Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Bali, 8 Mei 2014

Rakornas BKPRD

Membangun Efektivitas Kinerja Kelembagaan Penataan Ruang Daerah

dalam Mendukung Terwujudnya Keberhasilan Pembangunan Daerah

Ruang terbatas Kebutuhan dan Keinginan Manusia berubah

Butuh

Perencanaan

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Bidang Penataan Ruang

RTRWN & Peraturan Pelaksanaan UU ttg PR

RTR Pulau/Kepulauan & RTR KSN/KAPET

Pedoman Penataan Ruang, dll

RTRW Provinsi, RTR KSP, Arahan PZ & RDTR

Ketentuan Perizinan, insentif-disinsentif, sanksi, juklak

RTRW Kabupaten/Kota, RTR KSN, RDTR/PZ

Ketentuan Perizinan, insentif-disinsentif, sanksi, juklak

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

RTRWP

disusun dengan

memperhatikan

perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajianimplikasi penataan ruang provinsi

upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhanekonomi provinsi

keselarasan aspirasi pembangunan provinsi & pembangunan kabupaten/kota

daya dukung & daya tampung lingkungan hidup RPJPD RTRWP yang berbatasan RTR kawasan strategis provinsi RTRWK

tujuan, kebijakan, dan strategi penataanruang wilayah provinsi

rencana struktur ruang wilayah provinsiyang meliputi sistem perkotaan dalam

wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan

perdesaan dalam wilayah pelayanannya &

sistem jaringan prasarana wilayah provinsi

rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi

daya yang memiliki nilai strategis provinsi

penetapan kawasan strategis provinsi arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi

yang berisi indikasi program utama jangka

menengah lima tahunan

arahan pengendalian pemanfaatan ruangwilayah provinsi yang berisi indikasi arahan

peraturan zonasi sistem provinsi, arahan

perizinan, arahan insentif dan disinsentif,

serta arahan sanksi

jangka waktu

penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan

ruang dalam wilayah provinsi

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan

perkembangan antarwilayah

kabupaten/kota, serta

keserasian antarsektor

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

penataan ruang kawasan strategis provinsi

penataan ruang wilayah kabupaten/kota

20 tahun

ditinjau kembaali 1 kali

dalam 5 tahun

ditinjau kembali lebih dari 1 kali

dalam 5 tahun, dalam hal:

perubahan kondisi lingkunganstrategis tertentu yang

berkaitan dengan bencana

alam skala besar; dan/atau

perubahan batas teritorialnegara dan/atau provinsi

Peraturan Daerah Provinsi

ditetapkan

dengan

RTRWN pedoman bidang

penataan ruang

RPJPD

Ps. 22 ayat (1)

Ps. 22 ayat (2)

Ps. 23 ayat (1)

Ps. 23 ayat (2)Ps. 23 ayat (3)

Ps. 23 ayat (4)Ps. 23 ayat (5)

Ps. 23 ayat (6)

BHK-DJPR/Presentasi/DR

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Status Penetapan Perda RTRW Provinsi

dan Kabupaten/Kota

KETERANGAN TOTAL DAERAH

PROSES

DI

DAERAH

SUDAH

PEMBAHASAN

BKPRN

PERSETUJUAN

SUBSTANSI

MENTERI PU

SUDAH

PERDA RTRW

PROVINSI 33 0 0 8 24,2% 25 75,8%

KETERANGAN TOTAL

DAERAH REVISI REKOMGUB

SUDAH

PEMBAHASAN

BKPRN

PERSETUJUAN

SUBSTANSI

MENTERI PU

SUDAH

PERDA RTRW

KABUPATEN 398 0 0 0 113 28,4% 285 71,6%

KOTA 93 0 0 1 19 20,43% 73 78,5%

JUMLAH 491 0 0 1 132 26,88% 358 71,91%

Status Per 6 Mei 2014

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

RTRW Kab/Kota

Peraturan Zonasi (Text & Map)

RTRW Kab/Kota

RDTRPeraturan Zonasi

(Text & Map)

RTRW Kab/Kota

RDTR (Map) Peraturan Zonasi (Text)

Skala: 1:50.000/ 1: 25.000

Skala: 1:5.000

Skala: 1:50.000/ 1: 25.000

Skala: 1:50.000/ 1: 25.000

Skala: 1:5.000

Skala: 1:5.000

Inefisiensi waktu dan dana

Apabila RTRWdirevisi , PZ perludiadaptasi dlmRTRW baru

Efisiensi waktu dan dana

Apabila RDTR direvisi ,maka PZ perludiadaptasi dalam RDTR baru.

Inefisiensi waktu dan dana

Apabila RDTR direvisi ,maka PZ dpt tetap berlaku

Penetapan Peraturan Zonasi Berdasarkan PP 15 Tahun 2010, Pasal 158

PerdaTerpisah

Perda Gabungan

Perda Terpisah

Bila RTRW sdh skala detail , maka RDTR tidak dibutuhkan,

PZ tetap harus ada.

Bila RTRW belumskala detil, makaRDTR dan PZ dibutuhkan

RDTR ada, PZ melengkapi.

Perda PZ ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Perda RDTR.

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Dekonsentrasi Persetujuan Substansi

Rencana Detail Tata Ruang

Memiliki Perda

RTRW Provinsi

Jumlah Perda RTRW

Kab/Kota 50 %

BKPRD Provinsi yang

telah Operasional

SDM Penataan Ruang

yang kompeten

Memiliki Unit Eselon 3

Bidang Penataan Ruang di daerah

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Pendelegasian Persetujuan Substansi RDTR kepada Provinsi

20131. Jawa Barat

2. Jawa Tengah

3. Jawa Timur

4. Sulawesi Selatan

20141. Jawa Barat

2. Jawa Tengah

3. Jawa Timur

4. Sulawesi Selatan

5. Sumatera Barat

6. Lampung

7. DI Yogyakarta

8. Gorontalo *)

9. Sulawesi Tengah

*) : dalam proses penetapan

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Pengaturan Zonasi

Perizinan

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pengenaan Sanksi

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Ditemukan / pengaduan / laporan dugaan

tindak pidana penataan ruang /

hasil pengawasan penataan ruang

Persiapan penyidikan

Pemberitahuan Penyidikan

Pulbaket

Gelar PerkaraBukan Tindak Pidana

Tindak Pidana SPRINDIK PENYIDIKAN

Gelar Perkara

LanjutanPemberkasan

Serah Berkas Perkara

Ke JPU

Peradilan

Pengehentian Penyidikan

Alur Penyidikan

PPNS

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah

No. 26 Tahun 2008

Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2008 Tahun 2013

(memasuki tahun ke-5)

Proses Peninjauan Kembali

Pasal 82 Peraturan Pemerintah

No. 15 Tahun 2010

Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali

Pasal 83

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Proses Sinkronisasi RPI2JM

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW Kota/ Kabupaten

Kawasan Strategis Nasional di Kota/

Kabupaten

Struktur Ruang Nasional di Kota/

Kabupaten

Struktur Ruang Provinsi di Kota/

Kabupaten

Kawasan Strategis Provinsi di Kota/

Kabupaten

Pola RuangStruktur Ruang

Pembangunan Infrastruktur Nasional Provinsi Kota/ Kabupaten

RPI2JM

Legalitas RTRW

Prioritas Pembangunan

Peluang Investasi

APBN

APBD Provinsi

APBD Kota/ Kabupaten

Investor

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Penataan ruang

yang efektif

Kelembagaan PenataanRuang yang Efektif

BKPRN & BKPRDPerlu penguatan peran dan fungsi

Koordinasi yang aktif dan efektif

Ruang yang aman-nyaman-produktif dan berkelanjutan

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

Terima Kasih

Selamat Melaksanakan Rakornas BKPRD

Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia