4/%/! 8-4/%/! '! !! '!%%# ,#54)57!032! ,#54)57!012! ,#54)57!012! 8#%#<#57! !! !! '!%!# (-:#%#57! (-:#%#57! (-:#%#57! (-:#%#57! '! '! '!%&# 3/:/$#! 3/:/$#! 8#%#<#57! ,#54)57!012! '! '! '!%2# 9#57-%#57!012! 9#57-%#57!012! 9#57-%#57!012! 9#57-%#57!012! '! '! !!%$# =%-./$! 8#%#<#57! >/?-765! 8)&#/!9/:)%! '! ! '!%3# 8#%#<#57! =%-./$! 8)&#/!9/:)%! @#?-:*#57! '! '! '!%4# >/?#A#B! ,-$#./!032! =%-./$! 3#$#..#%! '! '! '!%5# ,-$#./!032! @#?-:*#57! 3#$#..#%! >/?-765!! '! '! '!%6# 3#?#57!! 3#?#57!! @#?-:*#57! =%-./$! !! '! '!!"# 1-?/!(-%4#57! 1-?/!(-%4#57! ,-$#./!032! ,-$#./!032! '! '! !!
!"#$%&'()*+*,(-".*/(!/*/0.012(*,31*(4*,3(+03",*1*,(*+*5*6(-78)(/*,9*(#0,4*1(+*,(3*.2(7(:(70./&0;/(<1*$"9*/%,=2(>(:(>",0;09*50/4(<?@/*=(
(
Tabel 1. 20 Besar Kabupaten/Kota Berdasarkan Peringkat PDRB
Sumber: Badan Pusat Statisik; angka yang digunakan adalah PDRB tanpa minyak dan gas; D = District (kabupaten); M = Municipality (Kota)
27sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017
kolomkolom
ten/kota dalam kebijakan pengembang-
an kawasan terpadu, 3 (tiga) hal dapat
disimpulkan:
1. Mayoritas kabupaten/kota yang ma-
suk ke dalam 20 besar peringkat
PDRB tercakup ke dalam kebijakan
pengembangan kawasan terpadu,
baik SPN, KSN maupun Kawasan
Andalan.
2. Mayoritas kabupaten/kota yang ma-
suk ke dalam peringkat 20 terbawah,
di sisi lain, tidak tercakup ke dalam
kebijakan pengembangan kawasan
terpadu dalam RTRWN.
3. Meskipun demikian, keberhasilan
masing-masing kebijakan cukup be-
ragam:
a. SPN secara konsisten terindika-
si berhasil menempatkan kabu-
paten/kota dalam pertumbuhan
PDRB yang cukup baik. Ini ka-
rena dukungan peraturan yang
mengamanatkan penyediaan in-
frastruktur pada wilayah yang
masuk ke dalam jaringan SPN.
b. Di sisi lain, keberhasilan KSN ter-
indikasi cukup variatif. KSN cu-
kup berhasil pada kota-kota met-
ropolitan, seperti metropolitan Ja-
karta dan metropolitan Surabaya.
Dapat dipahami bahwa kawasan
metropolitan ini adalah KSN yang
terlebih dahulu diselesaikan per-
aturan pelaksanaannya oleh pe-
merintah pusat.
c. Adapun implementasi Kawas-
an Andalan tidak cukup jelas ter-
gambarkan dalam kedua tabel di
atas. Ini disebabkan masih ada-
nya beberapa kabupaten/kota
yang masuk ke dalam Kawasan
Andalan, tetapi berada dalam pe-
ringkat 20 terbawah.
Beberapa usulan terkait implemen-
tasi kebijakan pengembangan kawasan
terpadu ke depannya dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Kebijakan pengembangan kawas-
an terpadu yang didukung regulasi
yang memadai dan kuat, sebagai-
mana SPN, relatif lebih mencapai
hasil yang lebih baik.
2. Untuk kebijakan pengembangan
kawasan terpadu dimana kontribusi
pemerintah pusat tidak signifikan,
capaian kebijakan tersebut sangat
bergantung kepada motivasi, kepe-
mimpinan dan juga anggaran peme-
rintah daerah.
3. oleh sebab itu, perlu dipertimbang-
kan sumber-sumber pendanaan se-
lain APBN yang dapat mendukung
pemerintah daerah dalam mensuk-
seskan kebijakan pengembangan
kawasan terpadu. Sumber pendana-
an yang dimaksud antara lain sum-
ber yang berasal dari sektor swasta,
baik dalam bentuk kemitraan sosial
(program Corporate Social Respon-
sibility) maupun skema kerjasama
pendanaan antara pemerintah dae-
rah, pusat dan sektor swasta.
Artikel adalah bagian dari riset doktoral berjudul ‘Mengatasi Ketimpangan Wilayah: Peran Rencana Tata Ruang Wilayah
!"#$%&'(&)*&."#/0"1$23.41"&!$-$25"<&+$-5","-6"2&7$-8296"1&7:;+
!! !"""# !""$# !"%"# !"%&# '()# *')#*+,+-+.#/.0+1+.#
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
!"#$%&'()*+*,(-".*/(!/*/0.012(*,31*(4*,3(+03",*1*,(*+*5*6(-78)(/*,9*(#0,4*1(+*,(3*.2(7(:(70./&0;/(<1*$"9*/%,=2(>(:(>",0;09*50/4(<?@/*= !
Tabel 2. 20 Kabupaten/Kota Terendah Berdasarkan Peringkat PDRB
Sumber: Badan Pusat Statisik; angka yang digunakan adalah PDRB tanpa minyak dan gas; D = District (kabupaten); M = Municipality (Kota)
Nasional’
28 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 201728 sustaining PaRtnERsHiP Edisi EnErgi TErbarukan 2017