MEMASUKI ERA ENERGI BARU TERBARUKAN UNTUK … - Dirjen EBTKE keynote.pdf · Panas Bumi Tenaga Air...

22
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Seminar Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia Denga Para Pelaku Industri di Indonesia Oleh: Kardaya Warnika Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Jakarta, 14 Juli 2011 MEMASUKI ERA ENERGI BARU TERBARUKAN UNTUK KEDAULATAN ENERGI NASIONAL

Transcript of MEMASUKI ERA ENERGI BARU TERBARUKAN UNTUK … - Dirjen EBTKE keynote.pdf · Panas Bumi Tenaga Air...

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Seminar Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia

Denga Para Pelaku Industri di Indonesia

Oleh:

Kardaya Warnika

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Jakarta, 14 Juli 2011

MEMASUKI ERA ENERGI BARU TERBARUKAN

UNTUK KEDAULATAN ENERGI NASIONAL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

OUTLINE

I. PENDAHULUAN

1. Hakekat Pengelolaan Energi

2. Kebutuhan Energi Nasional

3. Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik

4. Permasalahan Energi Fosil

5. Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas

II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN

III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA

PENYELESAIAN

IV. PENUTUP

2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

OUTLINE

I. PENDAHULUAN

1. Hakekat Pengelolaan Energi

2. Kebutuhan Energi Nasional

3. Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik

4. Permasalahan Energi Fosil

5. Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas

II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN

III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA

PENYELESAIAN

IV. PENUTUP

3

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1. HAKEKAT PENGELOLAAN ENERGI

Pengelolaan Energi bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan energi, yaitu

kemampuan negara untuk mengendalikan sumber daya energi, harga energi, dan

distribusi energi

Faktor penting dalam kedaulatan energi adalah kemandirian dan ketahanan energi

KETAHANAN ENERGI

• Kemampuan untuk merespon

dinamika perubahan energi global

(eksternal)

• Kemampuan untuk menjamin

ketersediaan energi dengan harga

yang wajar (internal)

KEMANDIRIAN

ENERGI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KETAHANAN ENERGI

1. Ketersediaan

Kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi

(security of energy supply)

2. Aksesibilitas

Kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi

(infrastructure availability)

3. Daya beli

Kemampuan untuk menjangkau harga (keekonomian)

energi (willingness to pay)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KETAHANAN ENERGI

Arab

SaudiIndonesia Jepang

Ketersediaan

(Security of energy

supply)

baik baikkurang-

cukup

Aksesibilitas

(Infrastructure

availability)cukup kurang baik

Kemampuan

Daya beli

(Willingness to

pay)

baik kurang baik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. KEBUTUHAN ENERGI NASIONAL

Bauran Energi Primer

Nasional 2010

1.066 Juta SBM

1. Akses masyarakat terhadap energi (modern)

masih terbatas:

a. Rasio elektrifikasi tahun 2010 sebesar

67,2% (32,8% rumah tangga belum

berlistrik);

b. Pengembangan infrastruktur energi

(daerah perdesaan/terpencil dan pulau-

pulau terluar pada umumnya belum

mendapatkan akses energi);

2. Pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7%

pertahun, belum diimbangi dengan suplai

energi yang cukup;

3. Ketergantungan terhadap Energi Fosil masih

tinggi (95%), cadangannya semakin terbatas;

Pangsa Energi Fosil 95%

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *) 2012 *) 2013 *) 2014 *)

BBM

Gas

Batubara

Panas Bumi

Tenaga Air

• Penyediaan energi primer untuk pembangkitan dari EBTmeningkat dari 37,9 ribu

SBM pada tahun 2005 menjadi 41,2 ribu SBM pada tahun 2010, namun secara

presentasi dalam bauran pembangkit turun dari sebesar 15,9% menjadi sebesar 10%.

•Sampai saat ini, EBT terbesar hanya disumbang oleh tenaga air dan panas

bumi, sedangkan dari EBT yang lain perannya sangat kecil, misalnya dari

bioenergi, energi surya, mikro hidro dan bayu

3. KEBUTUHAN ENERGI PRIMER UNTUK

PEMBANGKIT LISTRIK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4. PERMASALAHAN ENERGI FOSIL

No ENERGI TAK TERBARUKAN

SUMBER

DAYA

(SD)

CADANGAN

(CAD)

RASIO SD/CAD

(%)

PRODUKSI

(PROD)

RASIO CAD/PROD(TAHUN)*)

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 4/6

1 Minyak Bumi (miliar barel) 56.6 7.99 **) 14 0.346 23

2 Gas Bumi (TSCF) 334.5 159.64 51 2.9 55

3 Batubara (miliar ton) 104.8 20.98 18 0.254 83

4 Coal Bed Methane/CBM (TSCF) 453 - - - -

*) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru

**) Termasuk Blok Cepu

Ketergantungan terhadap Energi Fosil masih tinggi,

cadangannya semakin terbatas;

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

0.33 0.37

1.000.03 0.05

0.06

0.08 0.05

0.06

0.65 0.65

0.490.15 0.17

0.25

0.17

0.83

1.09

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2000 2005 2020

Energy

Industry

Agriculture

Forestry

Waste

Peat Emission

Em

isi

(GT

CO

2e)

1,42

2,12

2,95

Total emisi meningkat dari 1,42 GT CO2e pada tahun 2000 menjadi 2,95 GT CO2e

pada tahun 2020 atau meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat.

4. PERMASALAHAN ENERGI FOSIL (lanjutan)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Subsidi Listrik 3,93 4,30 4,10 3,36 3,31 10,65 33,90 37,48 78,58 53,72 51,10

2. Subsidi Listrik Fosil *) 3.30 3.55 3.49 2.92 2.86 9.20 29.75 32.63 68.16 46.14 48,65

3. Subsidi BBM 55.64 63.26 31.75 30.04 59.18 103.35 64.21 83.79 139.03 45.04 88,89

4. Subsidi LPG 0 0 0 0 0 0 0 0.15 3.84 7.78 14,38

Total Subsidi Fosil

(2+3+4)58.94 66.81 35.24 32.96 62.04 112.55 93.96 116.57 211.03 98.96 151,92

*) Proporsional dengan peran fosil dalam komposisi energi primer untuk penyediaan tenaga listrik

Perkembangan Subsidi Fosil (dalam triliun Rupiah)

Subsidi energi fosil semakin meningkat

4. PERMASALAHAN ENERGI FOSIL (lanjutan)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5. ENERGI BARU TERBARUKAN SEBAGAI

PRIORITAS

Diperlukan perubahan paradigma pengelolaan energi:

Efisiensi kebutuhan energi

Optimasi penyediaan dan pemanfaatan energi baru

terbarukan

Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

OUTLINE

I. PENDAHULUAN

1. Hakekat Pengelolaan Energi

2. Kebutuhan Energi Nasional

3. Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik

4. Permasalahan Energi Fosil

5. Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas

II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN

III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA

PENYELESAIAN

IV. PENUTUP

13

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN

NO ENERGI BARU- TERBARUKANSUMBER DAYA

(SD)

KAPASITAS

TERPASANG (KT)

RASIO KT/SD(%)

1 2 3 4 5 = 4/3

1 Tenaga Air 75,670 MW 5,705.29 MW 7.54

2 Panas Bumi 29,038 MW 1,189 MW 4.00

3 Mini/Mikro Hydro 769.69 MW 217.89 MW 28.31

4 Biomass 49,810 MW 1,618.40 MW 3.25

5 Tenaga Surya 4.80 kWh/m2/day 13.5 MW -

6 Tenaga Angin 3 – 6 m/s 1.87 MW -

7 Uranium3.000 MW

(e.q. 24,112 ton) for 11 years*)30 MW 1.00

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat

Potensi energi baru terbarukan cukup besar, sementara pemanfaatannya baru 5%

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

OUTLINE

I. PENDAHULUAN

1. Hakekat Pengelolaan Energi

2. Kebutuhan Energi Nasional

3. Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik

4. Permasalahan Energi Fosil

5. Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas

II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN

III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA

PENYELESAIAN

IV. PENUTUP

15

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Batubara,

30.7%

Gas Bumi, 21.0%

Minyak Bumi, 43.9%

EBT,4.4%

TARGET : VISI 25/25

EBT

Gas Bumi

Batubara

M. Bumi

21 %

30,7 %

43,9%

4,4 %

EBT

Gas Bumi

Batubara

M. Bumi

2010* 2015 2020

2025

KONSERVASI

ENERGI (33,85%)

DIV

ER

SIF

IKA

SI

EN

ER

GI

BAU**

Sumber: *Prakiraan 2010, DEN 2010-2025, **BAU EBTKE

PERPRES 5/2006 VISI 25/25

41.7%

20,6%

34.6%

3,1%

4300

JutaSBM

2852

JutaSBM

1066

JutaSBM

Minyak Bumi42%

Batubara34%

Gas21%

EBT3%

Minyak Bumi20%

Batubara33%

Gas30%

EBT17%

Minyak Bumi30%

Batubara22%

Gas23%

EBT25%

3200

JutaSBM

20%

30%

33%

17%25 %

22 %

30 %

23 %

5 22

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1. TARGET

Pangsa pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 25% pada tahun 2025, dipenuhi dengan

penopang utama (backbone) yaitu panas bumi sebesar 2,2%, tenaga air sebesar 5,3%,

bioenergi sebesar 9,1% dan CBM sebesar 5,8%

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050

CBM

Batubara

Gas

Minyak

Energi Angin

Energi Surya

Energi Laut

Energi Air

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. PERMASALAHAN

• Biaya investasi yang tinggi

• Harga energi baru terbarukan relatif belum dapat

bersaing dengan harga energi fosil karena

sebagian besar energi fosil masih mendapatkan

subsidi

• Mekanisme insentif dan pendanaan energi baru

terbarukan belum memadai

• Biaya eksternalitas belum diperhitungkan dalam

biaya produksi energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3. UPAYA PENYELESAIAN

• Penugasan kepada PT PLN untuk membeli listrik dari pembangkit

energi terbarukan dengan harga yang telah ditetapkan :

– Panas bumi mengacu pada Permen ESDM No. 2/2011

– Energi terbarukan lainnya (Kapasitas < 10 MW) mengacu pada Permen

ESDM No. 31/2009

• Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang energi baru

terbarukan yang mengatur mekanisme pengusahaan dan

persyaratan teknis energi baru terbarukan

• Menyiapkan insentif fiskal untuk pengembangan energi baru

terbarukan mengacu pada pasal 20 ayat (5) UU No. 30/2007

• Mengupayakan pendanaan energi baru terbarukan dari APBN,

APBD, anggaran badan usaha, bantuan negara donor, dan Clean

Development Mechanism (CDM)19

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

OUTLINE

I. PENDAHULUAN

1. Hakekat Pengelolaan Energi

2. Kebutuhan Energi Nasional

3. Kebutuhan Energi Primer Untuk Pembangkit Listrik

4. Permasalahan Energi Fosil

5. Energi Baru Terbarukan Sebagai Prioritas

II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN

III. TARGET, PERMASALAHAN & UPAYA

PENYELESAIAN

IV. PENUTUP

20

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PENUTUP

• Target pangsa EBT pada tahun 2025 adalah 25%

• Peran EBT sangat penting untuk mendukung

tercapainya kedaulatan energi

• Diperlukan upaya terintegrasi dengan melibatkan

seluruh stakeholder yaitu Pemerintah Pusat dan

Daerah, Swasta, akademisi dan lembaga

kelitbangan, asosiasi pengembang energi baru

terbarukan, serta peran aktif masyarakat

21

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Go Green Indonesia !energi hijau, energi masa depan

www.ebtke.esdm.go.id www.energiterbarukan.net www.konservasienergi.net

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Terima Kasih